Dalam era reformasi dan ditetapkannya TAP MPR No. IV/MPR/1999 Tentang GBHN 1999-2004, serta pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-undang No. 25 tahun 1999, TP.PKK Pusat tanggap dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian yang disepakati dalam Rapat Kerja Nasional Luar Biasa (RAKERNASLUB) PKK tanggal 31 Oktober sampai dengan 2 November 2000 di Bandung dan hasilnya merupakan dasar dalam perumusan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 53 tahun 2000, yang selanjutnya dijabarkan dalam pedoman umum Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ini.