Dalam negara hukum yg sangat terbuka seperti di AS, proses hukum terhadap kriminalitas tidak ditentukan oleh laporan/aduan. (Indonesia juga mengenal delik aduan dan bukan delik aduan) Yang saya masalahkan bukan jumlah yg dlaporkan. Tetapi benar2 jumlah yg tercatat dibanding dengan realitasnya. Belum lagi bicara bila ada perlakuan yg berbeda di mata hukum atas dasar agama...jelas tidak akan masuk dalam dftar krn mmg tidak akan dihitung sebagai pelanggaran hukum.