Setelah perekonomian terhenti, kelompok front politik, seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movement for West Papua (UMLWP), akan mempropagandakan bahwa pemerintah tidak melakukan pembangunan apapun di Papua. Kemudia mereka akan membunyikan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).