Karena secara statistik jumlahnya lebih banyak dari laki-laki, berarti perempuan berhak meminta kebutuhan dan kepentingannya menjadi prioritas untuk sasaran kebijakan. Selain itu, dengan jumlah pemilih sedemikian besar, perempuan berhak mempertanyakan apakah kepentingan dan kebutuhannya sudah diakomodasi perumus kebijakan yang dia pilih saat pemilu.