Badan Standardisasi Nasional merupakan Lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di negara Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Badan ini menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang digunakan sebagai standar teknis di Indonesia. Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia[1].
Apakah tugas utama Badan Standardisasi Nasional?
indonesia
Apakah tugas utama Badan Standardisasi Nasional? indonesia
[('PLACE', 'engembangkan dan membina kegiatan standardisasi di negara Indonesia')]
[('VP', 'engembangkan dan membina'), ('NP', 'kegiatan standardisasi'), ('PP', 'di'), ('NP', 'negara indonesia')]
[('ORGANISATION', 'badan standardisasi nasional'), ('PLACE', 'indonesia'), ('PLACE', 'indonesia'), ('ORGANISATION', 'dewan standardisasi nasional'), ('ORGANISATION', 'dsn'), ('ORGANISATION', 'badan standardisasi nasional'), ('PLACE', 'indonesia'), ('PLACE', 'indonesia'), ('ORGANISATION', 'badan standardisasi nasional'), ('ORGANISATION', 'lpnk'), ('PLACE', 'indonesia')]
[('NP', 'badan standardisasi nasional'), ('VP', 'merupakan'), ('NP', 'lembaga pemerintah non'), ('NP', '-'), ('NP', 'kementerian indonesia'), ('SBAR', 'dengan'), ('NP', 'tugas pokok'), ('VP', 'mengembangkan dan'), ('VP', 'membina'), ('NP', 'kegiatan standardisasi'), ('PP', 'di'), ('NP', 'negara indonesia'), ('NP', 'badan ini'), ('VP', 'menggantikan'), ('NP', 'fungsi'), ('PP', 'dari'), ('NP', 'dewan standardisasi nasional ( dsn )'), ('SBAR', 'dalam'), ('VP', 'melaksanakan'), ('NP', 'tugasnya badan standardisasi nasional'), ('VP', 'berpedoman'), ('PP', 'pada'), ('NP', 'peraturan pemerintah no. 102 tahun 2000'), ('PP', 'tentang'), ('NP', 'standardisasi nasional'), ('NP', 'badan ini'), ('VP', 'menetapkan'), ('NP', 'standar nasional indonesia ( sni )'), ('SBAR', 'yang'), ('VP', 'digunakan'), ('PP', 'sebagai'), ('NP', 'standar teknis'), ('PP', 'di'), ('NP', 'indonesia'), ('NP', 'badan standardisasi nasional'), ('VP', 'dibentuk'), ('PP', 'dengan'), ('NP', 'keputusan presiden no. 13 tahun 1997'), ('SBAR', 'yang'), ('VP', 'disempurnakan'), ('PP', 'dengan'), ('NP', 'keputusan presiden no. 166 tahun 2000'), ('PP', 'tentang'), ('NP', 'kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata'), ('VP', 'kerja'), ('NP', 'lembaga pemerintah non departemen'), ('SBAR', 'sebagaimana'), ('VP', 'telah'), ('ADVP', 'beberapa kali'), ('VP', 'diubah'), ('SBAR', 'yang'), ('ADJP', 'terakhir'), ('PP', 'dengan'), ('NP', 'keputusan presiden no. 103 tahun 2001'), ('VP', 'merupakan'), ('NP', 'lembaga pemerintah non'), ('NP', 'kementerian ( lpnk )'), ('SBAR', 'dengan'), ('NP', 'tugas pokok'), ('VP', 'mengembangkan dan'), ('VP', 'membina'), ('NP', 'kegiatan standardisasi'), ('PP', 'di'), ('NP', 'indonesia'), ('NP', '1')]
['indonesia', 'indonesia', 'indonesia', 'indonesia', 'indonesia']
['membina kegiatan standardisasi di negara indonesia', 'menggantikan fungsi dari dewan standardisasi nasional ( dsn )', 'membina kegiatan standardisasi di indonesia']
['indonesia']