Kasus korupsi e-KTP bermula dari rencana Kementerian Dalam Negeri RI dalam pembuatan e-KTP. Sejak 2006 Kemendagri telah menyiapkan dana sekitar Rp 6 triliun yang digunakan untuk proyek e-KTP dan program Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional dan dana senilai Rp 258 milyar untuk biaya pemutakhiran data kependudukan untuk pembuatan e-KTP berbasis NIK pada 2010 untuk seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.[1][2] Pada 2011 pengadaan e-KTP ditargetkan untuk 6,7 juta penduduk sedangkan pada 2012 ditargetkan untuk sekitar 200 juta penduduk Indonesia.[21]
berapakah dana APBN yang digunakan untuk e-KTP?
Rp 6 triliun yang digunakan untuk proyek e-KTP dan program Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional dan dana senilai Rp 258 milyar untuk biaya pemutakhiran data kependudukan untuk pembuatan e-KTP berbasis NIK
berapakah dana APBN yang digunakan untuk e-KTP? Rp 6 triliun yang digunakan untuk proyek e-KTP dan program Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional dan dana senilai Rp 258 milyar untuk biaya pemutakhiran data kependudukan untuk pembuatan e-KTP berbasis NIK
[('NULL', 'Rp 6 triliun yang digunakan untuk proyek e-KTP dan program Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional dan dana senilai Rp 258 milyar untuk biaya pemutakhiran data kependudukan untuk pembuatan e-KTP berbasis NIK')]
[('NP', 'rp 6 triliun'), ('SBAR', 'yang'), ('VP', 'digunakan'), ('PP', 'untuk'), ('NP', 'proyek e - ktp dan program nomor induk kependudukan ( nik ) nasional dan dana senilai rp 258 milyar'), ('PP', 'untuk'), ('NP', 'biaya pemutakhiran data kependudukan'), ('PP', 'untuk'), ('NP', 'pembuatan e - ktp'), ('VP', 'berbasis'), ('NP', 'nik')]
[('ORGANISATION', 'kementerian dalam negeri ri'), ('ORGANISATION', 'kemendagri'), ('PLACE', 'indonesia'), ('PLACE', 'indonesia')]
[('NP', 'kasus korupsi e - ktp'), ('VP', 'bermula'), ('PP', 'dari'), ('NP', 'rencana kementerian dalam negeri ri'), ('PP', 'dalam'), ('NP', 'pembuatan e - ktp'), ('PP', 'sejak'), ('NP', '2006 kemendagri'), ('VP', 'telah menyiapkan'), ('NP', 'dana'), ('ADVP', 'sekitar'), ('NP', 'rp 6 triliun'), ('SBAR', 'yang'), ('VP', 'digunakan'), ('PP', 'untuk'), ('NP', 'proyek e - ktp dan program nomor induk kependudukan ( nik ) nasional dan dana senilai rp 258 milyar'), ('PP', 'untuk'), ('NP', 'biaya pemutakhiran data kependudukan'), ('PP', 'untuk'), ('NP', 'pembuatan e - ktp'), ('VP', 'berbasis'), ('NP', 'nik'), ('PP', 'pada'), ('NP', '2010'), ('PP', 'untuk'), ('NP', 'seluruh kabupaten / kota'), ('PP', 'se'), ('NP', '- indonesia'), ('NP', '1 ] [ 2'), ('PP', 'pada'), ('NP', '2011 pengadaan e - ktp'), ('VP', 'ditargetkan'), ('PP', 'untuk'), ('NP', '6,7 juta penduduk'), ('PP', 'pada'), ('NP', '2012'), ('VP', 'ditargetkan'), ('PP', 'untuk'), ('ADVP', 'sekitar'), ('NP', '200 juta penduduk indonesia'), ('NP', '21')]
[]
['rp 6 triliun yang digunakan untuk proyek e - ktp dan program nomor induk kependudukan ( nik ) nasional dan dana senilai rp 258 milyar untuk biaya pemutakhiran data kependudukan untuk pembuatan e - ktp berbasis nik']
['21', '2010', '1 ] [ 2', '2011 pengadaan e - ktp', '2006 kemendagri', '6,7 juta penduduk', '2012', '200 juta penduduk indonesia']