Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.[1] Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[2] Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.[1]
Kapan Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk ?
2002
Kapan Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk ? 2002
[('NULL', '2002')]
[('NP', '2002')]
[('ORGANISATION', 'komisi pemberantasan korupsi republik indonesia'), ('ORGANISATION', 'kpk'), ('ORGANISATION', 'kpk'), ('PLACE', 'indonesia'), ('ORGANISATION', 'pemberantasan tindak pidana korupsi'), ('ORGANISATION', 'kpk'), ('ORGANISATION', 'kpk'), ('ORGANISATION', 'dpr'), ('ORGANISATION', 'bpk')]
[('NP', 'komisi pemberantasan korupsi republik indonesia'), ('SBAR', '('), ('VP', 'biasa'), ('VP', 'disingkat'), ('NP', 'kpk )'), ('VP', 'adalah'), ('NP', 'lembaga negara'), ('SBAR', 'yang'), ('VP', 'dibentuk'), ('PP', 'dengan'), ('NP', 'tujuan'), ('VP', 'meningkatkan'), ('NP', 'daya guna dan hasil guna'), ('PP', 'terhadap'), ('NP', 'upaya pemberantasan tindak pidana korupsi'), ('NP', 'kpk'), ('VP', 'bersifat'), ('ADJP', 'independen'), ('UCP', 'dan'), ('ADJP', 'bebas'), ('PP', 'dari'), ('NP', 'pengaruh kekuasaan mana'), ('PRT', 'pun'), ('SBAR', 'dalam'), ('VP', 'melaksanakan'), ('NP', 'tugas dan wewenangnya'), ('NP', '1'), ('NP', 'komisi ini'), ('VP', 'didirikan berdasarkan'), ('PP', 'kepada'), ('NP', 'undang - undang republik indonesia nomor 30 tahun 2002'), ('PP', 'mengenai'), ('NP', 'komisi pemberantasan tindak pidana korupsi'), ('NP', '2'), ('PP', 'dalam'), ('NP', 'pelaksanaan tugasnya'), ('NP', 'kpk'), ('VP', 'berpedoman'), ('PP', 'kepada'), ('NP', 'lima asas,'), ('SBAR', 'yaitu'), ('NP', ': kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas'), ('NP', 'kpk'), ('VP', 'bertanggung jawab'), ('PP', 'kepada'), ('NP', 'publik'), ('VP', 'dan menyampaikan'), ('NP', 'laporannya'), ('PP', 'secara'), ('VP', 'terbuka'), ('ADJP', 'dan berkala'), ('PP', 'kepada'), ('NP', 'presiden, dpr, dan bpk')]
[]
['komisi pemberantasan korupsi republik indonesia', 'kpk )', 'lembaga negara', 'tujuan', 'daya guna dan hasil guna', 'upaya pemberantasan tindak pidana korupsi', 'kpk', 'pengaruh kekuasaan mana', 'tugas dan wewenangnya', '1', 'komisi ini', 'undang - undang republik indonesia nomor 30 tahun 2002', 'komisi pemberantasan tindak pidana korupsi', '2', 'pelaksanaan tugasnya', 'kpk', 'lima asas,', ': kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas', 'kpk', 'publik', 'laporannya', 'presiden, dpr, dan bpk']
['1']