Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah perubahan pertama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan pertama disahkan dalam Rapat Majelis Permusyawaratan Rakyat ke-12 pada tanggal 19 Oktober 1999, yang merupakan rangkaian dari Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1999 yang berlangsung pada tanggal 14–21 Oktober 1999. Dalam perubahan pertama ini, MPR mengubah beberapa pasal, yaitu Pasal 5 Ayat yang. Berbunyi Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat, Dan di ubah menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat., Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat , Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat dan , Pasal 20, dan Pasal 21. Ikhtisar Perubahan-perubahan tersebut berdasarkan pasal-pasal, yakni: Pada Pasal 5, Ayat yang menyebutkan kekuasaan Presiden dalam membuat UU diubah menjadi hanya mengajukan UU. Pada Pasal 7, periode jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi dari tak terbatas menjadi hanya dua kali. Pada Pasal 9, klausa yang ada ditegaskan sebagai Ayat , kemudian Ayat baru ditambahkan dan menyebutkan bahwa jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang pelantikan, Presiden dan Wakil Presiden dapat bersumpah/berjanji di hadapan Pimpinan MPR, yang disaksikan oleh Pimpinan MA. Pada Pasal 13, Ayat dipindahkan dan dikembangkan ke Ayat yang menyebutkan bahwa Presiden menerima duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Kemudian Ayat diberikan klausa baru yang menyebutkan bahwa Presiden mengangkat duta untuk negara lain dengan pertimbangan DPR. Pasal 14 dimekarkan menjadi dua ayat. Ayat menyebutkan bahwa Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA, sedangkan Ayat menyebutkan bahwa Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Pada Pasal 15, kata-kata dan ejaan dalam pasal tersebut ditata ulang dan frasa "yang diatur dengan undang-undang" ditambahkan. Pada Pasal 17, kata-kata dan ejaan pada Ayat ditata ulang, lalu klausa pada ayat yang menyebutkan berbunyi "Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan" diganti menjadi "Setiap menteri membidangi urusan tertentu dan pemerintahan". Pasal 20 dirombak secara besar-besaran dan jumlah ayat bertambah dari 2 menjadi 4 ayat. Kekuasaan DPR untuk hanya menyetujui UU yang dibuat Presiden berubah menjadi DPR-lah yang membuat UU tersebut. Ayat dipindahkan ke Ayat dan diubah susunan katanya mengikuti perubahan Ayat . Kemudian pada Ayat yang telah kosong ditambahkan klausa bahwa setiap rancangan UU akan dibahas bersama oleh Presiden dan DPR untuk mendapat persetujuan bersama. Terakhir Ayat baru ditambahkan dan menyebutkan bahwa Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama sebelumnya menjadi UU. Pada Pasal 21, jumlah ayat dikurangi dari 2 menjadi hanya 1 ayat. Ayat yang menyebutkan bahwa DPR berhak mengajukan DPR kepada Presiden berubah menjadi DPR berhak mengajukan usul RUU . Sementara Ayat dihapuskan. Pasal 5 diubah menjadi Pasal 7 diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.} Pasal 9 diubah menjadi Pasal 13 diubah menjadi sistem pemerintahan: presidensial Pasal 14 diubah menjadi Pasal 15 diubah menjadi Pasal 17 diubah menjadi Pasal 20 diubah menjadi Pasal 21 diubah menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia