Korea Utara
Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara (Hangul: 조선민주주의인민공화국; Hanja: 朝鮮民主義人民共和國; MR:  Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk) adalah sebuah negara di Asia Timur, yang meliputi bagian utara Semenanjung Korea. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Pyongyang. Zona Demiliterisasi Korea menjadi batas antara Korea Utara dan Korea Selatan. Sungai Amnok dan Sungai Tumen membentuk perbatasan antara Korea Utara dan Tiongkok. Sebagian dari Sungai Tumen di timur laut merupakan perbatasan dengan Rusia. Penduduk setempat menyebut negaranya Pukchosŏn (북조선, "Chosŏn Utara"), sementara penduduk Korea Selatan menyebutnya sebagai Bukhan (북한, "Han Utara")

Semenanjung Korea diperintah oleh Kekaisaran Korea hingga dianeksasi oleh Jepang setelah Perang Rusia-Jepang tahun 1905. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Korea dibagi menjadi wilayah pendudukan Uni Soviet dan Amerika Serikat. Korea Utara menolak ikut serta dalam pemilihan umum yang diawasi PBB yang diselenggarakan di selatan pada 1948, yang mengarah kepada pembentukan dua pemerintahan Korea yang terpisah oleh zona demiliterisasi. Baik Korea Utara maupun Selatan mengklaim kedaulatan di atas seluruh semenanjung, yang berujung kepada Perang Korea tahun 1950. Sebuah gencatan senjata pada 1953 mengakhiri pertempuran; namun kedua negara secara resmi masih berada dalam status perang, karena perjanjian perdamaian tidak pernah ditandatangani. Kedua negara diterima menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1991. Pada 26 Mei 2009, Korea Utara secara sepihak menarik diri dari gencatan senjata.

Korea Utara termasuk dalam negara satu-partai di bawah front penyatuan yang dipimpin oleh Partai Buruh Korea. Pemerintahan negara mengikuti ideologi Juche, yang digagas oleh Kim Il-sung, mantan pemimpin negara ini. Juche menjadi ideologi resmi negara ketika negara ini mengadopsi konstitusi baru pada 1972, kendati Kim Il-sung telah menggunakannya untuk membentuk kebijakan sejak sekurang-kurangnya awal tahun 1955. Sementara resminya sebagai republik sosialis atau negara komunis, Korea Utara dipandang oleh sebagian besar negara sebagai negara kediktatoran totaliter berpaham Stalinis. Setelah kematian Kim Jong-il pada tanggal 19 Desember 2011, pemimpin Korea Utara berikutnya adalah Kim Jong-un, anak termuda Kim Jong-il.

Sejarah 

Dampak dari penjajahan Jepang yang berakhir dengan kekalahan Jepang pada Perang Dunia II tahun 1945 adalah Korea dibagi pada paralel utara ke-38 mengikuti persetujuan dengan PBB. Wilayah utara diatur oleh Uni Soviet, dan bagian selatan oleh Amerika Serikat. Sejarah Korea Utara secara resmi dimulai dengan pembentukan Republik Rakyat demokratis pada 1948.

Pembagian Korea 

Pada Agustus 1945, Tentara Soviet membentuk Otoritas Sipil Soviet untuk memerintah negara ini hingga sebuah rezim domestik, yang bersahabat dengan Uni Soviet, dapat dibentuk. Setelah mundurnya tentara Soviet pada 1948, agenda utama pada tahun berikutnya adalah penyatuan Korea dari kedua belah pihak, namun konsolidasi rezim Syngman Rhee di Selatan dengan dukungan militer Amerika dan penekanan pemberontakan pada Oktober 1948 mengakhiri harapan bahwa negara ini dapat disatukan kembali menurut cara revolusi Komunis. Pada 1949, rezim Utara mempertimbangkan untuk melakukan intervensi militer ke Korea Selatan, tetapi gagal mendapat dukungan dari Uni Soviet.

Penarikan kekuatan militer Amerika Serikat dari Selatan pada Juni memperlemah Rezim Selatan dan membuat Kim Il-sung mempertimbangkan kembali rencana invasi ke Selatan. Gagasan itu sendiri awalnya ditolak oleh Joseph Stalin, tetapi dengan perkembangan persenjataan nuklir Soviet, kemenangan Mao Zedong di Tiongkok, dan pertanda dari bangsa Tiongkok bahwa mereka dapat mengirimkan serdadu dan sokongan lainnya ke Korea Utara, Stalin menyetujui penyerangan yang menjadi cikal bakal Perang Korea.

Perang Korea 

Perang Korea adalah perang antara Korea Utara dan Korea Selatan yang dimulai pada 25 Juni 1950. Perang ini sempat berhenti sementara dengan gencatan senjata yang ditandatangani pada 27 Juli 1953. Konflik diakibatkan oleh pembagian Korea dan upaya kedua Korea untuk menyatukan kembali Korea di bawah pemerintahan mereka masing-masing. Perang ini menewaskan lebih dari 2 juta penduduk dan prajurit dari kedua belah pihak. Periode sebelum perang ditandai dengan konflik perbatasan pada paralel utara ke-38 dan upaya negosiasi pemilihan umum bagi keutuhan Korea. Negosiasi berakhir ketika Tentara Rakyat Korea menyerbu Korea Selatan pada 25 Juni 1950. Di bawah restu PBB, Amerika Serikat dan sekutunya mendukung Korea Selatan. Setelah serangan balasan Korea Selatan, tentara Tiongkok mendukung Korea Utara, dan pada akhirnya mengarah kepada gencatan senjata yang hampir memulihkan kembali perbatasan awal antara Korea Utara dan Korea Selatan.

Sejak gencatan senjata tahun 1953, hubungan antara pemerintah Korea Utara dengan Korea Selatan, Uni Eropa, Kanada, Amerika Serikat, dan Jepang tetap tegang. Pertempuran dihentikan dengan gencatan senjata, tetapi kedua Korea secara teknis masih berada dalam keadaan perang. Baik Korea Utara maupun Selatan menandatangani Deklarasi Gabungan Utara-Selatan 15 Juni pada tahun 2000, ketika kedua pihak berjanji untuk mengupayakan penyatuan kembali dengan cara damai. Selain itu pada 4 Oktober 2007, para pemimpin dari Utara dan Selatan bergandengan tangan untuk mengadakan rapat puncak yang membicarakan pernyataan penghentian perang secara resmi dan mengukuhkan kembali prinsip non-agresi.

Abad ke-20 

Korea Utara dan Selatan tidak pernah menandatangani perjanjian perdamaian dan dengan demikian secara resmi masih dalam status perang; hanya sebuah gencatan senjata yang diumumkan. Upaya perdamaian disela oleh beberapa pertempuran kecil dan upaya pembunuhan. Korea Utara gagal di dalam beberapa upaya pembunuhan terhadap pemimpin Korea Selatan, dengan yang paling dikenal pada 1968, 1974, dan Pengeboman Rangoon pada 1983. Terowongan sering kali ditemukan di bawah Zona Demiliterisasi, dan perang hampir meletus akibat Insiden Pembunuhan Kapak di Panmunjom pada 1976. Pada 1973, hubungan tingkat tinggi yang sangat rahasia mulai dilakukan melalui kantor-kantor Palang Merah, tetapi berakhir setelah insiden Panmunjom dengan sedikit kemajuan.

Pada akhir tahun 1990-an, ketika Korsel mengalami transisi menjadi demokratis, keberhasilan Nordpolitik dan dengan diambil alihnya kekuasaan di utara oleh putra Kim Il-sung, Kim Jong-il, maka kedua negara untuk pertama kalinya mulai berhubungan secara terbuka, dengan Korsel yang menyatakan Kebijakan Sinar Matahari.

Abad ke-21 
Pada 2002, Presiden Amerika Serikat George W. Bush menjuluki Korea Utara sebagai bagian dari "poros setan" dan "pos terdepan tirani". Hubungan tingkat tinggi yang pernah dilakukan pemerintah Korea Utara dengan Amerika Serikat adalah kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Madeleine Albright ke Pyongyang pada tahun 2000, meskipun kedua negara tidak menjalin hubungan diplomatik yang resmi. Pada tahun 2006, hampir 37.000 serdadu Amerika masih berada di Korea Selatan, meski sejak Juni 2009 jumlah ini berkurang menjadi sekitar 30.000 saja. Kim Jong-il secara pribadi menerima kehadiran tentara Amerika Serikat di Semenanjung Korea. Bagaimanapun, secara umum, Korea Utara sangat menuntut penarikan serdadu Amerika dari Korea.

Pada 13 Juni 2009, kantor berita Amerika Serikat, Associated Press, melaporkan bahwa sebagai tanggapan bagi sanksi-sanksi baru dari PBB, Korea Utara menyatakan bahwa pihaknya akan melanjutkan program pengayaan uranium. Hal ini menandai bahwa untuk pertama kalinya, pemerintah Korea Utara mengakui di depan dunia bahwa pihaknya memang melakukan program pengayaan uranium. Pada 5 Agustus 2009, mantan presiden Amerika Serikat, Bill Clinton bertemu dengan Kim Jong-il untuk menjamin pembebasan dua orang wartawan Amerika Serikat, Laura Ling dan Euna Lee, yang ditangkap karena memasuki Korea Utara secara ilegal. Pada 28 Agustus 2010 mantan Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter, berhasil membawa pulang seorang guru dan aktivis Amerika Serikat, Aijalon Mahli Gomes, yang ditangkap karena memasuki Korea Utara secara ilegal.

Geografi 

Korea Utara menguasai sebagian utara Semenanjung Korea, meliputi wilayah seluas . Korea Utara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Rusia di utara, dan dengan Korea Selatan di sepanjang Zona Demiliterisasi Korea. Batas barat Korea Utara adalah Sungai Kuning dan Teluk Korea, sementara di timur terdapat Jepang di seberang Laut Timur (Laut Jepang). Titik tertinggi di Korea Utara adalah Gunung Paektu-san dengan ketinggian . Sungai terpanjang di Korea Utara adalah Sungai Amnok yang mengalir sepanjang .

Iklim Korea Utara relatif sedang. Menurut klasifikasi iklim Köppen, negara ini beriklim Dwa, dengan musim panas yang hangat dan musim dingin yang kering. Pada musim panas, terdapat musim hujan singkat yang disebut changma.

Pada 7 Agustus 2007, bencana banjir terburuk dalam 40 tahun terakhir melanda Korea Utara, sehingga pemerintah meminta bantuan kepada dunia internasional. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Non-Pemerintah, semisal Palang Merah, meminta orang-orang untuk menyumbang karena kekhawatiran akan terjadinya bencana kemanusiaan.

Pusat pemerintahan dan kota terbesar Korea Utara adalah Pyongyang; kota-kota besar lainnya di antaranya adalah Kaesong, Sinuiju, Wonsan, Hamhung, dan Chongjin.

Topografi 

Para wisatawan dari Eropa yang mengunjungi Korea menyatakan bahwa negara itu menyerupai "laut di tengah-tengah angin ribut" karena banyaknya rentang perbukitan yang silih berganti menyelang-nyelingi semenanjung itu. Kira-kira 80% daratan Korea Utara terdiri dari beberapa gunung dan dataran tinggi, dipisahkan oleh lembah-lembah yang dalam dan sempit. Dataran pesisir luas di barat dan tersekat-sekat di timur. Sebagian besar penduduk menetap di daratan rendah.

Titik tertinggi di Korea Utara adalah Gunung Baekdu, dengan ketinggian antara 1.400 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut. Gunung ini terletak di dekat perbatasan dengan Tiongkok. Pegunungan Hamgyong, berada di bagian timur laut semenanjung, memiliki banyak puncak tinggi, seperti Gwanmosan pada ketinggian sekitar . Pegunungan besar lainnya adalah Pegunungan Rangrim, yang terletak di bagian utara-tengah Korea Utara dan membentang pada arah utara-selatan, membuat komunikasi antara bagian barat dan timur negara ini cukup sulit; dan Pegunungan Kangnam, yang membentang di sepanjang perbatasan RRT-Korea Utara. Geumgangsan, sering juga ditulis sebagai Gunung Kumgang, atau Gunung Berlian, (setinggi hampir 1.638 meter di atas permukaan laut) di Pegunungan Taebaek, yang memanjang hingga ke Korea Selatan, terkenal akan pemandangannya yang indah.

Dataran di Korea sebagian besar berukuran kecil, dengan yang paling luas adalah dataran Pyongyang dan Chaeryong, masing-masing memiliki luas sekitar 500 kilometer persegi. Karena gunung-gunung di pesisir timur menghunjam tajam ke laut, dataran yang ada di timur lebih kecil daripada di pesisir barat. Tidak seperti tetangganya, Jepang atau Tiongkok bagian utara, Korea Utara mengalami gempa bumi yang lebih jarang.

Iklim 
Korea Utara memiliki iklim kontinental dengan empat musim yang berbeda-beda. Musim dingin yang panjang membawa cuaca dingin dan cerah, berpadu dengan badai salju, sebagai akibat dari angin utara dan barat laut yang berhembus dari Siberia. Sepanjang musim dingin, rata-rata hujan salju turun selama 37 hari. Cuaca di wilayah pegunungan utara cenderung buruk. Sementara itu, musim panas cenderung singkat, panas, lembap, dan berhujan karena adanya angin muson dari selatan dan tenggara yang membawa uap air dari Samudra Pasifik. Angin taifun memengaruhi semenanjung itu paling tidak sekali setiap musim panas. Musim semi dan musim gugur merupakan musim peralihan yang ditandai oleh suhu yang sedang dan angin yang bervariasi, dan memberikan cuaca yang paling nyaman. Bencana alam di antaranya kekeringan panjang di penghujung musim semi yang sering kali diikuti oleh banjir. Terkadang terjadi badai tropis di sepanjang permulaan musim gugur.

Politik 

Korea Utara adalah negara yang menyatakan secara sepihak sebagai negara Juche (percaya dan bergantung kepada kekuatan sendiri). Pemujaan kepribadian terhadap Kim Il-sung dan Kim Jong-il dilakukan secara terorganisir. Setelah mangkatnya Kim Il-sung pada 1994, ia tidak digantikan melainkan memperoleh gelar "Presiden Abadi", dan dikuburkan di Istana Matahari Kumsusan di Pyongyang pusat.

Meskipun kedudukan presiden dipegang oleh Kim Il-sung yang telah meninggal, kepala negara de facto adalah Kim Jong-un, yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara. Badan legislatif Korea Utara adalah Majelis Tertinggi Rakyat, kini diketuai oleh Kim Yong-nam. Tokoh pemerintahan senior lainnya adalah Kepala Pemerintahan Kim Yong-il.

Korea Utara adalah negara yang menganut sistem satu partai. Partai yang memerintah adalah Front Demokratis untuk Reunifikasi Tanah Air, sebuah koalisi Partai Buruh Korea dan dua partai kecil lainnya, Partai Demokratis Sosial Korea dan Partai Chongu Chondois. Partai-partai ini mengajukan semua calon untuk menempati posisi pemerintahan dan memegang semua kursi di Majelis Tertinggi Rakyat.

Pada Juni 2009, dilaporkan oleh sebuah media Korea Selatan bahwa terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa pemimpin Korea Utara berikutnya adalah Kim Jong-un, putera termuda Kim Jong-il (Kim Jong-il memiliki tiga putera).

Pembagian administratif

Hubungan luar negeri 

Korea Utara telah memelihara hubungan yang akrab dengan Tiongkok dan Rusia sejak lama. Jatuhnya komunisme di Eropa Timur tahun 1989, dan pecahnya Uni Soviet pada 1991, berdampak pada semakin berkurangnya bantuan kepada Korea Utara dari Rusia, meskipun Tiongkok tetap saja memberikan bantuan penting. Korea Utara memelihara ikatan yang kuat dengan sekutu sosialisnya di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Laos, dan Kamboja.

Korea Utara telah memulai pembangunan Pagar Perbatasan Tiongkok-Korea di perbatasan utara, sebagai tanggapan bagi harapan Tiongkok yang ingin mengekang para pengungsi yang melarikan diri dari Korea Utara. Sebelumnya, perbatasan antara Tiongkok dan Korea Utara hanya diawasi oleh sedikit petugas patroli.

Sebagai akibat dari program senjata nuklir Korea Utara, pembicaraan enam-pihak diselenggarakan untuk mencari penyelesaian damai terkait ketegangan di antara dua pemerintah Korea, Federasi Rusia, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat.

Pada 17 Juli 2007, para inspektur PBB memverifikasi penutupan lima fasilitas nuklir Korea Utara, sesuai persetujuan Februari 2007.

Pada 4 Oktober 2007, Presiden Korea Selatan (Roh Moo-Hyun) dan pemimpin Korea Utara sebelumnya (Kim Jong-il) menandatangani sebuah perjanjian damai berisi delapan pasal, yang mengajukan perdamaian abadi, pembicaraan tingkat tinggi, kerja sama ekonomi, perbaharuan kereta api, perjalanan udara, jalan bebas hambatan, dan barisan penyorak olimpiade gabungan.

Amerika Serikat dan Korea Selatan sebelumnya menuduh Korea Utara sebagai negara yang mendukung terorisme. Pengeboman 1983 yang membunuh anggota pemerintahan Korea Selatan dan penghancuran pesawat terbang Korea Selatan telah dituduhkan kepada Korea Utara. Korea Utara juga dianggap bertanggung jawab atas penculikan 13 warga negara Jepang pada 1970-an dan 1980-an, lima dari mereka dikembalikan ke Jepang pada 2002. Pada 11 Oktober 2008, Amerika Serikat menghapus Korea Utara dari daftar negara pendukung terorisme ini.

Sebagian besar kedutaan asing yang memiliki hubungan diplomatik dengan Korea Utara berada di Beijing, bukan di Pyongyang.

Militer 

Kim Jong-un adalah Komandan Tertinggi Tentara Rakyat Korea dan Ketua Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara. Tentara Rakyat Korea adalah nama untuk angkatan bersenjata Korea Utara. Tentara ini memiliki empat cabang: Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Departemen Keamanan Negara.
Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Korea Utara memiliki angkatan darat terbesar kelima di dunia, diperkirakan sebesar 1,21 juta personel, dengan kira-kira 20% pria berusia 17–54 tahun di dalam angkatan darat. Korea Utara memiliki persentase personel militer per kapita tertinggi di dunia, dengan sekitar 1 serdadu terdaftar untuk setiap 25 warga negara. Strategi militer Korea Utara dirancang untuk menyusupkan agen dan menyabotase di belakang barisan musuh pada saat perang. Tentara Rakyat Korea memiliki berbagai perlengkapan, meliputi 4.060 tank, 2.500 APC, 17.900 artileri (termasuk mortir), 11.000 senjata pertahanan udara, 915 kapal perang, dan 1.748 pesawat tempur. Perlengkapan yang ada merupakan sisa-sisa Perang Dunia II, umumnya teknologi Perang Dingin yang terproliferasi, atau senjata Soviet. Menurut media resmi Korea Utara, anggaran belanja militer Korut pada tahun 2009 adalah 15,8% dari PDB.

Korea Utara juga menjual misil balistik dan peralatan militernya ke berbagai negara. Pada April 2009, PBB menyebut Perusahaan Perdagangan Pembangunan dan Pertambangan Korea (alias KOMID) sebagai agen penjual utama Korea Utara dan pengekspor terbesar misil balistik dan senjata konvensional. PBB juga menyebut Korea Ryonbong sebagai penyokong penjualan segala hal yang berhubungan dengan militer Korea Utara.

Korea Utara memiliki program nuklir aktif dan telah menjadi subjek bagi beberapa resolusi PBB, seperti Nomor 1695 pada Juli 2006, Nomor 1718 pada Oktober 2006, dan Nomor 1874 pada Juni 2009.

Ekonomi 

Korea Utara memiliki ekonomi komando yang terindustrialisasi, autarkik, dan sangat terpusat. Dari lima negara sosialis yang tersisa di dunia, Korea Utara adalah satu dari dua negara (bersama-sama dengan Kuba) dengan ekonomi yang dimiliki negara dan direncanakan oleh pemerintah sepenuhnya.

Kebijakan isolasi Korea Utara berarti bahwa perdagangan internasional sangatlah dibatasi. Korut mengeluarkan undang-undang pada tahun 1984 yang memperbolehkan investasi asing melalui joint venture, akan tetapi gagal mengundang investasi yang berarti. Pada tahun 1991, Zona Ekonomi Khusus Rason didirikan, dengan tujuan menarik investasi asing dari Tiongkok dan Rusia. Perusahaan-perusahaan Tiongkok dan Rusia telah memperoleh hak untuk menggunakan pelabuhan di Rason. Investor Tiongkok telah merenovasi jalan dari Rason ke Tiongkok, dan pekerja kereta api Rusia merenovasi jalur kereta api dari Rason ke Rusia.

Gaji rata-rata Korut adalah sekitar $47 per bulan. Meskipun terdapat masalah ekonomi yang substansial, kualitas hidup rakyat terus membaik dan upah pekerja terus meningkat. Pasar swasta berskala kecil, disebut janmadang, hadir di seluruh penjuru negara ini dan melayani penduduk dengan makanan dan komoditas tertentu dari impor yang ditukar dengan uang, dengan demikian membantu mencegah kelaparan.

Makanan, rumah, kesehatan, dan pendidikan diberikan secara gratis oleh negara, dan pembayaran pajak telah dihapuskan sejak 1 April 1974. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan industri, sejak tahun 1960-an, pemerintah Korea Utara telah memperkenalkan sistem-sistem manajemen seperti sistem kerja Taean. Pada abad ke-21, pertumbuhan PDB Korea Utara cukup lambat tetapi pasti, meskipun pada beberapa tahun terakhir, angka pertumbuhan meningkat hingga 3,7% pada 2008 karena pertumbuhan sektor pertanian sebesar 8,2%.

Menurut perkiraan tahun 2002, sektor utama dalam ekonomi Korea Utara adalah industri (43,1%), diikuti oleh jasa (33,6%) dan pertanian (23,3%). Pada 2004, diperkirakan bahwa sektor pertanian menyerap 37% dari tenaga kerja, sementara industri dan jasa menyerap sisanya, 63%. Industri utama meliputi produk militer, pembuatan mesin, energi listrik, bahan kimia, pertambangan, perlogaman, sandang, pengolahan makanan dan pariwisata.

Pada 2005, menurut FAO, Korea Utara adalah produsen buah segar terbesar ke-10, dan produsen apel terbesar ke-19. Korea Utara memiliki sumber daya alam yang substansial, dengan sumber daya utama meliputi besi, seng, batu bara, fluor, tembaga, garam, timbal, tungsten, grafit, magnesium, emas, pirit, fluorspar, dan listrik tenaga air.

Perdagangan luar negeri 

Tiongkok dan Korea Selatan masih menjadi penyumbang terbesar bantuan makanan kepada Korea Utara. Amerika Serikat menentang penyumbangan makanan ini karena kurangnya pengawasan. Pada 2005, jumlah bantuan makanan dari Tiongkok dan Korea Selatan tercatat sebesar 1 juta ton. Selain itu, sekitar 80 hingga 90 persen minyak impor Korut berasal dari Tiongkok, yang dijual dengan "harga teman" yang jauh lebih murah dibanding harga pasar dunia.

Pada 19 September 2005, Korea Utara dijanjikan bantuan bahan bakar dan berbagai-bagai insentif non-pangan lainnya dari Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, Rusia, dan Tiongkok sebagai pengganti penghentian program senjata nuklir dan ikut serta kembali ke dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. Penyediaan makanan sebagai ganti untuk penghentian program senjata nuklir berdasarkan sejarahnya telah dihindarkan oleh Amerika Serikat sehingga tidaklah dirasakan sebagai "menggunakan makanan sebagai senjata". Bantuan kemanusiaan dari tetangga-tetangga Korea Utara telah dihentikan sebagai upaya agar Korea Utara mau melanjutkan kembali pembicaraan yang sempat terhenti. Misalnya, Korea Selatan pernah "menunda pertimbangan" 500.000 ton beras untuk Korea Utara pada 2006, tetapi gagasan menyediakan makanan sebagai insentif telah dihindari. Selain itu, terdapat gangguan terhadap bantuan karena merebaknya perampokan lokomotif yang dipakai oleh Tiongkok untuk mengirimkan bahan makanan.

Pada Juli 2002, Korea Utara mulai bereksperimen dengan kapitalisme di Kawasan Ekonomi Khusus Rajin-Sonbong dan Kawasan Industri Kaesong. Sejumlah kawasan lainnya telah dirancang sebagai Daerah Administratif Khusus, seperti Sinŭiju di sepanjang perbatasan Tiongkok dan Korea Utara. Tiongkok dan Korea Selatan adalah mitra perdagangan terpenting Korea Utara. Perdagangan dengan Tiongkok meningkat 15% menjadi $ 1,6 miliar, dan perdagangan dengan Korea Selatan meningkat 50% menjadi lebih dari $1 miliar pada tahun 2005. Dilaporkan bahwa jumlah telepon seluler di Pyongyang bertambah dari hanya 3.000 pada 2002 menjadi hampir 20.000 pada 2004. Namun, pada Juni 2004, telepon seluler menjadi terlarang lagi, hingga jaringan 3G baru, Koryolink, didirikan pada tahun 2008 melalui joint venture dengan Orascom Telecom Holding dari Mesir. Pada Mei 2010, lebih dari 120.000 orang Korea Utara memiliki telepon genggam.

Sejumlah kecil unsur-unsur kapitalistik secara bertahap meluas dari kawasan percobaan, termasuk sejumlah papan iklan di sepanjang jalan raya tertentu. Beberapa pengunjung melaporkan bahwa jumlah pasar petani terbuka telah meningkat di Kaesong dan Pyongyang, dan juga di sepanjang perbatasan Tiongkok-Korea Utara, melampaui sistem penjatahan makanan.

Pada sebuah peristiwa pada tahun 2003 yang dikenal sebagai "Insiden Pong Su", sebuah kapal kargo Korea Utara yang dituduh berupaya menyelundupkan heroin ke Australia telah diamankan oleh pihak yang berwajib di Australia, memperkuat prasangka Australia dan Amerika Serikat bahwa Pyongyang terlibat dalam penyelundupan narkotika internasional. Pemerintah Korea Utara menampik semua tuduhan keterlibatan.

Pariwisata 

Pariwisata di Korea Utara dikelola oleh Organisasi Pariwisata milik negara ("Ryohaengsa"). Tiap-tiap wisatawan berkelompok atau juga perseorangan didampingi secara tetap oleh satu atau dua orang "pemandu wisata" yang biasanya berbicara dengan bahasa ibu wisatawan. Sementara pariwisata telah meningkat selama beberapa tahun terakhir, jumlah wisatawan yang berasal dari Barat masih sedikit. Sebagian besar wisatawan yang berkunjung berasal dari Tiongkok, Rusia, dan Jepang. Warga negara Rusia lebih memilih Korea Utara sebagai tujuan wisata karena murah, minim pencemaran, dan cuacanya lebih hangat. Warga negara Korsel mustahil untuk memperoleh visa ke Korea Utara, tetapi mereka masih bisa mendapat "izin masuk" ke wilayah khusus wisata, seperti Kaesong. Warga negara AS juga tidak dapat memperoleh visa dan hanya bisa berkunjung pada saat dirayakannya Festival Arirang; namun, larangan ini telah dicabut pada Januari 2010.

Di dalam wilayah Kŭmgangsan-pegunungan, perusahaan Hyundai mendirikan dan mengoperasikan kawasan wisata khusus. Kunjungan ke kawasan ini juga dimungkinkan bagi warga negara Amerika Serikat dan Korea Selatan, tetapi hanya dalam rombongan (bukan perseorangan) dari Korea Selatan. Perjalanan ke daerah ini untuk sementara dihentikan sejak seorang perempuan Korea Selatan yang mendekati zona militer telah ditembak mati oleh penjaga perbatasan pada akhir tahun 2008. Korea Utara secara sepihak telah mengumumkan akan mengambil alih aset Hyundai di wilayah tersebut.

Transportasi 

Di pusat-pusat kota di Korea Utara terdapat bus dan tram, baik lokal maupun impor. Kereta-kereta api lama dibeli dari Eropa dan Tiongkok, tetapi embargo perdagangan telah memaksa Korea Utara untuk membuat kendaraan mereka sendiri. Jawatan Kereta Api Republik Demokratis Rakyat Korea, "Choson Cul Minzuzui Inmingonghoagug", adalah satu-satunya operator kereta api di Korea Utara. Perusahaan ini memiliki jaringan rel kereta api sepanjang 5.200 km dengan 4.500 km, beberapa di antaranya memenuhi standard gauge. Ada rel sempit kecil yang beroperasi di Semenanjung Haeju. Kereta api tersebut terdiri dari campuran lokomotif uap dan listrik. Mobil paling banyak dibuat di Korea Utara menggunakan rancangan Soviet. Ada beberapa lokomotif dari Kekaisaran Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa yang masih dipakai. Lokomotif bekas dari Tiongkok (DF4B, BJ Hidraulika, dll) juga masih dioperasikan.

Transportasi air pada sungai-sungai utama dan di sepanjang pesisir memainkan peranan penting bagi lalu lintas barang dan manusia. Selain Sungai Yalu dan Taedong, sebagian besar jalur air di daratan, seluruhnya 2.253 kilometer, dilayani hanya oleh perahu-perahu kecil. Lalu lintas pesisir yang paling ramai berada di pantai timur, yang mampu mengakomodasi muatan yang lebih besar karena relatif lebih dalam. Pelabuhan-pelabuhan utama adalah Nampho di pesisir barat dan Rajin, Chongjin, Wonsan, dan Hamhung di pesisir timur. Pelabuhan yang dimiliki negara ini pada 1990-an memuat kapasitas kira-kira hampir 35 juta ton tiap tahunnya. Pada permulaan 1990-an, Korea Utara memiliki kapal dagang seberang lautan, sebagian besarnya adalah buatan dalam negeri, dengan 68 bahtera (berbobot kotor sekurang-kurangnya 1.000 ton), dengan bobot totalnya yang diizinkan 465.801 ton, yang termasuk di dalamnya 58 kapal kargo dan dua tanker. Terdapat investasi yang berkelanjutan di dalam hal perbaruan dan perluasan fasilitas pelabuhan, pembangunan transportasi terkhusus di Sungai Taedong—dan semakin seimbangnya perbandingan kargo internasional dengan muatan dalam negeri.

Perhubungan internasional udara dari dan ke Korea Utara dibatasi. Terdapat jadwal penerbangan berkala dari Bandar Udara Internasional Sunan–24 kilometer di utara Pyongyang–ke Moskow, Khabarovsk, Beijing, Makau, Vladivostok, Bangkok, Shenyang, Shenzhen, penerbangan carteran dari Sunan ke Tokyo juga ke negara-negara Eropa Timur, Timur Tengah, dan Afrika. Sebuah perjanjian untuk merintis pelayanan antara Pyongyang dan Tokyo telah ditandatangani pada 1990. Penerbangan dalam negeri tersedia antara Pyongyang, Hamhung, Wonsan, dan Chongjin. Semua pesawat penerbangan sipil dilayani oleh Air Koryo sebanyak 34 pesawat pada 2008, semua ini dipesan dari Uni Soviet dan kemudian Rusia. Sejak 1976 hingga 1978, empat jet Tu-154 telah ditambahkan menyertai pesawat kecil An-24s kemudian menambahkan empat Ilyushin Il-62M berbadan panjang, tiga Ilyushin Il-76MD pesawat kargo besar dan 2 Tupolev Tu-204-300 berbadan panjang pada 2008.

Satu dari sedikit cara untuk memasuki Korea Utara adalah melalui Jembatan Persahabatan Sino-Korea atau melalui Panmunjom, bekas penyeberangan Sungai Amnok, dan kemudian penyeberangan Zona Demiliterisasi Korea.

Kendaraan pribadi di Korea Utara merupakan pemandangan langka, tetapi sejak 2008, sekira 70% rumah tangga menggunakan sepeda, yang juga memainkan peran yang semakin penting di dalam perdagangan perseorangan berskala kecil.

Demografi 

Angka kasar penduduk Korea Utara adalah sekira 23 juta jiwa, salah satu negara dengan kelompok etnik dan bahasa paling seragam di dunia, dengan sangat sedikit orang Tiongkok, Jepang, Vietnam, Korea Selatan, dan minoritas ekspatriat Eropa.

Menurut CIA World Factbook, angka harapan hidup Korea Utara adalah 63,8 tahun pada 2009, sebuah gambaran kasar yang setara terhadap angka yang dicapai Pakistan dan Myanmar dan sedikit di bawah Rusia. Angka kematian bayi berada pada tingkatan yang tinggi 51,34; suatu angka yang 2,5 kali lebih tinggi daripada angka kematian bayi Republik Rakyat Tiongkok, 5 kalinya Rusia, 12 kalinya Korea Selatan. Menurut The State of the world's Children 2003 UNICEF, Korea Utara berada pada peringkat ke-73 (tempat teratas laju kematian tertinggi), di antara Guatemala (ke-72) dan Tuvalu (ke-74). Angka kesuburan total Korea Utara relatif rendah dengan angka 1,96 pada 2009; hampir sebanding dengan yang dimiliki Amerika Serikat dan Prancis.

Bahasa 
Korea Utara berbagi Bahasa Korea dengan Korea Selatan. Terdapat perbedaan dialek di kedua-dua Korea, tetapi perbatasan Utara dan Selatan tidaklah mewakili perbatasan bahasa secara jelas. Sementara di Korea Selatan lebih liberal, adopsi istilah-istilah modern dari bahasa asing lebih dibatasi di Korea Utara. Hanja (Hanzi) tidak lagi dipakai di Korea Utara, meski kadang-kadang masih dipakai di Korea Selatan. Kedua-dua Korea berbagi sistem penulisan fonetik yang disebut Chosongul di utara dan Hangul di selatan Zone Demarkasi. Romanisasi berbeda di kedua-dua negara, Korea Utara menggunakan sistem McCune-Reischauer dengan sedikit modifikasi, dan Korea Selatan menggunakan Romanisasi Korea yang Direvisi.

Agama 

Kedua-dua Korea berbagi warisan yang sama dari agama Buddha dan Konghucu Korea dan sejarah yang masih sangat baru dari agama Kristen dan pergerakan Cheondoisme ("agama Jalan Surgawi"). Konstitusi Korea Utara menyatakan bahwa kebebasan beragama diizinkan. Menurut standar-standar agama Barat, sebagian besar penduduk Korea Utara dapat dikelompokkan sebagai "tidak beragama". Tetapi sebagian besar di antaranya didefinisikan "beragama" dari sudut pandang sosiologi dan pengaruh budaya agama-agama tradisional itu semisal Buddha dan Konghucu masih memiliki dampag pada kehidupan kerohanian Korea Utara.

Bagaimanapun, penganut agama Buddha di Korea Utara dilaporkan bernasib lebih baik daripada kelompok agama lain; khususnya Kristen, yang dikatakan menghadapi hukuman dari pihak penguasa. Penganut agama Buddha diberi dana terbatas oleh pemerintah untuk mempromosikan agama itu, karena agama Buddha memainkan peran integral di dalam budaya tradisional Korea.

Menurut Human Rights Watch, kegiatan keagamaan bebas tidak lagi ada di Korea Utara karena pemerintah mensponsori kelompok-kelompok keagamaan hanya untuk menciptakan ilusi kebebasan beragama.

Menurut Religious Intelligence, situasi keagamaan di Korea Utara adalah sebagai berikut:
 Tidak beragama: 15.460.000 pengikut (64,31% penduduk, majoritas yang dominan, mereka adalah penghayat filsafat Juche)
 Shamanisme Korea: 3.846.000 pengikut (16% penduduk)
 Cheondoisme: 3.245.000 pengikut (13,50% penduduk)
 Agama Buddha: 1.082.000 pengikut (4,50% penduduk)
 Agama Kristen: 206.000 pengikut (5,69% penduduk)

Pyongyang adalah pusat kegiatan Kristen di Korea sebelum Perang Korea. Kini, empatbelas gereja yang diawasi negara ada di sini, di mana kebebasan beragama merupakan kasus khusus bagi orang asing. Statistik pemerintah resmi melaporkan bahwa ada 10.000 Protestan dan 4.000 penganut Katolik Roma di Korea Utara.

Menurut peringkat yang diterbitkan oleh Open Doors, sebuah organisasi yang membantu orang Kristen yang dizalimi, Korea Utara kini menjadi sebuah negara dengan penzaliman terbanyak dan terbesar terhadap orang Kristen di antara negara-negara lain sedunia. Kelompok pembela Hak Asasi Manusia seperti Amnesty International juga mengungkapkan perhatian terhadap penzaliman keagamaan di Korea Utara.

Pendidikan 

Pendidikan di Korea Utara dikendalikan oleh pemerintah dan wajib sampai jenjang menengah pertama. Pendidikan di Korea Utara gratis, dan negara menyediakan bagi para siswa tidak hanya fasilitas pengajaran dan pendidikan gratis, tetapi juga seragam dan buku panduan. Heuristika secara aktif diterapkan untuk membangun kemandirian dan kekreatifan para siswa. Pendidikan wajib berlangsung sebelas tahun, dan melewati satu tahun jenjang pra-sekolah, empat tahun pendidikan dasar dan enam tahun pendidikan menengah. Kurikulum sekolah di Korea Utara terdiri dari pokok-pokok bahasan akademik dan politik.

Sekolah dasar dikenal sebagai sekolah rakyat dan anak-anak belajar di sekolah ini pada umur 6-9 tahun. Mereka kemudian melanjutkan ke sekolah lanjutan umum atau sekolah lanjutan kejuruan, bergantung pada kemampuan masing-masing. Mereka memasuki sekolah lanjutan pada usia sepuluh tahun dan menyudahinya pada umur 16 tahun.

Pendidikan tinggi tidaklah wajib di Korea Utara. Tahapan ini terdiri dari dua sistem: pendidikan tinggi akademik dan pendidikan tinggi untuk pendidikan berlanjut. Sistem pendidikan tinggi akademik meliputi tiga jenis lembaga: universitas, sekolah profesional, dan sekolah teknik. Tahap pascasarjana untuk magister dan doktoral diserahkan kepada universitas bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikannya. Dua universitas ternama di Korea Utara adalah Universitas Kim Il-sung dan Universitas Sains dan Teknologi Pyongyang, kedua-duanya di Pyongyang.

Korea Utara adalah salah satu negara yang paling melek huruf di dunia, dengan proporsi 99%.

Kesehatan 

Pelayanan kesehatan dan perawatan medis di Korea Utara tidak menuntut pembebanan biaya kepada rakyat. Korea Utara menganggarkan 3% PDB-nya untuk sektor kesehatan. Sejak tahun 1950-an, Korea Utara telah meletakkan fondasi yang kuat di sektor kesehatan, dan antara tahun 1955 dan 1986, banyaknya rumah sakit bertambah dari 285 menjadi 2.401, dan banyaknya puskesmas–dari 1.020 menjadi 5.644. Ada beberapa rumah sakit yang khusus melayani orang-orang pabrik dan pertambangan. Sejak tahun 1979 penekanan yang lebih baik diletakkan pada obat-obatan Korea tradisional, didasarkan pada perawatan yang memanfaatkan produk herbal dan akupunktur.

Sistem kesehatan Korea Utara menurun drastis sejak tahun 1990-an karena bencana alam, masalah ekonomi, dan makanan dan menipisnya cadangan bahan bakar. Banyak rumah sakit dan puskesmas di Korea Utara kini sangat kekurangan peralatan medis, obat-obatan, air, dan listrik.

Hampir 100% penduduk memperoleh akses air dan sanitasi, tetapi tidak sepenuhnya ideal. Penyakit infeksi semisal tuberkulosis, malaria, dan hepatitis B dianggap menjadi endemik bagi negara ini.

Menurut perkiraan 2009, angka harapan hidup orang Korea Utara adalah 63,8 tahun, sebuah gambaran yang mirip dengan Pakistan dan Myanmar dan sedikit lebih rendah daripada Rusia.

Di antara masalah kesehatan lainnya, banyak warga Korea Utara menderita akibat kekurangan gizi, yang disebabkan oleh musim paceklik yang berkaitan dengan gagalnya panen, program distribusi makanan, dan kebijakan prioritas bagi militer. Sebuah laporan PBB tahun 1998, World Food Program melaporkan bahwa 60% anak-anak menderita kekurangan gizi, dan 16% kurang gizi akut. Hasilnya, mereka yang menderita selama bencana selalu saja menghadapi masalah kesehatan.

Kota-kota besar

Budaya 

Seni dan sastra di Korea Utara dikendalikan sepenuhnya oleh negara dan Partai Buruh Korea.

Kebudayaan Korea mengalami penindasan pada masa penjajahan Jepang dari 1910 hingga 1945. Jepang menerapkan kebijakan asimilasi budaya. Selama masa penjajahan itu, bangsa Korea dipaksa belajar dan berbahasa Jepang, mengadopsi sistem nama keluarga Jepang dan agama Shinto, dan dilarang menulis atau berbicara menggunakan bahasa Korea di dalam sekolah, perdagangan, atau tempat-tempat umum lainnya. Selain itu, bangsa Jepang menukar atau mengganti berbagai monumen Korea, seperti Istana Gyeongbok, dan dokumen-dokumen yang menggambarkan bangsa Jepang secara buruk diubah.

Pada Juli 2004, Kompleks Pemakaman Goguryeo menjadi situs pertama di negara ini yang dimasukkan ke dalam daftar Situs Warisan Dunia oleh UNESCO.

Pada Februari 2008, New York Philharmonic Orchestra menjadi kelompok musik Amerika Serikat pertama yang melakukan pertunjukan di Korea Utara, meskipun hanya untuk "penonton undangan" yang dipilih. Konser ini disiarkan oleh televisi nasional.

Sebuah acara populer di Korea Utara adalah Permainan Massal. Permainan Massal terkini dan terbesar disebut "Festival Arirang". Acara ini diselenggarakan selama enam malam berturut-turut setiap dua bulan, dan melibatkan lebih dari 100.000 peserta. Penonton acara ini dalam tahun-tahun terakhir melaporkan bahwa perasaan anti-Barat semakin menurun. Permainan Massal melibatkan pertunjukan tarian, senam, dan sederetan koreografi yang merayakan sejarah Revolusi Korea Utara dan Partai Buruh. Permainan diadakan di beberapa tempat di Pyongyang, seperti Stadion Hari Buruh Rungrado, yang merupakan stadion terbesar di dunia dengan daya tampung 150.000 orang.

Olahraga 

Mungkin peristiwa olahraga yang paling dikenal baik di Korea Utara adalah Festival Arirang yang diselenggarakan setiap tahun. Atraksi utama Arirang adalah unjuk senam massal. Dalam sepak bola, ada 15 klub yang berkompetisi dalam Liga Korea Utara level satu dan pertandingan untuk Kontes Inovasi Teknis maupun Kejuaraan Republik. Tim nasional sepak bola, Chollima, berafiliasi ke dalam AFC berperingkat 105 FIFA pada tanggal 26 Mei 2010. Tim ini berkompetisi dalam final Piala Dunia tahun 1966 dan 2010. Dalam hoki, Korea Utara memiliki sebuah tim nasional hoki putera yang menduduki peringkat ke-43 dari total 49 dan berkompetisi di Divisi II. Tim puteri menduduki peringkat ke-21 dari total 34 dan berkompetisi di Divisi II.

Korea Utara berkompetisi dalam Olimpiade sejak tahun 1964 (olimpiade musim dingin) dan mulai ikut serta dalam olimpiade musim panas pada tahun 1972 dengan membawa pulang lima medali, termasuk satu emas. Kode IOC Korea Utara adalah PRK.

Korea Utara memboikot Olimpiade 1988 di Seoul, Korea Selatan.

Pada Olimpiade 2004, Athena, Korea Utara dan Korea Selatan berparade bersama-sama dalam upacara pembukaan dan penutupan di bawah bendera unifikasi, tetapi berkompetisi secara terpisah. Sejak itu, Korea Utara selalu meraih medali pada setiap olimpiade musim panas yang diikuti.

Seni bela diri taekwondo berasal dari Korea. Pada dasawarsa 1950-an dan 1960-an, aturan-aturan modern dibakukan dan taekwondo menjadi cabang olahraga resmi olimpiade pada tahun 2000. Seni bela diri Korea lainnya adalah taekkyeon, hapkido, tang soo do, kuk sool won, kumdo, dan subak.

Masyarakat

Hak asasi manusia 

Beberapa organisasi hak asasi manusia internasional, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch, menilai Korea Utara sebagai salah satu negara yang memiliki catatan hak asasi manusia terburuk. Orang Korea Utara sering disebut sebagai "orang yang paling diperlakukan brutal di dunia", karena beberapa batasan yang ketat diletakkan di atas kebebasan politik dan ekonomi mereka. Pengungsi Korea Utara telah menyaksikan keberadaan perkampungan penjara dan tahanan dengan kira-kira 150.000 sampai 200.000 penghuni (setara 0,85% seluruh penduduk), dan telah melaporkan adanya penyiksaan, kelaparan, pemerkosaan, pembunuhan, percobaan medis, buruh paksa, dan pengguguran janin paksa.

Sistem ini sedikit berubah pada akhir 1990-an, ketika jumlah penduduk menjadi sangat sedikit. Di banyak kasus, ketika pemberangusan modal menjadi de facto, ia digantikan oleh beberapa pemberangusan yang ringan. Praktik suap-menyuap menjadi lumrah di negara ini. Banyak orang Korea Utara kini secara ilegal mengenakan pakaian yang berasal dari Korea Selatan, mendengarkan musik Korea Selatan, menonton kaset atau CD video Korea Selatan, dan bahkan menangkap siaran radio atau televisi Korea Selatan.

Kultus individu 
Pemerintah Korea Utara menjalankan kendali yang ketat ke atas seluruh sendi kebudayaan nasional, dan pengendalian ini digunakan untuk mengabadikan pemujaan kepribadian yang tidak jauh dari Kim Il-sung, dan, untuk sebuah perpanjangan yang tidak begitu besar, bagi Kim Jong-il. Ketika mengunjungi Korea Utara pada 1979, seorang wartawan Bradley Martin melaporkan bahwa hampir semua musik, seni, dan pahatan yang telah dia amati disajikan demi mengagung-agungkan "Pemimpin Agung" Kim Il-sung, yang mana pemujaan kepribadian ini kemudian diperpanjang kepada puteranya, "Pemimpin Terkasih" Kim Jong-il. Lagu Tiada Ibu Pertiwi Tanpamu, dinyanyikan oleh Koor Tentara Korea Utara, digubah terkhusus untuk Kim Jong-Il dan merupakan salah satu dari komposisi nada yang paling merakyat di negara ini. Kim Il-sung resminya masih saja dipandang sebagai "Presiden Abadi" bangsa. Beberapa bangunan ciri khas kota di Korea Utara dinamai menurut nama Kim Il-sung, misalnya Universitas Kim Il-sung, Stadion Kim Il-sung, dan Alun-Alun Kim Il-sung. Para pencela telah dikutip dengan mengatakan bahwa sekolah-sekolah Korea Utara mempertuhankan kedua-dua ayah dan anak itu. Kim Il-sung menolak tuduhan bahwa ia menciptakan upaya pemujaan ke arah dirinya sendiri dan menuduh siapa saja yang mengemukakan pendapat ini sebagai "faksionalisme".

Kritik menyatakan bahwa kultus Kim Jong-il diwariskan dari ayahnya, Kim Il-sung. Ia sering kali menjadi pusat perhatian seluruh kehidupan awam di Korea Utara. Hari kelahirannya adalah hari libur terpenting di negara ini. Pada peringatan kelahiran yang ke-60 (menurut tanggal kelahiran resminya), perayaan massal diselenggarakan di seluruh pelosok negara ini. Pemujaan kepribadian Kim Jong-il, kendati signifikan, tidaklah segencar terhadap ayahnya. Pada 2004, beberapa potret resminya diambil dari gedung-gedung umum. Salah satu sudut pandang mengungkapkan bahwa pemujaan kepribadian Kim Jong Il dilakukan semata-mata demi menghargai Kim Il-sung atau menghindari proses peradilan karena kegagalan membayar sewa rumah. Sumber-sumber media dan pemerintah dari luar Korea Utara pada umumnya mendukung pandangan ini, sementara sumber-sumber pemerintah Korea Utara mengatakan bahwa hal ini adalah murni pemujaan terhadap pahlawan sejati.

Penyatuan Korea 

Kebijakan Korea Utara adalah mencari penyatuan kembali (reunifikasi) tanpa adanya campur tangan pihak asing (luar Korea), melalui suatu struktur federal mempertahankan kepemimpinan dan sistem masing-masing. Korea Utara dan Korea Selatan menandatangani Pernyataan Bersama Utara-Selatan 15 Juni di mana kedua-dua pihak berjanji untuk mencari cara supaya dapat menyatu kembali secara damai. Republik Federal Demokratis Korea adalah negara yang diajukan yang pertama disebutkan oleh Presiden Kim Il Sung pada 10 Oktober 1980 di dalam proposal federasi antara Korea Utara dan Korea Selatan di mana sistem politik masing-masing pada mulanya akan dipertahankan.

Media 

Media Korea Utara sangat dikendalikan oleh pemerintah. Informasi dijaga ketat, apakah itu ke luar atau ke dalam Korea Utara. Konstitusi Korea Utara menjamin kebebasan berpendapat dan pers; tetapi, kenyataannya, pemerintah melarang pelaksanaan hak-hak ini. Reporters Without Borders pada tahun 2008 menggolongkan media di Korea Utara pada urutan 172 dari 173, setingkat dari Eritrea.

Hanya berita yang sehaluan dengan rezim yang diizinkan, sementara berita yang meliputi masalah ekonomi dan politik negara ini, atau kritik terhadap rezim, dilarang. Media bertanggung jawab memelihara pemujaan kepribadian terhadap Kim Jong-il. Pemasok berita utama bagi media di Korea Utara adalah Korean Central News Agency.

Korea Utara memiliki 12 surat kabar terkemuka dan 20 media cetak non-harian. Semua media cetak itu berbeda-beda periode terbitnya dan semuanya dicetak di Pyongyang. Surat kabar harian yang dimaksud misalnya Rodong Sinmun, Joson Inmingun, Minju Choson, dan Rodongja Sinmum. Di Korut tidak ada pers milik swasta.

Galeri

Lihat pula 
 Korea
 Perang Korea
 Korea Selatan

Catatan

Referensi

Pranala luar 

 Situs resmi
 Naenara–("Negaraku") Portal Resmi Korea Utara
 Naenara - portal resmi 
 NKzone 
 The Chosun Journal
 
 
 
 
 Kepala Negara dan Anggota Kabinet 
 Korea Utara  dari UCB Libraries GovPubs
 KCNA –Korean Central News Agency, kantor berita resmi Korea Utara

 
Wilayah terbagi
Negara dan wilayah yang dibentuk pada 1948
Negara sosialis
Negara komunis
Negara satu partai
Negara di Asia Timur
Korea
Republik
Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Negara terlarang