Hubungan Iran dengan Uni Eropa
Hubungan Iran-Uni Eropa telah tegang pada awal 2010 oleh sengketa atas program nuklir Iran. Uni Eropa bersama dengan Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap Iran atas kontroversi seputar program nuklir Iran. Akan tetapi, terdapat beberapa perkembangan yang baik mengenai hubungan Iran dengan Uni Eropa, seperti tercantum di dalam Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA).

Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) 
Pada bulan Juli 2015, setelah bertahun-tahun diplomasi yang dipimpin UE, sebuah kesepakatan bersejarah dilancarkan pada program nuklir Iran: Rencana Aksi Komprehensif Gabungan. Pembicaraan itu dipimpin oleh Perwakilan Tinggi Uni Eropa Federica Mogherini dan melibatkan Iran, Cina, Prancis, Jerman, Federasi Rusia, Kerajaan Inggris dan Amerika Serikat. Pada 16 Januari 2016, dikenal sebagaI ‘Hari Implementasi’, UE mengangkat semua sanksi ekonomi dan keuangan terkait nuklir terhadap Iran. Kesepakatan nuklir membuktikan bahwa diplomasi dan multilateralisme dapat bekerja dan membantu menyelesaikan masalah lama perselisihan.

Uni Eropa terus memiliki peran penting dalam mengimplementasikan transaksi melalui Perwakilan Tinggi yang berperan sebagai koordinator dari Komisi Gabungan yang mengawasi pelaksanaan hal tersebut.

Uni Eropa membantu menerapkan Lampiran III untuk Rencana Aksi Komprehensif Bersama, pada kerja sama nuklir sipil dengan proyek keselamatan nuklir di Iran bernilai lebih dari 5 juta euro. Kesepakatan nuklir telah membuka jalan bagi pembaruan dan perluasan hubungan antara Uni Eropa dan Iran. Itu sudah menghasilkan hasil positif untuk kedua sisi.

Kesimpulan dan implementasi dari Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) telah membuka jalan bagi pembaruan hubungan yang lebih luas. Keterlibatan bertahap yang diperbarui ini antara Uni Eropa dan Iran terjadi atas dasar implementasi JCPOA secara penuh dan berkelanjutan oleh Iran dan pihak-pihak lainnya. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) secara teratur memverifikasi kepatuhan Iran dengan JCPOA.

Tujuan bersama yang disepakati bersama hubungan Uni Eropa-Iran adalah:

 Memastikan dan mendukung implementasi penuh JCPOA untuk lebih meningkatkan dan memperdalam kerja sama bilateral.
 Mengembangkan hubungan kerjasama dalam bidang kepentingan bersama untuk menguntungkan pembangunan ekonomi, hak asasi manusia, kesejahteraan dan kesejahteraan rakyat Iran dan Uni Eropa. Ini termasuk kerja sama energi, lingkungan, migrasi, obat-obatan, bantuan kemanusiaan, transportasi, perlindungan sipil, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan.
 Mempromosikan perdamaian, keamanan dan stabilitas regional serta penyelesaian damai konflik regional melalui dialog dan keterlibatan.

Dalam menindaklanjuti Pernyataan Bersama oleh Perwakilan Tinggi / Wakil Presiden Uni Eropa, Federica Mogherini dan Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Mohammad Javad Zarif dari 16 April 2016, sejumlah tingkat kunjungan dan pertukaran telah memajukan kerjasama Uni Eropa-Iran dalam berbagai bidang dan sektor, mulai dari pembicaraan ekonomi, perdagangan dan investasi, hingga kerja sama pendidikan dan sains, pertukaran dan pertukaran pakar perubahan iklim dan perubahan iklim tentang isu-isu kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Dialog Tingkat Tinggi memimpin di sisi Uni Eropa oleh Sekretaris Jenderal EEAS Helga Schmid dan di sisi Iran oleh wakil Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi berlangsung dua kali setahun untuk membahas kemajuan.

Pencabutan sanksi yang sejalan dengan JCPOA telah memfasilitasi hubungan perdagangan dan ekonomi. Pada tahun 2016 - tahun fiskal pertama setelah implementasi JCPOA - impor UE dari Iran mencapai 5,5 miliar euro, mewakili peningkatan 344,8% dan ekspor UE sebesar 8,2 miliar euro, meningkat 27,8%. Pada tahun 2017 impor UE dari Iran melampaui 10,1 miliar euro dan ekspor ke Iran mencapai 10,8 miliar euro.

Investasi Eropa di Iran terlihat di beberapa sektor termasuk energi, otomotif dan transportasi dan menurut IMF pertumbuhan PDB riil di Iran diperkirakan akan mencapai 4,3 persen pada 2017/18.

Uni Eropa secara aktif mendukung integrasi Iran dalam ekonomi dunia dan keanggotaannya dalam Organisasi Perdagangan Dunia.

Sanksi yang dikenakan oleh Uni Eropa dalam pandangan situasi hak asasi manusia di Iran, dukungan untuk terorisme dan alasan lainnya bukan bagian dari perjanjian nuklir dan tetap di tempat.

Di Iran, Uni Eropa saat ini diwakili oleh Kedutaan Besar Bulgaria. Kedutaan Besar Iran di Belgia merangkap UE.

Program nuklir 
Uni Eropa mendukung Perjanjian tentang Non-Proliferasi Senjata Nuklir, yang mulai berlaku pada tanggal 5 Maret 1970. Iran meratifikasi perjanjian ini yang meyakinkan masyarakat internasional bahwa ia akan menggunakan energi nuklir untuk tujuan damai.

Pada tahun 2003, ditemukan oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) bahwa Iran sedang melakukan kegiatan rahasia dengan bahan nuklir. Penolakan Iran untuk bekerja sama secara proaktif dengan IAEA dan perlawanannya untuk melapor ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSC) menyebabkan upaya diplomatik oleh dewan Eropa dan tiga anggotanya, Prancis, Jerman dan Inggris untuk menyelesaikan masalah ini melalui negosiasi. Mereka bergabung pada tahun 2004 oleh Perwakilan Tinggi Uni Eropa, dan dengan demikian menawarkan dukungan oleh semua anggota Uni Eropa. Selanjutnya pada tahun 2005 dan 2006, proposal ekstensif untuk memfasilitasi penggunaan energi nuklir damai kembali disajikan kepada pihak berwenang Iran. Bahkan dengan dukungan China, Rusia, dan Amerika Serikat melalui proposal ini, Iran tidak dapat diyakinkan untuk mengikuti permintaan IAEA. Akibatnya, empat resolusi (No. 1696, 1737, 1747 dan 1803) diberlakukan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa: mereka menuntut untuk menangguhkan semua pengayaan uranium dan aktivitas air berat di Uranium-235 dan membatasi akuisisi bahan nuklir dan balistik oleh Iran. Kebijakan-kebijakan itu ditegaskan kembali pada tahun 2008 oleh Uni Eropa.

Penolakan terus menerus oleh otoritas Iran untuk membuat deklarasi yang jelas dan untuk memungkinkan inspeksi yang cukup dari fasilitas nuklir mereka kemudian meyakinkan Uni Eropa untuk menegakkan sanksi tambahan pada barang dan jasa sipil seperti kegiatan keuangan dan teknologi sektor energi. Pada 2012, embargo minyak dan boikot keuangan restriktif diberlakukan oleh UE, selain sanksi PBB terhadap Iran. Tidak sampai 8 Desember 2013, ketika pemerintah Iran berdasarkan kesepakatan bersejarah yang dicapai di Jenewa pada 24 November 2013 dengan apa yang disebut kelompok P5 + 1 (Inggris, China, Prancis, Rusia, Amerika Serikat, dan Jerman) mengizinkan inspektur nuklir PBB untuk mengunjungi fasilitas air berat setelah mengumumkan bahwa pengayaan plutonium telah dihentikan. Kesepakatan itu akan menempatkan pengayaan Uranium oleh Iran ditahan selama setidaknya delapan bulan, dan membuka jalan bagi pembicaraan langsung antara AS dan Iran. Selain itu, Iran diharuskan untuk mengencerkan stok Uranium yang telah diperkaya ke konsentrasi 20%. Sementara boikot ekonomi dan pembatasan material masih ada, pengurangan langkah demi langkah embargo ini oleh Uni Eropa kemungkinan akan dilaksanakan.

Diplomasi 

Pada Desember 2013, delapan perwakilan parlemen Eropa melakukan kunjungan resmi ke Tehran untuk meningkatkan hubungan antara Iran dan Uni Eropa. Delegasi untuk hubungan dengan Iran berada di bawah kepemimpinan politisi Finish Tarja Cronberg. Sejumlah pembicaraan dan pertemuan yang berbeda diadakan, pertama dengan Fatmeh Rahbar, seorang anggota konservatif dan Ketua Fraksi Wanita Parlemen Iran dan kemudian dengan pengacara hak asasi manusia Nasrin Sotudeh dan produser film Dschafar Panahi, keduanya penerima Hadiah Sakharov pada tahun 2012. Namun pembicaraan itu dikritik oleh tokoh-tokoh politik Jerman, termasuk Markus Löning, Komisaris untuk Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Bantuan Kemanusiaan dari Kementerian Luar Negeri Jerman, karena pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung oleh pemerintah Iran dan berlanjutnya eksekusi terhadap para penjahat yang dituduh. Pertemuan terakhir terjadi enam tahun yang lalu dan beberapa upaya sebelumnya gagal untuk memulai kembali pembicaraan seperti itu dengan pejabat Iran dan perwakilan budaya Iran. Kritik yang serius juga disuarakan oleh Komite Yahudi Amerika.

Sanksi 

Pada 23 Januari 2012, Dewan Uni Eropa merilis laporan yang menyatakan kembali kekhawatirannya tentang pertumbuhan dan sifat program nuklir Iran. Akibatnya, Dewan mengumumkan bahwa mereka akan memungut embargo pada ekspor minyak Iran. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa itu juga akan membekukan aset yang dipegang oleh Bank Sentral Iran dan mencegah perdagangan logam mulia dan petrokimia ke dan dari negara itu. Ini menggantikan dan memperbarui Peraturan Dewan sebelumnya 423/2007 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2010. Sanksi baru menempatkan pembatasan pada perdagangan luar negeri, jasa keuangan, sektor energi dan teknologi dan termasuk larangan penyediaan asuransi dan reasuransi oleh perusahaan asuransi UE untuk Negara Iran dan perusahaan milik Iran. Sejak itu, Iran menyatakan niatnya untuk menutup Selat Hormuz seandainya embargo diberlakukan. Pada saat itu, Uni Eropa menyumbang 20% ekspor minyak Iran, dengan sebagian besar sisanya diekspor ke negara-negara Asia seperti China, Jepang, India, dan Korea Selatan. Kontrak minyak saat ini akan diizinkan untuk berjalan hingga Juli 2012.

Menanggapi sanksi, Ramin Mehmanparast, perwakilan untuk Kementerian Luar Negeri Iran, menyatakan bahwa embargo tidak akan secara signifikan mempengaruhi pendapatan minyak Iran. Dia lebih lanjut mengatakan bahwa "negara manapun yang mencabut dirinya sendiri dari pasar energi Iran, akan segera melihat bahwa ia telah digantikan oleh yang lain."

Selain itu, parlemen Iran sedang mempertimbangkan undang-undang yang akan mendahului larangan Uni Eropa dengan memotong pengiriman ke Eropa segera, sebelum negara-negara Eropa dapat mengatur pasokan alternatif.

Sanksi SWIFT 
Pada tanggal 17 Maret 2012, setelah perjanjian dua hari sebelumnya antara semua 27 negara anggota Dewan Uni Eropa, dan keputusan Dewan berikutnya, jaringan perbankan elektronik SWIFT, pusat dunia transaksi keuangan elektronik, memutus semua bank Iran dari internasionalnya jaringan yang telah diidentifikasi sebagai lembaga yang melanggar sanksi UE saat ini, dan bahwa lembaga keuangan Iran selanjutnya dapat diputuskan dari jaringannya.

Perdagangan 
Pada 2008, ekspor Iran ke UE mencapai €11,3 miliar dan impor dari UE mencapai €14,1 miliar. Ekspor UE ke Iran terutama mesin dan transportasi (54,6%), barang manufaktur (16,9%) dan bahan kimia (12,1%). Pada tahun 2011, Iran menduduki peringkat 7 dalam mengekspor minyak mentah ke Eropa dan laporan Eurostat menyatakan bahwa 27 negara Eropa mengimpor 11,4 miliar euro barang dari Iran dalam sembilan bulan pertama tahun 2011. Ada ruang yang signifikan untuk pertumbuhan, meskipun ini terhambat oleh sengketa nuklir. Perjanjian Perdagangan dan Kerja Sama telah dipasang pada tahun 2002 tetapi telah ditahan sejak tahun 2005 karena perselisihan tersebut. Tidak ada perjanjian bilateral karena Iran bukan anggota WTO. Pada 23 Juni 2016, Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa, sebuah langkah yang dipuji oleh pejabat senior Iran sebagai gerbang potensial untuk ekspansi perdagangan dengan Eropa.

Sanksi Eropa tidak mempengaruhi ekspor listrik Iran, yang menciptakan celah bagi cadangan gas alam Iran.

Kontroversi 
Kontroversi muncul di antara komunitas internasional. Pada tanggal 18 Januari 2012 Rusia menyatakan bahwa akan mempertimbangkan ancaman langsung terhadap keamanan untuk memasukkan tindakan perang terhadap Iran, mengingat kedekatannya dengan wilayah Rusia. Pada 18 Januari, Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov, atas nama Rusia, memperingatkan bahwa serangan di Iran akan menyebabkan bencana. Dia menyatakan sanksi tersebut ditujukan untuk mencekik ekonomi Iran dan bahwa itu akan menciptakan banyak ketidakpuasan terhadap negara-negara Barat, dan berpotensi memprovokasi jalan negatif. Jika tindakan untuk mengurangi ancaman perang nuklir telah diambil, mereka tidak boleh memasukkan pasangan yang memprovokasi ke potensi konflik.

Argumen lebih lanjut termasuk fakta bahwa bukti yang cukup tidak ada untuk membuat penentuan yang adil tentang keberadaan pengembangan senjata nuklir di Iran, memunculkan pertanyaan mengenai perintah sanksi. Sejak merilis laporan pada November 2011, Badan Energi Atom Internasional tidak menemukan bukti keberadaan senjata nuklir di Iran. Dengan ini, spekulasi telah muncul mengenai apakah negara-negara barat terus di jalur yang sama yang diambil dengan Irak - memasuki periode perang lain pada praduga senjata pemusnah massal yang sejauh ini belum terbukti ada. Jika ini kasusnya, klaim terhadap senjata nuklir bisa menjadi upaya lain untuk mempertahankan kendali atas kepentingan minyak. Pada 24 Januari, selama tahun 2012 dari pidato kenegaraannya, Presiden Barack Obama mengancam Iran, mengatakan "Amerika bertekad untuk mencegah Iran mendapatkan senjata nuklir, dan saya tidak akan mengambil opsi dari meja untuk mencapai tujuan itu". Dia juga membuat panggilan untuk perdamaian, dengan mengatakan "... resolusi damai masalah ini masih mungkin, dan jauh lebih baik, dan jika Iran mengubah arah dan memenuhi kewajibannya, itu dapat bergabung kembali dengan komunitas bangsa". Kongres Amerika bereaksi dengan ceria terhadap ancaman-ancaman itu dan memberi sambutan dingin terhadap kemajuan perdamaian ini. Ardeshir Ommani, Presiden Komite Persahabatan Iran Persahabatan Iran bereaksi terhadap komentar yang menjelaskan bahwa sanksi AS dirancang untuk merugikan rakyat Iran dan menyebut isolasi Iran dalam komunitas internasional sebagai "mitos".

Referensi