Serangan Bandar Udara Internasional Bagdad 2020
Pada tanggal 3 Januari 2020, Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap konvoi kendaraan di dekat Bandar Udara Internasional Bagdad yang ditumpangi beberapa orang, antara lain Mayor Jenderal dan Komandan Pasukan Quds Iran, Qasem Soleimani dan Komandan Pasukan Mobilisasi Rakyat Irak Abu Mahdi al-Muhandis.

Serangan itu terjadi setelah AS menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 dengan Iran dan setelah terjadinya krisis Teluk Persia. Pada minggu sebelum serangan itu, pangkalan udara Irak diserang, menewaskan kontraktor AS. Beberapa hari kemudian, kedutaan AS di Irak dirusak selama aksi protes. AS menyalahkan Iran atas insiden ini.

Serangan itu secara tajam meningkatkan ketegangan antara AS dan Iran. Para pemimpin Iran berjanji untuk membalas dendam terhadap AS sementara para pejabat AS mengatakan bahwa mereka akan menyerang terlebih dahulu kelompok-kelompok paramiliter yang didukung Iran di Irak yang mereka anggap sebagai ancaman.

Partai Republik di AS sebagian besar mendukung serangan ini, seperti yang dilakukan perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu. Partai Demokrat di AS mengakui kesalahan Soleimani dalam pembunuhan orang Amerika, tetapi mempertanyakan kebijaksanaan serangan provokatif yang akan meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Pejabat Suriah mengutuk serangan itu, dan perwakilan dari Tiongkok, India, Pakistan, Prancis, Jerman, dan Britania Raya mendesak semua pihak menahan diri dan diplomasi.

Latar belakang 

Amerika Serikat melakukan campur tangan di Irak pada 2014 sebagai bagian dari Operasi Inherent Resolve (OIR), misi yang dipimpin Amerika Serikat untuk menurunkan dan memerangi Negara Islam Irak dan Syam (ISIS), dan telah berlatih dan beroperasi bersama pasukan Irak sebagai bagian dari koalisi anti-ISIS. ISIS sebagian besar dipukul mundur dari Irak pada tahun 2017 saat Perang Saudara Irak, dengan bantuan milisi Syiah yang didukung Iran dan Angkatan Bersenjata Irak yang didukung Amerika Serikat. Iran diketahui mendukung milisi Syiah Irak, beberapa di antaranya relatif memusuhi kehadiran AS di Irak dan kelompok Syiah yang memimpin pemerintah Irak.

Ketegangan meningkat antara Iran dan Amerika Serikat pada tahun 2018 ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir tahun 2015 dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran. Dalam Krisis Teluk Persia 2019-2020 yang terjadi kemudian, serangan terhadap beberapa kapal tanker minyak Barat dianggap oleh negara Barat sebagai salah satu reaksi Iran terhadap sanksi, meskipun Iran menolak bertanggung jawab.

Pernyataan Trump pada 2015 tentang Soleimani 
Pada bulan September 2015, selama kampanye presiden Trump, pembawa acara radio Hugh Hewitt bertanya kepada Trump tentang Soleimani. Setelah awalnya membingungkan Pasukan Quds dengan kelompok etnis Kurdi, Trump berpendapat bahwa para pemimpin seperti Soleimani tidak relevan sampai-sampai mereka "akan mati pada saat ia menjadi presiden".

Pasukan Quds yang dipimpin Solemaini telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Kanada, Arab Saudi, Bahrain, dan Amerika Serikat. Solemaini sendiri terdaftar sebagai teroris oleh Uni Eropa dan berada dalam daftar pantauan teror AS.

Abu Mahdi al-Muhandis terdaftar sebagai teroris oleh Amerika Serikat pada tahun 2009. Milisi Kata'ib Hizbullah yang berkekuatan 25.000 orang, dianggap sebagai organisasi teroris oleh Jepang, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat.

Dugaan adanya rencana untuk membunuh Soleimani 
Surat kabar Kuwait Al-Jarida melaporkan bahwa pada 2015, Israel berada "di ambang" membunuh Soleimani di tanah Suriah, namun Amerika Serikat, kemudian di bawah pemerintahan Barack Obama dan selama waktu negosiasi untuk Rencana Aksi Komprehensif Bersama sedang berlangsung, menggagalkan upaya tersebut dengan mengungkapkannya kepada para pejabat Iran.

Pada bulan Agustus 2018, The Daily Beast menulis bahwa Soleimani akan menjadi "target yang menggoda" untuk Trump dan "mengingat kerasnya dari angka-angka pemerintahan Trump ... sepertinya tidak akan terlalu sulit untuk membuat Gedung Putih menandatangani kontrak dengan pertaruhan semacam itu."

Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz, mengatakan kepada Ynet pada 25 Agustus 2019 bahwa "Israel bertindak untuk menyerang kepala ular Iran dan mencabut giginya ... Iran adalah kepala ular dan Qassem Soleimani, komandan Pasukan Pengawal Revolusi Quds Force, adalah gigi ular. "

Kepala Organisasi Intelijen Korps Pengawal Revolusi Islam Hossein Taeb, mengatakan kepada pers bahwa agensinya telah menangkap sejumlah orang yang tidak ditentukan, menggagalkan plot oleh agen-agen Israel dan Arab untuk membunuh Soleimani. Dia mengatakan mereka telah merencanakan untuk "membeli properti yang bersebelahan dengan makam ayah Soleimani dan mengebornya dengan bahan peledak untuk membunuh komandan". Sebagai respon, Yossi Cohen, kepala badan intelijen asing Israel Mossad, mengatakan pada tanggal 11 Oktober 2019 dalam tulisan profil untuk Mishpacha: "Soleimani tahu bahwa pembunuhannya bukanlah hal yang mustahil."

Pembunuhan dalam doktrin militer dan kebijakan luar negeri 

Ada sejarah terjadinya pembunuhan tokoh pemerintahan dan militer tingkat tinggi yang dilakukan, atau setidaknya sedang dipertimbangkan, termasuk di Timur Tengah. Setidaknya ada norma parsial terhadap pembunuhan semacam itu, tetapi norma itu melemah dari waktu ke waktu, terutama sejak Perang Dunia II.

Biaya dan manfaat dari tindakan semacam itu sulit untuk dihitung, terutama ketika mereka bergantung pada kebijakan atau kemampuan siapapun penerus dari seorang kepala negara yang sedang menjabat, dan bias persepsi yang dipegang oleh pejabat pemerintah sering secara negatif mempengaruhi pengambilan keputusan di bidang ini, sehingga keputusan yang dibuat tersebut sering mencerminkan harapan yang tidak jelas bahwa siapapun penerusnya akan kurang efektif atau akan mewujudkan kebijakan yang lebih menguntungkan.

Pendahuluan 

Pada Oktober 2019, Mayor Jenderal Qasem Soleimani bertemu dengan anggota Kataib Hizbullah di Irak untuk membahas rencana serangan di masa depan terhadap sasaran Amerika Serikat, kata anggota senior kelompok milisi itu kepada Reuters. Serangan seperti itu akan terjadi di latar belakang protes di Irak terhadap meningkatnya pengaruh Iran di negara itu dan, Soleimani dan sekutunya berharap, memicu tindakan balasan AS yang akan mengarahkan kemarahan publik di Amerika Serikat. Soleimani pernah mengatakan kepada wartawan Reuters bahwa dia tahu Irak seperti punggung tangannya. Dia memilih Kataib Hizbullah karena dia yakin orang Amerika akan kesulitan mendeteksi kelompok ini, yang memiliki pesawat tanpa awak yang mampu menemukan target untuk peluncur roket. Komandan milisi mengatakan kepada Reuters Soleimani memerintahkan pengiriman pesawat ini ke sekutunya pada musim gugur 2019.

Pada tanggal 27 Desember 2019, Pangkalan Udara K-1 di provinsi Kirkuk — salah satu dari banyak pangkalan militer Irak yang menampung personel koalisi Operasi Inherent Resolve — diserang oleh lebih dari 30 roket, menewaskan seorang kontraktor sipil Amerika Serikat dan melukai empat anggota layanan Amerika Serikat. dan dua personel pasukan keamanan Irak. Amerika Serikat menyalahkan milisi Kata'ib Hizbullah yang didukung Iran atas serangan itu. Selain itu, seorang pejabat senior Amerika Serikat, yang berbicara kepada wartawan dengan syarat anonim, mengatakan telah ada kampanye 11 serangan terhadap pangkalan militer Irak yang menjadi tuan rumah personil OIR dalam dua bulan sebelum insiden 27 Desember, yang banyak di antaranya menurut AS juga dikaitkan dengan Kata'ib Hizbullah. Pada tanggal 29 Desember 2019, serangan udara balasan AS di markas besar Kata'ib Hizbullah menewaskan 25 anggota milisi. dan melukai 55 orang.

Pada tanggal 31 Desember 2019, setelah pemakaman diadakan untuk milisi Kata'ib Hizbullah, beberapa anggota milisi Syiah Irak dan para pendukungnya berbaris ke Zona Hijau dan mengepung kompleks kedubes Amerika Serikat.  Beberapa demonstran kemudian menghancurkan pintu utama pos pemeriksaan, membakar kawasan resepsi, mengibarkan bendera Pasukan Mobilisasi Rakyat, meninggalkan poster anti-Amerika, dan menyemprotkan grafiti anti-Amerika. Presiden AS Donald Trump menuduh Iran mengatur serangan terhadap kedutaan dan menambahkan bahwa mereka akan dianggap "bertanggung jawab penuh". Kementerian luar negeri Iran membantah mereka berada di balik aksi protes.

Konferensi pers dari Trump 
Menurut seorang pejabat senior AS yang tidak disebutkan namanya, setelah pengeboman Kata'ib Hizbullah pada akhir Desember 2019, sebuah pengarahan keamanan diadakan di resor Mar-a-Lago di mana Trump dan penasihatnya, termasuk Menteri luar negerii Mike Pompeo, Menteri pertahanan Mark Esper dan Jenderal Mark Milley, membahas bagaimana merespon peran dugaan Iran mensponsori Serangan anti-AS di Irak. Dilaporkan, pembunuhan yang ditargetkan terhadap jenderal Iran Qasem Soleimani, yang dianggap pejabat AS sebagai fasilitator serangan terhadap personil AS di Irak, terdaftar sebagai salah satu dari banyak opsi pada slide singkat untuk ditanggapi oleh Trump. Trump memilih opsi untuk menargetkan Soleimani, yang menurut laporan mengejutkan timnya. Perintah presiden itu mendorong CIA dan badan-badan intelijen AS lainnya yang telah melacak keberadaan Soleimani selama bertahun-tahun untuk menempatkannya dalam penerbangan dari Damaskus ke Bagdad, dilaporkan untuk mengadakan pertemuan dengan para pejabat Irak.

Menurut Washington Post, Trump kemungkinan termotivasi dalam memilih untuk membunuh Soleimani hanya dengan keinginan untuk tampil tegas di tengah krisis Teluk Persia yang sedang berlangsung, seperti yang dilaporkan, keputusannya untuk membatalkan serangan udara terhadap Iran pada musim panas 2019 setelah jatuhnya sebuah drone Amerika oleh Iran menyebabkan apa yang dianggapnya sebagai liputan media negatif. Anggota parlemen dan asisten yang telah berbicara dengannya mengatakan kepada Washington Post bahwa Presiden juga memiliki serangan terhadap fasilitas AS. di Benghazi, Libya pada tahun 2012 di benaknya.

Menurut The New York Times, Trump awalnya menolak opsi untuk menargetkan Soleimani pada 28 Desember 2019 tetapi akhirnya membuat keputusan setelah marah oleh laporan berita televisi dari kedubes AS di Bagdad di bawah serangan oleh pengunjuk rasa yang didukung Iran, yang terjadi pada 31 Desember 2019. Pada akhir 2 Januari 2020, Trump telah menyelesaikan keputusannya dengan memilih opsi paling ekstrem yang diberikan penasihatnya, yang menurut laporan memukau para pejabat Pentagon. Laporan Times kemudian mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya mengklaim bahwa intelijen mengenai dugaan plot Soleimani melawan AS sebagai "tipis" dan bahwa Ayatullah belum menyetujui operasi apa pun untuk Soleimani untuk dilakukan. Dilaporkan, Menteri luar negeri AS Mike Pompeo dan Wakil Presiden Mike Pence adalah suara yang paling keras beragumen untuk membalas terhadap Iran.

Trump tidak menyarankan para pemimpin kongres atas Geng Delapan sebelum serangan itu. Senator Lindsey Graham mengindikasikan Trump telah membahas masalah ini dengannya sebelum serangan, saat ia mengunjungi presiden di tanah milik Mar-a-Lago.

Kunjungan Soleimani ke Irak 
Perdana Menteri Irak Adii Abdul-Mahdi mengatakan bahwa ia dijadwalkan bertemu Soleimani pada hari saat serangan itu terjadi, dan Soleimani berencana untuk "memberikan saya tanggapan dari Iran terhadap pesan sebelumnya yang dikirim dari Arab Saudi ke Teheran melalui kami (Irak)". Abdul-Mahdi juga menegaskan sebelum terjadinya serangan drone, Trump pernah berkomunikasi dengannya yang meminta Abdul-Mahdi melakukan mediasi antara AS dan Iran.

Serangan 

Mayor Jenderal dan Komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran, Qasem Soleimani, bersama Abu Mahdi al-Muhandis tewas dalam serangan udara Amerika Serikat tanggal 3 Januari 2020 di tengah perjalanan dekat Bandar Udara Internasional Bagdad. Sekitar pukul 01.00 waktu setempat (05.00 WIB atau pukul 17.00 EST), sebuah drone meluncurkan beberapa rudal, menyerang konvoi di jalan akses menuju bandara, membuat dua mobil terbakar dan menewaskan sedikitnya 10 orang.

Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan resmi bahwa serangan ini dilaksanakan "atas perintah presiden" dan menegaskan Soleimani berencana menyerang diplomat dan personel militer Amerika Serikat dan menyetujui serangan kedutaan besar Amerika Serikat di Bagdad.

Korban yang tewas 

Jenazah Soleimani diketahui dari cincin yang dikenakan di jarinya. Pemeriksaan DNA korban masih berlangsung. Seorang pejabat tinggi Pentagon mengatakan Soleimani "kemungkinan besar" teridentifikasi sebagai salah satu korban tewas.

Ini adalah pertama kalinya pasukan AS membunuh seorang perwira militer senior dari negara asing setelah pilot Amerika menembak jatuh pesawat yang membawa Laksamana Isoroku Yamamoto selama Perang Dunia Kedua.

IRGC menyatakan bahwa total sepuluh orang tewas. Bersama dengan Soleimani, empat prajurit IRGC juga tewas dan korban lainnya adalah lima orang anggota PMF Irak.

Dampak 

Kematian Soleimani mempertegang hubungan antara Amerika Serikat dan Iran. Juru bicara pemerintah Iran mengatakan badan keamanan nasionalnya langsung mengadakan rapat darurat untuk membahas "tindak kejahatan" ini.

Harga minyak dunia naik lebih dari 4% usai serangan ini yang membuat saham-saham perusahaan minyak di Bursa Efek London seperti Royal Dutch Shell menguat. Saham perusahaan senjata (seperti Northrop Grumman, Lockheed Martin dan Raytheon) juga naik setelah peristiwa tersebut. Sementara itu, indeks berjangka AS dan saham Asia berbalik melemah, dan investor bergerak membeli aset safe haven seperti emas, obligasi, dan Yen Jepang. Pada 6 Januari, Chevron mengevakuasi semua pekerja minyak Amerika Serikat dari Kurdistan Irak sebagai "tindakan pencegahan"

Pada 2 Januari 2020 (waktu AS, 3 Januari waktu Irak), sejumlah pesawat berawak berangkat dari beberapa pangkalan udara di pesisir timur Amerika Serikat. Menurut situs pelacak udara, rombongan pesawat ini terbang ke timur dan sejumlah Boeing KC-135 Stratotanker lepas landas dari RAF Mildenhall di Britania Raya.

Tak lama setelah serangan itu, beberapa pesawat dengan anggota layanan AS lepas landas dari pangkalan di Amerika Serikat bagian timur. Pada hari berikutnya, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan pengerahan 3.500 anggota Divisi Airborne ke-82 ke wilayah tersebut. Pejabat setempat beranggapan bahwa penempatan itu tidak terkait dengan serangan udara yang menewaskan Soleimani, tetapi sebaliknya merupakan "tindakan pencegahan sebagai respon terhadap peningkatan tingkat ancaman terhadap personel dan fasilitas AS." Pada tanggal 4 Januari, Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat mengatakan tidak ada ancaman 'spesifik, kredibel' terhadap AS, tetapi memperingatkan tentang kemampuan militer Iran.

Kedubes AS di Bagdad mendesak warga Amerika Serikat untuk segera meninggalkan Irak "melalui maskapai penerbangan, dan jika gagal, ke negara-negara lain melalui jalur darat." KBRI di Bagdad mengimbau Warga Negara Indonesia yang sedang berada di Irak untuk tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Sementara itu, Kedutaan besar Prancis di Teheran mendesak warganya untuk menjauhi pertemuan publik dan untuk berperilaku bijaksana serta tidak mengambil gambar di ruang publik. Sedangkan pemerintah Korea Selatan memantau situasi keamanan sekitar 1.600 warga Korea Selatan yang tinggal di Irak.

Satu hari kemudian, serangan udara lain terhadap konvoi unit medis Pasukan Mobilisasi Rakyat di utara Bagdad menewaskan beberapa orang. Para pejabat Pentagon mengatakan serangan itu menargetkan pemimpin Kata'ib al-Imam Ali Shubul al-Zaidi, dan ada "kemungkinan besar" bahwa ia tewas terbunuh. Brigade Imam Ali membantah kematian pemimpinnya.

Setelah prosesi berkabung untuk Soleimani di Bagdad, seorang yang tak dikenal menembakkan roket jarak pendek ke kedubes AS dan Pangkalan Udara Balad.

Pada 4 Januari, ratusan orang di Jalur Gaza, bergabung dengan para pemimpin Hamas dan faksi Jihad Islam Palestina, berduka atas kematian Soleimini. Bendera Israel dan AS diletakkan di tanah agar orang-orang bisa melangkah, dan kemudian bendera itu dibakar.

Upacara pemakaman 

Pada tanggal 4 Januari, prosesi pemakaman untuk Qassem Suleimani, al-Muhandis, dan militan Irak dan Iran di Bagdad dihadiri oleh ribuan pelayat yang meneriakkan 'Matilah Amerika, Matilah Israel'. Namun, banyak pengunjuk rasa yang berpartisipasi dalam unjuk rasa tahun 2019 memuji serangan udara tersebut,

Reuters mengabarkan bahwa beberapa warga yang tinggal di Iran termasuk pendukung Soleimani khawatir bahwa perang akan pecah pada saat kesulitan ekonomi dan korupsi meluas. Beberapa orang tua di Iran tetap dihantui oleh kenangan perang Iran-Irak. Sedangkan menurut France 24, Pembunuhan yang ditargetkan terhadap Qasem Soleimani "menyebabkan kegelisahan di seluruh dunia, di tengah kekhawatiran bahwa pembalasan Iran terhadap kepentingan Amerika di wilayah itu dapat memicu konflik yang jauh lebih besar."

Pada tanggal 4 Januari, sebuah bendera merah darah melambangkan balas dendam membentang di atas kubah Masjid Jamkaran dalam menanggapi serangan udara.

Sisa-sisa jasad Soleimani dan tokoh-tokoh Iran yang tewas dalam serangan itu tiba di Iran pada 5 Januari dan merupakan bagian dari prosesi berkabung di beberapa kota, pertama di Ahvaz dan yang kedua di Mashhad di mana satu juta orang menghadiri prosesi berkabung. Iran membatalkan prosesi berkabung yang direncanakan di Teheran karena kota itu tidak akan mampu menangani jumlah pelayat yang diharapkan di Mashhad. Namun prosesi berkabung di Teheran tetap dilaksanakan, di mana Ayatollah Ali Khamenei secara terbuka menangis ketika memimpin doa untuk pemakaman. Media pemerintah Iran mengatakan kerumunan pelayat berjumlah "jutaan", dilaporkan merupakan yang terbesar sejak pemakaman pendiri Republik Islam Iran Ayatullah Ruhollah Khomeini tahun 1989.

Otoritas Iran berencana untuk membawa jenazah Soleimani ke Teheran dan Qom pada 6 Januari untuk disemayamkan, kemudian dibawa ke kota kelahirannya di Kerman untuk dimakamkan pada 7 Januari. Sebelum prosesi selesai, berbagai infrastruktur, seperti Bandara Internasional Ahvaz dan jalan bebas hambatan di Teheran telah dinamai dengan namanya. Akan tetapi, pemakaman itu diboikot oleh para kritikus pemerintah saat ini dengan menggunakan tagar #IraniansDetestSoleimani karena kejahatan perang IRGC.

Pada 7 Januari 2020, setidaknya 35 orang tewas berdesakan saat pemakaman Soleimani di Kerman. Alhasil pemakaman itu ditunda ke lain waktu.

Serangan rudal Iran 

Pada 7 Januari 2020 waktu AS (8 Januari waktu Irak), pasukan Iran meluncurkan lebih dari selusin rudal balistik di Pangkalan udara Al Asad dan kota Erbil, tempat personel militer AS berada. Korps Pengawal Revolusi Islam menyatakan bahwa serangan itu adalah bagian dari pembalasan mereka atas pembunuhan Soleimani.

Menurut Kantor Berita Pelajar Iran (ISNA), outlet berita yang dikelola negara itu, Iran menembakkan "puluhan rudal darat-ke-darat" di dasar dan mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Serangan berlangsung dalam dua gelombang, masing-masing sekitar satu jam. Pentagon mengatakan pangkalan-pangkalan ini bersiaga tinggi setelah tanda-tanda bahwa pemerintah Iran merencanakan serangan terhadap pasukan AS. Meskipun Pentagon membantah berapa rudal yang diluncurkan, dia mengkonfirmasi bahwa pangkalan rudal Ayn al-Asad dan Erbil terkena rudal Iran. Seorang juru bicara militer Komando Pusat AS mengatakan total 15 rudal ditembakkan. Sepuluh menabrak pangkalan udara Ayn al-Asad, satu mengenai pangkalan Erbil, dan empat rudal gagal. Sumber lain mengkonfirmasi bahwa dua rudal balistik menargetkan Erbil: satu rudal menyerang Bandar Udara Internasional Erbil dan tidak meledak, rudal yang lain mendarat sekitar  sebelah barat Erbil.

Ukraine International Airlines Penerbangan 752

Legalitas hukum 

Karena ini dideskripsikan sebagai Casus belli (aksi yang menimbulkan perperangan) oleh jurnalis Robin Wright dan Fred Kaplan, dasar hukum atas serangan tersebut dipersoalkan.

Dugaan pelanggaran hukum internasional 
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa melarang penggunaan kekerasan terhadap negara-negara lain, jika suatu negara tidak menyetujuinya di wilayah negaranya. Pemerintah Irak tidak pernah memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk menargetkan seorang komandan militer dari negara lain –Soleimani- di wilayahnya. Beberapa ahli hukum percaya bahwa kurangnya persetujuan dari Irak membuat Amerika Serikat sulit untuk membenarkan serangan itu.

Mary Ellen O'Connell berpendapat bahwa "pembunuhan berencana" terhadap Soleimani adalah tindakan yang melanggar Konvensi Den Haag (1907) dan Jenewa (1949). Robert M. Chesney menyatakan bahwa serangan itu dapat dibenarkan kalau itu adalah alasan untuk "pertahanan diri", sementara Oona A. Hathaway berpendapat bahwa fakta yang tersedia tidak mendukung bahwa itu sangat dimungkinkan.

Sergey Lavrov, menteri luar negeri Rusia menyatakan bahwa tindakan Amerika "sangat melanggar hukum internasional dan harus dikutuk" serta menambahkan bahwa mereka harus "berhenti menggunakan metode kekerasan yang tidak sah" menteri luar negeri Tiongkok juga mengambil posisi serupa.

Hukum domestik Amerika Serikat 
Fakta bahwa serangan udara itu diatur tanpa izin dari Kongres, menimbulkan sejumlah pertanyaan. Beberapa analis berpendapat bahwa Trump memiliki wewenang untuk memerintahkan serangan di bawah Pasal 2 Konstitusi Amerika Serikat, sedangkan ambiguitas hukum Otorisasi Penggunaan Kekuatan Militer Melawan Teroris (AUMF) dapat membantu Trump membenarkan itu.

Perintah Eksekutif 11905, ditandatangani pada tahun 1976 untuk mencegah Upaya pembunuhan terhadap Fidel Castro, menyatakan bahwa "tidak ada orang yang dipekerjakan oleh atau bertindak atas nama Pemerintah Amerika Serikat yang akan terlibat dalam, atau berkonspirasi untuk terlibat dalam pembunuhan." Definisi pembunuhan di bawah hukum, atau apakah itu dapat diterapkan pada kasus ini tidak jelas.

Reaksi

Iran 

 Pemimpin Agung Iran Ali Khamenei mengumumkan tiga hari berkabung.
 Presiden Hassan Rouhani menyatakan Iran "akan balas dendam".
 Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif menyatakan serangan ini "tindakan yang sangat berbahaya dan serampangan" dan "pembunuhan Komandan Soleimani oleh pasukan teroris Amerika Serikat... akan mengobarkan semangat pemberontakan di Timur Tengah dan seluruh dunia".
 Menteri Teknologi Informasi dan Komunikasi Mohammad-Javad Azari Jahromi membandingkan Trump dengan ISIS, Adolf Hitler, dan Jenghis Khan, yang juga menyebutnya "teroris berjas".
 Mantan Komandan Korps Garda Revolusi Islam Mohsen Rezaee menulis "[Soleimani] telah berpulang menyusul saudara-saudaranya, dan kami akan melancarkan aksi pembalasan terhadap Amerika"
 Pada 5 Januari 2020, Iran mengumumkan bahwa mereka akan tidak lagi terikat berdasarkan perjanjian nuklir 2015 kecuali bahwa mereka akan terus bekerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Pernyataan itu juga menambahkan, "Jika sanksi dicabut ... Republik Islam (Iran) siap untuk kembali ke kewajibannya."
 Pada 7 Januari, Majelis Permusyawaratan Islam Iran menyetujui kenaikan anggaran Pasukan Quds sebesar €200 juta (setara US$223,5 juta atau Rp. 3,1 triliun) untuk digunakan dalam dua bulan.

Irak 

 Perdana Menteri Irak Adil Abdul-Mahdi mengutuk serangan itu, menyatakan bahwa itu adalah tindakan agresi dan pelanggaran kedaulatan Irak yang akan menyebabkan perang di Irak.
 Pemimpin Gerakan Sadri dan Saraya al-Salam Muqtada al-Sadr, berduka atas pembunuhan komandan Pasukan Quds Iran Qassem Soleimani dan para pemimpin milisi Irak dalam serangan udara AS di Bagdad dan memerintahkan pengikutnya untuk "bersiap membela Irak".

Usulan penarikan pasukan AS 
Al-Manar melaporkan bahwa "dalam sidang parlemen luar biasa pada hari Minggu, 170 anggota parlemen Irak menandatangani rancangan undang-undang yang mewajibkan pemerintah untuk meminta penarikan pasukan AS dari Irak. Hanya 150 suara yang diperlukan agar rancangan resolusi itu disetujui". Al Jazeera melaporkan resolusi yang berbunyi "Pemerintah berkomitmen untuk mencabut permintaan bantuannya dari koalisi internasional yang memerangi Negara Islam karena berakhirnya operasi militer di Irak dan pencapaian kemenangan" dan "Pemerintah Irak harus bekerja untuk mengakhiri kehadiran pasukan asing di tanah Irak dan melarang mereka menggunakan tanah, wilayah udara, atau airnya dengan alasan apa pun." Resolusi itu disetujui di parlemen Irak Menanggapi hasil pemungutan suara tersebut, Trump mengancam Irak dengan sanksi yang akan "membuat sanksi Iran tampak agak jinak" dan menuntut penggantian untuk investasi Amerika pada fasilitas militer di Irak.

Pada 6 Januari 2020, Pentagon mengeluarkan surat dari Brigadir Jenderal William Seely kepada Abdul Amir, wakil direktur Irak Satuan Operasi Gabungan, yang memberitahukan kepadanya bahwa "seperti yang diminta oleh Parlemen Irak dan Perdana Menteri, CJTF-OIR akan menjadi reposisi kekuatan selama beberapa hari dan minggu mendatang untuk mempersiapkan langkah selanjutnya." Tak lama setelah itu, ketua Kepala Staf Gabungan Mark Milley mengatakan, "Surat itu adalah sebuah draft. Itu adalah kesalahan, itu tidak ditandatangani, seharusnya tidak dirilis...[itu] kata-kata buruk, menyiratkan penarikan, bahwa bukan apa yang terjadi."

Israel 
Perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji serangan udara itu. Dia mengatakan bahwa Trump telah bertindak "dengan cepat, kuat, dan tegas" dan menegaskan aliansi AS dengan Israel, dengan mengatakan "Israel mendukung Amerika Serikat dalam perjuangannya yang adil untuk perdamaian, keamanan, dan pertahanan diri."

Israel akan mengadakan rapat kabinet pada 5 Januari untuk membahas ancaman yang meningkat akibat pembunuhan. Mereka telah memperingatkan Hamas dan kelompok lain di Jalur Gaza untuk tidak merespons. Hamas sebelumnya menyatakan "belasungkawa yang tulus" kepada kepemimpinan Iran dan memuji dukungan Soleimini untuk perjuangan Palestina.

Negara lain di Timur Tengah 
 : Arab Saudi menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan Kerajaan mengatakan peristiwa di Irak adalah hasil dari "aksi teroris" sebelumnya.
  mengutuk serangan itu sebagai pelanggaran atas kedaulatan Irak dan eskalasi ketegangan dengan Iran, sementara menyerukan Libanon dan sekitarnya agar terhindar dari dampak dari insiden tersebut.
 : Kementerian Luar Negeri Mesir mengimbau Iran dan AS untuk menghindari eskalasi lebih lanjut dan mengikuti perkembangan di Irak dengan keprihatinan yang besar.
 : Menteri luar negeri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dalam kunjungan dua hari ke Teheran (3-4 Januari), mengakui bahwa situasi kawasan 'sulit dan mengkhawatirkan' dan menyerukan untuk meredakan ketegangan dan ketenangan.
 : Kementerian Luar Negeri Suriah mengeluarkan pernyataan yang mengutuk serangan itu, menyebut mereka "agresi kriminal Amerika yang berbahaya" dan "eskalasi berbahaya" di kawasan itu.
 : Turki percaya bahwa serangan udara meningkatkan ketidakamanan dan ketidakstabilan di wilayah tersebut dan sangat prihatin dengan meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran.
 : Menteri Negara Luar Negeri Anwar Gargash menyerukan kebijakan dan solusi politik atas konfrontasi dan eskalasi.

Amerika Serikat 

 Presiden Donald Trump mengepos gambar bendera Amerika Serikat tidak lama setelah pemerintah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.
 Pada 4 Januari, Trump berkicau di Twitter bahwa 52 target di Iran (mewakili 52 orang Amerika yang disandera pada 1979-81) dipilih jika Iran "menyerang setiap aset Amerika, atau warga AS". Dalam kicauan yang sama, Trump juga menyebutkan menargetkan situs budaya Iran, sebuah tindakan yang merupakan pelanggaran hukum internasional di bawah Konvensi Den Haag. Sebagai reaksi dari pernyataan Trump, Menteri Pertahanan AS Mark Esper kemudian menegaskan bahwa situs budaya tidak akan menjadi sasaran karena "Itulah hukum konflik bersenjata."
 Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengepos video warga Irak merayakan kematian Soleimani di Baghdad.
 Malcolm Hoenlein, wakil ketua eksekutif Konferensi Presiden Organisasi Yahudi Amerika, membuat pernyataan yang mengatakan "Saya pikir itu akan sama dengan pembunuhan Osama bin Laden. Soleimani ... bertanggung jawab atas kematian banyak orang Amerika dan banyak orang lainnya."
 Mantan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton membuat tweet yang menyebut serangan udara itu "sebuah pukulan telak terhadap aktivitas-aktivitas Pasukan Quds Iran yang merugikan di seluruh dunia ... Semoga ini adalah langkah pertama untuk perubahan rezim di Teheran."
 Ketika ditanya tentang kemungkinan respon yang dapat diambil Iran atas tindakan ini, mantan Wakil Menteri Pertahanan Michael Mulroy mengatakan bahwa Pasukan Quds IRGC memiliki jangkauan di seluruh dunia dan targetnya akan mencakup warga sipil Amerika, dan Irak mungkin memutuskan untuk mengusir pasukan AS dari negara mereka. Mantan Menteri Pertahanan dan Direktur CIA Leon Panetta memperingatkan bahwa AS lebih dekat untuk berperang dengan Iran daripada kapan pun dalam 40 tahun terakhir.

Reaksi politik di AS 

Berbagai politisi Amerika bereaksi beragam atas peristiwa ini, dimana Republik secara umum mendukung dan Demokrat mengkritik cara Trump dalam serangan itu.

Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell menyambut baik serangan itu, menyebut Soleimani sebagai "master teroris Iran". Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi menyebut serangan itu "provokatif dan tidak proporsional", dan mengajukan "resolusi kekuatan perang" yang menuntut pemerintah Trump untuk mengakhiri permusuhan dengan Iran yang tanpa disetujui oleh Kongres dalam waktu 30 hari.

Hampir sebagian besar kandidat Demokrat dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2020, penantang politik Trump, mengutuk serangan udara itu. Mantan Wakil Presiden Joe Biden mengingatkan potensi eskalasi lebih lanjut dan mengatakan Trump "sedang bermain-main dengan api". Senator Bernie Sanders mengingatkan "aksi Trump akan memicu perang di Timur Tengah yang akan memakan banyak korban jiwa dan triliunan dolar." Sanders, bersama dengan anggota DPR Ro Khanna, mengumumkan bahwa mereka akan memperkenalkan undang-undang untuk mencegah penggunaan dana Pentagon untuk aksi militer di Iran tanpa persetujuan Kongres.

Tim Kaine (D-VA), anggota Komite Senat Layanan Bersenjata dan Hubungan Luar Negeri berkata, "Kongres harus bertindak untuk menghentikan Presiden Trump dari keterlibatan Amerika dalam perang lain yang tidak perlu di Timur Tengah." Pada bulan Juni 2019, Kaine telah memperkenalkan resolusi yang memerlukan otorisasi Kongres sebelum berperang dengan Iran, dan pada 3 Januari 2020 ia memperkenalkan resolusi yang sama. Rekan Kaine, Mark Warner (D-VA) mengatakan tidak yakin bahwa pemerintahan Trump memiliki rencana yang jelas untuk mencegah perang tanpa akhir di Timur Tengah.

Senator Rand Paul (R-KY) mengkritik serangan udara yang bisa meningkatkan ketegangan antara kedua negara. Anchor dari Fox News Tucker Carlson mengkritik pembunuhan dan "pengecut dada" yang mempromosikan intervensi asing, khususnya Senator Ben Sasse (R-NE). Dia bertanya, "Ngomong-ngomong, jika kita masih di Afghanistan, 19 tahun, tahun yang menyedihkan, kemudian apa yang membuat kita berpikir ada jalan keluar yang cepat dari Iran?"

Walikota New York City Bill de Blasio menyatakan keprihatinan kuat tentang kemungkinan serangan balasan, menempatkan departemen kepolisian dalam siaga tinggi, termasuk potensi pemeriksaan kantong di stasiun kereta bawah tanah dan pemeriksaan kendaraan di terowongan dan jembatan. Walikota Washington, D.C. Muriel Bowser menegaskan dia tidak melihat ancaman langsung, tetapi dia mengingatkan warga untuk melaporkan kegiatan yang mencurigakan.

Presiden Dewan Hubungan Internasional Richard Haass, menyebut serangan udara itu berpotensi "mengubah perkembangan paling signifikan" di kawasan itu sejak Perang Irak, dan menyerukan agar AS mempersiapkan diri untuk sebuah pembalasan dari Iran.

Oona A. Hathaway, Profesor hukum internasional di Sekolah hukum Universitas Yale mengevaluasi berbagai justifikasi hukum yang diberikan pemerintahan Trump untuk serangan udara itu, membandingkan serangan itu dengan peristiwa serupa di masa lalu dan menyimpulkan bahwa, "penyerangan Soleimani menentang Konstitusi AS. Jika Kongres gagal untuk merespons secara efektif, tatanan konstitusional akan rusak tidak dapat diperbaiki, dan presiden akan dibiarkan dengan kekuatan yang tak terbatas untuk membawa negara berperang sendiri — di mana pun, kapan pun, dengan alasan apa pun."

Reaksi penduduk AS 

Demonstrasi anti-perang di lebih dari 30 kota di AS ditetapkan oleh Code Pink dan koalisi ANSWER pada Sabtu malam tanggal 4 Januari, meminta penarikan pasukan AS dari Irak. Ribuan orang berunjuk rasa di 70 kota di seluruh AS.

Situs web Sistem Layanan Selektif di Amerika Serikat mengalami masalah dalam mengakses dengan banyaknya orang yang mencari informasi tentang persyaratan dan pengecualian Wajib militer. Agensi itu menghubungkan insiden itu dengan "penyebaran informasi yang salah". Perang Dunia III menjadi topik terpopuler di Twitter, selain kekhawatiran bahwa wajib militer mungkin akan diberlakukan lagi. Pengguna lain di media sosial menunjukkan tweet dan video oleh Trump saat Presiden Barack Obama antara 2011 dan 2012, yang tampaknya menyatakan bahwa Trump percaya perang perlu dimulai untuk mendukung kampanye pemilu seorang petahana.

Negara lain 
 : Pemerintah Afghanistan mengeluarkan pernyataan yang menyerukan kedua pihak untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan menyelesaikan krisis melalui negosiasi, dan mencatat bahwa Presiden Afghanistan Ashraf Ghani telah meminta kepada Pompeo bahwa pangkalan AS di Afghanistan tidak akan digunakan terhadap negara lain sesuai dengan perjanjian keamanan bilateral antara kedua negara.
 : Menteri Hubungan dan Kerjasama Internasional Afrika Selatan, Naledi Pandor, menyatakan: “Sangat penting bagi semua pihak untuk tetap tenang dan berhenti mengambil tindakan lebih lanjut yang akan memperburuk situasi yang sudah rapuh. Afrika Selatan menekankan pandangannya yang berprinsip bahwa konflik harus diselesaikan melalui dialog politik alih-alih menggunakan kekerasan ”.
 : Pada tanggal 4 Januari 2020, Presiden Argentina Alberto Fernández memerintahkan Angkatan Bersenjata untuk mengamankan perbatasan dan memperkuat keamanan di bandara-bandara utama, pesawat-pesawat Amerika dan kedubes AS sebagai reaksi atas peristiwa tersebut.
 : Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan dia akan menekankan "pengenddalian" dan "de-eskalasi" ketegangan di Timur Tengah. Dia juga menyebut Kedutaan Besar Australia di Irak sekarang dikunci.
 : Presiden Brasil Jair Bolsonaro mengatakan: "Saya tidak memiliki kekuatan suka berperang yang harus ditentang oleh Amerika pada saat ini. Jika saya melakukannya, saya akan memiliki pendapat," tetapi dalam sebuah wawancara, ia mengatakan bahwa perang antara kedua negara akan menjadi "akhir dari kemanusiaan" dan menjaga jarak dari presiden AS.
 : Menteri Luar Negeri Britania Raya Dominic Raab mendukung serangan AS, mengatakan bahwa Britania Raya selalu mengakui ancaman agresif yang ditimbulkan oleh pasukan Quds Iran yang dipimpin oleh Qasem Soleimani. Britania Raya juga meminta semua pihak untuk mengurangi situasi saat ini.
 : Perdana Menteri Mette Frederiksen menyebutnya "situasi yang sangat serius". Dia menghindari pertanyaan apakah pembunuhan itu benar, alih-alih menyerukan de-eskalasi. Denmark adalah bagian dari koalisi pimpinan-AS di Irak, dan setelah pemungutan suara parlemen Irak untuk meminta mereka keluar, Menteri Luar Negeri Jeppe Kofod mengatakan: "Kami berada di Irak untuk memerangi ISIS. Dan tugas itu belum selesai."
 : Presiden Rodrigo Duterte memerintahkan militer negara itu untuk bersiap untuk mengevakuasi warga Filipina dari Irak Dan Iran "kapan saja".
 : Kementerian Luar Negeri Indonesia mengungkapkan keprihatinan atas eskalasi yang terjadi di Irak. Kemenlu meminta seluruh pihak terkait untuk menahan diri dari tindakan yang dapat memperburuk situasi.

 : Italia memperingatkan bahwa ketegangan yang meningkat dapat memicu "terorisme dan ekstremisme kekerasan." Namun, politisi oposisi Matteo Salvini memuji pembunuhan Soleimani, yang ia sebut sebagai "salah satu orang paling berbahaya dan kejam di dunia, seorang teroris Islam, musuh Barat, Israel, hak dan dari kebebasan."
 : Jerman menyarankan bahwa konflik hanya dapat diselesaikan secara diplomatis sebab Timur Tengah telah mencapai "titik eskalasi yang berbahaya". Menteri luar negeri Jerman Heiko Maas mengatakan bahwa serangan udara tidak "membuatnya lebih mudah untuk mengurangi ketegangan," tetapi mencatat bahwa mereka "mengikuti serangkaian provokasi Iran yang berbahaya."
 : Kanada mendesak semua pihak menahah diri, tetapi juga mengatakan pihaknya telah lama prihatin dengan Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam, yang dipimpin oleh Soleimani, yang "tindakan agresifnya telah memiliki efek destabilisasi di kawasan dan di luar".
 : Kementerian Luar Negeri Malaysia sangat prihatin dengan situasi setelah serangan udara dan menyeruakn semua pihak yang berkepentingan untuk menahan diri secara maksimal dan mengurangi ketegangan.
 : Pemerintah Pakistan mendesak semua pihak untuk menahanan diri secara maksimum, terlibat secara konstruktif untuk mengurangi situasi, dan menyelesaikan masalah melalui cara diplomatik, sesuai dengan Piagam PBB dan hukum internasional.
 : Sekretaris Negara Prancis untuk Urusan Eropa Amélie de Montchali mengatakan bahwa pejabat tinggi Prancis akan melakukan hubungan tingkat tinggi dengan para pejabat senior di kawasan itu untuk menghindari ketegangan lebih lanjut.
 : Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa tewasnya Soleimani akan meningkatkan ketegangan di Timur Tengah.
 Senator Rusia Konstantin Kosachev menyebut pembunuhan Solemani "skenario terburuk," dan mengatakan dia percaya bahwa pembalasan Iran "tidak akan lama."
 : Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang mendesak pihak-pihak terkait, terutama Amerika Serikat, untuk tetap tenang dan menahan diri untuk menghindari ketegangan yang semakin meningkat.
 : Pemerintahan dibawah Nicolás Maduro mengutuk serangan udara tersebut yang mengatakan bahwa pihaknya percaya insiden itu akan meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Sedangkan Majelis Nasional Venezuela dan presiden sementara yang disengketakan Juan Guaidó mengatakan bahwa Soleimani "memimpin struktur kriminal dan teroris di Iran yang selama bertahun-tahun menyebabkan rasa sakit bagi rakyatnya dan mengguncang Timur Tengah, seperti halnya Abu Mahdi al-Muhandis lakukan dengan Hizbullah. "Guaidó juga menuduh Nicolás Maduro mengizinkannya dan Pasukan Quds untuk memasukkan bank dan perusahaan yang terkena sanksi di Venezuela.

Organisasi Internasional 
 :
 Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres menyatakan keprihatinan atas eskalasi dan menyerukan para pemimpin untuk "menahan diri secara maksimum".
 Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap eksekusi ekstra-yudisial Agnès Callamard, mengatakan bahwa pembunuhan tersebut kemungkinan besar melanggar hukum hak asasi manusia internasional. Selain itu, Callamard menggambarkan pernyataan A.S. sebagai bentuk kegagalan menyebutkan orang lain yang tewas bersama Suleimani. "Jaminan? Mungkin. Melanggar hukum. Tentu saja," tambah Callamard.
 : NATO untuk sementara waktu menangguhkan misi pelatihannya di Irak pada 4 Januari. Juru bicara Dylan White mengatakan dalam sebuah pernyataan melalui email, "Keselamatan personel kami di Irak adalah yang terpenting. Kami terus mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan." Setelah pertemuan NATO pada 6 Januari, Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg mengatakan bahwa "semua anggota aliansi Atlantik berdiri di belakang Amerika Serikat di Timur Tengah" dan "Iran harus menahan diri dari kekerasan dan provokasi lebih lanjut."
  Satuan Tugas Gabungan - Operasi Inherent Resolve mengeluarkan siaran pers yang menyarankan kegiatan militer di luar melindungi personel mereka sendiri akan ditunda. "Kami sekarang berkomitmen penuh untuk melindungi pangkalan-pangkalan Irak yang menampung pasukan Koalisi. Ini membatasi kemampuan kami untuk melakukan pelatihan dengan para mitra dan untuk mendukung operasi mereka melawan Daesh (ISIS) dan oleh karena itu kami telah menghentikan kegiatan-kegiatan ini untuk tunduk pada tinjauan berkelanjutan."

Aktor non-negara 
 Sekretaris jenderal Kongres Nasional Afrika, Ace Magashule, mengeluarkan pernyataan yang menggambarkan pembunuhan Soleimani sebagai tindakan "terorisme internasional" oleh Amerika Serikat dan menyerukan "penahanan diri secara maksimum" untuk mendorong hasil perdamaian. Magashule meminta PBB untuk mengambil tindakan terhadap "aksi terorisme internasional" Amerika.
 Hamas, pemerintah de facto Jalur Gaza, mengirim ucapan belasungkawa kematian Soleimani dan mengutuk serangan udara itu.
 Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah mengatakan bahwa "Sepatu Suleimani Bernilai Lebih dari Kepala Trump" sementara dia "menekankan tidak ada angka yang setara dengan Jenderal Qassem Suleimani dalam hal pembalasan yang direspon terhadap darahnya haruslah pengusiran Pasukan AS dari wilayah tersebut."
 : Taliban di Afghanistan mengutuk pembunuhan Soleimani, menggambarkannya sebagai "petualangan Amerika".
 Maryam Rajavi, pemimpin Mujahidin Rakyat Iran, yang menentang kepemimpinan Republik Islam Iran, memuji serangan udara itu. Dia mengatakan bahwa pembunuhan itu adalah "pukulan yang tidak dapat diperbaiki untuk rezim para mullah" sementara dia menuduh Soleimani sebagai "salah satu penjahat terbesar dalam sejarah Iran" dan "secara pribadi terlibat dalam pembantaian ribuan orang di wilayah tersebut."
 : Koalisi Nasional untuk Revolusi Suriah dan Pasukan Oposisi menyambut kematian Soleimani, seorang lelaki yang mereka salahkan atas ribuan kematian dalam perang saudara yang berusia hampir sembilan tahun.

Lihat juga 
Konflik proksi Iran–Arab Saudi

Referensi 

Krisis Teluk Persia 2019–2020
Amerika Serikat dalam tahun 2020
Serangan udara oleh Amerika Serikat
Serangan tahun 2020
Hubungan militer Amerika Serikat dengan Iran
Konflik proksi Iran–Amerika Serikat
Iran dalam tahun 2020
Irak dalam tahun 2020
Operasi militer melibatkan Amerika Serikat
Kepresidenan Donald Trump