implementasi kebijakan perbaikan status gizi
219253593
ANALISIS PROGRAM PENURUNAN STATUS GIZI BURUK BALITA OLEH DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH
ABSTRAK Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam Pasal 2 ayat 1 yaitu upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikam gizi fokus pada 1000 HPK (Seribu Hari Pertama Kehidupan) Berdasarkan peraturan tersebut status gizi buruk di Kota Banda Aceh tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun 2018 kasus gizi buruk berjumlah 7 kasus, 99 kasus gizi kurang, 197 kasus stunting dan bayi BGM (Bawah Garis Merah) 575 kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program, hambatan implementasi program serta upaya terhadap hambatan implementasi program penurunan status gizi buruk balita oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Metode dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini adalah pertama, implementasi program telah dilaksanakan namun dalam pelaksanaan masih belum efektif dikarenakan rendahnya partisipasi masyarakat ke Posyandu, keadaan ekonomi keluarga kurang mencukupi memberikan makanan yang bergizi, serta penyakit bawaan sejak lahir yang memperparah kondisi balita gizi buruk. Kedua, hambatan pelaksanaan program meliputi komunikasi dan sumber daya manusia, sarana prasarana masihkurang memadai. Ketiga, upaya mengatasi hambatan dalam implementasi program 1000 HPK yaitu terus dilakuknnya penguatan posyandu, serta memperkuat kerja sama lintas program dan lintas sektor. Kesimpulan dari penelitian ini adalah diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan pihak terkait untuk meningkatkan kerjasama stakeholders untuk keberhasilan implementasi program penurunan status gizi buruk balita. Kata Kunci Implementasi Program, Penurunan Status Gizi Buruk Balita, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. ABSTRACT The National acceleration nutrition programe that has been regulated by the goverment on govermental law number 42/2013, article Number 2 Clause 1. Is an attempt beetwen goverment and the community through participant and attention of the stake holders, planned and coordinated to accelerate the refinement of nutrition, focus on 1000 days of first life.Severe Malnutrition status in the city of Banda Aceh in 2018 has increased compared to the previous year. In 2008, there were 7 cases of severe malnutrition, 99 cases of nutritional deficiencies, 194 stunting cases, and 575 cases of the baby BRL (below red line) This research is aimed to understand the implementation of program, the obstacles in the implementation of program as well as the effort made to deal with the obstacles of the implementation of program on the reduction of malnutrition in toddlers by the health office of the city of Banda Aceh The method used in this research is descriptive qualitative with data analysis techniques using the theory of policy implementation of George C. Edward III, including communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of this study are first, the implementation has been implemented however the implementation is still not effective due to the lack of community's participation in the Posyandu (integrated health post) Second, in the implementation process of program of the Health office and Health Center, there are still communication constraints and human resources as well as inadequate facilities and infrastructure. Third, the efforts to overcome obstacles in the implementation of the 1000 HPK program includes strengthening the posyandu (integrated health post) and strengthening the cooperation across programs and across sectors. The conclusion of this study is that the regional government of the city of Banda Aceh, Health Office of the city of Banda Aceh and related parties are expected to increase cooperation with stakeholder for the successful implementation of the program on the reduction of malnutrition in toddlers. Keywords: Implementation of Program, The Reduction of Malnutrition in Toddlers, Health Office of the City of Banda Aceh.
Maulya Ulfah
115417124
Formulasi Kebijakan Pangan Dan Relevansinya Dengan Perbaikan Status Gizi Masyarakat Di Propinsi Jawa Barat Study Of Food Policy Formulation And Its Relevance For Nutritional Status In West Java Province
Sumber Daya Manusia Indonesia menghadapi tantangan global yang memerlukan kemampuan untuk siap berkompetisi. Untuk itu dibutuhkan SDM yang memiliki status gizi yang baik agar dapat meningkatkan kualitas. Pemerintah telah membuat draft RUU Pangan, namun disinyalir RUU Pangan ini belum berpihak pada kedaulatan dan kemandirian pangan. Kajian bertujuan untuk menganalisis formulasi draft RUU Pangan dan relevansinya dengan perbaikan status gizi masyarakat. Metode kajian menggunakan mixed method concurrent, data kuantitatif berdasar hasil survei Riskesdas dan PHKI (Program Hibah Kompetisi Institusi) FK Unpad tahun 2010. Data kualitatif menggunakan studi dokumen. Proses perumusan masalah telah dapat ditetapkan dengan baik dalam agenda setting. Namun demikian permasalahan gizi masyarakat belum digunakan dalam konsep ketahanan pangan, yang bermuara dapat menurunkan daya saing bangsa. Konsep ketahanan pangan lebih menitik beratkan pada masalah ekonomi. Formulasi kebijakan lebih berorientasi pada model elite. Ketahanan dan kemandirian pangan secara konseptual sudah bagus, setelah disyahkan menjadi UU Pangan, segera dibuat PP dan KepMen agar jelas dalam pelaksanaan teknisnya. Pemerintah telah mendesentralisasikan urusan pangan mulai dari perencanaan, produksi, distribusi, konsumsi, ekspor impor dan riset. Formulasi kebijakan dalam bentuk draft RUU Pangan belum terlalu relevan dengan penyelesaian permasalahan gizi masyarakat. Produksi dan distribusi pangan lebih berorientasi pada masalah ekonomi dan politik. Human resources in Indonesia face national and global challenges which required the readiness to compete. Therefore, qualified human resources are needed. To achieve high qualified human resources, it is very important to have a good nutrition status. Indonesian gornment has prepared draft of Food Act, which still pose a big question on self reliance and sovereignity of the country on food. This study was performed to analyzed Food Act Draft and its relation with community nutrition status improvement. Concurrent mixed methods was used for the study. Secondary data from Riskesdas and PHKI (Program Hibah Kompetisi Institusi) survey in 2011 was analyzed. Qualitative method was used for document study on Food Acts draft and several regulation. Problem identification process in agenda setting has been done properly, but food tenacity orientation more on economic aspect. Ideally, food tenacity should oriented on how its impact to human ressource quality. Food policy formulation observed as elite model. Conceptually, food self reliance and tenacity policy has been developed. After deliver as a decree, its should be continue by regulations (e.g.government decree) Government has decentralized planning, production, distribution, consumption, export import Policy formulation of Food Act has not been relevan to overcome community nutrition problem. Production and distribution policy draft more focuse on economical and political aspects.
Dewi Marhaeni Diah Herawati
199684828
ANALISIS IMPLEMENTASI GERAKAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN DALAM PERBAIKAN MASALAH GIZI BALITA DI KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017
Gerakan perbaikan gizi dengan fokus kepada 1000 hari pertama kehidupan anak di Indonesia lebih dikenal dengan gerakan 1000 HPK, merupakan upaya global dalam memperkuat komitmen rencana aksi percepatan perbaikan gizi khususnya penanganan gizi sejak 1000 hari dari masa kehamilan hingga usia dua tahun. Melihat permasalahan gizi cukup tinggi pada tiga tahun terakhir baik itu permasalahan stunting, wasting, BBLR, Anemia ibu hamil, perlu kiranya dilihat bagaimana implementasi gerakan 1000 HPK di Kabapaten Pasaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persoalan apa yang ada pada komponen input, proses, output, dalam pelaksanaan gerakan 1000 HPK di Kabupaten Pasaman. Penelitian ini merupakan studi kebijakan dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui indepth interview, telaah dokumen dan observasi dengan jumlah informan 16 orang. Hasil penelitian pada komponen input belum terbentuk regulasi tertulis, visi dan misi serta sasaran program terkait gerakan 1000 HPK, belum terbentuk penggalangan komitmen, masih minimnya SDM dan saran prasarana terkait gerakan 1000 HPK. Pada komponen proses sudah terlaksananya intervensi spesifik dan sensitif gerakan 1000 HPK, pada komponen output, masih adanya beberapa capaian program belum mencapai target dan masih adanya kegiatan intervensi yang belum terlaksana seperti pendataan ibu hamil tereksposes asap rokok dan lainnya. Kesimpulan intervensi sudah dilakukan pada tahun 2017 namun belum ada regulasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam upaya penanganan masalah gizi. Saran yang dapat diberikan kepada Dinas Kesehatan selaku leading sektor dapat menjadi promotor terhadap pembentukan regulasi dan penggalangan komitmen terhadap gerakan 1000 HPK di Kabupaten Pasaman. Kepada Kepala Dinas terkait untuk dapat melakukan permintaan tenaga sesuai kebutuhan dan memenuhi sarana prasarana terkait gerakan 1000 HPK. Daftar Pustaka 42 (2002 2017) Kata Kunci Gerakan 1000 HPK, Perbaikan Gizi Balita
Nefy Nesra
225864647
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) TERHADAP JUMLAH KASUS GIZI BURUK DI KABUPATEN PASANGKAYU
Gizi buruk adalah kekurangan kalori atau protein (KKP) atau disebut juga protein energy malnutrien (PEM) dan merupakan suatu ancaman dimasa depan untuk suatu daerah sehingga perlu perhatian yang sangat khusus untuk menuntaskan kasus gizi buruk disuatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk yang berada di kaupaten pasangkayu. Penelitian ini merupakan jenis peneltian kualitatif Sampel yang diambil sebanyak 15 orang yaitu orang tua anak yang mengalamai gizi buruk sebanyak 8 orang, 6 Tenaga petugas gizi serta 1 Orang penanggung jawab program Gizi Kia di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara Snowball Sampling Penelitian dilaksanakan pada bulan April Mei Tahun 2018. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, selanjutnya data dianalisis dengan tahapan pengumpulan data, kemudian data disajikan dan dianalisis hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aktor dalam hal ini adalah petugas kesehatan sudah mengimplementasikan kebijakan pemberian makanan tambahan dengan baik dan dapat mempengaruhi jumlah kasus Gizi Buruk di kabupaten pasangkayu karena dilihat dari jumlah kasus pada tahun 2017 sebanyak 9 kasus 7 kasus berubah status dari gizi buruk menjadi membaik. Namun petugas kesehatan dalam hal ini masih perlu keterampilan khusus untuk menyampaikan sosialisasi bagi masyarakat tentang pemberian makanan tambahan serta dampak dari gizi buruk. Untuk organisasi sudah menjalankan fungsinya dengan baik dan melaksanakan kebijakan pemberian makanan tambahan, dan proses implementasi kebijakan dalam hal ini prosedur kebijakan pemberian makanan tambahan sudah berjalan dengan lebih baik.
Fadilah Fadilah Darmawansyah Darmawansyah Arifin Seweng
195462841
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SWASEMBADA DAGING SAPIDI LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017(Studi pada Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram)
Daging sapi merupakan komoditas pangan dan memberikan kontribusi terhadap perbaikan gizi masyarakat. Namun, ketersediaan daging sapi tidak mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Lampung Tengahdari 6,42 kg/kap/tahun menjadi 6,45 kg/kap/tahun.Hal ini menjadikan harga daging sapi meningkat. Sehingga pemerintah mengadakan kebijakan swasembada daging sapi untuk menstabilkanharga daging sapi yang mahal dan mensejahtrakan peternak sapi.Penelitian memiliki dua tujuan, yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan swasembada daging sapi dan untuk mengetahui faktor faktor penghambat implementasi kebijakan swasembada daging sapi di Lampung Tengah studi pada Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram.Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Proses analisis data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Implementasi Kebijakan Program Penggemukan Sapi di Desa Qurnia Mataram dapat di simpulkan berikut ini: Komunikasi yaitu gencarnya sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan Dinas Peternakan terhadap peternak sapi dan di bantu Insminator. Sumber Daya yaitu minimnya pengetahuan dimiliki oleh para peternak dibidang teknisi perbaikan alat kerja dan dinas peternakan memerikan fasilitas penyuntikan insminasi buatan gratis untuk peternak sapi. Disposisi yaitu Dinas Peternakan rutin melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sesuai dengan jadwal. Birokrasi yaitu SOP dan fragmentasi yang sudah berjalan dengan baik. 2. Faktor faktor penghambat implementasi kebijakan swasembada daging sapi di Lampung Tengah studi pada Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram: ketersediaan pakan, ketersediaan bibit, permasalahan teknis budi daya dan sosio budaya, tingginya pemotongan betina produktif, ketimpangan distribusi pasokan sapi dan daging sapi. Saran yang diberikan penulis adalah: 1. Manajemen Ketersediaan Pakan. 2. Pengembangan Usaha Pembibitan Sapi. 3. Pengendalian Pemotongan Sapi Betina Produktif. Kata Kunci: Kebijakan, Swasembada, peternak ABSTRACT IMPLEMENTATION OF SWEET BEAUTY POLICY IN CENTRAL LAMPUNG 2017 (Study In Qurnia Village Mataram Kecamatan Seputih Mataram) By: AGUNG RAHMAT S Beef is a food commodity and contributes to improving community nutrition. However, the availability of beef does not meet the food needs of the people of Central Lampung Regency from 6.42 kg capita year to 6.45 kg capita year. This makes the price of beef increase. So that the government implements a policy of self sufficiency in beef to stabilize the price of beef which is expensive and makes cattle breeders more attractive. The study has two objectives, namely to determine the implementation of beef self sufficiency policies and to determine the inhibiting factors for implementing beef self sufficiency policies in Central Lampung, a study in Qurnia Mataram Village, Seputih Mataram District. This study used descriptive qualitative analysis techniques. The process of data analysis is done by means of interviews, documentation and observation. The results of the study show that 1. Implementation of the Policy for Cattle Fattening Program in Qurnia Mataram Village can be summarized as follows: Communication is the incessant socialization and guidance conducted by Livestock Farmers towards cattle farmers and assisted by Insminator. Resources that are generally owned by farmers in the field of technicians for work tool and livestock service repairs describe free artificial insinatory injection facilities for cattle breeders. The disposition, namely the Livestock Service Office routinely monitors and evaluates activities in accordance with the schedule. 2. Inhibiting factors for implementation of beef self sufficiency policies in Central Lampung study in Qurnia Mataram Village, Seputih Mataram District: availability of feed, availability of seeds, cultivation and socio cultural technical problems, high cutting of productive females, unequal distribution of beef and beef supply Suggestions given by the author are: 1. Feed Availability Management. 2. Cow Breeding Business Development. 3. Control of Cutting Productive Females. Keywords: Policy, Self Sufficiency, breeders
S AgungRahmat
159177181
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT PESISIR:Kasus Penanggulangan Resiko Tuberkulosis Paru Di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun
ABSTRAK Pembangunan kesehatan merupakan bagian utama dari misi pemerintah dalam dimensi pembangunan manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Kabupaten Karimun merupakan wilayah pesisir yang mana wilayah pesisir merupakan salah satu daerah yang banyak memiliki masalah khususnya di bidang kesehatan. Masalah kesehatan di wilayah pesisir merupakan suatu masalah yang sangat kompleks. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun dalam peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan, khususnya untuk penanggulangan TB Paru. Namun, secara keseluruhan kasus TB Paru di Kabupaten Karimun terus meningkat dari tahun tahun sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi dan kendala program penanggulangan resiko TB Paru di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Informan penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teori Strukturasi dari Anthony Giddens digunakan dalam penelitian ini yang berfokus pada penderita TB paru (agen) dengan pengetahuan dan kesadaran yang dimilikinya baik itu kesadaran praktis, kesadaran diskursif dan motivasi tak sadar bertindak karena adanya nilai nilai dan sumber daya (struktur) yang memberdayakan (enabling) dan mengekang (constraining) Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan program penanggulangan TB Paru di Kecamatan Meral belum terlaksana secara maksimal walaupun petugas TB yang ada di lingkup Kecamatan meral sudah berusaha menjalankan kebijakan penanggulanngan TB tersebut. terdapat kendala kendala dalam implementasi kebijakan penanggulangan TB paru tersebut, antara lain sebagai berikut: minimnya fasilitas dan tenaga kesehatan khususs TB dan belum adanya regulasi yang mengatur tentang penderita TB yang mangkir dalam pengobatan. Kata kunci: Implementasi, Kendala, Program Penanggulangan TB Paru
Dewi Seri
169485405
IMPLEMENTASI PROGRAM PERBAIKAN GIZI BALITA DI PUSKESMAS WONOSALAM I KABUPATEN DEM
Health is a human right and one of the elements of welfare that must be realized in accordance with the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. The government is obliged to set standards and or criteria on public health, ensure its implementation and facilitate every implementation of these standards and criteria. The nutritional status of children under five is one indicator that describes the level of community welfare. This research will be focused at Puskesmas Wonosalam I Kabupaten Demak. The purpose of this research is to know the implementation of nutrition improvement program of toddlers and the supporting and inhibiting factors in the implementation of the program. This research is a qualitative descriptive research. As informant is head of nutrition section at Demak District Health Office, nutrition practitioner of community health center wonosalam I, village midwife 2 person, village cadre 4 people and mother of toddler 2 people. The research was conducted by interview and observation of the research object. The results showed that in the process of the implementation of nutrition nutrition improvement program, there are 5 precision used. accuracy of policy based on Minister of Health Regulation no. 23 year 2014 article 7 in the form of the implementation of nutrition improvement of children under five through the distribution of PMT and vitamin A, weight monitoring of children under five, posyandu activities and socialization about nutrition of children from two villages have been on target. Second is the accuracy of implementing the nutrition improvement program for children under five from Mranak Village and Getas Village is appropriate and appropriate. Third, the target accuracy has not been achieved seen from the presence of malnourished toddlers in the village of Getas. Fourth is the accuracy of the environment here has not run well seen from the private parties who have not joined the government. The last is the accuracy of the process, the results are correct. Then the supporting factor in this implementation is communication and attitude of executor. Inhibiting factors were found, namely socio economic conditions and resources. In the end, the government should plan the addition of nutrient in pusosmas wonosala I then allocate funds for the addition of facilities at posyandu in villages brittle, in addition it needs to increase the knowledge of the community about nutrition of toddlers
Dina Mei Eka Aditya Hartuti Purnaweni
219278501
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT AS) DI TK ISLAM PLUS MUTIARA BANGUNTAPAN BANTUL
PURBARINI, 15430091, Implementasi Kebijakan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah di TK Islam Plus Mutiara Banguntapan Bantul Yogyakarta, (Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019) Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebiasaan anak usia dini yang cenderung menyukai makanan cepat saji dan instan yang mengandung bahan tambahan makanan berbahaya serta masih rendahnya kualitas gizi anak sekolah yang menyebabkan anak kurang konsentrasi, mengantuk saat pembelajaran di kelas. Makanan dengan asupan gizi yang rendah dapat menyebabkan masalah dalam pertumbuhan anak antara lain stunting. Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan dan mengetahui hasil pelaksanaan kebijakan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT AS) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi positif bagi pengembangan penelitian pendidikan terutama dalam implementasi kebijakan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT AS) untuk anak usia dini yang penting untuk mendukung pertumbuhannya, serta sebagai tambahan wawasan dan informasi bagi para pendidik dalam memotivasi dan mengajarkan anak untuk mengonsumsi makanan bergizi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah diperoleh data, selanjutnya dianalisis data tersebut dengan mereduksi data, penyajian data, kemudian pengambilan kesimpulan dan verifikasi data. Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Implementasi Kebijakan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT AS) di TK Islam Plus Mutiara Banguntapan Bantul diselenggarakan dengan memberikan snack kudapan berbahan makanan lokal. Pemberian dilakukan pada hari Senin, Rabu dan Jumat. Untuk hari Jumat diberikan telur. TK Islam Plus Mutiara melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung penyelenggaraan Kebijakan PMT AS diantaranya penganekaragaman pangan, pendidikan gizi dan kesehatan, pemanfaatan pekarangan sekolah, pemberian obat cacing bagi peserta didik, pola hidup sehat dan pendidikan. Pengurus PMT AS TK Islam Plus Mutiara yang dibentuk untuk bertanggung jawab sesuai dengan bidang pekerjaan yang diamanahkan. Laporan dalam pelaksanaan kebijakan PMT AS di TK Islam Plus Mutiara dilakukan dalam waktu triwulan dan tahunan. Kebijakan PMT AS ini memiliki dampak pada peningkatan status gizi siswa. 2) Faktor Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penyediaan Makanan Tambahan Anak (PMT AS) di TK Islam Plus Mutiara Banguntapan Bantul. Faktor pendukung yaitu adanya kerjasama dengan kelompok PKK yang membantu pengadaan PMT AS dan adanya dana swadaya sekolah dari RAPB sekolah. Serta faktor penghambat kebijakan PMT AS di TK Islam Plus Mutiara yaitu: anak kurang tertarik pada kudapan tertentu atau selera anak anak pada snack PMT AS yang jarang ditemui sebelumnya. Dana yang diberikan merasa belum mencukupi karena beberapa bahan lokal untuk PMT AS yang mulai naik harganya. Turunnya dana PMT AS tidak sesuai dengan bulan pemberian maka sangat berpengaruh dengan kelancaran pemberian menu kepada siswa. Kurangnya pengetahuan tentang cara memasak makanan tradisional menjadi kendala jenis menu kudapan yang direalisasikan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT AS)
Nim Purbarini
151827144
IMPLEMENTASI ALGORITMA DECISION TREE (ID3) UNTUK PENENTUAN MODEL STATUS GIZI ANAK BALITA (STUDI KASUS PUSKESMAS PONCOL KOTA SEMARANG)
Puskesmas merupakan instansi kesehatan yang memiliki tanggung jawab akan pelayanan kesehatan pada suatu wilayah diantaranya adalah upaya kesehatan bayi dan balita. Dalam menjalankan tugas operasionalnya sebagai instansi kesehatan, puskesmas memiliki rekap data kesehatan yang terus bertambah setiap tahunnya. Data tersebut seringkali belum dianalisis lebih lanjut khususnya data status gizi pada anak balita. Selain itu, masih adanya balita yang termasuk dalam status gizi tidak baik di kota Semarang menandakan perlunya analisis dan perhatian lebih terhadap gizi balita. Pada penelitian ini penulis mengimplementasikan metode algoritma Decision Tree (algoritma ID3) untuk mengetahui pola status gizi balita dengan studi kasus pada Puskesmas Poncol kota Semarang. Algoritma ID3 dipilih karena memiliki kelebihan yaitu memiliki akurasi yang tinggi, relatif cepat dalam proses, dapat otomatis melakukan seleksi atribut, mudah digunakan dan mudah dipahami. Indikator yang digunakan dalam analisis penelitian status gizi anak balita ini yaitu Berat Badan menurut Umur (BB/U) Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) serta identitas balita seperti wilayah dan umur (U) Hasil model pohon keputusan dan rule pola data status gizi balita diinformasikan kepada puskesmas terkait dimana selanjutnya dapat digunakan untuk bahan penyuluhan, perbaikan, atau pemantauan terhadap gizi balita.
Kristianto Andy
169476652
Implementasi kebijakan program keluarga harapan di Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut
This research is motivated by the number of policies issued by the government to tackle poverty, one of which is the hope family program that aims to reduce and break the number of poverty chain, to improve the quality of human resources, and change the support behavior lock mine to improve the welfare of the poorest society. In addition, the special purpose of PKH is to improve access and quality of education and health services for PKH participants, improve the education level of PKH Participants, improve the health status and nutrition of maternity, pregnant women, baby under five years and student, and the members of the Beneficiary Family (KPM) The purpose of this study is to find out how the implementation of family program policy expectations in District Peundeuy Garut regency. This study refers to the theory of public policy implementation by George Charles Edward III that the success of policy implementation is influenced by four dimensions those are communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research uses descriptive qualitative design research method. Acquisition of data conducted by researchers is by observation, interviews, and documentation. Data analysis is done through data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results of this study the researchers concluded that the implementation of the expectation family program policy in Peundeuy District, Garut Regency had been carried out well and with the existence of this family program program policy for poor families was very useful because it could support the needs of the poor. But in the implementation there are still obstacles that occur such as there is BPS data (Central Statistics Agency) that is not suitable in the field so that the inaccuracy of PKH aid recipients can be seen from the number of poor families who do not get PKH assistance there are also able families but getting PKH assistance belonging to PKH participants, the socialization carried out by PKH facilitators was still not optimal because seeing the community's understanding, especially PKH participants on the PKH policy was still lacking, human resources in PKH implementation in Peundeuy District were still lacking due to distance between PKM PKH participants the one to the other is so far that it takes a long time, the infrastructure of health and education services in Peundeuy Subdistrict is inadequate so that many PKH participants in remote areas have difficulty getting health and education services. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan salah satunya kebijakan program keluarga harapan yang bertujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Selain itu tujuan khusus dari PKH ini adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH, meningkatkan taraf pendidikan Peserta PKH, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil) ibu nifas, balita di bawah lima tahun dan anak persekolahan, serta anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program keluarga harapan di Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut. Penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan publik menurut George Charles Edward III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif desain deskriptif. Perolehan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verification. Hasil penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan program keluarga harapan di Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut sudah dilaksanakan dengan baik dan dengan adanya kebijakan program keluarga harapan ini bagi keluarga tidak mampu sangat bermanfaat karena bisa menunjang kebutuhan masyarakat miskin. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala kendala yang terjadi seperti terdapat data BPS (Badan Pusat Statistik) yang tidak sesuai dengan di lapangan sehingga adanya ketidaktepatan penerima bantuan PKH hal ini bisa dilihat dari banyaknya keluarga miskin yang tidak mendapatkan bantuan PKH ada juga keluarga yang mampu tapi mendapatkan bantuan PKH/ tergolong sebagai peserta PKH, Sosialisasi yang dilaksanakan pendamping PKH masih belum optimal karena melihat pemahaman masyarakat khususnya peserta PKH terhadap kebijakan PKH ini masih kurang, sumber daya manusia dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Peundeuy masih kurang karena faktor jarak antara KPM/ peserta PKH yang satu dengan yang lainnya sangatlah jauh sehingga memakan waktu yang lama, sarana prasarana layanan kesehatan dan pendidikan di Kecamatan Peundeuy belum memadai sehingga banyak peserta PKH yang berada di pelosok kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan.
Neuis Thotin