content:
BUNG Karno pernah mengatakan, “Bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter (character building) karena character building inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju dan jaya serta bermartabat. Kalau character building ini tidak dilakukan, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli”, demikian Soemarno Soedarsono (2009) dalam bukunya “Karakter Mengantar Bangsa dari Gelap Menuju Terang”.
Mahatma Gandhi mengatakan hal yang sama, “Kualitas karakter adalah satu-satunya faktor penentu derajat seseorang dan bangsa”.
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan hal senada bahwa “Pembangunan watak (character building) adalah amat penting. Kita ingin membangun manusia Indonesia yang berakhlak, berbudi pekerti, dan berperilaku baik. Bangsa kita ingin pula memiliki peradaban yang unggul dan mulia. Bangsa yang berkarakter unggul, disamping tercermin dari moral, etika dan budi pekerti yang baik juga ditandai dengan semangat, tekat dan energi yang kuat, dengan pikiran yang positif dan sikap yang optimis, serta dengan rasa persaudaraan, persatuan dan kebersamaan yang tinggi”.
Ratna Megawangi juga mengatakan hal yang sama, “Segala sesuatunya karena karakter”. Dan membangun karakter (character building) telah menjadi keinginan semua orang, terutama para pendiri bangsa ini. Karakter yang baik lebih dari sekedar perkataan, melainkan sebuah pilihan yang membawa kesuksesan. Ia bukan anugerah, melainkan dibangun sedikit demi sedikit, dengan pikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan, keberanian, usaha keras, dan bahkan dibentuk dari kesulitan hidup”, dikutip dari Maxwell (2001) dalam bukunya ”The 21 Indispensable Qualities of A Leader”.
Mohammad Nuh selaku Menteri Pendidikan Nasional dalam sambutannya pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2010 menegaskan kembali hal yang sama, yakni pentingnya pembangunan karakter dan pendidikan karakter untuk membangun peradaban bangsa ini karena diyakini pendidikan tidak hanya menjadikan peserta didik menjadi cerdas, melainkan juga mempunyai budi pekerti dan sopan santun, sehingga keberadaannya sebagai anggota masyarakat menjadi bermakna, baik bagi dirinya maupun masyarakat pada umumnya.
Pendapat di atas menjelaskan bahwa keharusan membangun karakter bangsa, tidak semata karena alasan keterpurukan peradaban bangsa saat ini sebagaimana telah digambarkan oleh Mochtar Lubis, bahwa karakteristik bangsa ini, antara lain; “(1) hipokrit atau munafik; lain di mulut dan lain di hati; (2) enggan bertanggung jawab; (3) bermental menerabas, ingin kaya tanpa berusaha dan ingin pintar tanpa belajar; (4) feodalistik; (5) masih percaya tahyul; (6) artistik/menjaga penampilan/bergaya; (7) berwatak lemah sehingga dengan mudah dirubah keyakinannya demi kelangsungan hidup; (8) senang bernostalgia/efouria masa lalu; (9) cepat marah; dan (10) tukang lego untuk ditukar dengan yang lain asal dapat uang tunai, melainkan juga pentingnya pendidikan karakter ini karena diyakini bahwa segalanya karena karakter.
Thomas Lickona, salah seorang developemental psychologist mengemukakan dimensi karakter; “The dimensions of character are knowing, loving, and doing the good”. Ia kemukakan pilar karakter meliputi; (1) trustworthiness; (2) respect; (3) responsibility; (4) fairness; (5) caring; and (6) citizenship.
Para pakar pendidikan karakter lain mengelompokkan karakter ke dalam 9 pilar, yakni; (1) cinta Tuhan dan ciptaannya; (2) kemandirian dan tanggungjawab; (3) kejujuran, amanah, dan bijaksana; (4) hormat dan santun; (5) dermawan, suka menolong, dan gotong royong; (6) percaya diri, kreatif, dan pekerja keras; (7) kepemimpinan dan keadilan; (8) baik dan rendah hati; dan (9) toleransi, kedamaian dan kesatuan.
Usaha membentuk karakter yang baik bukan pekerjaan mudah, memerlukan pendekatan komprehensif yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, mulai dari sejak kecil di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
Membangun Karakter Melalui Pikiran
Sebuah motto; ”Perhatikan pikiran anda karena ia akan menjadi kata-kata anda. Perhatikan kata-kata anda karena ia akan menjadi perbuatan anda. Perhatikan perbuatan anda karena ia akan menjadi kebiasaan anda. Perhatikan kebiasaan anda karena ia akan menjadi karakter anda. Dan perhatikan karakter anda karena ia akan menjadi takdir anda”.
Kelakuan dan pikiran manusia menjadi tema kajian menarik sejak dulu hingga saat ini. Tempo hari dua konsep tersebut hanya dipelajari oleh kalangan terbatas, tetapi sekarang dipelajari oleh banyak orang dari berbagai disiplin ilmu.
Selain itu sebuah fakta menunjukkan bahwa banyak orang mengerutkan mukanya ketika melihat orang lain melamun, dan orang yang kelihatan sering melamun dianggap malas dan tidak punya ambisi. Isaac Newton pernah ditanya bagaimana dia menemukan hukum gravitasi. Ia menyawab; “dengan melamunkannya”. Emerson sependapat bahwa “kita semua ini hampir selamanya menjadi apa yang kita lamunkan”.
Ternyata melamun memikirkan keadaan yang ingin dicapai sangat konstruktif, demikian kata Hooper (2000) dalam bukunya berjudul; “You Are What You Think”.
Kegagalan hidup ini lebih disebabkan oleh “Kesalahan Berfikir atau Ketidakcerdasan Melamun” dan kealpaan kita memahami dan menggunakan kekuatan pikiran alam bawah sadar, kata Joseph Murphy (1997) dalam bukunya “The Power of Your Subconsious Mind”. Peter F. Drucker mengatakan, “kegagalan menyelesaikan persoalan bukanlah karena kompeksitas persoalan tersebut, melainkan karena kesalahan berfikir kita, dimana kita menggunakan cara berpikir kemarin untuk menyelesaikan masalah sekarang”.
Para pakar mengkaji secara lebih mendalam tentang cara berpikir manusia melalui berbagai metode, pendekatan, dan analisis, seperti melalui “Meta Analysis”. Mereka menemukan bahwa cara berpikir manusia ternyata bersumber dari “sistem keyakinan” (belief system) dan “genetik tuhan” yang ada dalam pikirannya, demikian kata Zohar & Marshall (2001) dalam “Spritual Quotion; Dean Hamer (2006) dalam “The God Gene”; James J. Mapes (2003) dalam “Quantum Leap Thinking” dan Bill Gould (2006) dalam “Transformational Thinking”.
Perjalanan intelektual manusia tersebut telah menggeser aksioma paradigma ilmu pengetahuan dari rasional ke sakral/spritual, dan dari positivisme ke naturalisme. Dan bahkan ranah yang selama ini diyakini sangat sakral seperti agama juga mengalami berbagai pergeseran paradigmatik dan menjadi kajian menarik pada saat ini sebagaimana terdapat pada berbagai karya tulis Fritjof Capra misalnya.
Zig Ziglar (2001) dalam bukunya “Something Else to Smile About” mengatakan bahwa “apa yang masuk ke pikiran kita dan dengan siapa kita bergaul mempengaruhi pikiran kita. Pemikiran kita mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Tindakan-tindakan kita mempengaruhi prestasi kita dan prestasi kita sangat berperan dalam seberapa sukses serta bahagia masa depan kita nantinya”.
Brian Tracy (2006) dalam bukunya; “Change Your Thinking Change Your Life” mengatakan; ”seseorang akan menjadi seperti apa tergantung seperti apa yang paling sering diimpikan selama ini. Pikiran-pikiran yang lahir dari otak mengendalikan dan menentukan hampir semua yang terjadi pada diri seseorang. Pikiran dapat membuat seseorang menjadi mampu melakukan apapun atau membuat seseorang merasa tidak berdaya, menjadi seorang pecundang atau pemenang, menjadi seorang pahlawan atau pengecut”.
William James mengatakan hal senada, yakni “terdapat sebuah hukum dalam ilmu psikologi yang menyatakan bahwa jika seseorang membuat bayangan dalam benak dan pikirannya tentang ingin jadi apa ia kelak, dan mempertahankan bayangan tersebut dalam benak/pikirannya dalam waktu cukup lama dengan segera seseorang menjadi seperti dalam bayangan dan pikirannya itu”. Dengan mengubah aspek dalam fikirannya, manusia bisa mengubah aspek luar kehidupan mereka.
Teori mengatakan bahwa setiap orang akan mengembangkan berbagai keyakinan tentang dirinya sendiri (self consept), dimulai sejak dia lahir, kemudian akan menjadi program master yang menggerakkan computer bawah sadar, menentukan apa saja yang dipikirkan, dikatakan, dirasakan, dan dilakukannya. Oleh karena itulah, semua perubahan yang terjadi pada kehidupan lahiriah seseorang selalu dimulai dari perubahan pada konsep dirinya atau bagaimana seseorang berpikir tentang dirinya.
Maxwell Maltz (2004) seorang ahli pedah plastik yang kemudian lebih dikenal sebagai pakar psikologi sibernetik dalam bukunya; “The New Psycho-Cybernetics” mengemukakan hasil penelitiannya terhadap ribuan pasien yang melakukan operasi bedah plastik guna meningkatkan performansinya. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan (hanya sebagian kecil, yakni 3%) bedah plastik terhadap peningkatan performansi seseorang. Kemudian dilakukan penelitian lanjutan kepada sebagian kecil dari pasien tersebut dan disimpulkan bahwa peningkatan performansi pada mereka bukanlah karena telah terjadi perubahan fisiknya dimana mereka semakiin cantik/ganteng dan sebagainya, melainkan adanya perubahan keyakinan dan pikiran positif akan dirinya sendiri. Tidak terdapat perubahan perilaku nyata yang bisa berlangsung tanpa ada perubahan cara berfikir tentang diri. Dan siapa saja bisa merintis citra diri serta kehidupan baru yang serba lebih baik dengan merubah cara berfikir tentang citra dirinya yang terdiri dari self ideal, yakni harapan, impian, dan idaman, self image atau cermin diri (inner mirror), di sini kita sering-seringlah mentertawakan diri sendiri, dan self esteem atau seberapa besar seseorang menyukai dirinya sendiri.
Tingkat atau kualitas self esteem seseorang ditentukan oleh seberapa cocok self image dan self ideal-nya. Sayang, citra diri seseorang telah dirusak oleh sebuah proses pembelajaran yang salah, sejak usia dini di rumah oleh orang tua yang seharusnya melaksanakan proses pendidikan berkualitas, kemudian diperburuk lagi oleh proses pendidikan di sekolah dan masyarakat.
Mengakhiri opini ini, penulis sampaikan bahwa perilaku manusia merupakan pengejawantahan dari pikirannya, dan kualitas kehidupan seseorang karena ia sendiri menciptakannya. Oleh karena itu berhati-hatilah memasukkan pesan ke dalam pikiran karena hal itu akan mempengaruhi kelakuan yang kemudian akan mempengaruhi masa depan, misalnya usirlah pikiran-pikiran negatif dengan memasukkan pikiran-pikiran positif, jadikan kritik sebagai pelajaran dan pujian sebagai peringatan.
Ingatlah, kebahagian tidak tergantung pada siapa anda atau apa yang anda miliki, melainkan hanya tergantung pada apa yang anda pikirkan, demikian kata Dale Carnegie.
Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat tiga hal penting yang mesti diperhatikan ketika ingin membangun bangsa melalui pendidikan berbasis karakter ini, yakni melalui; (1) pembiasaan; dan (2) contoh atau tauladan; dan (3) pendidikan/pembelajaran secara terintegrasi.
Pembiasaan, kebiasaan memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, ia mengambil porsi yang cukup besar dalam usaha manusia. Islam menggunakan kebiasaan sebagai salah satu sarana pendidikan”, dikutip dari Ibrahim Hamd Al-Qu’ayyid (2005) dalam bukunya “10 Kebiasaan Manusia Sukses Tanpa Batas”.
Zig Ziglar (2001) dalam bukunya “Something Else to Smile” mengingatkan “Perhatikan kebiasaanmu, karena ia akan menjadi karaktermu”.
Ibn Miskawaih (1998) salah seorang pakar moral dan Etika dalam bukunya “Tahdzib Al-Akhlaq” menegaskan bahwa “Karakter manusia terletak pada fikirannya, dan dapat dicapai melalui pendidikan dan pergaulan, pengulangan atau kebiasaan dan disiplin”.
Joyce Divinyi (2003) dalam bukunya “Discipline Your Kids” mengatakan hal yang sama, bahwa “Otak membutuhkan pengulangan untuk membuat tingkah laku tertentu menjadi kebiasaan”.
Dr. Nuwer menjelaskan bahwa proses belajar berlangsung di wilayah sadar (cerebral cortex) di bagian luar, kemudian lama kelamaan dilakukan pengulangan akan menjadi sebuah pola pikiran atau perilaku yang baru, kegiatan tersebut berpindah ke wilayah otak bawah sadar (basal ganglia) yang bersifat otomatis. Semakin sering diulang, maka semakin otomatis dan tidak disadari tindakan itu, kebiasaan tersebut segera berubah dan lama kelamaan diperkuat. Melakukan dan memikirkan sesuatu secara berulang-ulang otak menyesuaikan diri dengan penciptaan jalur-jalur syaraf yang lebih rapat dan lebih efisien atau menjadi sebuah jalur neurologis bebas hambatan di otak. Para pakar neurofisiologi menyimpulkan temuan mereka, yakni otak mempunyai kemampuan yang menakjubkan untuk menerima pikiran atau perilaku yang berulang-ulang dan menyambungkannya ke pola-pola atau kebiasaan-kebiasaan yang otomatis dan di bawah sadar. Semakin sering mengulangi pikiran dan tindakan yang konstruktif, pikiran atau tindakan itu akan menjadi semakin dalam, semakin cepat, dan semakin otomatis”, demikian dikutip dari Paul G. Stoltz (2000) Adversity Quotient”. Stephen Covey mengatakan, “Karakter kita pada dasarnya disusun dari kebiasaan-kebiasaan kita. Karena bersifat konsisten, sering berpola yang tidak disadari, kebiasaan itu secara konstan, setiap hari, mengungkapkan karakter kita”, dikutip dari Paul G. Stoltz (2003) dalam bukunya “Adversity Quotient @ Work”.
Satu perilaku yang dilakukan secara konsisten/istiqamah, maka akan mampu membawa perubahan pada banyak perilaku.
Keteladanan, Abdullah Nashih Ulwan (1999) dalam bukunya “Tarbiyatul Aulad fil Islam” mengatakan “keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang berpengaruh dan terbukti paling berhasil atau membekas dalam mempersiapkan dan membentuk karakter, moral, spritual dan etos sosial anak”. Sesungguhnya sangat mudah mengajar anak tentang berbagai materi pembelajaran, tetapi akan menjadi teramat sulit bagi anak untuk menerima dan melaksanakan pembelajaran tersebut ketika ia melihat orang yang memberikan pengarahan dan bimbingan kepadanya tidak mengamalkannya. Anak belajar dari apa yang dilihat dan didengar dari lingkungannya. Anak melihat orang tuanya berdusta, ia tak mungkin belajar jujur. Melihat orang tuanya berkhianat, ia tak mungkin belajar amanah. Melihat orang tuanya selalu memperturutkan hawa nafsu, ia tak mungkin belajar keutamaan. Mendengar orang tuanya berkata kufur, caci-maki, dan celaan, ia tak mungkin belajar bertutur santun dan manis. Melihat kedua orang tuanya marah dan bertegang urat syaraf, ia tak mungkin belajar sabar, dan melihat kedua orang tuanya bersikap keras dan bengis, ia tak mungkin belajar kasih sayang”. Al-Maghribi (2004) mengutip ungkapan penyair Arab, “Kamu jelaskan obat kepada yang sakit agar ia sehat sementara anda sendiri sakit…”. Allah SWT mengingatkan dalam firmannya QS 2:44; “ “Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan, sedangkan kamu melupakan diri atas kewajibanmu, padahal kamu membaca al-Kitab, maka tidakkah kamu berfikir?”
Riset Empati menyimpulkan; (1) terdapat korelasi positif antara empati dengan nilai akademik, (2) sekolah yang melibatkan siswa dalam latihan empati kepada masyarakat mempunyai nilai yang lebih tinggi dalam reading comprehension, (3) empati berdampak pada meningkatnya pemikiran kritis dan pemikiran kreatif; (4) kecerdasan emosi mengurangi kekerasan dan meningkatkan perilaku prososial; (5) prilaku prososial yang ditunjukkan siswa di kelas adalah prediktor dalam prestasi akademik.
Menurut penelitian, perilaku yang mengembangkan empati, antara lain; menunjukkan dan menyontohkan perilaku empatik, responsif, nonotoriter, Sebaliknya, perilaku yang merusak; ancaman dan hukuman fisik, inkonsisten, lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat yang saling tidak menghargai dan menghormati.
Pendidikan dan pembelajaran terintegrasi, Pendidikan dan pembelajaran berbasis karakter, berbasis nilai, berbasis moral dan sejenisnya dirancang secara terintegrasi dengan pendidikan dan pembelajaran lainnya. Ia tidak dapat berdiri sendiri sebagai mata pelajaran.
Keberhasilan pendidikan dan pembelajaran berbasis karakter lebih ditentukan oleh strategi pembelajaran, disamping ditentukan oleh subject matter dan komponen lain pembelajaran, dalam arti bagaimana peserta didik mengkonstruksi informasi ka-karakter-an ke dalam otak dan pikirannya, selain subject matter ke-karakter-an tersebut.
Informasi, baik berupa nilai, keyakinan dan pengalaman yang masuk ke alam sadar dan alam bawah sadar membentuk mindset yang kemudian sangat mempengaruhi pikiran seseorang, selanjutnya akan mempengaruhi perilaku. Jadi perilaku kita adalah kelakuan kita.
Ditulis dalam Uncategorized
5 Komentar
KITA SEBENARNYA JAUH DARI MERDEKA…
Agu 10
Posted by Inspirasi
Wawancara
H. Nurul Iman Mustofa, MA
Memasuki bulan Agustus, bangsa Indonesia kembali diramaikan dengan beragam aktifitas untuk memperingati Proklamasi Kemerdekaan RI. Meskipun lebih banyak kelompok masyarakat yang menggunakan momen peringatan ini dengan aktifitas tahunan yang seringkali bernuansa hura-hura, namun masih banyak juga pihak yang mencoba untuk menilai dan mengukur kembali makna serta pencapaian kemerdekaan. Terkait hal tersebut, Redaksi Tabloid INSPIRASI melakukan wawancara dengan Bapak H. Nurul Iman Musthofa—politisi muda yang menjadi Anggota DPPR RI. Berikut petikannya:
Apa makna kemerdekaan menurut Bapak ?
Merdeka itu bebas. Kebebasan bukan berarti Negara yang tidak terjajah, tetapi kemerdekaan yang saat ini ada di hadapan kita, yaitu bagaimana seseorang itu tidak terbelenggu hak-haknya. Misalkan, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, dan lainnya. Mudahnya, semua itu diperoleh sejajar dengan warga di negara lainnya. Merdeka bukan melihat pejabat atau bukan pejabat, orang miskin atau orang kaya. Merdeka saat ini adalah orang bisa mengenyam kekayaan negeri sendiri. Tak sekedar pesta pora, karena kita banyak sumber daya alamnya yang bisa dikelola. Dengan demikian kalau mau dinilai dengan pemahaman seperti itu, kita sebenarnya jauh dari merdeka.
Refleksi kemerdekaan sendiri, bagaimana Pak ?
Arti kemerdekaan adalah bebas. Saya beri contoh, bebas dari korupsi. Seperti kasus Gayus (Gayus Tambunan, tersangka mafia pajak di Ditjen Pajak Departemen Keuangan) konon mencapai lebih dari 600 trilyun, belum lagi ”Gayus-gayus” yang lainnya, yang konon katanya bisa mencapai 1.000 trilyunan. Sementara APBN kita saja kurang lebih sekitar 1.900 trilyun. Andaikan kita merdeka dari korupsi, saya yakin honor buruh yang misalnya hanya Rp. 250.000, bisa meningkat, bantuan operasional sekolah juga akan naik, begitu juga dengan gaji PNS. Dengan situasi seperti sekarang saja kita dapat merasakan, apalagi jika kita merdeka dari korupsi sepenuhnya. Saya yakin kita dapat sejajar dengan negara-negara tertangga lainnya, seperti Malaysia. Jadi saya mengartikan kemerdekaan adalah bagaimana kita merasakan arti hidup ini dengan merdeka sepenuhnya dalam berbagai sektor, seperti: pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lain sebagainya.
Berarti kita belum merasakan makna merdeka yang seutuhnya. Setiap tanggal 17 Agustus masyarakat terlihat hanya seperti ritual saja.
Jadi kalau menurut saya pengertian tanggal 17 Agustus adalah puncak dari perjuangan kita, deklarasi kemerdekaan yang menandakan kita bebas dari penjajahan fisik. Penjajahan itu kebodohan. Coba kita lihat Singapura atau Malaysia, Negara bekas Kolonial Inggris, mereka kemajuannya lebih bagus. Misalnya dari segi bahasa, bukan berarti kita minta dijajah siapapun, tapi kita dijajah Belanda, hasilnya sudah miskin, bodoh pula. Kita miskin, yang kaya para penjajah saja. Padahal hasil kekayaan itu dari bumi tanah air kita. Cuma bedanya mereka orang bule, kita Melayu. Sekarang tanggal 17 memang tidak dipungkiri hanya ritual saja, walau benar adanya pada tanggal itulah terjadi peristiwa luar biasa. Arti penjajah zaman dulu dan sekarang kan berbeda.
Pada awal perjuangan kemerdekaan, masyarakat bersatu. Namun semakin bertambah usia kemerdekaan Indonesia, masyarakat mudah terlibat pertikaian. Sepertinya kita kehilangan kerekatan sosial. Bagaimana menurut Bapak ?
Ada sebuah kalimat: yang sedikit dan terorganisir dapat mengalahkan yang besar tapi tidak terorganisir. Dulu kita menginginkan merdeka, sekarang yang sulit adalah mempertahankan kemerdekaan. Contoh saat kita di zaman Soeharto, maaf, hak kemerdekaan tidak dirasakan semua orang. Setelah lengsernya Soeharto, kita menginginkan kemerdekaan seutuhnya. Daerah-daerah mengalami pemekaran, yang dulu hanya 27 provinsi, sekarang 33 bahkan masih ada yang mau minta pemekaran lagi. Tentu kita berbeda dengan negara yang penduduknya sedikit, seperti Singapura, hanya belasan juta, kita ratusan juta. Berbeda juga dengan China atau Amerika yang penduduknya milyaran karena kualitas SDM mereka berbeda. Artinya kita harus bijak menyikapinya. Menurut saya saat ini ada degradasi kultur kita, yang dulu katakanlah ada bunyi kentongan lalu masyarakat langsung berkumpul, hal semacam itu sudah hampir punah. Hal seperti itulah yang memacu kekompakan. Sekarang, misalkan, ada partai ayam, partai kelinci, beda sedikit dianggap perbedaan yang besar. Saya pikir itu karena SDM kita masih belum bisa mengendalikan. Kita masih dalam masa transisi, dulu kemerdekaan terpimpin, sekarang tidak. Silakan mau berekspresi banyak hal, sudah lebih mudah. Harapan kita tentu saja agar tidak terjadi pengikisan kultur, yang dulu orang semangat mengalahkan penjajah, sekarang antar kita justru berebut. Yang masih kita harapkan dapat menyatukan kita adalah Pancasila. Itulah yang dapat menjadi payung kita dalam mengalahkan kepentingan pribadi atau kelompok menjadi kepentingan nasional.
Apakah kita tidak bisa sesolid dulu?
Saya mempunyai keyakinan masih bisa. Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan pertama adalah berangkat dari undang-undang. Misalnya, banyak sekali konflik memperkarakan hasil Pilkada yang hampir 70% kasusnya dibawa ke MA. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita masih belum siap menerima kekalahan. Harusnya dikembalikan ke undang-undang, saya yakin kita masih dapat bersatu di bawah payung yang sama, yaitu undang-undang. Yang kedua adalah membangun kesadaran kultural kita untuk dapat bersatu. Pada dasarnya, kita memiliki kultur masyarakat yang saling menghargai sesama. Selain hal itu, ada unsur agama. Agama manapun tidak mengajarkan permusuhan. Tapi kenyataannya kita masih terkotak-kotak dalam golongan-golongan agama.
Mengenai prasangka sosial tadi, Pak. Untuk meredam konflik, masyarakat butuh figur pemimpin yang dijadikan teladan. Dewasa ini, para figur sepertinya kehilangan wibawa.
Kesempatan paling banyak adalah para pemimpin daerah dan tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Mereka lebih memiliki konsentrasi dalam menangani masalah sosial yang timbul. Jika ada konflik, mereka yang lebih didengarkan. Indonesia memiliki daerah terpencil yang mempunyai adat turun-temurun berikut kepala adatnya. Hanya dengan kentongan dari tokoh adatnya saja, mereka langsung berkumpul. Ini menandakan kekompakan yang solid. Demikian halnya dengan kepala daerah (formal). Cuma kendalanya, pemimpin daerah adalah, misalnya, mereka saat dipilih menang 60%, berarti ada 40% yang tidak memilih mereka. Artinya, ada kemungkinan konflik yang terjadi lebih besar. Tapi kalau pemuka adat, mereka sudah menghilangkan kelompok dan golongan. Namun bukan berarti tidak ada kekhawatiran, dengan semakin majunya teknologi, peluang terjadinya degradasi dari segala lini semakin terbuka lebar. Peran pertama dalam masyarakat adalah keluarga, kemudian pemuka adat atau agama, barulah pemimpin daerah masing-masing.
Belakangan ini kegiatan keagamaan cukup marak, namun perilaku tercela juga ikut marak terjadi. Bagaimana menurut pandangan Bapak ?
Benar, jadi seperti sholat jalan, maksiat jalan. Contohnya begini, sekarang orang yang mendaftar untuk pergi haji ada puluhan juta orang, waiting list terbesar di dunia. Namun dalam masyarakat, kemaksiatan kita makin bertambah. Ada sebuah ayat Qur’an yang terjemahan sederhananya, “Jika suatu kaum beriman dan taqwa kepada Allah, taat pada aturanNya, janji Allah adalah pasti meliputi langit dan bumi beserta isinya, tapi mereka mengingkarinya, dan Allah memberikan adzab”. Masyarakat harusnya patuh dan taat pada aturan yang positif, seperti firman Allah “Taatlah pada Allah, Rasul dan pemimpin di antara kamu”. Janji Allah pasti akan membukakan pintu rahmat dan keberkahan untuk kita. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa, tapi salah urus. Jika diurus dengan manajemen yang tidak merugikan rakyat, maka keberkahan akan kembali kepada masyarakat sendiri. Seperti ayat tadi katakan, mereka mengingkari, maka turunlah adzab Allah. Ini konsep yang jelas. Taat pada aturan. Kalau sudah begini, ingat lagi firman Allah, jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Kita lihat Malaysia, merdekanya duluan kita. Mahatir Muhammad pernah mengatakan “ Pak Soeharto, saya menitipkan anak didik saya untuk menimba ilmu di Indonesia”. Tapi sekarang sebaliknya, kita justru bangga belajar di Malaysia. Padahal dulu mereka yang belajar dari kita. Yang harus dibenahi pertama tentu manajemen pemerintahan karena masyarakat sami’na wa ato’na (kami mendengar dan kami taat).
Kembali ke masalah politik, menurut Bapak, sebenarnya kita cocok atau tidak menganut sistem demokrasi ?
Kalau menurut saya, memang kiblat demokrasi kita ke Amerika. Sistem kita, baik demokrasi maupun apa saja, prinsipnya asal kesejahteraan dan keadilan berpaling ke masyarakat. Yang dikejar dalam demokrasi kan kedua hal itu. Saya pikir untuk saat ini demokrasi cocok dengan kita. Kita pernah berada di bawah rezim Orde Baru selama 32 tahun, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sekarang masa transisi. Ibarat menggoreng telur, 3 menit bawahnya matang, saat dibalik, butuh waktu yang sama untuk matang. Demokrasi kita masih berumur satu menit tapi rakyat sudah banyak berteriak mana demokrasi? Kalau masa transisi ini sudah terbayar, barulah dapat kita nilai kecocokannya. Inikan baru dua periode, tergantung pada supremasi hukum. Dalam sistem ini semua dapat diawasi, jauh lebih mudah dikritisi daripada sebelumnya. Masyarakat cukup mempunyai kekuatan untuk menuntut keadilan secara langsung. Partai kita saja sangat banyak. Ada yang menjadi koalisi maupun oposisi yang bertindak sebagai pengawas atau pengkritik jalannya pemerintahan. Ini adalah hal yang sehat asalkan manajemen pelaksanaannya terorganisir dengan baik. Coba jika kita dengan kerajaan, ingat saat zaman dulu kita sempat mencicipi sistem kerajaan, pada akhirnya tidak dapat bertahan hingga kini karena memang sistemnya kurang cocok dengan masyarakat kita yang majemuk.
Jadi Bapak setuju kalau saya katakan, kita perlu waktu 32 tahun untuk mengatakan sistem demokrasi ini berhasil atau gagal?
Sebetulnya Ini bahasa prolog saja, masyarakat kita sekarang berbeda kualitasnya dengan masa sebelumnya. Sumber daya manusia kini memungkinkan agar kita tidak perlu waktu selama 32 tahun untuk mengatakan keberhasilan demokrasi.
Mengenai hukum di Indonesia. Saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa wibawa hukum di mata masyarakat jauh berkurang. Apa yang seharusnya diupayakan para penegak hukum agar citra mereka kembali dipercaya masyarakat?
Yang sedang ramai dibicarakan saat ini memang mengenai hukum ini, bahkan ada yang mengatakan kalau hakim kita tidak dapat dipercaya lagi, pinjamlah hakim Negara tetangga. Dalam hidup kita, yang menjadi rem dan pengendali adalah hukum. Memperbaiki hukum, menurut saya, yang pertama dari sistem dulu. Jangan sampai ada yang rangkap jabatan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah teladan dari pemimpin. Kalau pemimpinnya taat hukum dan tegas, yang dipimpinnya juga akan mengikuti. Tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum. Contohlah kepemimpinan Umar bin Khattab yang sangat mengutamakan amanah dari rakyatnya. Lalu bagaimana masyarakat juga yang ikut andil menegakkan kebenaran. Memang ada polisi, sebagai bagian dari penegak hukum. Masalahnya, kepolisian ini menangani banyak masalah hukum, mulai dari pencurian kecil-kecilan sampai yang trilyunan. Mulai dari pertikaian sepele hingga konflik antar kelompok. Sebaiknya ada pendistribusian penanganan kasus agar semuanya tidak numpuk jadi satu di meja yang sama. Pemetaan masalah dan pembagian tugas agar masalah hukum yang ditangani cepat terselesaikan. Yang lebih penting lagi peran pemimpin untuk memberikan garansi semangat penegakan hukum.
Yang terakhir, catatan Bapak untuk masyarakat memberikan makna lebih terhadap kemerdekaan.
Rasa syukur, inilah yang harus terus diingat bangsa kita. Dalam mengisi kemerdekaan, berangkat dari diri kita dulu. Hal yang positif, pendidikan yang memadai. Kita harus bangga, jagonya kimia, fisika, banyak dari Indonesia. Walaupun jagonya korupsi juga dari Indonesia. Artinya, isi kemerdekaan ini dengan pendidikan. Kemudian, merdeka kesehatan. Semakin hari, kita mengalami krisis lahan hijau. Bagaimana mau merdeka kalau turun dari kendaraan saja kita menghirup udara yang tidak sehat, mengotori paru-paru kita. Ancaman kesehatan mengintai. Karena yang dapat mengangkat derajat kemerdekaan kita adalah pendidikan dan kesehatan.
Selain itu juga pembenahan supremasi hukum, agar masyarakat kita merasakan payung keadilan, unsur kesejahteraan merata, membangun kawasan hijau, membangunkan lahan tidur dan sebagainya. Hidup di Indonesia patut disyukuri, luar biasa kekayaan kita, tinggal bagaimana manajemennya kita benahi.
Ditulis dalam Uncategorized
Tinggalkan komentar
INDONESIA YANG DICITAKAN:REFLEKSI SETELAH 65 TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN
Agu 10
Posted by Inspirasi
Bahtiar Effendy
Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Enam puluh lima tahun sudah Indonesia merdeka. Ibarat usia manusia, negeri ini dapat dikatakan cukup berumur. Tidak tua benar memang, tapi juga tidak muda lagi. Kalau diletakkan dalam konteks harapan hidup (life expectancy) manusia Indonesia, usia enam puluh lima tahun itu sudah mendekati batas akhir (borderline)–yang sekarang ini mencapai 71 tahun.
Sebagai negara merdeka, sudah banyak yang dicapai dalam kurun enam dasawarsa lebih itu. Meski belum optimal, setidaknya dua tujuan utama dari keberadaan suatu negara relatif telah dapat diwujudkan. Kedua hal itu adalah (1) stabilitas-keamanan dan (2) kesejahteraan sosial-ekonomi.
Orang boleh berbeda pendapat mengenai hal ini. Kita, misalnya, bisa mempersoalkan kualitas, besaran, atau kedalaman dari dua hal di atas. Apakah stabilitas-keamanan dan kesejahteraan sosial-ekonomi yang ada bersifat genuine atau semu? Apakah kemakmuran yang kita nikmati itu telah merata terdistribusikan ke sebagian besar rakyat, atau masih merupakan kemewahan yang dinikmati kalangan terbatas?
Apapun jawabannya, satu hal yang jelas adalah bahwa pada umumnya indikator mengenai kondisi stabilitas-keamanan dan kemakmuran sosial-ekonomi berkecenderungan progresif—membaik dari waktu ke waktu. Meski demikian, harus juga diakui bahwa hal itu bukan tanpa persoalan, dan yang seringkali malah membuat dahi kita berkerut. Untuk menyegarkan kembali ingatan kita mengenai perjalanan selama 65 tahun ini, ada baiknya kita melihat beberapa snapshot sejarah secara ringkas.
Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, apa yang sekarang ini kita saksikan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, sebagian besar belum ada. Lima tahun pertama setelah proklamasi kemerdekaan, negeri ini masih diliputi suasana revolusi. Dari pertangahan 1945 sampai akhir 1949, Indonesia disibukkan oleh berbagai peristiwa yang lahir dari sesuatu yang sebenarnya bertolak-belakang: keinginan Belanda untuk kembali menjajah di satu pihak, dan tekad bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan di pihak lain.
Dalam situasi seperti itu, tidak ada yang lebih penting bagi Indonesia kecuali berjuang untuk mempertahankan eksistensinya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas atau fungsi dasar negara, termasuk menciptakan stabilitas-keamanan dan menyejahterakan rakyat, terpaksa dinomor-duakan. Seluruh perhatian dan enersi dimobilisasi untuk mengusir penjajahan. Dan hanya dengan tekad “merdeka atau mati,” sebagaimana tertulis di banyak tembok pada waktu itu, pengakuan kemerdekaan dan pemindahan kekuasaan dapat diperoleh.
Suasana cukup melegakan setelah Belanda pergi. Namun, hal itu tidak lantas membuat segala sesuatu lebih mudah. Usaha bina-negara (state-crafting) yang dilakukan oleh para pendiri republik ternyata bukan perkara gampang. Ideologi negara dan undang-undang dasar memang sudah dirumuskan sejak pertengahan 1945—beberapa bulan sebelum Indonesia merdeka. Meski demikian, untuk membuat keduanya diterima sebagai pijakan bersama, sebagai konsensus ideologis dan politis nasional, kesepakatan antar elite yang lebih luas diperlukan.
Melalui pemilu pertama yang diselenggarakan pada 1955, lembaga untuk membicarakan ideologi negara dan undang-undang dasar dibentuk, yang diberi nama Dewan Konstituante. Kurang lebih tiga tahun Konstituante bekerja keras. Sayang, tugas utama untuk merumuskan dasar negara dan konstitusi tak dapat diselesaikan. Pembilahan ideologis yang tak terjembatani antara mereka yang menginginkan Islam atau Pancasila sebagai dasar negara menyebabkan sidang Konstituante mengalami kebuntuan (deadlock). Kenyataan ini dijadikan alasan oleh Soekarno, dengan dukungan tentara, untuk mengeluarkan dekrit pada Juni 1959. Peristiwa itu mengembalikan kedudukan Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi dan konstitusi kita.
Berakhirnya perdebatan ideologis ini mestinya menjadi momentum di mana negara bisa menjalankan fungsi dasarnya secara lebih fokus. Seperti diisyaratkan di atas, selama satu dasawarsa setelah proklamasi kemerdekaan diakui dan pemindahan kekuasaan terjadi (1949-1959), perhatian elite politik kita, terutama yang ada di eksekutif maupun legislatif, lebih diarahkan untuk merumuskan hal-hal yang bersifat state-crafting. Ini dimaksudkan agar aturan-aturan dasar bernegara tertata terlebih dahulu. Akibatnya, agenda pembangunan yang lebih sistematis, yang lebih mencerminkan kehendak rakyat, masih banyak yang terbengkalai.
Apa mau dikata, periode pasca berakhirnya pergolakan ideologis ini belum juga ditandai oleh kegiatan-kegiatan pembangunan yang lebih bersifat tangible dan “non-politis.” Alih-alih, negara masih menjadi ajang rivalitas politik kekuasaan (power politics), yang untuk periode ini melibatkan Presiden Soekarno, tentara, dan partai politik –khususnya PKI.
Sementara itu, apa yang dilakukan Soekarno tidak banyak membantu. Sebagai kepala negara, dan terutama tokoh yang paling berpengaruh, Soekarno lebih memposisikan diri sebagai solidarity-maker. Melalui pidato-pidato yang menggelegar tentang banyak hal –nasakom, manipol-usdek, nekolim, new emerging forces, gotong royong, marhaenisme dan sebagainya, ia ingin meyakinkan publik bahwa perjuangan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia masih panjang.
Meskipun Indonesia telah merdeka, kemerdekaan itu hanyalah “jembatan emas.” Sementara itu, kekuatan neo-kolonialisme tetap mengancam.
Karena itu, menurut Soekarno, cita-cita Indonesia harus diperjuangkan secara revolusioner. Rakyat Indonesia harus bersatu, harus berani hidup dengan menyerempet-nyerempet bahaya–vivere peri coloso.
Sebagai tokoh dengan pengalaman panjang dalam memerangi penindasan dan ke-tidak-adilan, sebagai orator yang sangat percaya akan kekuatan kata, tema-tema di atas membuat Soekarno terpana. Namun, pada waktu yang sama, ia abai—atau setidaknya kurang tertarik—terhadap tanggung-jawabnya sebagai administratur pemerintahan yang juga harus mengurusi soal-soal yang bersifat teknis dan “non-politis.” Di tambah dengan kecenderungan politik yang autarkik, semua itu menyebabkan proyek stabilitas politik dan pembangunan ekonomi tertatih-tatih.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika akhir pemerintahan Soekarno ditandai dengan pendapatan per kapita yang hanya US $ 80 dolar, dan inflasi yang mencapai 650 persen. Buruknya kondisi ekonomi ini dilukiskan oleh Anwar Nasution dengan kalimat: “production and trade were stagnant, economic infrastructure in disrepair, public administration had deteriorated, and foreign debts were mounting.”
Ini semua menunjukkan bahwa, sampai pemerintahan Soekarno jatuh pada 1966, negara belum berfungsi sebagai agen pembangunan yang sistematis dan terencana. Kecuali kenyataan sejarah bahwa Indonesia telah menjadi bangsa merdeka, tak banyak yang secara material dapat dinikmati oleh rakyat. Pemerintahan Orde Baru yang lahir pada 1966 dimaksudkan sebagai panasea terhadap situasi sosial-ekonomi dan politik masa-masa sebelumnya. Dalam pandangan Presiden Soeharto, pemerintah perlu menciptakan stabilitas-keamanan. Dengan itu, diharapkan situasi menjadi lebih kondusif untuk membangun. Dalam konteks ini, dua kebijakan penting segera diambil: restrukturisasi kehidupan politik dan mendatangkan ivestasi –termasuk utang.
Dalam banyak hal, keinginan pemerintah untuk mewujudkan dua cita-cita dasar, yaitu stabilitas-keamanan dan kemakmuran ekonomi boleh dikatakan cukup berhasil. Inilah periode di mana Indonesia mulai membangun dengan sungguh-sungguh. Jalan, jembatan, dam, dan infrastruktur ekonomi lain seperti pelabuhan, lapangan terbang, mulai dibangun. Dengan kebijakan ekonomi yang sesuai serta didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, khususnya minyak, batubara, kayu dan lain sebagainya, antara pertengahan 1970an sampai awal 1990an Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 7 persen. Karenanya wajar jika pada 1996 pendapatan per kapita mencapai US $ 1,120, dengan PDB hampir Rp. 400 triliun. Angka-angka ini membuat Bank Dunia menganggap Indonesia sebagai anak emas dan calon negara industri baru—sebanding dengan Malaysia dan Thailand.
Meski demikian, capaian-capaian itu harus dibayar mahal dengan hilangnya kebebasan publik. Tiga piramida kekuasaan yang terdiri dari Soeharto, tentara, dan Golkar telah membuat politik dan ekonomi menjadi kemewahan yang hanya dinikmati oleh kalangan terbatas. Partisipasi hanya dimungkinkan sepanjang mengikuti apa yang didektekan oleh tiga pilar kekuasaan di atas.
Inilah antara lain yang menyokong krisis 1997, yang memuncak dan menimbulkan implikasi luas pada 1998, yang menyebabkan mundurnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan yang pernah digenggamnya selama 32 tahun. Inilah masa di mana kita semua kembali pada titik awal—meskipun bukan tanpa modal yang cukup—untuk menata kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum dan lain sebagainya. Mirip dengan suasana tahun-tahun pertama paska kemerdekaan, kita harus merumuskan kembali cita-cita dan dengan cara apa hal itu dapat dicapai dengan baik.
Mundurnya pemerintahan Orde Baru membawa implikasi luar biasa. Ibarat kontak Pandora yang sudah terbuka, kebebasan menjadi sesuatu yang sangat menonjol. Lebih dari apapun, fenomena ini sebenarnya merupakan reaksi terhadap situasi masa lampau. Walaupun, terdapat pula maksud baik, yaitu untuk mengoreksi otoritarianisme rezim Orde Baru, untuk melakukan reformasi terhadap praktik pemerintahan yang tidak baik. Demikian kuatnya keinginan untuk “berbeda” dari apa yang telah terjadi di waktu terdahulu, sampai-sampai kebebasan yang bergulir antara lain ikut melahirkan banyak partai—jumlah keseluruhan pernah mencapai angka 300-an sebagaimana terdaftar di Kementrian Hukum dan Perundangan-Undangan di awal tahun 2000-an.
Dalam situasi demikian, tak ada yang tidak ingin diubah. Pada tahun-tahun pertama reformasi, pernah ada keinginan untuk menghindupkan gagasan mengenai Piagam Jakarta. Jika upaya ini berhasil, maka sila pertama Pancasila akan berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.” Aspirasi ini gagal diwujudkan sebab hanya didukung suara yang tidak seberapa. UUD 1945 yang selama periode pemerintahan Soekarno dan Soeharto dinilai sakral, sejak 1999 mengalami empatkali perubaran (amandemen)—karena dinilai executive heavy dan kurang mengakomodir prinsip-prinsip hak azasi manusia.
Jika hal-hal penting dalam kehidupan bernegara saja berubah, apalagi turunanya. UU pemilu dan kepartaian diubah sedemikian rupa, terutama UU pemilihan presiden, sehingga menjadi demokratis. Dalam kerangka apa yang telah disebutkan di atas, cukuplah dikatakan bahwa sejak 1998 Indonesia menjadi negara demokratis terbesar setelah India dan Amerika Serikat. Akan tetapi, hal itu masih lebih bersifat prosedural daripada substansial. Di banyak segi, hal-hal yang bersifat substantif justru tidak mengalami perubahan yang berarti. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa dalam beberapa hal kehidupan sosial-ekonomi dan politik semakin mengkhawatirkan.
Demokrasi mestinya menjadi instrumen terbaik untuk menghantarkan sebuah negara kepada cita-cita dasarnya. Jika cita-cita dasar itu adalah terciptanya negara yang dalam perspektif Jawa “gemah ripah loh jinawi toto tenterem kerto raharjo”, maka demokrasi hendaknya menjadi sistem terbaik untuk membawa masyarakat Indonesia kepada situasi aman dan makmur. Akan tetapi, rasa-rasanya secara substansial, di luar hal-hal yang bersifat prosedural, tidak banyak yang berubah berkaitan dengan kinerja kenegaraan dan pemerintahan kita.
Berbagai perkembangan menunjukkan bahwa kehidupan politik, baik dalam konteks nasional maupun regional, masih sangat bersifat power politics. Politik dianggap lebih sebagai lapangan kerja, tempat di mana para pelakunya mencari penghidupan—alih-alih memperlakukannya sebagai sebuah panggilan mulia (beruf). Karenanya yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan suatu kebijakan, dalam merumuskan undang-undang, bahkan dalam memilih seseorang untuk menduduki jabatan publik, adalah apa yang menguntungkan diri dan kelompoknya (micro incentive), bukan kepentingan publik (macro incentive).
Sementara itu, rakyat yang memilih wakil mereka hanya dianggap penting pada waktu pemilihan. Itupun banyak diantara mereka yang bersedia menghargai dukungan yang diberikan kepada para wakil rakyat dengan uang. Akibatnya, ketika para calon itu menjadi anggota parlemen, mereka merasa tidak perlu lagi memperjuangkan kehendak masyarakat pemilih. Inilah anggapan yang akhir-akhir ini makin mengental terhadap para wakil rakyat. Dengan keinginan-keinginan yang mereka ajukan, dari soal dana aspirasi hingga rumah aspirasi, semuanya dipersepsi hanya untuk kepentingan para anggota parlemen. Penilaian ini semakin diteguhkan dengan kinerja legislasi yang sangat lemah, ketidak-hadiran yang semakin sering, dan permainan politik kepentingan yang semakin mencolok—seperti dalam kasus Bank Century dan lain sebagainya.
Bidang penegakan hukum juga tidak kalah mengkhawatirkan kondisinya. Sudah sering orang menilai tentang tidak berjalannya penegakan hukum yang adil, terutama bagi kelompok lemah dan miskin. Terlalu sering kasus penegakan hukum yang dipersoalkan, akan tetapi kasus-kasus itu tak kunjung berhenti, dan selalu berulang lagi. Kasus pajak yang melibatkan sejumlah orang di Direktorat Pajak tak kunjung bisa menentapkan siapa yang memberi sogokan.
Begitupala kinerja pemerintah yang akhir-akhir ini dinilai sangat lemah. Kasus kompor gas yang meledak hingga kini tak mendapatkan penanganan yang memadai, sehingga masyarakat terpaksa mencari jalan keluar sendiri. Demikian juga adanya tindak kekerasan yang hanya menimbulkan kesan seperti dibiarkan. Semua itu hanya melanggengkan kesan bahwa setelah 65 tahun merdeka pun Indonesia masih menjadi negara yang dulu pernah disebut Gunnar Myrdal sebagai “negara lembek” (the soft state).
Sebenarnya, selama 12 tahun terakhir ini banyak yang sudah diwujudkan. Kehidupan menjadi lebih bebas dan aturan-aturan dasar yang ada dinilai lebih demokratis. Tapi, itu semua hanya sarana—bukan tujuan itu sendiri. Dengan kehidupan ekonomi-politik yang kita alami dewasa ini, rasanya jalan masih sangat panjang untuk bisa sampai pada cita-cita sederhana kita, sebagaimana termaktub dalam preambule UUD 1945. Itu semua hanya bisa direalisasikan dengan kerja keras dan sungguh-sungguh. Kebebasan yang tidak terstruktur, politik kekuasaan yang dijalankan hanya demi kekuasaan itu sendiri hanya akan menjauhkan kita dari apa yang hampir tujuh dasawarsa lalu digagas dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita.
Ditulis dalam Uncategorized
Tinggalkan komentar
MEMPERKUAT KE-INDONESIA-AN KITA
Agu 10
Posted by Inspirasi
Oleh: Kacung Marijan
Guru Besar FISIP Universitas Airlangga
Sejak awal, para pendiri negara-bangsa Indonesia menyadari bahwa ‘bangsa Indonesia’ sejatinya belum ada. Yang ada, ketika itu, adalah hamparan wilayah yang diduduki oleh Belanda. Hamparan wilayah itu terdiri dari beragam ‘bangsa’. Tetapi, mereka memiliki pengalaman yang sama, dijajah oleh Belanda. Dalam taraf tertentu, di antara mereka juga pernah punya pengalaman berada di dalam sejumlah kerajaan besar, seperti Sri Wijaya, Majapahit, Mataram, dan sejumlah kerajaan yang lain.
Sejumlah pengalaman yang sama itu merupakan satu dari sekian faktor pokok yang membuat beragam ‘bangsa’ itu untuk membentuk ‘negara dan bangsa’ baru yang namanya Indonesia. Para pendiri negara-bangsa menyadari betul faktor kesejarahan ini. Karena itu, mereka kemudian membuat kesepakatan-kesepakatan bersama tentang apa yang hendak dicapai. Lebih dari itu adalah tentang nilai-nilai yang mempertautkan ‘bangsa baru’ Indonesia itu.
Bhinneka Tunggal Ika
Mengingat ‘bangsa baru’ itu merupakan kumpulan dari beragam ‘bangsa’, para pendiri negara-bangsa itu sepakat untuk membentuk negara-bangsa Indonesia dari perspektif pluralism, bahkan dalam taraf tertentu multikulturalisme. Hal ini terlihat dari semboyan yang disepakati bersama, ‘bhinneka tunggal ika’. Indonesia terdiri dari beragam suku, etnis, agama, dan perbedaan-perbedaan lain, tetapi tersatukan.
Disepakatinya ideologi Pancasila, terutama sekali sila yang pertama, merupakan cerminan dari perspektif semacam itu. Para pendiri negara-bangsa menyadari, di samping Islam telah dianut oleh mayoritas ‘bangsa-bangsa’ yang menyatu itu, juga terdapat agama-agama lain. Karena itu, mereka sepakat, Indonesia didasari oleh paham ke-Tuhan-an, meskipun tidak merujuk pada nama Tuhan agama tertentu.
Problematika
Meskipun demikian, upaya untuk membangun ‘negara-bangsa’ baru itu tidak mudah dilakukan. Pada tahun 1950an, terdapat sejumlah pemberontakan di daerah. Bahkan, di Aceh dan Papua (sebelumnya dikenal Irian Jaya), pemberontakan itu berkepanjangan sampai berakhirnya pemerintahan Orde Baru.
Kalau kita cermati, pangkal tolak dari permasalahan semacam itu adalah adanya realitas dan perasaan ketidakadilan, khususnya antara Jakarta dengan daerah-daerah itu. Memang, awalnya, perasaan itu dirasakan oleh sejumlah elite tertentu. Tetapi, perasaan itu kemudian meluas yang berujung pada adanya mobilisasi melakukan perlawanan.
Sebuah institusi, suatu negara memang berbeda dengan pasar. Tujuan utama yang hendak diraih oleh negara adalah untuk mencapai keadilan di antara kelompok-kelompok yang ada di dalamnya, antara pemimpin dengan yang dipimpin, dan di antara sesame warga negara. Dalam kontks Indonesia, keadilan itu juga mencakup relasi antar beragam ‘bangsa’ yang ada di dalamnya. Sementara itu, tujuan utama dari pasar adalah untuk mencapai kemakmuran di antara pelaku-palaku pasar itu.
Tetapi, dalam prakteknya, antara negara dan pasar itu memiliki titik singgung. Permasalahan yang muncul di pada 1950an itu, dan setelahnya, tidak hanya bermuara pada adanya ketidakadilan di dalam bernegara, melainkan juga ketidakadilan di dalam ekonomi. Jawa, khususnya Jakarta, dipandang memiliki keuntungan dari wilayah-wilayah di luarnya.
Otonomi Daerah
Berangkat dari pengalaman masa lalu seperti itu, setelah Orde baru runtuhnya, terdapat upaya serius untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan makmur. Agar daerah-daerah tidak dianakirikan, misalnya, dibuatlah kebijakan otonomi daerah. Melalui kebijakan demikian, daerah-daerah memiliki keleluasaan untuk mengelola dirinya sendiri tanpa terlalu banyak intervensi dari pusat.
Para teoritisi pendukung kebijakan otonomi daerah memiliki sejumlah argumentasi mengapa kebijakan semacam itu perlu dibuat dan diimplementasikan. Pertama, kebijakan demikian akan memperdekat jarak para pembuat keputusan dengan rakyat yang hendan dilayani. Kedekatan itu tidak akan memungkinkan para pembuat keputusan untuk membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan keinginan, selera dan kebutuhan rakyat.
Kedua, kebijakan otonomi daerah akan memungkinkan rakyat untuk memiliki dua suara atau kekuatan sekaligus, yaitu kekuatan di dalam memberikan penyuaraan (votes) dan kekuatan untuk pindah ke daerah lain. Manakala terdapat pejabat publik yang tidak benar, rakyat bisa mendepaknya melalui pemilu(kada) atau melakukan penyuaraan lain. Sedangkan ketika layanan pemerintah daerah tidak baik, yakyat bisa pindah ke layanan swasta atau pindah ke daerah lain.
Ketiga, adanya otonomi daerah akan menimbulkan persaingan antar daerah. Konsekuensinya, masing-masing pejabat publik di daerah akan berusaha untuk membangun daerahnya sebaik mungkin.
Hanya saja, implementasi kebijakan otonomi daerah selama ini masih belum mewujudkan argumentasi-argumentasi semacam itu. Sejumlah daerah memang telah memanfaatkan kebijakan itu sebaik mungkin. Tidak mengherankan kalau ditemukan daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih baik.
Meskipun demikian, efek samping (by products) dari kebijakan itu juga tidak bisa dielakkan. Kebijakan otonomi daerah, misalnya, telah melahirkan transfer praktek korupsi ke daerah-daerah. Implikasinya, sumber-sumber daerah yang seharusnya dipakai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, kebijakan daerah juga telah melahirkan ‘kebangsaan’ yang sempit. Sabagian, hanya memikirkan dirinya sendiri, bukan ‘bangsa baru’ Indonesia.
Kebebasan dan Anti-Kebebasan
Pasca pemerintahan Orde Baru diiringi oleh proses demokratisasi yang semakin kuat. Kebebasan berpenda[at, berekspresi, dan berorganisasi, yang merupakan karakteristik dari demokrasi, telah tumbuh kuat.
Meskipun demikian, suasana semacam itu juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ‘anti kebebasan’ dan ‘anti ke-Indonesia-an’. Hal ini terlihat dari munculnya kelompok-kelompok garis keras yang tidak sejalan dengan semangat para pendiri negara-bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara-bangsa ‘bhinneka tunggal ika’. Mereka berusaha memperjuangkan agendanya sendiri. Padahal, mereka ‘anti kebangsaan’ dan ‘anti demokrasi’.
Situasi semacam itu memang wajar muncul di negara-negara demokratis. Atas nama demokrasi, di negara-negara demokratis biasa muncul kelompok-kelompok yang justru anti-demokrasi. Karena itu, di dalam negara demokrasi dibutuhkan seperangkat nilai-nilai tertentu yang menjadi pijakan bersama. Karena itu, terdapat argumentasi bahwa ketika terdapat kelompok-kelompok yang anti terhadap nilai-nilai bersama itu, kelompok-kelompok demikian harus dieliminasi. Hal ini diperlukan untuk menjamin keberlangsungan terhadap demokrasi.
Komitmen Bersama
Untuk menjamin keberlangsungan negara-bangsa Indonesia, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, termasuk ‘bangsa-bangsa’ yang ada di dalamnya, untuk memperkuat Indonesia. Tetapi, komitmen semacam itu membutuhkan tauladan dari para elite yang diberi amanah untuk mengelolanya. Tauladan itu berupa contoh-contoh perilaku sehari-hari dan berupa kebijakan-kebijakan yang berorientasi bagi terciptanya keadilan dan kemakmuran.
Adanya keadilan dan kemakmuran akan membuat individu dan ‘bangsa-bangsa’ yang tergabung di dalam negara-bangsa Indonesia tidak hanya merasa nyaman, melainkan juga kebanggaan. Di nagara manapun, salah satu elemen penting dari ‘kebangsaan’ itu adalah adanya kebanggaan dari anggota-anggotanya. Kebanggaan itu akan memungkinkan para anggotanya memiliki kesukarelaan untuk tetap menjadi anggota suatu bangsa.
Melahirkan kebanggaan merupakan salah satu tantangan besar Indonesia saat ini. Hal ini, misalnya, bisa diwujudkan melalui prestasi di berbagai bidang, mulai dari kebudayaan sampai barang-barang produksi. Tanpa adanya kebanggaan, sulit membangun ‘negara-bangsa’ Indonesia yang kompetitif dan mampu bekerjasama dengan bangsa-bangsa yang lain. Selamat merayakan hari kemerdekaan bangsaku. Semoga hari esok lebih baik.
Ditulis dalam Uncategorized
Tinggalkan komentar
Pemuda dan Strategi Pembangunan Desa
Jul 27
Posted by Inspirasi
Oleh Mohamad Asrori Mulky
Peneliti pada Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina Jakarta.
Bicara soal pembangunan desa, tentu bukan menjadi tugas pemerintah semata. Tetapi sudah menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa, tak terkecuali pemuda. Lalu, apakah peran pemuda dalam pembangunan desa betul-betul bisa diandalkan? Seberapa jauh pemuda memberi kontribusi dalam pembangunan Indonesia secara umum, dan desa secara khusus? Apa yang mesti ditawarkan oleh pemuda dan seberapa strategisnya mereka dalam program pembangunan desa?
Kalau kita melihat tapak tilas dan jejak rekam para pemuda dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka memiliki sejarah yang cukup bagus. Dalam konteks perubahan sosial Indonesia, pemuda selalu berada di garda paling depan. Tak jarang pemuda menjadi pemompa semangat, pencerah pemikiran dan pembakar api perjuangan untuk keluar dari penjajahan dan keterjajahan. Itulah sebabnya mengapa Presiden pertama Indonesia Soekarno hanya meminta 10 pemuda saja untuk membangun bangsa ini daripada 1000 orang tua tak berdaya.
Marilah sejenak kita merefresh kembali ingatan kita tentang sejarah masa lalu Indonesia dan bagaimana peran pemuda waktu itu. Tentu kita masih ingat Hari Kebangkitan Nasional 1908, hari kelahiran ikrar Sumpah Pemuda 1928, dan Hari Kemerdekaan Indonesia 1945. Semuanya itu terjadi berkat perjuangan pergerakan pemuda yang ingin membebaskan Indonesia dari penjajahan bangsa lain. Bahkan, gerakan reformasi 1998 yang ditandai dengan lengsernya kerajaan Soeharto juga tak lepas dari peran pemuda, mahasiswa, pelajar, dan elemen masyarakat lainya.
Ini artinya, pemuda secara historis, memberikan kontribusi yang cukup besar bagi bangsa kita. Dengan begitu, tidak ada alasan, dalam program pembangunan desa, peran dan kiprah pemuda untuk tidak diikutsertakan.
Masalah Umum dalam Pembangunan Desa
Pembangunan pada prinsipnya sebuah proses sistematis yang dilakukan oleh masyarakat atau warga setempat untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dari apa yang dirasakan sebelumnya. Namun demikian, pembangunan juga merupakan proses “bertahap” untuk menuju kondisi yang lebih ideal. Karena itu, masyarakat yang ingin melakukan pembangunan perlu melakukan tahapan yang sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya dengan mempertimbangkan segala bentuk persoalan yang tengah dihadapinya.
Besarnya disparitas antara desa maju dengan desa tertinggal banyak disebabkan oleh: terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang profesional; belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara epektif dan produktif; pendekatan top down dan button up yang belum berjalan seimbang; pembangunan belum sepenuhnya partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur; kebijakan yang sentralistik sementara kondisi pedesaan amat plural dan beragam; pembangunan pedesaan belum terintegrasi dan belum komperhensif; belum adanya fokus kegiatan pembangunan pedesaan; lokus kegiatan belum tepat sasaran; dan yang lebih penting kebijakan pembangunan desa selama ini belum sepenuhnya menekankan prinsip pro poor, pro job dan pro growth.
Kenyataan di atas tentu sangat mengkhawatirkan kita semua. Mengapa desa yang memiliki kekayaan yang melimpah dan sumber daya alam yang tak terhitung justru mengalami ketertinggalan. Padahal pasokan makanan dan buah-buah untuk wilayah perkotaan semuanya berasal dari desa. Desa memiliki lahan yang luas, wilayah yang strategis, dan kondisi yang memungkinkan untuk berkarya dan mencipta. Mengingat demikian besarnya sumber daya manusia desa, di tambah dengan sumber daya alam yang berlimpah ruah, serta dilihat dari strategi pertahanan dan ke amanan nasional, maka sesungguhnya basis pembangunan nasional adalah di pedesaan. Sangat disayangkan sekali bila pembangunan nasional tidak ditunjang dengan pembangunan pedesaan.
Posisi Strategis Pemuda
Sebelum kita mendiskusikan posisi strategis dari pemuda dalam pembangunan desa tertinggal. Baiknya kita potret terlebih dahulu kondisi objektif bangsa kita saat ini. Secara objektif, bangsa Indonesia berada dalam situasi ”krisis”. Krisis dalam arti negara sedang mengalami pathologi atau kondisi sakit yang amat serius. Negara telah mengalami salah urus, rapuh dan lemah. Banyaknya para birokrat negara yang korup dan belum menunjukan keberpihakannya pada rakyat cukup membuktikan betapa rapuhnya kondisi bangsa kita.
Dampak dari salah urus negara yang sedang kita hadapi saat ini adalah terdapat 40 juta rakyat berada dalam garis pemiskinan, dan hampir 70% rakyat miskin berada di perdesaan, sumber daya alam (air, panas bumi, barang tambang hasil tani) dimiliki pengusaha asing, sekitar 13 Juta rakyat tidak memiliki pekerjaan, kualitas pendidikan yang masih rendah, banyak warga yang tidak bisa melanjutkan pendidikan dan tingkat buta huruf masih tinggi. Kondisi ini diperparah dengan ketersediaan pangan yang semakin terbatas. Krisis sosial juga berdampak pada memudarnya nilai-nilai dan ikatan kohesifitas warga. Ada kecendrungan nilai-nilai gotong royong, praktik swadaya mulai melemah seiring dengan memudarnya budaya lokal yang semakin tergerus oleh budaya lain.
Maka dalam rangka memperbaiki kondisi krisis yang tengah dihadapi bangsa kita sehingga berimbas pada tersendatnya pembangunan di perdesaan. Keberadaan pemuda sebagai penggerak dan perubah keadaan sangat memainkan posisi yang strategis. Strategis mengandung arti bahwa pemuda adalah kader penerus kepemimpinan nasional dan juga lokal (desa), pembaharu keadaan, pelopor pembangunan, penyemangat bagi kaum remaja dan anak-anak. Karena itu, paling tidak ada 3 peran utama yang bisa dilakukan pemuda sebagai kader penerus bangsa, yaitu; sebagai organizer yang menata dan membantu memenuhi kebutuhan warga desa; sebagai mediamaker yang berfungsi menyampaikan aspirasi, keluhan dan keinginan warga; dan sebagai leader, pemimpin di masyarakat, menjadi pengurus publik/warga.
Ketiga peran itulah setidaknya yang harus dilakukan pemuda dalam pembangunan desa. Dan yang lebih penting lagi, ada beberapa tindakan yang harus dilakukan sebagai strategi pembangunan desa. Pertama, berpartisipasi dalam mempraktikan nilai-nilai luhur budaya lokal dan agama, dan membangun solidaritas sosial antar warga. Kedua, aktif dalam membangun dan mengembangkan wadah atau organisasi yang memberikan manfaat bagi warga. Ketiga, memajukan desa dengan memperbanyak belajar, karya dan cipta yang bermanfaat bagi warga. Keempat, berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yang diselenggerakan oleh pemerintahan desa. Dan kelima, melakukan upaya-upaya untuk mendorong pemerintahan dalam setiap tingkatan (pusat, daerah dan desa) untuk menjalankan fungsinya sebagai pengurus warga yang benar-benar berpihak pada warga.
Strategi dan perencanaan pembangunan desa akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya, apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan warga setempat atau menekankan prinsip pro poor, pro job dan pro growth. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan perdesaan, mutlak diperlukan keikutsertaan warga desa secara langsung dalam penyusunan rencana dan terlibat dalam setiap agenda. Sikap gotong royong, bahu-membahu, dan saling menjaga hendaknya dilakukan warga desa demi terciptanya pembangunan desa yang lebih baik.
Keberhasilan pembangunan desa pada akhirnya berarti juga keberhasilan pembangunan nasional. Karena desa tidak dipungkiri sebagai sumber kebutuhan warga perkotaan. Dan sebaliknya ketidakberhasilan pembanggunan pedesaan berarti pula ketidakberhasilan pembangunan nasional. Apabila pembangunan nasional digambarkan sebagai suatu titik, maka titik pusat dari lingkaran tersebut adalah pembangunan pedesaan. Karena itu, pemerintah dalam hal ini jangan mengabaikan desa dan mengenyampingkan kebutuhan warga desa. Ciri sebuah negara yang maju bukan bertolak pada pembangunan yang bersifat sentralistik, dalam hal ini berpusat di perkotaan. Tapi antara desa dan kota memerlukan pembangunan yang seimbang dan merata. Wallahu ‘alam bisshawab
Ditulis dalam Uncategorized
Tinggalkan komentar
Peran Pendampingan pada Pengembangan Masyarakat Tertinggal
Jul 27
Posted by Inspirasi
Edi Suharto, Ph.D.
“If you have come to help me, you can go home again. But if you see my struggle as part of your own survival then perhaps we can work together”
Seorang Wanita Aborigin
Pengantar
Kutipan dari seorang wanita Aborigin di atas memberi pesan jelas bahwa Community Development (CD) atau Pengembangan Masyarakat (PM) harus berpijak pada prinsip pemberdayaan (to empower), bukan pertolongan (to help). Masyarakat tidak menginginkan seorang pendamping yang datang hanya untuk menolong mereka. Ketimbang sekadar memberi bantuan uang atau barang begitu saja, seorang pendamping diharapkan dapat melihat dan merasakan perjuangan masyarakat dan kemudian berjuang bersama membangun kehidupan, menata kesejahteraan.
PM tidaklah statis dan hanya bersifat lokal saja. PM bisa melibatkan interaksi dinamis dan partisipatoris antar beragam stakeholders, termasuk “pihak luar” (pemerintah, donor, pendamping) dan warga setempat. Dengan demikian, PM tidak harus terjebak pada dikotomi “bottom-up versus top-down planning”, maupun “local development versus global development”. Kegagalan PM sering terjadi akibat adanya bias-bias dalam PM. Peran pendampingan dan kapasitas pendamping menjadi sangat sentral dalam menunjang keberhasilan PM, khususnya pada masyarakat di daerah tertinggal.
Pengembangan Masyarakat
Disiplin Pekerjaan Sosial (Social Work) menetapkan bahwa Pengembangan Masyarakat (PM) adalah bagian dari strategi Praktik Pekerjaan Sosial Makro. Beberapa frasa lain yang sering dipertukarkan dengan PM antara lain: Community Organizing (CO), Community Work, Community Building, Community Capacity Building, Community Empowerment, Community Participation, Ecologically Sustainable Development, Community Economic Development, Asset-Based Community Development, Faith-Based Community Development, Political Participatory Development, Social Capital Formation, dst. (Suharto, 2006).
Di jagat Pekerjaan Sosial, PM seringkali didefinisikan sebagai proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi dan kerjasama yang setara (Netting, Kettner dan McMurtry; 1993; Ife, 1995; Suharto, 2007; Suharto, 2008). PM mengekspresikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, kesempatan, pilihan, partisipasi, kerjasama, dan proses belajar yang berkelanjutan. Pendidikan, pendampingan dan pemberdayaan adalah inti PM. PM berkenaan dengan bagaimana mempengaruhi struktur dan relasi kekuasaan untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang mencegah orang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
Tujuan utama PM adalah memberdayakan individu-individu dan kelompok-kelompok orang melalui penguatan kapasitas (termasuk kesadaran, pengetahuan dan keterampilan-keterampilan) yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan komunitas mereka. Kapasitas tersebut seringkali berkaitan dengan penguatan aspek ekonomi dan politik melalui pembentukan kelompok-kelompok sosial besar yang bekerja berdasarkan agenda bersama.
Pengorganisasian Masyarakat
Sebagaimana dijelaskan di muka, Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing/CO) adalah nama lain dari Pengembangan Masyarakat (Community Development/CD). Saat ini, di negara asal pekerjaan sosial, seperti Inggris dan Amerika Serikat, umumnya dinamakan Social Work Macro Practice, Community Work, CD atau CO saja.
Selama puluhan tahun para pendidik dan praktisi pekerjaan sosial di Indonesia selalu menggabungkan konsep CO dan CD secara tandem. Mata kuliah inti pekerjaan sosial di banyak sekolah pekerjaan sosial di Indonesia hingga kini masih menggunakan nama COCD: Community Organization/Organizing and Community Development. Saking populernya, frasa ini nyaris tidak diterjemahkan lagi ke dalam Bahasa Indonesia. Para pengajar pekerjaan sosial di Indonesia seakan merasa berdosa jika tidak menggunakan istilah COCD atau CO/CD secara terintegrasi.
Meskipun identik, CO sejatinya dapat dibedakan dengan CD. Dalam sejarahnya, CD lebih sering diterapkan pada masyarakat perdesaan di negara-negara berkembang. Karena permasalahan sosial utama di negara ini adalah kemiskinan massal dan struktural, maka dalam praktiknya CD lebih sering diwujudkan dalam bentuk “pengembangan ekonomi masyarakat” atau Community Economic Development.
Sebaliknya, CO lebih sering diterapkan pada masyarakat perkotaan yang relatif sudah maju. CO lebih banyak bersentuhan dengan aspek politik warga, seperti penyadaran hak-hak sipil (civil rights), pembentukan forum warga, penguatan demokrasi, pendidikan warga yang merayakan pluralisme, kesetaraan dan partisipasi publik.
CO pada hakikatnya merupakan sebuah proses dengan mana warga masyarakat didorong agar bekerjasama untuk bertindak berdasarkan kepentingan bersama. Makna “pengorganisasian” menegaskan segala kegiatan yang melibatkan orang berinteraksi dengan orang lain secara formal. Karenanya, tujuan utama CO adalah mencapai tujuan bersama berdasarkan cara-cara dan penggunaan sumberdaya yang disepakati bersama pula.
Banyak program CO yang menggunakan cara-cara populis dan tujuan-tujuan ideal demokrasi partisipatoris. Para aktivis CO atau CO workers biasanya menciptakan gerakan-gerakan dan aksi-aksi sosial melalui pembentukan kelompok massa, dan kemudian memobilisasi para anggotanya untuk bertindak, mengembangkan kepemimpinan, serta relasi diantara mereka yang terlibat.
Singkatnya, sebagai ilustrasi, jika CD menanggulangi kemiskinan melalui pemberian kredit dan pelatihan ekonomi mikro. Maka, CO menanggulangi kemiskinan dengan mendidik warga agar membentuk organisasi massa atau forum warga, sehingga mereka mampu bertindak melawan status quo, kaum pemodal, rentenir, atau kebijakan pemerintah yang dirasakan tidak adil dan menindas.
Meskipun istilah dan pendekatan CO dan CD ini bisa digabungkan dan dipertukarkan, dalam makalah ini akan dipakai istilah CD. Bagi masyarakat tertinggal, konsep CD atau PM lebih tepat dan sesuai dengan karakteristik mereka.
Masyarakat Tertinggal
Pada dasarnya masyarakat dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori. Pertama, masyarakat dalam arti sekelompok orang yang tinggal dalam wilayah geografis, seperti desa, kelurahan, kecamatan atau kabupaten. Kedua, masyarakat dalam arti komunitas lokal (local community) yang menunjuk pada sekelompok orang yang berinteraksi dalam skala kecil dan memiliki karakteristik sosial budaya yang relatif homogen.
Masyarakat kategori pertama umumnya memiliki modal sosial yang bersifat “menjembatani”(bridging social capital). Ikatan-ikatan sosial relatif lemah, karena terjadi di antara orang-orang yang situasinya tidak persis sama, seperti teman jauh atau tetangga desa. Pada masyarakat kategori kedua, modal sosial yang dimiliki biasanya bersifat “mengikat” (bonding social capital). Ikatan-ikatan sosial terjalin relatif kuat di antara orang-orang yang memiliki situasi dan kepentingan yang relatif sama, misalnya teman dekat, anggota keluarga atau marga.
Masyarakat juga sering dibedakan berdasarkan kemajuan pembangunan atau peradabannya. Misalnya, dikenal istilah masyarakat maju dan masyarakat tertinggal. Masyarakat maju umumnya digambarkan memiliki karakteristik sosial-budaya yang heterogen, berlokasi di wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan, pertokoan atau jalan raya. Sedangkan masyarakat tertinggal tidak jarang diasosiasikan dengan desa atau “perkampungan” yang dihuni oleh komunitas adat terpencil atau penduduk yang memiliki akses yang terbatas terhadap fasilitas-fasilitas publik (sekolah, rumah sakit, panti asuhan). Selain tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah, mereka juga umumnya bermata-pencaharian sebagai petani atau peladang berpindah.
Pengkategorian dan pendefinisian masyarakat akan membedakan pendekatan PM dan pendampingannya. Bila masyarakat didefinisikan sebagai masyarakat desa/kelurahan yang maju, maka PM dan pendampingan seringkali melibatkan kegiatan-kegiatan advokasi atau aksi sosial yang melibatkan pengorganisasian masyarakt (CO) dan menuntut adanya perubahan kebijakan publik dan menyentuh konteks politik. Program-programnya bisa berupa perumusan dan pengusulan naskah kebijakan (policy paper) mengenai pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis, pengusulan draft Peraturan Daerah tentang perlindungan sosial warga miskin, advokasi upah buruh yang manusiawi, peningkatan kesadaran akan bahaya HIV/AIDS, pengarusutamaan jender dan kesetaraan sosial, perlindungan anak, penanganan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), dst.
Bila masyarakat didefinisikan sebagai komunitas lokal atau masyarakat tertinggal, PM dan pendampingannya biasanya difokuskan pada kegiatan-kegiatan pembangunan lokal (locality development) di sebuah permukiman atau wilayah yang relatif kecil. Program-programnya biasanya berbentuk usaha ekonomi mikro atau perawatan kesehatan dasar, pemberantasan buta aksara, peningkatan kesadaran dan partisipasi politik warga yang bersifat langsung dirasakan oleh penduduk setempat.
Tentu saja pembagian ini tidak bersifat absolut. Dalam kenyataan dan pada kasus-kasus tertentu, percampuran pendekatan PM dan pendampingan sangat mungkin terjadi di antara berbagai kategori masyarakat.
Tantangan PM
PM tidak selalu berjalan mulus. Beragam hambatan dan tantangan seringkali menghadang yang pada gilirannya bisa menggagalkan pencapaian tujuan PM. Selain karena keterbatasan sumber daya (finansial dan manusia), kegagalan PM seringkali disebabkan oleh bias-bias yang menghinggapi perencanaan dan pelaksanaan PM. Merujuk pada pengalaman Robert Chambers di beberapa negara berkembang yang dikemas dalam bukunya Rural Development: Putting the Last First (1985) dan pengalaman penulis yang dibukukan dalam “Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia” (Suharto, 2004), ditemukan sedikitnya 10 bias dalam PM, yaitu:
Bias perkotaan. PM cenderung banyak di laksanakan di wilayah perkotaan. Sementara itu daerah-daerah perdesaan seringkali terabaikan.
Bias jalan utama. PM lebih banyak dilakukan di wilayah-wilayah yang dekat dengan jalan utama. Daerah-daerah terpencil yang jauh dari jalan raya kurang menarik perhatian karena sulit dijangkau dan kurang terekpose media massa.
Bias musim kering. Masyarakat tertinggal seringkali mengalami masalah kekurangan pangan dan penyebaran penyakit pada saat musim hujan dan banjir. Namun, program-program PM kerap dilakukan pada saat musim kering ketika mobil para “development tourist” mudah menjangkau lokasi dan sepatu mengkilat mereka tidak mudah terperosok lumpur.
Bias pembangunan fisik. Donor dan aktivis PM lebih menyukai melaksanakan program pembangunan fisik yang mudah terukur dari pada pembangunan manusia.
Bias modal finansial. Saat melakukan needs assessment dan Participatory Rural Appraissal (PRA), baik masyarakat maupun para aktivis PM tidak jarang terjebak pada pemberian prioritas yang tinggi pada perlunya penguatan modal finansial (kredit mikro, simpan pinjam). Padahal dalam kondisi modal sosial yang tipis, kemungkinan terjadinya korupsi, pemotongan dana, dan pemalsuan nama orang-orang miskin, sangat besar.
Bias aktivis. Program PM seringkali diberikan pada “orang-orang itu saja” yang relatif lebih menonjol dan aktif dalam menghadiri pertemuan, mengemukakan pendapat dan mengikuti berbagai kegiatan di wilayahnya. “Silent majority” menjadi terabaikan.
Bias proyek. Program PM diterapkan berulangkali pada wilayah-wilayah yang sering menerima proyek, karena dianggap telah mampu menjalankan kegiatan dengan baik. Daerah-daerah yang dikategorikan “good locations” ini biasanya menjadi target rutin pelaksanaan proyek-proyek percontohan.
Bias orang dewasa. Anak-anak dan kelompok lanjut usia yang umumnya dianggap kelompok “minoritas” jarang tersentuh program PM. Mereka jarang dilibatkan dalam identifikasi kebutuhan dan perencanaan program, apalagi dimasukan sebagai penerima program.
Bias laki-laki. Di daerah-daerah terpencil di Indonesia, laki-laki pada umumnya lebih sering terlibat dalam kegiatan PM ketimbang perempuan.
Bias orang “normal”. Para penyandang cacat, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus jarang tersentu program PM. Mereka dipandang kelompok yang tidak “normal”.
Pendampingan
Membangun dan memberdayakan masyarakat melibatkan proses dan tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya (Suharto, 2006).
Proses tersebut tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau para pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif profesional. Dalam program penanganan masalah kemiskinan, misalnya, masyarakat miskin yang dibantu seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya.
Merujuk pada Payne (1986), prinsip utama pendampingan adalah “making the best of the client’s resources”. Sejalan dengan perspektif kekuatan (strengths perspektif), para pendamping masyarakat tidak memandang klien dan lingkungannya sebagai sistem yang pasif dan tidak memiliki potensi apa-apa. Melainkan mereka dipandang sebagai sistem sosial yang memiliki kekuatan positif dan bermanfaat bagi proses pemecahan masalah. Bagian dari pendekatan pekerjaan sosial adalah menemukan sesuatu yang baik dan membantu klien memanfaatkan hal itu. Sebagaimana dinyatakan oleh Payne (1986: 26):
Whenever a social worker tries to help someone, he or she is starting from a position in which there are some useful, positive things in the client’s life and surroundings which will help them move forward, as well as the problems or blocks which they are trying to overcome. Part of social work is finding the good things, and helping the client to take advantage of them.
Pendampingan sosial memiliki peran yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pemberdayaan, PM sangat perlu memperhatikan pentingnya partisipasi publik yang kuat. Dalam konteks ini, peranan seorang pekerja sosial atau pendamping masyarakat seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah (problem solver) secara langsung. Mereka biasanya terlibat dalam penguatan partisipasi rakyat dalam proses perencanaan, implementasi, maupun monitoring serta evaluasi program kegiatannya.
Para pendamping memungkinkan warga masyarakat mampu mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang ada pada diri mereka, maupun mengakses sumber-sumber kemasyarakatan yang berada di sekitarnya. Pendamping juga biasanya membantu membangun dan memperkuat jaringan dan hubungan antara komunitas setempat dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang lebih luas. Para pendamping masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai bagaimana bekerja dengan individu-individu dalam konteks masyarakat lokal, maupun bagaimana mempengaruhi posisi-posisi masyarakat dalam konteks lembaga-lembaga sosial yang lebih luas.
Riset penulis di 17 provinsi di Indonesia (Suharto, 2004: 61-62) menunjukkan bahwa ketika masyarakat miskin ditanya mengenai kriteria pendamping yang diharapkan, mereka menjawab bahwa selain memiliki kapasitas profesional, seperti memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai program dan penanganan permasalahan masyarakat setempat, pendamping juga dituntut memiliki beberapa sikap humanis, seperti sabar dan peka terhadap situasi, kreatif, mau mendengar dan tidak mendominasi, terbuka dan mau menghargai pendapat orang lain, akrab, tidak menggurui, berwibawa, tidak menilai dan memihak, bersikap positif dan mau belajar dari pengalaman.
Ditulis dalam Uncategorized
1 Komentar
KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Sebagai Model Untuk Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
Jul 27
Posted by Inspirasi
Dr. Oetami Dewi
Kementerian Sosial Republik Indonesia RI
Masalah sosial yang selalu dihadapi bangsa dan negara ini sejak dulu adalah kemiskinan dan kebijakan yang diambil untuk mengatasinya melalui program penanggulangan kemiskinan. Apapun nama programnya yang terpenting adalah mampu memenuhi kebutuhan sosial dasar masyarakat miskin. Sejak tahun 1970-an pemerintah menggulirkan program penanggulangan kemiskinan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), khususnya Repelita I-IV dilalui melalui program sektoral dan regional. Keberadaan lembaga koordinasi penanggulangan kemiskinan diawali dari program-program penanggulangan kemiskinan yang bersifat sektoral, seperti Kelompok Usaha Bersama atau KUBE dari Kementerian Sosial yang dulu bernama Departemen Sosial. KUBE dimulai sejak tahun 1982, kemudian Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dari BKKBN, dan Program Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil atau P4K dari Departemen Pertanian. Pada tahun 1990 dimunculkan Program Pengembangan Wilayah (PPW). Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1990, PPW adalah program pengembangan wilayah yang dilaksanakan secara terpadu dengan pendekatan perwilayahan dan ditujukan untuk mengembangkan wilayah yang bersifat khusus secara lintas sektoral dan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Pendekatan PPWT ini pada hakekatnya merupakan upaya penanggulangan di wilayah-wilayah khusus di perdesaan dan permukiman kumuh perkotaan yang bersifat lintas sektoral dan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah yang relatif tertinggal. Kebijakan khusus melalui Program Pengembangan Wilayah (PPW), dikembangkan lagi menjadi Pembangunan Kawasan Terpadu (PKT), Program Pengembangan Kawasan Khusus (PPKK), dan program-program penanggulangan kemiskinan seperti Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) di desa-desa tertinggal. Saat ini ada keberpihakkan khususnya untuk didaerah perbatasan.
Program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial
Sejak tahun 2006, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial mencoba menyempurnakan pendekatan dan penyelenggaraan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Jika pada tahun 2005, penyaluran bantuan kepada KUBE bersifat natura, melalui perantara, top down, terpusat, tanpa pendampingan, maka mulai tahun 2006 sudah dilakukan perubahan dan penyempurnaan. Pada tahun 2007, penyempurnaan program terus dilakukan melalui kerjasama dengan pihak PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Mulai tahun 2007, program Pemberdayaan Fakir Miskin yang telah disempurnakan akan mulai dilakukan. Salah satu perubahan nyata yang telah dilakukan adalah penyaluran bantuannya dilakukan langsung kepada KUBE dan melalui mekanisme perbankan (bekerjasama dengan PT BRI Tbk). Bantuan tidak lagi bersifat natura (barang) yang harus disediakan oleh Pemerintah Pusat melalui pihak ketiga, namun disediakan sendiri oleh anggota KUBE.
Mekanisme Penyaluran Bantuan
Pengadaan barang dan jasa secara partisipatif akan dilakukan oleh anggota KUBE sendiri Kementerian Sosial memandang perlunya merumuskan langkah-langkah yang tepat agar tujuan penyaluran Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dapat dilakukan secara tepat dan dimanfaatkan secara efektif oleh KUBE. Pada tahun 2007, Kementerian Sosial melakukan pembaharuan internal kementerian atau yang dikenal dengan reinventing Kemensos. Adapung reinventing itu sendiri bahwa Kemensos akan melakukan perubahan dalam bentuk: (1) reorientasi kebijakan pada pembangunan manusia, (2) restrukturisasi organisasi untuk menjalankan dan mencapai tujuan kebijakan secara efektif, (3) pengembangan aliansi strategis dengan mitra kerja yang mempunyai kapasitas sesuai bidangnya, (4) perbaikan tata kelola pelaksanaan kebijakan, (5) penilaian kinerja program, setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan kesempatan kerja, keuntung bagi yang bekerja, dan akumulasi tabungan bagi yang bekerja dan menabung.
Pembaharuan program tersebut merupakan upaya Kementerian Sosial untuk menjadikan institusinya sebagai excellent ministry atau Kementerian unggulan (Pedum Tim Koordinasi BLPS, 2007:3). Dan untuk menjadi Kementerian unggulan tersebut, maka Kemensos perlu semakin terbuka untuk bekerjasama dengan semua mitra pembangunan, baik dari kalangan dunia usaha/swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, para cendekiawan dan praktisi untuk bersama-sama mengembangkan Kemensos sebagai ujung tombak pencapaian target pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
Kementerian Sosial menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan –dulu dikenal dengan: pengentasan kemiskinan- melalui program Kelompok Usaha Bersama atau KUBE. Program KUBE merupakan pengejawantahan Instruksi Presiden tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan atau Gerdu Taskin. Pola pemberdayaan KUBE yang diterapkan oleh Kementerian Sosial selama ini sangat seragam, kurang menekankan pada unsur-unsur lokal setempat. Jumlah kelompok sebanyak 10 Kepala Keluarga. Bantuan yang diberikan tidak dalam bentuk uang tetapi berupa paket usaha yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti peralatan bengkel, ternak sapi, peralatan-peralatan pertanian, dan lain-lain. Pemberian bantuan ini diawali dengan pembekalan pengembangan keterampilan usaha seadanya. Jenis paket usaha yang dikembangkan dianjurkan untuk memilih jenis usaha sesuai dengan ketersediaan sumber-sumber di daerah masing-masing, namun pelaksanaannya lebih mengacu pada kondisi pengadministrasian yang harus dipertanggung jawabkan.
Jenis Bantuan KUBE
Setiap kelompok mendapat 1 paket bantuan usaha, untuk KUBE yang berprestasi dapat diberikan bantuan pengembangan usaha tahap berikutnya. Bantuan yang sudah diterima harus digulirkan pada kelompok fakir miskin lainnya yang ada di sekitarnya. Ada 10 indikator keberhasilan yang digunakan selama ini (Kemensos, 1994), yaitu:
Perkembangan usaha ekonomis produktif keluarga
Perkembangan usaha ekonomis produktif kelompok
Kondisi kesejahteraan social Keluarga Binaan Sosial (KBS) secara keseluruhan
Sumbangan Sosial Wajib (SSW) / luran Kesejahteraan Sosial (IKS) dan pengembangan gotong royong
Perkembangan koperasi kelompok
Pelaksanaan jaminan kesejahteraan sosial melalui embrio organisasi sosial
Perkembangan tabungan dan tabanas
Ikut sertanya KBS dalam program keluarga berencana, Posyandu dan wajib belajar
Ada tidaknya partisipasi dalam kegiatan Karang Taruna
10. Dampak proyek bantuan kesejahteraan sosial dalam masyarakat
Pendekatan KUBE
KUBE dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial para kelompok miskin, yang meliputi: terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari, meningkatnya pendapatan keluarga, meningkatnya pendidikan, dan meningkatnya derajat kesehatan. Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan dinamika kehidupan kelompok sosial, seperti: pengembangan hubungan yang semakin harmonis, pengembangan kreativitas, munculnya semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial, munculnya sikap kemandirian, munculnya kemauan, dan lain-lain, sehingga menjadi sumber daya manusia yang utuh dan mempunyai tanggung jawab sosial ekonomi terhadap diri, keluarga dan masyarakat serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Melalui pendekatan KUBE ini diharapkan juga kelompok sasaran mampu menggali dan memanfaatkan sumber daya alam, sosial, ekonomi, sumber daya manusia dan sumber lingkungan serta sumber-sumber lainnya yang ada di sekitarnya untuk kepentingan pengembangan potensi yang dimiliki, seperti: pemanfaatan lahan untuk pertanian, pemanfaatan air untuk pengembangan usaha ternak ikan, pemanfaatan tenaga yang mengganggur untuk menjadi tenaga kerja di KUBE yang dikelola, dan lain-lain. Diharapkan dengan pola seperti ini, mereka akan mudah mengintegrasikan sumber-sumber tersebut ke dalam kepentingan-kepentingan kelompok. Kelompok mempunyai wewenang untuk mengelola, mengembangkan, mengevaluasi dan menikmati hasil-hasilnya. Pemerintah hanya memfasilitasi agar KUBE dapat berhasil dengan baik. Dilihat dari komposisi ini, pendekatan KUBE merupakan pendekatan yang relevan di dalam pemberdayaan kelompok miskin tersebut.
Kendala dan Hambatan
Kenyataannya di lapangan tidaklah selalu indah karena berbagai kendala dan hambatan dihadapi. Proses pembentukan, pengelolaan dan pengembangannya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, bagaimana bantuan yang diberikan, bagaimana pendampingan yang dilakukan, dan lain-lain. Sebagian KUBE terbentuk atas insiatif anggota, sebagian karena gagasan atau bentuk aparat desa atau pihak lain yang berkepentingan. Dalam pengelolaannya juga demikian, ada KUBE yang memang murni dikelola oleh anggota dan sebagian ada pihak yang terlibat karena ada kepentingan, dan masalah-msalah lainnya. Tetapi keberhasilan dan kegagalan KUBE tidak bisa hanya dilihat dari sisi sebelah mata, hanya menyalahkan pihak ekternal yang mungkin terlibat, yaitu karena adanya campur tangan pihak luar. Namun masalah-masalah yang bersifat internal juga perlu dikaji dan dianalisis, seperti sifat dan unsur-unsur yang ada dalam kelompok, seperti keanggotaan, struktur kelompok dan lain-lain.
Harapan kedepan untuk menjadikan KUBE sebagai suatu pendekatan dalam proses pemberdayaan perlu dikaji kembali, sehingga benar-benar menjadi suatu pendekatan yang dapat menjadi satu alternatif penanganan atau model di dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Diamana upaya pemberdayaan masyarakat telah mendapat perhatian besar dari berbagai pihak yang tidak terbatas pada aspek pemberdayaan ekonomi sosial, tetapi juga menyangkut aspek pemberdayaan politik.
KUBE merupakan pemberdayaan masyarakat terkait dengan pemberian akses bagi masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat bagi peningkatan kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat amat penting untuk mengatasi ketidak mampuan masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, adanya kondisi kemiskinan yang dialami sebagaian masyarakat, dan adanya keengganan untuk membagi wewenang dan sumber daya yang berada pada pemerintah kepada masyarakat. Potensi masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan keswadayaan ternyata telah meningkat akibat kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Pada masa depan perlu dikembangkan lebih lanjut potensi keswadayaan masyarakat, terutama keterlibatan masyarakat pada berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan ketahanan sosial, dan kepedulian mayarakat luas dalam memecahkan masalah kemasyarakatan
Ditulis dalam Uncategorized
17 Komentar
Wawancara Prof. Dr. La Pona, M.Si
Jul 27
Posted by Inspirasi
“Pedesaan Harus Lebih Diperhatikan Pemerintah”
Apa yang menjadi ukuran (kriteria), suatu wilayah dikategorikan sebagai “desa” atau “kota”?
Kriteria “desa” (disebut “kampung” di Papua) adalah suatu daerah yang merupakan tempat kediaman penduduk yang bersifat agraris yang sebagian atau sepenuhnya terisolir dari kota. Pola kediaman penduduk di desa mencerminkan tingkat penyesuaian penduduk terhadap lingkungan alam, dalam hal ini topografi, iklim dan tanah. Keluarga di desa-desa merupakan suatu unit sosial dan kerja, struktur ekonominya dominan agraris, masyarakat desa merupakan suatu paguyuban dan hidup berdasar ikatan kekeluargaan, proses sosial berjalan lambat, kontrol sosial ditentukan oleh moral dan hukum2 yang informil, perumahan masyarakat hampir semua rumah tradisional kecuali kantor dan rumah dinas pegawai negeri, masih ada masyarakat hidup dari meramu dan merambah hasil hutan, masyarakat desa di Papua misalnya masih banyak hidup pada jaman batu, umumnya masyarakat desa hidup dalam kesederhanaan dan kemiskinan struktural dan absolut. Sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi rakyat masih terbatas. Walaupun demikian banyak dari anak-anak yang lahir dari keluarga sederhana ini sejak dulu sampai sekarang malah telah banyak yang menjadi orang penting di negara ini.
Dalam pendekatan geografis “kota” adalah perujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politis, dan kultural yang terdapat insitu. Dalam pemahaman yang luas kota merupakan suatu perujudan geografis yang ditimbulkan unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politis dan kulturil yang terdapat insitu dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk dominan non pertanian. Kehidupan Masyarakat kota umumnya bersifat individualistik di mana nilai-nilai dan norma kehidupan berbeda dengan masyarakat desa yang bersifat sosial. Nilai-nilai tradisonal umumnya mulai menghilang diganti dengan nilai-nilai budaya baru yang dinilai “baik”. Orientasi ekonomi dalam kehidupan masyarakat sangat dominan. Sistem kehidupan masyarakat lebih kompleks dan beragam dibanding kehidupan masyarakat desa.
Mengapa persoalan pembangunan di pedesaan perlu mendapat perhatian?
Karena disanalah sebagian besar penduduk bangsa ini berada. Di desalah sesungguhnya berada kebodohan anak bangsa dan kemiskinan struktural dan absolut masyarakat Indonesia. Keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi saja sebagaimana selama ini menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan hanya dinikmati sedikit saja penduduk Indonesia. Keberhasilan pembangunan sesungguhnya hanya dapat diukur dengan semakin baiknya pendidikan, ketrampilan, kesehatan, perbaikan ekonomi, membaiknya sara dan prasarana fisik, dan kesejahteraan masyarakat desa. Orientasi pembangunan nasional dan daerah yang terlalu terpusat di perkotaan menjadikan desa hingga kini terbengkalai. Pembangunan selama ini cenderung lebih terpusat di kota, pembangunan kampung cenderung diabaikan dalam waktu yang lama, padahal penduduk paling banyak dan tertinggal adalah di desa. Kondisi ini tidak boleh terus berlangsung. Kebijakan dan program perbaikan kesejahteraan masyarakat desa perlu mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan nasional dan daerah.
Apakah terdapat perbedaan karakter / pendekatan antara konsep pembangunan masyarakat di pedesaan dengan di perkotaan?
Pendekatan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan pedesaan dan perkotaan memang selayaknya berbeda. Pembangunan di perkotaan pantas lebih diorientasikan pada pengembangan sektor jasa, perdagangan, industri atas, dan teknologi modern, sedangkan pedesaan lebih ditekankan pada pengembangan ekonomi rakyat bidang pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan dan industri kecil dan menengah. Dalam kenyataannya pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan formal pada tenaga kerja masyarakat kota, mengakibatkan semakin banyaknya berkembang sektor informal di perkotaan di Indonesia. Dan banyak dari pekerja sektor informal ini adalah para migran asal pedesaan yang tidak punya pendidikan dan ketrampilan. Tetapi hingga kini kelihatannya belum ada kebijakan keberpihakan dari pemerintah terhadap sektor informal ini, kecuali mungkin kebijakan tidak digusur saja. Padahal pemerintah harus berterima kasih pada sektor informal ini karena dengan upaya sendiri mereka menciptakan lapangan kerja sendiri. Di Papua (kasus Kota Jayapura) misalnya, sudah mulai nampak munculnya berbagai sektor informal di perkotaan, dan mulai ada fenomena sektor informal yang belum pernah ada pada tahun-tahun sebelumnya, seperti pemulung.
Sektor-sektor apa saja yang perlu mendapat perhatian dalam melakukan pembangunan masyarakat di pedesaan?
Sektor pembangunan yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan masyarakat desa adalah sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastuktur dasar. Hanya dengan perbaikan sektor-sektor pembangunan ini maka masyarakat desa bisa melepaskan diri dari kemiskinan dan ketidakberdayaan terhadap perkembangan pembangunan kini dan kedepan. Kenyataannya sektor-sektor pembangunan tersebut bisa dib ilang masih menyedihkan. Perhatikan saja bagaimana sarana dan prasarana sekolah serta kualitas layanan kesehatan di pedesaan dekat perkotaan, apalagi desa yang jauh dan terpencil.
Apa saja yang menjadi hambatan dalam mempercepat pembangunan di pedesaan?
Hambatan utama adalah belum adanya political will dari pemerintah untuk membangun desa secara sungguh-sungguh. Visi, misi, pendekatan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan nasional dan daerah masih berorientasi ke kota saja. Perhatikan saja struktur anggaran nasional dan daerah. Perhatikan saja berapa alokasi dana pembangunan untuk pedesaan. Belum ada perubahan dan/atau perkembangan signifikan kebijakan pembangunan desa. Mungkin ini juga implikasi dari kita menganut paham neo liberal sehingga program pembangunan tidak terlalu memikirkan masyarakat desa. Kalau saja kita menganut paham kerakyatan maka kebijakan pembangunan kita dipastikan akan berbeda. Negara akan lebih memperhatikan pembangunan pedesaan. Atau mungkin orang desa dianggap tidak terlalu penting diperhitungkan dalam proses pembangunan ini, kecuali cukup bisa memenuhi makan dan minum serta punya rumah sederhana yang bisa dipakai untuk berteduh saja.
Hambatan lain adalah masalah geografis, aksesibilitas, keterisolasian, infrastruktur dasar, sumberdaya aparatur, kinerja aparatur pemerintah desa, rendahnya sumberdaya masyarakat kampung, terbatasnya pendanaan, rendahnya kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya inovasi, minimnya sumber-sumber inovasi pertanian, terhambatnya difusi inovasi budidaya pertanian, dan sulitnya adopsi inovasi budidaya pertanian dalam kehidupan masyarakat desa, dan masih banyak lagi hambatan pembangunan desa.
Untuk konteks Indonesia sekarang, nilai-nilai apa yang harus menjadi acuan dalam melakukan pembangunan masyarakat di desa?
Perlu, penting dan mendesak ditanamkan nilai-nilai baru (inovasi) dalam kehidupan masyarakat desa. Masyarakat desa tidak akan bisa maju dengan baik kalau masih mempertahankan nilai-nilai lama (tradisional) yang cukup banyak menghambat perkembangan hidup masyarakat. Nilai-nilai budaya lama seperti banyak anak banyak rejeki, anak merupakan pengganti tenaga kerja orang tua, anak laki-laki lebih baik dari anak perempuan, atau anak laki-laki pewaris keturunan keluarga sudah harus ditinggalkan. Nilai-nilai lama itu telah membatasi cara pandang hidup dan membuat masyarakat menjadi tetap miskin, walaupun memang tidak semua nilai lama itu harus ditinggalkan. Nilai-nilai tentang pentingnya mengutamakan investasi biaya pendidikan anak dibanding biaya membuat acara-acara sosial keluarga (mis. pesta, sunatan, syukuran, ulang tahun, gunting rambut, resepsi, dll) yang berlebihan karena alasan pristise atau untuk membangun image positif keluarga yang banyak menghabiskan uang keluarga bahkan harus mengutang atau kredit di bank, sudah perlu dikurangi atau ditinggalkan. Perlu ditanamkan budaya menabung dan berinvestasi dalam kehidupan keluarga. Nilai-nilai budaya “pamer” yang biasa ada dalam masyarakat desa (dan kota) perlu diganti budaya investasi. Budaya konsumtif yang berkembang dalam kehidupan masyarakat desa sangat tidak menguntungkan da sudah harus diminimalisasi atau bahkan dihilangkan, karena merupakan salah satu sebab tidak bisa majunya kehidupan masyarakat.
Apa catatan Bapak terhadap program-program yang dimaksudkan untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan di pedesaan, seperti: BLT, PNPM, transmigrasi, dan sebagainya?
Program BLT dan PNPM sesungguhnya mempunyai tujuan baik apabila pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan dan betul-betul ditujukan pada masyarakat sasaran. Dalam kenyataannya jenis program-program banyak yang telah berhasil. Tetapi banyak pula yang mengecewakan, karena dalam pelaksanannya biasanya hanya dikelola oleh aparat desa dengan manajemen kepala desa. Masyarakat desa belum banyak yang tahu dan/atau tidak dilibatkan secara baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawabannya. Program-program ini pula biasanya berorientasi fisik (proyek), masih kurang ditujukan pada program pengembangan sumber daya manusia seperti ketrampilan dan/atau inovasi-inovasi baru yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat desa. Program ini juga diindikasikan memunculkan dan/atau memindahkan perilaku korupsi dari kota ke desa. Pemerintah perlu menyiapkan sistem pelaksanaannya secara lebih baik. Masyarakatanya perlu disiapkan secara baik pula untuk menerima program-program ini. Pemerintah perlu secara baik mensosialisasikan jenis program ini kepada masyarakat sebelum dana-dana tersebut diturunkan. Banyak ceritera bahwa dana-dana itu hanya diketahui dan dikelola kepala desa atau sekelompok orang di desa. Desa-desa yang jauh terpencil terkadang dana BLT dan PNPM hanya sampai di kabupaten dan kecamatan (distrik). Berdasarkan sumber-sumber terpercaya beberapa kepala kampung bahkan menggunakannya untuk berlibur atau lihat-lihat ibu kota. Di Papua program-program ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan masyarakat desa (kampung). Apabila dilaksanakan secara baik sesuai dengan tujuannya maka akan sangat bermanfaat bagi masyarakat desa.
Program transmigrasi sesungguhnya penting, apalagi seperti di tanah Papua, hanya dalam pelaksanannya cukup banyak menghadapi kendala dan memunculkan persoalan sosial-budaya dalam masyarakat. Di Papua program nasional ini sudah dihentikan sejak tahun 1999/2000 karena penolakan sebagian masyarakat asli Papua. Di Papua dengan jumlah penduduk sekitar 2,7 juta (2010) dan luas wilayah 3 kali Pulau Jawa sebenarnya masih sangat membutuhkan program ini. Kini eks lokasi transmigrasi telah menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (growth center), pusat-pusat pengembangan daerah otonomi baru (kabupaten), lumbung makan bagi masyarakat kota, meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam, pusat-pusat penyebaran inovasi baru budidaya pertanian ke masyarakat asli, sebagai “sabuk pengaman” daerah perbatasan, penguatan pertahanan keamanan negara, dan keuntungan lainnya. Tetapi bagi sebagian kelompok masyarakat menyatakan bahwa program ini tidak ada gunanya, menyengsarakan, memiskinkan, memarginalkan, dan membuat orang asli menjadi semakin susah hidup. Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua tentang pembangunan kependudukan (transmigrasi) sudah tidak memungkinkan lagi pengembangan transmigrasi di tanah Papua selama otonomi khusus, kecuali ada perubahan Perdasi tersebut.
Bagaimana pendapat Bapak mengenai urbanisasi? Dari kacamata kependudukan, mengapa terjadi urbanisasi?
Kalau urbanisasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota maka faktor penyebab urbanisasi beragam dan kompleks. Proses migrasi desa-kota dipengaruhi; 1) faktor-faktor di desa (mis. kemiskinan, kekeringan, lahan sempit), 2) faktor-faktor di kota (mis. kesempatan kerja, pendapatan, fasilitas sosial, kemegahan), 3) faktor-faktor penghalang (mis. biaya, jarak), dan 4) faktor-faktor pribadi (mis. penakut, berani, tertekan). Faktor-faktor di desa dan kota bersifat positif, negatif, dan netral. Faktor positif di desa akan menghambat orang ke kota, dan faktor negatif akan mendorong orang melakukan migrasi ke kota. Faktor positif (mis. keluarga, lahan subur, kenyamanan) di desa akan menahan seseorang bermigrasi. Faktor penghalang (mis. biaya, transportasi, aksesibilitas, kepribadian) tergantung pada kesukaran-kesukaran yang merintangi migran, walaupun demikian masih banyak faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan migrasi atau tidak, tetapi dari dulu hingga sekarang motif ekonomi (pekerjaan dan pendapatan) merupakan dorongan utama orang bermigrasi.
Selain faktor ekonomi, adakah faktor lain yang mendorong masyarakat desa untuk merantau ke kota? Bisa Bapak jelaskan lebih jauh?
Banyak faktor non-ekonomi penyebab orang desa merantau ke kota, seperti; membaiknya sarana dan prasarana transportasi, perkembangan industri dan perdagangan, kondisi desa yang tidak nyaman, ada suasana intimidasi, lahan pertanian yang semakin sempit dan tidak subur, adat istiadat yang mengekang, adanya migran potensial, saluran migrasi, informasi positif terhadap keadaan di kota, mekanisme di daerah perkotaan, proses pembangunan berbagai bidang (teknologi, transportasi, komunikasi, pendidikan, dan lain sebagainya) telah menciptakan terobosan terhadap isolasi, membawa daerah pedesaan terbuka dengan daerah perkotaan, berkurangnya sub-sistem pengawasan di desa, serta mempertajam kesadaran dan hasrat orang desa akan barang dan jasa yang ada di daerah perkotaan. Untuk mencapainya, penduduk desa harus meningkatkan hasil pertaniannya dan masuk kedalam jaringan pertukaran dengan penduduk kota. Jika tidak demikian mereka dapat bergerak ke kota untuk menjual tenaganya guna memperoleh upah yang akan dipakai membeli barang dan jasa. Inilah yang dinamakan lingkungan dimana sistem migrasi desa-kota berlangsung. Lingkungan ini merangsang orang desa untuk menginginkan perubahan di tempat asli (desa), serta merupakan alasan bagi kegiatan ekonominya, dan konsekwensinya adalah menentukan volume, karakteristik, dan urgensi migrasi desa-kota. Sebenarnya urbanisasi itu juga ada gunanya misalnya akan merubah cara pikir, berkembangnya cita-cita, proses remittance (dikirimnya uang, barang, informasi) dari kota ke desa, mengatasi pengangguran di desa, dan lainnya.
10. Ada sementara pihak berpendapat bahwa budaya gotong royong dan kekeluargaan yang masih kuat di desa mengakibatkan sektor jasa dan usaha informal tidak bisa berkembang di desa. Apakah Bapak sependapat bahwa kondisi tersebut merupakan salah satu penyebab urbanisasi? Mengapa?
Dalam pemahaman saya gotong royong merupakan suatu sistem pengerahan tenaga tambahan dari luar kalangan keluarga, untuk mengisi kekurangan tenaga pada masa-masa sibuk dalam lingkaran aktivitas produksi (mis. bercocok tanam di sawah di Jawa). Untuk keperluan itu seorang petani atau kepala keluarga meminta, dengan adat sopan santun yang sudah tetap, beberapa orang lain sedesanya untuk membantunya (mis. memperbaiki jembatan, jalan, saluran air, mencangkul, membajak, membangun rumah, kedukaan). Sipeminta bantuan hanya menyediakan makan dan minum. Budaya gotong royong dan kekeluargaan ini bisa ditemukan pada hampir setiap daerah di Indonesia, bahkan di beberapa negara lainpun ada. Tetapi ketika nilai uang masuk dalam sistem kehidupan masyarakat desa maka nilai budaya ini mulai memudar. Jenis gotongroyong berdasarkan fungsinya dapat dibedakan; (1) gotong royong yang bersifat jaminan sosial yaitu dalam bentuk tolong menolong, dan (2) gotong royong yang bersifat umum yaitu ditujukan untuk kepentingan umum, misalnya perbaikan jembatan, saluran air, dan lain-lain. Dalam pemahaman demikian maka budaya ini bisa secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi sektor jasa dan usaha informal di desa. Tetapi ada sejumlah nilai positif lain yang perlu diperhitungkan. Para leluhur kita membuat filosofi hidup bahwa; manusia tidak hidup sendiri di dunia ini, manusia itu tergantung dalam segala aspek kehidupannya kepada sesamanya, manusia harus berusaha menjaga hubungan baik dengan sesamanya, terdorong oleh jiwa sama-rata sama-rasa, serta manusia selalu berusaha untuk sedapat mungkin bersifat conform, berbuat sama dan bersama dengan sesamanya dalam komuniti, terdorong oleh jiwa sama-tinggi sama-rendah.
Dalam kondisi masyarakat desa Indonesia seperti sekarang maka budaya ini dibutuhkan. Gotong royong mengandung filosofi hidup yang hebat tetapi mulai redup seiring masuknya nilai budaya baru yang dinilai lebih bagus generasi kini. Penelitian mengetahui sejauhmana pengaruh gotong royong terhadap proses migrasi dewsa-kota belum pernah saya lakukan dan baca, masih perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara budaya gotong royong di desa dengan proses migrasi penduduk desa ke kota.
11. Jika demikian, apa yang harus dilakukan untuk mengurangi arus urbanisasi?
Pembangunan pedesaan harus lebih diperhatikan pemerintah. Minimalisasi kesenjangan antara desa dan kota. Alokasikan dana pembangunan pedesaan yang lebih besar. Selama masih terjadi kesenjangan ekonomi yang besar antara desa dan kota maka proses migrasi desa ke kota akan terus berlangsung bahkan meningkat. Perhatikan saja bagaimana Jakarta diserbu oleh orang-orang desa sejak dulu hingga sekarang, demikian pula yang terjadi pada kota-kota di Papua. Bangun fasilitas pendidikan yang layak bagi kebanyakan anak desa bangsa ini. Bangun layanan kesehatan yang layak bagi masyarakat pedesaan. Kembangkan program-program pemberdayaan ekonomi rakyat. Perbaiki infrastruktur dasar pedesaan. Bangun usaha-usaha ekonomi kecil dan menengah berbasis potensi sumberdaya alam masing-masing desa. Gali dan kembangkan berbagai program pendidikan dan ketrampilan berbasis pemanfaatan sumberdaya lokal. Berikan rakyat desa inovasi-inovasi sesuai dengan potensi yang ada di desanya. Jadikan desa sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi sumber daya alamnya. Kembangkan sumber-sumber informasi dan inovasi bagi masyarakat desa. Minimalisasi hambatan berlangsungnya difusi inovasi budi daya pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri kecil-menengah dalam kehidupan masyarakat. Berikan modal bagi orang kampung yang memiliki potensi mengembangkan berbagai usaha ekonomi. Sebarkan para penyuluh lapangan dalam berbagai bidang usaha agar masyarakat desa memiliki tambahan pengetahuan dan ketrampilan untuk mengembangkan usaha keluarga. Sebarkan benin-benih unggul kepada masyarakat. Hanya dengan itu pemerintah dapat menahan atau mengurangi penduduk desa tidak bermigrasi ke kota.
12. Nilai strategis apa yang dapat didayagunakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan di pedesaan, terkait dengan penerapan otonomi daerah?
Otonomi daerah memberikan kekuasaan dan peluang kepada daerah untuk menentukan tujuan dan sasaran pembangunan di daerahnya. Pembangunan perlu dimulai dari desa ke kota, karena selama ini sudah dari kota ke desa. Di Papua, beberapa kabupaten sudah mencanangkan pembangunan dari kampung. Pemerintah Provinsi Papua misalnya kini mencanangkan pembangunan RESPEK, dimana setiap kampung diberikan 100 juta setiap tahun, belum dana-dana lainnya, ada kampung penduduknya hanya 25 kepala keluarga. Pembangunan harusnya dimulai dari kampung karena disanalah ¾ penduduk Indonesia berada dan hidup dalam keadaan miskin. Bila tidak maka orang desa akan selamanya hanya menjadi penonton, serta jangan heran kalau proses migrasi desa ke kota di Indonesia akan terus berlangsung bahkan meningkat. Gali dan manfaatkan potensi pedesaan sebagai dasar pembangunan masyarakat pedesaan.
13. Khusus untuk pembangunan pedesaan di Papua, apa catatan dan masukan dari Bapak?
Pembangunan pedesaan di Papua harusnya sedikit berbeda dengan desa (disebut kampung di Papua) Indonesia lainnya. Taraf budaya masyarakat kampung masih banyak berada pada periode “jaman batu”. Diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih mengutamakan program pembangunan yang bertujuan memberikan pengenalan diri dalam konteks pembangunan nasional. Keterisolasian, keterpencilan, dan ketertinggalan budaya masyarakat kampung yang hampir semuanya orang asli Papua dari dunia (budaya) luar merupakan hambatan pembangunan yang tidak mudah ditangani. Dalam kondisi demikian program pembangunan perlu lebih memperhatikan atau ditujukan pada generasi muda dan anak-anaknya, terutama program pendidikan dan kesehatan. Era otsus sesungguhnya telah mencanangkan 4 (empat) program prioritas pembangunan yaitu pendidikian, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastuktur dasar. Kalau saja program-progran utama ini dilaksanakan secara baik maka akan terjadi perbaikan kehidupan masyarakat kampung yang lebih cepat. Persoalannya dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan amanah pasal-pasal dalam UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, misalnya Otsus mengamahkan dana pendidikan 20 % dari dana Otsus tetapi pelaksanannya tidak demikian, dan lainnya. Pelaksanaan Otsus selama lebih dari 8 tahun dengan dana tiga puluh triliun lebih (Provinsi Papua dan Papua Barat) setiap tahun untuk penduduk hanya ± 2,7 juta jiwa (2010) belum menunjukkan perubahan/perbaikan kehidupan masyarakat kampung secara signifikan. Dewan Adat Papua secara politik sudah mengembalikan Otsus ke pemerintah pusat karena dinilai telah gagal. Pemerintah daerah kini sedang melaksanakan program RESPEK dengan memberikan dana 100 juta setiap desa (kampung), belum termasuk dana-dana lainnya. Walaupun hasilnya mulai nampak tetapi kadang mengalami hambatan dari sisi kinerja lembaga pemerintah daerah, sangat lemahnya aparatur kampung, sikap, dan perilaku korupsi, lemahnya pengawasan, dan aspek pertanggungjawaban. Pemerintah pusat perlu mendorong pemerintah daerah ini supaya melaksanakan program pembangunan di Papua sebagaimana diamanahkan undang-undang Otsus.
1. Apa yang menjadi ukuran (kriteria), suatu wilayah dikategorikan sebagai “desa” atau “kota”?
Kriteria “desa” (disebut “kampung” di Papua) adalah suatu daerah yang merupakan tempat kediaman penduduk yang bersifat agraris yang sebagian atau sepenuhnya terisolir dari kota. Pola kediaman penduduk di desa mencerminkan tingkat penyesuaian penduduk terhadap lingkungan alam, dalam hal ini topografi, iklim dan tanah. Keluarga di desa-desa merupakan suatu unit sosial dan kerja, struktur ekonominya dominan agraris, masyarakat desa merupakan suatu paguyuban dan hidup berdasar ikatan kekeluargaan, proses sosial berjalan lambat, kontrol sosial ditentukan oleh moral dan hukum2 yang informil, perumahan masyarakat hampir semua rumah tradisional kecuali kantor dan rumah dinas pegawai negeri, masih ada masyarakat hidup dari meramu dan merambah hasil hutan, masyarakat desa di Papua misalnya masih banyak hidup pada jaman batu, umumnya masyarakat desa hidup dalam kesederhanaan dan kemiskinan struktural dan absolut. Sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi rakyat masih terbatas. Walaupun demikian banyak dari anak-anak yang lahir dari keluarga sederhana ini sejak dulu sampai sekarang malah telah banyak yang menjadi orang penting di negara ini.
Dalam pendekatan geografis “kota” adalah perujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politis, dan kultural yang terdapat insitu. Dalam pemahaman yang luas kota merupakan suatu perujudan geografis yang ditimbulkan unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politis dan kulturil yang terdapat insitu dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk dominan non pertanian. Kehidupan Masyarakat kota umumnya bersifat individualistik di mana nilai-nilai dan norma kehidupan berbeda dengan masyarakat desa yang bersifat sosial. Nilai-nilai tradisonal umumnya mulai menghilang diganti dengan nilai-nilai budaya baru yang dinilai “baik”. Orientasi ekonomi dalam kehidupan masyarakat sangat dominan. Sistem kehidupan masyarakat lebih kompleks dan beragam dibanding kehidupan masyarakat desa.
2. Mengapa persoalan pembangunan di pedesaan perlu mendapat perhatian?
Karena disanalah sebagian besar penduduk bangsa ini berada. Di desalah sesungguhnya berada kebodohan anak bangsa dan kemiskinan struktural dan absolut masyarakat Indonesia. Keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi saja sebagaimana selama ini menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan hanya dinikmati sedikit saja penduduk Indonesia. Keberhasilan pembangunan sesungguhnya hanya dapat diukur dengan semakin baiknya pendidikan, ketrampilan, kesehatan, perbaikan ekonomi, membaiknya sara dan prasarana fisik, dan kesejahteraan masyarakat desa. Orientasi pembangunan nasional dan daerah yang terlalu terpusat di perkotaan menjadikan desa hingga kini terbengkalai. Pembangunan selama ini cenderung lebih terpusat di kota, pembangunan kampung cenderung diabaikan dalam waktu yang lama, padahal penduduk paling banyak dan tertinggal adalah di desa. Kondisi ini tidak boleh terus berlangsung. Kebijakan dan program perbaikan kesejahteraan masyarakat desa perlu mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan nasional dan daerah.
3. Apakah terdapat perbedaan karakter / pendekatan antara konsep pembangunan masyarakat di pedesaan dengan di perkotaan?
Pendekatan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan pedesaan dan perkotaan memang selayaknya berbeda. Pembangunan di perkotaan pantas lebih diorientasikan pada pengembangan sektor jasa, perdagangan, industri atas, dan teknologi modern, sedangkan pedesaan lebih ditekankan pada pengembangan ekonomi rakyat bidang pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan dan industri kecil dan menengah. Dalam kenyataannya pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan formal pada tenaga kerja masyarakat kota, mengakibatkan semakin banyaknya berkembang sektor informal di perkotaan di Indonesia. Dan banyak dari pekerja sektor informal ini adalah para migran asal pedesaan yang tidak punya pendidikan dan ketrampilan. Tetapi hingga kini kelihatannya belum ada kebijakan keberpihakan dari pemerintah terhadap sektor informal ini, kecuali mungkin kebijakan tidak digusur saja. Padahal pemerintah harus berterima kasih pada sektor informal ini karena dengan upaya sendiri mereka menciptakan lapangan kerja sendiri. Di Papua (kasus Kota Jayapura) misalnya, sudah mulai nampak munculnya berbagai sektor informal di perkotaan, dan mulai ada fenomena sektor informal yang belum pernah ada pada tahun-tahun sebelumnya, seperti pemulung.
4. Sektor-sektor apa saja yang perlu mendapat perhatian dalam melakukan pembangunan masyarakat di pedesaan?
Sektor pembangunan yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan masyarakat desa adalah sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastuktur dasar. Hanya dengan perbaikan sektor-sektor pembangunan ini maka masyarakat desa bisa melepaskan diri dari kemiskinan dan ketidakberdayaan terhadap perkembangan pembangunan kini dan kedepan. Kenyataannya sektor-sektor pembangunan tersebut bisa dib ilang masih menyedihkan. Perhatikan saja bagaimana sarana dan prasarana sekolah serta kualitas layanan kesehatan di pedesaan dekat perkotaan, apalagi desa yang jauh dan terpencil.
5. Apa saja yang menjadi hambatan dalam mempercepat pembangunan di pedesaan?
Hambatan utama adalah belum adanya political will dari pemerintah untuk membangun desa secara sungguh-sungguh. Visi, misi, pendekatan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan nasional dan daerah masih berorientasi ke kota saja. Perhatikan saja struktur anggaran nasional dan daerah. Perhatikan saja berapa alokasi dana pembangunan untuk pedesaan. Belum ada perubahan dan/atau perkembangan signifikan kebijakan pembangunan desa. Mungkin ini juga implikasi dari kita menganut paham neo liberal sehingga program pembangunan tidak terlalu memikirkan masyarakat desa. Kalau saja kita menganut paham kerakyatan maka kebijakan pembangunan kita dipastikan akan berbeda. Negara akan lebih memperhatikan pembangunan pedesaan. Atau mungkin orang desa dianggap tidak terlalu penting diperhitungkan dalam proses pembangunan ini, kecuali cukup bisa memenuhi makan dan minum serta punya rumah sederhana yang bisa dipakai untuk berteduh saja.
Hambatan lain adalah masalah geografis, aksesibilitas, keterisolasian, infrastruktur dasar, sumberdaya aparatur, kinerja aparatur pemerintah desa, rendahnya sumberdaya masyarakat kampung, terbatasnya pendanaan, rendahnya kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya inovasi, minimnya sumber-sumber inovasi pertanian, terhambatnya difusi inovasi budidaya pertanian, dan sulitnya adopsi inovasi budidaya pertanian dalam kehidupan masyarakat desa, dan masih banyak lagi hambatan pembangunan desa.
6. Untuk konteks Indonesia sekarang, nilai-nilai apa yang harus menjadi acuan dalam melakukan pembangunan masyarakat di desa?
Perlu, penting dan mendesak ditanamkan nilai-nilai baru (inovasi) dalam kehidupan masyarakat desa. Masyarakat desa tidak akan bisa maju dengan baik kalau masih mempertahankan nilai-nilai lama (tradisional) yang cukup banyak menghambat perkembangan hidup masyarakat. Nilai-nilai budaya lama seperti banyak anak banyak rejeki, anak merupakan pengganti tenaga kerja orang tua, anak laki-laki lebih baik dari anak perempuan, atau anak laki-laki pewaris keturunan keluarga sudah harus ditinggalkan. Nilai-nilai lama itu telah membatasi cara pandang hidup dan membuat masyarakat menjadi tetap miskin, walaupun memang tidak semua nilai lama itu harus ditinggalkan. Nilai-nilai tentang pentingnya mengutamakan investasi biaya pendidikan anak dibanding biaya membuat acara-acara sosial keluarga (mis. pesta, sunatan, syukuran, ulang tahun, gunting rambut, resepsi, dll) yang berlebihan karena alasan pristise atau untuk membangun image positif keluarga yang banyak menghabiskan uang keluarga bahkan harus mengutang atau kredit di bank, sudah perlu dikurangi atau ditinggalkan. Perlu ditanamkan budaya menabung dan berinvestasi dalam kehidupan keluarga. Nilai-nilai budaya “pamer” yang biasa ada dalam masyarakat desa (dan kota) perlu diganti budaya investasi. Budaya konsumtif yang berkembang dalam kehidupan masyarakat desa sangat tidak menguntungkan da sudah harus diminimalisasi atau bahkan dihilangkan, karena merupakan salah satu sebab tidak bisa majunya kehidupan masyarakat.
7. Apa catatan Bapak terhadap program-program yang dimaksudkan untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan di pedesaan, seperti: BLT, PNPM, transmigrasi, dan sebagainya?
Program BLT dan PNPM sesungguhnya mempunyai tujuan baik apabila pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan dan betul-betul ditujukan pada masyarakat sasaran. Dalam kenyataannya jenis program-program banyak yang telah berhasil. Tetapi banyak pula yang mengecewakan, karena dalam pelaksanannya biasanya hanya dikelola oleh aparat desa dengan manajemen kepala desa. Masyarakat desa belum banyak yang tahu dan/atau tidak dilibatkan secara baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawabannya. Program-program ini pula biasanya berorientasi fisik (proyek), masih kurang ditujukan pada program pengembangan sumber daya manusia seperti ketrampilan dan/atau inovasi-inovasi baru yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat desa. Program ini juga diindikasikan memunculkan dan/atau memindahkan perilaku korupsi dari kota ke desa. Pemerintah perlu menyiapkan sistem pelaksanaannya secara lebih baik. Masyarakatanya perlu disiapkan secara baik pula untuk menerima program-program ini. Pemerintah perlu secara baik mensosialisasikan jenis program ini kepada masyarakat sebelum dana-dana tersebut diturunkan. Banyak ceritera bahwa dana-dana itu hanya diketahui dan dikelola kepala desa atau sekelompok orang di desa. Desa-desa yang jauh terpencil terkadang dana BLT dan PNPM hanya sampai di kabupaten dan kecamatan (distrik). Berdasarkan sumber-sumber terpercaya beberapa kepala kampung bahkan menggunakannya untuk berlibur atau lihat-lihat ibu kota. Di Papua program-program ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan masyarakat desa (kampung). Apabila dilaksanakan secara baik sesuai dengan tujuannya maka akan sangat bermanfaat bagi masyarakat desa.
Program transmigrasi sesungguhnya penting, apalagi seperti di tanah Papua, hanya dalam pelaksanannya cukup banyak menghadapi kendala dan memunculkan persoalan sosial-budaya dalam masyarakat. Di Papua program nasional ini sudah dihentikan sejak tahun 1999/2000 karena penolakan sebagian masyarakat asli Papua. Di Papua dengan jumlah penduduk sekitar 2,7 juta (2010) dan luas wilayah 3 kali Pulau Jawa sebenarnya masih sangat membutuhkan program ini. Kini eks lokasi transmigrasi telah menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (growth center), pusat-pusat pengembangan daerah otonomi baru (kabupaten), lumbung makan bagi masyarakat kota, meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam, pusat-pusat penyebaran inovasi baru budidaya pertanian ke masyarakat asli, sebagai “sabuk pengaman” daerah perbatasan, penguatan pertahanan keamanan negara, dan keuntungan lainnya. Tetapi bagi sebagian kelompok masyarakat menyatakan bahwa program ini tidak ada gunanya, menyengsarakan, memiskinkan, memarginalkan, dan membuat orang asli menjadi semakin susah hidup. Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua tentang pembangunan kependudukan (transmigrasi) sudah tidak memungkinkan lagi pengembangan transmigrasi di tanah Papua selama otonomi khusus, kecuali ada perubahan Perdasi tersebut.
8. Bagaimana pendapat Bapak mengenai urbanisasi? Dari kacamata kependudukan, mengapa terjadi urbanisasi?
Kalau urbanisasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota maka faktor penyebab urbanisasi beragam dan kompleks. Proses migrasi desa-kota dipengaruhi; 1) faktor-faktor di desa (mis. kemiskinan, kekeringan, lahan sempit), 2) faktor-faktor di kota (mis. kesempatan kerja, pendapatan, fasilitas sosial, kemegahan), 3) faktor-faktor penghalang (mis. biaya, jarak), dan 4) faktor-faktor pribadi (mis. penakut, berani, tertekan). Faktor-faktor di desa dan kota bersifat positif, negatif, dan netral. Faktor positif di desa akan menghambat orang ke kota, dan faktor negatif akan mendorong orang melakukan migrasi ke kota. Faktor positif (mis. keluarga, lahan subur, kenyamanan) di desa akan menahan seseorang bermigrasi. Faktor penghalang (mis. biaya, transportasi, aksesibilitas, kepribadian) tergantung pada kesukaran-kesukaran yang merintangi migran, walaupun demikian masih banyak faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan migrasi atau tidak, tetapi dari dulu hingga sekarang motif ekonomi (pekerjaan dan pendapatan) merupakan dorongan utama orang bermigrasi.
9. Selain faktor ekonomi, adakah faktor lain yang mendorong masyarakat desa untuk merantau ke kota? Bisa Bapak jelaskan lebih jauh?
Banyak faktor non-ekonomi penyebab orang desa merantau ke kota, seperti; membaiknya sarana dan prasarana transportasi, perkembangan industri dan perdagangan, kondisi desa yang tidak nyaman, ada suasana intimidasi, lahan pertanian yang semakin sempit dan tidak subur, adat istiadat yang mengekang, adanya migran potensial, saluran migrasi, informasi positif terhadap keadaan di kota, mekanisme di daerah perkotaan, proses pembangunan berbagai bidang (teknologi, transportasi, komunikasi, pendidikan, dan lain sebagainya) telah menciptakan terobosan terhadap isolasi, membawa daerah pedesaan terbuka dengan daerah perkotaan, berkurangnya sub-sistem pengawasan di desa, serta mempertajam kesadaran dan hasrat orang desa akan barang dan jasa yang ada di daerah perkotaan. Untuk mencapainya, penduduk desa harus meningkatkan hasil pertaniannya dan masuk kedalam jaringan pertukaran dengan penduduk kota. Jika tidak demikian mereka dapat bergerak ke kota untuk menjual tenaganya guna memperoleh upah yang akan dipakai membeli barang dan jasa. Inilah yang dinamakan lingkungan dimana sistem migrasi desa-kota berlangsung. Lingkungan ini merangsang orang desa untuk menginginkan perubahan di tempat asli (desa), serta merupakan alasan bagi kegiatan ekonominya, dan konsekwensinya adalah menentukan volume, karakteristik, dan urgensi migrasi desa-kota. Sebenarnya urbanisasi itu juga ada gunanya misalnya akan merubah cara pikir, berkembangnya cita-cita, proses remittance (dikirimnya uang, barang, informasi) dari kota ke desa, mengatasi pengangguran di desa, dan lainnya.
10. Ada sementara pihak berpendapat bahwa budaya gotong royong dan kekeluargaan yang masih kuat di desa mengakibatkan sektor jasa dan usaha informal tidak bisa berkembang di desa. Apakah Bapak sependapat bahwa kondisi tersebut merupakan salah satu penyebab urbanisasi? Mengapa?
Dalam pemahaman saya gotong royong merupakan suatu sistem pengerahan tenaga tambahan dari luar kalangan keluarga, untuk mengisi kekurangan tenaga pada masa-masa sibuk dalam lingkaran aktivitas produksi (mis. bercocok tanam di sawah di Jawa). Untuk keperluan itu seorang petani atau kepala keluarga meminta, dengan adat sopan santun yang sudah tetap, beberapa orang lain sedesanya untuk membantunya (mis. memperbaiki jembatan, jalan, saluran air, mencangkul, membajak, membangun rumah, kedukaan). Sipeminta bantuan hanya menyediakan makan dan minum. Budaya gotong royong dan kekeluargaan ini bisa ditemukan pada hampir setiap daerah di Indonesia, bahkan di beberapa negara lainpun ada. Tetapi ketika nilai uang masuk dalam sistem kehidupan masyarakat desa maka nilai budaya ini mulai memudar. Jenis gotongroyong berdasarkan fungsinya dapat dibedakan; (1) gotong royong yang bersifat jaminan sosial yaitu dalam bentuk tolong menolong, dan (2) gotong royong yang bersifat umum yaitu ditujukan untuk kepentingan umum, misalnya perbaikan jembatan, saluran air, dan lain-lain. Dalam pemahaman demikian maka budaya ini bisa secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi sektor jasa dan usaha informal di desa. Tetapi ada sejumlah nilai positif lain yang perlu diperhitungkan. Para leluhur kita membuat filosofi hidup bahwa; manusia tidak hidup sendiri di dunia ini, manusia itu tergantung dalam segala aspek kehidupannya kepada sesamanya, manusia harus berusaha menjaga hubungan baik dengan sesamanya, terdorong oleh jiwa sama-rata sama-rasa, serta manusia selalu berusaha untuk sedapat mungkin bersifat conform, berbuat sama dan bersama dengan sesamanya dalam komuniti, terdorong oleh jiwa sama-tinggi sama-rendah.
Dalam kondisi masyarakat desa Indonesia seperti sekarang maka budaya ini dibutuhkan. Gotong royong mengandung filosofi hidup yang hebat tetapi mulai redup seiring masuknya nilai budaya baru yang dinilai lebih bagus generasi kini. Penelitian mengetahui sejauhmana pengaruh gotong royong terhadap proses migrasi dewsa-kota belum pernah saya lakukan dan baca, masih perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara budaya gotong royong di desa dengan proses migrasi penduduk desa ke kota.
11. Jika demikian, apa yang harus dilakukan untuk mengurangi arus urbanisasi?
Pembangunan pedesaan harus lebih diperhatikan pemerintah. Minimalisasi kesenjangan antara desa dan kota. Alokasikan dana pembangunan pedesaan yang lebih besar. Selama masih terjadi kesenjangan ekonomi yang besar antara desa dan kota maka proses migrasi desa ke kota akan terus berlangsung bahkan meningkat. Perhatikan saja bagaimana Jakarta diserbu oleh orang-orang desa sejak dulu hingga sekarang, demikian pula yang terjadi pada kota-kota di Papua. Bangun fasilitas pendidikan yang layak bagi kebanyakan anak desa bangsa ini. Bangun layanan kesehatan yang layak bagi masyarakat pedesaan. Kembangkan program-program pemberdayaan ekonomi rakyat. Perbaiki infrastruktur dasar pedesaan. Bangun usaha-usaha ekonomi kecil dan menengah berbasis potensi sumberdaya alam masing-masing desa. Gali dan kembangkan berbagai program pendidikan dan ketrampilan berbasis pemanfaatan sumberdaya lokal. Berikan rakyat desa inovasi-inovasi sesuai dengan potensi yang ada di desanya. Jadikan desa sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi sumber daya alamnya. Kembangkan sumber-sumber informasi dan inovasi bagi masyarakat desa. Minimalisasi hambatan berlangsungnya difusi inovasi budi daya pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri kecil-menengah dalam kehidupan masyarakat. Berikan modal bagi orang kampung yang memiliki potensi mengembangkan berbagai usaha ekonomi. Sebarkan para penyuluh lapangan dalam berbagai bidang usaha agar masyarakat desa memiliki tambahan pengetahuan dan ketrampilan untuk mengembangkan usaha keluarga. Sebarkan benin-benih unggul kepada masyarakat. Hanya dengan itu pemerintah dapat menahan atau mengurangi penduduk desa tidak bermigrasi ke kota.
12. Nilai strategis apa yang dapat didayagunakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan di pedesaan, terkait dengan penerapan otonomi daerah?
Otonomi daerah memberikan kekuasaan dan peluang kepada daerah untuk menentukan tujuan dan sasaran pembangunan di daerahnya. Pembangunan perlu dimulai dari desa ke kota, karena selama ini sudah dari kota ke desa. Di Papua, beberapa kabupaten sudah mencanangkan pembangunan dari kampung. Pemerintah Provinsi Papua misalnya kini mencanangkan pembangunan RESPEK, dimana setiap kampung diberikan 100 juta setiap tahun, belum dana-dana lainnya, ada kampung penduduknya hanya 25 kepala keluarga. Pembangunan harusnya dimulai dari kampung karena disanalah ¾ penduduk Indonesia berada dan hidup dalam keadaan miskin. Bila tidak maka orang desa akan selamanya hanya menjadi penonton, serta jangan heran kalau proses migrasi desa ke kota di Indonesia akan terus berlangsung bahkan meningkat. Gali dan manfaatkan potensi pedesaan sebagai dasar pembangunan masyarakat pedesaan.
13. Khusus untuk pembangunan pedesaan di Papua, apa catatan dan masukan dari Bapak?
Pembangunan pedesaan di Papua harusnya sedikit berbeda dengan desa (disebut kampung di Papua) Indonesia lainnya. Taraf budaya masyarakat kampung masih banyak berada pada periode “jaman batu”. Diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih mengutamakan program pembangunan yang bertujuan memberikan pengenalan diri dalam konteks pembangunan nasional. Keterisolasian, keterpencilan, dan ketertinggalan budaya masyarakat kampung yang hampir semuanya orang asli Papua dari dunia (budaya) luar merupakan hambatan pembangunan yang tidak mudah ditangani. Dalam kondisi demikian program pembangunan perlu lebih memperhatikan atau ditujukan pada generasi muda dan anak-anaknya, terutama program pendidikan dan kesehatan. Era otsus sesungguhnya telah mencanangkan 4 (empat) program prioritas pembangunan yaitu pendidikian, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastuktur dasar. Kalau saja program-progran utama ini dilaksanakan secara baik maka akan terjadi perbaikan kehidupan masyarakat kampung yang lebih cepat. Persoalannya dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan amanah pasal-pasal dalam UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, misalnya Otsus mengamahkan dana pendidikan 20 % dari dana Otsus tetapi pelaksanannya tidak demikian, dan lainnya. Pelaksanaan Otsus selama lebih dari 8 tahun dengan dana tiga puluh triliun lebih (Provinsi Papua dan Papua Barat) setiap tahun untuk penduduk hanya ± 2,7 juta jiwa (2010) belum menunjukkan perubahan/perbaikan kehidupan masyarakat kampung secara signifikan. Dewan Adat Papua secara politik sudah mengembalikan Otsus ke pemerintah pusat karena dinilai telah gagal. Pemerintah daerah kini sedang melaksanakan program RESPEK dengan memberikan dana 100 juta setiap desa (kampung), belum termasuk dana-dana lainnya. Walaupun hasilnya mulai nampak tetapi kadang mengalami hambatan dari sisi kinerja lembaga pemerintah daerah, sangat lemahnya aparatur kampung, sikap, dan perilaku korupsi, lemahnya pengawasan, dan aspek pertanggungjawaban. Pemerintah pusat perlu mendorong pemerintah daerah ini supaya melaksanakan program pembangunan di Papua sebagaimana diamanahkan undang-undang Otsus.
Ditulis dalam Uncategorized
Tinggalkan komentar
Otonomi Desa di Indonesia: Otonomi Asli atau Tidak Asli Lagi?
Jul 27
Posted by Inspirasi
Achmad Nurmandi
Latar Belakang
Sejak berlakunya UU No. 32./2004 dan UU 33/2004, implementasi kebijakan otonomi daerah menjadi fokus Pemerintah Pusat dan Daerah. Disamping menempatkan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai sasaran pelaksanaan otonomi, Pemerintah juga memandang bahwa Desa sudah saatnya melaksanakan otonominya selaian otonomi asli yang ada selama ini. Sistem pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menganut sistem otonomi bertingkat, yakni Provinsi memiliki otonomi terbatas. Kabupaten/Kota memiliki otonomi luas dan Desa memiliki otonomi asli.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 200 dan 216 menyatakan bahwa desa di kabupaten/kota memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat diatur secara bersama antara pemerintah desa dan BPD yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayananan kepada masyarakat. Penyelenggaraan desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparatur daerah tentang kewenangan mereka, potensi daerah dan menjaring aspirasi masyarakat di wilayahnya. Yang menjadi pertanyaan apakah otonomi asli sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tersebut masih ada di desa-desa Indonesia. Transformasi sosial ekonomi selama enam puluh (60) tahun sejak Indonesia merdeka menyebabkan banyak perubahan yang signifikan pada praktek penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagian besar desa-desa di pulau Jawa telah mengalami perubahan ruang menjadi kota atau desa-kota. [1] Sementara itu sebagian besar desa-desa di pulau Sumatera mengalami trasnformasi menjadi desa industri perkebunan, terutama perkebunan sawit dan karet. Perubahan struktur ekonomi desa kontemporer ini menyebabkan urusan-urusan pemerintah desa pun mengalami pergeseran dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Kewenangan atau urusan desa yang dulunya dikenal dengan otonomi asli pun menjadi hilang dan atau mengalami perubahan bentuk.
Dari paparan tersebut diatas makalah ini berusaha untuk menjawab penting yang menggelitik para pengambil kebijakan atau praktisi adalah bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Otonomi Desa di Indonesia? Apakah masih ada otonomi asli yang dilaksanakan oleh desa-desa di Indonesia? Data yang dipaparkan dalam paper ini adalah data yang dihasilkan dari penelitian lapangan yang dilakukan pada tahun 2005 yang dilakukan penulis sebagai tugas yang diberikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang ) Provinsi Riau.
Kewenangan Desa
Dalam Undang – undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup (1) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, (2) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, (3) tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota dan yang terakhir (4) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
Dalam pengaturan perundangan, pemerintah desa selalu disebutkan terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu kepala pemerintahan dan wakil-wakil rakyat. Dalam UU No. 19 tahun 1965 pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa dan Badan Musyawarah Desa, dan pada UU No. 5 tahun 1979 pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Sedangkan di bawah UU No. 22 tahun 1999 pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, dan Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa dan menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa
Dari keempat UU tersebut kelihatannya terjadi “fluktuasi” otonomi desa. Pada UU yang pertama disebutkan adanya badan musyawarah desa yang secara tegas sebagai lembaga perwakilan rakyat, sehingga anggota-anggotanya dipilih langsung oleh warga masyarakat; sementara pada UU yang kedua LMD hanyalah lembaga musyawarah yang anggota-anggotanya tidak dipilih oleh rakyat akan tetapi diangkat lebih karena pilihan atau penunjukan Kepala Desa sendiri dan Kepala Desa secara otomatis menjadi ketua LMD. Lain halnya pada UU No. 22 tahun 1999 dimana otonomi desa sedemikian luasnya, sehingga desa diberikan keleluasaan untuk mengadakan kegitan yang dapat dipakai untuk meningkatkan dan mendapatkan hasil-hasil atau dana yang bisa dipakai untuk membiayai kegiatan-kegiatannya.
Demikian halnya pada UU No. 32 Tahun 2004, lembaga musyawarah desa berubah menjadi badan permusyawaratan desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyatukan aspirasi masyarakat. Anggota badan permusyawaratan desa aadalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Selain Badan Permusyawaratan Desa menurut undang-undang ini juga dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, lembaga ini bertugas membantu pemerintahan desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
Pencermatan lebih mendalam menunjukkan bahwa konflik penguasaan kewenangan terutama disebabkan karena adanya kewenangan yang menghasilkan penerimaan, yaitu adanya kecenderungan perebutan kewenangan antar tingkatan pemerintahan untuk memperoleh sumber-sumber keuangan yang berasal dari kewenangan tersebut. Kewenangan-kewenangan yang menghasilkan sumber penerimaan cenderung bermasalah, sedangkan kewenangan yang kurang menghasilkan penerimaan dan atau memerlukan biaya cenderung untuk dihindari.
Friksi pada dasarnya berpangkal dari siapa yang mempunyai kewenangan secara hukum atas hal yang disengketakan tersebut. Motif utama yang mendorong bukanlah persoalan untuk memberikan pelayanan masyarakat pada hal yang disengketakan tersebut, namun lebih pada bagaimana menguasai sumber-sumber pendapatan yang dihasilkan dari kewenangan yang disengketakan tersebut. Daerah menganggap bahwa dengan adanya otonomi maka kebutuhan uang mereka menjadi tidak terbatas, sedangkan PAD dan DAU terbatas sehingga hal tersebut menarik mereka untuk menambah sumber-sumber penerimaan dari penguasaan obyek-obyek yang dapat menghasilkan tambahan penerimaan daerah.
Analisis yang lebih fundamental mengindikasikan bahwa keberadaan unit pemerintahan daerah bertujuan unuk melayani kebutuhan masyarakat (public service). Ini berarti tiap daerah akan mempunyai keunikan sendiri-sendiri baik dari aspek penduduk, maupun karakter geografisnya. Masyarakat pantai dengan mata pencaharian utama di perikanan akan berbeda dengan masyarakat pegunungan, ataupun masyarakat pedalaman. Masyarakat pedesaan akan berbeda kebutuhannya dengan masyarakat daerah perkotaan. Apabila keberadaan Pemda untuk melayani kebutuhan masyarakat, maka konsekuensinya urusan yang dilimpahkanpun seyogyanya berbeda pula dari satu daerah dengan daerah lainnya sesuai dengan perbedaan karakter geografis dan mata pencaharian utama penduduknya. Adalah sangat tidak logis apabila di sebuah daerah kota sekarang ini masih dijumpai urusan-urusan pertanian, perikanan, peternakan, dan urusan-urusan yang berkaitan dengan kegiatan primer. Pelimpahan urusan otonomi yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu analisis kebutuhan (need assessment) merupakan suatu keharusan sebelum urusan itu diserahkan ke suatu daerah otonom.
Pada dasarnya kebutuhan rakyat dapat dikelompokkan kedalam dua hal yaitu :
a) Kebutuhan dasar (basic needs) seperti air, kesehatan, pendidikan, linkungan, keamanan, dsb;
b) Kebutuhan pengembangan usaha masyarakat seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, industri dan sebagainya;
Dalam konteks otonomi, daerah dan desa harus mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan kedua kelompok kebutuhan diatas. Kelompok kebutuhan dasar adalah hampir sama diseluruh Indonesia hanya gradasi kebutuhannya saja yang berbeda. Sedangkan kebutuhan pengembangan usaha penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter daerah, pola pemanfaatan lahan dan mata pencaharian penduduk.
Berbeda dengan negara maju dimana pembangunan usaha sebagian besar sudah dijalankan oleh pihak swasta, maka di Negara Indonesia sebagai negara berkembang, peran pemerintah masih sangat diharapkan untuk menggerakkan usaha masyarakat. Kewenangan untuk menggerakkan usaha atau ekonomi masyarakat masih sangat diharapkan dari pemerintah. Pemda di negara maju lebih beerorientasi untuk menyediakan kebutuhan dasar (basic services) masyarakat. Untuk itu, maka Pemda di Indonesia mempunyai kewenangan (otonomi) untuk menyediakan pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat lokal.
Dalam memberikan otonomi untuk pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan yaitu :
a) Economies of scale : bahwa penyerahan urusan itu akan menciptakan efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam penyelenggaraanya. Ini berkaitaan dengan economies of scale (skala ekonomis) dalam pemberian pelayanan tersebut. Untuk itu harus ada kesesuaian antara skala ekonomis dengan catchment area (cakupan daerah pelayanan). Persoalannya adalah sejauhmana skala ekonomis itu sesuai dengan batas-batas wilayah administrasi Pemda yang sudah ada. Makin luas wilayah yang diperlukan untuk mencapai skala ekonomis akan makin tinggi otoritas yang diperlukan. Bandara dan pelabuhan yang cakupan pelayanannya antar provinsi adalah menjadi tanggung jawab nasional.
b) Akuntabilitas : bahwa penyerahan urusan tersebut akan menciptakan akuntabilitas pemda pada masyarakat. Ini berarti bagaimana mendekatkan pelayanan tersebut kepada masyarakat. Makin dekat unit pemerintaahan yang memberikan pelayanan kepada masyaarakat akan makin mendukung akuntabilitas.
c) Eksternalitas : dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan yang memerlukan pelayanan tersebut. Eksternalitas sangat terkait dengan akuntabilitas. Makin luas eksternalitas yang ditimbulkan akan makin tinggi otoritas yang diperlukan untuk menangani urusan tersebut. Contoh, sungai atau hutan yang mempunyai eksternalitas regional seyogyanya menjadi tanggung jawab Provinsi untuk mengurusnya.
Potret Otonomi Desa di Provinsi Riau
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian deskriptif eksploratif yang dalam penelitian seperti ini, pengetahuan mengenai persoalan atau fenomena yang akan diteliti masih sangat kurang atau sama sekali belum ada, oleh karena itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk mengeksplorasi data melalui depth interview dan kemudian mendeskripsikannya.
b. Unit Analisis dan Wilayah Penelitian
Unit analisis yang diteliti adalah desa sebagai suatu unit pemerintahan di tingkat yang paling bawah yang dibagi pada beberapa kecamatan yang diambil secara random. Wilayah penelitian akan meliputi beberapa desa di Provinsi Riau yang berjumlah sebanyak 1318 desa pada tahun akhir tahun 2005. Dari jumlah populasi tersebut, diambil minimal 5% sebagai desa sampel, yang selanjutnya dipilih secara systimatic random sampling. Dari populasi yang ada desa-desa yang menjadi sampel adalah sebagai berikut:Jumlah desa yang dijadikan sampel berjumlah 71 desa atau 5% dari jumlah populasi dengan rincian sebagai berikut
Otonomi Desa Kontemporer: Otonomi Asli atau Tidak Asli?
Instrumen penelitian bertujuan untuk mendeteksi urusan-urusan pemerintahan apa saja yang masih dilakukan atau menjadi kewenangan pemerintah desa; apakah masih ada urusan asal usul, dan jika ada bagaimana pelaksanaannya? Sebagai contoh urusan atau kewenangan kehutanan dapat dilihat dari data dalam table berikut.
Dari table data dan wawancara langsung di lapangan terlihat bahwa kewenangan bidang kehutanan dalam hal ini, kewenangan asli desa tidak ada lagi. Dari mereka yang menjawab “ya” dalam pelaksanaan kewenangan/urusan kehutanan ini, mereka hanya melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah kabupaten bahkan pemerintah pusat. Pengelohan hutan desa yang merupakan urusan otonomi asli desa sudah tidak ada lagi. Pengolahan hutan sudah menjadi urusan pemerintah pusat sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang kehutanan. Jadi, kita melihat kasus per kasus dari semua urusan, mulai pertanian hingga bidang otonomi pemerintahan, sifat tugas pembantuan yang diberikan dapat dikatakan sebagai “tugas pembantuan semu”. Bukan merupakan tugas pembantuan yang sepenuhnya diserahkan kepada desa untuk mengatur dan mengelola pelaksanaan tugas. Jika ini diteruskan dari tahun ke tahun, slogan otonomi desa yang bermuara kepada pemberdayaan masyarakat desa hanya akan menjadi “otonomi desa tidak asli lagi”.
Dalam sektor pendidikan yang merupakan cara untuk meningkatan kualitas penduduk dalam menghadapi era persaingan masa depan, belum mampu dilaksanakan secara maksimal, keterbatasan dana dan SDM menjadi alasan dalam melaksanakan program ini.
[1] Istilah desa-kota diperkenalkan oleh Terry McGee (1998), ahli geografi dari Kanada, yang menunjukkan percampuran antara ciri-ciri desa dan kota pada pemanfaatan lahan. Sebagian lahan dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan berdampingan dengan kegiatan pertanian. Pekerja masyarakat desa pun mengalami perubahan dari sektor pertanian ke sektor industri, seperti pekerja pabrik, sektor informal, sektor transportasi dan sektor keuangan.
[2] Lihat Soetardjo Koesoemo, Desa, Djembatan, 1978.
Ditulis dalam Uncategorized
Tinggalkan komentar
Desa dan Pendekatan Pembangunan yang Relevan
Jul 27
Posted by Inspirasi
Oleh Zamruddin Hasid *)
Desa harus jadi kekuatan ekonomi
Agar warganya tak hijrah ke kota
Sepinya desa adalah modal utama
Untuk bekerja dan mengembangkan diri
Walau lahan sudah menjadi milik kota
Bukan berarti desa lemah tak berdaya
Desa adalah kekuatan sejati
Negara harus berpihak pada para petani …
(Dikutip dari Lagu Desa, karya Iwan Fals, 2005)
SEBUAH negara meliputi kumpulan wilayah perdesaan dan perkotaan, bahkan Indonesia yang memiliki wilayah yang cukup luas, dibangun dan bergantung dari wilayah perdesaan. Desa diibaratkan sebuah sumber yang memercikkan “segala potensi alam” yang dikelola oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Petani, berharap banyak dari alam. Penambang, berburu isi dari alam. Pelaut (nelayan), pergi berlayar mendapatkan hasil tangkapan dari alam. Warga kota mengharapkan hasil alam dari desa (dari sektor pertanian) berupa bahan makanan (food) dan bahan mentah (raw material). Dan, semua bermula dari wilayah desa dan pesisir.
Di luar dari segenap urgensi keberadaan dan potensi alam yang dimilikinya, Desa identik dengan ketertinggalan. Kita bisa menyimak betapa mirisnya kehidupan perdesaan di daerah terpencil, misalnya Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara. Bahkan di wilayah maju seperti Pulau Jawa, wilayah desa pun masih terbelakang. Betapa akses dasar begitu minim, yang membuat orang-orang tak berdaya mengaktualisasikan segenap potensi yang dimilikinya. Namun, sebaliknya kota begitu digdayanya. Infrastruktur massif di mana-mana. Gedung tinggi menjulang, hiruk pikuk manusia berseliweran, hingga kriminalitas.
Ketertinggalan desa, secara konseptual disebabkan model pembangunan yang belum tepat. Pola pembangunan trickle down effect yang difokuskan ke wilayah perkotaan memang menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang fantastis. Sayangnya, biaya opportunitas yang dikorbankan adalah ketertinggalan wilayah lain, utamanya adalah wilayah perdesaan. Desa yang mayoritas mengandalkan sektor ekonomi primer/tradisional (pertanian dalam arti luas) justru termarjinalkan oleh kebijaksanaan ekonomi moderen.
Efek pertumbuhan di perkotaan, mendorong warga desa—yang produktif—, berpikir realistis: mengadu nasib ke kota (urbanisasi). Praktis, tenaga produktif desa yang merupakan motor penggerak pembangunan desa lenyap. Beberapa penelitian juga menemukan fakta kurang berkembangnya kesempatan kerja dan rendahnya produktivitas kerja di sektor ekonomi pedesaan berdampak mengalirnya tenaga kerja usia muda terdidik ke wilayah perkotaan (Spare and Haris, 1986; Manning 1992). Salah satu penyebab lambannya peningkatan produktivitas tenaga kerja adalah lambanya peningkatan upah riil buruh pertanian (Manning dan Jayasuria, 1996 ; White, 1992) atau mengalami stagnasi, sementara itu upah riil non tani terus mengalami penurunan (Erwidodo dkk, 1993).
Kondisi demikian akhirnya hanya menyisakan angkatan kerja yang belum layak kerja atau tak punya keterampilan memadai. Sektor ekonomi yang tidak didukung sarana dan tenaga kerja memadai, praktis pula hanya menghasilkan produktivitas (nilai tambah) yang kecil dan menimbulkan kemiskinan. Sudah mafhum, bahwa realitas kemiskinan di negara ini direpresentasikan di perdesaan. Umumnya mereka menjadi petani buruh atau pekerja serabutan di luar pertanian. Banyak juga dari mereka jadi pekerja bebas (self employed), melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Dengan kondisi demikian—keterampilan dan lapangan kerja sangat limited—, maka upah sangat rendah.
Desa dan Hegemoni Sistem Kapitalis
Sistem ekonomi kapitalis yang menjadi tools pembangunan modern khususnya di perkotaan sekarang ini, sejujurnya—disadari atau tidak—menghambat perkembangan desa. Desa hanya dijadikan wilayah penjajahan gaya baru di mana segala potensinya (hasil alamnya) digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kota melalui transaksi perdagangan. Serupa yang dikatakan Sri Edi Swasono, “Ekonomi rakyat yang low cost mendukung (mensubsidi) ekonomi besar di atasnya yang high-cost” (Lihat “Pembangunan Menggusur Orang Miskin, Bukan Menggusur Kemiskinan – http://www.ekonomirakyat.org).
Harus kita sadari, ketertinggalan pembangunan di perdesaan muncul dari kekecewaan juga kecemburuan masyarakat perdesaan terhadap moderennya kota. Inilah mengapa banyak sekali program-program pemerintah yang kurang mendapat perhatian. Lantas, bisakah dengan keadaan demikian pembangunan desa akan berhasil?
Idealnya, harus ada sebuah keseimbangan antara pembangunan di perkotaan (urban) dan pembangunan di perdesaan (rural), terutama sekali juga antara pembangunan sektor industri dan sektor pertanian. Istilah pertanian tetap relevan dan pembangunan pertanian tetap merupakan bagian dari pembangunan perdesaan (rural development) yang menekankan pada upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk desa, termasuk di antaranya petani.
Strategi Membangun Desa: Fakta Empiris dan Kegagalannya?
Jika dilihat secara empiris. Pemerintah sejak era Orde Baru (Pelita IV), sebenarnya telah mendorong sebuah program yang sangat baik: Penempatan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (S-P3). Pemerintah sudah menerjunkan lebih dari 4000-an sarjana ke desa dengan harapan mereka dapat menjadi motivator, menciptakan lapangan kerja, menyuluh warga desa, mendidik warga terkait industri rumah tangga, sampai kepada pemasaran hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kelemahan dari program ini karena para sarjana yang dikirimkan ke desa justru enggan. Hal ini disebabkan, rendahnya upah kerja yang terdapat di perdesaan dan faktor psikologis lulusan sarjana yang umumnya “gengsi” bekerja di desa. Akibatnya para sarjana yang semula diharapkan menggerakkan pembangunan desa justru kembali berurbanisasi ke kota (back to urban).
Pemerintah juga menggadang-gadang program Inpres Desa Tertinggal (IDT), sekitar awal tahun 1993. Semacam upaya dari pemerintah untuk membangun secara “spontan” desa-desa yang tertinggal. Tujuannya untuk memutus arus lingkaran setan kemiskinan, dengan pemberian bantuan modal dan proses perubahan (transformasi struktural) lingkungan orang-orang miskin di perdesaan. Diharapkan program IDT ini menjadi stimulan atau perangsang kegiatan pemberdayaan ekonomi desa ke tahap yang lebih maju.
Kegagalan program IDT ini disebabkan terlalu fokus kepada variabel ekonomi. Melalui pendekatan ekonomi yang berkisar soal pemberian pinjaman uang/bantuan fisik. Tanpa melihat kesiapan warga, pemahamannya, dan pengawasannya. Variabel lain yang sebenarnya turut berperan seperti nilai moral, sikap budaya, kondisi politik, dan kelembagaan, justru kerap dikesampingkan. Akibatnya, masyarakat tidak mampu mendinamisasikan segenap potensinya. Strategi yang tepat adalah terlebih dahulu membangun sikap dan pemahaman (character building) masyarakat desa melalui program non-ekonomi seperti sosial kultural dan infrastruktur.
Pendekatan Relevan Membangun Desa
Penulis merasa yakin bahwa membangun desa harus dimulai dari perubahan paradigma. Desa jangan diidentikkan suatu entitas yang “senantiasa” tertinggal dalam segala hal. Persepsi desa tertinggal, harus diubah menjadi desa yang memiliki segenap potensi, masyarakat yang punya semangat kemajuan. Desa perlu dimoderenisasi, namun tidak meninggalkan nilai-nilai budaya tradisional dan kearifan lokal (local wisdom).
Desa yang moderen tampak dari tersedianya sarana-prasarana, infrastruktur, dan akses dasar yang menunjang masyarakatnya memiliki kapabilitas untuk hidup dengan kualitas lebih baik dan dapat mengaktualisasikan segenap potensinya. Masyarakatnya secara umum memiliki tingkat pendapatan yang mencukupi untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti pangan, kesehatan dan gizi, pendidikan, perumahan dan lingkungan hidup atau dengan kata lain kuat dari segi ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan dan politik.
Pembangunan desa juga merupakan pembangunan masyarakatnya (community development). Sehingga fokus pembangunan lebih diarahkan pada peningkatan kualitas mutu manusia yang berdiam di desa. Utamanya adalah meningkatkan pelayanan pendidikan (dasar dan menengah) dan pelayanan kesehatan (gizi).
Wilayah perdesaan yang selama ini juga sangat kental dengan sektor pertanian sebagai urat nadi penggerak perekonomian, sebaiknya dimodifikasi dengan pembaharuan teknologi. Modifikasi bukan berarti mengganti sektor ini ke sektor lain yang lebih “menjanjikan”, tetapi menjadikan sektor ini lebih berorientasi ke bisnis (agribisnis) berbasis technology oriented sehingga produktivitas mengalami peningkatan.
Salah satu contoh pendekatan pembangunan perdesaan di sektor pertanian (sub-sektor peternakan) adalah Program Sarjana Membangun Desa (SMD). Kementerian Pertanian RI, melalui Direktorat Jenderal Peternakan. Program SMD ini merupakan pemberdayaan kelompok peternak yang akan melalui pendampingan kelompok sekaligus penyaluran dana penguatan modal usaha. Tujuan program ini untuk memperkuat modal usaha, sarana dan prasarana dalam mengembangkan usaha peternakan; meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan peternak; meningkatkan kemandirian dan kerja sama kelompok; mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku agribisnis muda dan terdidik pada usaha peternakan; mengembangkan sentra-sentra kawasan usaha peternakan. Adapun sasaran pelaksanaan kegiatan Sarjana Membangun Desa Tahun 2010 ditargetkan 700 Sarjana dan 700 Kelompok.
Pada tingkat mikro, ketersediaan tenaga kerja di perdesaan hendaknya terus diberdayakan dalam suatu wadah yang dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dan didukung oleh pembangunan pertanian yang spesifik lokasi dan mempunyai daya saing yang tinggi, serta pengembangan sektor non-pertanian yang berbasis ekonomi kerakyatan. Dalam bidang ekonomi, usaha dan pekerjaan masyarakat diarahkan pada peningkatan local productivity secara kontinyu, sehingga mampu menciptakan keuntungan dan meningkatkan tabungan masyarakat di pedesaan. Dalam hal ini, penguasaan teknologi dan keterampilan oleh masyarakat dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial pada wilayah perdesaan.
Namun demikian, pembangunan pertanian di perdesaan dengan basis agribisnis ini juga tidak perlu berlebihan. Karena akan berakibat berkurangnya perhatian kita pada petani-petani kecil, petani gurem, dan buruh-buruh tani yang miskin, penyakap, petani penggarap, dan lain-lain yang kegiatannya tidak merupakan bisnis. Keberadaan mereka ini masih banyak sekali, dan merekalah penduduk miskin di perdesaan kita yang membutuhkan perhatian dan pemihakan para pakar terutama pakar-pakar pertanian dan ekonomi pertanian. Pakar-pakar agribisnis rupanya lebih memikirkan bisnis pertanian, yaitu segala sesuatu yang harus dihitung keuntungan dan kerugiannya, efisiensinya, dan sama sekali tidak memikirkan keadilan dan moral manusianya. Pembangunan pertanian harus berarti pembaruan penataan pertanian yang menyumbang pada upaya mengatasi kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan mereka yang paling kurang beruntung di perdesaan.
Indonesia merupakan negara kepulauan di mana ada lima pulau besar yang menghuni wilayahnya yaitu Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Karakteristik dan potensi dari wilayah tersebut tentu saja memiliki “keunikan” tersendiri khususnya wilayah perdesaannya. Karena itu, pembangunan perdesaan di Indonesia sebaiknya tidak digeneralisasi, tetapi dispesifikasikan sesuai dengan kondisi wilayah perdesaan masing-masing. Karena berbeda pulau, berbeda karakter.
Diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pembagian kewenangan pusat dan daerah, menandai dimulainya kewenangan daerah secara otonom dalam membangun daerahnya. Salah satu cara atau pendekatan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam membangun wilayah perdesaan adalah melibatkan seluruh stakeholder daerah, mengingat kemampuan pemerintah daerah—khususnya keuangan— sangat terbatas. Misalnya bekerjasama dengan sejumlah perusahaan besar untuk mengoptimalkan penggunaan dan pengawasan dana-dana corporate social responsibility (CSR) khususnya yang ditujukan bagi pembangunan wilayah perdesaan.
Program kerja sebaiknya difokuskan pada pemberdayaan dan perbaikan ekonomi rakyat yang diawali perubahan pola pikir masyarakat (manusia), karena akan langsung mempengaruhi perbaikan kondisi kesejahteraan sosial secara umum. Indikatornya adalah peningkatan pendapatan perkapita. Untuk melakukan usaha perbaikan ekonomi masyarakat, pemerintah perlu secara rinci fokus kepada program yang jelas berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan status sosial masyarakat perdesaan di daerahnya. Jadi di masa mendatang, sasaran pembangunan pemerintah daerah pada wilayah pedesaan hendaknya difokuskan pada tiga determinan pokok, yaitu pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan dan status kesehatan.
*) Zamruddin Hasid, Guru Besar Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.
Ditulis dalam Uncategorized
3 Komentar
← Older Posts
cari
Pencarian untuk:
Kategori
Ekonomi (38)
Energi (2)
Kata Mahasiswa (15)
Mata Mahasiswa (9)
Opini (7)
Paradigma (4)
Pertanian (17)
Resensi (4)
Tajuk (3)
Uncategorized (66)
wacana depan (3)
Wacana Utama (8)
Wawancara (7)
Kalender
November 2020
J
S
M
S
S
R
K
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
« Des
Komentar Anda
Membangun Strategi S… pada MEMBANGUN SEMANGAT NASIONALISM…
PETANI PENELITI pada Peluang Ekspor Pertanian Semak…
wni pada Greenhouse Solusi untuk Mengha…
Sohendar pada Perjalanan Kebijakan Desentral…
reisma pada KUBE (Kelompok Usaha Bersama)…
FIKRUL pada Peran Pendampingan pada Pengem…
Grace pada ASPEK EKONOMI DAN SOSIAL
Yuda Bima Sholihin pada Desa dan Pendekatan Pembanguna…
www.carmillaonline.c… pada Franchise Lokal Kelas Internas…
hmd uwong pada Meningkatkan Daya Saing Produk…
MUHAMAD RASIF pada KUBE (Kelompok Usaha Bersama)…
Amir pada Hutan dan Perkebunan Merupakan…
sudirsantoso.info… pada “Ini Seperti Mengadu Kambing d…
Hendrik Betah pada Membangun Bangsa melalui Pendi…
yohanes haryanto ong pada Membangun Bangsa melalui Pendi…
Tuliskan ke
Batal
Privasi & Cookie: Situs ini menggunakan cookie. Dengan melanjutkan menggunakan situs web ini, Anda setuju dengan penggunaan mereka.