content:
Temukan segala yang ditawarkan Scribd, termasuk buku dan buku audio dari penerbit-penerbit terkemuka.
Mulai Coba Gratis
Batalkan kapan saja.
Membedah_Fenomena_Korupsi
Diunggah oleh
ibbor
91%(11)91% menganggap dokumen ini bermanfaat (11 suara)
2K tayangan
192 halaman
Informasi Dokumen
klik untuk memperluas informasi dokumen
Deskripsi:
membedah korupsi di 10 kota Indonesia
Data diunggah
Jan 24, 2009
Hak Cipta
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
PDF atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Bagikan atau Tanam Dokumen
Opsi Berbagi
Bagikan di Facebook, terbuka di jendela baru
Facebook
Bagikan di Twitter, terbuka di jendela baru
Twitter
Bagikan di LinkedIn, terbuka di jendela baru
LinkedIn
Bagikan dengan Email, membuka klien email
Email
Copy Text
Salin Tautan
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
91%91% menganggap dokumen ini bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai bermanfaat
9%9% menganggap dokumen ini tidak bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai tidak bermanfaat
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen Ini
Deskripsi:
membedah korupsi di 10 kota Indonesia
Hak Cipta:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF atau baca online dari Scribd
Tandai sebagai Konten Tidak Pantas
Unduh sekarang
SimpanSimpan Membedah_Fenomena_Korupsi Untuk Nanti
91%(11)91% menganggap dokumen ini bermanfaat (11 suara)
2K tayangan192 halaman
Membedah_Fenomena_Korupsi
Diunggah oleh
ibbor
Deskripsi:
membedah korupsi di 10 kota Indonesia
Hak Cipta:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF atau baca online dari Scribd
Tandai sebagai Konten Tidak Pantas
SimpanSimpan Membedah_Fenomena_Korupsi Untuk Nanti
91%91% menganggap dokumen ini bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai bermanfaat
9%9% menganggap dokumen ini tidak bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai tidak bermanfaat
Tanamkan
Bagikan
Cetak
Unduh sekarang
Lompat ke Halaman
Anda di halaman 1dari 192
Cari di dalam dokumen
DISCLAIMER : This report is made possible by the support of the American People through the United States Agency for International Development (USAID) and Millennium Challenge Corporation (MCC). The contents of this report are the sole responsibility of Transparency International-Indonesia and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI:
ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI
DI 10 DAERAH DI INDONESIA
EDITOR:
FRENKY SIMANJUNTAK
ANITA RAHMAN AKBARSYAH
Alamat Penerbit :
Jl.Senayan Bawah No.17, Jakarta 12180, Indonesia Telephone:(62 21) 720 8515 Fax :(62 21) 726 7815 Email : info@ti.or.id Website : www.ti.or.id
Daftar Isi
Kata Pengantar
halaman v - vi
Membedah Fenomena Korupsi:
Analisa Terhadap Laporan Kualitatif 10 Daerah
halaman 1 - 7
Kabupaten Tanah Datar:
Nilai-nilai Demokrasi Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Minangkabau
halaman 9 - 20
Kota Cilegon:
Faktor Eksternal dan Internal dalam Fenomena Korupsi di Kota Industri
halaman 21 - 44
Kabupaten Wonosobo:
Faktor Komitmen Pemerintah dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik
halaman 45 - 62
Kota Yogyakarta:
Di Antara Usaha Pencegahan dan Praktek Korupsi yang Terjadi
halaman 63 - 86
Kota Denpasar:
Fenomena Korupsi di Kota Budaya
halaman 87 - 102
Kota Palangkaraya:
Peluang-peluang Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik
halaman 103 - 122
Kota Mataram:
Gambaran Peran Civil Society Dalam Isu Pemberantasan Korupsi
halaman 123 - 142
Kota Maumere:
Partisipasi Masyarakat Sikka dalam Upaya Pemberantasan Korupsi
halaman 143 - 158
Kota Parepare:
Fenomena Korupsi dan Upaya Pencegahannya di era Otonomi Daerah
halaman 159 - 178
Kota Gorontalo:
Sebuah Potret Fenomena Korupsi
halaman 179 - 188
Daftar Pustaka
halaman 189 - 194
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
iv
Kata Pengantar
Penelitian tentang fenomena korupsi merupakan salah satu kegiatan utama dari Transparency International Indonesia sejak berdiri di tahun 2000. Survei Indeks Persepsi Korupsi Indonesia adalah salah satu produk andalan dari TI-Indonesia, dan sampai saat ini sudah diluncurkan sebanyak dua kali. Survei yang bertujuan untuk mengukur tingkat korupsi berdasarkan persepsi di kota-kota di seluruh Indonesia, selalu diacu sebagai salah satu produk survei yang dapat diandalkan untuk mengukur fenomena ini.
Dimulai pada tahun 2007 akhir, TI-Indonesia melaksanakan penelitian baru dengan pendekatan yang sebelumnya belum pernah digunakan. Survei Analisa Mendalam Tentang Fenomena Korupsi di 10 Daerah di Indonesia adalah sebuah survei kualitatif yang melengkapi IPK Indonesia dengan cara memaparkan fenomena korupsi secara lebih mendalam dan komprehensif. Survei ini dilakukan di 10 kabupaten/kota yang pernah menjadi disurvei untuk IPK 2006. Kabupaten/kota tersebut adalah Tanah Datar, Cilegon, Wonosobo, Jogjakarta, Denpasar, Palangkaraya, Mataram, Maumere, Pare-pare dan Gorontalo. Survei dilaksanakan pada rentang waktu bulan November 2007 sampai dengan Februari 2008. Penulisan laporan dilaksanakan pada Februari-Oktober 2008.
Dengan memahami fenomena korupsi secara lebih mendalam, menganalisa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat terjadinya, dan menganalisa aktor-aktor yang berperan dalam fenomena ini, TI-Indonesia berharap dapat memberi kontribusi kepada masyarakat Indonesia secara luas, pemerintah, dan khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam mendukung kinerjanya memberantas korupsi dari negeri ini.
Survei yang merupakan bagian dari kegiatan TI-Indonesia berjudul Indonesia Corruption Perception Index 2008: In-depth Analysis and Corruption Perception Survey in key cities within Indonesia , hanya dapat terselenggara berkat dukungan penuh dari masyarakat Amerika melalui Millennium Challenge Corporation dan USAID. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada Saiful Syahman dan Endang Suyatin dari MCC Indonesia Control of Corruption Project atas dukungan dan asistensi selama ini.
Laporan ini tidak akan dapat dihasilkan, tanpa kontribusi yang tidak kenal lelah dari tim Policy and Research TI-Indonesia, Anung Karyadi, Frenky Simanjuntak dan Anita Rahman. Kami juga memberikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim peneliti lapangan yang sudah melakukan survei dan juga menulis laporan lapangan dengan sangat komprehensif. Mereka adalah:
1. Arief Hilman Arda (Tanah Datar)
2. Diandini (Cilegon)
3. Agustinus Cahyo Nugroho (Wonosobo)
4. Dewi Astuti (Jogjakarta)
5. Retnaningdyah W. (Denpasar)
6. Albertus Buntoro (Palangkaraya)
7. N. Robbi Sepang (Maumere)
8. Reza Anggara (Mataram)
9. Ridwan Al-Makassari (Pare-pare)
10. Frenky Simanjuntak (Gorontalo)
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
v
Tidak kurang rasa terima kasih kami sampaikan kepada Heni Irawati, Iis Yuni dan Aida Fitri dari tim administrasi dan HRD serta Vidya Dyasanti dan Mira Isara dari tim keuangan yang telah memberi dukungan penuh dalam pelaksanaan survei ini.
Semoga buku laporan penelitian ini bisa bermanfaat dalam usaha memberantas korupsi dari negara tercinta ini.
Transparency International Indonesia Hormat Kami,
Rizal Malik
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
vi
BAB I
Membedah Fenomena Korupsi:
Analisa Terhadap Laporan Kualitatif 10 Daerah
Problem Mengukur Korupsi lewat Persepsi
Indeks Persepsi Korupsi mungkin sudah banyak dikenal oleh orang yang mendalami isu pemberantasan korupsi. Indeks yang bertujuan untuk mengukur tingkat korupsi negara-negara di dunia, dibuat oleh Transparency International dan diluncurkan pertama kalinya pada tahun 1996. Sampai saat ini, Indeks Persepsi Korupsi atau yang lebih sering dikenal sebagai Corruption Perception Index (CPI) tetap menjadi salah satu referensi utama dalam membahas tingkat korupsi globall.
Transparency International – Indonesia sejak tahun 2004 melaksanakan survei kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia, yang salah satu hasilnya adalah Indeks Persepsi Korupsi Indonesia atau IPK Indonesia. IPK Indonesia mengukur tingkat korupsi di pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia melalui survei persepsi pelaku bisnis di masing-masing kota yang dijadikan sampel. Tingkat korupsi digambarkan dalam indeks dengan rentang 0-10, di mana 0 sangat korup dan 10 diartikan sangat bersih. Persepsi digunakan sebagai unit analisa karena sifat dasar fenomena itu sendiri.
Korupsi pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang sulit untuk diidentifikasi, diamati dan diteliti. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk meneliti fenomena ini adalah dengan menggunakan persepsi sebagai unit analisa. Persepsi, secara definisi merupakan hasil interpretasi manusia dari segala sesuatu yang diterima (perceived), baik melalui pengalaman langsung maupun tidak. Survei persepsi korupsi seperti yang dilakukan TI-Indonesia untuk menghasilkan IPK Indonesia, menganalisa data yang berasal dari persepsi pelaku bisnis di masing-masing kota yang diukur indeksnya. Pelaku bisnis dipilih sebagai sumber data, karena mereka adalah orang yang dalam kesehariannya berurusan dengan fenomena korupsi dalam konteks pelayanan publik maupun bisnis dengan institusi pemerintah (public procurement).
Problem utama dalam mengukur korupsi melalui survei persepsi, sebenarnya dimiliki oleh semua penelitian yang menggunakan metode survei. Survei pada dasarnya tidak bisa menggali secara mendalam fenomena yang diteliti, dalam hal ini korupsi. Survei persepsi memberikan sebuah gambar sesaat tentang fenomena tersebut, yang dalam hal survei IPK, kemudian direpresentasikan dalam bentuk angka indeks. IPK bisa memberikan perkiraan, bahwa sebuah negara, atau sebuah kota korup, karena dari perhitungan data kuantitatif, dia mendapatkan nilai 3,4. Namun survei tersebut tidak bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan, mengapa negara X atau kota Y mendapatkan nilai 3,4, atau faktor-faktor apa yang membuat negara atau kota tersebut mendapatkan nilai buruk. Jawaban dari pertanyaan tersebut, hanya bisa dijawab melalui analisa lebih mendalam terhadap fenomena korupsi.
Mengapa analisa mendalam IPK diperlukan
Dalam setiap peluncuran IPK Indonesia, sering muncul pertanyaan dari banyak pihak (umumnya dari kota yang mendapat skor buruk) meminta TI-Indonesia bukti konkrit tentang korupsi di daerahnya.
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
1
Hal ini tentu saja tidak dapat dilakukan karena dua alasan. Alasan pertama karena survei IPK Indonesia tidak dirancang untuk menghasilkan data seperti itu. Alasan kedua, tentunya karena TI-Indonesia bukanlah lembaga penegak hukum yang berhak melakukan kegiatan investigasi seperti KPK atau kepolisian.
Meskipun analisa mendalam IPK tidak dimaksudkan untuk mengidentifikasi pelaku korupsi dalam kerangka investigasi, namun pada prinsipnya, penelitian ini bisa membantu pemerintah daerah untuk memahami konteks sosial terjadinya fenomena korupsi di daerahnya. Pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena korupsi, tentunya akan sangat membantu dalam perencanaan strategi pencegahan yang tepat sasaran.
Analisa Mendalam Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2006
Survei Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2006 dilakukan di 32 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan total responden sebanyak 1760 orang. Dari 32 kabupaten/kota yang disurvei, 10 kota dipilih secara sengaja (purposive) sebagai lokasi penelitian mendalam. Daerah-daerah tersebut dipilih berdasarkan urutan mereka dalam skor IPK, yaitu dipilih 5
kota dengan skor terburuk (dipersepsikan korup) dan 5 dengan skor terbaik (bersih). Daerah tersebut adalah:
1. Kota Palangkaraya (6.61)
2. Kabupaten Wonosobo (5.66)
3. Kota Pare-pare (5.66)
4. Kabupaten Tanah Datar (5.66)
5. Kota Yogyakarta (5.59)
6. Kota Cilegon (3.85)
7. Kota Denpasar (3.67)
8. Kota Gorontalo (3.44)
9. Kota Mataram (3.42)
10. Kota Maumere (3.22)
Tim peneliti TI-Indonesia datang ke setiap kabupaten/kota dan melakukan kegiatan penelitian selama kurang lebih 2 minggu. Di setiap daerah mereka melakukan wawancara mendalam dan memfasilitasi FGD terhadap informan yang berasal dari pelaku bisnis, pejabat publik dan masyarakat sipil. Setiap peneliti melakukan studi mandiri terhadap fenomena korupsi yang terjadi di masing-masing kabupaten atau kota, dengan tujuan penelitian berikut:
1. Menganalisa faktor-faktor penyebab perilaku korup atau bersih di daerah.
2. Mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor sosio kultural yang mendukung atau mencegah tindakan korupsi di 5 daerah terkorup dan 5 daerah terbersih di Indonesia hasil IPK 2006.
Laporan penelitian dari setiap daerah menjadi satu bab mandiri di dalam buku laporan penelitian ini. Analisis utama terdapat dalam setiap pembahasan daerah, sementara bab ini hanya akan mencoba mengambil beberapa aspek yang bisa digeneralisir dari setiap laporan tersebut.
Analisa
Laporan 10 Daerah
Definisi Korupsi Definisi korupsi menurut Transparency International adalah ”penyalahgunaan otoritas publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok”. Definisi inilah yang dipakai untuk menganalisa
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
2
fenomena korupsi di dalam laporan ini. Artinya, laporan ini memfokuskan diri pada perilaku korupsi yang dilakukan oleh aparat publik, dan tidak melihat bentuk korupsi yang lain, seperti korupsi pada sektor swasta, yang sebenarnya diakui juga oleh TI-Indonesia.
Undang-undang No. 31 tahun 1999 junto Undang-undang No. 20 tahun 2001 menyebutkan ada 30 jenis tindak pidana korupsi, yang bisa dikelompokkan menjadi 7, yaitu:
1. Perbuatan yang merugikan keuangan negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi
Laporan ini akan menggunakan ke 7 bentuk korupsi ini sebagai definisi operasional dari tindakan korupsi.
Membedah Fenomena Korupsi Sepuluh daerah yang dipilih untuk dianalisa dalam laporan ini memiliki karakteristik yang
berbeda-beda. Untuk kepentingan penelitian ini, peneliti diminta untuk menganalisa beberapa faktor yang berkaitan dengan fenomena korupsi. Faktor-faktor tersebut adalah:
a. Seberapa besar eksposur masyarakat dan pejabat publik terhadap Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2006.
b. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
c. Aspek sosial budaya yang berpengaruh dengan perilaku korupsi, atau berfungsi sebagai elemen pencegah korupsi.
d. Penegakan hukum, khususnya kasus korupsi.
e. Komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, misalnya dengan menerapkan pelayanan satu atap.
Masing-masing faktor di atas memiliki derajat pengaruh sendiri terhadap fenomena korupsi di masing-masing kota. Ada yang berdampak positif, ada yang negatif, dan ada yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan.
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Eksposur terhadap peluncuran Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, khususnya tahun 2006, tidak memberikan dampak yang nyata terhadap usaha pemerintah daerah dalam memberantas korupsi. Hampir di setiap daerah, baik pengusaha, tokoh masyarakat maupun pejabat publik yang diwawancara mengaku tidak mengetahui atau hanya pernah mengetahui sekilas tentang IPK Indonesia. Reaksi paling kuat terhadap peluncuran IPK 2006 datang hanya dari pemerintah Kota Gorontalo, dan itupun berupa reaksi defensif. Memang betul setelah pertemuan dengan TI-Indonesia, Pemkot Gorontalo melaksanakan 2-3 rapat dengan pihak pengusaha lokal untuk membahas tentang IPK. Namun pertemuan ini pada intinya adalah untuk mengingatkan para pengusaha agar tidak menilai terlalu buruk pemerintah dalam survei selanjutnya. Alasannya, dalam konteks suap menyuap di pengadaan barang dan jasa, pengusaha juga terlibat.
Di kota-kota yang lain, dampak adanya IPK Indonesia umumnya hanya bertahan beberapa minggu sesudah diluncurkan. Banyak informan mengatakan bahwa IPK baik sebagai semacam terapi kejut, namun hanya sebatas itu karena menurut mereka IPK tidak memberikan data yang cukup akurat tentang institusi mana yang perlu diperbaiki dalam konteks korupsi. Hal
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
3
ini dapat dimengerti, karena meskipun TI-Indonesia juga menghasilkan Service Performance Index yang mengidentifikasi lembaga-lembaga publik yang lemah dalam pelayanan, namun tidak menyentuh isu sesungguhnya mengenai korupsi pada lembaga tertentu secara spesifik.
Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan barang dan jasa memang masih menjadi faktor yang sangat rentan terhadap korupsi. Pemerintah melalui Kepres 80/2003 sudah berusaha mengatur agar pelaksanaan proses ini dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel, namun di setiap daerah yang diteliti secara umum terdapat kesamaan pendapat bahwa proses pengadaan barang dan jasa masih sangat rentan terhadap tindak korupsi. Di Cilegon, Jogjakarta, Palangkaraya, Denpasar, Wonosobo dan Gorontalo, pemerintah sudah mulai memperkenalkan proses lelang elektronik (e-procurement) yang seluruh prosesnya dilakukan melalui jaringan internet. Pengumuman lelang dipasang di website, dan penawaran dikirim lewat e-mail sehingga meminimalisir kontak temu antara pihak pelelang dan calon kontraktor.
Sementara itu, di daerah lain yang belum bisa menjalankan lelang elektronik, perbaikan- perbaikan juga terus coba dilakukan untuk membuat proses tender yang lebih transparan. Namun di balik semua itu, informasi dari sisi pengusaha tidak memberikan suatu indikasi positif terhadap proses ini. Responden dari pihak pengusaha dari hampir seluruh kota menyatakan bahwa dalam proses lelang, tetap saja aspek kedekatan personel, ”uang cendol”, ”upeti” dan segala istilah yang lain menjadi kunci utama bagi pemenangan proyek. Meskipun demikian, di beberapa kota seperti Tanah Datar, Jogjakarta, dan Gorontalo, pengusaha melihat memang ada perubahan pelan dalam proses ini menuju sistem yang lebih transparan.
Faktor penerapan Pakta Integritas, seperti yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Jogjakarta menjadi satu hal lain yang memberi isyarat terhadap perubahan menuju sistem pengadaaan barang dan jasa yang lebih baik. Meskipun penerapan Pakta Integritas saat ini banyak juga digunakan oleh berbagai pihak hanya sebagai hiasan belaka, tanpa dilengkapi dengan perangkat lengkap seperti disain orisinil Transparency International, namun dalam konteks Jogjakarta, hal ini didukung juga dengan adanya aspek sosial budaya yang masih sangat kuat di daerah ini.
Aspek Sosial Budaya Aspek sosial budaya dalam pemberantasan korupsi memang merupakan isu yang sangat menarik dalam konteks pemberantasan korupsi. Banyak orang mempertanyakan mengapa bangsa Indonesia, yang memiliki keragaman budaya yang sangat kaya, tidak bisa menarik nilai-nilai luhur dari tradisi dalam konteks pemberantasan korupsi. Argumen orang yang mendorong hal ini adalah, nilai-nilai adi luhung yang telah berabad-abad bertahan dalam konteks sosial kemasyarakatan, tentunya mampu menjadi acuan hidup yang penuh kehormatan. Orang yang percaya dengan teori ini, umumnya menarik contoh negara ultra modern Jepang, yang sampai saat ini masyarakatnya masih terinspirasi nilai-nilai tradisi ”Bushido” yang menjunjung tinggi kehormatan, warisan budaya mereka yang lestari selama berabad-abad.
Sementara tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa nilai budaya dan tradisi, tidak relevan lagi digunakan dalam mencoba mengatasi permasalahan dunia modern, seperti korupsi. Hukum positif dan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas, serta prinsip birokrasi modern yang dimaksimalkan demi mencapai tata kelola pemerintahan yang baik adalah kunci, dan bukan nilai tradisional yang sarat dengan unsur nepotisme, feodalisme dan kekuasaan yang sentralistik. Orang yang berada dalam spektrum argumentasi ini, melihat contoh pemerintahan
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
4
Orde Baru sebagai model dari kelemahan sistem tradisional, penggunaan simbol-simbol budaya (Jawa) yang diserongkan, sehingga menjadi alat legitimasi kekuasaan.
Dalam penelitian ini, temuan yang kami rasa paling penting adalah bagaimana peran nilai- nilai budaya, dapat digunakan secara positif, maupun negatif dalam kaitannya dengan korupsi. Secara positif, nilai budaya yang didukung oleh pranata tradisi yang masih relatif lengkap, sangatlah efektif untuk membangun suatu kesadaran kolektif masyarakat untuk menuju pemerintahan yang lebih baik. Pranata tradisi seperti simbol-simbol tradisi, institusi adat, hukum adat dan bahasa adalah syarat utama sehingga pendekatan budaya seperti ini bisa berhasil. Modernisasi dan runtuhnya pranata tradisi beriringan dengannya membuat di Indonesia tidak banyak lagi masyarakat yang masih memiliki pranata yang lengkap seperti itu. Jogjakarta, dengan segala aspek modernisasi, masih memiliki cukup lengkap hal tersebut. Jogjakarta karenanya menjadi contoh dari sistem yang bisa mengaktifkan pranata-pranata budaya dalam upaya pemberantasan korupsi. Kekuasaan tertinggi Sultan atas masyarakatnya, yang terakomodir juga dalam sistem pemerintahan kenegaraan, membuat legitimasi utuh terhadap pemimpin daerah. Hal ini, bila didukung adanya komitmen kuat dari pemerintah (dalam hal Jogjakarta, Sultan) akan menjadi modal yang sangat ampuh dalam membangun sebuah sistem yang bersih, dan akuntabel, yang didasasari oleh hukum positif dan dijiwai oleh nilai-nilai budaya.
Di sisi lain dari spektrum ini, adalah ancaman besar dari usaha untuk me”revitalisasi” sistem nilai budaya lokal demi legitimasi kekuasaan. Sejak reformasi 1998, gelombang semangat desentralisasi dan pemekaran sangat marak di Indonesia ini. Bersamaan dengan itu, sentimen- sentimen kedaerahan, tradisi, ”putra daerah” sering dihembuskan. Pembentukan kabupaten dan propinsi baru, sebagian besar didasari oleh sentimen kedaerahan. Seiring dengan gelombang pemekaran ini, bermunculan juga pranata-pranata bentukan baru, dengan bungkus nilai-nilai etnisitas lokal, lengkap dengan sistem hirearki dan pembagian status dan peran, yang sebenarnya sudah lama mati, atau bahkan tidak pernah ada sama sekali. Kerajaan, kesultanan atau bentuk pemerintahan tradisional lain yang hampir pasti sudah lama ditnggalkan, tiba-tiba ”dihidupkan” kembali.
Dalam konteks perilaku seperti ini, revitalisasi ”nilai-nilai budaya” justru merupakan ancaman bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Pranata tradisional bentukan baru, hanya akan memperkuat raja-raja lokal pemungut rente tidak saja dengan kekuatan formal, namun juga legitimasi tradisional. Fenomena ini terbaca di dalam laporan dari daerah seperti Tanah Datar dan Gorontalo. Di dua kota ini, terlihat bahwa masing-masing pemerintah kota memperlihatkan usaha mengaktifkan nilai-nilai budaya lokal, yang oleh beberapa informan dipertanyakan relefansinya terhadap situasi modern sekarang. Sangat mengkhawatirkan misalnya bila melihat bagaimana responden di Tanah Datar melegitimasi tindakan gratifkasi ataupun nepotisme, dengan menggunakan dalih budaya dan tradisi. Ataupun informasi dari responden di Gorontalo yang menyatakan bahwa seorang pejabat pemkot yang melegitimasi tindakan dia menerima pemberian uang dengan nilai
tidak mau dosa. Rezeki ditolak itu dosa. Makanya saya
cukup besar dengan alasan ”
terima.” Sementara di Cilegon, institusi budaya ”jawara” terpelihara dengan rapihnya, lengkap dengan peran-perannya yang tentunya sangat bertentangan dengan prinsip negara hukum dan akuntabilitas pemerintahan.
saya
Kesimpulan Fenomena korupsi merupakan fenomena yang sulit untuk diteliti secara langsung. Namun
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
5
faktor-faktor yang mendukung ataupun menghambatnya dapat diidentifikasi melalui analisa mendalam seperti ini. Aspek budaya yang selama ini mungkin luput dari perhatian dalam kajian korupsi, dicoba diangkat dalam laporan ini. Nilai budaya, dengan didukung adanya sistem pranata tradisi yang masih lengkap dan dipercaya oleh masyarakat yang memegangnya, dibawah pemimpin yang memiliki komitmen tinggi dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, bisa menjadi aset yang sangat berharga dalam usaha pemberantasan korupsi. Namun aspek-aspek budaya dan tradisi, bisa juga dengan sangat mudah digunakan untuk kepentingan legitimasi kekuasaan, demi penguasaan dari orang yang tidak bertanggungjawab.
Kata ”budaya” seringkali digunakan dalam konteks pembahasan korupsi secara keliru dalam wacana korupsi di Indonesia. Frasa ”budaya korupsi” atau ”korupsi yang membudaya” sering digunakan untuk menggambarkan dalamnya problem korupsi di negara ini. Pengistilahan seperti ini menurut TI-Indonesia tidak tepat, bahkan berpotensi melemahkan usaha pemberantasan korupsi. Menempatkan fenomena korupsi sebagai bagian dari budaya, sejajar dengan elemen budaya lain seperti agama, sistem kekerabatan, dan bahasa, membuat korupsi
menjadi bagian dari masyarakat yang sangat sulit bahkan tidak bisa dihilangkan. Penelitian
ini
menunjukkan, bahwa kebijakan lokal (local wisdom) bisa menjadi aset dalam usaha
pemberantasan korupsi. Namun di sisi lain, elemen-elemen budaya dapat dipergunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan yang pada akhirnya akan berakhir pada perilaku korup para penguasa.
Rekomendasi
a.
Perlunya Strategi Sosialisasi Lebih Baik Terhadap IPK Indonesia
Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa di beberapa daerah pemahaman terhadap IPK masih sangat lemah. Nampaknya strategi sosialisasi IPK perlu diperbaiki, terbukti dengan kurangnya pengetahuan informan mengenai hal tersebut. Bahkan di beberapa daerah seperti di Wonosobo, pengertian mendasar tentang bagaimana membaca IPK banyak tidak dipahami oleh pejabat publik.
Temuan ini menjadi input yang baik untuk persiapan strategi diseminasi hasil IPK 2008 yang akan dilakukan pada akhir tahun ini. Dengan adanya temuan ini, TI-Indonesia bisa merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dan tepat sasaran.
b.
Potensi Korupsi Politik
Di
setiap daerah yang dianalisa, teridentifikasi bahwa potensi penyalahgunaan wewenang
pengaturan anggaran pembangunan daerah (APBD), menjadi potensi sarang korupsi. Lembaga legislatif daerah dipenuhi dengan calo-calo proyek, atau bahkan di beberapa tempat seperti kota Mataram ataupun Gorontalo, para wakil rakyat sebagian besar merangkap menjadi
kontraktor. Dengan menggunakan strategi pengalihan jabatan kerja ke sanak saudara terdekat, para kontraktor/anggota legislatif ini kemudian membuat rancangan anggaran pembangunan bukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, tetapi berdasarkan logika bagi-bagi proyek.
Di
kota Gorontalo, rekomendasi pembangunan daerah dari BAPEDA sudah bertahun-tahun
tidak pernah diperhatikan oleh anggota DPR dalam penyusunan APBD. Temuan ini sangat penting untuk segera diantisipasi mengingat kepercayaan masyarakat semakin menipis pada integritas para anggota dewan, baik di pusat maupun daerah. Perlu dibuat pengaturan yang jelas tentang hak dan kewajiban anggota dewan, termasuk soal hak budget.
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
6
c. Pengadaan Barang dan Jasa Masih Sangat Rentan Praktek Korupsi
Pengadaan barang dan jasa masih diidentifikasi sebagai bidang paling rentan terhadap praktikkorupsi, kolusi dan nepotisme. Masalah tender “arisan”, “uang cendol”, bonus menjadi bahasan di Tanah Datar, kota Cilegon, kota Jogjakarta dan daerah-daerah yang lain.
Penerapan Kepres No. 80/2003 sepertinya belum menjamin terjaganya proses pengadaan barang dan jasa. Dalam berbagai kasus di beberapa daerah, terlihat bahwa baik pelaku bisnis maupun pejabat publik masih banyak yang berusaha mencari kesempatan untuk menarik untung secara tidak halal. Nampaknya penerapan Pakta Integritas untuk pengadaan barang dan jasa dengan implementasi Pengawas Independen harus diterapkan di daerah-daerah ini untuk meminimalisir resiko korupsi di masa depan.
d. Pelayanan Satu Atap Meminimalisir Pungutan Liar
Temuan yang cukup menggembirakan dari riset ini adalah di daerah-daerah yang sudah menerapkan pelayanan satu atap, rata-rata informan menyatakan bahwa ada perbaikan yang cukup signifikan dari kinerja pelayanan publik, dan juga hampir meniadakan praktek pungutan liar. Perkembangan yang menggembirakan ini harus dipertahankan dan dikembangkan sehingga pelayanan publik dapat menjadi semakin efisien dan profesional.
e. Revitalisasi Nilai Adat Bisa Menjadi Pisau Bermata Dua Untuk Pemberantasan
Korupsi Nilai-nilai tradisional, kearifan lokal banyak dianggap sebagai salah satu cara alternatif untuk mempertajam usaha pemberantasan korupsi. Namun temuan di lapangan (seperti di Gorontalo, dan Cilegon), menunjukkan bahwa pranata-pranata lokal, bisa juga digunakan sebagai alat legitimasi untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Premanisme berkedok nilai lokal seperti jawara, merupakan warisan tradisi lokal yang mungkin tidak cocok lagi untuk diterapkan di jaman modern. Interpretasi sempit terhadap ajaran agama, juga memiliki potensi untuk disalahgunakan menjadi pembenaran tindakan melanggar hukum.
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
7
Kabupaten Tanah Datar
Nilai-nilai Demokrasi Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Minangkabau
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
9
Kabupaten Tanah Datar
Nilai-nilai Demokrasi Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Minangkabau
Pendahuluan
Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai skor tertinggi dalam Survei Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2006, sejajar dengan Kabupaten Wonosobo, dan Kota Pare-pare dengan indeks 5,66. Dalam kegiatan penelitian ini wawancara mendalam dilakukan dengan 5 orang informan yaitu Bupati Tanah Datar, Ir. Shadiq Pasadigoe, SH., Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tanah Datar, Elfi Marzuni, SH, MH., Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar, Ir. Syafruddin, Ketua Legiun Veteran Kabupaten Tanah Datar, H. Faisal Kasim dan Ketua KADIN Kabupaten Tanah Datar, H. Afrizal Jamil, MBA. Selain melakukan wawancara dengan informan di atas, saya juga melakukan wawancara dengan beberapa orang masyarakat Tanah Datar yang memberikan informasi dari perspektif masyarakat umum. Komposisi informan ini adalah beberapa orang aparat pemerintahan Tanah Datar, perwakilan TI yang tinggal di Batusangkar serta beberapa orang masyarakat umum lainnya. Dari wawancara sambil lalu ini didapat data yang tidak kalah kayanya dan lebih ”membumi” dan kebanyakan dalam versi off the record untuk memahami fakta di lapangan dengan lebih luas.
Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan pada hari Jumat, 11 November 2007, pukul 10.15 WIB – 13.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Hotel Pagaruyung Dua, Jl. H. Agus Salim, Batusangkar, Tanah Datar. Peserta dari FDG ini berjumlah sembilan orang yang ditentukan oleh peneliti sendiri, yaitu 1. Asisten Bupati Tanah Datar Bidang Administrasi, Suryana Sukma, 2. Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tanah Datar, Edi Susanto, SH, MM., 3. Yuliadra dan 4. M. Wajdi sebagai perwakilan dari Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Tanah Datar, 5. Ketua KADIN Tanah Datar, H. Afrizal Jamil, MBA, 6. Ketua Legian Vetern Tanah Datar, H. Faisal Kasim, 7. Ketua Koperasi Angkutan Kota Tanah Datar, Syofyan Ajir, 8. Ketua Gabungan Pelaksana Jasa Konstruksi (Gapensi) Kabupaten Tanah Datar, Mardek Mahmud, 9. Sekretaris Gapensi Kabupaten Tanah Datar, Drs. Asri Rauf.
Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar
Profil Geografis Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu dari 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat dengan ibukota Batusangkar. Kabupaten yang berada di tengah propinsi Sumatera Barat ini berpenduduk 333.329 jiwa, terdiri dari 160.065 jiwa penduduk laki-laki dan 173.224 jiwa penduduk perempuan . Mayoritas penduduk kabupaten Tanah Datar bermata pencaharian sebagai petani (75%). Kabupaten Tanah Datar merupakan kabupaten terkecil di Sumatera Barat. Dengan luas wilayah 133.600 hektar, Kabupaten Tanah Datar berbatasan dengan kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Pulih Kota di sebelah utara, kabupaten Solok dan Kota Sawah Lunto di sebelah selatan, Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung di sebelah timur dan Kabupaten Padang Pariaman di sebelah barat. Batusangkar sebagai ibukota kabupaten Tanah Datar berjarak 100 kilometer dari Padang sebagai ibukota propinsi Sumatera Barat, atau dua jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda empat, sedangkan dari Bukittinggi berjarak 40 km atau 1 jam perjalanan. Selama perjalanan dari Padang dan Bukittinggi, terhampar pemandangan persawahan dan perbukitan serta pegunungan yang indah.
1
1 Efrizon (penyusun). Pesona dan Profil Luhak Nan Tuo. (Batusangkar: Kantor Inforkom dan PDE Tanah Datar, 2005), hal 1.
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
10
Sistem Kemasyarakatan Masyarakat Minangkabau
Hampir seluruh penduduk kabupaten Tanah Datar adalah sukubangsa Minangkabau yang memliki sistem sosial berdasarkan kekerabatan matrilineal (keturunan menurut garis ibu). Sistem ini melahirkan tatanan sosial dan sistem kepemilikan yang bersifat komunal dengan sistem pewarisan mengikuti garis keturunan ibu. Sangat penting untuk memahami konsepsi masyarakat Minangkabau tentang hirarki dalam kehidupan sosial dan politik. Sistem pemerintahan yang ada dalam masyarakat Minangkabau yang merupakan warisan dari nenek moyang orang Minangkabau adalah nagari. Nagari merupakan sebuah wilayah otonom yang terlepas dari nagari lain. Semua urusan sosial dan adat seperti hak kepemilikan terhadap tanah ulayat dan adat-istiadat merupakan urusan masing-masing nagari. Kadang kala nagari yang berdekatan mempunyai perbedaan adat dalam bentuk varian-varian kecil. Saat ini, penggunaan sistem pemerintahan nagari telah dilaksanakan lagi sejak adanya era otonomi daerah dengan Perda Pemprov Sumbar no. 09 tahun 2001 tentang kembali menerapkan sistem pemerintahan nagari. Pada era orde baru, ada kebijakan dari pusat yang menyeragamkan sistem pemerintahan terkecil di semua Indonesia dengan sistem pemerintahan desa. Ketika sistem desa ini diterapkan, secara perlahan, nilai-nilai adat yang saling melekat dengan pola hidup bernagari berkurang funginya, digantikan dengan peran desa, walaupun sistem bernagari tidak hilang seratus persen.
Nagari dapat diandaikan seperti sebuah negara kecil yang mempunyai hak untuk mengatur urusan mereka sendiri. Saat ini, luas sebuah nagari kurang lebih sama dengan luas tiga sampai lima desa. Sistem pemerintahan seperti ini merupakan pencerminan dari nilai-nilai demokrasi dan egaliter di dalam masyarakat Minangkabau.
Menurut Amir M.S., salah seorang tokoh masyarakat Minangkabau, ada dua sistem pemerintahan yang berjalan di masyarakat Minangkabau pada masa pemerintahan Orde Baru, yaitu 1. sistem pemerintahan adat dengan unit pemerintahan terkecil adalah suku, dan unit pemerintahan terbesar adalah nagari, 2. Sistem pemerintahan NKRI. Ini berlaku sejak diberlakukannya UU penyeragaman desa sebagai unit pemerintahan terkecil. Dengan adanya otonomi daerah, maka masyarakat Sumatera Barat dimana sebagian besar penduduknya adalah sukubangsa Minangkabau bersepakat untuk mengembalikan fungsi nagari sebagai sebuah unit pemerintahan yang mendapat legitimasi menurut sistem pemerintaan NKRI dan sistem pemerintahan adat.
Pola kepemimpinan di masyarakarakat Minangkabau adalah pola kepemimpinan kolektif. Pada masa lalu, nagari mempunyai aparat-aparat yaitu penghulu, malin, manti dan dubalang. Pada masa sekarang, pimpinan kolektif yang ada di kerapatan adat nagari adalah orang yang tergolong “urang nan ampek jinih” yaitu niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama dan Bundo kanduang.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi daerah di seluruh Indonesia, khususnya untuk Sumatera Barat terjadi perubahan pemerintahan di tingkat terendah yang sebelumnya berada di tingkat desa/kelulaharan beralih ke tingkat nagari. Untuk Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Peraturan daerah nomor 17 tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari, semula kabupatan Tanah Datar yangterdiri dari 221 desa/kelurahan, sekarang berdasarkan Perda tersebut telah terbentuk 75 nagari dan 280 jorong definitif.
Sistem pemerintahan nagari dipandang efektif guna memelihara ketahanan agama dan sosial budaya masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang berdasarkan filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Kembali ke sistem pemerintahan nagari antara lain bertujuan
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
11
untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, akseptabel dan memiliki legitimasi dalam masyarakat. Di samping itu juga menciptakan mekanisme pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat.
Untuk mensukseskan proses kembali ke nagari telah dilaksanakan persiapan-persiapan baik dalam bentuk kegiatan pembekalan dan pelatihan teknis untuk wali nagari, Badan Perwakilan Rakyat (BPRN) yang sekarang diubah menjadi Badan Musyawarah (Badan Musyawarah) Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan aparat nagari sehingga mendapat gambaran yang jelas tentang tugas pokok dan dan fungsi institusi masing-masing dan sekaligus mendapat pedoman dalam melaksanakan tugas. Kondisi ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan lancarnya komunikasi dengan Pemerintahan Daerah.
Dengan gambaran singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai demokrasi adalah nilai budaya masyarakat Minang yang telah ada sejak dahulu. Kondisi budaya seperti ini menciptakan kepribadian masyarakat Minang yang bebas dan merdeka. Konsepsi masyarakat Minangkabau tentang pemimpin dapat terwakili dengan baik dalam pepatah Minang berikut yang menyatakan bahwa pemimpin itu ”ditinggian sarantiang, didahuluan salangkah”. (ditinggikan seranting, didahulukan selangkah). Artinya, pemimpin adalah wakil masyarakat yang dipilih oleh karena kecakapannya dan kepandaiannya. Warga masyarakat yang memiliki kemampuan ini dihormati oleh seluruh masyarakat untuk menjadi pemimpin dalam kaumnya untuk membawa kaumnya ke arah yang lebih baik. Konsep ini dilaksanakan berjenjang sesuai dengan tingkat kepemimpinan seseorang. Mulai dari sebagai mamak dalam keluarga besar hingga penghulu dalam suku. Para penghulu-penghulu suku inilah yang kemudian bergabung dalam lembaga kerapatan adat nagari.
Kepribadian dan konsepsi tentang kepemimpinan seperti inilah yang akan melandasi pembahasan dalam tulisan ini tentang bagaimana orang Minang melihat pemimpin mereka yang duduk di pemerintahan sehingga dapat melakukan kontrol sosial untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Selain itu, perubahan budaya dan terjadinya interaksi dengan nilai-nilai luar, seperti pola pemerintahan yang terpusat pada masa Orde Baru, juga menjadi pokok analisa.
Potensi Daerah Sebagai daerah yang beriklim tropis kabupaten Tanah Datar memiliki berbagai potensi seperti di bidang pertanian, peternakan, pertambangan, pariwisata dan bidang lainnya. Kawasan ini memiliki kawasan hutan seluas 47.440 km persegi atau 35,51% dari luas keseluruhan kabupaten Tanah Datar. Areal persawahan seluas 28.910 km persegi (21,64%), pertanian tanah kering 18.245,1 km persegi (13,66%), perkebunan 16.833,50 km persegi (12,60%), rawa/danau 6.420 km persegi (4,81%), kebun campuran 5.190 km persegi (3,88%),tanah tandus 1.208 km persegi (0,90%) dan kolam ikan 863,50 km persegi (0,65%). Kabupaten Tanah Datar adalah daerah agraris karena sebagian besar masyarakatnya bergerak pada sektor pertanian. Dari 133.600 ha luas wilayah kabupaten ini telah dimanfaatkan untuk lahan budidaya seluas 61.07% dan dikuasai oleh rumah tangga petani seluas 36.908 ha (45,2%). Dari luas lahan yang dikuasai tersebut telah digunakan untuk usaha pertanian seluas 32.652 Ha (88.4%). Jumlah masyarakat yang berusaha tani lebih kurang 76 % dari jumlah penduduk yaitu sebanyak 250.771 atau 64.338 KK. Dengan demikian, rata-rata luas lahan garapannya hanya 0.51 Ha/KK.
Komoditas tanaman pangan utama di Kabupaten Tanah Datar meliputi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang hijau. Sebagai komoditas yang berperan penting secara strategis dan
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
12
politis terutama dalam pengamanan dan ketahanan pangan, maka tanaman padi mendapat perhatian khusus di kabupaten Tanah Datar. Komoditas padi ditemui di seluruh wilayah kabupaten Tanah Datar. Penanaman padi terluas ada di kecamatan Lintau Buo, Sungai Tarab dan Batipuh.
Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar termasuk kabupaten yang terbatas kemampuan keuangannya yang disebabkan oleh terbatasnya potensi sumber daya alam. Sekarang ini potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar hanyalah sekitar Rp 20 milyar setahun atau hanya lima persen saja dari jumlah APBD setiap tahunnya. Sedangkan dana yang 95% persen lagi diperoleh dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan kepada Kabupaten Tanah Datar masih belum dapat memacu pembangunan di daerah ini dengan cepat, sehingga pembangunan di Tanah Datar masih sangat terbatas. Saat ini di kabupaten Tanah datar masih terdapat 18.229 keluarga yang tergolong miskin yang masih sangat membutuhkan bantuan baik berupa pelatihan keterampilan maupun bantuan modal usaha.
Hingga tahun 2006, masih ada jorong dan nagari yang belum menikmati aliran listrik dan air bersih termasuk air untuk aliran irigasi teknis. Hal ini sangatlah mendasar sebab mata pencaharian masyarakat sebagian besar ditopang oleh hasil pertanian terutama padi di samping hasil perkebunan dan peternakan.
Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kab. Tanah Datar (dalam Rupiah) Tahun : 2004
PERSENTASE
NO.
SUMBER PENERIMAAN
TARGET
REALISASI
(%)
1
Pajak Daerah
2,377,000,000
2,532,078,424
106.52
2
Retribusi Daerah
3,319,443,000
2,799,371,593
84.33
3
Hasil Pers. Milik Daerah danHasil Pengelolaan keka- yaan DaerahYang dipisahkan
5,102,917,048
5,558,196,486
108.92
4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
4,539,260,560
4,465,240,845
98.37
JUMLAH
15,338,620,608
15,354,887,348
100.11
Sumber: Dipenda Kab.Tanah Datar
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
13
Target Penerimaan PAD Kab. Tanah Datar (dalam Rupiah) Tahun : 2007 dan 2008
NO.
SUMBER PENERIMAAN
2007
2008
1
Pajak Daerah
2,943,670,000
3,153,090,000
2
Retribusi Daerah
4,797,518,000
6,139,973,500
3
Hasil Pers. Milik Daerah danHasil Pengelolaan keka- yaan DaerahYang dipisahkan
9,917,378,880
11,285,000,000
4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
6,041,433,120
6,310,910,000
JUMLAH
23,700,000
26,888,973,500
Sumber: Dipenda Kab.Tanah Datar
No.
Tahun
Jumlah Realisasi PAD (Rp.000)
1
2000
1.943.734
2
2001
5.218.146
3
2002
11.308.686
4
2003
14.782.988
5
2004
15.354.887
Sumber : Dipenda Kab. Tanah Datar
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2006, dari target pendapatan sebesar Rp 385.468.894.700 telah direalisasikan sebesar Rp 401.319.763.346 atau 104.111% yang terdiri dari: 1. Bagian pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2006 dengan target Rp 22.835.199.700 telah direalisasikan Rp 27.681.518.126 atau 121.22%, 2. Bagian Dana perimbangan dengan target Rp 350.754.746.000 telah dapat direalisasikan sebesar Rp 370.087.727.070 atau 105,51%., 3. Bagian lain-lain Penerimaan yang sah dari target Rp 11.878.949.000 terealisasikan Rp 3.550.518.150 atau 29,89%.
Temuan Lapangan dan Analisa Masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar Saat Ini Saat ini, kabupaten Tanah datar dipimpin oleh Ir. Shadiq Pasadigoe, SH. Beliau menjabat sebagai bupati sejak tahun 2005 dalam pemilihan kepala daerah secara langsung yang pertama di Kabupaten Tanah Datar. Dalam pemilihan tersebut, beliau menang mutlak dari kandidat lain dengan mengantongi suara sekitar 52 %. Beliau adalah putra daerah yang berkarier sebagai PNS di Dinas perhubungan Kabupaten Tanah Datar dan kemudian terpilih menjadi Bupati untuk periode 2005 - 2010 sebagai calon bupati yang diusung oleh partai Golkar.
Secara umum, hampir semua informan dalam penelitian ini menilai bahwa kabupaten Tanah Datar masih dapat dibilang terkendali dalam hal praktek-praktek korupsi, walaupun dengan catatan-catatan khusus terkait dengan sejarah birokrasi pada masa Orde Baru.
Bapak Shadiq sendiri sebagai bupati menilai bahwa Kabupaten Tanah Datar saat ini berada dalam tahap menuju bersih dalam kisaran nilai 70 – 80 dalam skala 100. Pak Shadiq melihat bahwa yang paling penting adalah komitmen kepala daerah untuk menindaklanjuti setiap
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
14
penyelewengan yang terjadi. Saat ini, usaha yang dilakukan oleh bupati untuk mendapat masukan dari masyarakat tentang berbagai kasus penyelewengan di tingkat bawah adalah dengan meminta masyarakat untuk mengadukan setiap penyelewengan yang ada baik melalui sms ke no handphone beliau ataupun surat. Beliau berpendapat animo masyarakat sangat besar dalam berpartisipasi dalam memberi laporan melalui sms ini. Beliau mencontohkan sudah ada beberapa kasus penyelewengan yang berada di tingkat staf yang dapat beliau bereskan dengan cepat.
Komposisi masyarakat kabupaten Tanah Datar yang homogen secara sukubangsa, keseragaman nilai-nilai budaya dan agama, serta wilayah yang relatif kecil dibandingkan dengan kabupaten lain di Sumatera Barat menyebabkan kontrol sosial masih terbilang kuat antar sesama masyarakat maupun terhadap birokrat pemerintah. Selain itu, sedikitnya nilai perputaran uang yang ada di Kabupaten Tanah Datar menyebabkan kecilnya peluang untuk terjadinya korupsi dalam jumlah yang besar. Sama sekali tidak ada kegiatan industri dalam skala besar di kabupaten ini dan ini terlihat dari komposisi penduduk Tanah Datar dimana 75 % penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Otomatis, dalam satu tahun berjalan, satu-satunya kegiatan yang menggunakan anggaran yang besar adalah kegiatan operasional pemerintah yang didanai oleh APBD. Dalam APBD kabupaten Tanah Datar tahun 2008 yang telah disahkan dalam rapat DPRD, dua dinas yang mendapatkan anggaran yang paling besar adalah Dinas Pendidikan dan Tenaga kerja Dinas Pemukiman dan Prasarana wilayah.
Perdebatan bisa terjadi jika berbicara praktek korupsi di tengah budaya ketimuran masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi pula di Tanah Datar. Praktek-praktek korupsi kadangkala dikaburkan dengan kebiasaan masyarakat yang mempunyai hubungan kekerabatan dan kekeluargaan yang erat. Dalam masyarakat Minangkabau, saling memberi dan bertenggang rasa kepada tetangganya adalah hal yang lumrah. Kerancuan dapat terjadi jika seorang aparat pemerintah menerima sesuatu dari masyarakat sebagai bentuk saling memberi dalam bentuk hubungan ketetanggaan. Kadang sulit membedakan antara perilaku pemberian hadiah ini ketika aparat pemerintah ini membantu si tetangga dalam urusan pengurusan surat-surat penting. Tujuan pemberian hadiah bukan hanya untuk memberikan uang pelicin atau uang bayaran terhadap pelayanan yang dikhususkan kepada seseorang, tetapi ucapan terima kasih kepada saudara, tetangga, teman dan sebagainya yang sudah menjadi semacam nilai budaya. Topik seperti ini menjadi pertanyaan dari beberapa informan dalam merumuskan konsep korupsi yang dapat diterima oleh semua kalangan. Di luar semua perdebatan tentang kebiasaan mayarakat yang mempunyai indikasi korupsi tersebut, semua informan sepakat bahwa ada tindakan dari aparat pemerintah maupun pengusaha sebagai rekanan pemerintah yang memang jelas-jelas merupakan bentuk praktek korupsi karena ada aspek merugikan keuangan negara, merugikan terhadap pelayanan masyarakat serta tindakan yang dianggap melakukan pemerasan terhadap masyarakat.
Dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Pemukiman dan Transmigrasi, sudah lazim diketahui adanya permainan dan berbagai praktek kecurangan yang terjadi, temasuk di kabupaten Tanah Datar yang menurut beberapa informan masih terjadi sampai saat ini. Jika dilihat di dalam proses tender proyek pengadaan jalan, ada semacam kerjasama antara aparat pemerintah dengan pelaku bisnis sehingga pelaku bisnis yang bisa membayar lebih besar atau pelaku bisnis yang mempunyai hubungan kedekatan dengan aparat pemerintah yang mempunyai peluang lebih besar untuk mendapatkan proyek. Selain itu, memberikan proyek kepada penawar terendah yang kadang kala diragukan mutunya juga masih terjadi. Informan melihat bahwa ada permainan aparat untuk memenangkan penawar terendah dan ketidak- seriusan dari aparat dalam menilai pentingnya asas manfaat hasil dari proyek tersebut sehingga
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
15
sudah dapat dibayangkan bagaimana hasil dari proyek tersebut nantinya karena sudah pasti tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan.
Dalam pelayanan terhadap masyarakat, masih ada praktek-praktek yang merugikan keuangan negara sampai berbentuk pemerasan terhadap masyarakat seperti meminta biaya perijinan lebih dari biaya yang telah ditentukan. Contoh kasus yang diberikan oleh seorang wakil masyarakat berikut menceritakan tentang biaya untuk pengurusan sertifikat tanah di badan pertanahan. Biaya yang tertera di peraturan misalnya Rp 600 ribu, namun, aparat pemerintah meminta biaya pengurusan yang lebih besar dari itu hingga Rp 1,5 juta. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan izin dan sebagainya juga sering diselewengkan dan dibuat lama. Proses perijinannya sebenarnya dapat selesai dalam waktu 4 jam, namun pada kenyataanya bisa menjadi 24 jam. Jika ada uang tambahan sebagai pelicin, semua urusan perijinan tersebut bisa cepat diproses.
Contoh lain tentang tentang praktek korupsi yang berbentuk pemerasan terhadap masyarakat adalah tilang di tempat tanpa ada bukti penerimaan surat tilang oleh aparat kepolisian. Semua orang sudah mafhum bahwa polisi merupakan aktor praktek korupsi di jalan raya. Kadangkala polisi malah sengaja mencari-cari kesalahan pengendara di jalan raya sehingga terjadilah negosiasi dalam menentukan harga yang pas agar si pengendara bermotor tidak dibawa ke pengadilan.
Perwakilan dari aparat pemerintahan mengklaim, sejak reformasi sudah ada perubahan dalam paradigma praktek korupsi di kalangan aparat pemerintah daerah ke arah yang lebih baik. Pemda menjadi organisasi yang termasuk cepat dalam pembenahan birokrasi dibandingkan dengan masih banyaknya praktek korupsi yang merugikan masyarakat yang terjadi di beberapa instansi pemerintah seperti kepolisian, lembaga penegak hukum dan badan pertanahan.
Penyebab perubahan yang sudah ada di instansi pemerintahan daerah, selain memang ada keinginan dari pribadi aparat pemerintahan dalam membenahi sistem birokrasi dan organisasi, dorongan dari luar juga kuat menuntut perubahan tersebut. Contohnya, lembaga-lembaga donor dari luar negeri mensyaratkan beberapa hal kepada pemerintah daerah jika ingin menerima bantuan dalam bentuk program maupun hibah. Sebelumnya, bantuan yang sudah sering diberikan oleh pihak luar ini ditengarai mengalami banyak kebocoran sehingga pihak donor semakin berhati-hati dalm menyalurkan bantuan mereka. Salah satu program yang berjalan saat ini di kabupaten Tanah Datar adalah program P2TPD yang dilaksanakan di 14 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Program ini mensyaratkan adanya kesepakatan- kesepakatan yang harus ditandatangi oleh pemda Tanah Datar sebelum diterapkan di lapangan, diantaranya adalah adanya Perda Transparansi dan Partisipasi serta adanya sosialisasi APBD ke seluruh masyarakat.
Pemerintah mengklaim bahwa prestasi Tanah Datar cukup dikenal di Indonesia. Saat ini pimpinan proyek dan bendahara sudah diminta untuk meneken surat pernyataan untuk tidak melaksanakan tindakan penyelewengan dalam pelaksanaan proyek-proyek di instansi pemerintah. Selain itu, sudah dilaksanakan pendataan harta kekayaan para pejabat yang diorganisir oleh KPK walaupun sebagian dari anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar belum menyerahkan laporan harta kekayaan mereka. Dalam Perda Transparansi dan Partisipasi yang telah disahkan tersebut, mengamanatkan semua informasi tentang pemda dapat diakses oleh masyarakat dengan bebas. Satu lagi amanat dari Perda ini yang saat ini mengalami kendala adalah pembentukan Komisi Transparansi yang masih terdapat salah persepsi antara Pemda dan DPRD, sehingga hingga saat ini Komisi Transparansi dan Partisipasi di Tanah Datar belum terbentuk.
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
16
Pemda Tanah Datar juga bekerja sama dengan GTZ - Menpan dalam melakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat. Pemda juga sudah melakukan berbagai upaya untuk memotong jalur birokrasi. Salah satu yang menjadi program kebanggaan dari Pemda adalah adanya kredit lunak tanpa agunan yang diberikan kepada pedagang kecil di pasar Batusangkar. Program ini melibatkan Bank Nagari sebagai pengelola kredit. Pemda memberikan kemudahan dalam pengurusan izin untuk mendapatkan kredit. Program ini sangat membantu pedagang kecil yang memerlukan modal tambahan untuk mengembangkan usahanya. Program ini sudah menjadi “Best Practice” dari kabupaten Tanah Datar yang telah ditiru dan dicoba diterapkan di seluruh kabupaten di Sumatera Barat.
Wakil masyarakat memberi masukan bahwa memang penting untuk meningkatkan dan menumbuhkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan penciptaan pemerintahan yang baik dan bersih. Setiap program yang akan dilaksanakan di kabupaten Tanah Datar, harus melibatkan masyarakat dari awal sampai akhir. Inilah yang menjadi inti dari pelaksaan pemerintahan yang baik dalam bentuk transparansi dari semua kegiatan dan program yang direncanakan pemerintah. Selain itu, nilai-nilai akuntabilitas dan partisipasi masyarakat juga harus menjadi hal yang mesti ditumbuhkan. nilai-nilai transparansi bukan hal yang asing bagi masyarakat Tanah Datar. Penerapan nilai-nilai transparansi telah umum dijalankan oleh masyarakat Minangkabau misalnya dalam pengelolaan pendapatan dan belanja mesjid.
Ada kritik yang diberikan oleh beberapa kelompok di masyarakat kepada pemerintah perihal kebijakan dari pemerintah yang baru untuk melanjutkan program-program yang dinilai berhasil dilakukan oleh pemerintah yang lama. Setiap kebijakan yang terbukti efektif dari pemerintahan sebelumnya, sebaiknya dilanjutkan oleh pemimpin yang berikutnya. Tidak dilanjutkannya kebijakan pemimpin yang lalu, menyebabkan terjadinya pemborosan anggaran, usaha dan pemikiran. Jika satu langkah telah dilaksanakan setengahnya dan terbukti berhasil, namun ketika pergantian pemimpin menyebabkan program yang dinilai sudah baik ini tidak dilanjutkan lagi.
Sebagian informan menilai bahwa memang sudah ada perubahan yang mengarah kepada yang lebih baik dari proses pemerintahan di Tanah Datar. Keterbukaan dari pemerintah sejak masa reformasi ini sudah terlihat. Namun, sepertinya memang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat untuk mengkritik dengan membabi buta. Padahal, sesuatu yang dikritik itu sudah dipecahkan dan sudah diselesai masalahnya oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat masih belum menggunakan perkembangan yang baik ini dengan maksimal karena faktor sumber daya manusia yang masih kurang.
Proses Pengadaan Barang dan Jasa Proses pengadaan barang dan jasa oleh Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah merupakan salah satu atau mungkin satu-satunya proyek yang mempunyai nilai paling besar di Kabupaten Tanah Datar. Hampir tidak ada proyek swasta yang bernilai sama dengan anggaran pengadaan barang dan jasa di Dinas Kimpraswil ini.
Pada APBD kabupaten Tanah Datar tahun 2008, anggaran untuk Dinas Kimpraswil telah ditetapkan sekitar Rp 77 milyar termasuk biaya untuk gaji pegawai. Sama seperti Dinas Kimpraswil di daerah yang lain, Dinas Kimpraswil di Kabupaten Tanah Datar mempunyai 4 subdinas, yaitu PSDA (Pembangunan Sumber Daya Air – Irigasi), Prasarana jalan, Tata Bangunan dan Tata Ruang. Alokasi anggaran terbagi ke 4 sub-dinas ini dengan anggaran terbesar di subdinas Pengadaaan Prasarana Jalan. Semua proyek pengadaan barang dan
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
17
pembangunan infrastruktur diumumkan secara luas kepada khalayak di koran lokal dan koran nasional sehingga semua perusahaan yang ingin ikut boleh mendaftarkan diri. Setelah itu akan diadakan tender untuk menentukan perusahaan yang menang untuk melaksanakan proyek tersebut. Semua rencana pembangunan prasarana utnuk tahun 2008 telah ada dan proses penentuan pembangunan prasarana ini merupakan hasil keputusan dari Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari).
Dalam pengadaan barang di Dinas Kimpraswil, merujuk kepada Keppres no. 80 tahun 2003, proses pengadaan barang dan jasa ada 2, yaitu melalui tender dan penunjukan langsung. Penunjukan langsung diperbolehkan jika nilai proyek adalah Rp 50 juta ke bawah. Proyek
yang bernilai Rp 50 Juta ke atas harus diadakan tender. Namun, ada isu di tingkat masyarakat tentang proses penentuan proyek ini. Misalnya, ada sebuah proyek yang bernilai Rp 200 juta sehingga sesuai peraturan proyek ini harus dilakukan tender. Namun, pihak-pihak tertentu
di
Dinas Kimpraswil melakukan semacam kesengajaan dan kecurangan agar proyek ini
menjadi penunjukan langsung. Cara yang dilakukan adalah dengan sengaja membagi proyek
ini
menjadi proyek bernilai Rp 50 juta ke bawah sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan
penunjukan langsung. Pejabat yang melakukan penunjukan langsung ini tentunya berkeinginan untuk mendapatkan komisi yang besar dari rekanan yang ditunjuknya atau malah menunjuk perusahaan yang dimiliki oleh keluarga atau kerabatnya.
Isu-isu sekitar tender arisan yang memang dikenal luas dalam pengadaaan barang dan jasa
di
mana saja di Indonesia juga terjadi di kabupaten Tanah Datar. Modus tender arisan adalah
para pengusaha melakukan semacam kesepakatan di antara mereka untuk menentukan pengusaha mana yang akan memenangkan tender suatu proyek. Caranya dengan memberikan uang kepada beberapa pengusaha tertentu agar dia tidak ikut dalam tender tersebut, atau proposal penawarannya dibuat setinggi mungkin sehingga kalah tender. Uang yang diberikan oleh pengusaha kepada koleganya sesama pengusaha ini dikenal dengan istilah lokal sebagai “uang cindua” (uang cendol).
Bupatipun sepertinya memahami proses yang terjadi dalam tender arisan ini. Beliau mengatatakan bahwa harus ada semacam pembinaan terhadap para rekanan ini agar tidak melakukan berbagai kecurangan dalam melaksanakan proyek sehingga nilai manfaat dari suatu proyek dapat benar-benar dinikmati oleh rakyat.
Isu adanya broker/perantara dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Kimpraswil juga
menjadi isu yang menarik dalam diskusi yang dilakukan dengan perwakilan masyarakat Tanah Datar. Bapak Mardek, sebagai ketua GAPENSI menceritakan bahwa saat ini bisa saja seorang (bisa saja pengusaha atau bukan) meminta sebuah proyek pembangunan prasarana karena kedekatan personalnya dengan pimpinan proyek dari Dinas Kimpraswil. Kemudian, orang
ini
menawarkan pula kepada temannya pengusaha lain untuk mengerjakan proyek tersebut.
Orang yang mempunyai kedekatan dengan pimpinan proyek ini hanya menerima komisi bersih saja sebagai perantara dari proyek yang dia berikan kepada pengusaha jasa konstruksi yang sebenarnya. Kedekatan seorang perantara dengan kepala dinas atau pejabat di Dinas Kimpraswil telah menyebabkan proses penunjukan langsung menjadi tidak adil. Kadang kala orang yang mempunyai kedekatan dengan kepala dinas ini mengerjakan sendiri proyek dengan cara meminjam perusahaan jasa konstruksi pengusaha lain. Dari diskusi yang dihadiri oleh Ketua dan sekretaris Gapensi kabupaten Tanah Datar, mereka berkomitmen akan mengadakan perbaikan agar praktek-praktek yang tidak sepatutnya dapat dikurangi.
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
18
Beberapa informan menilai adanya perantara dalam pengadaan barang dan jasa ini merupakan kelemahan dari Keppres no 80 tahun 2003. Dalam Keppres diamanatkan untuk menginformasikan secara terbuka tentang anggaran dan biaya serta perincian sebuah proyek kepada khalayak umum sehingga seorang yang tidak ahli sekalipun dalam meyusun laporan penawaran sebuah proyek dengan mudah dapat membuat sebuah proposal penawaran. Padahal sebelumnya, dalam Keppres no. 16 dinyatakan bahwa anggaran proyek tidak boleh diumumkan dan dirahasiakan kepada rekanan sehingga rekanan yang mempunyai pengalaman saja yang dapat menyusun proposal penawaran untuk proyek tertentu.
Ada semacam usulan dari wakil masyarakat untuk memberdayakan koperasi yang ada sehingga mereka dinilai layak untuk mengikuti tender. Dalam Keppres No. 80 tahun 2003 dinyatakan bahwa koperasi boleh mengikuti tender pengadaan barang dan jasa. Jika pemerintah membantu perkembangan koperasi sehingga koperasi ini bisa ikut bersaing dalam pengadaan barang dan jasa, maka akan lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat umum karena anggota koperasi adalah masyarakat. Dalam pengelolaan keuanganpun akan lebih transparan karena dimiliki oleh masyarakat, bukan perseorangan.
Koperasi dibolehkan ikut dalam tender pengadaan barang dan jasa asalkan memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan. Beberapa persyaratan itu antara lain berbadan hukum dan memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dalam suatu proyek. Permasalahan saat ini adalah pihak Dinas Kimpraswil Tanah Datar belum mempunyai data koperasi mana saja dan apa saja yang telah memiliki kualifikasi yang memenuhi standar untuk pengadaan barang dan jasa. Jika memang ada koperasi yang merasa memenihi syarat, diperbolehkan mengajukan penawaran dalam tender proyek pengadaaan barang dan jasa. Salah satu yang menjadi perhatian dalam diskusi adalah lembaga Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagai induk organisasi yang berfungsi sebagai pengawas kegiatan usaha di daerah saat ini tidak mendapat banyak peran. Seharusnya, banyak yang dapat dilakukan oleh KADIN dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pengusaha jasa konstruksi untuk mengurangi berbagai praktek kecurangan di atas. Permasalahan tidak berperannya KADIN dalam melakukan pengawasan sebagai pengaruh dari Keppres 80 tahun 2003 yang tidak mengharuskan setiap pengusaha termasuk pengusaha jasa konstruksi untuk menjadi anggota KADIN, sedangkan dalam UU No 1 tahun 1987 dinyatakan bahwa anggota KADIN adalah pengusaha, termasuk pengusaha jasa konstruksi.
Nilai-nilai Budaya Lokal dan Praktek Korupsi Seperti yang telah dijelaskan bahwa masyarakat Minangkabau masih memiliki pola hidup kekeluargaan sebagai akibat sistem kekerabatan mereka yang menganut sistem keluarga luas. Sistem kekerabatan dan kekeluargaan ini akan memberi pengaruh positif dalam mengurangi praktek-praktek korupsi di masyarakat. Orang Minangkabau akan merasa sangat malu jika mereka diketahui melakukan praktek korupsi oleh masyarakat apalagi jika kasus tersebut sampai ke pengadilan. Dihubungkan dengan pola hidup kekeluargaan, jika seorang anggota keluarga melakukan kesalahan, maka yang akan mendapat aib adalah semua keluarga besar, mulai dari orang tuanya, paman dan kerabat mereka yang lain. Ada pepatah minang mengatakan “anak mamanjek orang tuo nan jatuah kamanakan mamanjek, mamak nan jatuah” (anak yang memanjat orang tuanya yang jatuh, keponakan yang memanjat, paman yang jatuh). Artinya, jika seorang anak melakukan kesalahan, maka yang akan menanggung malunya adalah orang tuanya. Selain sebagai anak, seseorang adalah keponakan dari pamannya, maka jika keponakan ini melakukan kesalahan maka pamannyalah yang ditanya orang. Nilai-nilai seperti ini merupakan alat yang ampuh dalam masyarakat Minangkabau
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
19
untuk memberikan kontrol sosial terhadap terjadinya sebuah tindak kesalahan, termasuk praktek korupsi.
Namun, ada semacam catatan yang diberikan oleh tokoh masyarakat lain yang beranggapan bahwa telah banyak perubahan yang terjadi sosial dan budaya di masyarakat Tanah Datar. Adanya tuntutan hidup yang lebih berat membuat mulai tumbuh nilai-nilai acuh tak acuh terhadap keadaan yang jelas-jelas melanggar adat atau peraturan. Saat ini banyak manusia yang tidak puas dengan apa yang dia dapat sekarang padahal yang didapatnya tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan kemampuannya. Jika ada kesempatan dan celah untuk melakukan tindakan yang melanggar norma, maka mereka akan memanfaatkan kesempatan itu.
Sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau mempunyai praktek yang lebih mengarah kepada nepotisme. Aparat Pemda akan mendahulukan kerabatnya jika ada urusan yang harus diselesaikan. Seorang yang sedang berurusan dengan Pemda akan meminta bantuan kerabatnya yang menjadi aparat Pemda. Sepertinya belum menjadi budaya bagi masyarakat kita untuk antri dan mengikuti prosedur yang ada. Kebiasaan ini menjadi-jadi karena sistem birokrasi Indonesia yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama. Kadangkala proses yang berbelit-belit ini merupakan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk membuka peluang terjadi sogokan atau uang pelicin.
Ada pepatah Minang yang mengatakan “baraia sawah di ateh, lambok sawah di bawah” (berair sawah di atas, lembab sawah di bawah), artinya bahwa jika seorang anggota kelompok mendapat rezeki atau mempunyai jabatan maka orang-orang di sekelilingnya akan ikut menikmati rezeki atau jabatan tersebut. Sepertinya ini adalah kodrat alam dan pepatah ini dipahami benar-oleh masyarakat Minangkabau. Setiap orang cenderung untuk mendahulukan keluarganya. Nampaknya, nilai-nilai kekeluargaan yang ada di masyarakat timur memang mempunyai pengaruh dalam terciptanya iklim budaya nepotisme.
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
20
Kota
Cilegon
Faktor Eksternal dan Internal dalam Korupsi di Kota Industri
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
21
Kota
Cilegon
Faktor Eksternal dan Internal dalam Korupsi di Kota Industri
Pendahuluan
TI-Indonesia pada tahun 2004 dan 2006 telah melakukan survei Indeks Persepsi Korupsi pada kota/kabupaten di Indonesia untuk mengetahui sejauh mana persepsi masyarakat terhadap praktik korupsi yang terjadi di tingkat lokal atau pemerintahan daerah. Pada survei di tahun 2004, nilai IPK Kota Cilegon adalah 5,28, namun pada survei tahun 2006, Kota Cilegon mendapat skor 3,85. Fenomena menurun drastisnya IPK Cilegon dalam dua tahun terakhir menarik untuk diteliti. Hal apa yang kemudian menyebabkan nilai IPK Cilegon menurun, sehubungan dengan praktik korupsi di kota tersebut. Hal ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut, terutama mengenai bagaimana dan mengapa korupsi dapat terjadi, bagimana peran pemerintah daerah dalam menangani korupsi, dan faktor sosio kultural apa saja yang dapat melanggengkan maupun menghambat terjadinya korupsi.
2
Penelitian dilakukan pada bulan November–Desember 2007 di Kota Cilegon. Teknik yang digunakan untuk pemilihan informan dalam penelitian ini adalah teknik purposive (bertujuan) di mana informan dipilih berdasarkan pertimbangan kompetensi dan pemahaman yang cukup dan dianggap sebagai orang-orang yang tepat dalam memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sumber data utama untuk penelitian ini diwakili oleh 1. Pihak Pemerintah Kota Cilegon ( Wakil Walikota Cilegon dan Pejabat Bagian Hukum Pemkot Cilegon), 2. Pejabat Penegak Hukum yang diwakili oleh pihak Kejari, 3. Pejabat Institusi Publik (Pejabat Dinas PU) 4. Kelompok tokoh masyarakat (tokoh Pemuda Muhamadiyah dan aktivis LSM di Cilegon), 5. Kelompok pengusaha setempat, 6. Anggota Legislatif Kota Cilegon. Selain wawancara mendalam, data sekunder juga dikumpulkan guna menunjang penelitian ini, antara lain pengumpulan data kepustakaan, baik itu buku-buku teks, data-data statistik, dan arsip-arsip pemerintah Kota Cilegon. Metode lain yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengklarifikasi data selama penelitian berlangsung adalah dengan mengadakan FGD (Focus Group Discussion) atau diskusi kelompok terarah. FGD dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2007 di Hotel Permata Krakatau Cilegon. Peserta FGD dipilih berdasarkan kelompok informan yang sudah pernah diwawancarai dan individu yang dianggap memiliki informasi penting yang berkaitan dengan isu korupsi. FGD dihadiri oleh 7 peserta, dimana masing-masing peserta diminta pendapatnya dan berdiskusi seputar isu korupsi. Diadakannya FGD bertujuan untuk mengecek kembali data-data wawancara, isu dan temuan lain sebelumnya.
4
3
5
Gambaran Umum Kota Cilegon
Profil Geografis Cilegon merupakan kota otonom yang secara yuridis dibentuk berdasarkan UU No. 15 Tahun 1999. Sebagai kota yang secara geografis berada pada ujung barat Pulau Jawa serta merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan sistem Pulau Jawa dengan Sumatera, Kota Cilegon
2 TII, Op cit. h. 11
3 Soehartono. 2004. h 35
4 Dinas PU dijadikan sebagai informan selain karena nilai (skor) pelayanan publiknya yang kurang baik di antara instansi publik lainnya (berdasar survei IPK 2006, TII), juga karena Dinas PU sebagai salah satu sasaran pemeriksaan BPK RI
5 Salah satu tokoh pemuda di Cilegon yang cukup aktif menulis opini publik tentang good governance di Cilegon, juga terlibat dalam berbagai LSM kepemudaan.
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
22
juga merupakan lokasi bagi berbagai kegiatan industri, baik industri berat ataupun menengah.
Secara administratif, Kota Cilegon berada pada koordinat 5 0 52’24”–6 0 04’07” Lintang Selatan dan 105 0 54’05”–106 0 05’11” Lintang Utara, yang dibatasi oleh :
·
·
·
·
Dengan luas wilayah sebesar 175,49 Km 2 , Kota Cilegon dibagi ke dalam 8 (delapan) kecamatan, 21 (duapuluh satu) kelurahan, dan 22 (duapuluh dua) desa. Wilayah Kota Cilegon hingga tahun 2004 berpenduduk 334.185 jiwa, dengan kepadatan penduduk yang telah mencapai 1.910 jiwa/km 2 .
7
Sebelah Barat
Sebelah Utara
Sebelah Timur
Sebelah Selatan
: Selat Sunda (Provinsi Lampung)
: Kabupaten Serang
: Kabupaten Serang
: Kabupaten Serang
6
Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir (1991-2005) jumlah penduduk Kota Cilegon bertumbuh mencapai 51,92% atau setara dengan pertumbuhan penduduk sebesar 3,46% per tahun. Proses perkembangan jumlah penduduk dari 228.230 jiwa pada tahun 1991 menjadi 343.476 jiwa hingga tahun 2005 dicirikan dengan proses pertumbuhan yang cukup stabil pada lima tahun pertama (1991-1995). Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kota Cilegon tersebut terutama dipengaruhi oleh peristiwa migrasi penduduk yang masuk sebagai pencari kerja maupun tenaga kerja yang merupakan implikasi atas bertumbuhkembangnya kondisi perekonomian perkotaan Kota Cilegon, khususnya pada sektor industri, perdagangan dan jasa.
8
Mengingat adanya potensi sumber daya yang cukup besar, Kota Cilegon lebih diarahkan pada pengembangan kelompok industri besar dan sedang, industri kecil, dan industri kerajinan. Industri di Kota Cilegon dibedakan ke dalam tiga kelompok yaitu industri baja, industri non- baja (industri kimia, jasa angkutan alat berat, dan industri bahan galian), dan industri kecil (industri pembuatan kompor minyak, pembuatan genteng/batu bata, pembuatan emping melinjo, dan aneka industri lainnya). Pengembangan industri berat dan sedang diarahkan pada Kawasan Industri Cilegon PT. Krakatau Steel, Kecamatan Ciwandan dan Kecamatan Pulomerak.
9
Konsentrasi industri tersebut didukung oleh pelabuhan-pelabuhan khusus yang mendukung atau terkait dengan kegiatan industri tersebut, serta pelabuhan-pelabuhan lainnya yaitu :
Pelabuhan Penyeberangan Merak, yang merupakan bagian utama dari sistem perhubungan/angkutan darat antara Pulau Jawa–Sumatera.
Pelabuhan Laut di Cigading/Ciwandan, di bawah pengelolaan PT. Pelindo II untuk angkutan general cargo/umum. Penggunaan lahan di Kota Cilegon adalah merupakan perpaduan antara penggunaan lahan yang bercirikan perkotaan dan pedesaan. Dengan luas wilayah administrasi sebesar 17.549 Ha, penggunaan lahan Kota Cilegon terdiri dari pertanian (39,40%), perumahan dan permukiman (31,19%), perkantoran/jasa (1,78%), industri (16,22%), pariwisata (0,03%) dan lain-lain (11,37%). Penggunaan lahan yang didominasi oleh lahan terbangun tidak terlepas dari keberadaan industri-industri besar berskala internasional di Kota Cilegon.
10
6 Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Cilegon 2006-2010, h II-1. Dalam Draf Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Cilegon dipaparkan data mengenai kondisi geografi Cilegon, yang kemudian dijadikan informasi dalam penelitian ini.
7 Ibid, h. II-1
8 Buku Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Cilegon 2006-2025, h 10
9 RPJM, Op cit. h. II-3
10 Ibid, h. II-7
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
23
Sosial Budaya Karakteristik sosial budaya masyarakat Cilegon tidak terlepas dari sejarah Kesultanan Banten sebagai pusat penyebaran agama Islam dan identik dengan budaya ke-Islam-annya. Budaya yang bernafaskan Islam ini mewarnai kehidupan keseharian masyarakat Cilegon, serta perannya sebagai pusat syiar Islam masih bertahan hingga saat ini. Hal ini terlihat dari banyaknya fasilitas peribadatan maupun pendidikan berupa pondok pesantren dan madrasah, baik di lingkungan wilayah Kota Cilegon maupun wilayah sekitarnya. Selain itu, penghargaan masyarakat Cilegon terhadap tokoh-tokoh agamanya (Ulama) sangat tinggi sehingga banyak dijumpai tokoh-tokoh yang berperan sebagai pemimpin informal dalam lingkungan tertentu . Masyarakat Cilegon lebih menghargai pemimpin yang mempunyai pemahaman agama Islam yang baik dibanding yang tidak, karena masyarakat percaya bahwa ketika pemimpinnya mempunyai pemahaman agama yang baik, pemimpin itu tidak akan menyengsarakan rakyatnya.
11
Sekalipun demikian, dalam perkembangannya masyarakat Cilegon cukup terbuka dalam menerima perubahan yang terjadi serta datangnya pengaruh budaya lain akibat adanya industrialisasi di wilayah ini, sejauh perubahan dan budaya tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma budaya dan agama masyarakat Cilegon. Secara sederhana hal ini terlihat dari dapat berbaurnya kehidupan antara masyarakat asli Cilegon dengan pendatang dalam satu lingkungan permukiman. Dengan demikian dalam melakukan kegiatan pembangunan dan pengembangan di Kota Cilegon tidak dijumpai adanya hambatan sosial budaya, sepanjang kegiatan yang dilakukan tersebut masih dalam batas rambu-rambu serta norma-norma budaya dan agama masyarakat Cilegon .
12
Mayoritas penduduk Cilegon beragama Islam. Karena letaknya yang cukup strategis, juga banyaknya industri yang cukup berkembang di Cilegon, cukup banyak pendatang luar daerah yang datang ke Cilegon. Komposisi penduduk Cilegon terdiri dari suku Sunda, Jawa, Minang, Batak dan Lampung.
Tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon secara umum dapat terlihat dari komposisi tingkat kesejahteraan keluarga. Pada tahun 2004 keluarga yang menyandang predikat Pra Sejahtera (Pra KS) di Kota Cilegon jumlahnya 4.991 Kepala Keluarga atau sekitar 7,18% dari total 69.513 Kepala Keluarga. Sebagian besar keluarga telah menyandang predikat Keluarga Sejahtera III (KS III) yakni sebesar 27.185 KK atau sekitar 39,11% dan 19.629 KK atau sekitar 28,24% KK telah menyandang predikat Keluarga Sejahtera II (KS II).
13
Hingga tahun 2004, proporsi rumah tangga miskin masih tercatat 19,43% atau 15.607 KK, dan diperkirakan terus menurun menjadi 17,73 % atau sekitar 14.311 KK pada tahun 2005. Dengan demikian selama perode 2000-2005 proporsi penduduk miskin dapat ditekan hingga 15,47% dari 33,20 % pada tahun 2000. Sebagaimana masalah kemiskinan di perkotaan pada umumnya, maka karakteristik kemiskinan di Kota Cilegon dapat ditafsirkan sebagai keterisolasian dan perbedaan perlakuan dalam upaya memperoleh dan memanfaatkan ruang berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, air bersih dan sanitasi, pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta rasa aman dari tindak kekerasan. Selain itu, pada umumnya masyarakat miskin perkotaan bekerja sebagai buruh dan pada sektor informal tinggal di pemukiman yang tidak sehat dan rentan terhadap penggusuran .
14
11 Ibid. h II-20 12 Ibid. h. II-20
13 Ibid. h. II-22
14 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kota Cilegon 2006. Pemkot Cilegon. h. I-7
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
24
Berdasarkan jenis atau kegiatan pekerjaan yang banyak digeluti oleh penduduk Kota Cilegon pada tahun 2004, terlihat bahwa kegiatan Industri Pengolahan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, yakni sebesar 30,85% atau sejumlah 34.300 tenaga kerja. Selanjutnya kegiatan perdagangan, hotel, dan restoran merupakan lapangan pekerjaan kedua yang banyak digeluti oleh penduduk, yakni sekitar 24,95% atau sebesar 27.741 tenaga kerja. Sektor jasa wisata juga menyerap banyak tenaga kerja musiman, hal ini dikarenakan Cilegon memiliki daerah wisata yang cukup terkenal, yaitu Anyer. Sepanjang pantai Anyer banyak terlihat pedagang kaki lima maupun pedagang yang menjajakan dagangannya secara berkeliling. Namun berdasar hasil observasi, nampaknya pemerintah Cilegon belum memanfaatkan sumber daya lokal dengan baik, terutama di sektor jasa wisata. Pantai Anyer terlihat kurang terurus dan kusam. Pedagang kaki lima belum ditata dengan baik, banyaknya sampah yang tercecer membuat air lautnya sangat kotor.
15
Pemerintahan Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1962 pemerintah mendirikan Pabrik Baja TRIKORA yang kemudian dengan PP no 35 thn 1970 diubah menjadi PT. Krakatau Steel Cilegon. Hal ini berdampak pada sektor perdagangan, jasa, dan pemukiman penduduk yang semakin meningkat. Cilegon kemudian memulai perkembangannya sebagai kota pelabuhan dan industri. Kota Cilegon yang secara administrative berdiri pada tahun 2000, telah berkembang sebagai kota Industri semenjak didirikannya Pabrik Baja Krakatau Steel. Berkembangnya Kota Cilegon sebagai Kota Industri memberi dampak yang signifikan pada perkembangan kota Cilegon. Salah satunya adalah banyaknya pendatang baru yang datang ke Cilegon guna mengadu nasib dan bekerja pada sektor industri di Cilegon .
16
Pelayanan administrasi umum pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam menegakkan dan menciptakan good governance. Sebagai salah satu fungsi pokok yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, maka fungsi ini perlu diperhatikan lebih mendalam berkaitan dengan masih banyaknya berbagai permasalahan terkait dengan pelayanan administrasi umum. Kebijakan yang nantinya dirumuskan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan mendasar dan sekaligus juga menjadi alternatif solusi. Karena itu, untuk menjawab tantangan yang ada dalam pemerintahan, Kota Cilegon memiliki visi “Kota Mandiri dan Berwawasan Lingkungan”. Mandiri di sini merupakan suatu akronim dari :
MAN usiawi atau menjadikan masyarakat Kota Cilegon terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu cukup sandang, pangan papan/perumahan, pendidikan don kesehatan.
D emokratis dalam artian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang didasarkan atas penyerapan dan pengakomodasian aspirasi dari berbagai komponen masyarakat yang ada.
I man dan takwa dalam artian pengamalan don pengembangan nilai-nilai religius dengan berdasarkan kepada norma-norma keagamaan dalam setiap aspek kehidupan.
R eformis dalam artian menjunjung tinggi supremasi hukum, menegakan hak asasi manusia, meurujudkan pemerintahan yang bersih, bebas kolusi, korupsi don nepotisme (KKN), berakuntabilitas tinggi, serta terus menerus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.
I ndah dalam arti sebagai kota yang bersih, nyaman, asri, dan tertata dengan baik.
15 Ibid h. II-23
16 www.pemkotcilegon.go.id
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
25
Sedangkan maksud dari Berwawasan Lingkungan adalah penyelenggaraan pembangunan
tidak semata diorientasikan pada upaya menumbuhkembangkan perekonomian kota, namun
juga harus berpijak pada prinsip untuk menjaga daya dukung dan daya tampung kota
berdasarkan berbagai sumber daya yang tersedia, sehingga pembangunan secara lestari dan
berkelanjutan merupakan orientasi yang harus sejalan . Visi dan misi suatu daerah merupakan
arah dari pembangunan daerah. Penetapan visi dan misi selain harus sesuai dengan norma-
norma dan nilai yang disepakati bersama oleh pelaku pembangunan, harus juga
mempertimbangkan berbagai aspek seperti potensi, kebutuhan dan aspirasi masyarakat,
kondisi dan permasalahan saat ini, prediksi ke masa depan, dan sebagainya. Dalam hal ini,
visi kota Cilegon telah mencakup beberapa prinsip yang menjadi acuan dalam otonomi
daerah antara lain : Melibatkan semua pelaku pembangunan, Mengoptimalkan sumber daya
alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, Memaksimumkan pembangunan sumber
daya lokal, Mencegah degradasi sumber daya dan penurunan fungsi, Mengoptimalkan
penggunaan sumber daya lokal.
17
18
Keuangan Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberikan hak untuk mendapatkan
sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah
sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan
mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari
sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak
untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang
sah serta sumber-sumber pembiayaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, struktur pendapatan daerah Kota Cilegon
terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah/PAD; 2) Dana Perimbangan; serta 3) Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah.
19
Struktur pendapatan daerah Kota Cilegon hingga
tahun 2005 ditandai dengan masih bergantungnya
GAMBAR 2.14.
PERKEMBANGAN REALISASI BELANJA DAERAH DAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2000-2005
pendapatan daerah pada sumber-sumber
(Rp. Milyar)
pendapatan yang berasal dari APBN atau Bagian
500
450
Dana Perimbangan, yaitu sebesar 54,34% atau
Rp. 166,55 milyar. Sumber-sumber pendapatan
400
350
300
berdasarkan kewenangan memungut dan
mendayagunakan pajak dan retribusi daerah
serta hak untuk mengelola kekayaan daerah
masih belum menunjukkan peran optimal,
sebagaimana ditunjukkan dengan rata-rata
kontribusi Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
hingga tahun 2005 yang sebesar 29,28% atau
250
200
150
100
50
2000
2001
2002
2003
2004
2004
Realisasi Belanja Daerah
(Rp. Milyar)
50,39
105,45
201,99
230,80
239,30
280,13
Realisasi Pendapatan Daerah
(Rp. Milyar)
55,77
131,42
223,30
257,50
258,84
206,45
Rp. 89,75 milyar. Belum optimalnya pemerintah
Sumber :
- Keterangan Pertanggung JawabanAkhir Masa Jabatan Walikota Cilegon.
Tentang Pelaksanaan APBD Kota Cilegon Tahun 2000-2004
dalam menggali dan mendapatkan pemasukan
dari sisi retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah amat disayangkan, karena Kota
Cilegon memiliki kelebihan dalam hal pemanfaatan retribusi daerah, yaitu dengan banyaknya
pelabuhan yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatra. Retribusi pelabuhan
- LKPJ Walikota Cilegon Tahun 2005
17 Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kota Cilegon, h. II-3
18 http://www.bapeda.go.id/renstrada%2004.php.
19 Ibid. h. II-27
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
26
dapat menjadi sumber pendapatan yang cukup besar bagi Kota Cilegon ditambah lagi dengan adanya retribusi galian C yang telah diatur dalam Perda Kota Cilegon.
Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagai salah satu bagian pendapatan daerah hingga tahun2005 berkontribusi sebesar 16,37% atau Rp. 50,18 milyar. Selama periode 2000-2005, realisasi pendapatan daerah Kota Cilegon menunjukkan peningkatan nilai dari tahun ke tahun, di mana dari Rp. 55,77 milyar pada awal digulirkannya penyelenggaraan pemerintahan Kota Cilegon (tahun 2000), hingga tahun 2005 telah menjadi Rp. 306,48 milyar. Kemudian di tahun 2006, realisasi pendapatan daerah Kota Cilegon meningkat menjadi 409, 16 trilyun.
20
Temuan Lapangan dan Analisa
Persepsi dan Reaksi Atas Hasil Survei IPK 2006 Berdasarkan survei IPK 2006, Kota Cilegon menempati posisi peringkat kelima terburuk dalam persepsi atas perilaku korupsi dari 32 kota di Indonesia. Hal ini nampaknya cukup membuat gerah beberapa pejabat pemerintahan. Dari hasil wawancara, pihak pemerintah kota, Dinas PU dan Kejari menyatakan pernah mendengar tentang IPK 2006 namun belum begitu rinci mengetahui tentang hasil IPK 2006. Mereka menyatakan cukup terkejut dengan hasil tersebut dan meminta penjelasan lebih dalam tentang metodologinya sekaligus memberikan penjelasan yang memungkinkan Cilegon mendapatkan IPK serendah itu. Wakil Walikota dan informan dari pihak Kejari mempertanyakan mengenai responden survei IPK 2006. Menurut keduanya IPK 2006 tidak seutuhnya mewakili kondisi Cilegon. Dalam hal ini perlu 2005 lalu. Wakil Walikota Cilegon juga menyangsikan objektivitas responden dari survei IPK 2006, karena
tidak tertutup kemungkinan responden survei tersebut dilihat dulu jenis industri dan perusahaan bagaimana yang berhubungan dengan Pemkot, karena industri besar lebih banyak berhubungan dengan pusat dari pada Pemkot. Dari 107 Industri yang ada di Cilegon, tidak ada satupun yang pajaknya masuk ke Pemkot. Lain halnya jika berhubungan dengan APBD yang berarti berhubungan dengan proyek tender. Hal senada diungkapkan juga oleh Pejabat Dinas PU , dimana menurutnya banyak suara sumbang, karena ada ketidakpuasan dari orang-orang yang tidak menang dalam Pilkada langsung pada Juni adalah para pelaku bisnis yang gagal dalam mendapatkan proyek tender, sehingga ada kecenderungan memberikan respon negatif atas Pemkot. Seperti penuturan Wakil Walikota berikut ini :
21
22
23
jangan-jangan responden
yang berjumlah 56 itu justru pihak-pihak yang tidak mendapatkan proyek, sehingga
mereka berkata negatif karena kebencian
“Pengusaha yang berhubungan dengan tender, jangan salah
kan
ini
tidak
objektif”
Berdasar hal diataslah kemudian Wakil Walikota dan salah satu pejabat pemkot menyatakan tidak sepakat dengan hasil survei IPK 2006 mengenai Cilegon. Namun, semua informan sepakat bahwa sampai saat ini, belum ada kebijakan yang dibuat berdasarkan hasil survei IPK 2006. Semenjak dipublikasikannya hasil survei IPK 2006, Pemkot Cilegon mencoba merespon IPK 2006 dengan mengadakan berbagai sosialisasi mengenai tindak korupsi.
Pendapat yang berseberangan dikemukakan oleh informan dari pihak tokoh masyarakat, pelaku bisnis dan anggota legislatif Kota Cilegon. Menurut ketiganya, hasil IPK Cilegon memang sangat mewakili kondisi Cilegon saat itu, bahkan sampai saat ini pun belum banyak
20 Ibid. h. II-28
21 Wawancara dengan Wakil Walikota Cilegon
22 Wawancara dengan Pejabat kejari Cilegon
23
Wawancara dengan Pejabat Dinas PU Cilegon
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
27
perubahan. Menurut persepsi ketiganya, apabila ada skor IPK yang lebih buruk untuk menggambarkan perilaku korupsi di Cilegon saat ini, maka skor itulah yang akan mereka pilih. Persepsi ini didasari oleh penilaian mereka atas penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan Kota Cilegon. Ketiga informan menyatakan bahwa perilaku korupsi di Cilegon sudah menjadi isu umum yang hampir diketahui seluruh masyarakat. Banyak kasus korupsi yang tidak ditindaklanjuti karena minimnya bukti. Beberapa dugaan korupsi dan nepotisme juga dinyatakan oleh ketiga informan. Antara lain dugaan retribusi pelabuhan dan galian C yang tidak sepenuhnya masuk dalam APBD, nepotisme dan kolusi dalam tender pengadaan barang dan jasa, penyerobotan tanah milik Krakatau Steel, juga pungutan liar dan penghambatan pembuatan ijin usaha.
Dari hasil FGD, beberapa peserta sepakat bahwa metode penelitian IPK masih banyak yang perlu diperbaiki. Informannya sebaiknya diperluas, tidak hanya dari aspek pengusaha saja,tapi juga aspek pemerintahan, legislatif, masyarakat dan lainnya. Komponen pemerintahan dan BUMN yang lain juga sebaiknya dinilai. Semua peserta sepakat bahwa hasil IPK ini sangat bermanfaat bagi semua pihak, terutama pemerintah. IPK bisa dijadikan bahan evaluasi bagi kinerja pemerintah dan menjadi bahan acuan untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah. TI-Indonesia juga diharap dapat memberikan skor mengenai dinas mana saja yang telah melakukan pelayanan dengan baik dan yang pelayanannya buruk, disertai penjelasan lebih lanjut sehingga bisa dijadikan contoh bagi SKPD (Satuan Kerja Pemerintahan Daerah) yang lain. Untuk menelusuri lebih jauh mengenai kondisi Kota Cilegon sehubungan dengan persepsi dan tindak korupsi, maka akan dipaparkan beberapa informasi berikut.
Gambaran Tindakan Korupsi di Kota Cilegon Dalam perjalanannya, Kota Cilegon yang baru berdiri secara administratif pada tahun 2000 ini membutuhkan tenaga yang besar untuk melakukan pengaturan, menjalankan sistem pemerintahan dengan baik, dan juga merespon tantangan yang ada. Membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mengukuhkan eksistensi pemerintahan di mata masyarakatnya. Dalam usianya yang relatif muda, menurut pejabat Dinas PU, Pemkot Cilegon dan seluruh aspek pemerintahannya masih harus banyak belajar. Sampai saat ini, Pemkot Cilegon berusaha memperbaiki sistem administrasi yang ada, sembari terus melakukan perbaikan di bidang- bidang lainnya. Menurut Pejabat PU , kesalahan yang terjadi di Pemkot Cilegon lebih banyak kesalahan yang bersifat administratif dan tidak merugikan banyak orang, apalagi masyarakat.
24
Secara garis besar, potensi KKN yang terjadi di Cilegon terbagi menjadi dua, yaitu potensi KKN yang memang dilakukan oleh individu atau kelompok tanpa dilegalkan oleh sistem yang ada, dan yang kedua potensi korupsi yang dilegalkan, baik yang mempunyai dasar hukum maupun yang dilegalkan oleh norma di masyarakat. Misalnya saja kerjasama antara eksekutif dan legislatif dalam membuat RAPBD yang tidak berpihak pada rakyat maupun korupsi secara tidak langsung yang mempunyai dasar hukum, misalnya pembuatan anggaran perjalanan dinas . Kemudian potensi KKN yang mendapat pelegalan dalam norma masyarakat antara lain digunakannya nepotisme dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparat pemerintahan daerah, juga gratifikasi yang seringkali rancu dan dianggap biasa apabila digunakan di masyarakat umum.
25
24 Wawancara dengan Pejabat Dinas PU Kota Cilegon
25 Wawancara dengan Anggota DPRD Kota Cilegon
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
28
Seringkali pelaku KKN tidak bisa dihukum selain karena bukti-bukti yang kurang lengkap juga karena setiap akan melakukan aktifitas yang berbau KKN aparat pemerintahan daerah mengeluarkan perda lebih dulu untuk melegalkan perbuatannya.
Dari berita-berita mengenai kasus korupsi di media massa dan media elektronik, beberapa dugaan kasus korupsi di Cilegon melibatkan pejabat Pemerintah kota, salah satunya adalah Sekda Cilegon yang sekarang menjabat sebagai Wakil Walikota Cilegon. Namun untuk kasus ini sudah ada keputusan dari Kejari Cilegon, bahwa Wakil Walikota dinyatakan tidak bersalah untuk kasus pembebasan lahan Kubangsari. Semenjak tahun 2003 sampai tahun ini, kasus- kasus korupsi yang cukup menghebohkan yang terjadi di Cilegon antara lain tiga kasus lainnya adalah masalah pembelian kapal tunda, pembangunan dan dugaan penyelewengan anggaran pengadaan alat kesehatan elektromedik untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon, dan pembangunan jalan lingkar selatan . Menurut informan yang merupakan anggota DPRD Kota Cilegon, cukup banyak kasus korupsi yang masih berupa dugaan yang akan dicari pembuktiannya lebih lanjut. Salah satunya adalah masalah kebocoran dalam pendapatan daerah melalui retribusi pelabuhan dan retribusi galian C. Dari sekitar 100 milyar yang seharusnya masuk ke APBD, namun yang masuk hanya 11% nya saja. Padahal Cilegon dikenal sebagai Kota Pelabuhan dan mempunyai sekitar 25 pelabuhan yang dikelola oleh BUMN maupun pihak swasta. Retribusi ini sebenarnya dapat memberi sumbangan yang besar dalam PAD Kota Cilegon apabila mampu dikelola dengan baik.
26
27
Masih menurut anggota DPRD, dorongan untuk korupsi mungkin juga dikarenakan ingin mengumpulkan fasilitas dan dana dalam rangka berkampanye di Pemilu 2009-2010 nanti. Salah satu bentuk kebocoran yang beliau jelaskan kemudian juga adalah adanya kebocoran pada perjalanan dinas yang dilakukan pejabat pemerintahan. Misalnya saja tidak ada peraturan bahwa uang jatah perjalanan dinas yang berlebih harus dikembalikan ke kas daerah, padahal seringkali pembiayaan perjalanan dinas direncanakan selama empat hari kerja ternyata hanya dilakukan selama dua hari kerja. Kelebihan uang ini kemudian tidak dikembalikan. Menurutnya, hal ini tidak sesuai dengan hati nurani, sebaiknya uang tersebut dikembalikan ke kas daerah sehingga dapat digunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Kondisi yang dikemukakan ini sejalan dengan temuan BPK yang juga menganggap kebocoran ini sebagai penyimpangan. Dari temuan BPK didapat data bahwa ada sejumlah pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah yang dibebankan pada pos Sekretariat Dewan melebihi ketentuan, yaitu sebesar Rp 537.270.932,00.
28
Temuan BPK yang lain yang menyiratkan adanya kebocoran dan indikasi ketidakjelasan penggunaan dana ataupun wewenang, antara lain :
1. Penggunaan Belanja Tidak Tersangka Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp 375.040.000,00
2. Pengeluaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah melebihi ketentuan sebesar Rp 154.546.565,13.
3. Alokasi Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Tidak Terpusat pada Pos Sekretariat Daerah sebesar Rp 13.565.164.426,00.
4. Penerimaan Retribusi Jasa Kepelabuhanan Belum Disetor sebesar Rp. 463.442.322,00
5. Pengadaan dan Pengelolaan Pasar Baru Merak Tidak Sesuai Ketentuan
6. Pemerintah Kota Cilegon dan DPRD Kota Cilegon tidak menindaklanjuti Koreksi atas Perhitungan APBD TA 2005.
26
www.kcm.com
27
Wawancara dengan salah satu anggota DPRD Kota Cilegon 28 Buku Hasil Pemeriksaan BPK Semester I tahun anggaran 2007 di Cilegon
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
29
Dari temuan-temuan BPK di atas, terlihat adanya alokasi dana yang digunakan tidak sesuai dengan RAPBD. Sehubungan dengan temuan ini, BPK meminta Pemkot Cilegon untuk memperbaiki kesalahan yang ada, juga meminta surat penjelasan tertulis dari Pemkot Cilegon, serta mengganti alokasi dana yang terpakai diluar APBD.
Informan dari tokoh masyarakat mengungkapkan ada dugaan korupsi yang harus diperhatikan, yaitu gratifikasi. Gratifikasi seringkali terjadi pada kondisi pengadaan barang dan jasa. Menurutnya hal ini diungkapkan langsung oleh pejabat tinggi Pemkot Cilegon dalam suatu acara, bahwa apabila ada proyek yang telah selesai, beberapa pengusaha datang kerumah oknum tersebut dan memberikan uang tanda terimakasih. Selain itu, ada kondisi yang menurut tokoh masyarakat terlihat janggal, yaitu sampai saat ini masih ada beberapa kantor dinas yang mengontrak di ruko milik Walikota. Tokoh masyarakat sangat menyayangkan hal ini, karena baru saja Pemda membangun Gedung Praja Mandiri yang rencananya akan ditempati oleh SKPD sebagai kantor pelayanan satu atap. Beberapa isu yang menjadi perbincangan umum juga diungkapkan oleh tokoh masyarakat, salah satunya adalah penurunan atau pemindahan jabatan aparat Pemkot apabila ada yang membangkang tehadap kebijakan yang dibuat oleh Walikota.
Sedangkan, menurut informan dari Kejari, salah satu bentuk korupsi yang paling mungkin terjadi di Kejari adalah suap. Misalnya ada imbalan yang diberikan agar hukuman tersangka menjadi lebih ringan. Namun hal ini sulit untuk diungkapkan karena keterbatasan bukti, seperti yang diungkapkan oleh informan dari Kejari :
” Yang paling mungkin terjadi dalam institusi seperti KEJARI adalah Suap. misalnya menerima imbalan agar hukuman tersangka menjadi lebih ringan. Namun suap yang seperti apa dulu. Ada juga pembatasannya. Apakah menerima hadiah terimakasih atau makan-makan bareng dinamakan suap?bagaimana jika tidak ada buktinya. kan tidak bisa diproses ”
Setelah mengetahui bentuk-bentuk korupsi yang disinyalir terjadi di Cilegon, kemudian akan dikupas mengenai pengadaan barang dan jasa serta pelayanan satu atap.
Pelayananan Satu Atap dan Pengadaan Barang dan Jasa Semenjak tahun 2006, konsep pelayanan satu atap telah dicanangkan oleh Pemkot Cilegon. Pemkot Cilegon mencoba membangun fasilitas yang dapat digunakan untuk melaksanakan pelayanan satu atap tadi. Fasilitas yang dibangun dan masih dalam tahap penyelesaian sampai dengan akhir 2007 ini adalah Gedung Praja Mandiri. Gedung ini direncanakan akan ditempati oleh beberapa SKPD untuk menunjang pelayanan satu atap. Sampai dengan akhir 2007, Gedung Praja Mandiri telah ditempati oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda), dan rencananya akan ditempati juga oleh SKPD yang lain. Menurut tokoh masyarakat, sampai akhir Desember 2007, walau Gedung Praja Mandiri sudah bisa digunakan, namun belum ada SKDP seperti dinas pendidikan ataupun dinas PU yang pindah kesana. Menurutnya, konsep pelayanan satu atap yang diusung pemerintah juga belum berjalan.
Konsep otonomi daerah sebenarnya memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya dengan cara memberikan pelayanan publik terbaik yang mencakup aspek-aspek pelayanan publik seperti persyaratan yang jelas, biaya pelayanan, dan kepastian penyelesaian pelayanan. Aspek-aspek lainnya, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, cepat, tepat, akurat, tidak berbelit-belit, profesional, santun, dan tidak diskriminatif. Konsep pelayanan satu atap yang diusung Pemkot Cilegon dimaksudkan untuk merampingkan jalur birokrasi pengurusan pelayanan publik yang panjang dan meng-integralisasi-kan
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
30
pelayanan publik yang ada. Belum terealisasinya pelayanan satu atap di Cilegon ini kemudian dapat menghambat berjalannya pelayanan publik secara optimal. Misalnya saja seperti yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat bahwa sistem pelayanan publik di Cilegon masih berbeli- belit jalur birokrasinya.
Sehubungan dengan tender dan lelang, Wakil Walikota Cilegon menyatakan bahwa Pemkot dan SKPD (Satuan Kerja Pemerintahan Daerah) di Cilegon telah mengupayakan terlaksananya Keppres No 80/2003. Dengan dilaksanakannya tender sesuai prosedur Keppres No 80/2003, diharapkan peluang suap dapat diminimalisir. Hal senada juga diungkapkan oleh Pejabat Dinas PU, dimana menurutnya akan sulit bagi panitia tender ataupun pengusaha untuk melakukan suap-menyuap karena semua prosedur sudah diatur dan dilakukan sesuai dengan ketentuan. Dinas PU juga telah mengupayakan untuk melakukan sosialisasi terhadap pihak penyedia jasa, saat lelang akan berlangsung. Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan Dinas PU sesuai dengan Keppres No 80/2003 adalah memasang iklan lelang tersebut di harian nasional maupun harian lokal yang bonafid, sehingga diharapkan tidak ada lagi pengusaha yang protes karena tidak mengetahui informasi pembukaan lelang. Disetiap pengadaan tender pun panitia tender dan pengusaha senantiasa menerapkan dan menandatangani Pakta Integritas. Selain itu, Dinas PU mempunyai standar penetapan harga tertinggi yang sesuai dengan perda dan sampai saat ini, Dinas PU juga sedang mengusahakan pelayanan satu atap. Seperti diungkapkan oleh pejabat Dinas PU :
”Yang dilakukan adalah sosialisasi dan penyiapan sistem, pelaksanaan kepres dengan baik dan benar, membuat prosedur yang jelas, dan transparan. Kalau tidak jelas maka kecenderungan korupsi dan suap berarti besar. Berbeda dengan kita, kalau kita kan jadwalnya jelas, diumumkan. setelah diumumkan diberikan masa sanggah, jika ada yang tidak puas maka silakan menyanggah”
Berbeda dengan pendapat dari tokoh masyarakat yang melihat bahwa masih ada potensi suap yang berlangsung saat proses tender dan lelang. Bahkan menurutnya pengadaan tender dan lelang masih sangat rentan terhadap nepotisme. Beberapa peserta yang memenangkan tender terkadang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pejabat pemerintahan. Perlu diperhatikan lebih lanjut, masalah pengaturannya, agar tidak terjadi nepotisme dalam tender. Namun, hal ini dibantah oleh pejabat Dinas PU, di mana menurutnya sampai saat ini beliau belum menemukan kecurangan dalam pelaksanaan tender. Hal ini dikarenakan Dinas PU telah menerapkan standar dan prosedur pelayanan yang transparan. Jikalau pun ada potensi seperti itu, menurutnya, pengusaha yang bersaing untuk mendapatkan tender pasti tidak akan tinggal diam, dan akan melaporkannya pada pihak yang berwenang. Bukan tidak mungkin pemenang tender ternyata kebetulan punya hubungan dengan salah satu pejabat daerah.
Namun selama ini Dinas PU telah mengupayakan pemilihan pemenang tender sesuai proses. Pengusaha bisa memenangkan tender apabila mempunyai administrasi yang lengkap, alat- alat sesuai kebutuhan, dan sudah mempunyai pengalaman dalam mengerjakan proyek-proyek tender. Namun terkadang yang cukup sering terjadi adalah adanya pengusaha-pengusaha yang ’nakal’ yang menawarkan uang kepadanya agar dimenagkan dalam tender. Pejabat Dinas PU berusaha menolak dan meminta pengusaha tersebut untuk mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
Pejabat Dinas PU yang baru saja menjabat selama 5 bulan ini menyatakan tidak menyangkal kemungkinan terjadinya kesalahan administrasi yang dilakukan oleh stafnya. Karena masih terbatasnya SDM dalam pengadaan tender menyebabkan beberapa panitia tender bertanggung
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
31
jawab terhadap dua atau tiga tugas sekaligus. Untuk masalah pengurusan administratif pun masih banyak yang harus dipelajari oleh pihak Pemkot dan SKPD, hal ini dikarenakan usia Kota Cilegon yang masih muda sehingga perlu banyak belajar untuk menyokong sistem administrasi yang ada. Rencana pengembangan selanjutnya, menurut pejabat Dinas PU, akan mencoba membuat jaringan atau akses melalui satu website. Sehingga informasi pembangunan secara umum dapat diakses melalui internet.
Kasus yang baru-baru ini mencuat dan menyorot pada Dinas PU adalah kasus temuan BPK terhadap kualitas pengerjaan proyek jembatan. Saat ini BPK sedang memproses standar kualitas beton yang digunakan. Pada hasil laboratorium awal, temuan BPK menunjukkan bahwa kualitas beton yang digunakan penilaiannya dibawah standar yang telah disepakati dalam tender. Masalah ini sedang diproses, Pejabat Dinas PU pun beberapa kali dipanggil oleh BPK untuk diminta keterangannya. Seperti penuturan pejabat Dinas PU berikut :
”yang dianggap korupsi dan sedang diproses itu tentang penilaian sebuah kualitas beton. Standard kualitas beton harusnya k250. pada saat diperiksa kurang dari k250. ditemukanlah temuan bhw itu indikasi korupsi karena mengurangi dari segi kualitas ”
Sampai penelitian ini selesai (pertengahan Desember 2007), BPK masih memproses temuan ini. Menurut Pejabat Dinas PU, suatu kewajaran apabila banyak isu yang beredar tentang masalah korupsi di Dinas PU, karena kecenderungan itu memang ada apalagi masyarakat melihat bahwa Dinas PU lah yang mengelola proyek paling banyak. Nominal dana pengelolaan proyeknya saja saat ini sekitar 130 milyar rupiah dan merupakan nominal paling besar dari seluruh SKPD yang ada. Kemudian, beliau juga menuturkan mengenai hal penunjukan langsung dalam tender. Penunjukan langsung dalam tender dibolehkan apabila nominal pekerjaan tersebut di bawah 50 juta. Hal ini sesuai dengan Keppres No. 80/2003. Dalam setiap proses tender, Dinas PU menyatakan telah memakai Pakta Integritas yang digunakan sebagai norma bersama. Pakta Iintegritas ditandatangani oleh semua elemen yang terlibat dalam tender.
Komitmen Pemerintah Kota dan Kerjasama Antar Lembaga Terkait Komitmen bersama merupakan dokumen dan janji seluruh diri/kelompok dalam pemerintahan untuk menumbuhkembangkan kesadaran diri/kelompok dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik di unit kerjanya masing-masing. Komitmen disini bisa dimaksudkan sebagai tanggung jawab pemerintah dalam konteks mencegah/ memberantas korupsi, juga tindakan dan keinginan kuat dari pemerintah berkaitan dengan permasalahan korupsi.
Untuk menganalisa komitmen pemerintah Cilegon serta upaya-upaya pemberantasan korupsi, ada baiknya kita mengetahui beberapa hal yang dapat menjadi pisau analisa, salah satunya adalah prinsip-prinsip anti korupsi. Disebutkan dalam buku pendidikan anti korupsi, Akuntabilitas dan transparansi merupakan bagian dari prinsip-prinsip anti korupsi.
Akuntabilitas yang dimaksud dalam hal ini adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban . Akuntabilitas publik dengan demikian
29
29 Lembaga Administrasi Negara: 2000:43
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
32
menghendaki birokrasi publik dapat menjelaskan secara transparan (transparency) dan terbuka (openness) kepada publik mengenai tindakan apa yang telah dilakukan. Tujuannya menurut Islamy untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya. Akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya, akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemuka apakah ada penyimpangan staf atau, tidak efisien atau ada prosedur yang tidak diperlukan.
30
Sedangkan transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk, sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Transparansi lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang proses perumusan kebijakan publik dan implementasinya. Dengan kata lain, segala kebijakan dan implementasi kebijakan baik di Pusat maupun di daerah harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum .
31
Berhubungan dengan hal komitmen pemerintah ini, informan dari pihak masyarakat, pelaku bisnis dan anggota legislatif menyatakan bahwa komitmen pemerintah tentang pemberantasan korupsi baru sekedar lip service semata. Belum ada gerakan nyata yang fokus dan menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen kuat untuk mencegah atau memberantas korupsi. Hal ini diperkuat dengan fakta seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa sampai saat ini belum ada kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Cilegon sehubungan dengan tindakan korupsi, baik yang secara langsung merupakan turunan dari PP ataupun yang mendukung pencegahan atau pemberantasan korupsi maupun perda yang mengatur tentang prinsip- prinsip anti korupsi, yaitu akuntabilitas maupun transparansi. Dari buku kumpulan Perda Kota Cilegon, dapat dilihat bahwa belum ada Perda turunan yang mengatur masalah korupsi ataupun prinsip-prinsip good governance. Salah satu Perda yang mungkin berhubungan adalah perda yang mengatur tentang masalah kedisiplinan PNS, yaitu Perda No. 13 thn 2002 tentang Penyidik Pegawai Negri Sipil.
Namun pada pertengahan tahun 2007 kemarin DPRD Kota Cilegon mencoba mewacanakan Perda Transparansi dan Akuntabilitas . Perda ini dirasa penting sebagai pendukung pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya payung hukum tersebut, segala hal yang berhubungan dengan berbagai bidang seperti masalah pendidikan, kesehatan, pelayanan pembuatan akta dapat diketahui secara transparan. Keberadaan Perda ini untuk meminimalisir masalah pelayanan publik dan pelaksanaan aturan yang berjalan tidak sesuai dengan prosedur. Misalnya saja pembuatan KTP dan Akta lahir yang biayanya semakin membengkak saat di lapangan. Selain itu raperda ini juga dianggap sebagai langkah untuk pemberantasan korupsi dan untuk meminimalisir keluhan masyarakat. Keluhan ini juga diungkapkan oleh informan akademisi saat FGD, di mana beliau menyebutkan bahwa pernah kesulitan saat ingin mengakses draf APBD, padahal hal ini untuk kepentingan penelitian. Menurut akademisi, dalam hal ini, berarti pemerintah Cilegon masih belum berkomitmen
32
30 Pendidikan Anti Korupsi. Op cit. h. 15
31 Joko Widodo Op cit. h. 125
32 www.banten.go.id
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
33
dalam menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Padahal jika pemerintah memang berkomitmen memberantas korupsi, berbagi informasi mengenai APBD sebenarnya bukan hal yang bermasalah. Hal ini bertentangan dengan yang diungkapkan oleh informan dari Pejabat Pemkot dan Dinas, di mana keduanya mengatakan bahwa pihak pemerintah sudah cukup transparan dalam memberikan informasi pemerintahan.
Dalam hal menjalankan komitmen terhadap pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi, ada baiknya pemerintah mulai terbuka dan berbagi informasi mengenai hal-hal yang memang menjadi hak rakyat. Seperti dalam penetapan APBD, pembangunan seperti apa yang ingin pemerintah jalankan, bagaimana pengelolaan keuangan daerah, apa saja prioritas pemerintah dalam pembangunan tahun ini, dan lain-lain. Sehingga masyarakat turut terlibat sebagai kontrol pemerintahan. Hal penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah adalah dirangkulnya masyarakat sebagai mitra pemerintah, sehingga masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Selama ini, masyarakat Cilegon belum menjadi partner aktif pemerintah karena memang pemerintah belum mendidik masyarakat untuk belajar ke arah itu.
Salah satu komitmen yang dibuat sejak awal untuk mengawasi jalannya pemerintahan adalah berdirinya Badan Pengawas Daerah yang berfungsi sebagai pengawas pemerintahan daerah. Berdirinya Bawasada ini diharap dapat mengawasi jalannya tata kelola pemerintahan daerah seperti melakukan audit berkala dan pengujian terhadap laporan berkala. Namun, menurut tokoh masyarakat, yang harus diperhatikan kemudian adalah struktur Bawasda yang masih berada dibawah pemerintahan daerah. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Anggota Badan Pekerja ICW, Fahmi Badoh , bahwa untuk melakukan pengawasan, peran Bawasda haruslah independen dan terlepas dari intervensi pemerintah daerah. Bawasda juga harus dipantau oleh masyarakat agar bersikap transparan sehingga anggaran jelas penggunaannya.
33
Bentuk komitmen lain terhadap transparansi dan akuntabilitas yang telah diusahakan Pemkot Cilegon yaitu dengan dilaksanakannya Forum Pembangunan Daerah (Forbangda). Di mana dalam forum ini pemerintah mengundang masyarakat guna memberikan aspirasinya kepada pemerintah, kemudian diadakan dialog terbuka di mana Walikota Cilegon melakukan pemaparan guna mempertanggungjawabkan kinerja pemerintahan. Forbangda dilakukan setiap akhir masa penggunaan anggaran. Namun, tokoh masyarakat masih menyangsikan efektivitas dari Forbangda, dia melihat pada akhirnya Forbangda hanya sebatas kewajiban yang harus dilaksanakan saja, dan hasilnya pun mungkin jarang menjadi evaluasi bagi kemajuan pembangunan daerah.
Selain itu, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah terjadinya korupsi adalah dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, pegawai, dan pejabat pemerintahan daerah mengenai tindak korupsi. Dalam hal ini, pemerintah melakukan kerjasama dengan elemen-elemen pemerintahan seperti Kejari, Kepolisian, KPK dan pengadilan. Pihak pemerintah kota Cilegon juga menyatakan bahwa upaya pencegahan korupsi secara internal yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Dinas PU, Kejari dan SKPD lainnya adalah dengan melakukan pengawasan melekat. Pengawasan melekat menurut pejabat dinas PU merupakan pengawasaan masing-masing staf oleh atasannya, dan kemudian pejabat Pemkot dan SKPD diawasi lagi oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Cilegon. Di PU sendiri, mulai dicoba untuk meminta bantuan konsultan
33 www.banten.go.id
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
34
untuk mengawasi kinerja pegawai. Juga ada sanksi yang dikenakan pada pegawai maupun pejabat pemerintah daerah yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Sanksi yang ada cukup beragam, dari sanksi lisan sampai dengan sanksi turun pangkat bahkan diberhentikan dari PNS. Namun dalam pemberian sanksi, sanksi lisanlah yang paling banyak diberikan kepada pegawai dan pejabat pemerintahan daerah, biasanya dikarenakan indisipliner dalam melakukan tugas. Dalam upaya mencegah korupsi, SKPD di Cilegon melakukan pembinaan dan pengarahan untuk pegawai setiap hari Senin dan Jum’at.
Kerjasama antar lembaga terkait juga tidak luput dari kinerja Kejari Cilegon. Kejari Cilegon baru berdiri secara independen, terpisah dari Kejati pada tahun 2004. Dari pihak Kejari menerangkan bahwa dari tahun 2004 sampai dengan sekarang, Kejari masih dalam tahap pengurusan administrasi dan pemetaan sosial, sehingga belum bisa menjelaskan lebih banyak mengenai keberhasilan penanganan kasus. Selama empat kali pergantian Kajari telah ditangani sekitar 5 kasus yang sudah sampai tahap penyelesaian kasus. Kinerja Kejari dalam mengupayakan pemberantasan korupsi adalah melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai tindak pidana korupsi, membuka loket pengaduan masyarakat, melakukan penyidikan baik dari kasus yang dilaporkan maupun atas inisiatif dari Kejari, juga menuntaskan kasus-kasus pelaporan korupsi.
Ketika FGD berlangsung, cukup banyak pihak yang menyangsikan kinerja dari Kejari dan kepolisian dalam hal penanganan kasus korupsi. Menurut sebagian peserta FGD, masyarakat masih sulit untuk melihat keprofesionalan kinerja aparat kepolisian dan kejari. Seorang peserta FGD mempunyai pengalaman, bahwa salah seorang temannya yang merupakan terdakwa dalam suatu kasus diperlakukan secara tidak manusiawi oleh aparat kepolisian dan kejari. Selain itu, beberapa peserta FGD juga menilai bahwa aparat belum serius dalam melakukan penegakkan hukum, juga masih banyak terjadi suap dalam lingkup kepolisian dan kejaksaan. Kepolisian dan kejaksaan yang seharusnya menjadi teladan dan memberi pendidikan hukum bagi masyarakatnya ternyata justru menjadi pelanggar hukum itu sendiri. Hal ini dinyatakan beberapa peserta FGD, karena masih banyaknya praktek suap dalam tubuh kepolisian dan kejaksaan. Menurut seorang tokoh masyarakat, kinerja kepolisian pun nampaknya lebih fokus pada pengaturan lalu lintas dari pada mengurusi masalah pemberantasan korupsi maupun kerusuhan politik.
Cilegon yang merupakan kota industri memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan dalam pembangunanya. Yang kemudian perlu diperhatikan adalah bagaimana menyikapi ekses- ekses negatif dari pembanguan industri itu tersebut, karena hal ini akan berdampak pada pemerintahan yang sedang berjalan. Konflik kepentingan antara Perusahaan BUMN dan pemerintah daerah juga mungkin saja terjadi, karena itu perlu kehati-hatian dan ketelitian pemerintah daerah dalam membuat keputusan. Cilegon yang berkembang sebagai kota industri kemudian banyak mengundang masyarakat pendatang ke Cilegon yang ingin mengadu nasib dan hal ini kemudian menciptakan keragaman suku dan budaya masyarakat yang tinggal di kota ini.
Tradisi Atau Kebiasaan dan Korupsi Setiap masyarakat tidak akan pernah terlepas dari budayanya. Sama halnya jika beberapa orang berkumpul dan berinteraksi maka akan ada nilai-nilai yang disepakati bersama. Masyarakat Cilegon pun begitu. Beragamnya suku yang menetap di Cilegon membuat Cilegon kaya akan nilai-nilai budaya. Salah satu nilai budaya yang cukup kental dalam masyarakat Cilegon adalah budaya Jawa dan Sunda. Budaya masyarakat Cilegon yang beragam ini
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
35
mempunyai kelebihan dan kekurangan, kekurangan yang mungkin dapat menjadi kesulitan adalah masing-masing suku memakai budaya dan nilai-nilainya sendiri, sehingga sulit ditemukan adanya sebuah norma atau nilai yang digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai suku. Ini yang terlihat dari sisi nilai budaya. Namun, jika dilihat dari sisi norma agama. Sebenarnya masyarakat Cilegon mempunyai potensi keberhasilan yang besar dalam masalah pemberantasan korupsi. Norma agama merupakan norma yang cukup kuat dalam mengikat masyarakat. Norma agama dapat membimbing perilaku masyarakat menjadi lebih baik. Namun, tampaknya sampai saat ini, norma-norma agama masih belum digunakan secara merata, jikalaupun ada orang-orang yang teguh dalam menjalankan norma agama, banyak juga orang-orang yang seadanya saja dalam menjalankan norma agama.
Nilai-nilai agama, juga nilai adat sebenarnya mempunyai pengaruh yang signifikan dalam mengatasi permasalahan sosial di masyarakat. Ada sebuah konsep yang disebut sebagai modal sosial yang dapat membantu mengatasi permasalahan sosial masyarakat dengan menggunakan potensi indegenuous local atau pengetahuan lokal masyarakat. Dalam konsepsi Fukuyama (1995) modal sosial adalah serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka. Apabila anggota kelompok mengharapkan anggota-anggotanya berperilaku jujur dan terpercaya, mereka akan saling mempercayai. Kepercayaan ibarat pelumas yang membuat jalannya organisasi menjadi lebih efisien dan efektif. Dalam konteks ini, berarti modal sosial bukan hukum atau aturan formal, tetapi norma informal yang mempromosikan perilaku konsesual dan kerja sama yang juga di dalamnya terkandung kejujuran, pemenuhan tugas dan tanggung jawab, saling mengendalikan, dan kesediaan untuk saling menolong. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Robert M. Z Lawang yang menyebutkan ada tiga bentuk modal sosial yang berfungsi mengatasi pelbagai masalah sosial dalam masyarakat. Modal sosial tersebut adalah Jaringan, Kepercayaan dan Norma. Norma agama, dalam hal ini dapat menjadi kearifan lokal dalam mengatur perilaku masyarakat. Menjadi kelebihan, karena masyarakat sudah mengetahui dan menyetujui dipakainya nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengatasi permasalahan sosial seperti korupsi, pemakaian norma agama hendaknya dapat dikembangkan, sehingga dapat menjadi kontrol bagi perilaku masyarakat Cilegon. Misalnya saja dalam agama Islam diatur mengenai bagaimana seseorang harus bersikap terhadap orang lain, bagaimana hukum menggunakan harta yang haram, dan lain- lain. Dari hal ini dapat dilihat, bahwa norma agama merupakan nilai masyarakat lokal yang dapat mendukung pemberantasan korupsi.
35
34
Menurut tokoh masyarakat, Cilegon dikenal sebagai daerah yang religius, sehingga seharusnya secara nomatif hal tersebut cukup mampu mencegah korupsi, karena yang digunakan adalah norma agama. Namun ternyata hal tersebut belum cukup efektif. Agama belum menjadi sebuah unsur religius yang seharusnya menjadi sebuah ruh dalam setiap aktivitas, hingga akhirnya membuat agama tidak membawa dampak yang cukup besar dalam hal pemberantasan korupsi. Kemudian, peran ulama saat ini juga telah bergeser. Ulama bukan lagi membina masyarakat, tetapi lebih dekat keberpihakannya pada penguasa, sehingga dikhawatirkan ulama tidak dapat menilai secara obyektif jalannya pemerintahan.
Namun, ada juga beberapa nilai adat yang justru mendukung terjadinya tindak korupsi. Misalnya saja adanya konsep jawara/ pendekar yang ditakuti oleh masyarakat Cilegon. Dari hasil wawancara ada temuan bahwa jawara / pendekar ini kemudian dimanfaakan oleh
34 Ibid. h. 189
35 Robert M. Z Lawang. Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik Suatu Pengantar. FISIP UI Press. Depok. 2004. h. Xv.
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
36
orang-orang yang tidak bertanggung jawab, untuk menekan berjalannya proses demokrasi di Cilegon.
Menurut Anggota DPRD, korupsi sulit diberantas karena memang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Perilaku korupsi sudah menjadi kebiasaan dalam bangsa ini. Sifat feodalisme yang dimiliki bangsa Indonesia selama berabad-abad akibat dari penjajahan kemudian memberikan banyak kontribusi terhadap terjadinya korupsi. Misalnya saja dalam hal suap-menyuap, seringkali dari kita terdidik untuk mendapatkan hal yang instan dengan cara yang mudah, hingga akhirnya terjadilah praktek suap. Sama juga dengan nepotisme, di mana dalam keluarga kita dibentuk untuk mendahulukan keluarga dibanding yang lainnya. Karena sudah menjadi kebiasaan itulah maka perilaku KKN ini sulit dirubah. Kebiasaan Ewuh Pakewuh atau merasa tidak enak dengan orang lain yang dimiliki masyarakat Cilegon, juga menjadikan mereka merasa tidak enak jika tidak memberi setelah mendapatkan pelayanan. Nilai adat yang juga mendukung terjadinya Nepotisme adalah adanya motto ’akur sedulur’ yang dianut masyarakat Cilegon, dimana motto itu mengarahkan masyarakat untuk mementingkan keluarganya terlebih dahulu. Selain itu, gratifikasi oleh beberapa informan dari pemerintahan dianggap tidak bermasalah, karena gratifikasi dianggap sebagai pemberian yang dikarenakan rasa terimakasih.
Sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara budaya dan kebiasaan. Budaya lebih diartikan masyarakat sebagai salah satu unsur positif yang dapat membangun masyarakat, berbeda dengan kebiasaan yang mempunyai dua kutub, yaitu kebiasaan buruk dan kebiasaan baik. Perilaku seperti suap, gratifikasi, dan nepotisme merupakan bentuk kebiasaan yang negatif dan berdampak buruk bagi orang lain. Sedangkan budaya atau tradisi pada dasarnya mengacu pada kebaikan masyarakatnya sehingga dapat dijadikan pedoman dalam hidup bermasyarakat, seperti tradisi ’akur sedulur’ diatas. Namun, adanya pemaknaan berbeda yang ditangkap oleh masing-masing individu menyebabkan nilai tradisi tadi menjadi negatif dan disalahgunakan. Karena itu masyarakat dan pemerintah, harus lebih berhati-hati dalam memberikan pemaknaan terhadap tradisi lokal. Tradisi lokal yang dapat membangun masyarakat harus senantiasa dijaga, selain itu perlu kiranya diadakan sosialisasi terhadap pemaknaan tradisi maupun kebiasaan yang negatif yang berhubungan dengan tindak korupsi sehingga masyarakat dan aparat pemerintahan tidak lagi salah kaprah. Diharapkan kemudian persepsi menyeluruh mengenai tindak korupsi ini dimiliki oleh semua pihak.
Faktor Penyebab Korupsi di Cilegon Faktor penyebab terjadinya korupsi di Cilegon dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dari dalam pelaku korupsi dan faktor eksternal di luar pelaku korupsi. Hal ini kemudian akan dijelaskan lebih lanjut. Faktor Internal terdiri dari:
Faktor Internal
1. Kesalahan dalam mempersepsikan korupsi
Persoalan bahwa korupsi adalah sebuah perbuatan kriminal dan kejahatan sebenarnya tidak perlu diperdebatkan lagi. Hal ini terlihat dari hasil wawancara, dimana persepsi informan tentang korupsi sesuai dengan yang diutarakan oleh Robert C. Brooks , yaitu tindakan yang dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban atau tanpa hak menggunakan kekuasaan , dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi.orang-orang yang tidak bertanggung jawab, untuk menekan berjalannya proses demokrasi di Cilegon.
36
36 Robert C. Books. Corruption in America Politics and Life. Dood and Mead Company. New York. 1910.h. 46
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
37
37
Sedangkan pengertian nepotisme sesuai dengan yang diungkapkan Joko Widodo , seorang pakar di bidang good governance, yaitu merupakan suatu tindakan korupsi berupa kecenderungan pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan pada pertimbangan objektif, rasional, tapi didasarkan pada pertimbangan ”nepotis” dan ”kekerabatan”, seperti masih teman, keluarga, golongan, pejabat, dan lain sebagainya. Hampir semua informan mempersepsikan korupsi seperti teori diatas.
Meskipun demikian ada anggapan dari aparat pemerintahan, yang mengatakan bahwa korupsi bersifat fungsional, karena disebut dapat meningkatkan derajat ekonomi seseorang. Bahkan, bebrapa bentuk korupsi juga disinyalir dapat memberi andil bagi pembangunan politik dengan cara penguatan parpol tertentu . Selain itu, pengalihan sejumlah dana ke kantong pribadi dinilai dapat memberikan usaha-usaha produktif, misalnya saja, karena gaji PNS yang kecil, maka korupsi pun disinyalir dapat memenuhi / membantu kebutuhan-kebutuhan dasar kehidupan PNS dan keluarganya. Persepsi korupsi di mata aparat pemerintahan inilah yang kemudian menjadi faktor penyebab korupsi dan akhirnya melanggengkan korupsi itu sendiri. Nepotisme juga dianggap sebagai hal yang tidak terlalu bermasalah dalam kehidupan masyarakat Cilegon oleh beberapa informan, bahkan dari pendapat akademisi hasil FGD, beliau menyatakan bahwa nepotisme tidak selamanya buruk. Pemberian uang ‘terimakasih’ kepada aparat pemerintahan juga menjadi kebiasaan yang wajar. Disamping persepsi korupsi yang fungsional tersebut, tindakan korupsi seringkali disebabkan karena minimnya pengetahuan pada pelaku korupsi. Karena itu perlu adanya sosialisasi mengenai persepsi korupsi dan bagaimana dampak-dampak korupsi terhadap kehidupan bangsa dan negara. Masyarakat dan aparat pemerintahan tidak seharusnya mempunyai persepsi yang salah tentang korupsi, sehingga terjadi pembenaran-pembenaran terhadap perilaku KKN.
38
2. Moralitas dan Integritas Individu
Persoalan moralitas banyak dihubungkan dengan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai keagamaan pada seseorang. Pengingkaran terhadap prisip-prinsip agama ini menjadikan individu tidak memiliki moral . Hal ini sangat disayangkan, dimana kemungkinan besar di Cilegon, agama banyak difahami dari kulit luarnya saja, namun tidak terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari. Sehingga rasa keterikatan atau rasa takut pada Tuhan ketika melakukan perbuatan KKN tidak terbersit dalam hati nurani si pelaku. Kedua faktor internal ini akan sangat menentukan terjadinya korupsi atau tidak. Peran individu dalam menghadapi struktur dan sistem yang korup menjadi sangat signifikan. Namun, yang banyak terjadi adalah belum terikat atau terintegralisasinya norma yang ada dalam moral individu maupun masyarakat, sehingga masyarakat menjadi permisif ketika menghadapi masalah sosial yang ada.
39
Faktor Eksternal
1. Lemahnya Sistem Hukum dan Lembaga Pengontrol (legislatif)
40
Penyebab korupsi dapat dilihat dari seberapa besar efektifitas sistem hukum untuk mencegahnya. Dengan kata lain, sistem hukum yang tidak efektif sangat berpengaruh terhadap munculnya perilaku korup. Wewenang yang sangat besar yang dimiliki oleh pejabat lebih sering membuat mereka tergoda untuk melakukan perbuatan korupsi. Yang kemudian sangat disayangkan, ada indikasi hal ini juga terjadi di Cilegon, hal ini dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas penanganan kasus korupsi yang belum signifikan. Bahkan dari hasil wawancara, ditemukan
37 Joko Widodo, op cit. h .123
38 David H. Baley. Akibat-akibat Korupsi pada Bangsa-bangsa Sedang Berkembang. Dalam Mochtar Lubis dan James Scott, Bunga Rampai Korupsi. Jakarta. LP3ES.1985. h 102
39 Dzuriyatun Toyibah. Factor-faktor Penyebab Korupsi. Dalam Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi. CSRC UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2006. h. 68
40 Ibid. h. 70
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
38
bahwa aparat hukum sering menjadikan pejabat yang terlibat suatu kasus sebagai ‘ATM berjalan’ mereka. Hal ini sangat ironis dan bertolak belakang dengan fungsi yang dimiliki oleh aparat hukum. Hukum yang tidak tegas juga membuat masyarakat menjadi terbiasa dengan pelanggaran-pelanggaran yang dianggap kecil.
Lembaga DPRD diharapkan dapat memberikan mekanisme kontrol terhadap tindakan dan kebijakan yang dibuat pemerintah, namun pada kenyataannya di Cilegon, fungsi lembaga legislatif hanya sebagai partner diskusi eksekutif dan seolah-olah tidak memiliki posisi tawar dalam mengkritisi pemerintah. Hal ini yang juga menjadi perhatian salah satu anggota legislatif yang menjadi informan. Hal ini juga dibahas oleh Faisal H. Basri , dimana beliau menyatakan bahwa hubungan DPRD dengan kepala daerah di era otonomi daerah merupakan titik sentral penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Penguatan posisi DPRD setelah program otonomi memang sesuatu yang didambakan sebagai pengontrol kinerja eksekutif. Namun, hal ini kemudian menimbulkan masalah ketika kontrol terhadap eksekutif tidak dilakukan berdasarkan aspirasi atau hal ini berarti tidak hanya di Cilegon tapi juga di daerah lain, ada kemungkinan terjadi kolusi antara walikota dan anggota DPRD, dan hal ini kelihatannya merupakan masalah yang sudah mengakar . Hubungan kolusi ini biasanya muncul dalam tiga momentum penting yang membutuhkan persetujuan atau peran DPRD:
pertama, pemilihan kepala daerah baru, kedua, pertanggungjawaban tahunan, akhir masa jabatan pertanggungjawaban hal tertentu (misalnya: tindakan pidana kepala daerah) dan pembuatan berbagai peraturan daerah atau proyek pembangunan daerah dengan jumlah dana yang besar . Dalam permasalahan ini sebaiknya pemerintah eksekutif dan legislatif saling mengevaluasi kinerja masing-masing, perlu juga dilibatkan lembaga yang berfungsi sebagai pengawas, seperti BAWASDA.
41
42
43
2. Pengaruh Sistem Politik
Korupsi diyakini muncul jika ada monopoli kekuasaan ditambah dengan wewenang pejabat yang absolut tanpa adanya mekanisme pertanggungjawaban. Sebaliknya korupsi akan berkurang bila ada pemisahan kekuasaan, ada kontrol dan perimbangan, keterbukaan, sistem peradilan yang baik. Dan definisi yang jelas mengenai peranan, tanggung jawab, aturan dan batas-batas . Dengan kata lain, korupsi dapat berkembang dalam pemerintah yang tidak memiliki budaya demokrasi yang baik, juga sistem kontrol yang baik. Dalam kondisi Cilegon, adanya rangkap jabatan yang dimiliki penguasa yang juga merupakan ketua DPD partai, memungkinkan penguasa untuk bertindak sekehendak hati.
44
3. Budaya Lembaga
Budaya lembaga adalah kebiasaan kerja seluruh perangkat perusahaan dan lembaga baik manajemen maupun seluruh lapisan karyawan yang dibentuk dan dibakukan serta diterima sebagai strandar perilaku kerja, serta membuat seluruh perangkat terikat pada lambaga. Nilai- nilai yang menjadi landasan kerja bisa berasal dari ajaran agama ataupun tradisi. Adapun dalam ajaran islam terdapat nilai-nilai yang seharusnya menjadi rujukan budaya lembaga seperti keharusan untuk bekerja keras dan selalu bekerjasama dalam kebaikan, bersikap profesional, jujur, tidak saling menipu, tidak saling bermusuhan . Sayangnya nilai-nilai ini nampaknya belum terlalu terinternalisasi dalam masyarakat Cilegon. Hal ini juga disetujui oleh tokoh masyarakat, pengusaha dan anggota DPRD.
45
41 Otonomi Daerah evaluasi dan Proyeksi. Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa. CV. Trio Rimba Persada. Jakarta. 2003 h. 4
42 Ibid.h. 32
43 Ibid. h. 33
44 Ibid. h. 74
45 Ibid h.75
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
39
4. Struktur dan Sistem Sosial
Budaya yang muncul di masyarakat Cilegon, menurut tokoh masyarakat adalah budaya ewuh pakewuh (merasa serba salah/tidak enakan). Ditambah lagi dengan banyaknya suku jawa dan sunda di cilegon, budaya Nrimo juga turut berkembang. Hal ini kemudian menjadikan masyarakat pasrah saja menerima perlakuan dari pemerintah daerah, mereka juga merasa tidak enak juka harus mengkritisi pemerintah karena setidaknya pemerintah telah cukup berjasa bagi mereka. Hal ini dapat dilihat dari tidak berjalnnya proses demokrasi secara terbuka. LSM yang tumbuh dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat juga belum terlalu nampak.
Peran Stakeholder Dalam Penanganan Korupsi Ada tiga domain atau kelompok yang sangat berperan guna mewujudkan suatu Negara yang madani, yaitu negara/pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat yang harus menjaga kesinergian dalam rangka mencapai tujuan, karena ketiga domain ini merupakan sebuah sistem yang saling ketergantungan dan tidak dapat dipisahkan. Tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog, kesejahteraan sulit dicapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat pasti tersumbat. Tiga domain ini kemudian mempunyai beberapa unsur lagi, yaitu Pemerintah dengan unsur-unsurnya seperti Pemkot dan SKPD (mewakili eksekutif), DPRD Kota Cilegon (mewakili legislatif), dan Kejaksaan, Kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya (mewakili yudikatif), kemudian unsurtuntutan masyarakat tapi berdasarkan kepentingan kelompok atau partai saja. Ada mata rantai yang terputus antara aspirasi.masyarakat dengan suara DPRD dan kebijakan pemerintah daerah. Kontrol masyarakat terhadap DPRD, kepala daerah, dan kebijakan pemerintah daerah masih lemah. Dalam dari pihak swasta adalah pelaku bisnis, dan unsur-unsur masyarakat di Cilegon terbagi atas akademisi, pihak LSM, ulama, jawara dan masyarakat umum. Pembangunan adalah proses perubahan yang bersifat dinamis, sehingga memungkinkan terjadi pergeseran peran stakeholders termasuk peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Fungsi peran yang telah ditetapkan perlu selalu dikaji ulang (review), agar fungsi peran dan peranan yang dilaksanakan memberikan konstribusi yang lebih berarti bagi stakeholders lain maupun pada proses pembangunan sesuai dengan amanat yang tersurat dan tersirat dalam prinsip-prinsip good governance.
46
Menurut seorang tokoh masyarakat, peran yang dilakukan stakeholder dalam rangka pemberantasan korupsi masih minim. Walaupun pemerintah telah berupaya untuk menjalankan komitmen pemerintahan yang berhubungan dengan penanganan korupsi hal tersebut masih dirasa kurang. Menurutnya, kerjasama antar lembaga yang berbentuk gerakan masih belum ada, yang ada adalah kerjasama antar institusi yang satu dengan yang lain, sehingga pencegahan dan pemberantasan korupsi masih belum terinternalisasi pada masing-masing institusi, melainkan hanya pada institusi yang memang berhubungan dengan kegiatan pemberantasan korupsi. Gerakan masyarakat yang diwakili oleh LSM pun, belum ada yang mengkhususkan pada permasalahan korupsi. Sehingga peran kontrol terhadap berjalannya pemerintahan, yang muncul dari masyarakat masih lemah. Dalam hal ini, seorang tokoh masyarakat menyayangkan kurang bersatunya LSM di Cilegon untuk mengusung tujuan bersama. Lemahnya
46 http://www.infogue.com/masalah_politik/good_governance_menurut_rangkumanku/
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
40
kontrol masyarakat semakin diperparah dengan kurang aktifnya pemerintah dalam melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun Kota Cilegon juga sebagai pihak penerima layanan.
Dari hasil FGD, beberapa banyak peserta setju bahwa peran akademisi masih sangat minim di Cilegon. Padahal dengan kompetensi keilmuan yang dimiliki, akademisi dapat menjadi ’watchdog’ atau pengawas aktif bagi berjalannya pemerintahan Cilegon. Saat ini, sangat minim dibuatnya penelitian yang berhubungan dengan perilaku korupsi, padahal akademisi seharusnya dapat memberikan saran dan kritik yang berlandaskan dengan fakta dan didasari teori yang telah teruji. Sehingga dapat menjadi acuan bagi Pemkot dalam mengevaluasi pelayanan dan tata pemerintahannya. Mahasiswa yang juga berperan sebagai agent of change dan moral change juga seharusnya dapat menjadi pihak yang aktif mengawasi dan memberi masukan pada Pemerintah Kota Cilegon, namun peran ini masih belum dirasakan. Masih berdasarkan hasil FGD, bahwa peran ulama saat ini tidak dapat menjadi pengontrol jalannya pemerintahan. Peran ulama saat ini kurang dirasakan masyarakat. Peran ulama pada masa kini tidak sepenting masa-masa yang lalu. Arus modernisasi yang banyak mengagungkan kepada materi dan menuntut profesionalisme dalam segala bidang, telah menempatkan ulama hanya padaÊ peran-peran yang berkaitan langsung dengan masalah keagamaan. Sudah tidak banyak ulama yang memiliki peran yang menentukan di luar masalah keagamaan . Sehingga fungsi-fungsi ulama sebagai pemimpin informal dibidang kemasyarakatan tidak sekuat dulu. Tokoh masyarakat berharap, bahwa ulama sebaiknya lebih memperhatikan dan memperjuangkan permasalahan umatnya. Setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan masyarakat sehubungan dengan perannya sebagai pemantau jalannya pemerintahan, yaitu : (1) Mengawasi sektor publik/pemerintah dan sektor swasta serta memberikan masukan-masukan yang konstruktif, (2) Terlibat dalam proses pembangunan yang menyangkut dirinya sendiri dan masyarakat. Keterlibatan tersebut dapat melalui pembentukan paguyuban-paguyuban, LSM yang berperan aktif dalam proses pembangunan di wilayahnya.
47
Pelaku bisnis atau pengusaha juga terlihat masih belum dapat menjalankan perannya dengan baik hal ini terlihat dari cukup banyaknya pengusaha yang berusaha mendapatkan tender dengan cara menyuap. Sebenarnya, sektor swasta dapat mengoptimalkan perannya dalam mengelola pasar berdasarkan kesepakatan bersama, termasuk mengatur perusahaan kecil, besar, koperasi, multinasional/nasional. Juga menjadi pihak yang kritis terhadap kinerja pemerintahan.
Dari hasil temuan lapangan juga dapat diketahui bahwa beberapa informan dan peserta FGD masih melihat kurang optimalnya pelaksanaan peran institusi penegak hukum, seperti Kejari dan Kepolisian. Kinerja Kejari dan Kepolisian dirasa masih belum fokus terhadap penanganan korupsi. Hal ini terlihat dari pendapat akademisi, pengusaha dan tokoh masyarakat yang merasa bahwa hukum yang ada di Cilegon masih bisa dibeli. Kejari dan Kepolisian masih dirasakan belum proaktif dalam melakukan pemberantasan korupsi, juga dalam memberikan pendidikan hukum bagi masyarakat Cilegon, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami dampak dari tindakan korupsi.
Selain itu, informan dari pihak pengusaha dan tokoh masyarakat melihat ada kecenderungan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan Kota Cilegon. Adanya latar belakang jawara yang dimiliki oleh Pejabat Eksekutif memperbesar potensi tindakakan
47 www.ditpertais.net/jurnal
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
41
represif tersebut, hal ini dikeluhkan oleh pengusaha dan tokoh masyarakat yang melihat ada beberapa kasus tindakan represif yang diinstruksikan oleh Pejabat Eksekutif di Cilegon. Misalnya saja pernah terjadi kasus pemukulan terhadap wartawan yang ingin mengungkapkan kasus kemiskinan di Cilegon. Juga saat ada pelaku LSM yang mengkritisi pemerintahan atau menulis wacana tentang gizi buruk di Cilegon, tindakan intimidasi dirasakan sangat kuat. Pelaku LSM saat itu merasa diteror dengan adanya telepon yang bernada mengancam, peringatan keras. Tokoh masyarakat juga merasa ada kejanggalan atas mutasi yang telah beberapa kali dilakukan oleh Walikota Cilegon. Mutasi dilakukan untuk menggilir asda, kepala dinas, kepala bagian dan kepala bidang ditempatkan di jabatan atau SKPD yang berbeda. Menurut tokoh masyarakat, mutasi tidak perlu sering dilakukan, kesan yang sampai adalah berbagi kekuasaan atau jabatan. Jangan sampai alasan merotasi aparat agar tidak jenuh dengan tugasnya kemudian mengesampingkan kebutuhan lain, seperti penghematan dana, pengalaman ataupun kompetesi SDM yang dimiliki pejabat Pemkot.
Kemudian, ada forum koordinasi yang dapat digunakan oleh pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk melakukan pembahasan terhadap permasalahan Cilegon, yaitu Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah). Ketika Muspida, diharapkan pejabat pemerintahan dapat merumuskan strategi untuk menangani permasalahan daerah sehingga hasil dari Muspida juga diharapkan dapat menjadi penggerak pemberantasan korupsi. Namun informan dari pihak lembaga Legislatif Cilegon dan juga tokoh masyarakat menyatakan bahwa belum berjalan dengan optimal. Hasil Muspida yang berfungsi sebagai forum pertemuan antar para elit untuk membahas dan mengambil kebijakan-kebijakan strategis, belum banyak berpihak pada rakyat. Kekhawatiran adanya kerjasama negatif, dalam arti kesepakatan untuk tidak mendahulukan kepentingan rakyat sebagai prioritas diantara para elit tersebut, dirasakan mungkin terjadi, juga kecenderungan untuk tidak mengkritisi elit yang kinerjanya kurang baik, mungkin terjadi di Muspida karena ada tradisi ’ewuh pakewuh’ merasa tidak enak terhadap orang lain.
Pada akhirnya, untuk mewujudkan civil society atau masyarakat madani, dibutuhkan kerja keras dari berbagai pihak yang menjadi stakeholder bagi pemerintahan tersebut. Pihak-pihak yang ada sebisa mungkin harus bekerja sama agar terjadi hubungan sinergis antar lembaga dan kepentingan yang ada dapat terwujud guna berpihak pada kepentingan masyarakat.
Penutup
Rekomendasi yang dapat dikumpulkan dari hasil wawancara informan dan FGD antara lain:
1. Dalam membuat penelitian mengenai IPK, TI-Indonesia perlu memperbaiki metode yang ada, sehingga tidak menimbulkan kesan rancu. Karena pesertanya merupakan pengusaha, bisa saja ada beberapa pengusaha yang tidak menang tender kemudian pesan-pesan negatif terhadap kinerja pemerintah. Jika memungkinkan, responden penelitian di tambah dari beberapa elemen masyarakat dan pemerintahan, sehigga bias mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang kota Cilegon.
2. Perlunya perbaikan dalam masalah kepemimpinan dan moral aparat pemerintahan daerah. Pemimpin dan pejabat pemerintahan daerah harus menjadi contoh teladan untuk anak buah dan masyarakatnya. Apabila kinerja pemimpin baik, maka stafnya pun kemudian akan mengambil contoh. Pemimpin sebaiknya senantiasa memiliki perhatian terhadap permasalahan pemberantasan korupsi, juga tidak apatis dalam melaksanakan prinspi- prinsip anti korupsi, semisal transparansi dan akuntabilitas.
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
42
3. Perlu adanya perbaikan peran strategis institusi penegak hukum. Institusi penegak hukum, sebaiknya lebih proaktif dalam rangka melakukan pemberantasan korupsi. Perlu adanya sikap tegas dari aparat penegak hukum. Sehingga jika ada keluhan dari masyarakat, dapat langsung ditindaklanjuti. Penegak hukum, juga diminta untuk melakukan fungsinya dalam memberikan pendidikan hukum bagi masyarakat.
4. Pengembalian peran ulama di Cilegon. Ulama sebaiknya berperan sebagai pembina masyarakat, juga peran mengingatkan pemerintah apabila ada hal-hal yang tidak sesuai hukum dan hati nurani. Ulama pun sebaiknya bersikap netral, dan objektif. Jangan terlalu dekat dengan pemerintah, karena khawatir akan sulit memberikan penilaian yang objektif terhadap kinerja pemerintah. Cilegon yang merupakan daerah religius, dalam hal ini peran ulama sangat penting. Dapat menjadi panutan masayarakat dan Pembina moral masyarakat.
5. Perlunya mengembalikan fungsi kependekaran di Cilegon. Pendekar sebisa mungkin harus merubah citra. Sudah saatnya pendekar memiliki posisi sebagai pembela hak masyarakat, tidak lagi menjadi backing dari orang-orang yang membayar mereka. Jangan sampai kekuatan pendekar kemudian digunakan untuk menekan masyarakat yang ingin berdemokrasi dan mengkritisi pemerintah.
6. Pemberdayaan peran masyarakat kampus dan akademisi juga merupakan rekomendasi yang muncul. Dalam hal ini, katika melihat kedzhaliman, para akademisi tidak boleh bungkam. Apalagi jika dia mampu berbicara dengan kapasitas ilmunya dan berlandaskan teori-teori. Pemberdayaan peran akademisi antara lain dengan cara melakukan banyak penelitian mengenai pemetaan masalah sosial di Cilegon. Sehingga hasilnya bisa dijadikan evaluasi dan bahan untuk perbaikan bersama.
7. Perlu di maksimalkannya pelayanan satu atap. Sampai saat ini, kinerja pelayanan satu atap yang digulirkan oleh pemerintah Cilegon masih belum terlihat.
8. Masyarakat pers diharapkan menjadi pihak yang netral dalam menilai kinerja pemerintahan. Pemberitaan yang dikeluarkan diharapkan lebih objektif, berimbang dan membangun. Sehingga dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesemrawutan yang terjadi.
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
43
Kabupaten
Wonosobo
Faktor Komitmen Pemerintah dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
45
Kabupaten
Wonosobo
Faktor Komitmen Pemerintah dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik
Pendahuluan
Masuk ke dalam peringkat teratas hasil survei Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dalam dua tahun berturut-turut membuat Kabupaten Wonosobo semakin diperhitungkan sebagai daerah yang konsisten dalam menjalankan sistem pemerintahan yang baik dan transparan. Setidaknya demikian persepsi para pelaku bisnis selama ini yang terjaring dalam riset tersebut. Pelaku bisnis merupakan kelompok yang banyak berinteraksi dengan birokrasi, baik yang terkait dengan nilai ekonomi yang tinggi maupun sistem pelayanan publik.
Lalu bagaimana dengan persepsi masyarakat Wonosobo yang lebih luas lagi? Mereka adalah komponen yang perlu juga dilibatkan dalam membicarakan isu korupsi dan kolusi di masyarakat, seperti tokoh masyarakat, media massa, akademisi dan lainnya. Merekalah yang memberikan nuansa lain dalam penelitian ini yang membedakan dari survei sebelumnya di mana pengukuran dan angka-angka lebih banyak berbicara.
Dalam penelitian kualitatif kali ini karakter yang dimiliki antara lain variasi unit analisa yang lebih luas dengan mewawancarai lebih banyak pihak. Data pun diharapkan memberikan kualitas yang dalam, sehingga menghasilkan sebuah tulisan yang memiliki paradigma berbeda dan lebih komprehensif. Oleh sebab itu hasil yang akan ditemukan pun bisa memperkuat hasil survei IPK Indonesia sebelumnya. Karena itu penelitian mendalam kali ini akan memberikan warna yang lebih banyak terutama latar belakang gagasan-gagasan kebudayaannya.
Komitmen yang tinggi dan dinamika yang terjadi terhadap kebijakan juga akan memberikan pengetahuan lain yang tidak kita temukan pada survei sebelumnya. Selain itu akan muncul gambaran bagaimana konsistensi terus dilakukan oleh pemerintah kabupaten ini setelah survei IPK 2006 selesai dilakukan. Gambaran mengenai apakah usaha-usaha yang dilakukan sekedar mempertahankan persepsi yang sudah terlanjur baik di masyarakat (pelaku bisnis) ataukah ada usaha lain yang lebih progresif dalam perbaikan sistem yang transparan dan jauh dari peluang praktik-praktik korupsi yang sudah terlanjur subur sejak dulu.
Sebanyak 15 informan yang terpilih terdiri dari dua kelompok besar masyarakat yang menjadi fokus dari survei IPK 2006 adalah aparat pemerintah dan pelaku usaha. Selain dua kelompok tadi stakeholders lainnya yang terlibat memberikan informasi dalam penelitian ini antara lain beberapa tokoh masyarakat, perwakilan media massa, akademisi dan kejaksaan negeri. Tokoh masyarakat yang diwawancarai adalah tokoh agama yang mewakili organisasi massa (Ormas) keagamaan mayoritas yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Selain NU, ormas lainnya adalah seorang sesepuh yang bergerak di bidang pendidikan dari kalangan Ormas Muhammadyah.
Jika dikaitkan dengan isu korupsi dalam penelitian ini, maka beberapa jajaran di pemerintahan daerah yang relevan adalah mereka yang lebih banyak berhadapan dengan kelompok- kelompok masyarakat dalam hal pelayanan publik. Beberapa dinas yang berkaitan antara lain dinas pelayanan terpadu, Dinas Pekerjaan Umum atau bagian pengendalian dan pengembangan. Namun sayangnya Dinas Pekerjaan Umum dan Kepolisian adalah dua lembaga yang sampai terakhir waktu pengumpulan data tidak bisa ditemui karena kesibukan pimpinannya.
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
46
Sebagian besar informan yang terjaring dalam wawancara adalah mereka yang memiliki jabatan di tingkat tertinggi di instansinya. Namun juga ada beberapa diantaranya diwakilkan karena informan utama sedang menjalankan ibadah haji. Pemerintah daerah Wonosobo yang mewakili dalam pengumpulan data ini antara lain Bupati, Dinas Pelayanan Terpadu, Unit Pengendalian dan Pengembangan (Dalbang), Humas, dan Bawasda. Jumlah informan dan waktu wawancara selengkapnya terdapat pada tabel di bawah ini.
No.
Tanggal
Informan
Kapasitas
1.
2
Desember 2007
Amin Suradi
Kepala Disyandu
2.
2
Desember 2007
Habibullah
Tokoh Masyarakat (NU)
3.
4
Desember 2007
Valentina Sutini
Pengusaha
4.
4
Desember 2007
Mauludin Fanani
Pengusaha/ Ka. Apindo
5.
4
Desember 2007
Kholiq Arif
Bupati
6.
5
Desember 2007
One Andang
Camat Selomerto
7.
5
Desember 2007
Umar (bukan nama sebenarnya)
Media/ Tokoh Pemuda
8.
6
Desember 2007
Parwoto
Kasi Pidsus Kejari
9.
6
Desember 2007
Ilham (bukan nama sebenarnya)
Pelaku Jasa Konstruksi/ Ketua Asosiasi
10.
8
Desember 2007
FGD
Sumaedi
BAWASDA DISYANDU DISYANDU HUMAS Pelaku Jasa Konstruksi Pelaku Bisnis Perhotelan Tokoh Pemuda GP Amsor dan Media
Ismaini
Lasman
Agus Wibowo
Heri Indrayana
Valentina Sutini
Amirudin
11.
10
Desember 2007
Gatot H
Kabid. Humas
12.
10
Desember 2007
Agus Subagyo
Asisten II Bupati membawahi Dalbang
13.
10
Desember 2007
Mahendra
Staff Dalbang urusan pelelangan
14.
10
Desember 2007
Suratman
Staff Dalbang urusan pelelangan
15.
11
Desember 2007
Hanendya
Ka. GNPK
16.
12
Desember 2007
Muhson
Toma (Muhamadyah)
17.
12
Desember 2007
Mahfudz Junaedi
Dosen/ Akademisi
Gambaran Umum Kabupaten Wonosobo
Profil Geografis Kabupaten Wonosobo merupakan daerah yang beriklim sejuk karena berada pada ketinggian berkisar 270 meter sampai dengan 2.350 meter di atas permukaan laut. Daerah yang berbukit- bukit ini terletak di tengah-tengah pulau Jawa dan berada di antara koordinat 7º 11’ dan 7º 36’ Lintang Selatan, dan 109º 43’ dan 110º 04’ Bujur Timur.
Wonosobo memiliki jarak tempuh 119 Km dari ibu kota provinsi Jawa Tengah yaitu Semarang yang memakan waktu 2-3 jam jika kita menggunakan kendaraan roda empat. Kabupaten Wonosobo bertetangga dengan beberapa kabupaten di sekitarnya, antara lain di sebelah timur dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang. Di arah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen. Di arah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang. Sedangkan di arah Selatan dengan Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo.
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
47
Berdasarkan data statistik 2006 yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik Wonosobo, tercatat memiliki luas sebesar 98.468 Ha atau sekitar 3,02 % dari luas Jawa Tengah . Luas lahan tersebut sebagian besar (82,01%) dimanfaatkan untuk lahan bukan persawahan, sedangkan lahan persawahan hanya 17,99% atau 17,712,69 Hektar.
48
Secara administratif Kabupaten Wonosobo terdiri dari 15 Kecamatan, 236 Desa dan 29 Kelurahan. Kelimabelas kecamatan itu antara lain Kecamatan Wadaslintang, Kecamatan Kepil, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan Leksono, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Selomerto, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Kertek, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Garung, dan Kecamatan Kejajar. Luas wilayah Kecamatan terbesar adalah Kecamatan Wadaslintang (12.716 Ha) diikuti dengan Kecamatan Kaliwiro (10.008 Ha).
Saat ini Wonosobo didiami oleh 773.967 jiwa, dengan komposisi yang seimbang antara
penduduk laki-laki dan perempuan. Kepadatan penduduk di wilayah ini pada tahun 2006
sebesar 786 jiwa per Km
dan yang meninggalkan Wonosobo hampir berimbang. di mana penduduk yang meninggalkan daerah sebesar 1.658 jiwa dan yang datang ke Wonosobo sebanyak 1.303 jiwa .
Pada tahun 2006 jumlah penduduk yang datang ke Wonosobo
49
Ekonomi Pertumbuhan ekonomi kabupaten Wonosobo dari tahun ke tahun terus meningkat, meskipun tidak secara signifikan besarannya. Berdasakan data dari buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten Wonosobo tahun 2006 tercatat peningkatan ekonomi sebesar 3,19% dari tahun sebelumnya atau sebanyak 2,72 kali dari tahun 2000 lalu . PDRB Kabupaten Wonosobo pada tahun 2006 atas dasar harga yang berlaku sebesar 2.630.137,89 juta rupiah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut utamanya disebabkan oleh pertumbuhan Tanaman Bahan Makanan sebesar 3,34% dan bangunan 3,06% dan sub sektor perdagangan 4,03%.
50
Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan data dari ‘Wonosobo dalam Angka Tahun 2006’ sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) Kabupaten Wonosobo pada tahun anggaran 2005-2006 berasal dari beberapa dana terkumpul. Sumber dana itu antara lain dari ’Pajak Daerah, Retribusi Daerah’, ’Hasil Perusahaan Daerah’ dan ’Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan’ serta ’Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah’.
PADS terbesar Kabupaten Wonosobo masih bersumber dari retribusi daerah yang mencapai 58,07% di tahun 2005 dan 66% di tahun berikutnya 2006 dari total keseluruhan PADS. Sedangkan untuk pendapatan terkecil bersumber dari ‘Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah’ disamping ketiga sumber yang disebutkan di atas yang tidak melebihi dari 16% dari keseluruhan target PADS. Data lengkap PADS Kabupten Wonosobo tahun anggaran 2005- 2006 sebagai berikut :
48 Wonosobo dalam Angka tahun 2006, hal. 45. Badan Pusat Statisk Kabupaten Wonosobo, 2007.
49 Ibid
50 Badan Pusat Statisk Kabupaten Wonosobo, 2007.
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
48
Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2005-2006 (Rupiah)
No
Uraian
TA.2005
TA.2006
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1.
Pajak Daerah
4.001.000.000
4.241.150.559
4.052.950.000
4.728.121.624
2.
Retribusi Daerah
13.100.304.000
13.628.784.257
16.730.509.000
16.840.551.987
3.
Hasil Perusda dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.842.747.000
1.873.767.887
1.211.070.900
1.129.718.778
4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
3.614.879.000
3.307.453.684
3.538.821.100
7.920.091.644
Jumlah
22.558.930.000
23.105.156.387
25.533.351.000
30.618.484.033
Sumber : Wonosobo Dalam Angka 2006
Realisasi dari target yang diharapkan di kedua tahun anggaran secara keseluruhan mampu dilampaui. Target terbesar yang sudah dicapai dari keempat sumber PADS itu dicapai oleh Pajak Daerah sebesar 6% di tahun anggaran 2005 dan 17% di tahun anggaran 2006.
Sedangkan sumber PADS yang tidak mencapai realisasinya berbeda di kedua tahun tersebut. Pada tahun 2005 ‘Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah’ hanya mendapatkan Rp 3.307.453.684 dari target Rp 3.614.879.000 yang artinya masih kurang 9% dari target yang ingin direalisasikan. Berbeda dengan tahun anggaran sebelumnya di tahun 2006 sumber dana yang tidak mencapai target dialami oleh ‘Hasil Perusda dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan’ sebesar -7% dari target yang ditetapkan.
Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaannya Masyarakat yang dikenal sebagai orang Jawa terbentuk dalam rentang waktu yang lama, yaitu beratus-ratus tahun sebelum masehi. Dalam rentang sejarahnya, beberapa kebudayaan pun masuk dan ikut mempengaruhi evolusi kehidupan sosialnya. Dengan kata lain Wonosobo merupakan tempat berkumpul dan bercampurnya macam-macam kebudayaan yang diidentikkan dengan kepercayaan-kepercayaan tadi, sehingga nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Wonosobo secara umum berasal dari kebudayaan-kebudayaan tadi, antara lain nilai-nilai kejujuran, nrimo, tentrem, dan lainnya. Karakteristik lain Wonosobo sebagai masyarakat petani juga memiliki kontribusi terhadap cara hidup mereka. Nilai-nilai itu seperti kepraktisan atau simpel atau tidak ingin berbelit-belit, ritual slametan dan sesajian, dan lainnya.
Sebagian nilai-nilai budaya yang terdapat pada kebudayaan Jawa Wonosobo berasal dari kebudayaan keraton Yogyakarta. Hal itu diperkuat oleh fakta sejarah di mana Wonosobo muncul ketika kekuasaan Kerajaan Mataram Islam sedang berlangsung. Nilai-nilai budaya keraton pun untuk beberapa hal masih kuat terdapat didalamnya. Nilai-nilai itu seperti unggah- ungguh , hormat terhadap orang tua atau yang dituakan, hormat terhadap darah biru dan lain sebagainya.
51
Terkait dengan IPK sebagai tema dari penelitian ini, terdapat nilai-nilai budaya yang pada situasi tertentu memiliki kontribusi terhadap usaha korupsi dan kolusi. Beberapa prilaku
51
Unggah-ungguh menurut Dr Purwadi M.Hum dalam bukunya yang berjudul Ensiklopedi Adat-istiadat Budaya Jawa, merupakan hubungan bersama dengan orang lain yang tetap memperhatikan empan dan papan, waktu dan tempat, posisi dan status, jabatan dan kedudukan seseorang. (Purwadi, 2006)
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
49
korupsi yang terdapat di masyarakat yang berhasil diidentifikasi melalui informasi dari para informan antara lain pemimpin yang tidak membayar kewajiban atas pelayanan publik karena bawahan enggan memintanya, penyimpangan pemimpin dan bawahan sulit menegurnya. Selain itu ada juga prilaku memotong prosedur yang seharusnya atau by pass di saat proses pelayanan publik berlangsung, seperti pembayaran pajak, ijin, pembuatan KTP dan lainnya. Kasus-kasus lainnya seperti pemotongan biaya yang menjadi hak masyarakat ketika mendapatkan bantuan, atau tambahan biaya dari yang seharusnya, namun mereka memilih diam dengan alasan menghindari konflik.
Perilaku tidak berani menegur tanpa pandang bulu tidak bisa dilepaskan dari nilai budaya tadi. Kebudayaan Jawa itu sering disebut dengan istilah kejawen . Secara umum kejawen merupakan pengetahuan yang menyeluruh yang digunakan untuk menafsirkan kehidupan
52
53
sebagaimana adanya atau sebagaimana rupanya
.
Kejawen menurut Mulder membagi dunia ke dalam dua konsepsi yaitu lahir (lair) dan batin (rasa). Kedua dunia itu menghiasi tatanan hidup yang merupakan keseluruhan yang teratur dan terkoordinasi yang harus diterima dan terhadapnya orang harus menyesuaikan diri . Oleh karenanya muncul konsep lainnya seperti nrimo, yang lahir sebagai konsepsi dari ‘tahu tempat diri’ yang berarti percaya pada nasib dan berterima kasih kepada Tuhan, karena ada kepuasan dalam memenuhi apa yang menjadi bagiannya dengan kesadaran bahwa semua telah ditetapkan.
54
Dalam prakteknya, menurut Mulder, tatanan kehidupan menempatkan orang tua sebagai wakilnya dan mereka berhak atas penghormatan dan kebaktian. Penghormatan kepada orang yang lebih tua dianggap sebagai penghormatan terhadap mereka yang lebih dekat dengan sumber kehidupan. Maka melanggar aturan itu seperti dengan menyakiti hati atau lainnya akan mendatangkan pembalasan atau hukuman (walat) dari kekuatan gaib.
Pandangan kejawen mengenal konsep hirarkis yang jelas, yang diperkuat juga oleh penjelasan Mulder, bahwa di dalam hubungan antar pribadi Jawa tidak ada dua orang yang sederajat. Akibatnya tidak mengherankan jika pembedaan-pembedaan itu tidak hanya terjadi berdasarkan tingkatan usia yang berbeda, namun lebih variatif lagi yaitu terjadi pada dimensi kehidupan sosial mereka seperti gagasan bahwa orang lebih tinggi kedudukannya agaknya lebih dekat kepada kebenaran, karena itu berhak dihormati .
55
Mulder menambahkan nilai rasa malu memperkuat sikap menahan diri dan membatasi diri, cenderung menghindar diri akan berkembang terutama dalam hubungan dengan orang yang dianggap lebih tinggi. Sikap ini setara dengan sungkan. Dalam konteks hubungan atasan dengan bawahan, pemimpin harus bisa menguasai bawahan dan keadaan. Mereka juga harus mampu memperhatikan bawahannya dan simpati (tepa selira). Sedangkan kebalikannya tidaklah selalu sama megingat bawahan harus bisa mengukur tugas-tugas mereka, sehingga jangan sampai menimbulkan kekurangajaran. Kondisi ini memunculkan jarak antara pemimpin dan bawahannya, kuatnya rasa takut sebagai rasa segan.
Praktik-praktik korupsi dan kolusi yang ditemui di dalam masyarakat Wonosobo sehari-hari sedikit banyak dapat dijelaskan oleh konsep budaya di atas. Rasa sungkan untuk menegur atasan yang membuat kesalahan prosedural dijadikan usaha menjalankan nilai-nilai jawa
52 Kejawen atau kejawaan sama halnya dengan pengertian Inggris Javaneseness atau javanism (Echols, 193 dalam Mulder 1996) . Kejawen lebih merupakan etika dan gaya hidup kejawaan ketimbang sebuah agama.
53 Mulder, Neils, “Pribadi dan Masyarakat di Jawa”, penerbit Pustaka Sinar Harapan
54 Ibid., Hal 25.
55 Ibid., Hal. 55.
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
50
untuk menjaga tatatanan dan keharmonisan masyarakat dengan menghindari masalah, apalagi sampai menimbulkan konflik. Pada akhirnya sikap nrimo juga ikut memperkuat toleransi yang terjadi terhadap penyimpangan-penyimpangan, karena dilihat sebagai kondisi yang sudah seharusnya terjadi. Akibatnya, situasi ini seringkali mengganggu tidak hanya bagi tatanan pemerintahan yang transparan, namun lebih personal sebagai sebuah godaan bagi integritas sebagai salah satu pilar jalannya transparansi.
Temuan Lapangan dan Analisa
Indeks Persepsi Korupsi 2006 : Di antara Prestasi dan Realita Hasil dari IPK Indonesia yang dikeluarkan oleh TI-Indonesia pada tahun 2006 di 32 kabupaten/kota di Indonesia mencatat kabupaten Wonosobo berada di peringkat kedua setelah kota Palangkaraya. Hasil ini juga memperlihatkan bahwa kabupaten Wonosobo konsisten dalam komitmen dan menjalankan serta mempertahankan sistem yang baik dalam hal pelayanan publik, intensitas korupsi yang rendah dan pencegahan masalah-masalah korupsi bahkan dalam dua penyelenggaraan IPK terakhir.
Pada hasil IPK Indonesia tahun 2006 ini kabupaten Wonosobo mendapatkan perbaikan indeks menjadi 5,66 (skala 1-10) dari hasil indeks sebelumnya sebesar 5,63 di tahun 2004 lalu. Pada tahun 2004, sebelum kota Palangkaraya masuk dalam sampel survei, Wonosobo bahkan menempati peringkat pertama dari 21 sampel kabupaten/kota. Meskipun skor Wonosobo di tahun 2006 turun dari tahun 2004, namun tetap Wonosobo tidak terlepas sebagai salah satu kabupaten teratas yang dipersepsikan baik oleh respondennya.
Masyarakat Wonosobo menilai pengukuran melalui IPK Indonesia yang selama ini dilakukan oleh TI-Indonesia penting sekali dilakukan. Mereka umumnya berpendapat IPK dapat dijadikan sebagai acuan dan tolok ukur keberhasilan suatu daerah dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap dari pernyataan beberapa anggota masyarakat yang diwawancarai seputar IPK. Salah satunya seorang anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan bahwa menurutnya hasil IPK bisa mempengaruhi secara psikologis terutama bagi para pelaku bisnis. Ia menjelaskan lagi jika yang dihasilkan dari IPK terhadap suatu daerah rendah maka mereka beranggapan akan banyak kerugian (high cost) jika ingin menjalankan usaha di daerah tersebut. Namun akan berbeda persepsi pelaku bisnis jika hasil IPK yang didapat juga berbeda.
Namun demikian beberapa orang yang ditanyai mengenai IPK mengatakan kurang mengetahui secara pasti meskipun pernah mendengar hasil survei tersebut. Di antara mereka juga ada yang tidak mengetahui secara pasti berapa skor yang didapat Wonosobo dalam IPK itu. Namun yang menarik juga ditemukan adanya persepsi yang keliru mengenai tema survei itu. Beberapa orang memiliki persepsi bahwa hasil IPK identik dengan tingkat korupsi di wilayah mereka, sehingga hasil IPK yang tinggi mereka pahami sebagai hasil yang buruk bagi daerah mereka dengan membacanya sebagai daerah yang tinggi tingkat korupsinya. Hal itu seperti yang dikatakan oleh Valentina Sutini, seorang pengusaha perhotelan dan restoran:
”Saya pun awalnya heran daerah kami kok tinggi sekali ya korupsinya. Menurut saya itu tidaklah mencerminkan kondisi yang sebenarnya”
Namun tidak semua dari kelompok masyarakat yang ditemui selama dua minggu di sana setuju bahwa hasil IPK 2006 mencerminkan realitas yang terjadi sebenarnya. Hasil IPK tampaknya juga tidak terlepas dari pro dan kontra di masyarakat sejak pertama kali dikeluarkan. Hanendya dari Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) cabang Wonosobo mengatakan masih ada, meskipun masih berupa indikasi-indikasi, bahwa dugaan korupsi
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
51
tetap dilakukan. Hanendya mencontohkan pada pelelangan terbuka tahun 2007 kemarin terdapat keputusan yang sepertinya dipaksakan oleh panitia.
”Lelang proyek jelas bahwa pembukaan lelang si A menang dengan nilai rendah 4,2 Milyar, tetapi setelah dievaluasi A tetap menang tapi nilainya menjadi 5,9 Milyar. Padahal penawaran lainnya ada yang sebesar 4,8 Milyar atau 5,8 Milyar. Artinya terjadi perubahan mencapai 30%”
Tidak jauh dari saat keluarnya hasil IPK 2006 di tahun 2007 lalu dalam sebuah artikel di media online Abdul Haris K.F.C, anggota DPRD Wonosobo dari Fraksi Partai Keadilan, dengan pesimis melihat fakta lain mengenai kasus korupsi lainnya selama ini. Pertama, proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosobo senilai Rp 30 Milyar. Kedua, proyek pengadaan buku SD-SMA senilai Rp 22 Milyar. Ketiga, proyek jalan lingkar utara Wonosobo senilai Rp 16,8 Milyar. Keempat, proyek pembangunan kembali Pasar Wonosobo yang terbakar senilai Rp 49 Milyar. Haris menambahkan, proyek-proyek dengan nilai kecil juga tak luput dari sergapan para koruptor. Misalnya, tentang jual-beli trayek angkutan umum. Sesuai dengan peraturan, tarif trayek Rp 175 ribu per trayek per kendaraan namun bisa diperjualbelikan hingga Rp 15 juta per trayek , 18 Februari 2005.
56
Seolah tak mau pusing dengan pro kontra yang terjadi, hasil baik dari IPK tahun 2006 ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten Wonosobo. Amin Suradi, kepala Disyandu, mengatakan bersamaan dengan UU Penanaman Modal, Pemkab Wonosobo menindaklanjuti hasil IPK 2006 dengan membuat draft Keputusan Bupati mengenai perijinan terkait dengan investasi. Produk yang dikeluarkan berupa Insentif Untuk Investasi (IUI) untuk pajak dan retribusi daerah. Produk ini membuat semacam fasilitas atau insentif bagi investor seperti potongan 50% baik untuk tax rate regional atau pun retribusi.
Korupsi di Wonosobo: Antara ada dan tiada Hasil IPK 2006 menyimpulkan bahwa persepsi yang terbentuk dalam beberapa tahun belakangan ini mencatatkan kabupaten Wonosobo tetap dilihat, setidaknya bagi para pelaku bisnis, sebagai salah satu wilayah yang memiliki komitmen tinggi (8,3) dalam penanggulangan masalah korupsi. Dalam dua tahun belakangan ini jarang sekali kasus-kasus seputar korupsi yang muncul di Wonosobo. Namun demikian bukan berarti saat ini tidak terdapat kasus korupsi di kota ini. Tercatat tiga buah kasus korupsi tahun 2004 dan sebelumnya yang sampai saat ini masih berada di Kejaksaan Negeri, yaitu korupsi pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran, pengadaan Buku Pelajaran oleh Dinas Pendidikan dan sebuah kasus kecil penyimpangan dana di tingkat kelurahan.( sebuah atau beberapa kelurahan?)
Kasus di tingkat kelurahan berupa penyimpangan dana desa sebesar 50 juta rupiah. Dijelaskan oleh Parwoto, Kasi Pidsus Kejari Wonosobo, bahwa kasus ini sekarang sedang dalam proses pembuatan Berkas Acara Pemeriksaan. Uang sebesar 50 juta tersebut masuk ke rekening perorangan.,Seharusnya sesuai prosedur yang ada, dana tersebut harus masuk ke nomor rekening atas nama perusahaan yang tercantum pada waktu prakualifikasi berkas. Selain masuk ke rekening perorangan terjadi penyimpangan berupa pencatutan dana.
Sedangkan dua kasus lainnya adalah kasus yang terjadi pada tahun lalu, 2004 mengenai pengadaan Alat Pemadam Kebakaran dan Pengadaan buku di Dinas Pendidikan. Perkembangan terakhir kasus pemadam kebakaran sudah masuk pada tahap pemberkasan. Dijelaskan oleh Parwoto bahwa kolusi memang sangat banyak terjadi pada proyek pengadaan barang dan jasa, dan dalam kasus ini yang terjadi adalah adanya karena kesalahan prosedur berupa penunjukan langsung dan mark up. Sedangkan untuk kasus pengadaan buku, menurut Parwoto lagi, terjadi karena mereka tidak melakukan aturan ketika proses berlangsung.
56 http://korantempo.com , 18 Februari 2005
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
52
Peraturan tidak diikuti dengan benar di mana pengadaan barang dilakukan tanpa melalui tender dan mereka melakukan penunjukan langsung.
Namun Parwoto yang mengaku baru tujuh bulan bertugas di Wonosobo juga heran dengan kondisi yang ada di kota ini. Menurutnya kondisi selama ini cukup kondusif melihat dari tidak adanya laporan baru yang masuk ke institusinya. Ia bercerita kondisi yang berbeda jika dibandingkan dengan tempat ia dulu bertugas yaitu di Banten, di mana di kota itu surat masuk setiap jangka waktu singkat. Di Banten, ditambahkan oleh Parwoto bahkan mereka yang kalah tender saja melapor, seperti kasus berkas yang sama yang memenangkan penawaran lebih tinggi dari pelapor yang kalah tender tersebut.
Parwoto menilai kondisi yang terjadi di Wonosobo mungkin sekali terjadi karena pemerintahan yang berkuasa saat ini memperhatikan betul peraturan yang berlaku,sehingga penyimpangan memang tidak dilakukan selama ini. Namun demikian, Parwoto juga melihat ada ketakutan warga atau perorangan jika melapor. Menurutnya yang biasanya melapor untuk kasus-kasus seperti ini adalah seperti LSM atau orang-orang yang mengatasnamakan sebuah lembaga. Dari merekalah biasanya informasi didapat.
Prilaku-prilaku korupsi lainnya di sekitar keseharian masyarakat juga terungkap dalam FGD. Dalam FGD ditekankan oleh beberapa peserta kalau korupsi juga bisa terjadi dan tidak selalu dilakukan oleh birokrat, Bapak Lasman salah seorang dari staff Disyandu, mengatakan bahwa korupsi disebabkan adanya pihak ketiga atau lebih sering disebut sebagai calo. Situasi itu terjadi karena kecenderungan dari pengguna lebih memilih menggunakan jasa calo atau biro jasa dengan alasan kepraktisan karena kesibukan, yang secara tidak langsung telah memberikan kesempatan yang mendorong terjadinya korupsi. Disyandu sendiri, lanjut Lasman sering mendapat efek buruk dari pihak ketiga ini, karena dapat dipastikan pengguna pasti akan mengeluh kepada Disyandu karena adanya biaya tambahan. Padahal dari pihak Disyandu sudah melakukan penyuluhan kepada pengguna yaitu pengusaha dan masyarakat untuk tidak menggunakan pihak ketiga.
Namun demikian terungkap pula dalam diskusi itu hambatan para pelaku bisnis seperti ibu Sutini jika mengikuti prosedur yang dibuat Disyandu ini. Ibu Sutini mengatakan akan sulit bagi dirinya dan pelaku bisnis lain, dan kesibukan memaksanya membuat surat untuk mendelegasikan kewajibannya kepada seseorang.
Komitmen Terhadap Korupsi : Beberapa inisiatif dalam usaha menjadi yang terdahulu. Pemberantasan korupsi tidak bisa dilepaskan dari komitmen seorang pemimpin, demikian halnya dengan kabupaten Wonosobo. Beberapa usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Wonosobo dalam mengoperasionalkan misi tersebut antara lain dengan membuat sebuah kelembagaan ombudsman. Program ini merupakan program kerjasama antara tiga lembaga Pemda Wonosobo, Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo dan provider telepon seluler, Satelindo. Teknisnya, menurut Bupati Kholiq Arif, program ini dijalankan untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat seputar masalah yang mereka hadapi melalui akses Electronical Ombudsman. Namun sayangnya program ini kurang berjalan dengan baik karena terbentur sistem operator yang satu arah yaitu hanya melalui Indosat. Hal itu menjadi hambatan sendiri melihat mayoritas provider pengguna telepon seluler di daerah itu adalah Telkomsel. Secara khusus Bupati Wonosobo juga membuka sambungan langsung masyarakat melalui nomor telpon pribadi bupati 08122671000 yang tujuannya adalah apabila ada keluhan maka bisa langsung ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda) untuk melakukan cek langsung ke lapangan.
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
53
Persepsi tentang komitmen pemerintahan daerah Wonosobo yang tinggi dalam transparansi juga terlihat dari hasil FGD. FGD yang dihadiri oleh kalangan birokrat dan pengusaha lokal secara umum berpendapat komitmen pemimpin mereka selama ini sudah cukup baik. Bapak Agus, staf Humas, menyatakan bahwa pemerintah daerah sudah berupaya untuk meminimalkan korupsi terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, salah satunya adalah dengan mengadakan lelang terbuka, menghapus metode lama seperti pembagian proyek yang penuh dengan kolusi. Ditambahkan pula oleh Agus, pihak swasta maupun pemerintah sudah berkomitmen untuk melangkah ke arah reformasi dengan mewujudkan transparansi dalam segala hal. Namun demikian, ditambahkannya, belum ada timbal balik atau partisipasi dari masyarakat kepada pemerintah yang dirasakan terjadi sejak reformasi. Pemerintah berharap masyarakat ke depan ikut berperan aktif dan memiliki inisiatif dalam pembangunan daerahnya, dengan cara ikut mengawasi proses pembangunan yang sedang berjalan. Hal ini, lanjut Agus menghambat tercapainya transparansi dalam segala bidang. Pemerintah daerah selama ini sudah melakukan fungsi pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan yang dijalankannya. Pengawasan itu bahkan dilakukan secara bertahap, dari mulai monitoring dan evaluasi (Monev) pertama, monev kedua dan seterusnya.
Komitmen terhadap perbaikan sistem yang menitikberatkan pada kualitas aparat yang baik dan bersih juga disadari pentingnya dan telah dilakukan oleh Pemda Wonosobo. Bapak Sumaedi menjelaskan bahwa PEMDA sudah berusaha mengadakan pembenahan dengan mengadakan pembinaan mental bagi seluruh staf pemerintahan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan mengadakan forum rutin yang menghadirkan tokoh agama guna meningkatkan moral dan spiritual. Tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan kesadaran secara moral akan dampak buruk dari korupsi.
Semua usaha pemerintah sebenarnya telah direncanakan dari elemen paling bawah, akan tetapi masih terkendala pada keterbatasan dana yang tidak berimbang, sehingga tidak semua aspirasi masyarakat dapat tertampung dan terlaksana dalam kurun APBD setahun. Usaha lain dari pemerintah, menurut bapak Sumaedi lagi, adalah dengan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi langsung mengawasi dan memberikan masukan yang membangun melalui SMS atau kotak pos saran 9999 atau telepon langsung dengan pusat pelayanan masyarakat. Sementara, Bapak Heri Indrayana, seorang pelaku bisnis yang mengaku sudah tidak berada dalam asosiasi ataupun LSM dan dinilai beberapa orang cukup vokal dan idealis, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah berusaha melaksanakan transparansi, salah satunya adalah dengan diadakannya lelang terbuka. Lanjutnya, lelang terbuka ini memberikan kesempatan bukan hanya bagi asosiasi dari Wonosobo, tapi juga memberikan kesempatan kepada asosiasi dari luar kota untuk ikut berpartisipasi dan mempunyai hak yang sama. Menurut pendapatnya, melalui lelang terbuka ini, hanya asosiasi yang berkualitas tanpa memandang daerah asal yang akan keluar sebagai pemenang. Hal ini memberikan persaingan yang sehat dan kompetitif, yang merupakan bagian dari transparansi.
Pelayanan Satu Pintu Komitmen pelayanan yang tinggi juga tercermin dari adanya program pelayanan satu pintu. Program ini sudah menjadi kewajiban bagi setiap kabupaten/kota di Indonesia untuk dijalankan sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006. Meskipun demikian, kabupaten Wonosobo telah melakukan sistem pelayanan satu pintu ini terlebih dahulu sebelum peraturan tersebut dikeluarkan Menteri Dalam Negeri. Menurut Amin Suradi, Kepala Disyandu, Pelayanan Satu Pintu sudah langsung terbentuk pada tahun 2002 dan mulai beroperasi satu tahun kemudian. Hingga saat ini sudah ada dua kepala dinas yang menjabat Disyandu ini, sebelumnya dipimpin oleh Ardiyanto.
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
54
Pada tahun 2002-2003, selain Wonosobo, kota lain yang sudah mulai menjalankan OSS antara lain Sragen, Solo, Banjar, Kudus dan Banjarnegara. Di tahun berikutnya jumlahnya berkembang hingga bulan Oktober tahun 2007 kemarin sudah semua kabupaten/kota di Jawa Tengah melakukannya.
Berangkat dari semangat reformasi, Amin Suradi mengatakan bahwa tujuan dari pembentukan OSS ini untuk mengefisienkan waktu, biaya dan tata cara. Berikut penuturan Amin Suradi :
”Munculnya One Stop Service, berangkat dari pelaksanaan program pengurusan perijinan yang sebelumnya tersebar di beberapa sektor, sehingga untuk mengurus perijinan, masyarakat harus pergi ke banyak tempat yang berbeda. Atas dasar itu, maka pemerintah kabupaten dan DPRD legislatif memiliki kehendak untuk mendirikan institusi Pelayanan Satu Pintu.
Hal yang dikatakan oleh Suradi juga dikuatkan oleh hasil yang didapat dari diskusi yang dilakukan melalui FGD. Ibu Sutini, pelaku bisnis perhotelan dan restoran, menjelaskan bahwa selama ini ia sudah merasakan kemudahan pelayanan, administrasi dan sistem birokrasi yang transparan. Pelayanan itu tampak dalam mengurus berbagai macam surat dokumen dan surat perijinan di lembaga pemerintahan seperti Disyandu maupun lembaga lain. Kemudahan dan transparansi lembaga pemerintahan dalam menangani pengurusan surat, dokumen, dan perijinan sudah dibuktikan oleh Ibu V Sutini sejak pertama menjalankan bisnisnya. Sebagai pelaku bisnis, Ibu Sutini juga menekankan akan pelaksanaan dan realisasi dari transparansi dalam kerjasamanya dengan pengguna jasa hotel dan restoran baik dari pemerintahan maupun swasta.
Bapak Ismaini dari Disyandu menyatakan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di birokrasi tapi masyarakat juga dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Wujud antisipasi Disyandu adalah dengan menerapkan prosedur transparansi dalam hal jangka waktu, tarif dan prosedur pelaksanaan pelayanan publik yang diterapkan dan dicantumkan. Aturan yang lainnya seperti menganjurkan pemohon untuk datang sendiri atau memberikan surat kuasa apabila berhalangan datang karena kesibukan.
Dengan jumlah staf sebanyak 27 orang, Amin Suradi mengatakan masih bisa menangani pelayanan yang rata-rata masuk 5 sampai 10 orang setiap harinya. Meskipun angka ini belum terlalu banyak, namun jumlah pelayanan semakin bertambah. Hal ini menurut Amin mengindikasikan proses sosialisasi yang mereka lakukan sudah mulai ditangkap masyarakat.
Amin sendiri mengakui hasil IPK 2006 lalu memberikan arti positif atas usaha di pemerintahannya. Ia mengatakan bahwa selama ini memang Bupati dan segenap jajarannya selalu mencoba untuk meminimalisir tindakan-tindakan di luar peraturan yang ada. Salah satu contoh seperti yang dilakukan oleh Disyandu, Amin menjelaskan, bahwa di instansinya
ia aktif mengontrol stafnya baik dalam hal waktu proses pelayanan dan pembayaran. Disyandu juga membuat sistem terputus antar bagian yaitu bagian ketika seseorang datang atau masuk
di customer service dengan bagian setelah proses pembuatan perijinan yang kemudian
produknya dilayani di kasir. Disyandu mengusahakan untuk bagian akhir ini tidak melalui
orang lain tetapi melalui kasir. Amin sendiri mengaku seringkali mengikuti proses pelayanan
itu di tiap bagian sebagai bentuk kontrolnya.
Lelang Terbuka Lelang terbuka ini merupakan lelang terbuka pertama di Wonosobo yang mengacu dari model pelaksanaan lelang terbuka di kabupaten Kebumen yang berhasil diadakan setahun sebelumnya.
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
55
Namun demikian terdapat perbedaan antara kedua kota dalam melakukan lelang terbuka ini. Mahendra, seorang staf Unit Pengendalian dan Pengembangan (Dalbang) Kabupaten yang mengurusi teknis pengadaan lelang, mengatakan perbedaan itu antara lain pada lelang di Kebumen hanya dilakukan sekali saja selama penyelenggaraan, berbeda dengan yang dilakukan di Wonsobo di mana dalam penyelenggaraan Lelang Terbuka kemarin pelelangan dilakukan sebanyak tiga kesempatan. Kegiatan lelang terbuka Wonosobo diselenggarakan pada bulan Mei, Juni dan Juli. Lelang pertama dilakukan bagi proyek yang telah siap, saat itu ada 61 proyek. Berikutnya lelang dilakukan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah siap ditambah mereka yang gagal dalam lelang sebelumnya diperbolehkan ikut lagi.
Lelang terbuka di Wonosobo dibuat untuk menciptakan persaingan bisnis melalui sistem penawaran yang kompetitif (fight). Melalui lelang ini, diharapkan akan terjadi persaingan yang sehat dan akan terjadi penawaran yang tepat. Lelang terbuka ini memiliki sifat antara lain, transparan artinya diketahui secara luas oleh publik, kompetitif, diselenggarakan secara bersama, artinya beberapa penawaran dilakukan dalam satu waktu dan yang terakhir adalah keuntungan yang besar. Keuntungan di sini dihasilkan karena penawaran yang semakin kecil dalam proses itu yang akan memenangkan tender, dengan demikian sisa anggaran akan banyak terkumpul. Meskipun tidak selalu nilai terkecil yang menjadi pemenang, namun usaha menekan nilai tawaran akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahendra, maka akan terjadi efisiensi anggaran dan sisa dana dapat dikumpulkan untuk tahun berikutnya.
Menurut Mahendra, salah seorang staf bagian Pengendalian dan Pembangunan lainnya, pada akhirnya masyarakat dan pemerintahlah yang mendapat keuntungan langsung dari sistem yang baru diterapkan di dua kabupaten dari 35 kabupaten kota di Jawa ini. Menurut Suratman, seorang staff Dalbang lainnya, sasaran dari penyelenggaraan lelang terbuka juga bertujuan agar pelaksanaan proyek bisa terjadwal dengan tepat dan menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Meskipun bukan yang pertama, usaha pemerintah kabupaten Wonosobo mengadakan lelang terbuka ini diharapkan mampu untuk mempersempit peluang terjadinya kolusi dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Pelelangan terbuka bukan hanya untuk memenuhi persyaratan suatu lelang yang transparan, namun sistem ini yang akan menghindari maraknya praktik kolusi melalui “pengkondisian” antar rekanan. Seorang ketua asosiasi yang tidak mau dicantumkan namanya, sebut saja Ilham, mengatakan bahwa terdapat perbedaan situasi pelelangan dulu dengan sekarang di Wonosobo ini. Ilham mengatakan bahwa perbedaan terbesar terletak pada transparansi yang cukup tinggi dan pada waktu dulu hampir semua pelelangan dikondisikan. Ilham juga lebih lanjut mengatakan sebagai berikut :
57
“Kalau dulu ada kecenderungan proyek-proyek di Wonosobo disiasati dengan cara diumumkan melalui harian di Jakarta atau harian yang tidak terbit sampaidi Wonosobo. Pengumumannya juga tidak setransparan sekarang. Pada waktu itu hampir semua lelang ”dikondisikan”.
Transparansi dalam pelelangan terbuka tahun 2007 juga dirasakan oleh beberapa orang menyebabkan banyak pengusaha dari luar Wonosobo yang ikut juga berpartisipasi dalam pelelangan.
57 “Pengkondisian” di sini adalah sebuah istilah yang digunakan di kalangan pebisnis peserta lelang untuk menyebut suatu bentuk kolusi antar peserta lelang, dimana pemenang lelang sudah di antara mereka sebelum lelang resmi berlangsung. Di Wonosobo sendiri, menurut Ilham, hampir di semua kategori nilai lelang terjadi pengkondisian, namun persentase berbeda-beda. Pada nilai lelang 100 juta–1 milyar, pengkondisian atau ”kolusi” antar rekanan kurang lebih sebanyak 25 % sedangkan untuk nilai lelang 50 juta-100 juta, justru sebaliknya yaitu yang murni tidak melakukan pengkondisian hanya 25%nya.
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
56
Dalam rangka menciptakan clean and good governance, maka pemerintah kabupaten Wonosobo juga telah menyiapkan konsekuensi yang dihadapi dari hasil-hasil pelelangan yang dilakukan. Pemberian sanksi adalah salah satu bentuk dari konsekuensi tersebut. Agus Subagyo, Asisten II Bupati yang membawahi unit Dalbang, mengatakan sanksi yang mereka terapkan adalah semacam black list jika ada rekanan yang ”nakal”. Black list itu diupayakan dari penilaian apakah ada rekanan yang tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi prosedur, dan lainnya. Black list itu berarti rekanan tidak bisa mengikuti tender selama dua tahun ke depan.
Menurut Ilham yang juga seorang pengusaha jasa konstruksi, pemerintah daerah juga memiliki kekurangan dalam memperhatikan nasib pengusaha jasa konstruksi lokal. Hal itu tercermin dalam beberapa kebijakan salah satunya kebijakan mengenai lelang terbuka. Meskipun di satu sisi gagasan pengadaan lelang terbuka adalah bagus dan baik, namun dengan dibukanya pelelangan secara luas membuat pengusaha jasa konstruksi lokal, yang sekarang tercatat berjumlah 400-an pengusaha menjadi sulit untuk mendapatkan proyek karena kalah bersaing dengan yang lain. Pengusaha-pengusaha lokal umumnya hanya bisa bersaing pada tender- tender menengah dan bawah karena modal yang kecil. Jika pemerintah daerah tidak melakukan proteksi, maka persaingan pun akan lebih terbuka dengan pengusaha-pengusaha luar sehingga peluang memenangkan proyek akan menjadi lebih kecil. Peluang pengusaha lokal akan makin kecil lagi melihat pemerintah daerah juga menjalankan peraturan sistem Kontrak Tahun Jamak (multiyears) . Multiyears menggabungkan satu atau beberapa proyek dalam waktu lebih dari satu tahun anggaran.
58
Komitmen pemda yang dinilai tinggi pada survei IPK kemarin tidak jauh berbeda dengan hasil dari penelitian mendalam, namun demikian terlihat nyata dalam hal penegakan hukum masih banyak orang yang mempersepsikan Wonosobo masih jauh dari bagus. Melihat gambaran kabupaten Wonosobo jika menggunakan parameter yang digunakan oleh survei IPK terakhir, maka harus terlebih dahulu kita pisahkan antara kepemimpinan yang saat itu sedang berjalan dengan sebelumnya. Ketika survei IPK 2006 berlangsung, kepemimpinan masih dipegang oleh bupati Trimawan Nugrohadi yang memimpin dari periode 2000 -2005. Sedangkan saat penelitian mendalam ini dilakukan sekarang, Wonosobo telah dipimpin oleh H.A Kholiq Arif dari tahun 2006 hingga sekarang.
Pandangan mengenai good government yang dijalankan oleh bupati saat ini secara umum diakui oleh para informan dalam penelitian mendalam ini sudah baik. Beberapa program yang mencerminkan transparansi sudah berhasil dijalankan, di antaranya one stop service dan lelang terbuka. Beberapa indikasi lain dari baiknya komitmen pemerintah daerah adalah tidak ditemukannya kasus-kasus korupsi besar yang sampai pada Kejaksaan Negeri atau laporan-laporan di tingkat asosiasi jasa dan perdagangan yang ada di sana. Beberapa kasus yang muncul pun selama ini terjadi di masa kepemimpinan sebelumnya seperti proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosobo, proyek pengadaan buku SD- SMA, proyek jalan lingkar utara Wonosobo, dan proyek pembangunan kembali Pasar Wonosobo yang terbakar.
Hasil survei yang dilakukan pada tahun 2006 bertepatan dengan baru dipilihnya bupati sekarang juga tidak bisa diartikan sebagai keberhasilan pemerintah daerah saat ini. Asumsinya adalah persepsi yang terbentuk pada waktu itu merupakan hasil dari pengalaman mereka
58 Multiyears atau Tahun Jamak, merupakan sistem kontrak berdasarkan jangka waktu pelaksanaannya. Hal itu terdapat dalam Peraturan Presiden RI No.30 tahun 2005, pasal 30 ayat 8 yang mendefinisikan “Kontrak Tahun Jamak adalah pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan.Menteri Keuangan untuk pengedaan yang dibiayai APBN…Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota,…”
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
57
melihat program-program yang telah berjalan sebelumnya. Keberhasilan dalam kepemimpinan sebelum masa bupati Kholiq Arif yang tercatat adalah inisiatif membuat sistem pelayanan satu pintu atau one stop service.
Namun demikian secara luas di mata kelompok masyarakat lainnya Wonosobo masih memiliki kelemahan dalam penanganan kasus korupsi yang telah ada selama ini. Kasus-kasus yang selama ini ada belum satupun diputus bersalah, membuat masyarakat merasa frustasi dan meyakini bahwa institusi penegak hukum mereka masih berjalan di tempat. Pengalaman- pengalaman mereka dalam melihat penanganan kasus-kasus yang berjalan lambat ini juga ikut membentuk persepsi masyarakat lainnya bahwa Wonosobo belum berhasil betul dalam hal ini, Sistem yang transparan sudah semakin baik dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang menjadi misi dari kabupaten ini. Sistem pemerintahan yang transparan, sistem pelelangan yang terbuka dan kompetitif, akses yang terbuka untuk mengontrol jalannya pembangunan dan lainnya merupakan usaha yang telah dilakukan pemda, namun tampaknya para pelaku bisnis masih memerlukan waktu untuk bisa menyesuaikan diri dengan kondisi ini, sehingga pembangunan tidak hanya dijalankan dengan komitmen satu pihak pemerintah saja, melainkan para pelaku bisnis juga. Beberapa fakta yang ditemukan di lapangan justru tampaknya para pelaku bisnis kurang siap dengan sistem ini. Mereka mempertanyakan mengenai produk transparansi pemerintahnya, seperti rumitnya pendelegasian dengan membawa surat kuasa ketika mereka mengurus perijinan di Disyandu, atau kebijakan pemerintah yang kurang memproteksi pelaku bisnis barang dan jasa karena begitu terbukanya pada pelelangan kemarin. Dengan demikian, tampaknya misi pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber daya melalui sistem lelang terbuka masih membutuhkan waktu untuk bisa diterima oleh para pebisnis lokal di sana.
Jeremy Pope menulis dalam bukunya ‘Strategi Memberantas Korupsi’ (2003), bahwa indicator mudahnya korupsi ditemukan di masyarakat dapat dilihat dari pertama melemahnya nilai- nilai sosial, pengutamaan kepentingan pribadi dibanding kepentingan umum. Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas publik . Dari kedua kondisi yang disebutkan oleh Pope dapat disimpulkan bahwa terdapat dua komponen penting di mana korupsi dapat terjadi. Komponen pertama itu adalah individu atau kelompok artinya manusianya, dan yang kedua adalah sistem kumpulan aturan sebagai panduan dalam menjalankan tugas. Namun kedua komponen itu tidak terlepas dari komitmen individu dikarenakan sistem juga merupakan produk dari manusia, sehingga komitmen yang baik dapat menghasilkan sistem yang bagus.
59
Dalam kasus Wonosobo, komitmen pemerintah saat ini untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih tampaknya oleh banyak pihak sudah dinilai ada. Sehingga artinya sistem yang coba dijalankan sudah mencerminkan komitmen akan transparansi, tinggal bagaimana komitmen itu terus dipertahankan. Namun demikian korupsi tidak selalu ditandai dengan penggelapan nilai yang besar. Praktik-praktik korupsi dengan nilai yang kecil pun tetap dimasukan ke dalam tindakan yang merugikan Negara dan orang lain. Skor IPK yang baik tidak selalu mencerminkan minimnya tindak korupsi dilakukan di suatu daerah, karena bisa jadi kasus-kasus tersebut selesai di tingkat bawah. Seringkali praktek-praktek itu terjadi didorong atau terhindarkan oleh nilai-nilai budaya yang berlaku di suatu tempat.
59 Pope, Jeremy, 2003, h.2.
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
58
Mekanisme Kontrol dan Partisipasi Masyarakat Idealnya sebuah Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) didahului oleh mekanisme penentuan atau pencarian kebutuhan yang riil di masyarakat. Melalui mekanisme ini diharapkan tidak terjadi gap antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang disediakan, sehingga tidak terjadi pemborosan dan ketidakefektifan pembangunan.
Kabupaten Wonosobo, seperti yang diutarakan oleh Bupati Kholiq Arif, dalam melakukan perencanaan PBJ telah melalui sebuah mekanisme bertingkat dalam proses pencarian kebutuhan (Need Assessment). Mekanisme itu dilakukan dari paling bawah di desa melalui Musyawarah Pengembangan Desa (Musbangdes), Musyawarah Pengembangan di tingkat Kecamatan (Musbangcam) sampai di tingkat Kabupaten (Musrenbangkab). Tahapan itu juga dapat dijelaskan berupa siklus berikut:
Siklus Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo
Musrenbangcam
Musrenbangkab
Musrenbangdes
RP JMD
RKPD
MONEY
RAPBD
Menurut Umar, seorang yang selama ini berkecimpung dalam media pemberitaan, terkadang proses dan realitasnya tidak sebagus dari yang dijelaskan pada diagram di atas., Dari perspektifnya Umar menjelaskan, kasus korupsi bisa dilihat dari rentetan anggaran yang tidak bisa dilepaskan dari beberapa orang di lingkungan DPRD tersebut. Mereka itu adalah anggota yang benar-benar aktif dan menentukan rancangan undang-undang dalam kasus Wonosobo. Menurutnya hal ini bisa terjadi karena kinerja DPRD di Wonosobo kurang optimal bekerja, menurut pengamatannya anggota DPRD yang aktif hadir hanya berkisar 45 orang dari lebih banyak lagi anggota dewan yang seharusnya. Sehingga anggaran yang diputuskan hanya ditentukan oleh separuh anggota DPRD saja dan eksekutif, seperti dinas-dinas, kecamatan dan kabupaten. Artinya anggaran itu dimonopoli oleh mereka, bahkan untuk usulan-usulan yang datang dari bawah pun bisa langsung lewat mereka. Jadi mekanisme perencanaan pembangunan lewat musbangdes sampai kabupaten itu hampir terpangkas.
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
59
Menurut Umar lagi, mekanisme formal tetap ada tapi untuk hal-hal lain lebih praktis lewat DPRD. Misalkan, Umar mencontohkan, seorang pemuda di suatu desa ingin kelompok olah raganya mendapatkan bantuan kaos sepak bola, akan jauh lebih efektif apabila pengajuannya langsung melalui anggota DPRD, daripada melalui perencanaan dari bawah yang pada akhirnya harus melalui DPRD juga, dan biasanya harus melalui pemangkasan budget. Aspek korupsinya dijelaskan lebih dalam lagi oleh Umar sebagai berikut :
“(aspek korupsinya) bisa dalam bentuk yang lain, misalkan saya anggota DPRD, karena aspirasi saya yang bawa maka ada uang terima kasih kepada saya atau istilah hukumnya gratifikasi.Nilai uang gratifikasi itu makin besar pada proyek-proyek yang bernilai besar, seperti proyek pembangunan jembatan sekolahan, bahkan ada berapa anggota Dewan yang beranimeminta 5% atau 10% dari nilai proyek. Alasannya meminta gratifikasi itu bermacam-macam salah satunya untuk partainya. Rata-rata modelnya begitu, jaman orde baru (bahkan) belum ada”.
Mekanisme kontrol di dalam pembangunan daerah sebenarnya telah disadari oleh pemerintah kabupaten sebagai syarat yang penting untuk mencapai hasil yang baik. Selain mekanisme formal musyawarah pembangunan di tiap tingkatan pemerintahan daerah sudah dilakukan, penyampaian keluhan langsung melalui media elektronik dan cetak, serta monitoring evaluasi bertahap, pemerintah juga telah mengajak beberapa komponen masyarakat untuk melakukan kontrol melalui pokja yang dibentuk pemerintah. Menurut Mahendra dari unit Dalbang, partisipasi masyarakat itu dilakukan selama ini dengan mengajak pihak-pihak di luar pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi Unsiq, wartawan Wawasan dan Jawa Post Metro, Merdeka dan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam mengontrol pembangunan memang telah ada, namun demikian kapasitas mereka dalam melakukan penilaian teknis oleh beberapa pihak menjadi kendala sendiri dalam menilai obyektivitasnya.
60
Pemerintah sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Bupati Kholiq Arif, untuk pengawasan teknis telah membentuk tim evaluasi yang terdiri dari para ahli. Secara teknis, tugas pengawasan ini berada dibawah tanggung jawab wakil bupati. Bupati Kholiq Arif mengatakan dirinya sudah membuat pokja pengawasan proyek dengan anggotanya antara lain Bupati, Wakabup, LSM, pengguna anggaran, wartawan media, Sekda, Bawasda, jasa kontruksi, dan universitas. Selain itu ada juga asosiasi jasa konstruksi dan kepala desa. Bagi Kholiq Arif yang terpenting baginya adalah mengawasi secara obyektif, seperti yang diungkapkan berikut :
“…Yang penting semua proses harus sesuai dengan ketentuan dan hasil harus bagus, proses sesuai hukum, evaluasi berjalan dengan baik, dan transparansinya kita jaga dengan baik. Hasil dari proyek pada akhirnya kita teliti.
Ditambahkan lagi oleh bupati bahwa apabila hasil evaluasi memperlihatkan indikasi buruk maka ia harus memperbaiki, sedangkan kalau baik, maka akan diberi apresiasi. Namun demikian penelitian hasil kerja di akhir kegiatan, menurut Umar, kuranglah tepat. Selama ini hasil kerja yang jelek diketahui di akhir kegiatan dan dapat diklaim karena memang dianggarkan di APBD. Menurut pendapat Umar, hal itu tidaklah tepat, seharusnya jalannya proyek dipantau terus dan bukan hanya di akhir saja.
Kholiq kembali menambahkan bahwa ia sadar sekali atas peran penting partisipasi masyarakat terhadap pembangunan ke depan. Di samping beberapa hal telah dilakukan untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan, namun ia tetap masih melihat banyak kelemahan. Kelemahan yang penting adalah dalam hal kapasitas sumber daya masyarakat dan kesadaran (awareness)
60 Hal ini merupakan hasil observasi Umar yang telah lama mengamati partisipasi masyarakat dalam mengontrol pembangunan.
MEMBEDAH FENOMENA KORUPSI: ANALISA MENDALAM FENOMENA KORUPSI DI 10 DAERAH DI INDONESIA
60
yang belum terlalu tinggi, meskipun tidak dibilang rendah juga. Ia menambahkan akan menyambut gembira pihak-pihak yang mau meningkatkan kapasitas masyarakatnya dalam masalah tadi. Namun demikian Kholiq mengharapkan kelompok-kelompok tadi riil mengakar di masyarakat. Selama ini ada kelompok yang mengkritisi pemerintah namun mereka tidak terlepas dari kepentingan bisnis (proyek) dan masuk dalam wilayah politis, sehingga sulit juga baginya melihat obyektivitas dan kredibilitas kelompok-kelompok semacam itu.
Sejauh ini Kholiq juga melihat sebuah strategi lain untuk meningkatkan kapasitas pembinaan kesadaran masyarakat dalam isu-isu pengawasan korupsi, yaitu melalui institusi pendidikan.
Menurutnya hal itu akan jauh lebih efektif jika isu-isu itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Untuk itu ia masih mengusahakan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak pendidikan yang terkait.
Partisipasi masyarakat memang penting dalam usaha mengontrol pembangunan, terutama dalam konteks desentralisasi dan transparansi daerah. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemkab Wonosobo relatif baik namun untuk memperkuatnya, daerah yang berusaha menjalani kebijakan yang transparan ini membutuhkan dorongan dari legislatif, untuk lebih memperkuat dalam hal legislasinya.
Dalam buku yang ditulis oleh Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), partisipasi sangat penting apalagi untuk suatu realitas bahwa seringkali lembaga legislatif kurang bisa merepresentasikan masyarakatnya . Representasi itu dapat berupa kurang aspiratifnya anggota dewan, atau tidak mampunya DPRD menerjemahkan kehendak rakyat dan lain sebagainya, sehingga banyak juga peraturan yang sudah dibuat kemudian diprotes oleh masyarakatnya sendiri. Dalam hal ini partisipasi menjadi jembatan penting.
MTI juga mempertegas bahwa partisipasi masyarakat tidaklah hanya menjalankan produk perundang-undangan yang sudah dibuat saja, melainkan partisipasi sudah harus dimulai sejak penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) itu dimulai. Hal itu dikarenakan beberapa hal terkait dengan heterogenitas dan dinamika masyarakat. Secara khusus pertimbangan itu antara lain dikutip sebagai berikut :
61
62
1. Kehidupan sosial terdiri dari keragaman. Keragaman itu meliputi keinginan, kekhawatiran, tujuan, kepentingan, keterkaitan dengan lembaga sosial.
2. Keragaman tidak selalu dipahami oleh masing-masing kelompok karena itu “mengikutsertakan” adalah pemecahannya.
3. Kecenderungan untuk mengambil cara-cara yang melindungi kepentingan sendiri, padahal bisa merugikan kehidupan bersama secara keseluruhan.
Kesimpulan
Meskipun kurang cukup mewakili di masyarakat namun hasil IPK 2006 yang menghasilkan peringkat kedua bagi Wonosobo tidaklah jauh berbeda dengan fakta lainnya yang ditemukan dalam penelitian mendalam kali ini. Penelitian mendalam dengan sampel yang lebih luas dan komprehensif pada bulan Desember 2007 ini juga menghasilkan persepsi yang kurang lebih sama.

annotation: short_sentences header footer

label: eo

label: ms

label: de