content:
TEMPOHARI, sewaktu Presiden Abdurrahman Wahid menyebut kelakuan para anggota DPR bagaikan tingkah-laku murid taman kanak-kanak, banyak juga yang menganggap sang Presiden keterlaluan. Tetapi, ternyata dengan berjalannya waktu, sejumlah fakta empiris menunjukkan bahwa memang kerapkali bisa ditemukan beberapa perilaku taman kanak-kanak di antara para anggota lembaga yang semestinya terhormat itu. Perilaku itu bisa ditampilkan baik anggota DPR Balita (yakni yang masa kerjanya di bawah lima tahun) maupun anggota DPR Artalita (yakni yang sudah membawakan ‘asiprasi rakyat’ di atas lima tahun). Dulu, maupun kini.
Entah bagian dari balas dendam, entah apa, nyatanya Abdurrahman Wahid berhasil digebuk jatuh dengan impeachment tahun 2001 yang dimotori terutama oleh para anggota DPR-RI.
Pekan lalu (Jumat, 28 Januari 2011) KPK melakukan penahanan atas 19 anggota DPR-RI periode 1999-2004 sebagai bagian dari 26 tersangka/terdakwa/terhukum dalam kasus suap Deputi Gubernur Senior BI, Miranda Swaray Goeltom. Secara keseluruhan sebenarnya ada 59 terduga penerima suap sebesar 300-500 juta rupiah hingga 1-2 milyar rupiah per orang. Mayoritas berasal dari PDIP dan Partai Golkar selain PPP, PKB, ex Fraksi Reformasi dan ex Fraksi TNI/Polri. Beberapa nama populer terdapat dalam daftar penahanan, seperti Paskah Suzetta (PG), Panda Nababan (PDIP) dan Engelina Pattiasina (PDIP). Sedang nama yang menjadi populer karena kasus ini adalah Agus Condro Prayitno (PDIP) dan Dudhie Makmun Murod (PDIP) yang mengungkap banyak nama lain yang terlibat dalam kasus ini, sehingga menjadi musuh nomor wahid internal partai dan DPR. Tak kalah penting adalah Nyonya Nunun Nurbaiti Adang Daradjatun yang digambarkan sebagai pembagi dana, namun sejauh ini masih ‘lolos’ karena alasan sakit ‘lupa ingatan’ permanen (mencontoh senjata alasan pak Harto). Dan puncak segala puncak, tentu Miranda Swaray Goeltom sendiri yang sejauh ini belum juga tersentuh dalam jarak dekat karena masih putusnya mata rantai kesaksian, terutama karena ‘sakit lupa ingatan’ Nunun Nurbaiti.
Seakan-akan balas dendam, awal pekan ini (Senin 31 Januari 2011) Komisi III DPR-RI menolak (23 melawan 15 anggota) kehadiran dua pimpinan KPK –Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah– dalam forum Rapat Kerja Komisi III DPR-KPK. Penolakan dilakukan khususnya oleh anggota-anggota yang kawan sefraksinya dan atau separtainya termasuk di antara 19 orang yang ditahan KPK. Adapun Fraksi Partai Demokrat yang anggotanya terlibat kasus-kasus suap/korupsi tetapi belum disentuh dengan keras oleh KPK, tenang-tenang saja. Mungkin lain kali, bila ada di antara mereka yang kena giliran.
Alasan penolakan yang dikemukakan, kedua pimpinan KPK itu masih berstatus tersangka, meskipun kasus tuduhan pemerasan/suap yang dikenakan kepada mereka dideponeering (dikesampingkan) Jaksa Agung. Agaknya para anggota DPR itu memiliki penafsiran sendiri terhadap ketentuan Pasal 35 (c) UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menentukan adanya wewenang Jaksa Agung untuk “Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”. Bukankah dalam konteks semiotika hukum, ‘mengesampingkan perkara’ adalah berarti mengesampingkan secara menyeluruh, termasuk predikat-predikat yang terkait dengan perkara itu? Ketentuan-ketentuan hukum senantiasa menghindari standar ganda.
Para anggota DPR itu ‘memaksakan’ cita rasa etikanya sendiri, bahwa orang yang berstatus tersangka tidak bisa ikut rapat kerja bersama mereka. Tapi bagaimana dengan tampilnya anggota DPR Panda Nababan (Fraksi PDIP) yang juga berstatus tersangka, dalam forum Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo beberapa hari sebelumnya? Di forum itu sang anggota DPR yang sudah berstatus tersangka dalam kasus suap Miranda Goeltom dan beberapa hari sesudahnya ditahan KPK itu, sempat memberi ‘wejangan-wejangan’ panjang lebar penuh percaya diri kepada sang Kapolri. Standar ganda, atau sekedar kekhilafan bagai peribahasa “kuman di seberang lautan tampat, gajah di pelupuk mata tiada tampak”? Tampil dan hadirnya Panda Nababan hari itu luput dari protes para anggota lain.
Memang, makin sulit memahami perilaku para anggota DPR kita.
Posted in Hukum, Politik.	Tagged Agus Condro Prayitno, Bibit Samad Riyanto, Chandra M. Hamzah, deponeering, DPR Artalita, DPR Balita, Dudhie Makmun Murod, Engelina Pattiasina, impeachment, Jaksa Agung, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Komisi III DPR, KPK, Miranda Swaray Goeltom, Nunun Nurbaiti Adang Daradjatun, pak Harto, Panda Nababan, Partai Demokrat, Partai Golkar, Paskah Suzetta, PDIP, penahanan 19 anggota DPR-RI periode 1999-2004, PKB, PPP, Presiden Abdurrahman Wahid, taman kanak-kanak, TNI/Polri
Korupsi: Musim Tanpa Akhir (2)
December 13, 2010 by sociopolitica
0
“Bila Jenderal Soeharto dianggap hanya melakukan pertunjukan pura-pura dalam hal pemberantasan korupsi, barangkali Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono bisa dianggap sejauh ini masih berada dalam tahap just talking dan acting. Masih dalam tahap menyatakan niat, namun belum memadai dalam melakukan hal-hal yang perlu untuk mewujudkan apa yang diniatkan itu. Ia masih harus terlebih dulu membuktikan bahwa ia akan sanggup dan akan masuk ke tahap action dalam konteks pemberantasan korupsi”.
KECUALI secara insidental oleh PKI, tudingan korupsi jarang dilontarkan secara terbuka kepada rezim Soekarno yang terus menerus menjalankan revolusi. Rezim Soekarno terlalu kuat untuk dikritik. Tetapi secara internal, khususnya di tubuh Angkatan Darat, Jenderal Abdul Harris Nasution pernah mencoba melancarkan gerakan koreksi terhadap perilaku korupsi, melalui Operasi Budi. Namun, terbentur. Saat AD dipimpin Letnan Jenderal Ahmad Yani, di masa pra Peristiwa 30 September 1965, Jenderal Nasution juga pernah memberi teguran agar para jenderal tidak ikut membiasakan diri untuk bersikap foya-foya, semisal membawa wanita selebriti turut serta dalam kunjungan ke daerah-daerah. Namun teguran-teguran itu hanya menghasilkan ‘ketegangan’ antara Nasution dan Yani.
Kesempatan dalam keleluasaan. Ada yang bilang, korupsi di masa Soekarno, jauh lebih kecil daripada korupsi di masa kekuasaan Jenderal Soeharto. Tentu saja, ini benar sekali. Tetapi lebih kecilnya korupsi itu, bukan karena rezim Soekarno tidak korup, melainkan karena di masa Soekarno sedikit sekali kekayaan negara yang bisa dikorupsi. Ekonomi negara sedang ambruk di tahun 1960-1965, keuangan negara sangat buruk, inflasi mencapai ribuan persen. Pada masa kekuasaan Soeharto perekonomian negara bisa diperbaiki oleh para teknorat, Widjojo Nitisastro cs, yang umumnya lulusan Universitas Berkeley Amerika Serikat. Dimulai dengan booming minyak dan gas bumi, dan topangan bantuan luar negeri, selama dua dasawarsa lebih, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dan tinggi. Tetapi menurut Prof Dr Soemitro Djojohadikoesoemo, yang setelah mengakhiri masa ‘pengasingan’nya di luar negeri, selama beberapa tahun ikut dalam pemerintahan Soeharto, anggaran pembangunan negara mengalami kebocoran hingga 30 persen per tahun.
Sebagai tokoh yang pernah menjadi menteri bidang ekonomi, dan mengingat reputasinya sebagai seorang begawan ekonomi, tentu saja Dr Soemitro Djojohadikoesoemo bisa mempertanggungjawabkan ucapannya. Dan memang, publik kala itu sangat percaya. Bukannya tak ada menteri Soeharto yang mencoba menyanggah konstatasi besan Soeharto ini, tetapi tak satu pun dari sanggahan itu yang cukup meyakinkan. Karena, terdapat begitu banyak indikasi menunjukkan bahwa memang telah terjadi kebocoran anggaran pembangunan dalam jumlah yang signifikan. Sejumlah proyek pembangunan nyata-nyata terasa luar biasa mahal karena mark up. Dalam pembelian barang kebutuhan pemerintah, seringkali ditemukan harganya tiga kali lipat dari seharusnya. Sejumlah kapal tanker yang dibeli untuk Pertamina, dianggap kelewat mahal, baik yang dipesan dari galangan kapal luar negeri maupun dari galangan dalam negeri yang untuk sebagian milik sanak keluarga tokoh-tokoh atas Pertamina. Pembelian pesawat tempur juga tak luput dari mark up. Belum lagi berbagai praktek monopoli yang dilakukan melalui kolusi kalangan kekuasaan dengan sejumlah pengusaha yang dekat dengan kalangangan kekuasaan itu. Contoh terakhir yang banyak dipersoalkan menjelang dan sesudah jatuhnya Presiden Soeharto, adalah proyek (kilang minyak) Balongan yang biayanya mengalami mark up dua hingga tiga kali lipat. Pembelian tanah lokasi proyek Balongan maupun peralatannya mengalami mark up habis-habisan. Namun, upaya pengusutan dan penanganan atas kasus itu, tak pernah berhasil dituntaskan karena besarnya hambatan dan resistensi terhadap Kejaksaan Agung yang menanganinya di masa kepresidenan Abdurrahman Wahid.
Sebagaimana halnya di masa Soekarno, di masa kekuasaan Soeharto pun tak pernah ada penindakan signifikan terhadap berbagai korupsi kalangan atas. Tetapi terhadap kalangan bawah yang melakukan korupsi, tindakan rezim bisa sangat keras, dan untuk itu ada Opstib (Operasi Tertib) yang diintrodusir Kaskopkamtib Laksamana Laut Soedomo. Spesialisasi Opstib adalah menangani apa yang disebut pungli (pungutan liar) di jalan-jalan raya dan di pos-pos jembatan timbang yang dilakukan petugas-petugas kepolisian dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) kalangan bawah. Atau pungutan-pungutan lainnya yang dilakukan pegawai pemerintah kelas ‘bawah’ di kantor-kantor pelayanan publik untuk pengurusan KTP, SIM, Paspor sampai Sertifikat Tanah dan surat-surat perizinan lainnya. Penindakan-penindakan di area pinggiran kekuasaan itu sekaligus berfungsi menahan laju penyimpangan (korupsi) massal atau secara berjamaah oleh para pelaku kecil-kecilan, agar secara akumulatif tidak menjadi massive sehingga mengurangi porsi bagi yang di atas. Itupun tidak selalu dijalankan secara konsisten, tetapi sekedar musiman manakala diperlukan pencitraan bahwa pemerintah melakukan penertiban.
Permainan di dunia perbankan hanya boleh dilakukan oleh sejumlah elite ekonomi dan dunia usaha tertentu yang punya kedekatan khusus dan kepentingan bersama dengan kalangan kekuasaan. Mobilisasi dana di sini kerapkali nyaris tak terbatas. Sementara itu sejumlah dana dalam jumlah yang telah ditakar juga dialirkan melalui kredit-kredit usaha kecil dan kredit pertanian, serta kredit candak kulak untuk pedagang-pedagang kecil di pasar tradisional, untuk kamuflase politik dan mencegah kecemburuan secara vertikal. Kebanyakan dari kredit ke golongan bawah ini mengalami kesulitan pengembalian. Pemerintah tidak betul-betul berusaha mengupayakan pengembalian, melainkan dikeluhkan secukupnya saja untuk memperlihatkan betapa kalangan akar rumput yang telah di’tolong’ dengan berbagai cara itu umumnya tak tahu diri. Jadi, jangan banyak mengeluh lagi. Penguasa telah menyiapkan dana itu sebagai sesuatu yang potential loss yang oleh beberapa kalangan kritis dianggap sebagai tak lain daripada tindakan ‘penyuapan’ oleh penguasa kepada ‘rakyat’nya sendiri, agar permainan tingkat atas dengan kualitas dan kuantitas lebih tinggi bisa berjalan aman. Untuk itu semua, 30 persen anggaran pembangunan disiapkan sebagai sajian dalam ritual korupsi yang menjadi tradisi tak kurang dari 20 tahun lamanya.
Bahwa selama berlangsungnya kenakalan besar itu terselip kenakalan-kenakalan kecil, tentu saja tak bisa selalu dihindarkan. Katakanlah kenakalan dalam kenakalan. Kenakalan-kenakalan kecil yang menjadi permainan sendiri-sendiri ini, pasti ditindak keras. Kenakalan Budiadji di lingkungan Bulog atau kenakalan Haji Taher di lingkungan Pertamina misalnya, ‘terpaksa’ ditindaki. Tetapi kenakalan-kenakalan besarnya yang lebih massive diselesaikan ‘secara adat’. Pencurian ‘kecil’ oleh Dicky Iskandardinata terhadap Bank Duta (Ekonomi) yang adalah milik kalangan kekuasaan, tidak dibiarkan. Diberantas. Eddy Tanzil yang membobol dana 1,1 triliun rupiah untuk proyek industri fiktif, di’skenario’kan untuk kabur dari LP Cipinang dan ‘hilang’ hingga sekarang (yang menurut beberapa rumor mungkin sudah tewas?) sehingga tertutupilah keterlibatan perwira tinggi dan beberapa tokoh tinggi lainnya di dalam kasus itu.
Selain Opstib, rezim Soeharto juga telah mengintrodusir berbagai lembaga atau institusi pemberantasan korupsi. Ada Komisi 4 yang beranggotakan tokoh-tokoh tua antara lain Mohammad Hatta dan Wilopo, yang karena didesain tanpa taring, hanya menjadi macan ompong. Ada TPK (Tim Pemberantasan Korupsi) di bawah Jaksa Agung Sugih Arto dan kemudian ada tim pemberantasan penyelundupan di bawah Jaksa Agung Ali Said. TPK tak pernah menunjukkan pencapaian yang signifikan, tak ada yang bisa diceritakan. Tim pemberantasan penyelundupan lebih banyak menangkapi ‘pengusaha-pengusaha tekstil’ turunan India, tetapi sejumlah informasi menyebutkan mereka hanya menjadi sapi perahan untuk memperkaya petugas/pejabat tertentu. Pada waktu yang tak berbeda jauh, sejumlah kalangan atas kekuasaan disebutkan namanya dalam memasukkan mobil mewah tanpa bea masuk lewat gerbang-gerbang resmi, antara lain Pangkalan TNI-AU Halim Perdana Kusumah. Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso menangkap pelaku, Robby Tjahjadi. Tapi sang Kapolri tidak bisa merambah lebih jauh ke atas, ke istana misalnya. Ironisnya, sejumlah nama perwira yang dekat dengan Hoegeng kemudian disebut-sebut namanya dalam perusahaan perdagangan helm untuk memanfaatkan kebijakan peraturan keharusan menggunakan helm bagi para pengendara sepeda motor. Kapolri Hoegeng berakhir karirnya di kepolisian tak lama kemudian.
Sepanjang mengenai pemberantasan korupsi di masa kekuasaan Soeharto, adalah tepat anggapan bahwa semua pemberantasan korupsi itu hanyalah suatu pertunjukan pura-pura. Pasca Soeharto, tampaknya situasinya sama saja. Hanya pada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid sedikit ada geliat upaya pemberantasan korupsi yang ditandai intensitas penanganan berbagai kasus korupsi masa Soeharto oleh Kejaksaan Agung. Tetapi kandas, dan bersamaan dengan itu Jaksa Agungnya, Marzuki Darusman, sekalian lepas dari jabatannya, diganti oleh tokoh yang tak kalah menjanjikan, Baharuddin Lopa. Namun sayang, ia belum sempat membuktikan apa-apa, sudah dipanggil oleh Yang Di Atas. Kejaksaan Agung masa kepresidenan Megawati Soekarnoputeri, adalah masa senyap dalam pemberantasan korupsi. Peranan lebih ditunjukkan oleh KPKPN (Komisi Pengawasan Kekayaan Pejabat Negara), Namun ketika KPKPN mulai terlalu aktif mengungkap angka-angka kekayaan pejabat dan anggota DPR yang sebagai angka mulai tidak wajar, KPKPN ramai-ramai dikuburkan. Penguburannya sulit ditolak karena dengan cerdik ia dimasukkan ke dalam KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dibentuk berdasarkan suatu keputusan politik di DPR pada masa akhir kepresidenan Megawati.
Sejarah dan nasib buruk KPKPN seakan berulang terhadap KPK. Ketika lembaga dengan wewenang ekstra ini lebih menunjukkan eksistensinya, khususnya di masa Antasari Azhar dan kawan-kawan, ia tiba-tiba seakan menjadi ‘musuh bersama’ dan mengalami penganiayaan ramai-ramai seperti yang disaksikan beberapa tahun terakhir ini. KPK dianggap telah mengganggu berbagai kesempatan emas dalam keleluasaan kekuasaan masa ini.
Menjadi musim tanpa akhir. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang seperti halnya Presiden Soeharto lebih dari satu kali menjanjikan untuk memimpin sendiri gerakan pemberantasan korupsi, sejauh ini juga belum berhasil menangani pemberantasan korupsi dengan baik. Para pengikutnya lebih banyak mengklaim keberhasilan berdasarkan apa yang dicapai oleh KPK dalam menangani beberapa kasus. Tetapi KPK itu sendiri, betapa pun menjanjikan dan menjadi bagian dari harapan publik yang tinggi, hingga sejauh ini juga belum pernah berhasil membuktikan adanya pemberantasan korupsi yang betul-betul signifikan. Sejumlah kasus yang bisa menjadi sesuatu peristiwa yang monumental bila berhasil ditangani, tampaknya tak sanggup disentuh KPK. Kasus-kasus yang ditangani KPK saat ini, tak terlalu salah bila masih dinilai sebagai penanganan tebang pilih, yaitu penanganan kasus-kasus populer dan menarik perhatian publik namun belum yang berkategori esensial dalam konteks menghadapi korupsi sistematis oleh kalangan kekuasaan politik dan kekuasaan pemerintahan. Menyentuh pucuk-pucuk namun masih jauh dari akar pohon korupsi.
Bila Jenderal Soeharto dianggap hanya melakukan pertunjukan pura-pura dalam hal pemberantasan korupsi, barangkali Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono bisa dianggap sejauh ini masih berada dalam tahap just talking dan acting. Masih dalam tahap menyatakan niat, namun belum memadai dalam melakukan hal-hal yang perlu untuk mewujudkan apa yang diniatkan itu. Ia masih harus terlebih dulu membuktikan bahwa ia akan sanggup dan akan masuk ke tahap action dalam konteks pemberantasan korupsi. Misalnya, mulai mendorong proses penanganan nyata terhadap apa yang disorot publik belakangan ini seperti: Kasus Bank Century dan kaitannya dengan money politics, mafia hukum, rekening-rekening pejabat yang tak wajar, mafia pajak secara keseluruhan, membongkar apa dibalik kriminalisasi KPK yang menimpa Antasari Azhar, Bibit Samad Riyanto, Chandra M. Hamzah dan seterusnya. Akankah ia sanggup? Peluangnya 1 banding 10. Dan 9 dari 10 ia takkan menjadi tokoh pemimpin yang bisa menahan ‘musim korupsi’ agar tidak melanjut sebagai ‘musim tanpa akhir’.
Posted in Historia, Hukum, Politik.	Tagged Abdurrahman Wahid, akar pohon korupsi, Angkatan Darat, Antasasri Azhar, Baharuddin Lopa, Balongan, Bank Duta, Bibit Samad Riyanto, Bulog, Chandra M. Hamzah, Dicky Iskandardinata, DPR, Eddy Tanzil, Haji Taher, Jaksa Agung Ali Said, Jaksa Agung Sugih Arto, Jenderal Abdul Harris Nasution, Jenderal Soeharto, Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso, Kaskopkamtib Laksamana Laut Soedomo, kasus Bank Century, kebocoran 30 persen, KPK, KPKPN, Letnan Jenderal Ahmad Yani, LP Cipinang, mark up, Marzuki Darusman, Megawati Soekarnoputeri, mohammad hatta, money politics, musim korupsi, musim tanpa akhir, Operasi Budi, Opstib, Pangkalan TNI-AU Halim Perdana Kusumah, Peristiwa 30 September 1965, Pertamina, PKI, praktek monopoli, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Prof Dr Soemitro Djojohadikoesoemo, pungli, rezim Soekarno, Robby Tjahjadi, Universitas Berkeley, Widjojo Nitisastro, Wilopo
Pemberantasan Korupsi: Last But (Not) Least?
November 29, 2010 by sociopolitica
0
“Apakah yang menghalangi suatu rezim kekuasaan untuk membongkar tuntas kasus-kasus korupsi? Salah satu yang paling lazim adalah terdapatnya tali temali keterkaitan tindakan korupsi itu dengan realita kebutuhan dana politik. Itu jugakah yang sedang terjadi di kalangan kekuasaan pemerintahan dan kekuasan politik Indonesia saat ini?”.
TIGA bulan terakhir dari tahun 2010 terisi dengan awal berkiprahnya tiga pimpinan baru dari tiga institusi penegakan hukum: Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan KPK. Jenderal Timur Pradopo menjadi Kepala Polri menggantikan Jenderal Bambang Hendarso Danuri yang memasuki masa pensiun. Basrief Arief SH MH yang sudah pensiun tampil menjadi Jaksa Agung baru seakan sebagai jalan tengah di antara dua kutub keinginan, bahwa Jaksa Agung sebaiknya dari kalangan internal atau sebaliknya, dari kalangan eksternal. Dan Basrief Arief adalah orang luar yang dulu pernah ada di dalam, dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Jaksa Agung. Sementara itu, pimpinan KPK dipilih di antara dua selera, Busyro Muqoddas yang mewakili selera manis pedas dan Bambang Widjojanto yang mewakili rasa ekstra pedas. Elite kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan politik (partai) yang ‘diwakili’ oleh para anggota DPR di Komisi III, rupanya tak tahan terhadap rasa ekstra pedas, lalu memilih Busyro Muqoddas melalui proses dua tahap.
Kehadiran tiga tokoh baru pemimpin institusi penegakan hukum itu, bila diamati bukan mewakili selera ekstra pedas dalam konteks pemberantasan korupsi. Maksimal, selera pedas manis. Ada pedasnya sedikit, tapi lebih dominan rasa manisnya. Namun, bisa juga bertambah pedas jika mengalami proses fermentasi karena dorongan publik dan faktor dorongan kecerdasan, atau sebaliknya menjadi asam melalui suatu proses pembusukan karena tekanan kepentingan kekuasaan.
Ketika menjadi Kapolres Jakarta Barat di tahun 1998, Letnan Kolonel Timur Pradopo, menjadi bagian yang bekerja dengan ‘baik’ dalam ‘skenario’ pemegang hegemoni kekuasaan di musim penuh intrik menjelang kejatuhan Jenderal Soeharto itu. Mereka yang tak pandai-pandai meniti buih –atau sebaliknya terlalu nekad dan salah pilih perpihakan– akan terpuruk. Dalam peristiwa pergulatan politik 1998, Kapolri Dibyo Widodo ‘tersingkir’ dan Kapolda Metro Jaya Hamami Nata terganggu perjalanan karirnya. Timur Pradopo bisa melanjutkan karir.
Sewaktu menjadi Jaksa Tinggi DKI di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman, Basrief Arief tak pernah mendapat komplain dari atasannya itu. Begitu pula dalam perjalanan karir selanjutnya di bawah sejumlah Jaksa Agung, sampai mencapai posisi Wakil Jaksa Agung. Basrief Arief jaksa yang ‘calm’, dan menjadi jaksa yang baik di mata banyak orang. Sesekali mungkin pedas, tetapi bagaimanapun bukan termasuk tipe ekstra pedas. Selain itu, ia memang belum berkesempatan untuk menunjukkan diri, kecerdasan dan tipenya yang sebenarnya. Kesempatan untuk menunjukkan diri agar bisa dinilai, baru terbuka kini. Ketika menjadi Ketua KY, Busyro Muqoddas, memang nyata bertipe manis pedas, dalam kata-kata maupun tindakan. Kendati beberapa kali ia membuat para pimpinan MA kurang nyaman, tapi bagaimanapun juga ia bukan tipe ekstra pedas. Bambang Widjojanto lebih memiliki pembawaan ekstra pedas itu, namun untuk sementara tidak menjadi selera kalangan kekuasaan. Pasukan pemberantas korupsi yang ekstra pedas, dianggap terlalu riskan dan berbahaya bagi jalannya kehidupan politik yang bernuansa biaya tinggi.
Tanpa bermaksud mengecilkan Busyro Muqoddas yang dalam segi tertentu tak kalah baiknya, namun dalam situasi pemberantasan korupsi yang nasibnya kini bagaikan sabut yang terombang-ambing timbul-tenggelam oleh ombak di laut, tokoh ekstra pedas lebih dibutuhkan untuk memimpin lembaga semacam KPK. Lembaga itu membutuhkan zat pemicu setelah spiritnya ‘diluluhlantakkan’ oleh rekayasa tuduhan kasus pembunuhan seperti yang menimpa Antasari Azhar serta kriminalisasi KPK yang menimpa Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah.
‘Last but not least’, atau ‘last and least’? APAKAH kehadiran tiga tokoh utama sebagai ‘muka baru’ –yang semestinya lebih segar dan lebih berstamina sebagai ‘pengelola baru’– dalam pemberantasan korupsi, bisa dijadikan harapan baru? Bila tak ada kejadian luar biasa, bagi Presiden SBY, Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrief Arief adalah penunjukan yang terakhir. Sedangkan Busyro Muqoddas yang masa jabatannya hanya sekedar mengisi waktu 1 tahun yang tersisa dari masa jabatan Antasari Azhar, belum tentu menjadi Ketua KPK dalam masa jabatan berikut, meskipun peluangnya tetap ada. Sebagai yang terakhir untuk saat ini, apakah mereka bertiga masuk dalam kategori last but not least? Atau justru berkategori last and least –paling akhir dan paling berkekurangan?
Pengalaman empiris sepanjang lima tahun masa kepresidenan pertama dari Susilo Bambang Yudhoyono ditambah satu tahun masa kepresidenannya yang kedua, menunjukkan bahwa laju pemberantasan korupsi hanya sedikit lebih baik dari masa Megawati berkuasa. Hanya sejenak dalam masa KPK di bawah Antasari Azhar, sempat terkesan akan terjadi gerak pemberantasan korupsi yang lebih spektakuler dan massive, kendati ada kritikan telah digunakannya pola tebang pilih. Namun tak perlu waktu lama sebelum semuanya patah, karena terjadinya ‘rekayasa’ kasus pembunuhan untuk menyeret Antasari dan kriminalisasi KPK yang menyeret Bibit-Chandra.
Kita lalu belajar dari situasi lanjutan di seputar gerakan pemberantasan korupsi dan menarik kesimpulan-kesimpulan.
Aulia Pohan, eks pejabat Bank Indonesia yang kebetulan adalah besan Presiden, berhasil diseret oleh KPK di masa Antasari Azhar sampai akhirnya diadili dan dihukum. Presiden tak turun tangan menyelamatkan sang besan. Itu satu kredit poin bagi SBY. Tapi, Antasari yang berperan ‘no mercy’ seakan mendapat pembalasan. SBY memang tak terlibat dalam pembalasan itu, namun ada cukup banyak orang yang merasa berkepentingan untuk turun tangan ‘menghukum’ sang Ketua KPK dengan menyeretnya ke dalam kasus cinta segi tiga yang berakhir dengan pembunuhan.
Banyak orang yang pernah ‘dekat’ dengan Antasari, entah karena menjadi kolega, entah karena lingkup persentuhan lainnya, berani mengatakan bahwa Antasari bukan tipe lelaki yang suka bermain asmara dengan perempuan lain. Cukup banyak yang tahu betapa ia tak pernah mempan dengan godaan perempuan cantik –maaf bila harus dikatakan, yang kualitasnya jauh di atas Rani. Soal lain, mungkin saja ia bisa ‘nakal’ dan punya cacat, tapi tidak soal perempuan. Rekaman suara percakapan antara Antasari-Rani, tak sedikitpun memberi petunjuk adanya ‘kegenitan’. Jalannya persidangan seperti yang bisa disaksikan publik secara terbuka cukup memperkuat adanya aroma rekayasa, tapi Antasari tetap dihukum, hingga tingkat peradilan yang tertinggi.
Tentu menjadi pertanyaan, bilamana memang kebenaran ada pada Antasari, karena kasusnya adalah kasus rekayasa, kenapa tak seorangpun –khususnya di kalangan tokoh– yang tampil untuk membela, bukan membela Antasari sebagai pribadi, tetapi membela seseorang yang menjadi korban ketidakbenaran. Jawabannya barangkali, karena orang telah letih membela kebenaran, yang bukan saja cenderung sia-sia, tetapi juga malah membahayakan diri sendiri di zaman yang penuh krisis moral seperti sekarang ini. Jawaban lainnya adalah, Antasari itu dianggap oleh sejumlah orang, termasuk bekas-bekas koleganya, menjadi ‘no mercy’, tak memiliki welas asih dan ‘tak solider’ lagi setelah menjadi Ketua KPK. Untuk memahami kenapa ada anggapan seperti itu, sehingga menjadi alasan untuk tidak ‘membela’, kita harus mempelajari aspek kultur kita tentang pengertian ‘setia kawan’ dan ‘kebersamaan’ ataupun ‘mikul dulur mendhem jero’.
Keletihan membela kebenaran di zaman tanpa kepastian, mungkin berlaku umum dalam kehidupan kita masa ini, termasuk bagi mereka yang berada dalam posisi formal sebagai penegak hukum. Bahkan, mungkin saja kebenaran itu sendiri tak lagi dikenali oleh banyak orang, masyarakat biasa maupun mereka yang sedang memangku amanah mengelola negara. Bahwa kebenaran adalah bagian dari sifai keilahian, yang bila dipahami akan menciptakan keadilan. Otak dan dan terutama nurani kita telah tumpul. Sudah terlalu lama kita semua terlarut dalam tata cara membeli segala sesuatunya –berbagai lowongan kerja sampai posisi di pemerintahan, dari lurah, bupati, gubernur hingga menteri dan kursi kepresidenan, kursi lembaga-lembaga perwakilan rakyat, menjadi polisi, hakim, jaksa, tak terkecuali bangku di perguruan tinggi– sehingga kitapun lebih kukuh mempertahankannya. Dalam situasi seperti itu, sifat altruistik, adalah tidak menguntungkan. Melakukan sesuatu nilai tambah di luar panggilan tugas, adalah kebodohan. Bahkan memenuhi panggilan tugas sebagaimana mestinya pada akhirnya pun menjadi tindakan pandir dan tidak ekonomis.
Bukan Susilo Bambang Yudhoyono. Siapa yang mampu merubah itu semua? Seorang pemimpin yang luar biasa. Justru ini merupakan persoalan bagi satu negara bersituasi seperti Indonesia sekarang ini. Bisakah dari satu bangsa yang sedang mengalami krisis nilai, lahir seorang pemimpin yang bernilai tinggi? Bukan kemustahilan menurut hukum paradoxal, tetapi peluangnya mungkin hanya satu dalam seribu. Untuk sementara ini, setelah enam tahun, bukan Susilo Bambang Yudhoyono orangnya, walau pada satu saat pernah terbersit dalam pikiran sejumlah orang dialah jawaban bagi penderitaan Indonesia.
Dalam lingkup KPK, lengkapnya kepemimpinan lembaga itu kini dengan kehadiran Busyro Muqoddas yang bertipe manis pedas, mungkin bisa membuat KPK bangkit dari keterpurukan. Begitu pula dengan kehadiran Basrief Arief bagi Kejaksaan Agung dan jajarannya. Mungkin saja juga demikian dengan kehadiran Timur Pradopo di Polri. Ketiganya bisa memulai dengan nomor satu membenahi internal lembaga masing-masing, untuk pertama-tama menjadi lebih bersih bagi Kejaksaan Agung dan Polri, serta menjadi lebih berani bagi KPK. Lalu melakukan gebrakan yang lebih mengesankan. Tetapi akankah? Merupakan tanda tanya besar.
Sedikit banyak, semua itu sangat bergantung kepada kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, khususnya dalam komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Sejauh yang bisa terlihat hingga kini, dalam masalah pemberantasan korupsi, pemerintahan SBY masih berada dalam sekedar fase retorika. Tak ada sesuatu yang nyata yang memperlihatkan kuatnya dorongan SBY bagi suatu pemberantasan korupsi, jangankan yang bersifat massive dan spektakuler, untuk tingkat yang biasa saja sejalan dengan makin menghebatnya praktek korupsi dan praktek mafia hukum. Belum ada sesuatu yang berarti. Agaknya akan tetap demikian sampai berakhirnya masa kepresidenan SBY yang kedua. Bila SBY betul-betul concern dengan apa yang selalu diucapkannya terkait dengan pemberantasan korupsi, maka sudah akan terlihat jejak telapak tangannya dalam penindakan kasus-kasus semacam skandal Bank Century, kasus mafia hukum dan mafia pajak, kasus rekening tak wajar para perwira Polri, kasus-kasus gratifikasi dan suap yang melibatkan sejumlah kalangan pendukung politiknya, dan sebagainya.
Apakah yang menghalangi suatu rezim kekuasaan untuk membongkar tuntas kasus-kasus korupsi? Salah satu yang paling lazim adalah terdapatnya tali temali keterkaitan tindakan korupsi itu dengan realita kebutuhan dana politik. Itu jugakah yang sedang terjadi di kalangan kekuasaan pemerintahan dan kekuasan politik Indonesia saat ini?
Posted in Hukum, Politik.	Tagged Antasari Azhar, Aulia Pohan, Bambang Widjojanto, Bank Century, Bank Indonesia, Basrief Arief SH MH, Bibit Samad Riyanto, Busyro Muqoddas, Chandra M. Hamzah, Dibyo Widodo, DPR, Hamami Nata, Jaksa Agung, Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Jenderal Timur Pradopo, Komisi III, KPK, kriminalisasi KPK, MA, mafia hukum, Mafia Pajak, Marzuki Darusman, Megawati, Polri, Presiden SBY, Rani, Susilo Bambang Yudhoyono
Susilo Bambang Yudhoyono Pada Titik Patah di Garis Menanjak (4)
September 21, 2010 by sociopolitica
1
“Pastilah, pada dasarnya tidak seorangpun yang mengharap Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono telah mengulangi kesalahan-kesalahan Jenderal Soeharto”. “Suatu angka kemenangan sebesar itu menurut logika dalam konteks terkait sifat dan situasi sosial politik Indonesia per tahun 2009 memang cukup fantastis”. “Kita mengalami kenaikan-kenaikan angka pemilu yang menakjubkan hanya pada masa Soeharto. Waktu itu berlaku pemeo bahwa di belakang angka-angka tinggi bisa jadi ada muslihat, mengadaptasi ucapan Mario Puzo, there is a crime behind every great fortune”.
SEMESTINYA, dengan memiliki angka kemenangan mutlak satu putaran sebesar 60,8 persen –berdasarkan perolehan 73.874.105 suara pemilih– Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada masa kepresidenannya yang kedua tak perlu lagi memelihara sikap serba ragu menjalankan kebijakan-kebijakannya selaku Presiden dalam suatu sistem presidensial penuh. Kenyataannya, sejak awal SBY seakan lebih larut dalam pola permainan politik parlementer yang berhasil diciptakan partai-partai di parlemen. Apakah karena partai pendukung utamanya, Partai Demokrat, yang kendati melonjak tiga kali perolehan suaranya dalam pemilihan umum legislatif 2009, dari sekitar 7 persen di tahun 2004 menjadi 20,85 persen, tetap saja tidak bisa membentuk mayoritas kerja di DPR? Apalagi sebelum memasuki Pilpres 2009, SBY sudah melakukan kompromi-kompromi dengan sejumlah partai politik Islam demi mewujudkan obsesi menang satu putaran.
Mungkin juga, obsesi itu tercampur aduk dengan rasa takut kalah bila ‘koalisi’ yang terbentuk memusat di sekitar Megawati/PDIP atau Jusuf Kalla/Partai Golkar, ditambah kehadiran dua tokoh yang juga berlatarbelakang militer, Prabowo Subianto dan Wiranto. Tetapi SBY diuntungkan oleh situasi, seperti kuatnya subjektivitas 4 tokoh pesaing, khususnya Megawati Soekarnoputeri dan Muhammad Jusuf Kalla. Bagaimana kalau dua tokoh itu tampil sebagai pasangan Capres-Cawapres dan bersamaan dengan itu kedua tokoh berlatar belakang militer tersebut bergabung dengan membuang sementara keinginan menjadi tokoh nomor dua apalagi tokoh nomor satu, mengingat rekam jejak masa lampau mereka yang bermasalah, dan mencukupkan diri dengan menduduki posisi penting di kabinet? Selain itu bukankah mereka semua pada hakekatnya banyak memiliki dasar-dasar tujuan dan ‘ideologi’ yang hampir serupa?
Di atas kertas, bila semua partai politik dengan pengatasnamaan Islam, memiliki karakter yang kuat sepadan dengan ideal-ideal yang mereka canangkan selama ini, ‘koalisi’ yang tercipta dengan Partai Demokrat, sebenarnya jauh lebih musykil. Tetapi, sekali lagi SBY diuntungkan, karena pragmatisme demi porsi kekuasaan sedang kuat-kuatnya melanda elite partai-partai tersebut. Bagaimana kita bisa membayangkan sebelumnya, PKS yang tadinya dipimpin oleh Hidayat Nur Wahid dengan satu citra keteguhan yang spesifik, bisa tiba-tiba berubah sedemikian lentur di bawah Tiffatul Sembiring. Bagaimana bisa membayangkan elite baru PKB Muhaimin Iskandar cs harus menyingkirkan Abdurrahman Wahid dan tokoh-tokoh senior lainnya sebelum bisa leluasa menjadi sangat pragmatis demi sejumlah positioning pribadi. Dan bagaimana pula bisa membayangkan PAN yang identik dengan citra playmaker ala Amien Rais, kini sekedar menjadi salah satu tulang punggung pelayanan politik penguasa baru?
Apa yang sesungguhnya dikuatirkan? Namun, terlepas dari semua yang dipaparkan di atas, tetap menjadi tanda tanya besar, kenapa sebagai pemegang mandat dari 60 persen lebih suara rakyat, SBY senantiasa memperlihatkan sejumlah perilaku terkesan gentar terhadap berbagai hal dan berbagai pihak. SBY tak hanya lemah terhadap partai-partai ‘koalisi’ pendukungnya –termasuk Partai Golkar yang menjadi anggota setelah Pemilu Pilpres– tetapi juga kepada pimpinan-pimpinan sejumlah institusi yang bekerja di bawah kewenangannya. Bisa disebut dua contoh, seperti yang terkesan kuat di mata publik, yakni terhadap Jaksa Agung dan terutama Kepala Polri.
Ketika kedua tokoh penegakan hukum itu dan institusinya ramai dikecam karena dianggap melakukan penyimpangan tugas, SBY cenderung tak berbuat satu apapun, menindaki atau setidaknya menegur, melainkan beberapa kali justru ikut ‘mengeluh’ seperti layaknya anggota masyarakat biasa. Pengungkapan tentang adanya mafia hukum di tubuh Polri –dan demikian pula di Kejaksaan Agung– melalui cetusan whistle blower Susno Duadji dibiarkan ‘berjalan’ sendiri sebagai masalah internal Polri dan tidak dicermati kemungkinan bahwa cetusan itu mengandung kebenaran tentang kebobrokan di tubuh Polri. Bahwa mungkin saja Susno benar adalah ‘maling teriak maling’, tetapi yang diteriaki sebagai maling kan perlu juga ditelusuri? Karena yang berteriak adalah seorang jenderal polisi mengenai sejumlah jenderal polisi lainnya, jangan dibiarkan polisi juga yang memeriksanya. Mana mungkin ada hasilnya selain pengaburan masalah? Dan mana dorongan dari Presiden sebagai atasan para jenderal itu, agar ada pengusutan tuntas dan cepat sebelum terjadi hapus-menghapus jejak? Tidak ada. Satu lagi momentum untuk membersihkan Polri yang sudah tidak dipercayai mayoritas masyarakat, dengan demikian terlewatkan.
Soal rekening ‘gendut’ perwira Polri, juga terlewatkan begitu saja melalui suatu proses internal. Tidak mengherankan bahwa pada akhirnya muncul kesimpulan-kesimpulan yang sukses menunjukkan bahwa tak ada yang tidak beres dalam persoalan rekening para perwira itu. Ini juga mengingatkan kita kembali pada kasus beberapa tahun lalu tentang rekening fantastis seorang jenderal polisi yang nilainya satu triliun rupiah lebih, yang pada akhirnya juga tenggelam begitu saja. Persoalan yang sama, juga terjadi di lingkungan Kejaksaan Agung. Betul dan mungkinkah dalam kasus Arthalita Suryani dan jaksa Urip, permainan hanya melibatkan kedua orang itu sebagai duet? Mana orkestra lengkapnya dan mana dirigennya? Apakah begitu cintanya Arthalita kepada Syamsu Nursalim sehingga menggunakan uangnya sendiri untuk menyuap dalam rangka penyelamatan sang konglomerat? Padahal dalam momen yang sama terjadi dua peristiwa: Ada yang menyuap seorang jaksa, dan ada satu tim jaksa yang memutuskan suatu keputusan yang seakan ‘menghapus’ dosa kejahatan keuangan Syamsu Nursalim.
Dalam kasus kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK, Samad Bibit Riyanto dan Chandra M. Hamzah, Presiden menggunakan Tim 8 untuk maju ke depan, lalu pada akhirnya sekedar ‘menghimbau’ agar Polri dan Kejaksaan Agung memperhatikan rekomendasi tim tersebut. Tidak mengherankan bila Tim 8 Adnan Buyung Nasution cs harus seakan melampaui panggilan tugasnya ‘bersitegang urat leher’ dengan Polri dan Kejagung, karena begitu samar-samarnya apa yang menjadi kehendak Presiden SBY yang sebenarnya dalam penyelesaian masalah. Hanya satu pesan yang bisa ditangkap, bahwa Presiden lebih suka bila kasus kriminalisasi KPK itu diselesaikan di luar jalur pengadilan, namun disertai embel-embel perangkai bahwa dengan itu bukan berarti Presiden ingin melakukan intervensi. Polri dan Kejagung menang dalam berpacu dengan waktu, sehingga kasus tersebut ‘berhasil’ di-P21-kan. Ibarat ikan yang sudah dicemplungkan ke panci penggorengan, pilihannya hanyalah digoreng cukup setengah matang seadanya atau digoreng garing sekalian sampai selesai. Kejaksaan Agung memilih jalan ‘setengah’, ikan yang sudah setengah garing diangkat dari panci dan dinyatakan penggorengan tidak dilanjutkan. Dikeluarkan SKPP dengan mencantum alasan tak lazim yaitu menambahkan alasan penghentian karena pertimbangan sosiologis, yang mudah untuk ditorpedo. Nyatanya, SKPP itu di pra-peradilankan dan ‘dikalahkan’ di Pengadilan. Ikannya dengan demikian, pindah ke panci penggorengan lain. Kini kasus itu baru mendekati tahap akhir dari suatu perjalanan hukum yang panjang, menanti hasil proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.
Para jurubicara dan staf khusus Presiden berulang kali mencoba menjawab setiap ada tudingan, bahwa SBY bukannya lemah atau takut menegur Kapolri dan Jaksa Agung, melainkan karena tidak mau melakukan intervensi terhadap suatu proses hukum. Melakukan intervensi kekuasaan terhadap suatu proses hukum yang berjalan baik dan benar memang merupakan pelanggaran. Tetapi itu tidak berarti seorang Presiden tak boleh menegur bawahannya dan mengambil tindakan-tindakan bila melihat ada tanda-tanda penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum. Setidaknya Presiden bisa bertanya mengapa ada kejanggalan dalam penanganan penegakan hukum, sehingga mendapat sorotan masyarakat misalnya, tanpa perlu mencampuri materi suatu perkara yang berada dalam wilayah posisi independen penyidik kepolisian dan jaksa penuntut. Polri dan Kejaksaan (Agung), adalah termasuk dalam lembaga eksekutif, berbeda dengan lembaga-lembaga peradilan yang merupakan lembaga judikatif. Tak mungkin Presiden dan para ahli hukum di sekitarnya tak memahami perbedaan intervensi terhadap aspek juridis dengan ‘intervensi’ atasan terhadap bawahan yang tak menjalankan kinerjanya dengan baik.
Lalu, pertanyaannya, kenapa Presiden begitu ‘lemah’ sehingga seringkali bahkan dianggap agak ‘gentar’, khususnya terhadap Polri/Kapolri. Apakah karena Presiden punya sejumlah titik lemah di hadapan Polri/Kapolri, yang tidak kita ketahui entah apa? Apakah titik lemah itu, misalnya, semacam jasa yang pernah diberikan Polri/Kapolri dalam kasus tuduhan money politics dan atau kecurangan perolehan suara salah satu putera Presiden, Baskoro, dalam Pemilu Legislatif yang lalu. Pertanyaan yang sama dengan sikap serba sungkan SBY terhadap partai-partai, padahal ia pemenang mutlak dengan angka 60,8 persen. Atau apakah sumber kegentaran itu adalah terkait keabsahan yang diragukan tentang kemenangan 60 persen dalam Pilpres yang menurut seorang mantan perwira intelejens militer seperti disebutkan dimuka, sebenarnya hanyalah 21-22 persen? Artinya, bila informasi itu terbukti benar, pemilihan umum presiden yang lalu, harus berlangsung dalam dua putaran, dan entah pasangan yang mana seharusnya tersingkir dari gelanggang. Kendati saat ini percakapan politik tentang permasalahan tersebut, belum mencuat ke tengah publik secara terbuka, ada baiknya bila ada klarifikasi lebih dini, untuk menjawab segala pertanyaan. Tak mungkin Presiden belum mengetahui informasi tentang hal itu. Tapi pastilah, pada dasarnya tidak seorangpun yang mengharap Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono telah mengulangi kesalahan-kesalahan Jenderal Soeharto.
Namun, terlepas dari adanya informasi tentang angka 60 persen yang diragukan itu, suatu angka kemenangan sebesar itu menurut logika dalam konteks terkait sifat dan situasi sosial politik Indonesia per tahun 2009 memang berkategori cukup fantastis, untuk seorang yang sepopuler SBY sekalipun. Kenaikan suara untuk Partai Demokrat dari sekitar 7 persen di tahun 2004 menjadi 20,85 persen di tahun 2009, suatu kenaikan dalam kelipatan tiga, pun cukup mencengangkan. Kita mengalami kenaikan-kenaikan angka pemilu yang menakjubkan hanya pada masa Soeharto. Waktu itu berlaku pemeo bahwa di belakang angka-angka tinggi bisa jadi ada muslihat, mengadaptasi ucapan Mario Puzo, there is a crime behind every great fortune. Dan, memang kini tak diragukan lagi bahwa sejumlah kemenangan dengan angka tinggi pada beberapa pemilihan umum masa lampau memang adalah hasil dari satu rekayasa ke rekayasa lainnya.
Posted in Politik.	Tagged Abdurrahman Wahid, Adnan Buyung Nasution, Amien Rais, Arthalita Suryani, Baskoro, Capres-cawapres, Chandra M. Hamzah, Hidayat Nur Wahid, Jaksa Agung, Jaksa Urip, Jenderal Soeharto, Kepala Polri, KPK, Mahkamah Agung, Mario Puzo, Megawati Soekarnoputeri, Muhammad Jusuf Kalla, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PKB, PKS, Prabowo Subianto, Samad Bibit Riyanto, SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, Susno Duadji, Syamsu Nursalim, Tiffatul Sembiring, Tim 8, Wiranto
Susilo Bambang Yudhoyono Pada Titik Patah di Garis Menanjak (3)
September 15, 2010 by sociopolitica
0
“DIATAS segala soal, masih ada satu persoalan yang mungkin akan segera harus dihadapi dan diluruskan (kalau ternyata bengkok) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meskipun saat ini persoalan itu masih sekedar bahan percakapan di bawah permukaan di kalangan yang masih cukup terbatas. Persoalan itu menyangkut keabsahan dan kebenaran angka kemenangan di atas 60 persen yang diperoleh dalam Pemilihan Presiden yang lalu”.
Tagihan kepada Susilo Bambang Yudhoyono. BILA pemberantasan korupsi disebutkan sebagai hutang moral kepada rakyat, tentu saja surat tagihan terbesar harus dialamatkan kepada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang kini sedang berkuasa. Terutama, karena dalam beberapa tahun pertama masa kekuasaannya SBY amat banyak memanfaatkan retorika pemberantasan korupsi dalam politik pencitraannya. SBY juga sangat diuntungkan oleh kehadiran KPK, sebuah lembaga baru pemberantasan korupsi dengan sederet wewenang ekstra.
Beberapa ‘jurubicara’ politik SBY dari Partai Demokrat seringkali mendengung-dengungkan bahwa SBY lah Presiden yang misalnya paling banyak menandatangani surat izin pemeriksaan atas sejumlah pejabat –seperti gubernur dan bupati– yang menjadi tersangka perkara korupsi. Tetapi bersamaan dengan itu, terdapat tak sedikit keluhan dari kalangan instansi penegakan hukum, tentang kelambanan birokrasi kepresidenan dalam menangani proses surat izin tersebut. Sementara itu, berdasarkan catatan yang ada maupun data dalam pemberitaan pers, terlihat bahwa intensitas rata-rata penanganan perkara korupsi besar masa kepresidenan SBY yang sudah berlangsung 6 tahun, masih kalah oleh masa kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid yang hanya berlangsung dua tahun lebih. Namun secara menyeluruh kuantitas penanganan di masa SBY yang berdurasi 6 tahun tentu saja lebih besar. Di masa Abdurrahman Wahid penanganan perkara korupsi yang berdurasi dua tahun lebih, sepenuhnya dilakukan Kejaksaan Agung. Sedang di masa Susilo Bambang Yudhoyono peranan pemberantasan korupsi dilakukan terutama oleh KPK dan hanya sedikit oleh Kejaksaan Agung maupun Polri.
Penanganan korupsi di tingkat pengadilan pada masa Abdurrahman Wahid sangat terkendala dan merupakan fakta mencengangkan betapa sejumlah pengadilan justru menjadi kuburan bagi perkara-perkara korupsi. Sinergi KPK dengan Pengadilan Tipikor di masa SBY, dalam pada itu, menghasilkan penuntasan perkara korupsi yang lebih baik, walau angka rata-rata vonnis yang dijatuhkan pun hanyalah kurang lebih 2,5 tahun. Namun sebaliknya, sangat menonjol betapa pemerintahan SBY sangat royal dengan pemberian remisi bagi narapidana korupsi. Dengan segala remisi, pada umumnya para narapidana korupsi hanya menjalani setengah masa hukuman. Belum dihitung, berbagai cuti rekayasa, dengan berbagai alasan, entah berobat atau apa. Dengan demikian para koruptor sepertinya mendekam di penjara dalam tempo singkat saja yang ibaratnya hanya seumur jagung. Besan Presiden SBY, Aulia Pohan, termasuk salah seorang narapidana korupsi yang menikmati masa sesingkat tanam jagung oleh akumulasi berbagai remisi.
Presiden SBY belum lama ini juga menciptakan satu preseden –sehingga menjadi topik perdebatan di masyarakat dan kalangan penegakan hukum– berupa pemberian grasi kepada terpidana kasus korupsi, bekas Bupati Kutai Kertanegara Syaukani, dengan alasan kemanusiaan, karena menurut dokter, yang bersangkutan menderita sakit permanen. Ini meniru alasan almarhum Presiden Soeharto yang bisa lolos dari proses peradilan karena alasan sakit permanen. Kalau suatu ketika Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan menyembuhkan penyakit yang oleh sejumlah dokter berani disimpulkan sebagai sakit permanen –sementara para ulama meyakini bahwa semua penyakit bisa disembuhkan bila Allah menghendaki– tentu saja Syaukani akan digugurkan grasinya. Semoga Allah juga bermurah hati memulihkan ingatan orang-orang yang mendadak hilang ingatan tatkala terungkap keterlibatannya dalam perbuatan korupsi dan suap menyuap.
Meski harus diakui bahwa citra positif pemerintahan SBY dalam pemberantasan korupsi sangat terangkat oleh sepak terjang KPK, terutama di masa lembaga itu ditangani oleh Antasari Azhar dan kawan-kawan, adalah pula di masa itu KPK justru mengalami hantaman dan penganiayaan dahsyat. Mungkin hanya suatu kebetulan, tetapi awal masa hantaman dan penganiayaan terhadap KPK, hampir bertepatan waktu dengan penanganan kasus Aulia Pohan dan kawan-kawan serta mulai disebut-sebutnya kasus Bank Century. Kedua kasus ini sangat dihubungkan dengan kalangan kekuasaan negara. Kasus Aulia Pohan dikaitkan, karena ia adalah besan Presiden. Sedang kasus Bank Century dianalisis terkait erat dengan effort penggalian dana untuk kepentingan biaya pemilihan umum Presiden-Wakil Presiden. Dalam versi rumours di bawah permukaan, istana sangat kecewa dan marah terhadap sikap tak tahu diri Antasari Azhar dan kawan-kawan yang ‘berani-berani’nya menindaki Aulia Pohan. Tetapi pada permukaan, SBY menjaga sikap untuk tidak mencampuri apalagi intervensi dalam kasus perkara korupsi Aulia Pohan, sehingga tak terlihat adanya suatu situasi tarik menarik sehebat yang kemudian terjadi dalam kasus Bank Century.
Dalam satu analisa dan versi yang ekstrim, kasus Bank Century tergambarkan sebagai suatu kejahatan terhadap keuangan negara yang terkait dengan kepentingan politik dari kelompok tertentu dalam kekuasaan negara. Dan yang dimaksud dengan kelompok tertentu di sini, adalah mereka yang sedang ikut memperjuangkan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden untuk kedua kali dan kali ini berpasangan dengan Dr Budiono sebagai Wakil Presiden. Momentum ketika Bank Century sedang mengalami krisis likuiditas karena manipulasi internal, dimanfaatkan oleh sejumlah petinggi Bank Indonesia dan otoritas keuangan untuk memberi bank tersebut posisi berpotensi memberi dampak sistemik yang membahayakan dunia perbankan Indonesia dan karenanya tak boleh tidak harus diselamatkan dengan mekanisme bail-out.
Entah sekedar suatu kebetulan, tetapi sungguh menarik bahwa Dr Budiono –yang kemudian diproyeksi sebagai calon Wakil Presiden– sudah lebih dulu diposisikan sebagai Gubenur Bank Indonesia setelah melepaskan jabatan penting sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebagai Gubernur Bank Indonesia, Dr Budiono menjadi kunci lahirnya kebijakan bail-out untuk Bank Century. Ada analisa bahwa sebenarnya dampak sistemik yang digambarkan adalah terlalu dibesar-besarkan secara artifisial, sekedar sebagai alasan bisa mengeluarkan dana talangan. Setelah dana talangan keluar –nyatanya kemudian mencapai 6,7 triliun rupiah– sebagian akan dialihkan sebagai dana politik yang diyakini bisa berangsur-angsur ‘dikembalikan’ dalam jangka waktu tertentu, yang sangat dimungkinkan bila kendali kekuasaan negara tetap ada di tangan. Bank Century sendiri akan diambil-alih dan disehatkan kembali melalui suatu program penyelamatan yang telah dirancang. Dan sangat diyakini bahwa penyehatan kembali itu bisa berhasil terkait dengan tingkat kemampuan teknis yang sudah disiapkan, selain bahwa kerusakan internal bank tersebut sudah terkalkulasi baik dan memang tidak separah yang digambarkan. Analoginya, bisul digambarkan sebagai tumor ganas.
Suka atau tidak, karena analisa dan versi ekstrim seperti itu telah menjadi bahan pembicaraan khalayak pada level tertentu, tentu saja harus ada jawaban berupa penuntasan penyelidikan dan penyidikan serta proses hukum lanjut terhadap kasus Bank Century. KPK yang tadinya mulai mempersoalkan keanehan di Bank Century dan telah menggerakan Badan Pemeriksa Keuangan melakukan semacam audit investigasi yang menghasilkan penemuan sejumlah indikator ketidakberesan, kini dipertanyakan. Mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla tatkala bertemu dengan Ketua Umum Golkar Ir Aburizal Bakrie dan sejumlah tokoh Golkar lainnya di hari kedua lebaran kemarin ini, mempertanyakan tenggelamnya kasus itu setelah KPK mengatakan sejauh ini tidak menemukan bukti adanya aspek korupsi dalam kasus tersebut. Terlepas dari ada tidaknya yang mempertanyakan, memang merupakan kenyataan bahwa pasca mengalami gempuran, KPK mendadak berubah bagai macan yang sudah tanggal seluruh gigi dan taringnya serta tumpul cakarnya. Betapa tidak, mantan ketuanya, Antasari Azhar masih mendekam dalam penjara menunggu kasasi dalam suatu kasus pembunuhan Drs Nasruddin Zulkarnain yang kebenarannya hingga kini masih menjadi kontroversi, sementara dua wakil ketuanya, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah, masih terkatung-katung proses hukumnya karena tuduhan menerima suap Anggoro-Anggodo.
Setelah terbentur-bentur, kini KPK sekedar main pinggir dengan menangani kasus-kasus yang tidak begitu ‘membahayakan’ diri, yakni memilih tersangka-sangka yang tidak punya hubungan langsung dengan titik sentral kekuasaan. Pilihan cenderung beralih kepada tersangka-tersangka yang secara politik berseberangan dengan pusat kekuasaan, seperti Panda Nababan dan kawan-kawan atau Paskah Suzetta yang sudah mantan menteri seperti halnya Bachtiar Chamsyah. Pada waktu yang sama, tokoh Partai Demokrat Allen Marbun belum ditindaklanjuti kasusnya. Dan yang paling menimbulkan pertanyaan, tentu saja adalah mengendapnya kasus Bank Century. Tampaknya para pimpinan KPK selain sudah tak bergigi dan tumpul cakarnya juga sekaligus mirip macan yang dipegang ekornya.
Keraguan terhadap angka 60 persen. DIATAS segala soal, masih ada satu persoalan yang mungkin akan segera harus dihadapi dan diluruskan (kalau ternyata bengkok) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meskipun saat ini persoalan itu masih sekedar bahan percakapan di bawah permukaan di kalangan yang masih cukup terbatas. Persoalan itu menyangkut keabsahan dan kebenaran angka kemenangan di atas 60 persen yang diperoleh dalam Pemilihan Presiden yang lalu. Konon, bersumber pada seorang mantan tokoh intelejen militer, yang tentu saja kebenarannya masih harus diusut dan ditelusuri lanjut, karena masih menyerupai pantulan bola liar, angka kemenangan yang sebenarnya hanyalah sekitar 21-22 persen.
Berlanjut ke Bagian 4.
Posted in Historia, Politik.	Tagged Abdurrahman Wahid, Allen Marbun, Anggodo, Anggoro, Antasari Azhar, Aulia Pohan, Bachtiar Chamsyah, Bank Century, Bibit Samad Riyanto, Bupati Kutai Kertanegara Syaukani, Chandra M. Hamzah, Dr Budiono, Drs Nasruddin Zulkarnain, Golkar, Gubernur Bank Indonesia, Ir Aburizal Bakrie, Kejaksaan Agung, KPK, M. Jusuf Kalla, Panda Nababan, Partai Demokrat, Paskah Suzetta, Pengadilan Tipikor, Polri, Presiden Soeharto, SBY, Sri Mulyani, Susilo Bambang Yudhoyono
Pemberantasan Korupsi: Kembali ke Titik Mula?
April 27, 2010 by sociopolitica
1
“NAMUN keajaiban selalu bisa terjadi. Mungkin datang dari Dia yang di atas yang sudah begitu belas kasihan melihat nasib rakyat Indonesia yang seumur-umur terbelit ketidakbenaran. Mungkin juga datang dari kekuatan opini publik sendiri yang kini sudah berada pada titik kulminasi kekecewaannya terhadap segala permainan penuh konspirasi dalam penegakan hukum dan penciptaan keadilan. Atau dari kedua-duanya?”.
MASIH pantaskah untuk optimis tentang pemberantasan korupsi di Indonesia dengan segala apa yang terjadi belakangan ini dalam hiruk pikuk terbentur-benturnya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum? Pada dataran idealistik, tentu saja optimisme harus dipelihara. Sementara bagi kaum pragmatis dalam kehidupan politik dan kekuasaan, semangat penegakan hukum dan khususnya pemberantasan korupsi menurut ‘dogma’ retorika politik pun harus tetap dikobarkan. Bukankah menurut slogan muluk yang selama ini di’kunyah-kunyah’ para praktisi hukum, “hukum dan keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh”?
Namun, pada dunia nyata sehari-hari yang penuh pragmatisme terkait kepentingan sendiri-sendiri, sejumlah peristiwa kasat mata dalam penegakan hukum dan atau pemberantasan korupsi, justru ‘berhasil’ menggoyahkan optimisme lalu menumbuhkan sikap pesimistik dan skeptik. Kita bisa melihat betapa setiap pihak –entah institusi entah kelompok atau perorangan– yang menjalankan aktivitas pemberantasan korupsi dan pembasmian kejahatan sejenis, secara sistematis akan berhadapan dengan berbagai bentuk ‘perlawanan’ yang sangat taktis untuk akhirnya mewujud sebagai ‘gempuran’ yang mematikan. Ini telah terjadi dari dulu sejak masa-masa awal kemerdekaan hingga detik ini. Belum lagi bahwa memang beberapa institusi dibentuk oleh kalangan penguasa, tidak untuk betul-betul berhasil, melainkan sekedar etalase untuk menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan.
OPERASI Budi yang dilancarkan Jenderal AH Nasution setelah pertengahan tahun 1950an, untuk mengikis korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di kalangan tentara, terhenti begitu saja meskipun sempat berkali-kali menunjukkan hasil. Padahal kala itu gejala korupsi menguat di kalangan perwira-perwira tentara sejak mereka terjun ke sektor ekonomi dan keuangan. Pada akhir tahun 1957 terjadi pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik Belanda yang kemudian dinasionalisir menjadi badan-badan usaha milik negara. Karena dianggap memiliki sumberdaya manusia yang lebih siap, perwira-perwira tentara masuk mengambil peran dan posisi-posisi penting dalam pengelolaan badan-badan ekonomi eks Belanda itu.
Peran dadakan yang membawa para perwira itu ke dalam dunia kelimpahan uang dan bisnis itu menciptakan berbagai ekses di kalangan perwira tentara, dan momen itu menjadi awal keterlibatan mereka dalam medan korupsi. Ekses lain, terjadi saling intrik dan jegal di antara para perwira itu, karena memperebutkan posisi. Meskipun para perwira ini ternyata gagal menjalankan institusi-institusi ekonomi tersebut dengan baik diukur berdasarkan skala kepentingan umum, tetapi pada sisi lain akhirnya tumbuh satu ikatan kepentingan bersama yang ‘perlu’ dipertahankan. Harus diakui bahwa dengan posisi-posisi di institusi ekonomi itu, tentara berhasil menghimpun dana-dana yang kemudian difaedahkan dalam berbagai aktivitas yang sesungguhnya tak lain adalah kegiatan politik praktis dan tak terlepas dari skenario kekuasaan, selain untuk ‘kenyamanan’ hidup bagi sejumlah perwira. Salah satu institusi yang paling strategis adalah sektor perminyakan. Dalam situasi seperti itu, mungkinkah Operasi Budi terus dilanjutkan tanpa membentur kepentingan bersama?
DI MASA kekuasaan Soeharto, tak sedikit lembaga anti korupsi yang dibentuk. Ada misalnya TPK (Tim Pemberantasan Korupsi) yang dipimpin Jaksa Agung Sugih Arto. Tapi sampai badan ini bubar, tak pernah ada hasil signifikan yang bisa dicatat. TPK lebih galak dalam statemen daripada aksi di lapangan. Komisi-4 yang dipimpin Wilopo dan diisi berbagai tokoh tua, hanyalah sebuah badan ad-hoc, yang ternyata tak bisa berdaya apapun di dunia praktis, sehingga disebutkan sebagai barisan macan ompong. Tetapi pembentukan Komisi-4 oleh Presiden Soeharto itu memang tidak dimaksudkan sebagai macan pemberantasan korupsi di medan sebenarnya, melainkan sekedar menjawab dan meredam keresahan dan kritik mahasiswa dan generasi muda lainnya mengenai korupsi di tahun 1970.
Presiden Soeharto juga sempat memberikan semacam obat placebo melalui Panglima Kopkamtib Laksamana Soedomo, dengan mengintrodusir Opstib (Operasi Tertib). Operasi ini cukup gencar dan gebrakan-gebrakannya selalu mengisi kolom pemberitaan kora-koran dan layarkaca TVRI untuk seberapa lama. Tetapi operasi yang seakan melembaga ini, secara kritis dinilai hanya menyentuh praktek pungutan liar kelas teri: pungli kelas jigo yang dilakukan polisi-polisi lalu lintas di jalanan, pungli di pos jembatan timbang DLLAJR di lintas antar kota, atau pungutan liar lainnya yang masih tetap tergolong teri di pelabuhan-pelabuhan, kantor pembuatan paspor di imigrasi dan sebagainya. Padahal, dalam asumsi publik kala itu –yang sebenarnya tidak terlalu meleset– berlangsung permainan-permainan besar di kalangan atas, namun tak tersentuh oleh Opstib. Masyarakat hanya bisa menduga-duga secara diam-diam di bawah permukaan seraya bertanya-tanya, kenapa menteri anu dan anu bisa kaya-kaya, kenapa dirjen anu rumahnya sekian-sekian, kenapa semua yang jadi dirjen pajak, dirjen bea-cukai dan dirjen tertentu lainnya serta jajarannya yang membidangi tempat ‘basah’ bisa serba gemerlap hidupnya? Karena pada masa kekuasaan Soeharto sangat langka adanya kasus korupsi besar-besaran masuk ke Kejaksaan dan Pengadilan, maka pengacara-pengacara pun tidak terlalu super kaya seperti yang kita saksikan di pasca Soeharto hingga saat ini. Barangkali hanya kasus korupsi Kepala Dolog (aparat BULOG di daerah) Kalimantan Timur Budiadji yang berskala milyaran, yang menonjol kala itu.dan sudah dianggap spektakuler, padahal, kalau meminjam istilah masa kini dari Komjen Susno Duadji, “itu, keciiil”. Bagaimana dengan kasus Edy Tanzil yang mencuat pada bagian-bagian akhir masa kekuasaan Soeharto? Itu lain lagi. Penuh lika-liku, yang sampai kini masih merupakan misteri, tak terungkap libatannya ke kalangan kekuasaan. Rahasianya hilang bersama ‘keberhasilan’ Edy Tanzil kabur dari LP Cipinang.
Dengan berlalunya waktu, satu persatu korupsi masa lampau dipastikan akan tetap terkubur tanpa terungkap lagi. Kalaupun ada yang akan terbuka ke khazanah publik, secara hukum sudah akan kadaluarsa termakan waktu.
DAN bagaimana dengan kasus-kasus korupsi serta kejahatan keuangan lainnya yang terjadi di masa reformasi pasca lengsernya Soeharto? Di bawah tiga Jaksa Agung berturut-turut –Andi Muhammad Ghalib, Marzuki Darusman dan Baharuddin Lopa– terlepas dari ‘kekurangan’ masing-masing, Kejaksaaan Agung sejenak menjadi bintang pengharapan di atas segala pengharapan. Sejumlah pelaku kejahatan atas keuangan negara dalam jumlah yang cukup signifikan diseret satu persatu ke sel tahanan dan kemudian diajukan ke meja hijau. Tapi tragis bahwa badan-badan peradilan pada masa yang sama lebih banyak berfungsi sebagai badan pemakaman atas berbagai kasus korupsi. Menarik untuk mencatat nasib ketiga Jaksa Agung itu. Andi Muhammad Ghalib tergelincir karena adanya transfer ke rekening atas namanya, padahal rekening itu adalah rekening sebuah organisasi olahraga yang dipimpinnya. Dan tak pernah dituntaskan bahwa transfer tersebut sebenarnya adalah untuk dana organisasi. Marzuki Darusman dihentikan di tengah jalan karena banyaknya bisikan kepada Presiden bahwa sang jaksa agung itu tak disukai ‘rakyat’. Memang pastilah seorang jaksa agung takkan disukai, terutama oleh mereka yang terkena penanganan kasus. Baharuddin Lopa, lain lagi. Menjadi Jaksa Agung dalam tempo kurang dari seumur jagung. Meninggal dunia di tanah suci. Versi resmi karena serangan jantung dan kelelahan. Versi desas-desus, sama dengan nasib Munir beberapa tahun kemudian. Hal menarik lainnya, ketiga Jaksa Agung itu bagaimanapun telah memicu meningkatnya fee sebarisan pengacara tertentu, sehingga beberapa di antaranya kini menjadi golongan super kaya.
NASIB baik memang enggan mendekati mereka yang memangku tugas penegakan hukum dan mencoba sedikit saja bersungguh-sungguh menjalankan tugas itu dengan cukup baik. Perhatikan nasib lembaga sebelum lahirnya KPK, yakni KPKPN (Komisi Pengawasan Kekayaan Pejabat Negara). Begitu lembaga adhoc itu meningkat kegalakannya mengungkap daftar kekayaan sejumlah pejabat negara dan lembaga legislatif –yang beberapa di antaranya menampilkan angka-angka yang menimbulkan tanda tanya– maka ia segera di’eliminasi’ melalui prosedur yang ‘baik’, dilebur ke dalam lembaga baru bernama KPK. Sepanjang yang bisa dianalisis, masih bisa dipertanyakan, apakah saat dilahirkan KPK memang betul-betul diharapkan jadi macan pemberantasan korupsi? Di masa awal, khususnya pada periode kerja pertama, tanpa bermaksud mengecilkan para tokoh yang duduk di dalam komisi adhoc tersebut, kinerja KPK memang terlihat tidak cukup mengesankan. Namun sungguh mencengangkan –dan barangkali mengejutkan sejumlah anggota DPR yang membidani ‘kelahiran’ lapisan kepemimpinan kedua dari KPK– bahwa sepak terjang KPK di bawah Antasari Azhar dengan cepat menarik perhatian dan menimbulkan harapan baru di masyarakat. Sejumlah kasus populer ditangani dengan gesit, termasuk sejumlah skandal suap dan gratifikasi yang melibatkan sejumlah anggota DPR. Dan dengan segera pula, KPK yang telah menjadi kekasih publik namun pada saat yang sama ia menjadi musuh nomor satu bagi sejumlah kalangan kekuasaan.
Dalam posisi khas seperti itu, jangan pernah salah langkah sedikitpun. Di negara di mana para pelanggar hukum kuat dan bersekutu dengan sejumlah kalangan penegak hukum yang lemah iman dan korup, setiap pengganggu kepentingan akan dieliminasi tanpa ampun, paling tidak akan dikerjai begitu ada sedikit saja alasan. Begitu pula yang akan terjadi kepada kaum kritis yang vokal.
Aktivis HAM bernama Munir, terlalu ‘banyak bicara dan mengungkit kejahatan HAM masa lampau’. Ia mati diracun tanpa ada pelaku yang bisa dihukum, kecuali seorang pilot naas yang pastilah hanya berkategori alat belaka. Antasari Azhar? Kita sudah tahu apa yang menimpanya, dan masih akan kita tunggu kisah lanjut kebenaran sejatinya. Itupun kalau bisa terungkap. Sembilan dari sepuluh peluang, ia akan tetap mendekam dalam penjara. Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah, sedang dalam proses ditimbul-tenggelamkan. Tidak hanya oleh kalangan kekuasaan, tetapi juga oleh sejumlah kalangan pengacara papan atas, yang tampaknya sangat memusuhi KPK. Apakah betul mereka menerima suap dari Anggodo-Anggoro bersaudara atau tidak, yang jelas KPK kemungkinan besar akan ikut rubuh, entah untuk seberapa lama atau entah untuk seterusnya. Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji yang menjadi peniup peluit dalam pengungkapan adanya makelar kasus di tubuh Polri dengan segera menjadi ‘musuh’ insititusinya sendiri. Terbukti betapa ia telah dijadikan sasaran bulan-bulanan sejumlah petinggi formal dari kepolisian selama beberapa waktu terakhir ini. Masih perlu ditunggu apa akhir dari drama Susno ini setelah ia kini masuk ke dalam proses pemeriksaan ‘tim independen’ Polri yang hingga kini belum bisa diraba publik mengenai objektivitas dan kenetralannya dalam ‘perang bintang’. Susno sementara itu, kini tak ‘bersuara’ lagi, setelah ada dalam proses pemeriksaan di Polri tersebut. Apakah ia sudah akan bungkam seterusnya? Kasus Bank Century? Saat di atas kertas bola kini ada di tangan KPK, sejauh ini seakan tak ada kemajuan dalam penanganan kasus yang dicurigai berlatarbelakang dana politik kekuasaan ini. Terakhir memang Dr Boediono sudah dipanggil sebagai saksi, tapi terus terang publik mulai sangsi kepada ‘ketajaman’ KPK. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, ketika dua dari empat unsur pimpinannya yang tersisa sedang diayun-ayun nasibnya pasca keputusan Pra Peradilan yang membuyarkan SKPP Kejaksaan Agung. Sementara itu penanganan kasus Anggodo yang ditangani KPK telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Masih harus ditunggu hasilnya.
JADI apakah kita masih harus optimis terhadap gerak pemberantasan korupsi dan penegakan hukum pada umumnya di Indonesia, sementara di tengah masyarakat terjadi krisis kepercayaan luar biasa terhadap para penegak hukum: Mulai dari para hakim dan institusi pengadilan, para jaksa dan institusinya, para polisi dan institusinya, hingga kepada para pengacara, yang telah bertindak dan berbicara jauh di luar batas harapan rakyat? Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum selama ini bagaikan game elektronik, begitu terjadi salah langkah, permainan akan re-start, segalanya harus diulang lagi dari titik mula.
NAMUN keajaiban selalu bisa terjadi. Mungkin datang dari Dia yang di atas yang sudah begitu belas kasihan melihat nasib rakyat Indonesia yang seumur-umur terbelit ketidakbenaran. Mungkin juga datang dari kekuatan opini publik sendiri yang kini sudah berada pada titik kulminasi kekecewaannya terhadap segala permainan penuh konspirasi dalam penegakan hukum dan penciptaan keadilan. Atau dari kedua-duanya?
Posted in Hukum, Politik.	Tagged Andi Muhammad Ghalib, Anggodo-Anggoro, Antasari Azhar, Baharuddin Lopa, Bank Century, Bibit Samad Riyanto, Budiadji, Bulog, Chandra M. Hamzah, dirjen pajak, DLLAJR, Dr Boediono, Edy Tanzil, Jaksa Agung Sugih Arto, Jenderal AH Nasution, Kalimantan Timur, Komisasri Jenderal Polisi Susno Duadji, Komisi 4, KPK, KPKPN, Laksamana Soedomo, LP Cipinang, Marzuki Darusman, Munir, Operasi Budi, Opstib, Pengadilan Tipikor, perang bintang, Presiden Soeharto, pungli kelas teri, SKPP Kejaksaaan Agung, TPK, TVRI, Wilopo
Post navigation
← Older posts
Search
Categories
Buku (2)
Ekonomi (4)
Ensiklopedi (5)
Falsafah & Budaya (17)
Hak Azasi Manusia (1)
Historia (352)
Hukum (80)
Intermezzo (52)
Obituari (1)
Politik (564)
Politik dan Bencana (4)
Politik dan Perwayangan (1)
Sosial (165)
Tokoh Politik (5)
Uncategorized (1)
Archives
Archives Select Month September 2020 (2) August 2020 (1) May 2020 (2) April 2020 (2) March 2020 (1) February 2020 (2) January 2020 (2) November 2019 (1) August 2019 (4) July 2019 (1) June 2019 (1) May 2019 (1) April 2019 (1) February 2019 (3) January 2019 (6) December 2018 (5) November 2018 (1) October 2018 (3) September 2018 (3) July 2018 (1) June 2018 (3) May 2018 (3) March 2018 (2) October 2017 (6) September 2017 (11) August 2017 (3) December 2016 (2) March 2016 (3) February 2016 (2) January 2016 (1) November 2015 (2) October 2015 (3) September 2015 (1) August 2015 (3) June 2015 (3) May 2015 (2) April 2015 (3) March 2015 (3) February 2015 (1) January 2015 (7) December 2014 (4) November 2014 (2) October 2014 (2) September 2014 (3) August 2014 (2) July 2014 (2) June 2014 (6) May 2014 (4) April 2014 (2) March 2014 (4) February 2014 (6) January 2014 (6) December 2013 (4) October 2013 (4) September 2013 (5) August 2013 (3) July 2013 (10) June 2013 (5) May 2013 (5) April 2013 (8) March 2013 (6) February 2013 (6) January 2013 (9) December 2012 (6) November 2012 (4) October 2012 (10) September 2012 (9) August 2012 (8) July 2012 (13) June 2012 (17) May 2012 (15) April 2012 (11) March 2012 (11) February 2012 (6) January 2012 (9) December 2011 (5) November 2011 (10) October 2011 (15) September 2011 (7) August 2011 (4) July 2011 (3) June 2011 (5) May 2011 (6) April 2011 (7) March 2011 (14) February 2011 (12) January 2011 (25) December 2010 (12) November 2010 (15) October 2010 (18) September 2010 (7) August 2010 (19) July 2010 (9) June 2010 (14) May 2010 (18) April 2010 (15) March 2010 (24) February 2010 (18) January 2010 (27) December 2009 (9) November 2009 (5) October 2009 (13) September 2009 (16) August 2009 (12) July 2009 (29) June 2009 (7)
Top Posts & Pages
Kisah 1966: Dari 10 Januari Menuju 11 Maret (2)
Kebenaran tentang Sosok Jenderal Polisi Hoegeng dan Baharuddin Lopa
Pancasila dan Piagam Jakarta (1)
ITB, Peristiwa Berdarah 6 Oktober 1970 (2)
PKI Sejak 23 Mei 1962: Dari Konflik ke Konflik (3)
Akhirnya Iblis Memohon 'Pensiun Dini'.....*
Republik Korupsi
74 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama 7 Presiden (1)
Demokrasi Indonesia: Dari Tirani Minoritas Hingga Tirani Mayoritas
Berbagai Kisah dari 'Kegelapan' Penegakan Hukum (1)
Recent Comments
Sejarah KAMI, Untuk… on Kisah 1966: Dari 10 Januari Me…
Hikari on 30 September 1965, Tak Ada yan…
Hikari on Eksaminasi ‘Post Mortem…
Bloggers berbagiilmu on Presiden Joko Widodo Di Ambang…
Daniela on Indonesia: Satu Masa Pada Suat…
Poncke Princen on Malapetaka Sosiologis Indonesi…
Tags
Abdurrahman Wahid ABRI Adnan Buyung Nasution Aidit Akbar Tandjung Ali Moertopo Amien Rais Anas Urbaningrum Antasari Azhar Bank Century BJ Habibie Bung Karno DI/TII DPR Dr Midian Sirait FPI Gayus Tambunan Golkar Gus Dur Hariman Siregar Hatta Albanik Hatta Rajasa HMI ITB Jenderal AH Nasution Jenderal Soeharto Jenderal Soemitro Jenderal Wiranto Jokowi Joko Widodo Jusuf Kalla KAMI KPK KPU Letnan Jenderal Ahmad Yani Letnan Kolonel Untung Marzuki Darusman Masjumi Megawati Soekarnoputeri Mingguan Mahasiswa Indonesia mohammad hatta Muhammadiyah Muhammad Jusuf Kalla nasakom NU Orde Baru PAN Pancasila Partai Demokrat Partai Golkar PDIP Peristiwa 15 Januari 1974 Peristiwa 30 September 1965 Pertamina PKB PKI PKS PNI Polri PPP Prabowo Subianto Presiden SBY Presiden Soeharto Presiden Soekarno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Rahman Tolleng Rum Aly SBY Soebandrio Soeharto Soekarno Susilo Bambang Yudhoyono Syamsir Alam Universitas Padjadjaran Universitas Parahyangan


content:
Semua taruhan diatur dalam pendekatan searah jarum jam untuk mempertahankannya secara online Bola Online. Taruhan saat ini sedang berjalan dan tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mempengaruhi hasil. Lihat bagian kiat taruhan olahraga kami yang akan membantu Anda mencari taruhan yang tepat. Bagian terbaik adalah Anda bisa memasang taruhan minimum. Jika Anda mencari hal lain selain taruhan normal, misalnya untuk scorecast atau pilihan wincast, Anda akan kecewa. Yang dapat Anda lakukan adalah memilih masing-masing taruhan dan taruhan masing-masing yang ingin Anda mainkan. Segera setelah Anda mengklik peluang yang ingin Anda taruh taruhan Anda akan muncul di slip taruhan di sisi kanan.
Apa yang Sebenarnya Terjadi dengan Sbobet
Bukan hanya game biasa tapi game pria sejati yang tidak ada selain poker itu sendiri. Sekarang jika Anda baru mengenal poker secara normal dan tidak tahu aturan poker, namun saya sangat menyarankan Anda untuk mulai bermain online secara aktif. Kebenaran yang akan Anda dapatkan lebih dari 2000 kasino, tidak mudah menemukan yang akurat. Singkatnya, ada banyak alasan bagus untuk mengunjungi kasino online, bukan kasino rasional. Sangat mirip dengan bingo tradisional, banyak kasino online menyediakan berbagai permainan video yang menarik. Benar-benar layak untuk menggunakan kasino online, jadi silakan lihat! Selain itu, ada kasino yang menghasilkan bonus kasino on-line edisi terbatas.
Sisi baiknya ke Sbobet
Dalam contoh permainan Common Draw, pengundian akan dilanjutkan bahkan jika Anda tidak masuk. Berbagai jenis permainan dimainkan dari sisi lain planet ini dan di beberapa tempat, berbagai permainan menjadi populer. Koleksi game yang ditawarkan tidak benar-benar kompetitif tetapi masing-masing klasik ada di sana. Jika Anda adalah pendatang baru di permainan kasino internet, maka lebih baik untuk mengetahui tentang lebih banyak strategi permainan yang akan digunakan untuk berubah menjadi sukses. Lebih baik memainkan game kasino internet dengan sangat hati-hati. Sebagai agen yang terampil dan terkenal di Indonesia, itu juga akan memberi Anda permainan yang adil dan ahli.
Pada akhir penjualan, game akan diterbitkan. Jika Anda berpikir tentang menikmati dengan beberapa permainan poker yang sangat bagus dan tidak harus meninggalkan rumah, Anda mungkin harus melihat-lihat waktu yang menyenangkan di kasino online. Dengan menawarkan permainan poker internet terbaik, ada kemungkinan Anda juga merasa tegang.
Beberapa pemain online yang berpengalaman dapat menangani hingga 10 atau lebih game pada saat yang tepat. Oleh karena itu para pemain dapat menikmati sejumlah besar peluang untuk menang. Pemain SBObet yang berbasis di Inggris diminta untuk menarik dana mereka jika memungkinkan.
Aturan 5 Menit untuk Sbobet
Jika Anda menyukai taruhan olahraga, Anda akan memiliki beberapa pilihan seperti DAFTAR SBOBET. Pilihan khas olahraga ditawarkan bersama dengan bagian hiburan kecil. Tepat pada saat yang sama, beberapa orang menganggap taruhan olahraga serius, karena acara ini menjanjikan keuntungan besar. Mereka menganggap taruhan olahraga sebagai hal yang lucu untuk dilakukan. Judi olahraga online di pasar saat ini tidak hanya hiburan favorit bagi pecinta judi tetapi juga sumber penghasil uang yang mudah.
daftar sbobet
sbobet
September 7, 2019
Tagged daftar sbobet, sbobet
Read More
Full view here
×
Semua taruhan diatur dalam pendekatan searah jarum jam untuk mempertahankannya secara online Bola Online. Taruhan saat ini sedang berjalan dan tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mempengaruhi hasil. Lihat bagian kiat taruhan olahraga kami yang akan membantu Anda mencari taruhan yang tepat. Bagian terbaik adalah Anda bisa memasang taruhan minimum. Jika Anda mencari hal lain selain taruhan normal, misalnya untuk scorecast atau pilihan wincast, Anda akan kecewa. Yang dapat Anda lakukan adalah memilih masing-masing taruhan dan taruhan masing-masing yang ingin Anda mainkan. Segera setelah Anda mengklik peluang yang ingin Anda taruh taruhan Anda akan muncul di slip taruhan di sisi kanan.
Apa yang Sebenarnya Terjadi dengan Sbobet
Bukan hanya game biasa tapi game pria sejati yang tidak ada selain poker itu sendiri. Sekarang jika Anda baru mengenal poker secara normal dan tidak tahu aturan poker, namun saya sangat menyarankan Anda untuk mulai bermain online secara aktif. Kebenaran yang akan Anda dapatkan lebih dari 2000 kasino, tidak mudah menemukan yang akurat. Singkatnya, ada banyak alasan bagus untuk mengunjungi kasino online, bukan kasino rasional. Sangat mirip dengan bingo tradisional, banyak kasino online menyediakan berbagai permainan video yang menarik. Benar-benar layak untuk menggunakan kasino online, jadi silakan lihat! Selain itu, ada kasino yang menghasilkan bonus kasino on-line edisi terbatas.
Sisi baiknya ke Sbobet
Dalam contoh permainan Common Draw, pengundian akan dilanjutkan bahkan jika Anda tidak masuk. Berbagai jenis permainan dimainkan dari sisi lain planet ini dan di beberapa tempat, berbagai permainan menjadi populer. Koleksi game yang ditawarkan tidak benar-benar kompetitif tetapi masing-masing klasik ada di sana. Jika Anda adalah pendatang baru di permainan kasino internet, maka lebih baik untuk mengetahui tentang lebih banyak strategi permainan yang akan digunakan untuk berubah menjadi sukses. Lebih baik memainkan game kasino internet dengan sangat hati-hati. Sebagai agen yang terampil dan terkenal di Indonesia, itu juga akan memberi Anda permainan yang adil dan ahli.
Pada akhir penjualan, game akan diterbitkan. Jika Anda berpikir tentang menikmati dengan beberapa permainan poker yang sangat bagus dan tidak harus meninggalkan rumah, Anda mungkin harus melihat-lihat waktu yang menyenangkan di kasino online. Dengan menawarkan permainan poker internet terbaik, ada kemungkinan Anda juga merasa tegang.
Beberapa pemain online yang berpengalaman dapat menangani hingga 10 atau lebih game pada saat yang tepat. Oleh karena itu para pemain dapat menikmati sejumlah besar peluang untuk menang. Pemain SBObet yang berbasis di Inggris diminta untuk menarik dana mereka jika memungkinkan.
Aturan 5 Menit untuk Sbobet
Jika Anda menyukai taruhan olahraga, Anda akan memiliki beberapa pilihan seperti DAFTAR SBOBET. Pilihan khas olahraga ditawarkan bersama dengan bagian hiburan kecil. Tepat pada saat yang sama, beberapa orang menganggap taruhan olahraga serius, karena acara ini menjanjikan keuntungan besar. Mereka menganggap taruhan olahraga sebagai hal yang lucu untuk dilakukan. Judi olahraga online di pasar saat ini tidak hanya hiburan favorit bagi pecinta judi tetapi juga sumber penghasil uang yang mudah.
Close
Recent Posts
Kebenaran yang Tidak Terduga Tentang Poker
Rincian Sbobet
Anak-anak, Kerja, dan Sbobet
Mengapa Orang Tidak Berbicara Tentang Sbobet dan Apa yang Seharusnya Anda Lakukan Saat Ini Tentang Itu

content-type: text/plain

warc-type: conversion

warc-identified-content-language: ind

label: id

label: en


content:
Curriculum Vitae (CV) adalah salah satu berkas penting yang harus dibuat sebaik mungkin sebelum melamar kerja. Namun, ada hal penting lainnya yang mesti kamu siapkan bila ingin mencari pekerjaan secara online. Hal krusial yang kerap diabaikan orang tersebut adalah membuat dan mengisi profil di CV yang baik dan benar. Kamu patut mengisinya dengan sungguh-sungguh dan…
Kembali Bekerja setelah Bisnis Gagal, Gimana Cara Merintis Karir Lagi?
Berita LifestyleBy Gammara F 07/09/2020 2 Comments
Proses merintis bisnis memang tak selalu berjalan mulus. Tak sedikit bisnis yang terpaksa gulung tikar karena terhambat oleh berbagai faktor, misalnya keterbatasan modal atau gagal memenangkan persaingan. Kembali bekerja menjadi karyawan setelah bisnis gagal bukanlah hal buruk yang bisa kamu pilih untuk melanjutkan hidup. Meskipun terasa berat, kembali bekerja setelah bisnis gagal harus tetap dijalani…
10 Manfaat Magang Bagi Mahasiswa Terutama Yang Ingin Langsung Kerja
Berita LifestyleBy Gammara F 07/07/2020 Leave a comment
Magang adalah salah satu kegiatan yang perlu dilakukan oleh pelajar atau mahasiswa. Umumnya, kegiatan ini memang diatur oleh kampus sebagai bagian dari persyaratan kelulusan, sehingga mereka yang mengambil bagian dalam magang sudah bisa mendapatkan gelar atau memenuhi syarat untuk lulus. Namun hal ini tidak semulus yang sering orang perkirakan karena kamu masih harus bersaing dengan…
7 Kelemahan dari Layanan Virtual Office Yang Harus Diantisipasi
Berita BisnisBy Gammara F 06/24/2020 Leave a comment
Apakah kamu berencana menggunakan Virtual Office dalam waktu dekat? atau kamu merupakan pengguna Virtual Office saat ini? Apapun status kamu saat ini, keberadaan Virtual Office tidak bisa dipungkiri telah menjadi solusi yang baik bagi para perusahaan ukuran kecil hingga menengah. Selain harga sewanya yang murah, jenis kantor ini juga terbukti dapat meneka biaya operasional, seperti…
7 Kekurangan Dari Meeting Online. Setuju Gak Kamu?
Berita LifestyleBy Gammara F 06/19/2020 Leave a comment
Aplikasi online belakangan ini sangat diperlukan di seluruh dunia. Tidak hanya di dunia kerja namun juga untuk berbagai hal, mulai dari hiburan sampai kelas online. Hal ini tidak lain disebabkan oleh dampak pandemi virus Corona yang terjadi seantero dunia. Ketika bertatap muka tidak boleh dilakukan, manusia lantas berinisiatif untuk pindah ke ranah dunia online. Namun…
Ini Dia 7 Skill Yang Harus Dimiliki Setiap Karyawan Setelah Pandemi
Berita LifestyleBy Gammara F 06/18/2020 Leave a comment
Sistem cara kerja baru atau The New Normal yang bakal diterapkan usai pandemi virus Corona atau COVID-19 diprediksi bakal membuat persaingan pekerjaan menjadi lebih ketat. Pasalnya, dibutuhkan kemampuan atau skill lebih dari seorang karyawan agar pekerjaan yang digelutinya ini menjadi lebih efisien. Jika tidak, maka individu yang tidak melakukan penyesuaian kemungkinan besar bakal ditinggal karena…
11 Cara Memaksimalkan Instagram Bisnis untuk Mendongkrak Penjualan
Berita BisnisBy Gammara F 06/16/2020 Leave a comment
Saat ini penggunaan social media bukan sekedar untuk memposting foto atau video saja. Social media juga telah digunakan untuk melakukan penjualan produk bisnis yang kita miliki. Salah satu social media yang paling berpengaruh terhadap penjualan produk suatu bisnis adalah Instagram. Instagram saat ini merupakan salah satu social media yang memiliki pengaruh besar dan penting dalam…
Prediksi Kebiasaan Baru Setelah Corona Berakhir di Dunia Kerja
Berita LifestyleBy Gammara F 06/15/2020 Leave a comment
Apa kabar teman-teman semua? Bagaimana keadaaan kalian semua setelah kembali ke bekerja di kantor? Seperti yang sudah diketahui, virus Corona atau COVID-19 sebelumnya mengharuskan orang untuk melakukan semua kegiatan dari rumah. Mulai dari bekerja sampai mengerjakan aktivitas sehari-hari lainnya agar dilakukan di dalam rumah. Hingga sekarang, jika kamu pergi ke luar rumah pun semua orang…
Inilah 6 Pilihan Investasi Yang Tepat di Tengah Pandemi Corona
Berita BisnisBy Gammara F 06/11/2020 1 Comment
Ekonomi dunia, termasuk Indonesia, sedang tergoncang akibat pandemi virus Corona dan menyebabkan banyak orang khawatir untuk melakukan investasi. Kendati demikian, masih ada beberapa orang yang beruntung masih dapat mengembangkan pundi-pundi pemasukan di tengah wabah ini. Bagaimana caranya? Menurut Otoritas Jasa Keuangan seperti dikutip CNN Indonesia, ada beberapa cara termasuk memilih jenis investasi tepat dan tentunya…
9 Ide Bisnis di Tengah Corona Yang Ternyata Bertahan Jangka Panjang
Berita BisnisBy Gammara F 06/10/2020 3 Comments
Virus corona telah melumpuhkan sebagian besar ekonomi di dunia. Kendati demikian, ada beberapa ide bisnis yang bisa bertahan jangka panjang jika kamu kerjakan di tengah virus Corona. Dengan berbasis teknologi yang canggih, kamu bisa memanfaatkannya untuk membangun sebuah bisnis online dengan berbasis teknologi. Lalu bisnis seperti apa sih yang bisa bertahan jangka panjang di tengah…

warc-identified-content-language: ind,eng

annotation: short_sentences header footer


content: V-Mp3 Lagu mengindex lagu dari internet dan menjadi gudang lagu terlengkap, karena itu tidak ada file MP3 di server kami. Sumber berasal dari pihak ke tiga.


content:
Penulis: Dwiya Freelancer (January 28, 2019 - 2:51 pm) Filed Under: Artikel, Tips Trading Tagged With: pair forex, pair scalping, scalper, trader forex, trading forex. Robinhood meluncurkan aplikasi selulernya sebelum situs webnya, menjadikan ini aplikasi trading saham terbaik dengan caranya sendiri. Tetapi menambahkan dalam trading saham gratis, aplikasi ini adalah salah satu aplikasi trading saham terbaik yang tersedia pertanyaan yang sering diajukan saat wawancara beasiswa saat ini. Meskipun Robinhood tidak memberi Anda akses ke berbagai investasi seperti reksa dana, itu bekerja baik untuk saham dan ETF, dan baru-baru ini menambahkan dukungan untuk Bitcoin. Untuk batas penarikan cukup forex untuk membeli sekarang hanya 1 dollar, jadi jika saldo anda telah melebihi 1 dollar bisa segera request payout, dan proses payout akan diproses maksimal 5 hari kerja. Ada tiga jenis lilin batik saat ini yaitu lilin klowong untuk nglowong dan ngisen-iseni, lilin tembokan untuk binary option cara mendapatkan uang menggunakan internet 5 min dan lilin biron untuk mbironi.
Rumus untuk menghitung angka pertama dari Smoothed moving average sama dengan yang digunakan untuk menghitung Simple moving average. Banyak sekali cara sering disebut forex market. Apabila broker tidak memiliki klausa "Negative Balance Protection" tetapi berlokasi di jurisdiksi yang berbeda dengan klien, maka klien bisa saja mangkir. Tidak perlu mencari metode yang bisa memiliki perbandingan profit 9 dan kerugian 1. Umumnya, probabilitas rasionya adalah 7:3 untuk profit: kerugian asalkan porsinya 1:1.
Pound sterling sepertinya tetap akan mencoba bertahan dari gempuran aksi profit taking sambil menantikan data manufaktur Inggris. Dolar Australia juga pertanyaan yang sering diajukan saat wawancara beasiswa kemungkinan besar akan terus membaik berkat dukungan harga minyak yang masih berjalan positif. Maka dari itu, indikator ZZ ini akan selalu sedikit terlambat dan bahkan terkadang akan menggambar ulang titik terekstrim terendah (tertinggi); jadi indikator ini awalnya akan menggambarnya, dan kemudian jika harga bergerak menembus titik terekstrim berikutnya, indikator ini akan menghapus gambar sebelumnya dan menggambarkan titik yang terbaru ini.
Bagi trader indonesia mereka biasa menggunakan kartu kredit, fasapay dan skrill. Dan untuk maksimal penarikan per WD, adalah sejumlah akumulasi semua deposit yang pernah dilakukan. Setelah nyoba demo account selama kirakira hari. Waktu terlama Anda dapat emnahan trade adalah 1 bulan.
Anda bisa melihat statistik slippage positif dan negatif di halaman Statistik Kinerja. Cara Daftar pertanyaan yang sering diajukan saat wawancara beasiswa Dan Verifikasi Akun Bitcoin – Apa itu Bitcoin? Mungkin sebagian pembaca blog tidak tahu atau baru mendengar dengan “Bitcoin”. Bitcoin adalah alat transaksi jual beli layaknya uang Rupiah atau Dollar. Namun bentuk Bitcoin hanya tersedia di dunia digital saja atau tidak berwujud fisik. Dengan kata lain Bitcoin adalah alat pembayaran Virtual (uang elektronik) layaknya PayPal. Banyak trader yang menghabiskan waktunya berjam-jam untuk mendapatkan dan menganalisa data-data teknikal. Mereka yakin bahwa prediksi atau analisa para pakar dapat memberikan informasi pergerakan harga pasar. Padahal, keseluruhan variabel-variabel tersebut telah tercermin secara natural dan sederhana dalam alur pergerakan harga di chart.
Ini neh point2 yg mudah n gampang menurut pengalaman pribadi ane: 1.mudah melakukan deposit. (menurut pengalaman ane, broker dengan cekatan n sigap untuk menerima deposit) 2.mudah melakukan open posisi (tinggal ceklik doank apa susahnya? sukur2 ada analisa n alasan untuk OP, klo tidak ada yaa dibikin aja) 3.mudah melakukan "MUDAH2AN alias NGIMPI" ane yakin ini pasti semuanya ngalamin 4.nanti klo ada wangsit n pengalaman baru ane tambahin de. Karena Gann Grid merupakan tool serupa Trendline dan Fibonacci, maka penarikannya di chart perlu diatur terlebih dulu. Caranya, pilih salah satu titik swing low atau swing high harga. Setelah muncul sebuah garis horizontal, klik 2x pada garis tersebut, lalu tarik titik putih paling kanan ke arah yang Anda suka untuk menentukan Grid yang sesuai dengan titik-titik pembalikan harga. Anda bisa menyempitkan atau memperluas Grid dengan menarik titik putih ke kiri dan ke kanan. Selain itu, Grid juga bisa diatur tingginya dengan menarik titik putih ke atas dan bawah. Sebuah strategi yang dipilih secara bijak dapat meningkatkan kesempatan akan keberhasilan. Berikut daftar dari beberapa strategi.
Terkadang trader mengalami kebingungan dalam pertanyaan yang sering diajukan saat wawancara beasiswa membedakan jenis marubozu dan long candle, terlebih untuk trader baru. Meski demikian, chart yang ditampilkan candlestick juga bisa diikuti pembalikan arah untuk prediksi jangka panjang. Tiap pola candlestick punya arti berbeda, dan inilah yang dimanfaatkan trader untuk melihat peluang dalam market forex.
Grafik performa mata uang dunia, pertanyaan yang sering diajukan saat wawancara beasiswa
Untuk ilustrasi pembentukan Shadow dan candlestick yang lebih jelas, Anda bisa melihat video berikut.
Papan pesan perdagangan forex cara tercepat mendapatkan bitcoin strategi diversifikasi pendapatan bmo. Menjadi broker saham di Indonesia merupakan salah satu profesi yang Bila Anda ingin jadi broker saham online atau pialang saham. Meski status regulasi opsi binari berbeda ditiap wilayah, peluangnya terus pertanyaan yang sering diajukan saat wawancara beasiswa meningkat dan tumbuh stabil. Seperti termaktub dalam pernyataan misinya, Financial Commission memiliki tujuan untuk memberikan konten edukasi agar trader bisa lebih memahami instrumen perdagangan dengan jenis seperti ini. Pada bagian berikutnya kami akan bandingkan beberapa perbedaan yang ada dalam perdagangan opsi.


content:
Berbagai masalah umum pada mesin cuci ada yang bisa diatasi sendiri, namun ada juga beberapa diantaranya yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan harus diperbaiki oleh teknisi profesional seperti jaasa service mesin cuci di Cibaduyut. Setidaknya, ada 7 masalah yang umum ditemukan pada mesin cuci, diantaranya adalah:
Masalah Pada Mesin Cuci
Mesin cuci bocor atau merembes
Apabila menemukan genangan air yang tiba-tiba ada di sekitar mesin cuci. Segera periksa mesin cuci pada bagian selang dan pompa. Tidak hanya memeriksa selang dan pompa. Curigai juga penggunaan detergen yang terlalu banyak pada saat menggunakan mesin cuci.
Jika mesin cuci ternyata mengalami kebocoran karena selang yang sudah terlalu tua atau terdapat kebocoran pada pompa mesin cuci. Segera perbaiki masalah tersebut dengan memanggil service mesin cuci Cibaduyut.
Ada aliran listrik pada mesin cuci.
Mesin cuci yang menggunakan listrik dan bersentuhan langsung dengan air berpotensi menimbulkan masalah seperti tersengat listrik. Maka dari itu, wajib untuk berhati-hati ketika menggunakan mesin cuci.
Adanya aliran listrik dapat disebabkan juga oleh kebocoran aliran listrik pada motor dinamo. Apabila aliran listrik di mesin cuci disebabkan oleh dinamo, cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan memasang grounding. Dinamo mesin cuci dapat lebih cepat rusak jika mesin cuci diletakkan pada tempat yang tidak rata.
Mesin cuci hidup tapi tidak berputar (spin)
Penyebab mesin cuci hidup namun tidak berputar disebabkan oleh motor mesin cuci yang macet. Kemacetan pada motor atau komponen as mesin cuci dapat disebabkan oleh kerusakan pada dinamo. Kerusakan juga diakibatkan karena dinamo kotor dan tersumbat. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan membongkar mesin cuci dan membersihkan pada bagian dinamo serta komponen as.
Mesin cuci tidak berputar juga bisa disebabkan oleh timer yang mengalami kerusakan. Selain mesin cuci tidak berputar, beberapa mesin cuci ada yang hanya spinning atau berputar ke satu arah saja. Hal tersebut kemungkinan disebabkan adanya kabel timer yang putus.
Jika sedang mencari jasa servis mesin cuci, service mesin cuci Cibaduyut adalah rekomendasi service mesin cuci di Cibaduyut yang berkualitas dan terpercaya. Selain jasa service mesin cuci, service mesin cuci Cibaduyut juga menyediakan berbagai layanan seperti service pompa air, service kulkas, service water heater dan jasa pembuatan sumur bor. Segera hubungi service kulkas Cibaduyut-AD Tehnik di:


content:
Apa yang Dimaksud Sistem dan Prosedur Penggunaan Dana Perusahaan? – Didalam suatu perusahaan, manajemen selalu dihadapkan pada masalah bagaimana mempergunakan dana yang ada dengan sebaik-baiknya, jadi berkaitan dengan penggunaan dana agar sasaran perusahaan bisa dicapai dan bagaimana mendapatkan dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan dan peluan (opportunity) yang dihadapi perusahaan, jadi lebih berkaitan pada sumber dana.
Oleh karena itu sebagai pelengkap laporan keuangan kita sebaiknya menyusun pula laporan sumber dan penggunaan dana. Dengan demikian kita bisa mengetahui apakah perusahaan sedang berkembang atau mengalami masalah dalam dana.
Disamping itu kita bisa mengetahui bagaimana manajemen selama satu periode mempergunakan dana perusahaan dan dari mana saja dana itu di dapatkan.
Kalau kita melihat posisi keuangan perusahaan pada satu periode (Neraca), maka jelaslah bahwa:
Dana yang diperoleh perusahaan pertama-tama berasal dari investor/pemilik, selai itu dana diperoleh juga dari kreditur.
Dana yang dimiliki perusahaan dipergunakan untuk memiliki harta perusahaan.
Sehingga jelaslah bahwa seorang manajer keuangan bertanggung jawab akan:
Keputusan Pembelanjaan.
Yaitu keputusan yang harus diambil berkenaan dengan sumber dana yang dibutuhkan perusahaan
Keputusan Investasi.
Yaitu berkaitan dengan pengaturan penggunaan dana agar resiko usaha yang dihadapi seminimal mungkin.
Keputusan Operasi.
Yaitu bagaimana dana yang diperlukan dapat terpenuhi dan bagaimana dana tersebut dioperasikan untuk mencapai sasaran perusahaan.
Jadi untuk mengetahui darimana saja sumber keuangan perusahaan berasal dan untuk apa saja dana yang dipergunakan, kita bisa melihatnya dengan membandingkan neraca awal periode dengan neraca akhir periode.


content:
√ Manfaat Suplemen Pre workout Dan Merk Terbaik Yang Bagus Untuk MassaOtot - Situs Referensi Artikel Bermanfaat
Situs Referensi Artikel Bermanfaat
Home
SmartPhone
Agama Islam
Gambar
Kata Kata
Relationship
Hewan
✕
Tutup
Widget HTML Atas
Beranda / Fitness
Manfaat Suplemen Pre workout Dan Merk Terbaik Yang Bagus Untuk MassaOtot
20 Jul, 2020 Posting Komentar
Suplemen pre workout bukan menjadi produk yang baru dari kalangan fitnes mania untuk membantu memaksimalkan tubuhnya dalam membangun massa otot. Mungkin sebagian dari kita pernah melihat para fitnes mania yang profesional, ketika melakukan latihan fitnes dapat melakukannya dengan penuh power dan tahan lama , dan bagi seorang pemula ketika melakukan angkat beban, belum apa-apa sudah capek, lemes dan lain sebagainya ? .
Namun, anda jangan terlalu berberu-buru mengambil keputusan, bahwa suplemen pre-workout hanya memiliki manfaat untuk memberikan power yang besar saja saat latihan, sebelum membaca penjelasan lengkap tentang suplementasi makanan ini.
Pentingnya penggunaan suplemen
Untuk mendapatkan power sebenarnya tidak selalu harus mengkonsumsi suplementasi untuk memberikan efek power yang besar ketika latihan angkat beban. Tapi bisa juga dengan mengkonsumsi makanan tertentu saja bisa mendapatkannya.
Namun nyatanya masih banyak orang tidak tau mengkonsumsi apa untuk memberikan power ketika olahraga, makanya suplemen pre-workout memudahkan kebutuhan para fitnes mania tersebut dengan memproduksi suplemen pre-workout untuk memberikan power yang besar saat latihan berlangsung.
Manfaat Umum Suplemen Pre-workout
Ada banyak jenis merek suplemen pre workout yang ada di indonesia , namun setiap merek tersebut memiliki kelebihan masing-masing dari hasil yang di dapat dari penggunaannya. Namun, berikut adalah manfaat umum dari penggunaan suplemen pre-worout .
Meingkatkan kekuatan otot
Daya tahan tubuh menjadi meningkat
Membantu dalam merangsang pembakaran lemak
Sintesis protein meningkat
Kekurangan Pre-workout
Kebanyakan dari suplemen pre-workout memiliki kekurangan, yakni dapat kita temukan yang menggumpal, yang di sebabkan kandungan yang terdapat dari bahan bakunya, yang dapat menyerap udara dari bahan botol , sehingga dapat menyebabkan suplemen pre work out menjadi menggumpal, yang di pengaruhi oleh beberapa hal, seperti cuaca topis, seperti di indonesia.
Namun, hal tersebut hal yang ilmiah terjadi, dan masih bisa di konsumsi. Selain ini beberpa jenis suplemen lainnya yang dapat di temukan menggumpal, yakni suplemen BCAA.
Kapan waktu yang tepat untuk Konsumsi Suplemen Pre-workout ?
Untuk penggunaan suplemen ini di konsumsi sebelum olahraga, sesuai dengan namanya . sebelum melakukan aktifitas berat tersebut konsumsi 20 sampai 30 menit sebelum berolahraga , untuk di serap terlebih dahulu oleh tubuh hingga tubuh siap melakukan olahraga.
Berbagai Macam Merk Suplemen Pre-workout
Sudah sampai sejauh ini anda membaca tentang informasi suplemen pre-workout, tentunya hal yang berikut di pertanyakan adalah merek apa yang ingin di pilih untuk membangun massa otot. Karena bukan hanya tentang mengkonsumsi, tapi tentang banyak mana suplemen tersebut aman untuk di konsumsi dengan berbagai macam uji coba dan teruji secara klinis.
Dari setiap merek di bawah ini, saya tidak akan membahas kembali tentang manfaat umum suplemen pre-workout, namun akan lebih menjelaskan tentang kelebihan dari suplemen tersebut, seperti rating yang tinggi di forum bodybuilding, kandugan nutrisi dan lain sebagainya.
Pre-kaged
Pre-workout dari kaged muscle ini 20 serving ini dengan membagakan dirinya, dan menyebut bahwa pre-worout NO 1 di dunia dan merupakan jenis suplemen pre-workout yang paling di minati didunia.
Kandungan Persaji :
Terdapat ,5 gram pure L-Cittruline
Terdapat kendungan Capsimax Thermogenik yang sudah di patenkan
Terdapat kandungan BCAA 3,5 gram
Terdapat Beta-Alanine Carnosyn yang dipatenkan
Terdapat kandugan Coconut water 500mg, untuk mencegah dehidrasi
2 gram tarine, 500mg B-Vitamin dan 1.85 Tyrosit
Terdapat kandungan Creatine Hcl
Sudah tersertifikasi aman untuk di konsumsi
Rating di forum bodybuilding 9.4/10
BSN N.O-Explode
Pre-workout BSN No-Explode 30 serving ini merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya, pre workout dari versi ini di klaim dapat meningkatkan hasil yang lebih signifikan dari sebelumnya, karena proses pengembangan yang dilakukan sesuai dengan kebbutuhan para bodybuilder.
Kandungan Persaji :
275 gram kafein
3 gram creatine
1,8 gram Beta-Alanine
Rating di forum bodybuilding 8.5/10
Muscleparm Assault
Bahan-bahan yang terdapat di dalamnya sudah teruji secara klinis untuk memenuhi nutri dalam pembentukan otot. Dengan kandungan perserving :
Rating 8.3/10
1,75 gram beta-alanin
3 gram kreatin
Cobra Labs , The Curse
Sesuai dengan namanya, merek pre workout ini memiliki keunngulan dari kalangan fitns mania untuk mendapatkan power yang luar biasa pada latihan, dengan menggunakan bahan-bahan yang tepat dan tidak menggunakan filler di dalamnya.
Rating di forum bodybuilding 8.5/10
Terdapat kreatin
Beta-Alanin
L-Citrullin
EAS Pre-workout
EAS Pre-workout 40 serving ini di produksi oleh perusahaan Abboott Labs dengan memiliki keunggulan untuk membantu melebarkan pembuluih darah, sehingga proses pembentuk otot menjadi maksimal saat berolahraga.
Kandungan nutris persaji :
Terdapat 150 mg cafein dari bahan alami
1,6 gtam Carnosys Beta-Alanine
1 gram Creafure Creatine Monohydrate
1.5 Gram L-Citrulline Malate
5 gram Beetroot Exstract
200 mg Peak ATP
Rating di forum bodybuilding 8.8/10
Berikut adalah beberpa merek suplemen populer di indonesia, yang bisa anda pilih sesuai kelebihan yang mereka punya.
Meningkatkan Power Latihan Tanpa Suplementasi
Ya, sebagian dari para fitnes mania lebih memilih untuk tidak mengkonsumsi suplemen preworkout untuk memberikan energy saat latihan. Bagi anda yang ingin memilih mengkonsumsi makanan saja, berikut di bwah ini adalah beberapa makanan yang bisa di konsumsi untuk memberikan energy ke tubuh.
Sebenarnya tentang cara mengkonsumsi makanan sebelum dan sesudah fitness sudah saya bahas lengkap di sana, dilink artikel sebelumnya tersebut, namun setidaknya jenis makanan di bawah ini bisa anda pilih untuk di konsumsi.
Pisang
Pisang memiliki kandungan karbohidrat sederhana yang tinggi, yang bisa memberikan nergy yang besar dengan capat ketika di butuhkan 2 sampai3 buah pisang bisa anda konsumsi 30 menit sebelum latihan fitnes.
Selai kacang
Selai kacang bisa anda padukan dengan pisang ketika di kosnumsi, karena dapat memberikan energy secara bertahap. Selain itu selai kacang memiliki kandungan lemak Omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung dan mengurangi rasa nyeri.
Buah Apel
Buah Apel kaya akan Zat Besi, yang dapat meningkatkan jumlah Hemoglobin di dalam darah . yang dapat mendapatkan energy dengan cepat.
Jagung
Jagung memiliki kandungan karbohidrat terbaik untuk anda dapatkan. Selain itu dapat memberikan energy yang cepat ke tubuh yang bisa anda gunakan dalam melakukan latihan fitnes.
Berbagi
"+l+"
"+m+"
")}r.innerHTML=o+="
"+m,g.callBack()}},r(g.homePage.replace(/\/$/,"")+"/feeds/posts/summary"+i+"?alt=json-in-script&orderby=updated&max-results=0&callback=randomRelatedIndex")}(window,document,document.getElementsByTagName("head")[0]); } })(); (function() { var postBody = document.querySelector('.post-body'); var firstPostImg = postBody.querySelector('img'); firstPostImg.classList.add('fullwidth'); })(); //]]>


content: Angin🍃 Mengapa aku harus membenci takdir...,bahkan dedaunan yang jatuh tak pernah membenci angin sekalipun angin lah penyebab ia jatuh, lalu mengapa aku harus membenci takdir... bukankah setiap dari kita sudah memiliki skenario masing masing yang telah tertulis di lau Mahfudz-Nya