content:
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi. Sebuah petunjuk praktis bagi para praktisi dan penilai lapangan - PDF Free Download
Masuk
Pendaftaran
Mencari
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi. Sebuah petunjuk praktis bagi para praktisi dan penilai lapangan
SHARE
HTML
DOWNLOAD
Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:
Download "Pedoman Pelaksanaan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi. Sebuah petunjuk praktis bagi para praktisi dan penilai lapangan"
Masalah:
Download Document
Johan Johan
5 tahun lalu
Tontonan:
Transkripsi
1 Pedoman Pelaksanaan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi Sebuah petunjuk praktis bagi para praktisi dan penilai lapangan Edisi 1 Mei 2008
2 Pedoman Pelaksanaan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi Sebuah petunjuk praktis bagi para praktisi dan penilai lapangan Penulis: Christopher Stewart, Perpetua George, Tim Rayden & Ruth Nussbaum. Disiapkan oleh ProForest South Suite Frewin Chambers Frewin Court Oxford OX1 3HZ Telephone +44 (0) Website Bersama: Zhivko Bogdanov, Rachel Holt, Neil Franklin, Ben Jarvis, Gary Paoli, Edward Pollard, John Payne, Darius Sarshar, Aisyah Sileuw, Christian Sloth, Scott Stanley, Philip Wells, Tatyana Yanitskaya Pendahuluan: Tujuan Pedoman 3 Konteks untuk penerapan proses 4 Peran dan tanggungjawab dalam proses 6 1. Persiapan Penilaian Memahami konteks dan kebutuhan informasi Hasil: Persyaratan Tim dan Konsultasi Perencanaan penilaian Identifikasi Pedoman Identifikasi dan lanskap lebih luas Pengelolaan Penetapan konteks untuk keputusan pengelolaan Penilaian ancaman dan pilihan-pilihan pengelolaan 50 Kegiatan ini didukung oleh: 5. Pemantauan tujuan pengelolaan Pelaporan dan review penilaian 63 Lampiran 1: Kerangka Acuan tim penilai 66 RAFT bermitra dengan: Didukung oleh: WWF-EU, TNC, RAFT dan US-AID Lampiran 2: Proses Konsultasi 68 Rujukan 73
3 catatan proses pengalihbahasaan Dokumen ini disusun dan dialihbahasakan untuk kalangan praktisi penilaian Nilai Konservasi Tinggi (), kalangan pengelola, dan kalangan lain yang terkait. Panduan ini bukanlah manuskrip yang dengan mudah dicerna dan dilaksanakan oleh kalangan umum (publik). Penafsiran isi dokumen memerlukan pelatihan dan diskusi khusus dengan para pakar yang berpengalaman, baik dalam proses penyusunan dokumennya maupun dalam proses pelaksanaan penilaian di lapangan. Dalam proses penterjemahan, ditemukan beberapa istilah baru yang kadang sulit dicari padanan kosa katanya dalam bahasa Indonesia. Dalam situasi ini, reviewer berusaha untuk tetap mencari padanan yang sesuai atau memberi penjelasan tambahan. Kadang istilah aslinya dalam bahasa Inggris disertakan dalam dokumen, sehingga para pembaca masih dapat menelusuri asal katanya. Bagi para peminat yang serius, membaca dokumen aslinya sangatlah dianjurkan. Karena boleh jadi, penafsiran yang berbeda dapat digali lebih dalam dan didiskusikan. Dokumen yang ada dalam genggaman pembaca ini merupakan dokumen yang baik sebagai pedoman pelaksanaan. Kekurangan yang mungkin ada adalah bahwa dokumen ini merupakan terjemahan langsung dari dokumen aslinya, bukan merupakan dokumen yang telah memasukkan beberapa unsur keindonesiaan (politik, sosial, budaya, situasi sumberdaya alam, dll) ke dalam dokumen secara lebih proporsional. Sebuah konsultasi publik yang terbuka, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, perlu dilakukan untuk mendapatkan Pedoman Penilaian ala Indonesia. Tim Alihbahasa Gary Paoli, Aisyah Sileuw dan Asep Suntana
4 pendahuluan Tujuan dari pedoman ini: Dokumen ini memaparkan pedoman atau tata laksana yang baik dalam proses pelaksanaan identifikasi dan pengelolaan Nilai Konservasi Tinggi (), dan nilai konservasi tinggi di areal hutan dan kawasan lain (lihat definisi, Boks 1). Dokumen ini memberikan petunjuk yang terperinci mengenai proses penilaian, dan selayaknya dapat digunakan oleh para praktisi yang terlibat dengan proses perencanaan dan pelaksanaan penilaian, menjadi panduan bagi lembaga-lembaga sertifikasi yang mengaudit laporan identifikasi, serta bagi penyusunan rencana pengelolaannya. Penekanan diberikan pada persyaratanpersyaratan untuk memelihara tingkat kepercayaan dan kredibilitas proses tersebut, yang seharusnya menjadi prioritas bagi para pengelola hutan atau lahan yang mengembangkan rencana pengelolaan. Dokumen ini sebaiknya digunakan bersamaan dengan HCVF Toolkit atau interpretasi nasional mengenai, yang mendefinisikan keenam dan memberikan pedoman mengenai ambang batas untuk menilai pentingnya sebuah nilai. Proses meliputi enam tahapan utama yang akan dibahas secara mendetil dalam bab-bab berikut ini: Persiapan, Perencanaan, Identifikasi, Pengelolaan, Pemantauan, dan Pelaporan. Untuk masing-masing tahapan tersebut diberikan petunjuk mengenai proses-proses dari kegiatan yang perlu dilakukan dan hasil yang diharapkan. Terdapat juga pertimbangan-pertimbangan berikut ini: Persyaratan data: pemanfaatan data yang layak merupakan jantung dari proses. Identifikasi dan perencanaan pengelolaan yang layak akan membutuhkan data agar penilai mengetahui nilai apa yang mungkin ada, dan potensi dampak apa yang akan ditimbulkan dari skenario pengelolaan yang berbeda. Persyaratan tim: jenis keahlian apa yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan penilaian tersebut? Persyaratan konsultasi: siapa yang menjadi tempat bertanya dan bertukar pendapat, bagaimana, dan kapan? Masing-masing dari aspek ini perlu dipertimbangkan dalam hal kemungkinan keberadaan dan skala serta dampak dari pengusahaan/pengelolaan yang diusulkan. Skala pengusahaan yang luas dengan potensi dampak yang tinggi akan menuntut lebih banyak data dan keahlian yang lebih tinggi pula, selain itu justifikasi yang lebih kuat sangat dibutuhkan dari keputusan yang dibuat untuk pengusahaan yang berdampak rendah. Dokumen ini akan sangat bermanfaat untuk penilaian dengan skala besar, kompleks dan kontroversial. Konteks untuk penerapan proses : Konsep awalnya dikembangkan dan digunakan secara luas dalam konteks pelaksanaan sertifikasi hutan FSC (Forest Stewardship Council), namun demikan konsep ini telah juga diadopsi oleh standar sertifikasi hutan yang lain (misalnya, Malaysian Timber Certification Council, MTCC) dan standar sertifikasi untuk produksi pertanian (misalnya, standard keberlanjutan minyak sawit, RSPO/Rountable on Sustainable Palm Oil). Selain itu, di luar konteks sertifikasi, konsep ini berkembang menjadi panduan yang sangat berharga dan fleksibel untuk berbagai manfaat, yang meliputi perencanaan tata guna lahan, advokasi konservasi, dan perancangan kebijakan pembelian dan investasi (baik bersifat kepemerintahan, komersial dan kelembagaan yang lain). Karena luasnya variasi penggunaan konsep tersebut, terdapat dua hal penting yang perlu dipertimbangkan oleh siapapun yang menggunakan konsep : Penggunaan konsep dalam skema sertifikasi vs. non-sertifikasi Penggunaan konsep untuk pengelolaan ekosistem yang ada vs. konversi untuk pemanfaatan lain. Enam langkah dalam proses Persiapan Boks 1 Beberapa definisi Perencanaan Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi: suatu nilai biologi, ekologi, sosial atau budaya yang dianggap sangat penting pada skala nasional, regional dan global, sebagaimana yang didefinisikan dalam Toolkit HCVF (Proforest 2003) dan berbagai Interpretasi Nasional/ Regional. Nilai-nilai inilah yang perlu dilindungi. Penilaian : dalam buku pedoman ini, istilah tersebut digunakan untuk merujuk pada proses yang lengkap mulai dari identifikasi Nilai Konservasi Tinggi dan pengembangan rencana pengelolaan dan monitoringnya untuk menjamin bahwa nilainilai yang diidentifikasi dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCVF) atau kawasan/areal dengan Nilai Konservasi Tingi (HCVA) adalah Hutan (atau areal/kawasan) yang memiliki satu atau lebih dari sifat-sifat berikut ini: 1 Kawasan yang memiliki konsentrasi nilai keanekaragaman hayati, yang sangat penting secara global, regional atau nasional (misalnya, spesies endemik, spesies hampir punah, refugia). 2 Kawasan dengan tingkat lanskap yang luas dan signifikan secara global, regional dan nasional, dimana terdapat populasi spesies alami yang cukup dalam pola-pola distribusi dan kelimpahan alami. 3 Kawasan yang berada di dalam atau memiliki ekosistem yang langka, terancam atau hampir punah. Pengelolaan Pemantauan Pelaporan 4 Kawasan yang menyediakan jasa ekosistem dasar dalam kondisi yang kritis atau dalam situasi yang sangat penting (misalnya, perlindungan daerah aliran sungai, kontrol erosi). 5 Kawasan yang fundamental untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal (misalnya, kebutuhan dasar masyarakat yang masih subsisten, kesehatan, dan lain-lain). 6 Kawasan yang sangat penting bagi identitas budaya tradisional masyarakat lokal (kawasankawasan yang memiliki nilai penting secara budaya, ekologi, ekonomi atau agama yang diidentifikasi bersama dengan masyarakat lokal). HCVF atau HCVA dapat juga didefinisikan sebagai hutan atau kawasan yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan suatu Nilai Konservasi Tinggi. Definisi ini mengantarkan sebuah tujuan pengelolaan dan dapat secara akurat digambarkan sebagai kawasan pengelolaan (HCVMA), sebuah istilah yang telah digunakan dalam berbagai Toolkit nasional. Kawasan Pengelolaan bisa lebih kecil atau lebih luas daripada total luas dimana ditemukan (mis, dalam konteks kehutanan, kawasan ini terbatas hanya pada zona inti yang lebih kecil daripada luasan hutan seluruhnya, atau kawasan ini bisa meluas di luar kawasan hutan untuk memasukkan zona penyangga non-hutan). Definisi diambil dari Toolkit HCVF (Proforest 2003), Prinsip dan Kriteria FSC, dan HCV Resource Network Charter (wwwhcvnetwork.org).
5 Penggunaan Sertifikasi vs non-sertifikasi Penerapan konsep dalam konteks sertifikasi perlu mencakup: 1) Berbagai peraturan yang penting, misalnya persyaratan kepatuhan pada hukum nasional, perlindungan atas spesies yang hampir punah, penghormatan pada penguasaan lahan dan hak guna masyarakat (Box 2), dan 2) Mekanisme yang digunakan dalam proses pemeriksaan rencana pengelolaan (management plans) yang dibangun untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai konservasi areal yang sedang dikelola. Di luar konteks sertifikasi, pendekatan tidak dirancang untuk menggantikan tata aturan yang difasilitasi oleh skema sertifikasi, sehingga sangat penting ditekankan bahwa proses penilaian perlu dilakukan melalui tatalaksana penilaian yang baik dan kredibel; sebuah tatalaksana yang dapat menemukenali persoalan-persoalan kritis yang muncul di luar kegiatan penilaian. Kepatuhan kegiatan penilaian pada HCV Resource Network Charter ( org) merupakan satu langkah menuju tujuan ini. Prinsip-prinsip arahan dari Charter ini mencakup komitmen pada kepatuhan hukum sebagai persyaratan mendasar dari pengelolaan, perlakuan partisipatif dan sensitif dari permasalahan penguasaan lahan, hak-hak dan ijin serta rambu-rambu lingkungan bagi berbagai isu terkait konversi hutan/lahan (lihat di bawah). Selain itu, penilaian di luar konteks sertifikasi perlu mempertimbangkan situasi di mana ancaman pada mungkin lebih besar dan bahwa pendekatan pengelolaan dengan prinsip kehati-hatian sangat diperlukan. Penggunaan konsep untuk pengelolaan ekosistem yang ada vs. konversi untuk pemanfaatan lain: Sampai saat ini, pengelolaan hutan merupakan konteks utama dalam penilaian. Diasumsikan bahwa kawasan-kawasan yang mendukung akan tetap berhutan dan, jika kawasan ini menjadi bagian dari suatu konsesi pengelolaan hutan, kawasan-kawasan ini akan dikelilingi (disangga) oleh tutupan hutan yang kontinyu. Sebagian besar pengalaman identifikasi dan pengelolaan berasal dari upaya-upaya pengelolaan hutan dalam mematuhi sistem sertifikasi FSC, dan proses penilaian ini memang terkait erat dengan sistem sertifikasi tersebut. Namun demikian ada permintaan yang berkembang atas metodologi penilaian yang dapat dipercaya bagi proses pengelolaan dampak kegiatan pertanian/hutan tanaman dan bagi perencanaan yang bertanggunggawab atas perluasan perkebunan (seperti bagi proses sertifikasi tanaman kelapa sawit dalam sistem sertifikasi RSPO). Ketika proses digunakan sebagai jaring pengaman dalam kegiatan melawan kerusakan nilai-nilai penting hutan (baik dalam proses sertifikasi semisal RSPO atau di luar itu) dalam proses konversi hutan alam menjadi hutan tanaman atau pertanian, maka pendekatan yang lebih lugas, dapat dipercaya, dan hati-hati diperlukan baik dalam proses pemetaan, pengelolaan areal dengan, maupun dalam proses penilikan ulang hasil-hasil penilaiannya. Penilaian harus selalu dilakukan terlebih dahulu sebelum memutuskan kegiatan penebangan hutan atau persiapan lahan yang menyebabkan perubahan peruntukan areal secara permanen. Dibandingkan dengan pengelolaan hutan alam, konversi hutan - secara umum - memiliki dampak lebih buruk pada keanekaragaman hayati, fungsi-fungsi ekologi dan sistem-sistem sosial yang ada. Standar perlindungan oleh karenanya harus menjelaskan buruknya dampak tersebut (Bagian 4). Legalitas dan kepastian penguasaan lahan harus diperhatikan, namun demikian perhatian lebih perlu dilakukan atas dampak lingkungan pada semua nilai ekosistem/konservasi yang terkena tidak saja pada dampak kepentingan nasional. Proses sangat memprioritaskan nilai dan kawasan yang sangat penting, dengan tidak mengabaikan nilai kawasan lain atau tidak membenarkan penggunaan lahan yang tidak bertanggungjawab. Boks 2 dalam sistem sertifikasi: Teladan dengan sistem FSC Dalam standar FSC, dibahas dalam Prinsip 9: Pemeliharaan Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi: Kegiatan pengelolaan hutan dengan nilai konservasi tinggi harus mempertahankan atau meningkatkan nilai-nilai terkanit status kawasan hutan tersebut. Keputusan mengenai hutan dengan nilai konservasi tinggi harus selalu dibuat dalam konteks pendekatan kehati-hatian. Menjaga dari hutan merepresentasikan bagian yang sangat penting dari tujuan keberlanjutan pada standar FSC. Dari 10 (sepuluh) prinsip yang ada, Prinsip 9 (P9) tumpang tindih dengan beberapa prinsip lain, yaitu: P1 Ketaatan pada hukum dan Prinsip FSC (kriteria ini berkaitan dengan kawasan lindung yang ditetapkan oleh hukum, mencegah kegiatan ilegal yang meliputi penebangan/perburuan ilegal, dan penghormatan pada konvensi-konvensi dan kesepakatan internasional mengenai konservasi biologi) P3 Hak-hak Masyarakat Adat (3.3 Situs-situs yang penting secara budaya, ekologi, ekonomi dan agama) P4 Hubungan Masyarakat dan Hak-Hak Pekerja (4.4 Perencanaan pengelolaan dan pelaksanaannya memasukkan hasil-hasil evaluasi dampak sosial, melalui proses konsultasi) P5 Manfaat dari Hutan (5.1 dan 5.5: menjamin produktifitas ekologi dari hutan dan nilai jasa hutan dan sumberdaya seperti daerah aliran sungai dan perikanan) P6 Dampak Lingkungan (6.1 Dampak Lingkungan, termasuk mempertimbangkan lingkungan di tingkat lanskap, diintegrasikan dalam rencana pengelolaan; 6.2 perlindungan spesies-spesies jarang, terancam dan hampir punah serta habitatnya; 6.3 perlindungan fungsi-fungsi dan nilai-nilai ekologi; 6.4 perlindungan sampel-sampel yang representatif dari ekosistem yang ada sekarang; 6.10 tidak ada konversi hutan yang bernilai konservasi tinggi) P7 Rencana Pengelolaan: memasukkan permasalahan konservasi dan proses revisi secara berkala P8 Pemantauan dan penilaian: memasukkan komposisi dan perubahan-perubahan yang diamati pada flora dan fauna serta dampak penebangan dan kegiatan lain pada lingkungan dan sosial. Melihat banyaknya tumpang tindih ini, mengapa P9 menjadi persyaratan yang eksplisit? Jika Unit Pengelolaan Hutan (UPH) memiliki nilai yang penting secara nasional dan global, P9 dapat merupakan jaring pengaman yang mewajibkan pengelola hutan untuk memiliki ukuran tertentu yang melebihi apa yang dianggap sebagai praktek yang baik sebagaimana yang dijelaskan dalam prinsip lain. Oleh karena itu, khususnya jika ada kasus-kasus yang kompleks, melakukan identifikasi dan pengelolaan sejak awal proses sertifikasi dapat membantu UPH secara signifikan untuk mencapai ketaatan pada standar FSC (meskipun hasil penilaian akhirnya menentukan bahwa tidak ada ada ). N.B. Pemenuhan prinsip Hak Penguasaan dan Hak Guna serta Tanggung Jawab (Prinsip 2 FSC) merupakan salah satu bagian terpenting dari pengelolaan hutan berkelanjutan, dan ini di luar lingkup dari teknis penilaian. Ketika dijumpai masalah yang bersifat kompleks, permasalahan hak penguasaan dan hak guna sebaiknya dilakukan secara khusus melalui konsultasi yang terpisah dan memadai; hasil dari konsultasi ini biasanya akan mempengaruhi keputusan akhir tentang pengelolaan.
6 10 11 Keterlibatan internal vs eksternal dalam proses Pada umumnya, pemilik lahan atau pengelola lahan merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan proses. Namun, seringkali hal ini menjadi tanggung jawab perusahaan atau pengelola lahan ataupun tanggung jawab pemerintah daerah dimana pertimbangan digunakan dalam proses perencanaan tata guna lahan. Kerja aktualnya dapat dilakukan oleh pengelola itu sendiri, oleh para pakar dari luar organisasi, atau oleh kombinasi keduanya. Pada prakteknya, para pakar cenderung digunakan untuk kawasan operasional yang lebih luas, atau kegiatan operasional yang berdampak tinggi, karena keahliannya dan independensinya. Kegiatan penilaian dapat berlangsung selama beberapa bulan (dalam kasus yang kompleks) dan umum diketahui bahwa untuk proses yang lengkap biasanya kegiatan dibagi ke dalam beberapa bagian; tim eksternal melakukan identifikasi dan memberikan asupan (input) mengenai ancaman terhadap - tersebut, sementara rencana pengelolaan yang lebih mendetil dilakukan oleh perusahaan pengelola dengan asupan dan dampingan dari pakar eksternal yang memiliki kualifikasi yang sesuai. Kombinasi pelaksanaan penilaian dapat dilakukan ika: Personel yang terlibat dalam setiap tahap memiliki keahlian dan pengalaman untuk melakukan tugasnya dengan baik; jangka waktu yang singkat (biasanya hanya beberapa hari). Peran penilai bukan untuk mengumpulkan data baru tetapi untuk memverifikasi metode dan kesimpulan penilaian, yang dalam beberapa kesempatan perlu melakukan kunjungan lapang untuk menegaskan temuan-temuan yang diperoleh. Penilai bertanggungjawab untuk melakukan verifikasi bahwa: Identifikasi yang dilakukan mencakup semua dan konteks lanskap yang relevan, selain itu ancaman terhadap juga ditilik (assessed); Data penilaian, keahlian investigator dan besaran serta cakupan konsultasi berada dalam situasi yang layak; Rencana pengelolaan menjelaskan langkah-langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan, termasuk pemantauan yang tengah berlangsung dan proses peninjauan ulang yang direncanakan. Panduan yang disajikan dalam dokumen ini berlaku bagi kedua bentuk investigasi itu, kecuali jika ada referensi yang dibuat khusus bagi rekomendasi pelaksanaan verifikasi atau pelaksanaan audit. Persiapan 1. PERSIAPAN PENILAIAN Tujuan: Untuk memberikan pemahaman dasar mengenai pentingnya konservasi suatu kawasan pada berbagai skala luasan dan kemungkinan dampak dan skala kegiatan yang diusulkan, dan untuk memutuskan sumberdaya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penilaian yang kredibel. Kegiatan: Perencanaan Identifikasi Pengumpulan, pengorganisasian dan pembahasan data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci berikut ini: apa yang diketahui terdapat atau kemungkinan ada di wilayah ini? (Bab ) Apa kemungkinan dampak dari kegiatan pengelolaan pada potensi? (Bab ) Data apa yang saat ini ada, dan data apa yang masih diperlukan untuk mengidentifikasi? (Bab ) Pengelolaan Hasil: Pemantauan Pelaporan Proses menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas akan mengantar pada keputusan mengenai: Keahlian dan pengalaman apa yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menilai persyaratan pengelolaan? (Bab ) Konsultasi apa yang perlu dilakukan untuk penilaian ini, dan bagaimana konsultasi itu akan dilaksanakan? (Bab 1.2.2) Persiapan yang baik merupakan bagian krusial dalam proses penilaian, khususnya dalam konteks verifikasi, dimana penilaian dilakukan oleh tim eksternal yang hanya memiliki sedikit waktu untuk melakukan pekerjaan itu. Pengumpulan data pendahuluan dapat dilakukan oleh pimpinan tim, yang memberikan dukungan dan membentuk tim penilai bila perlu. Keputusan dibuat berdasarkan data dan asupan dari konsultasi, dan bukan dari tekanan dari perusahaan untuk mendapatkan luaran (output)tertentu; Sumber informasi yang ada : peta, laporan, konsultasi Proses keseluruhan harus dilakukan melalui konsultasi dan konsultasi tersebut harus didokumentasikan dan ditinjau ulang (review). Ketika penilai/penilik (auditor) (baik internal atau eksternal) ataupun Lembaga penilai (Lembaga sertifikasi) memeriksa metode dan capaian perusahaan, mereka perlu memahami persyaratan proses untuk penilaian yang layak sebagaimana yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini, dan harus mengikuti alur langkah sebagai penginvestigasi (investigator) awal dalam Skala dampak Pemilihan tim Persiapan Penilaian Kemungkinan Kebutuhan data (identifikasi gap) Kebutuhan konsultasi
7 Memahami konteks dan kebutuhan informasi Identifikasi kemungkinan nilai konservasi Pertanyaan kunci: apa yang diketahui berada atau kemungkinan ada di wilayah tersebut? Tujuan identifikasi kemungkinan : Dengan mengetahui, apa yang mungkin ada dalam suatu kawasan dapat menjadi pertimbangan bagi proses pengambilan keputusan mengenai keahlian yang diperlukan bagi sebuah tim penilai, data pendukung yang dibutuhkan dan siapa yang harus menjadi tempat konsultasi selama penilaian berlangsung. Tahapan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi pendahuluan untuk membantu anda merencanakan penilaian. Apa yang diperlukan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya? Jika interpretasi nasional dari Toolkit HCVF tersedia, dokumen tersebut perlu menjadi rujukan pertama dalam menilai kemungkinan adanya. Salinan lengkap interpretasi nasional biasanya dapat ditemukan di situs web (website) HCV Resource Network. Jika interpretasi nasional tidak tersedia, tim penilai harus menggunakan petunjuk dari Toolkit HCVF Global (ProForest HCVF Toolkit) dalam mengembangkan berbagai definisi yang menunjukkan bagaimana itu ditafsirkan. Peninjauan ulang atas data yang relevan dan pedoman regional (lihat 1.1.3) merupakan hal penting yang perlu dilakukan, selain itu konsultasi dengan lembaga-lembaga nasional, Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan para pakar juga diperlukan untuk melengkapi proses ini. Penilai lapangan yang berpengalaman, biasanya, dapat menduga kemungkinan keberadaan, termasuk katagori utama dari -nya. Sebagai teladan; (a) jalur hutan hujan dataran rendah di Sumatera - sebuah ekosistem megadiverse (memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi) yang sangat terancam) kemungkinan memiliki banyak sekali spesies yang langka, terancam atau hampir punah (1); (b) suatu hutan di Inggris, dimana hampir tidak ada orang yang tergantung pada hutan untuk kebutuhan dasarnya atau kebutuhan budayanya, maka kecil kemungkinannya kawasan tersebut memiliki 5 atau 6. Mengetahui kemungkinan adanya akan membuat penilai berhati-hati atas adanya ancaman dari kegiatan pengelolaan yang diusulkan. Sebagai teladan, beberapa spesies yang hampir punah sangat sensitif terhadap terhadap segala jenis gangguan (misal: nesting cranes, Grus sp.), bahkan kegiatan pengelolaan yang berdampak rendah sekalipun dapat memberi akibat negatif atas spesies tersebut. Namun demikian, beberapa spesies tertentu (semisal mamalia hutan dan primata) tidak terlalu sensitif atas gangguan yang diakibatkan oleh perubahan habitat saja, atau bahkan diuntungkan dengan adanya proses regenerasi hutan setelah adanya pemanenan hutan (pembalakan), mereka akan sangat terancam jika ada tekanan serius dari kegiatan perburuan 23. Sebuah daftar awal tentang kemungkinan adanya dapat membantu proses penentuan data apa yang perlu dicari dalam rangkat mengembangkan gambaran status dan lokasi yang akurat (lihat 1.1.3), dan apa yang harus dicari saat menilai dampak dari kegiatan pengelolaan yang diusulkan. Pertanyaan yang sering muncul: Untuk menyederhanakan proses, dapatkah diasumsikan bahwa tidak ada pada tahap ini? Penilai tidak boleh berasumsi bahwa tidak ada hanya karena tidak ada informasi untuk mendukung keberadaan mereka. Dalam beberapa kasus, tidak ada data yang dikumpulkan (hal ini sering terjadi di hutan tropis, di mana data tentang keberadaan spesies hampir punah atau habitat langka, misalnya, sangat rendah kualitasnya atau sudah ketinggalan jaman). Untuk meniadakan berdasar studi meja, penilai perlu menyajikan bukti yang sangat kuat bahwa itu memang tidak ada. Dalam situasi tertentu, masalah ini bisa relatif sederhana, misalnya pada negara-negara barat dimana sangat sedikit masyarakat yang tergantung pada hutan untuk kebutuhan subsisten mereka (5), dan bukti tertulis untuk mendukung keputusan tersebut mudah dikumpulkan. Namun demikian, pada beberapa situasi yang lain, studi meja tidaklah cukup, misalnya dimana kehidupan masyarakat dan nilai-nilai budaya sedikit terdokumentasikan, oleh karenanya konsultasi dengan pemangku kepentingan dan juga kunjungan lapangan menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka memutuskan keberadaan 5 dan Menilai skala dan dampak dari pengusahaan Pertanyaan kunci: Apa dampak dari kegiatan pengelolaan atas potensi yang ada? Kegiatan: Mengumpulkan, menganalisis dan membahas data pendahuluan. Keputusan: Level sumberdaya yang diabdikan untuk penilaian dan persyaratan untuk menjaga kredibilitas. Data kunci: Potensi keberadaan dan sifat (lihat 1.1) Rencana operasional dan kemungkinan dampak pada nilai-nilai konservasi Tujuan identifikasi kemungkinan dampak dari kegiatan pengelolaan: Potensi skala dan dampak dari kegiatan pengelolaan (misalnya, sangat tinggi, tinggi, menengah atau rendah lihat Boks 2) memberikan arahan untuk upaya yang diperlukan dalam proses identifikasi dan pengelolaan. Kegiatan pengelolaan berdampak tinggi kemungkinan akan memiliki resiko tinggi dalam mempengaruhi nilai-nilai yang sudah teridentifikasi, sehingga persyaratan untuk sebuah penilaian yang kredibel serta proses pengelolaannya akan lebih banyak. Pada tahap ini, tujuan kegiatan difokuskan pada mengumpulkan data pendahuluan guna membantu anda menentukan seberapa ketat proses penilaian akan diperlukan. s n sita te In Kecil dan tinggi Kecil dan rendah Ukuran Luas dan tinggi Luas dan rendah Gambar 1. Gambaran skema tentang bagaimana ukuran pengusahaan dan intensitas dampaknya menentukan kualitas dan besarnya informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang kredibel dan kuat tentang identifikasi dan pengelolaan. Pengusahaan skala kecil dengan dampak rendah, seperti koperasi penebangan berbasis masyarakat yang selektif atau kebun sawit skala kecil dalam lanskap pertanian, memiliki persyaratan yang kurang ketat dibandingkan dengan pengusahaan berdampak tinggi, seperti konversi vegetasi alam menjadi perkebunan.
8 14 15 Kriteria untuk menilai kemungkinan dampak dari kegiatan pengelolaan kawasan : 1- Jenis tata guna lahan apakah dan tingkat perubahan yang bagaimanakah yang terjadi pada kawasan atau ekosistem hutan asal? Apakah rencana tata guna lahan tersebut merupakan kelanjutan dari tata guna yang sekarang (misal kehutanan dalam lanskap kawasan berhutan, produksi pertanian dalam lanskap pertanian) dan jika demikian, seberapa besar intensitasnya (misalnya kehutanan masyarakat dan penebangan secara manual, tebang pilih dalam skala industri, tebang habis dengan daur tebang tertentu)? Apakah rencana tata guna lahan melibatkan konversi habitat alami (misalnya kegiatan pertambangan atau pengeboran, konversi vegetasi alami menjadi pertanian atau hutan tanaman)? Boks 3 Kategori kemungkinan dampak beserta beberapa contoh pengelolaannya. 1- Dampak sangat tinggi: Kegiatan pengelolaan melibatkan perubahan yang tidak dapat dipulihkan dari ekosistem atau penurunan/penghilangan secara drastis. Contoh: Konversi vegetasi alam menjadi pertanian, hutan tanaman, pertambangan. 2- Dampak tinggi: Kegiatan pengelolaan melibatkan perubahan ekstensif dan skala besar pada ekosistem, atau kemungkinan penurunan yang bisa dipulihkan dalam jangka menengah atau jangka panjang dan dapat dikurangi dampaknya melalui pengelolaan yang baik. Contoh: Penebangan komersial secara intensif dan tebang habis dengan daur tebang tertentu. 3- Dampak sedang: Kegiatan pengelolaan mengakibatkan perubahan terlokalisir atau sedang di ekosistem alam, atau mempunyai kemungkinan untuk menyebabkan terganggunya dalam skala mengenah, dan perubahan/dampak tersebut dapat dipulihkan dalam jangka menengah. Contoh: pengelolaan hutan yang baik, tebang pilih dengan intensitas rendah dengan menggunakan teknik penebangan berdampak rendah (reduced impact logging/ril) atau teknik tutupan hutan yang kontinyu ; perubahan jenis tanaman pada lanskap 2- Berapa lama proses pemulihan kembali terjadi setelah kegiatan pengelolaan selesai? Semakin lama waktu yang diperlukan bagi proses pemulihan, semakin tinggi dampaknya. Konversi dianggap sebagai perubahan permanen dari peruntukan kawasan dan merupakan bentuk dampak terburuk. 3- Berapakah luas wilayah kegiatan pengelolaannya? Tergantung jenis tataguna lahannya, semakin luas wilayah dimana kegiatan pengelolaan berlangsung, semakin tinggi dampaknya. NB: untuk konversi ekosistem alam, potensi dampaknya akan tinggi berapapun luas wilayahnya. 4- Nilai konservasi apa yang mungkin ada dalam skala regional, nasional dan global? Apakah wilayah tersebut kemungkinan memiliki nilai habitat yang sangat penting, atau nilai kelangkaan tertentu? (utama) pertanian di mana beberapa spesies menggunakan wilayah pertanian tersebut selain habitat alam. 4- Dampak rendah: Perubahan pada ekosistem bersifat minimal dan dapat dipulihkan dalam jangka pendek hingga jangka menengah. Contoh: pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), hutan yang dikelola dengan intensitas kecil dan rendah (SLIMFs) sebagaimana didefinisikan oleh FSC. CATATAN: Beberapa contoh di atas sangat tergantung pada situasi di lapangan. Sebagai contoh, pemanfaatan HHBK sering dianggap berkelanjutan, namun pemanfaatan tanaman obat yang sangat berharga (misal Cimicifuga racemosa Cohosh hitam di Amerika Serikat, atau Eurycoma longifolia Tongkat Ali di Malaysia) dapat menyebabkan spesies yang hampir punah menjadi punah di tingkat lokal, dan oleh karenanya dampak pemanenan akan tinggi; tebang pilih intensitas rendah sendiri dapat memiliki dampak minimal pada populasi primata, namun dimana perburuan masih menjadi aktifitas ekonomi utama, akses jalan yang mudah untuk pemburu di hutan-hutan tersebut dapat menyebabkan dampak yang amat sangat tinggi. 5- Apa konteks lanskap dari wilayah kegiatan pengelolaan? Apakah wilayah tersebut mewakili komponen penting dari lanskap dengan tujuan konservasi misalnya, apakah mendukung habitat yang kurang dilindungi dalam lanskap tersebut? Apakah lanskap sekitarnya cenderung melindungi yang mungkin ada (misalnya, apakah lanskap itu memiliki Taman Nasional, atau hutan yang dikelola dengan baik) atau bahkan mengancam tersebut (misalnya, apakah lanskap itu berisikan kegiatan pertanian ekstensif, industri berat, sumber polusi, titik kebakaran, pasar binatang buruan dsb.)? 6- Apakah kegiatan operasional akan meningkatkan akses atas wilayah-wilayah pedalaman? Membangun jalan melalui habitat-habitat tak terganggu dapat secara dramatis meningkatkan tekanan pada melalui akses tak terkontrol pada wilayah-wilayah di dekatnya (perburuan, ekstraksi kayu, perambahan untuk kegiatan pertanian, pemukiman). Bagaimana dampak pengelolaan dapat mempengaruhi persyaratan sebuah penilaian yang kredibel? 1-Penjadwalan penilaian : Untuk kegiatan pengelolaan berdampak tinggi hingga sangat tinggi, sangat penting melakukan penilaian dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan dan publik sebelum dimulainya kegiatan pengelolaan itu. Kegiatan pengelolaan berdampak rendah bisa lebih fleksibel dalam penjadwalan penilaian tersebut. 2-Komposisi tim penilaian: Tanggungjawab untuk menyelesaikan penilaian terletak pada pengelola lahan (land manager), dan pelaksanaanya perlu melibatkan para spesialis yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penialan tersebut. Dalam kasus yang kompleks atau kontroversial, kredibilitas penilaian tergantung pada independensi penilai, dan pengelola lahan dapat menugaskan sebagian besar tugas tersebut kepada tim eksternal dan independen. Besarnya dampak akan menunjukkan kualifikasi yang diperlukan dalam tim itu. Untuk kegiatan operasional berdampak rendah, seperti pengelolaan hutan dengan intensitas kecil dan rendah (SLIMFs sebagaimana yang didefinisikan oleh FSC), penilaian biasanya dapat dilakukan secara internal dan anggota tim yang memenuhi syarat adalah mereka yang memiliki pengalaman cukup. Untuk kegiatan operasional berdampak sedang hingga tinggi, banyak aspek penilaian yang bisa dilakukan secara internal, tergantung pada kapasitas pengelola, namun keterlibatan satu atau dua pesialis eksternal akan diperlukan. Selain itu, tim penilai direkomendasikan untuk mengumpulkan saran/ rekomendasi awal dari proses penilaian yang akan dilakukan. Kegiatan operasional berdampak sangat tinggi dan khususnya konversi tataguna lahan memiliki akibat pada ekosistem dan masyarakat lokal yang tidak dapat dipulihkan. Pada beberapa kasus tertentu ini sering bersifat kompleks dan kontroversial dan akan sangat baik jika dinilai oleh tim yang berpengalaman dengan spesialis yang memiliki kualifikasi sangat tinggi (lihat Bab 1.2 mengenai Persyaratan Tim ). Sebuah penilaian yang kredibel tidak mungkin dapat dicapai tanpa melibatkan partisipasi dari spesialis yang independen. 3- Tatacara konsultasi: Penilaian yang kredibel tidak mungkin tercapai tanpa melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Persyaratan dan tatacara konsultasi sangat bervariasi tergantung pada kemungkinan dampak dari kegiatan pengelolaan yang direncanakan. Kegiatan pengelolaan areal berdampak tinggi dan sangat tinggi akan memerlukan konsultasi yang ekstensif dengan berbagai pemangku kepentingan. Knsultasi untuk kegiatan pengelolaan berdampak rendah hingga sedang semestinya berlangsung dalam tingatan menengah (moderate) (lihat Bab 1.2.2). Beberapa standar sertifikasi hutan nasional dan regional memiliki persyaratan konsultasi yang khusus bagi penilaian ; penilai yang menggunakan standar tersebut harus mengikuti pedoman yang sesuai/relevan. 4- Proses penilikan (review): Penilaian harus selalu didokumentasikan dan transparan. Hasil identifikasi dan rencana pengelolaan yang diusulkan untuk mempertahankan atau meningkatkan harus tersedia untuk ditilik oleh pakar yang memiliki kualifikasi, masyarakat yang terkena
9 16 17 dampak dan para pemangku kepentingan lainnya, selain itu sebuah proses penilikan perlu dilakukan dengan tatacara yang dapat mencerminkan dampak dari kegiatan pengelolaan tersebut. Beberapa standar menetapkan persyaratan dan tatacara tertentu yang wajib diikuti - dalam roses penilikan ini(juga lihat Bab 6 tentang Pelaporan). Pertanyaan yang sering muncul: Apakah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sudah cukup untuk menilai kemungkinan dampak dari kegiatan operasional? AMDAL dapat memberikan informasi yang berguna dan membantu menghindari upaya penilaian yang berulang, namun kualitas AMDAL perlu ditilik secara kritis. Banyak AMDAL dalam pengelolaan lahan hanya mencakup ha-hal umum, yang mungkin tidak memeriksa kriteria yang relevan atau memberikan sedikit bantuan kepada penilai untuk memahami dampak nyatanya. Sangat penting untuk diingat bahwa penilaian pendahuluan (AMDAL) bertujuan untuk memberikan petunjuk mengenai besarnya upaya yang diperlukan oleh sebuah proses secara keseluruhan, dan kurang memadai sebagai penilaian dari ancaman aktual terhadap (lihat Bab 4). Perusahaan akan mengalokasikan X% dari lahannya untuk konservasi. Apakah ini cukup untuk menjaga? Sangat tidak mungkin untuk mengetahui jumlah lahan yang akan diperlukan untuk menjaga atau mempertahankan jika -nya tidak diketahui. Lebih jauh, hal ini tidak hanya berkaitan dengan alokasi ukuran dan jumlah lahan, namun juga berkaitan dengan alokasi lahannya. Untuk mempertahankan, kita perlu mengikuti proses penilaian dan mengidentifikasi nilai-nilai penting yang ada, ancaman yang dihadapi, dan pilihan-pilihan yang tersedia untuk mengantisipasi ancaman-ancaman tersebut, sebelum memutuskan berapa luasan lahan yang dialokasikan untuk menerapkan rejim (sistem) pengelolaan tertentu Mengumpulkan data pendahuluan Pertanyaan kunci: Data apa yang sekarang ini ada dan apa yang masih diperlukan untuk mengidentifikasi? Kegiatan: Pengumpulan dan pembahasan informasi yang tersedia Keputusan: Apakah data tersebut memberikan petunjuk yang tepat tentang nilai konservasi yang mungkin ada dan berkaitan erat dengan konteks penilaiannya? Data tambahan apa lagi yang diperlukan: - sebelum penilaian? - selama penilaian? Data kunci: Petunjuk khusus tentang Informasi habitat dan keanekaragaman hayati Informasi tentang jasa ekosistem Informasi sosial dan budaya Evaluasi skala dan dampak Tujuan dari pengumpulan data pendahuluan: Mendapatkan data kunci (Boks 4) merupakan hal yang sangat penting untuk mengidentifikasi dan membuat keputusan yang tepat bagi pengelolaannya. Bab ini akan memberikan petunjuk yang terperinci mengenai kategori informasi yang mungkin digunakan dalam sebuah penilaian. Dalam tahap persiapan dan perencanaan, penilai perlu mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dan membuat keputusan awal tentang kemungkinan adanya dan kemungkinan dampak dari kegiatan pengelolaan yang akan dilakukan. Tim penilai akan terus mengumpulkan, menilik ulang (review) dan menganalisis data ini secara mendetil selama penilaian dilakukan secara layak. Keputusan awal ini harus dibuat atas kualitas dan keandalan data, dan setiap kesenjangan yang ada dalam data yang teridentifikasi harus ditutup dengan pengumpulan data lebih lanjut, konsultasi atau studi yang dilakukan secara khusus. Petunjuk untuk mencari sumber dan menganalisis data: Penilai harus memulai proses penilaian dengan membuat daftar kebutuhan berdasar (lihat Boks 4). Jika tersedia, interpretasi nasional dari Toolkit HCVF Global seharusnya menjadi rujukan utama dalam merumuskan daftar sumber data ntuk mendefinisikan dalam konteks nasional, dan dalam dokumen itu terdapat daftar sumber data. Jika interpretasi nasional belum tersedia, beberapa informasi yang relevan dapat ditemukan pada interpretasi nasional dari negara lain yang terletak pada wilayah yang sama, atau dalam Toolkit HCVF Global, yang memberikan petunjuk umum. Keputusan perlu dibuat mengenai waktu, anggaran dan keahlian yang tersedia bagi proses pengumpulan dan analisis data pendahuluan. Untuk penilaian tertentu, tahapan pencarian data pendahuluan ini bisa berlangsung setengah hari untuk penilai yang telah mengenal dengan baik wilayah penilaian dan memiliki akses pada data yang telah tersedia; waktu yang lebih lama perlu disediakan jika studi meja dan konsultasi harus dilakukan dalam proses ini. Peran konsultasi dalam pengumpulan data: Lembaga penelitian penting di tingkat lokal dan nasional, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para ahli perlu menjadi tempat konsultasi untuk mendapatkan data, laporan, saran dan ide mengenai siapa yang memiliki akses pada informasi yang bersifat tertutup dan terbatas ini. Upaya konsultasi perlu sesuai dengan skala dan dampak dari kegiatan pengelolaan yang akan dilakukan, dan kemungkinan adanya. Konsultasi dapat menghasilkan informasi yang sangat berharga mengenai keanekaragaman hayati (misalnya lembaga spesialis), tentang masyarakat, dan informasi sosial dan budaya. Jika kesenjangan (gap) data muncul, penilai perlu memutuskan apakah akan mengandalkan konsultasi dengan para pemangku kepentingan lokal dan pakar yang kredibel untuk mendapatkan keputusan terbaik, atau merekomendasikan survey tertentu untuk mendapatkan data yang penting. Boks 4 Sumber informasi Utama Petunjuk khusus (semua ): Interpretasi nasional atau regional yang ada sekarang (lihat untuk daftar lengkapnya) Studi kasus Peta tingkat lanskap (lihat Boks 5 Peta dan sumberdaya pemetaan) Informasi habitat dan keanekaragaman hayati (1, 2, 3): Peta ekosistem yang diketahui: o Tipe hutan o Rincian tentang ekosistem lainnya (alang-alang, lahan basah dsb) Daftar spesies terancam atau hampir punah dan peta distribusinya o Daftar spesies yang dilindungi oleh hukum nasional atau lokal o IUCN Red List o Red Books Nasional atau Regional o Daftar CITES (NB: pendapat pakar diperlukan untuk status ancaman pada spesies CITES) Areal lindung lokasi, status, ancaman, alasan pengukuhan Sumber informasi dari LSM Konservasi Data inventarisasi hutan Informasi jasa ekosistem (4): Peta tanah, peta topografi Batas daerah aliran sungai/tangkapan air Kejadian kebakaran Informasi sosial dan budaya (5 dan 6): Peta pemukiman dan data masyarakat Studi-studi sosial yang dilakukan oleh perusahaan, LSM dan lembaga-lembaga penelitian Penilaian dampak sosial yang mungkin sudah dilakukan di wilayah tersebut ataupun pada masyarakat yang terkena dampak Proyek-proyek ORNOP dan kampanye-kampanye terkini oleh masayarakat atau yang ada di wilayah tersebut. Data atau informasi budaya yang tersedia dari museum, arkeologi ataupun jurusan-jurusan budaya atau lembaga lainnya. Evaluasi skala dan dampak (semua ): Tataguna lahan yang sekarang atau direncanakan (termasuk data skala lanskap dan prasarana Rencana operasional untuk areal yang akan dinilai AMDAL yang dilakukan oleh atau yang dilakukan untuk perusahaan
10 18 19 Peta-peta: Memperoleh peta yang dapat diandalkan merupakan prioritas tinggi dalam proses. Paling tidak anda harus mendapatkan peta berikut ini dengan kondisi terkini: tutupan hutan, hidrologi, ketinggian dan kelerengan, dan lokasi masyarakat serta sarana prasarananya, namun banyak proses pemetaan nasional memiliki informasi terperinci mengenai habitat, jenis tanah, dan tataguna lahan terkini atau yang direncanakan (misalnya sistem peta RePPProT* di Indonesia). Foto udara dan citra satelit merupakan sumber data yang kaya. Citra LANDSAT (lihat website LANDSAT) mungkin tersedia, namun datanya sudah tidak akurat; sumber pengindraan jarak jauh yang lain mungkin mahal, sehingga perlu ada anggaran khusus untuk mendapatkan data terkini (pertimbangan mengenai hal ini tergantung pada kemungkinan dampak dari kegiatan pengelolaan yang diusulkan). Jika tidak ada peta dengan ketelitian yang rinci (mendetil), sumberdaya publik seperti Google Earth dapat digunakan untuk memperoleh data dasar mengenai tutupan vegetasi, pemukiman dan jalan. Lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi konservasi international menerbitkan berbagai peta yang berguna tentang aset keanekaragaman hayati (lihat Boks 5), dan anda harus mencari saran dari berbagai sumber mengenai bagaimana menggunakan dan menafsirkan peta-peta ini. Perhatikan tanggal peta pada setiap sumber-sumber peta yang ada. Beberapa wilayah (atau pemukiman masyarakat) dapat juga memiliki peta yang diverifikasi masyarakat, yang menunjukkan besaran kawasan budaya dan tata guna lahan masyarakat (misalnya peta Tanah Ulayat di Kabupaten Kampar, Sumatera). Penting diperhatikan bahwa peta budaya dan tata guna lahan masyarakat seharusnya dikembangkan melalui pendekatan partisipatif dan diterima oleh semua masyarakat yang terlibat. Apabila tidak demikian, peta-peta tersebut mungkin tidak mencerminkan informasi aktual dari lanskap budaya atau lanskap masyarakat (dan oleh karenanya tidak dapat diandalkan), namun demikian peta-peta tersebut masih bisa memberikan informasi awal yang berguna. Boks 5 - Peta dan sumberdaya pemetaan Untuk konteks umum, peta dan gambaran wilayah yang penting dari aspek keanekaragaman hayati telah banyak dihasilkan oleh berbagai LSM (lihat rujukan untuk sumber dan websitewebsite yang penting). Keberadaan eta-peta tersebut tidak secara otomatis berarti bahwa suatu area mempunyai, namun merupakan indikasi dari kemungkinan adanya beberapa misalnya adanya ekosistem terancam, atau adanya konsentrasi spesies hampir punah. Dalam skala yang besar (coarse filter), peta-peta tersebut meliputi hotspot keanekaragaman hayati (Conservation International) 6,7 dan ekoregion prioritas (WWF) 8.9. Untuk hutan tingkat lanskap atau yang lebih luas (2), lihat Frontier Forests (WRI/Global Forest Watch) 10,11, World Intact Forest Landscapes (Greenpeace) 12,13 dan Last of the Wild 14,15 habitats (WCS). Resolusi yang lebih jelas diberikan oleh peta khusus seperti Important Bird Areas 16 dan Endemic Bird Areas 17, (Birdlife International), Key Biodiversity Areas (Birdlife Intl, Conservation Intl, IUCN dan lainnya) 18,19 dan Centres of Plant Diversity (IUCN) 20. Target dari lokasi-lokasi the Alliance for Zero Extinction 21,22 sangat penting untuk mencegah kepunahan dari spesies-spesies yang hampir punah. Sebagian besar lembagalembaga konservasi (khususnya UNEP/WCMC dan WWF) juga memberikan tautan (links) (portal data lihat Rujukan) secara luas untuk memetakan sumberdaya baik di tingkat spesies individu maupun kelompok spesies. World Heritage Sites 23 dari UNESCO dan Ramsar Sites 24 merupakan kawasan prioritas budaya dan biologi yang dikenal secara internasional. The Nature Conservancy membuat Penilaian Ekoregional 25 yang mendetil, yang menggabungkan berbagai peta untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi prioritas regional; WWF juga mempunyai program dengan proses yang sama. Akhirnya, peta-peta kawasan lindung (1.1, yang dikukuhkan atau dalam proses pengukuhan) harus bersumber dari pemerintah. RePPProT adalah program perencanaan fisik regional untuk transmigrasi di Indonesia (Regional Physical Planning Programme for Transmigration) Jika peta tidak tersedia atau informasinya tidak berkualitas, maka anda perlu berkonsultasi dengan spesialis yang memiliki pemahaman atas nilai-nilai lokal (misalnya kisaran ekosistem yang ada). Penilai perlu mencari sumber data pengganti (proxy) untuk membantu membuat keputusan misalnya data inventarisasi hutan, pengetahuan lokal, data dari wilayah-wilayah (yang serupa dengan wilayah penilaian) yang dapat dibandingkan, dll. Memperoleh skala yang tepat: Sejak awal proses panilaian, sumberdaya yang akan anda butuhkan dalam proses penilaian konteks lanskap (berkaitan dengan lanskap) dari wilayah penilaian sangat penting untuk diingat. Pemahaman konteks landskap akan membuat kegiatan penilaian semakin baik, berbeda dengan penilaian AMDAL, yang walaupun banyak dilakukan sering memiliki fokus penilaian yang sempit atas areal pengelolaan dan sering gagal mempertimbangkan karakteristik landskap. Jika konservasi tidak didasarkan atas informasi yang mencakup lanskap yang lebih luas, terdapat kemungkinan adanya resiko tidak dikenalinya beberapa, atau bahwa rencana pengelolaan tidak bisa melindungi yang memiliki unsur lanskap (khususnya 1, 2, 3, dan 4). Sebaliknya, status nilai penting dalam lanskap yang lebih luas kadangkadang mengurangi beban pengelolaan atas alam wilayah pengelolaan. Implikasi pengumpulan data awal: Pada akhir tahap persiapan, seharusnya tersedia garis besar fakta dan gagasan mengenai kemungkinan adanya sesuai dengan skala dan dampaknya. Garis besar ini menjadi acuan dalam membuat keputusan mengenai komposisi tim dan pekerjaan yang akan dilakukan; apakah untuk menverifikasi data ataukah untuk menutup kesenjangan data yang tersedia. Sebagai teladan: data sosial dapat memberi informasi mengenai keahlian yang perlu ada dalam tim ahli (spesialis) seperti keahlian bahasa yang sesuai dengan bahasa tempatan atau kedalaman pemahaman atas kelompok etnis tertentu. Informasi awal dapat memberi indikasi tentang keahlian yang dibutuhkan untuk menganalisis kelompok spesies atau jenis habitat tertentu (misalnya ahli hidrologi yang kompeten atau ahli botani yang berpengalaman mungkin diperlukan jika wilayah penilaian berupa rawa gambut yang ekstensif). Jika data penting hilang, harus diputuskan tata cara dan tata waktu proses pengumpulan datanya. Jika proses dilakukan secara internal, pengumpulan data dapat menjadi langkah dalam proses ini dan harus dilakukan sebelum menfinalisasi identifikasi berbagai. Jika tim penilai berasal dari luar organisasi (eksternal), yang biasanya bekerja dalam waktu terbatas (biasanya hanya beberapa hari atau minggu), dan akan menilai situasi berdampak tinggi dan sangat tinggi, maka perlu dipertimbangkan data apa yang penting dikumpulkan sebelum tim itu datang, dan apa yang perlu dikumpulkan oleh tim eksternal tersebut. Banyak data penting seperti spesies, habitat, dan situasi sosial masyarakat tidak dapat dikumpulkan dalam beberapa hari, oleh karena itu pengumpulan data data-data tersebut oleh tim eksternal akan sulit dijustifikasi secara ilmiah. Namun, informasi tersebut perlu dikumpulkan sebelum tim eksternal mulai bekerja; jika data ini sangat penting dalam identifikasi dan pengelolaan, proses pengumpulan data dan hal-hal lainnya perlu direncanakan sampai beberapa bulan Hasil: Persyaratan tim dan konsultasi Keputusan tentang komposisi tim penilai Pertanyaan kunci: Keahlian dan pengalaman apa yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan menilai persyaratan pengelolaan? Kegiatan: Diskusi dan negosiasi berdasar informasi yang dikumpulkan dalam tahap persiapan. Keputusan: Komposisi tim penilai : - Di lapangan - Penilik (Reviewer) dan pakar yang menjadi rujukan dan konsultasi Data yang akan dikumpulkan lebih lanjut, oleh siapa dan bagaimana caranya Data kunci: Skala dan dampak kegiatan operasional Kemungkinan yang ada Kerangka acuan bagi anggota tim
11 20 21 Tujuan: Tim penilai harus memiliki keahlian dan pengalaman yang memadai untuk menilai semua potensi keberadaan dan mengkomunikasikannya dengan berbagai pemangku kepentingan. Mereka juga perlu memahami kapabilitas dan batasan operasional dari sistem pengelolaan lahan. Keahlian tim harus memadai untuk membuat penilaian yang kredibel dari berbagai permasalahan yang diangkat. Tujuan tim Tujuan utama dari sebuah tim penilaian adalah untuk menganalisis semua data dan informasi yang diperoleh dari klien, dan berdasarkan data tersebut, memutuskan: apa yang ada dan di mana lokasinya; Apa ancaman utama terhadap (baik acaman yang ada saat ini maupun ancaman dari usulan pengelolaan) Pilihan-pilihan pengelolaan apa yang harus digunakan untuk menjamin bahwa nilai-nilai tersebut dipertahankan atau ditingkatkan. Pemantauan apa yang diperlukan untuk menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut dipertahankan atau ditingkatkan. Sangat umum bagi sebuah tim untuk mengidentifikasi dan membuat laporan mengenai nilai-nilai tersebut dan potensi ancamannya, sedangkan tim yang lain mengembangkan rencana pengelolaan dan pemantauan. Berbagai kombinasi fungsi tim dimungkinkan, sepanjang tim yang melakukan masingmasing langkah tersebut berkualifikasi. Ruang lingkup dan luasan tanggungjawab tim harus jelas sebelum pekerjaan dimulai: misalnya, penilaian bagi pengelolaan kawasan dengan skala kecil atau rendah dilakukan secara sederhana, tetapi penilaian bagi kegiatan pengelolaan dengan dampak yang tinggi dan luas perlu dilakukan dengan lebih formal dan komprehensif. Walau anggota tim banyak menghabiskan waktu di lapangan untuk memeriksa data terkini atau mengkonfirmasikan informasi yang diberikan, sebagian besar proses penilaian sebetulnya merupakan kegiatan analisis dan diskusi. Jika proses itu dilakukan secara internal, proses dapat dilakukan secara bertahap, namun perlu dipastikan bahwa pertemuan tim guna membahas temuan-temuan dan hasilnya dilakukan dengan baik. Untuk penilaian secara eksternal, sangat penting bagi tim untuk memiliki waktu bersama untuk membahas, memetakan dan menganalisis hasil-hasil yang telah diperoleh. Komposisi tim dan perannya Tim penilai perlu memiliki kompetensi yang beragam (lihat Lampiran 1: Kerangka Acuan untuk Tim Penilaian ), dan keahlian yang dibutuhkan tersebut perlu memberikan kontribusi nyata selama masa persiapan dan perencanaan penilaian. Pengelola hutan yang mengembangkan strategi penilaian dan pengelolaan secara internal perlu menjamin bahwa keahlian yang diperlukan terwakili dalam tim dengan mendayagunakan staf perusahaan yang memiliki kompetensi, ahli (spesialis) eksternal, atau melalui kegiatan konsultasi eksternal. Untuk kegiatan operasional dengan dampak tinggi atau besar, selalu disarankan untuk mencari input awal dari pakar independen. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, jika menilai suatau wilayah berdasarkan kepatuhan pada standar tertentu, tim harus menghormati atau mempertimbangkan persyaratan tertentu dari standar tersebut dalam menyusun komposisi anggota tim penilai. Secara umum biasanya ada ketua tim yang memiliki pemahaman yang baik mengenai pendekatan dan proses. Selain itu, perlu ada spesialis dengan pengetahuan yang mewakili masing-masing potensi yang meliputi ahli botani dan satwa yang paham dengan ekosistem yang tengah dinilai, spesialis dengan kompetensi dalam bidang seperti hidrologi atau pengelolaan kebakaran jika kebakaran menjadi permasalahan, dan ahli sosial dengan pemahaman budaya dan bahasa lokal. Juga penting untuk memasukkan keahlian dalam pengelolaan ekosistem dan dalam GIS (Geographic Information System) serta pemetaan, khususnya untuk kegiatan operasional pengelolaan dengan dampak besar atau tinggi. Pedoman pelaksanaan penilaian di lapangan Anggota tim dapat bekerja secara mandiri selama kunjungan lapangan, namun mereka perlu melakukan pertemuan reguler untuk bertukar informasi. Ahli GIS perlu berada di lokasi untuk mengumpulkan dan memetakan data hasil penilaian, peta merupakan hasil penting dari sebuah proses penilaian. Ketua tim memiliki tanggungjawab atas keseluruhan proses penilaian. Peran tersebut meliputi: Koordinasi pengumpulan data awal (studi meja) dan analisisnya Identifikasi anggota tim penilaian yang sesuai, layak, dan memenuhi syarat Perencanaan kegiatan lapangan, konsultasi dan survey Koordinasi dan perkiraan penilaian lapangan Koordinasi anggota tim Kompilasi (data dan informasi), penulisan dan penerbitan laporan. Anggota tim harus berkompeten menyelesaikan pekerjaan yang menjadi bidangnya, dan bekerja sebagai tim dengan arahan dari pimpinan tim dalam rangka berkontribusi pada temuan lapangan (data sekuner dan primer) dan laporan akhir. Pertimbangan khusus harus diberikan kepada permasalahan bahasa, budaya dan jender dalam proses konsultasi dengan masyarakat. Sebagai contoh, seorang anggota tim berjenis kelamin laki-laki mungkin tidak dapat berkomunikasi secara efektif dan tidak diijinkan untuk berkomunikasi langsung dengan kaum perempuan dari masyarakat lokal tertentu Proses konsultasi Pertanyaan kunci: Apa yang menjadi ruang lingkup konsultasi yang dipersyaratkan, dan bagaimana proses konsultasi harus dilakukan? Kegiatan: Konsultasi berdasar informasi yang dikumpulkan dalam tahap persiapan. Keputusan: Skala dan ruang lingkup konsultasi yang disyaratkan dalam penilaian tersebut. Proses konsultasi. Data kunci: Kemungkinan yang ada Skala dan dampak kegiatan operasional Daftar pemangku kepentingan yang berkaitan erat dengan dengan pengelolaan yang diidentifikasi Keahlian dan pengalaman tim penilai Tujuan konsultasi dalam penilaian Konsultasi merupakan bagian penting dari sebuah proses penilaian, dan berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan berikut ini: Mengumpulkan informasi mengenai situasi sosial dan lingkungan dalam wilayah penilaian, dalam rangka berkontribusi pada identifikasi dan proses pengambilan keputusannya, Memberikan informasi mengenai potensi dampak negatif dari sebuah kegiatan pengelolaan pada, Mengidentifikasi kemungkinan pendekatan dan metode untuk menghindari, mengurangi atau mengkompensasi dampak negatif dari kegiatan operasional, Menghilangkan kesejangan data yang dikumpulkan, ketika informasinya tidak tergali melalui proses penilaian, Menghindari atau mengurangi secara nyata konflik yang timbul dari kegiatan pengelolaan,
12 22 23 Menguatkan kontrak sosial di wilayah-wilayah pengelolaan yang kontroversial, Menjamin transparansi dari proses penilaian dan kredibilitas keputusan yang diambil. Petunjuk konsultasi: Dalam proses penilaian, konsultasi harus dilakukan di setiap tahapan penilaian. Selama tahap persiapan dan perencanaan, konsultasi dapat membantu membangun gambaran situasi dan potensi nilai dan ancamannya, serta mengidentifikasi sumber data yang dapat berkontribusi pada identifikasi. Konsultasi merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah proses identifikasi itu sendiri, khususnya untuk 5 dan 6. Selama perumusan rencana pengelolaan, konsultasi sangat penting untuk menjamin bahwa pilihan-pilihan yang sedang dipertimbangkan diterima oleh berbagai pemangku kepentingan yang berbeda. Dalam kasus pengelolaan dengan dampak tinggi, khususnya jika melibatkan kegiatan konversi kawasan, sangat direkomendasikan bahwa perumusan pilihan dan rencana pengelolaan dilakukan melalui proses konsultasi yang melibatkan baik para pemangku kepentingan yang terkena dampak maupun yang memiliki ketertarikan dengan proses panilaian. Dalam kasus dengan dampak rendah, konsultasi mengenai pilihan pengelolaan mungkin bersifat lebih informal dan terutama ditujukan kepada para pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung oleh keputusan itu. Terdapat tiga golongan besar para pihak dalam proses konsultasi: Pemangku kepentingan lokal pemangku kepentingan yang secara langsung terkena dampak kegiatan pengelolaan dalam wilayah penilaian. Misalnya, masyarakat lokal atau masyarakat adat dan wakil masyarakat adat/lokal yang dipilih secara bebas dan diberi mandat, para karyawan, pengelola atau perusahaan yang letaknya berdekatan, dan pemerintah daerah. Para pakar Individu atau lembaga yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dalam wilayah penilaian. Misalnya, universitas, peneliti, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) baik lokal maupun nasional, dan lembaga-lembaga pemerintah di tingkat nasional (national administration). Pemangku kepentingan lebih luas publik dan orang-orang yang memiliki kepentingan tidak langsung dengan wilayah pengelolaan yang dinilai. Dalam kegiatan berdampak tinggi, konsultasi dapat melibatkan LSM dan organisasi internasional. Identifikasi pemangku kepentingan: Untuk kegiatan operasional berdampak tinggi dan sangat tinggi para penilai perlu berkonsultasi seluas mungkin. Semua yang relevan harus dibahas dan daftar para pemangku kepentingan yang relevan, para pakar dan para pemangku kepentingan dalam rentang yang lebih luas perlu diidentifikasi. Pemangku kepentingan lokal dapat diidentifikasi melalui perusahaan itu sendiri, melalui kontak langsung dengan masyarakat lokal, dan bila perlu dan tersedia melalui LSM lokal. Skema sertifikasi bisa memberikan informasi tentang pemangku kepentingan nasional dan internasional yang tertarik dengan proses penilaian. Anggota tim juga dapat memiliki berbagai kontak dengan para pihak. Untuk penilaian dengan dampak rendah, fokus utama konsultasi adalah dengan pemangku kepentingan yang langsung terkena dampak. Intensitas konsultasi: Kebutuhan dan tatalaksana konsultasi tergantung pada skala dan dampak dari kegiatan pengelolaannya. Meskipun intensitas konsultasi dapat diturunkan untuk kegiatan pengelolaan berdampak rendah, kredibilitas harus tetap dijaga untuk semua penilaian. Para penilai, secara wajar, perlu menggambarkan kepentingan dan prioritas para pemangku kepentingan, dan menjamin bahwa semua pendapat dari para pemangku kepentingan dan data yang relevan telah dikumpulkan, serta kesenjangan data dapat segera diketahui dan diperiksa. Metode konsultasi: Setelah ruang lingkup konsultasi diketahui, penilai - berdasarkan pemangku kepentingan yang teridentifikasi - perlu memutuskan metode yang tepat dalam penyampaian informasi dan proses konsultasinya. Metode harus efektif dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang menjadi sasaran. Sebagai teladan, untuk berkonsultasi dengan pakar internasional, penggunaan surat elektronik ( ) dan diskusi di ruang maya (virtual) melalui jaringan internet mungkin cukup memadai. Untuk pemangku kepentingan yang lain, penggunaan surat, , telepon, dan tatap muka lebih sesuai untuk dilakukan. Untuk berkonsultasi dengan masyarakat, sangat perlu menemukan pendekatan yang efektif misalnya pengumuman dengan menggunakan saluran radio berbahasa lokal atau melalui koran lokal yang mungkin lebih efektif dalam menimbulkan kesadaran. Selain itu, diskusi dapat dilakukan melalui kunjungan ke masyarakat tersebut. Waktu konsultasi: Sebagaimana dibahas sebelumnya, berkonsultasi dengan pemangku kepentingan sangat penting dilakukan dalam berbagai tahapan proses penilaian. Oleh karena itu, menyampaikan tujuan dan proses penilaian kepada pemangku kepentingan sangat penting dilakukan di awal sehingga para pihak memahami apa yang sedang dilakukan dan bagaimana masukan dari mereka dapat mempengaruhi proses penilaian tersebut. Metode yang digunakan dalam konsultasi dapat berubah selama proses penilaian, misalnya kegiatan dimulai dengan surat, atau tatap muka untuk memberitahu pemangku kepentingan tentang proses penilaian dan kegiatan pengumpulan informasi awal, kemudian kegiatan berubah menjadi pertemuan (konsultasi) publik untuk membahas temuan dan rencana pengelolaan yang diusulkan. Pertimbangan mengenai waktu dan siapa yang akan dilibatkan dalam proses konsultasi penting dilakukan. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan dalam Lampiran 2: Pedoman Konsultasi.
13 24 25 Persiapan Perencanaan Identifikasi 2. PERENCANAAN PENILAIAN Tujuan proses: Untuk menjamin bahwa pengaturan logistik berlangsung dengan baik bagi proses investigasi status secara lebih mendetil. Kegiatan: Melakukan komunikasi dengan anggota tim penilai, pengelola lahan dan pemangku kepentingan yang relevan untuk menjamin bahwa tujuan dari investigasi itu jelas, dan bahwa akses kepada para pihak dan data kunci terjamin. Perencanaan Perencanaan menjadi penting ketika penilaian dilakukan oleh tim eksternal (dari luar organisasi/ perusahaan). Karena waktu yang tersedia sangat pendek, menjadi sangat penting bahwa semua hal yang dibutuhkan untuk penilaian tersedia sehingga semua anggota tim dapat bekerja bersama-sama seproduktif mungkin. Bahkan penilaian yang dilakukan secara internal sekalipun, aspek perencanaan adalah hal penting, meskipun ada fleksibilitas yang lebih besar. Pengelolaan Pemantauan Pelaporan Anggota tim: Anggota tim harus diidentifikasi dan dihubungi untuk mengetahui minat dan ketersediaan waktu mereka. Pengaturan jadwal penilaian perlu diatur dan disesuaikan untuk menjamin bahwa para penilai kunci memiliki waktu untuk melakukan penilaian. Kerangka waktu: Tata waktu penilaian harus disepakati. Hal ini akan tergantung pada sejumlah faktor seperti: Urgensi dari penilaian jika sebuah penilaian merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pengelolaan berlangsung, maka penilaian tersebut sangat penting dan mendesak dilakukan. Kegiatan pemenuhan hal penting dan mendesak ini, seharusnya tidak mengganggu dan mengurangi kualitas tim, data, konsultasi, atau proses penilannya. Ketersediaan anggota tim penting untuk melakukan penilaian pada tanggal di mana pimpinan atau anggota tim kunci mempunyai waktu untuk melakukan penilaian. Data yang akan dikumpukan sebelum penilaian jika kesenjangan data yang ada harus dipenuhi sebelum penilaian, alokasi waktu yang khusus perlu disediakan untuk melakukan kegiatan ini. Perencanaan konsultasi: Perencanaan yang baik dalam konsultasi merupakan hal penting. Pertama-tama, harus ada identifikasi potensi responden. Langkah selanjutnya adalah menghubungi mereka seawal mungkin, menyusun tujuan proses, dan merumuskan peran dari konsultasi, serta pengaruh yang mungkin diberikan oleh responden dalam proses konsultasi. Jika proses konsultasi terdiri atas berbagai pertemuan, perencanaan fasilitasi pertemuan dan pengiriman undangannya perlu dilakukan seawal mungkin langkah ini sangat penting khususnya jika pertemuan dilakukan pada saat tim melakukan proses penilaian. Dalam situasi ini jadwal konsultasi tidak fleksibel sehingga para pihak di daerah perlu memperoleh pemberitahuan tentang jadwal pertemuannya seawal mungkin. Proses konsultasi akan dianggap sangat tidak kredibel jika proses penyampaian undangan kepada masyarakat dilakukan hanya beberapa hari sebelumnya. Jika proses undangan tidak dapat dilakukan melalui atau telpon (misalnya undangan untuk masyarakat adat/lokal), anggota tim perlu melakukan kunjungan khusus guna menjelaskan proses penilaian dan konsultasi, sekaligus mengundang para pihak kunci untuk terlibat dalam prosesnya. Logistik: Penting untuk diingat bahwa pengaturan perjalanan, akomodasi dan akses ke sumberdaya untuk kunjungan lapang dan kerja tim harus disepakati dan diorganisir sebelumnya. Catatan tentang kerja lapangan: Penilaian selalu memerlukan waktu yang cukup bagi kegiatan pembahasan dan analisis data, bahkan, kemungkinan besar, kedua kegiatan ini adalah bagian yang dominan dari proses penilaian. Jika data baru dan tepercaya tersedia banyak, sangat mungkin penilaian dilakukan dengan kunjungan lapangan yang singkat. Namun, walau dengan data biologi/ekologi terbaik sekalipun, jika kawasan dikategorikan sebagai 5 dan 6, kunjungan lapangan bagi proses penilaian aspek sosial tetap penting dilakukan. Jika data tidak lengkap atau lengkap namun dengan kualitas yang tidak memadai, ketidakpastian atas kualitas data dapat dikurangi melalui kegiatan survey, pengumpulan data lapangan, pengecekan peta di lapangan dan sebagainya. Selain itu, kegiatan pengumpulan data ini perlu dipertimbangkan dalam penentuan tata waktu dan anggaran penilaian. Jika kegiatan tambahan tadi tidak mungkin atau tidak ekonomis dilakukan dalam proses pengumpulan data (yang dapat diandalkan), menurut prinsip kehati-hatian, penilaian perlu merekomendasikan bahwa kemungkinan besar dijumpai di kawasan penilaian, yang akan memberi akibat pada keputusan manajemen di kemudian hari. Daftar perencanaan (Lampiran 3: Petunjuk Perencanaan) memasukan kegiatan lapangan sebagai bagian dari proses penilaian. Waktu yang diperlukan untuk penilaian: Pertanyaan kuncinya adalah jumlah waktu yang diperlukan tim dalam melakukan penilaian. Hal ini harus mencakup kunjungan lapangan yang diperlukan, konsultasi, waktu untuk menganalisis data dari setiap aspek penilaian (secara individual) dan waktu bagi tim untuk mendiskusikan tentang ada atau tidaknya ada atau tidak adanya dalam wilayah penilaian; dan jika ada, perlu didiskusikan soal derajat atau luasannya, ancaman-ancamanya, dan aturan pengelolaan yang berkaitan dengan. Waktu juga perlu dialokasi bagi proses pendokumentasian dan penyampaian temuan dan kesimpulan. Jika beberapa anggota tim perlu melalukan pengumpulan data tambahan, kegiatan ini harus menjadi bagian dari penghitungan waktu yang dialokasikan untuk itu (lihat catatan kegiatan lapangan di bawah ini). Konsultasi Kadang-kadang kegiatan proses konsultasi penting dilakukan jauh sebelum penilaian menyeluruh dilaksanakan (lihat bawah). Juga penting untuk menjamin bahwa responden kunci tersedia dalam kerangka waktu penilaian. Pertimbangan eksternal Penting juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti iklim (jika mungkin, hindari masa-masa ketika akses ke lapangan atau ke masyarakat lokal sulit karena tingginya curah hujan) atau waktu libur (hindari melakukan penilaian sebelum hari libur besar nasional dan beberapa acara di daerah terkait dengan tradisi lokal).
14 26 27 Persiapan 3. IDENTIFIKASI Tujuan Untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya dan jika ada, maka penentuan lokasi, status dan konteks lanskap dari keenam kategori yang ada dapat dibuktikan berdasarkan data dan informasi terbaik. Kegiatan Perencanaan Identifikasi Pengumpulan data, termasuk review dokumen, pemetaan, wawancara (baik yang terstruktur dan informal) dengan pemangku kepentingan, penilaian lapangan dan survey biologi. Pengorganisasian data, analisis data yang tersedia, diskusi dengan tim pakar. Pertimbangan awal mengenai implikasi pengelolaan keberadaan berdasar konsultasi dengan pemangku kepentingan. Pertimbangan kunci: apakah proses keputusan didokumentasikan, transparant dan kredibel? Tidak ada tindakan selanjutnya Tidak Pengelolaan Pemantauan Konsultasi stakeholder, bukti dokumen dan survey lapangan Identifikasi Mungkin Investigasi mendetil lebih lanjut Pertanyaan kunci: Prinsip kehatihatian Ya Pelaporan Kategori apa yang berada dalam wilayah penilaian, di manakah lokasi itu, dan bagaimana statusnya (3.1.)? Konteks lanskap apa yang ada dari - yang teridentifikasi tersebut (3.2)? Hasil Keputusan dibuat atas keberadaan, potensi keberadaan atau tidak adanya, lokasi dalam konteks ruang dan waktu, serta statusnya (misalnya current level, trend, viability). Laporan identifikasi yang baik dan jelas disusun (lihat sebagian dari Bab 6), dan jika perlu, rekomendasi dan saran-saran tentang pilihanpilihan pengelolaan dapat diberikan kepada pengelola kawasan. Penilaian ancaman, siklus pengelolaan adaptif 3.1. Petunjuk dalam Identifikasi Pertanyaan kunci: apa yang berada dalam wilayah penilaian, dimana itu berada dan bagaimana statusnya? Para penilai diasumsikan telah melakukan persiapan dengan baik dan memiliki perencanaan yang memadai bagi proses pelaksanaan identifikasi (Bab 1 dan 2); sesuatu yang penting dari sebuah proses identifikasi yang efektif. Dokumen ini tidak memberikan petunjuk terperinci mengenai identifikasi masing-masing, karena telah diberikan oleh the global HCVF Toolkit dan Interpretasi Nasionalnya (Lihat juga pedoman bagi para pengelola hutan 26 dan proses pemutakhiran di website HCV Resource Network 27 ). Namun demikian, untuk masing-masing diberikan sebuah contoh singkat - untuk memberikan ide mengenai bagaimana kegiatan dilakukan dan dipresentasikan disertai dengan catatan-catatan penting tentang proses identifikasi. Langkah identifikasi pada proses harus membawa pada kesimpulan yang jelas mengenai ada atau tidaknya, lokasinya, status dan kondisinya, serta sebanyak mungkin memberikan informasi mengenai wilayah habitat, sumberdaya dan lokasi penting dan informasi lainnya yang penting dalam mendukung nilai ini. Informasi ini akan digunakan bagi proses pengembangan strategi pengelolaan untuk menjamin bahwa - tersebut dipelihara atau ditingkatkan kualitasnya (lihat Bab 4). Pada prakteknya, tim yang bekerja dalam proses identifikasi nilai sering memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan implikasi dari nilai-nilai tersebut kepada strategi pengelolaan, yang dapat dikembangkan lebih lengkap di kemudian hari. Langkah ini relevan jika proses identifikasi nilai dilakukan oleh tim yang tidak akan terlibat dalam pengembangan strategi pengelolaan. Berbagai teladan diberikan dalam bab-bab mengenai masing-masing untuk menggambarkan bagaimana pertanyaan yang disampaikan dalam proses penilaian dapat digunakan untuk memberikan informasi dalam penentuan keputusan pengelolaan. Beberapa hal praktis untuk dipertimbangkan: Dalam beberapa situasi, sebuah dengan mudah dapat disimpulkan keberadaannya. Dalam kasus ini, perhatian perlu lebih diberikan kepada tata letak atau lokasi dan statusnya. Proses identifikasi nilai-nilai tersebut tidak perlu dilakukan secara berurutan misalnya banyak pakar biologi menyarankan langkah logis penilaian dimulai dari konteks lanskap ( 2) atau ekosistem ( 3) sebelum membahas permasalahan khusus di tingkat spesies ( 1). Konsultasi para pemangku kepentingan di tingkat lokal sering memegang peranan penting dalam identifikasi. Masyarakat lokal mengetahui lebih banyak tentang keberadaan, jumlah dan lokasi nilai-nilai penting biologi (misalnya spesies endemik) daripada pakar nasional. Penilaian 5 dan 6 jarang dilakukan tanpa konsultasi dengan pemangku kepentingan lokal. Selain itu, sangat penting menggunakan kesempatan ini untuk membahas ancaman dan pilihan-pilihan pengelolaan dengan pemangku kepentingan lokal (see Section 4). Penggunaan prinsip kehati-hatian dalam mengidentifikasi Jika sebuah penilaian kurang memperoleh bukti yang kredibel tentang keberadaan (misalnya hanya didasarkan atas dugaan adanya sejumlah spesies terancam, karena diungkapkan dalam peta distribusi spesies, adanya pendapat pakar atau bukti sumir yang diberikan oleh saksi yang kredibel), pendekatan kehatihatian perlu dilakukan dengan cara menganggap itu ada, hingga ada bukti meyakinkan yang menyimpulkan sebaliknya.
15 28 29 Pertanyaan yang sering muncul Bagaimana anda memutuskan ambang batas sebuah (apa yang menjadikan nilai konservasi itu sebagai yang penting secara regional, nasional dan global)? Jika ada Interpretasi Nasional HCVF, dokumen tersebut akan menjelaskan kategori yang disepakati (misalnya daftar kawasan lindung dan kategori lindungnya, spesies hampir punah dan endemik, nilai sosial dan ambang batas nilai pentingnya), dengan pedoman regional bagi negara-negara dengan areal yang luas yang variasi kondisi ekologi dan sosialnya tinggi. Para penilai mungkin menemukan situasi yang tidak dicakup oleh Interpretasi Nasional, atau dimana ambang batasnya tidak didefinisikan secara jelas. Interpretasi Nasional tidak dapat menggambarkan setiap situasi yang mungkin, sehingga harus diadaptasikan/disesuaikan berdasarkan pengalaman. Setiap keputusan yang berbeda dengan arahan Interpretasi Nasional harus selalu dijelaskan dan didokumentasikan. Jika Interpretasi Nasional tidak ada, tim penilai perlu memutuskan bagaimana mereka akan mendefinisikan nilai penting, dan mendokumentasikan keputusan mereka. Karena hal ini di luar ruang lingkup dokumen ini, sila merujuk pada pedoman dalam Toolkit HCVF Proforest. 1 Kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati yang penting secara global, regional dan nasional 1 dijabarkan menjadi 4 sub-nilai: 1.1 kawasan lindung; 1.2 spesies jarang, terancam dan hampir punah; 1.3 spesies endemik; 1.4 konsentrasi spesies musiman. Masing-masing sub-nilai ini harus dinilai secara terpisah, karena data yang diperlukan cukup beragam. Keberadaan: Semua data yang tersedia harus direview untuk mengidentifikasi spesies apa yang saat ini ada atau berpotensi ada dalam wilayah tersebut, atau secara reguler menggunakan wilayah itu, dan apakah kepadatan jumlah mereka dapat mendorong kesimpulan adanya sebuah. Informasi yang direview meliputi peta tutupan lahan atau peta ekosistem, daftar spesies langka, terancam dan hampir punah serta distribusinya, peta prioritas konservasi, dan informasi kawasan lindung, berbagai studi yang dilaksanakan di dalam atau di sekitar kawasan lingdung tersebut, catatan dari perburuan atau daftar spesies yang terlihat oleh pekerja (lihat Bab 1.1.3, Boks 4 tentang sumber data dan informasi kunci dan Boks 5 tentang peta). Beberapa Interpretasi Nasional memberikan petunjuk tentang indikator spesies bahkan juga spesiesnya sendiri yang mempunyai nilai penting karena keberadaannya dalam sebuah kawasan. Jika data tidak tersedia untuk mendukung proses penilaian dalam wilayah tertentu maka kesimpulan perlu ditarik dari tipe habitat yang ada. Dalam hal ini harus diberlakukan prinsip kehati-hatian. Keberadaan habitat tertentu menunjukkan keberadaan nilai penting dari areal tertentu ada; kesimpulan ini perlu dipegang sampai suatu saat tersedia data yang cukup untuk menyimpulkan sebaliknya. Lokasi dan status: Identifikasi tidak hanya ditunjukan oleh ada atau tidaknya keberadaan nilai itu namun perlu diketahui lokasi dan kondisinya. Terdapat kemungkinan bahwa beberapa spesies yang berbeda memberi kontribusi pada, dimana masing-masing spesies tersebut memiliki distribusi dan status yang berbeda. Jika informasi tentang setiap spesies tersebut tersedia, maka informasi ini harus digunakan sebaikbaiknya namun jika tidak tersedia (ini yang sering terjadi) maka proksi (keterwakilan) seperti habitat yang mirip dan sesuai dapat digunakan. Harus ada upaya untuk mengidentifikasi persyaratan penting bagi terlaksananya siklus hidup spesies tersebut, yang dapat membantu dalam proses identifikasi kekayaan ekologi penting seperti lokasi pakan dan lokasi untuk berkembang biak, rute migrasi berdasarkan sumberdaya, dll. Dalam beberapa kasus, kemungkinan besar data tidak tersedia secara memadai untuk menggambarkan distribusi dan status species secara lebih terperinci. Dalam hal ini harus ada pendekatan kehati-hatian; jika rencana pengelolaan akan mengancam nilai ini, maka proses pengumpulan informasi yang lebih detil tentang lokasi dan status spesies perlu dilakukan sebelum rencana pengelolaan dikembangkan. Contoh: Dalam sebuah areal konsesi hutan hujan dataran rendah seluas 60,000 ha di Sumatera, Indonesia, data dari kunjungan lapang yang dilakukan oleh universitas lokal dan temuan staf perusahaan konsesi hutan (HPH) tersebut, menunjukkan keberadaan gajah dan harimau bersama-sama dengan sejumlah spesies lain yang terancam dan rawan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan adanya di wilayah ini. Karena harimau dan gajah memiliki daerah jelajah yang luas, tanpa data pun dapat diasumsikan bahwa kehadiran mereka ada dan berpotensi berada di seluruh wilayah penilaian, dan karena harimau dan gajah diketahui juga menggunakan lahan pertanian untuk berburu dan berjelajah, kehadiran mereka akan dijumpai di wilayah pertanian lainnya yang berdekatan dengan wilayah penilaian. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ini tersebar di sepanjang dan sekitar wilayah penilaian. Namun demikian, data lebih spesifik diperlukan untuk memahami perilaku dan status terkini dari spesies itu. Kedua informasi tersebut (perilaku dan status terkini dari spesies) akan berguna dalam kaitannya dengan perencanaan pengelolaan wilayah. Pemahaman yang baik tentang ukuran populasi dan pentingnya jenis habitat yang berbeda untuk kegiatan berbeda - yang meliputi istirahat, makan dan berkembang biak penting dimiliki. Catatan dan komentar Pada situasi dimana kualitas data rendah, lebih baik memprioritaskan ekosistem atau habitat dengan konsentrasi keanekaragaman hayati yang diketahui (misalnya ekosistem yang berbeda, sumberdaya penting, wilayah perpindahan musiman dsb) daripada tergantung pada catatan spesies pada tempat-tempat yang berpencar, karena nantinya hanya akan mendapatkan wilayah yang terpecahpecah. Pemetaan distribusi spesies yang termasuk dalam daftar sulit dilakukan di tingkat lokal, karena kurang memadai dan komprehensifnya informasi mengenai penampakan spesies tersebut. Jika spesies yang mudah dikenali dan diketahui memiliki nilai penting yang tinggi dijumpai di dalam kawasan (misalnya primata dengan profil tinggi (high profile primates), atau mamalia yang lain, reptil berukuran besar dan beberapa spesies burung yang mudah terlihat), kemungkinan besar data yang diperlukan bagi proses pemetaan distribusinya tersedia secara memadai (Implikasi pengelolaan: distribusi ini berfungsi dalam pengembangan rencana pengelolaan spesifik untuk spesies). Pada wilayah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, proses identifikasi sebagian besar spesies yang hampir punah ataupun spesies endemik sangatlah tidak mungkin (sulit dilakukan). Penilai dapat mengandalkan spesies yang dikenal sebagai spesies payung (umbrella Species) yang keberadaannya menunjukkan bahwa memang terdapat konsentrasi spesies endemik, langka, terancam atau hampir punah (lihat juga 2). Keputusan untuk menggunakan indikator keterwakilan (proxy) untuk nilai keanekaragaman hayati ini harus memiliki justifikasi dan didokumentasikan. (Implikasi pengelolaan: Konsentrasi keanekaragaman hayati yang tinggi ini bisa dilindungi melalui proses n pemetaan dan pengelolaan yang layak pada jenis habitat yang relevan). Jika wilayah penilaian terletak pada wilayah yang diakui sangat tinggi keanekaragaman hayatinya, misalnya, hotspot, priority ecoregion, atau zona-zona semacamnya (lihat Boks 5), sebagian atau keseluruhan wilayah tersebut kemungkinan memiliki konsentrasi keanekaragaman hayati yang tinggi. Seorang ahli ekologi atau biologi perlu menentukan apakah wilayah penilaian memiliki faktor atau karakteristik tertentu yang berada dalam rentang zona keanekaragaman hayati, dan di mana mereka bisa direpresentasikan secara baik. (Implikasi pengelolaan: wilayah-wilayah ini dapat dianggap sebagai teladan habitat terbaik yang diperlukan untuk memelihara konsentrasi keanekaragaman hayati).
16 30 31 Tim penilai harus mempertimbangkan areal mana yang penting sebagai sumberdaya untuk populasi spesies kunci (Implikasi pengelolaan: dalam konteks pemanenan hutan yang sangat ekstraktif, spesies yang sensitif terhadap kegiatan penebangan harus diprioritaskan, dan rekomendasi untuk menjaga keberlangsungan spesies itu dapat berupa mengalokasikan seluruh wilayah yang penting bagi kelangsungan hidup spesies tersebut, atau mengatur jadwal kegiatan pengelolaan sehingga selalu ada wilayah dengan habitat dewasa (mature habitat) yang tersedia sepanjang waktu. Beberapa spesies dalam daftar prioritas nasional relatif tidak sensitif terhadap gangguan dan kurang memerlukan pengelolaan khusus namun untuk membuat keputusan ini, pendapat pakar sangat diperlukan) Data mengenai berbagai spesies hampir punah (misalnya, berbagai top predator ), jumlahnya sangat sedikit misalnya catatan musiman tentang harimau yang lewat melalui unit pengelolaan hutan tertentu di Siberia. (Implikasi Pengelolaan: Tim penilai harus memperluas penilaian pada lanskap yang lebih luas dan menilai aspek lanskap mana yang mempunyai nilai penting misalnya kawasan reproduksi, kawasan untuk berpindah, dan kawasan perburuan. Pemahaman pakar mengenai biologi spesies sangat penting untuk menentukan kawasan atau kelompok habitat yang diperlukan untuk mendukung sebuah populasi, namun persyaratan dari spesies bahkan yang telah dikenal baik sekalipun sering tidak pasti, dan mengidentifikasi kawasan yang penting harus mengikuti prinsip kehati-hatian). 2 Kawasan tingkat lanskap yang luas yang penting secara global, regional dan nasional, dimana hampir semua atau semua spesies alam berada dalam pola distribusi dan kelimpahan alami. Keberadaan: Penilaian lapangan dari nilai ini harus mempertimbangkan tiga indikator berikut: Luasan: luasan ini biasanya puluhan ribu hektar, meskipun batasan luasannya bervarias tergantung perbedaaan jenis ekosistem dan lokasi. Interpretasi Nasional, jika tersedia, memberikan panduan mengenai hal ini. Tingkat fragmentasi; Tingkat fragmentasi tertentu terjadi hampir pada sebagian besar lanskap hutan. Beberapa Interpretasi Nasional memberikan ambang batas mengenai hal ini (di Bulgaria, misalnya, sebuah lanskap alam yang kompak [intact lansdcape] diijinkan untuk memperoleh gangguan infrastruktur seluas hingga 7%). Selain itu, biasanya, terdapat juga mosaik jenis-jenis habitat alam yang berbeda dalam sebuah lanskap. Ke-alami-an: Hal ini harus mempertimbangkan komposisi spesies, struktur tegakan, komposisi habitat, dan tingkat keberadaan spesies eksotis; lihat Global HCVF Toolkit untuk pedoman umum. Pada umumnya, banyak dari tipe penilaian ini dapat dilakukan berdasarkan data pengindraan jarak jauh, peta tutupan lahan, foto udara dan data dengan skala besar hasil dari kunjungan lapangan. Lokasi dan status: Lokasi ini harus jelas didefinisikan berdasar besarnya ekosistem tingkat lanskap (atau mosaik ekosistem), sifat geografis alam seperti batas daerah aliran sungai, dan gangguan manusia. Status ini akan tergantung pada besaran dampak sebelumnya pada kealamian dan komposisi spesies. Teladan: Satu tim diberikan tugas untuk memetakan 2 dalam lanskap yang didominasi hutan namun terfragmentasi di kawasan boreal Canada, di mana tata guna lahannya meliputi kehutanan, areal yang dialokasi bagi eksplorasi pertambangan dan minyak. Interpretasi HCVF Boreal Canada menyarankan ambang batas luasan signifikan bagi tingkat lanskap hutan di level global (lebih besar dari 500,000 hektar), nasional (200,000 hingga 500, 000 ha) dan regional (50,000 hingga 200,000 ha), berdasar dinamika gangguan kebakaran hutan dan kharakteristik habitat bagi spesies dengan daerah jelajah yang luas. Tim Penilai ini menggunakan data pengindraan jarak jauh dan peta tutupan lahan terkini untuk mengembangkan model GIS dari semua blok hutan dengan ambang batas di atas, dan memadukan (overlay) data tersebut dengan data tentang infrastruktur permanen (waduk, tambang, jalan dsb), gangguan non-permanen oleh manusia (blok hutan yang dipengaruhi oleh jalan hutan, jalan yang belum diperkeras, dan kegiatan penebangan hutan) dan indikator kualitas hutan terpilih dalam daerah aliran sungai (proporsi dari hutan dewasa [mature] dalam wilayah itu, keberadaan dan kelimpahan spesies indikator). Posisi blok hutan yang luas dalam lanskap tersebut, relatif terhadap sifat lanskap juga dipertimbangkan. Gabungan data-data ini berfungsi sebagai dasar untuk menentukan keberadaan dan batas geografis dari hutan dengan tingkat lanskap yang luas, yang mampu untuk mendukung populasi berbagai binatang dengan daerah jelajah yang luas, seperti beruang, moose, caribou dan serigala. Catatan dan komentar Nilai konservasi dari blok hutan yang luas harus didukung dengan data dan pendapat para pakar (Implikasi pengelolaan: ambang batas luasan minimum yang dikembangkan pada tingkat nasional untuk keberadaan 2/wilayah tingkat lanskap tidak berimplikasi bahwa apapun yang melebihi nilai ini dapat dikonversi/dimodifikasi menjadi mendekatai tingkat ambang batas. Ambang batas nasional merupakan ukuran luas minimum dari hamparan hutan alam yang kompak dan signifikan secara nasional, regional dan global; oleh karenanya jika ada luasan lebih luas daripada ambang batas nasional, nilai konservasi dari blok tersebut sangat tinggi). Pada saat mempertimbangkan spesies payung (umbrella species) sebagai representatif dari fungsi ekosistem alam, saran dari pakar yang relevan mengenai kelayakan dan stabilitas populasi perlu dicari dan diperhatikan. Pedoman nasional mungkin tersedia misalnya banyak pakar konservasi mamal besar menganggap bahwa populasi sekitar 50 dewasa yang siap berreproduksi cukup layak, namun perlu disertai dengan upaya-upaya perlindungan, translokasi untuk menjaga variasi genetik, dan pengelolaan habitat. 3 Kawasan yang berada atau memiliki ekosistem langka, terancam atau hampir punah. Keberadaan: Semua informasi yang tersedia tentang klasifikasi ekosistem harus direview dan keberadaan ekosistem yang berbeda harus dinilai pada tingkat skala yang layak. Interpretasi Nasional dapat menyediakan informasi tentang tipe ekosistem langka atau terancam dan ambang batas minimum nilai penting dari kawasan, namun proses perencanaan konservasi atau skema prioritisasi lainnya dapat juga memberikan kriteria yang relevan jika Interpretasi Nasional tidak ada. Jika peta ekosistem tidak ada, data proksi seperti data inventarisasi hutan dapat menjadi sumber informasi yang berguna dan membantu stratifikasi sebuah wilayah ke dalam klasifikasi yang relevan. Lokasi dan status: Lokasi 3 seharusnya bisa lebih jelas menyusul kegiatan pemetaan ekosistem; jika ada ketidakpastian, maka pengumpulan data lebih lanjut (misalnya data hasil survey lapangan atau data pengindraan jarak jauh dengan kualitas tinggi) menjadi perlu. Status ekosistem langka harus digambarkan berdasar distribusi spatialnya pada berbagai skala dari peta detil di tingkat lokal hingga peta kasar pada skala yang lebih tinggi (misalnya nasional atau regional), konektifitas mereka (misalnya
17 32 33 kemampuan spesies karakteristik untuk bergerak antar lokasi hutan dan memberikan aliran genetik), dan tingkat gangguan dan fragmentasi yang diketahui. Teladan: Sebuah konsesi hutan seluas 120,000 Ha di Gabon (Afrika Tengah) memperluas arealnya ke arah timur dari wilayah gunung, yang sebagian diantaranya masuk dalam areal Taman Nasional. Konsesi hutan ini tersebar di dataran antara 450 dan 850m, dengan inselbergs (kawasan bebatuan yang berpuncak halus) yang muncul di antara kanopi hutan. Kawasan konsesi ini terbagi oleh padatnya jaringan sungai kecil dan anak sungai. Keseluruhan kawasan konsesi tertutup oleh hutan tropika basah. Tim Penilai menggunakan data dan saran dari Nasional Herbarium, Departemen Kehutanan dan pakar botani serta kehutanan nasional untuk mengubah data inventarisasi hutan dan peta topografi milik perusahaan ke dalam klasifikasi ekosistem di tingkat unit manajemen (konsesi) yang menunjukkan tipe hutan berdasarkan ketinggian arealnya dari permukaan laut (termasuk formasi hutan dataran rendah/perbukitan, hutan pegunungan, ekosistem inselbergs dan luasan kecil hutan yang selalu tertutup awan (cloud forest) pada bukit-bukit terbuka), hutan di daerah riparian (riverine) dan berbagai habitat akuatik. Mengikuti Interpretasi Nasional HCV untuk Gabon, semua formasi hutan pegunungan (dataran tinggi) dan inselbergs diidentifikasi sebagai 3. Lebih jauh, data inventarisasi hutan menunjukkan areal 8000 hektar yang berbeda dalam matriks hutan bukit yang didominasi oleh tegakan dan spesies dari pohon-pohon Cesalpinioideae yang memiliki lebih dari 70 spesies dan merupakan indikasi dari refugia prasejarah (suatu kawasan yang masih tetap berhutan selama Jaman Es terakhir, sementara di sekitarnya didominasi oleh savana). Refugia dari Jaman Es ini sangat jarang di tingkat nasional dan regional. Survey lapangan yang dilakukan oleh ahli botani yang berpengalaman mendukung teori ini, melalui proses pendokumentasian keberadaan flora Begonia yang bermacam-macam, yang menjadi karakteristik dari refugia itu. Batas-batas formasi tersebut kemudian dipetakan berdasar data inventarisasi hutan dan ekosistemnya untuk kemudian digolongkan sebagai 3. Catatan dan komentar: Seringkali penilai memulai identifikasi biologi ( 1, 2 dan 3) dengan cara memetakan ekosistem, yang memberikan indikasi yang baik dari keanekaragaman hayati, kemudian menempatkannya dalam konteks lanskap untuk melihat bagaimana ekosistem berbeda saling berhubungan. Ingatlah bahwa ini berlaku pada situasi kelangkaan pada tingkat global, nasional dan regional. Dalam sebuah negara, perbandingan habitat (misalnya untuk ancaman dan kelangkaan) harus dilakukan dengan wilayah yang sama dalam zona biogeografi yang dikenal secara luas misalnya di Indonesia, perbandingan antara formasi hutan harus mempertimbangkan klasifikasi biogeografik (misalnya hutan hujan dataran rendah Sumatera memiliki banyak spesies yang berbeda dari hutan dataran rendah di Sulawesi atau Kalimantan). Para penilai harus mempertimbangkan tidak saja habitat yang secara alami langka, tetapi habitat yang menjadi langka atau sedang menuju ke kelangkaan karena gangguan dan konversi. Hal ini juga mencakup habitat yang sedang terancam dan diperkirakan akan menjadi langka di masa depan. 4 Kawasan yang memberikan jasa ekosistem dasar pada situasi yang kritis atau sangat penting 4 dijabarkan menjadi 3 sub-nilai, yaitu: 4.1 Kawasan yang penting untuk tangkapan air; 4.2 Kawasan yang penting untuk kendali erosi; 4.3 Kawasan yang memberikan penghalang penting bagi kebakaran yang bersifat merusak. Beberapa toolkit nasional telah menambahkan ekosistem penting lainnya seperti kawasan penting yang memberikan jasa untuk kegiatan pertanian (misalnya jasa penyerbukan di Indonesia, perikanan di Rumania) dan perlindungan terhadap angin (misalnya jalur perlindungan angin di Ghana). Jika relevan, kedua hal tersebut dapat dipertimbangkan ketika Interpretasi Nasional tidak ada. Keberadaan: 4 mungkin terjadi di sebuah situasi di mana sebagian besar masyarakat lokal tergantung pada sungai dan mata air sebagai sumber air minum, atau di mana ekosistem alam (biasanya kawasan berhutan) berperan penting dalam menstabilkan kelerengan yang curam. Kedua nilai ini seringkali terjadi dan ada secara bersamaan dan kawasan yang memberikan jasa penting (seperti pengadaan air dan pengendalian erosi) bisa tumpang tindih (merupakan arsiran) baik sebagian maupun secara keseluruhan. Penilai perlu menganalisis peta hidrologi dan topografi, peta tanah dengan indikator resiko erosi, areal pemukiman dan infrastruktur yang penting (misalnya rute transportasi utama, tempat penampungan air, waduk hidro-elektrik dsb). Banyak negara memiliki sistem untuk mengidentifikasi daerah aliran sungai (DAS) penting dan sistem ini sering menjadi bagian dari aturan kehutanan nasional. Perlindungan dari kebakaran yang merusak biasanya terjadi di wilayah yang sangat terbuka dan dekat dengan kejadian kebakaran yang serius, yang berada atau dekat dengan areal pemukiman penduduk, situs-situs budaya yang penting, kawasan lindung atau lain, dan di wilayah dimana ekosistem alami merupakan sekat bakar. Dalam situasi di atas, keahlian dalam mengelola kebakaran sering diperlukan untuk mempertajam analisis wilayah tersebut. Lokasi dan status: Lokasi 4 dapat dilihat dari berbagai peta (tutupan lahan, peta topografi dan hidrologi, pemukiman dan infrastruktur), berbagai persyaratan dari aturan nasional dan petunjuk dari Interpretasi Nasional, serta pendapat pakar. Jika menilai status ini dimungkinkan, proses perlu dikaitkan dengan kualitas jasa yang diberikan dan dengan kekompakan (intactness) atau integritas ekologi dari ekosistem. Sebagai teladan, dalam beberapa situasi suatu hutan alam atau hutan yang dikelola secara hati-hati dapat berfungsi sebagai sekat bakar yang sangat efektif, namun hutan yang rusak atau yang tidak dikelola dengan baik di wilayah yang sama akan kehilangan fungsi ini dan menjadi bahaya kebakaran yang serius. Contoh: Dari suatu unit pengelolaan hutan seluas 15,000 Ha di pegunungan Bulgaria tengah terlihat satu kota dan dua desa, dan sebuah waduk hidroelektrik. Hutan tersebut mencegah sedimentasi di waduk dan melindungi prasarananya. Desa dan kota tersebut tidak tergantung pada kawasan hutan dalam hal penyediaan air minum, tetapi lereng yang berhutan melindungi penduduk desa dan kota dari longsor dan longsoran salju. Penilai menentukan adanya kategori 4 dengan menggunakan Interpretasi Nasional Toolkit Bulgaria, mendapatkan peta dan data dari pengelola hutan dan kantor penyelamat di areal pegunungan (Mountain Rescue Service), dan berkonsultasi dengan perusahaan hidro-elektrik (yang punya reputasi baik) untuk memetakan kawasan di sekitar waduk. Tim penilai memetakan kawasan berikut ini sebagai 4: jalur sepanjang 100 m untuk melindungi sungai yang menjadi sumber air bagi waduk hidro-elektrik itu, dan sekitar waduk itu sendiri; semua kawasan yang memiliki kelerengan lebih dari 30 derajat, dan hutan pada kelerengan berapapun yang merupakan sabuk perlindungan dari longsoran salju yang berada di atas pemukiman. Catatan: Penyimpanan karbon, baik dalam tanah dan biomassa, saat ini semakin diakui sebagai fungsi ekosistem hutan yang sangat penting. Penanganan nilai ini biasanya di luar ruang lingkup penilaian, namun proses penilaian dapat direkomendasikan untuk ekosistem yang sangat kaya dengan karbon (termasuk dalam situasi di mana karbon bawah tanah merupakan simpanan karbon utama, seperti rawa gambut). Penilai kemudian perlu merujuk pada kerangka kebijakan karbon nasional sebagai petunjuk dalam proses penghitungan karbon.
18 : kawasan yang sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal, dan 6: Kawasan yang sangat penting untuk identitas budaya tradisi masyarakat (areal yang memiliki nilai budaya, ekologi, ekonomi, agama yang diidentifikasi bersama dengan masyarakat lokal). Keberadaan: Nilai sosial ekosistem alam kemungkinan menjadi lebih penting di wilayahwilayah di mana keseluruhan masyarakat atau sebagian besar dari mereka tergantung pada ekosistem dalam menopang kehidupan mereka, dan di mana terdapat keterbatasan dalam memilih alternatif-alternatif lain. Penilai perlu mengumpulkan atau mereview (menilik) bukti atas penggunaan kekayaan (sumberdaya) alam yang digunakan oleh masyarakat ini (pangan, bahan bangunan, kayu bakar, obat dsb), tingkat ketergantungan masyarakat pada Kekayaan alam ini (yang mungkin ditunjukkan oleh cara hidup tradisional dan derajat keterisolasian dari masyarakat lain dan ekonomi berbasis uang), wilayah yang digunakan, dan hubungan budaya yang penting antara masyarakat dan lingkungan mereka. Ketika nilai-nilai ini ada, survey sosial penting dilakukan untuk mendefinisikan nilai-nilai tersebut dan luasan kawasan yang digunakan, yang mencakup sampel (sample) yang representatif dari masyarakat itu, termasuk anggota dari kelompok terpinggirkan (miskin, misalnya) dan juga masyarakat dengan strata sosial yang lebih tinggi. Lokasi dan status: Nilai sosial kemungkinan tersebar merata di sepanjang wilayah yang luas (misal, untuk perburuan subsisten) atau terkonsentrasi pada wilayah lebih kecil dan dengan batas-batas yang jelas (misal beberapa tanaman obat), atau bahkan diwakili oleh sebuah pohon, batu, gua dan sebagainya (banyak nilai budaya seperti. misalnya, tempat-tempat keramat). Informasi mengenai status dari nilai tersebut diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dalam survey sosial, atau melalui pengumpulan data secara independen (misal, survey distribusi dan kelimpahan kekayaan alam penting). Jika pemanfaatan sumberdaya ini bersifat ekstraktif, dan, khususnya, jika prosese pmenfaatannya dapat mempengaruhi biologi seperti spesies hampir punah, penilai harus mengumpulkan data mengenai status masa lalu dan saat ini serta kemungkinan trendnya di masa depan dalam rangka membantu menilai keberlanjutan kegiatan tersebut pada masa sekarang dan masa depan. Contoh: Sebuah HPH di hutan dataran rendah di Kalimantan dikelilingi oleh 4 desa yang wilayah budidaya tradisionalnya berbatasan langsung dengan hutan. Berkat data pendahuluan, termasuk informasi dari pemerintah kabupaten mengenai tingkat pendapatan penduduk dan bukti adanya jalan yang buruk, penilai memutuskan bahwa masyarakat di wilayah tersebut kemungkinan besar tergantung pada hutan, sehingga investigasi lebih lanjut dibutuhkan. Tim sosial yang berpengalaman akan melakukan sebuah survey, yang meliputi kegiatan perencanaan konservasi secara partisipatif, yang menunjukkan ketergantungan masyarakat lokal pada sumberdaya hutan utama: kayu bangunan, obat, hasil hutan bukan ayu (termasuk buah hutan, rotan, binatang buruan dan getah aromatis yang digunakan dalam upacaraupacara keagamaan). Volume, pemanfaatan, dan nilai jual produk ini dicatat, dan wilayah-wilayah kunci yang menyediakan produk ini dipetakan bersama-sama masyarakat dan diverifikasi bersama tim di lapangan dengan menggunakan unit GPS dan dengan bantuan pemandu (guide) lokal (pemburu dan pengguna tanaman obat). Catatan dan komentar: Pentingnya kekayaan alam untuk masyarakat lokal dapat didefinisikan oleh aspek-aspek seperti intensitas pemanfaatan, lamanya pemanfaatan, kualitas pemanfaatan, dan legitimasi klaim. Mengindentifikasi nilai sosial memerlukan pemahaman bahasal, kebiasaan dan kehidupan lokal. (Implikasi pengelolaan: Masyarakat lokal perlu memperoleh jaminan dan kepuasan bahwa bahwa mereka mendapatkan proses dengar pendapat yang adil dan bahwa kepentingan mereka difasilitasi dalam setiap rencana pengelolaan. Hal ini sangat berkaitan dengan proses dan kualitas diskusi, negosiasi dan pembuatan keputusan. Metode komunikasi yang sesuai dengan masyarakat lokal harus dikembangkan, dengan menggunakan bahasa yang dipahami oleh mereka. Hal ini berarti bahwa masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam proses konsultasi dan sepakat dengan keputusan melalui proses pemberian informasi di awal tanpa paksaan (padiatapa) sebelum program dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat memberi persetujuannya secara mandiri. Intinya, hal ini berarti bahwa setiap keputusan yang dibuat atau ijin yang diberikan tidak boleh melalui paksaan atau intimidasi, dimana semua informasi yang relevan diberikan dan disediakan sebelum kegiatan operasional berlangsung). Klaim lahan dan legalitas akses merupakan penyebab yang paling sering dalam konflik antara pengelola lahan dan masyarakat lokal. Dalam konteks sertifikasi hutan dengan sistem FSC (Forest Stewardship Council) dan beberapa standar lainnya (misalnya RSPO, RTFO dsb), aspek ini secara eksplisit berhubungan dengan, tetapi terpisah dari penilaian. Namun demikian, di luar konteks sertifikasi, setiap penerapan proses harus mempertimbangkan aspek legalitas dan hak adat (ulayat) dari masyarakat lokal dan masyarakat adat. Hal ini didasarkan pada pedoman FSC atau pada kerangka yang setara untuk kelestarian sosial dan Lanskap yang lebih luas Pertanyaan kunci: Apa yang dimaksud dengan konteks lanskap yang lebih luas dari yang telah diidentifikasi? Mengapa menilai konteks lanskap? Dalam suatu lanskap, jika masing-masing unit pengelolaan lahan mengabaikan konteks lanskap yang lebih luas (misalnya apa yang terjadi dengan unit lahan di dekatnya, apa rencana tataguna lahan yang sedang dibuat di wilayah itu, keberadaan dan status kawasan lindung dsb), maka terfragmentasinya dan hilangnya beberapa merupakan keniscayaan. Situasi ini menjadi masalah umum dalam AMDAL biasa, yang sering dilakukan pada skala kecil dan mengabaikan dampak kumulatif sepanjang wilayah yang lebih luas. Beberapa nilai memang ada pada tingkat lanskap itu sendiri (misalnya, di tingkat lanskap hutan, daerah aliran sungai yang luas), sementara keberadaan nilai-nilai lain tergantung pada adanya mosaik habitat yang sesuai dalam lanskap yang lebih luas (misalnya, beberapa nilai air yang penting, populasi dari spesies langka, terancam atau hampir punah). Konteks lanskap mempengaruhi tanggung jawab dari pengelola yang berada di dalam unit pengelolaan, dan informasi berkenaan dengan konteks lanskap harus digunakan sebagai petunjuk untuk keputusan pengelolaan. Dalamnya analisis untuk konteks lanskap perlu diseimbangkan dengan keberadaan dan status, dampak dari kegiatan pengelolaan, dan kemampuan serta tanggung jawab dari pengelola lahan dalam melakukan sebuah penilaian yang mempertimbangkan berbagai faktor dengan baik di luar batas unit pengelolaannya (lihat Bab 4, Pengelolaan). Pedoman penilaian konteks lanskap Beberapa negara telah memiliki penilaian konservasi tingkat lanskap setidaknya untuk beberapa bagian dari wilayah negara- negara tersebut (misalnya, rencana ekoregional yang dikembangkan oleh TNC, peta hutan lanskap oleh WRI/Greenpeace, peta hutan tingkat lanskap oleh WWF, dan sebagainya lihat Boks 5). Interpretasi Nasional dapat memberikan petunjuk tambahan tentang kerangka kerja nasional yang setara (misalnya PROBIO, yang merupakan proses perencanaan konservasi sistematis di Brazil). Pada setiap kasus penilaian, penilai harus melihat bagaimana unsur-unsur berikut ini mempengaruhi yang teridentifikasi: Tataguna lahan yang dekat dengan wilayah penilaian. Pelaku pengelolaan wikayah atau lahan dalam lanskap yang sama (misal, perumahan, kehutanan, pertanian, sarana prasarana). Keberadaan dan status tataguna lahan regional. Keberadaan dan kondisi kawasan lindung dalam
19 36 37 lanskap itu (apakah unit pengelolaan hutan memberikan fungsi pendukung penting pada kawasan lindung?). Penyebaran dan konektifitas ekosistem di sepanjang lanskap. Tutupan hutan dan kondisinya, tanah dan geologi. Kendala biogeografi yang mempengaruhi pergerakan ke dalam dan keluar dari wilayah penilaian. Peta daerah aliran sungai dan kawasan yang sangat penting untuk memelihara suplai dan kualitas air. Persiapan Perencanaan 4. PENGELOLAAN Tujuan Menghubungkan identifikasi dengan pengelolaannya. Kegiatan Identifikasi Mengembangkan pilihan-pilihan pengelolaan yang akan menjaga atau meningkatkan, yang meliputi lokasi dan penyebaran nilai, dan tingkat perlindungan yang dilakukan saat ini di dalam lanskap. Mengidentifikasi ancaman atau potensial ancaman dari kegiatan pengelolaan yang direncanakan dan dari sumber-sumber eksternal. Mengembangkan kisaran pilihan-pilihan pengelolaan atau mitigasi ancamanancaman ini. Berkonsultasi dengan para pakar dan pemangku kepentingan mengenai pilihan yang layak secara ekonomi, ekologi dan sosial. Menjelaskan tujuan-tujuan yang dapat dicapai. Tergantung pada konteks, kerangka waktu, dan anggaran yang tersedia, identifikasi ancaman dapat dilakukan oleh penilai yang terlibat dalam proses identifikasi dan yang dapat membuat Pengelolaan Pemantauan Pelaporan rekomendasi berdasar temuan mereka di lapangan. Identifikasi ancaman bisa juga merupakan kegiatan terpisah yang bisa dilakukan oleh pengelola lahan, mungkin dengan bantuan dari tim identifikasi. Pertanyaan kunci yang perlu dipertimbangkan oleh tim manajemen: Apa yang dimaksud dengan dan di mana, serta seberapa pentingkah wilayah yang dinilai dalam menjaga dalam lanskap yang lebih luas? (Bab 4.1.) Ancaman internal dan eksternal apa saja yang dihadapi oleh? (Bab ) Hasil: Hasil yang ingin dicapai adalah mendefinisikan tujuan yang jelas bagi pengelola dalam menjaga dan meningkatkan serta untuk mengembangkan sejumlah rencana pengelolaan yang ramah terhadap berdasarkan data dan saran terbaik yang tersedia. Bagaimana anda membuat keputusan pengelolaan yang sesuai untuk meminimalkan atau mengurangi ancaman terhadap? (Bab ) yang teridentifikasi Data terbaik yang tersedia tentang status (level, trends, thresholds) Penilaian dampak review ancaman internal dan eksternal Identifikasi langkah-langkah pengurangan Siklus pengelolaan adaptif Meningkatkan pemahaman tentang status dan trend Pengelolaan kehati-hatian Pemantauan
20 Penetapan konteks bagi proses pengambilan keputusan pengelolaan Pertanyaan kunci: Apa yang dimaksud dengan dan dimana, serta seberapa pentingkah wilayah yang dinilai dalam menjaga dalam lanskap yang lebih luas? Hasil yang diharapkan dari langkah ini adalah rencana pengelolaan, penyajian tujuan yang jelas, pendefinisian wilayah khusus yang memerlukan pengelolaan khusus, dan kelengkapan praktek pengelolaan yang sesuai untuk setiap yang ditemukan di dalam wilayah penilaian. Pengelola perlu merujuk kembali pada informasi yang dikumpulkan sebelumnya untuk masing-masing (yaitu lokasi, status dan konteks lanskap), dan akhirnya mendefinisikan tujuan khusus dari masing-masing nilai. Tujuan strategis jangka panjang adalah untuk memelihara atau meningkatkan semua dalam wilayah yang dinilai, dan dalam lanskap yang lebih luas sejauh pengaruh pengelolaan diijinkan dalam wilayah tersebut. Strategi pengelolaan dan wilayah yang perlu dialokasikan atau dikelola secara khusus untuk memelihara atau meningkatkan akan tergantung pada kombinasi yang ada, ancaman terhadap nilai-nilai itu (Bab 4.2), dan kemampuan serta tanggung jawab untuk mengelola dan mengurangi ancaman-ancaman ini. Beberapa bersifat menyebar luas, sementara yang lain mungkin sangat terkonsentrasi, dan para pengelola harus mempertimbangkan apakah tindakan tertentu perlu diterapkan di seluruh wilayah unit pengelolaan atau difokuskan pada wilayah-wilayah tertentu saja. Seberapa jauh tingkat tanggung jawab pengelola lahan dalam menjaga nilai pada tingkat lanskap? Pada umumnya, semakin kecil unit pengelolaan, semakin penting peran lanskap yang lebih luas (di luar wilayah penilaian) dalam memelihara nilai-nilai konservasi. Sebagai teladan, unit pengelolaan hutan kecil mungkin tidak bisa mendukung populasi burung atau mamalia besar dalam jumlah yang layak. Namun, populasi fauna ini mungkin merupakan bagian integral dari sebuah lanskap yang bisa melindunginya. Oleh karena itu, berbagai unit pengelola hutan skala kecil (apakah itu HPH, HTI, perkebunan sawit atau lainnya) memiliki tanggung jawab bersama untuk memelihara nilai-nilai pada tingkat lanskap. Unit pengelolaan yang lebih besar mungkin tidak saja memiliki nilai pada tingkat lanskap, namun juga mempunyai tanggung jawab yang lebih besar individual dalam memelihara nilai-nilai tersebut. Pengaruh para pengelola lahan berskala luas juga memberi mereka kewenangan yang lebih besar dalam mengatur debat nasional atau regional mengenai tataguna lahan dan memberi mereka kekuatan untuk mempengaruhi peraturan dan perundangan. Dalam konteks perkebunan, pengelola lahan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa tidak rusak atau hancur oleh kegiatan konversi dan bahwa wilayah pengelolaan dirancang cukup luas, dengan tingkat keterhubungan yang memadai dan memiliki kualitas yang baik dalam memelihara atau meningkatkan. Konteks lanskap bahkan mempunyai derajat penting yang lebih besar karena lahan yang dikonversi akan memotong rute migrasi antar wilayah habitat alam, dan mencegah alirah genetis di antara populasi. Konversi apapun akan relevan dalam konteks ini, karena konversi dalam skala kecil namun jumlah yang banyak tetap akan menghabiskan nila-nilai konservasi pada tingkat lanskap pada tingkat keefektifan yang sama dengan sebuah kegiatan pengelolaan dengan luasan yang besar oleh karena itu, kegiatan pengelolaan berskala kecil perlu membuat kontribusi yang layak untuk tujuan konservasi tingkat lanskap, apakah itu secara individu ataupun bersamasama Penilaian atas ancaman dan pilihan-pilihan pengelolaan Penilaian atas ancaman Pertanyaan kunci: Ancaman internal dan eskternal apa yang dihadapi oleh? Tujuan dari penilaian atas ancaman: Memahami ancaman terhadap yang teridentifikasi merupakan langkah penting dalam membuat keputusan pengelolaan untuk melindungi dan/atau meningkatkan nilai-nilai ini. Beberapa ancaman terlihat nyata dan langsung (misal, konversi dari ekosistem hampir punah/3 akan benarbenar merusak nilai itu), sementara itu nilai-nilai lain perlu diperiksa dan dikuantifikasi secara mendetil dalam rangka memberikan informasi yang layak pada pengelola. Penilai perlu menentukan status saat ini dan kecenderungan/trend, dan mengidentifikasi penyebab kerusakan (termasuk yang akan diakibatkan oleh kegiatan pengelolaan yang diusulkan), dalam rangka mengidentifikasi pilihan-pilihan pengelolaan untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas.. Pada saat yang sama dengan penilaian ancaman ini, harus dibahas pula pilihan-pilihan untuk meminimalisir dan mengurangi ancaman. Ancaman internal dan eksternal Ancaman pada bisa datang dari lingkup internal, dari kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola lahan (misalnya pembangunan jalan, fragmentasi habitat, praktek penebangan yang buruk, polusi, konversi, dsb), atau dari faktor eksternal (misalnya, perambahan, penebangan dan perburuan liar, konflik bersenjata, tata kepemerintahan yang buruk, rencana zonasi lahan yang tidak sesuai dengan konservasi). Semua pengelola lahan harus mengatasi ancaman internal dengan pengelolaan yang layak, dan mungkin mampu untuk mengurangi beberapa ancaman eksternal; namun demikian, kegiatan operasional yang lebih kecil biasanya mempunyai kekurangan dana atau kapasitas secara signifikan dalam mengatasi sumber ancaman eksternal. Perusahaan-perusahaan besar biasanya mampu mempengaruhi proses pembangunan pada tingkat lanskap dan pengaruh ini perlu digunakan dalam tahapan pengelolaannya. Oleh karena itu gambaran ancaman internal dan eksternal secara jelas menjadi sangat penting, dan strategi pengelolaan harus sesuai dengan ancaman yang ada, nilai yang akan dipelihara, dan kapasitas perusahaan dalammerespon ancaman tersebut. Metodologi penilaian Untuk kegiatan operasional berdampak rendah atau kecil, atau situasi di mana ancaman sudah diketahui dan stabil, proses identifikas ancaman internal dan eksternalya akan relatif lebih mudah dan cepat diidentifikasi. Namun, untuk kegiatan operasional berdampak tinggi atau luas, atau situasi di mana ancaman sangat sulit dipahami, maka diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan komprehensif. Terdapat berbagai metodologi untuk penilaian ancaman konservasi. Diantara alat praktis yang paling berpengaruh adalah Kerangka Kerja 5S dan Perencanaan Konservasi Partisipatif yang dikembangkan oleh The Nature Conservancy (TNC) yang telah digunakan untuk melakukan Penilaian di Kalimantan 29 (lihat Boks 6). Alat ini membandingkan turunnya nilai konservasi dengan kerusakan amat parah, dengan Tekanan (gejala, atau penyebab proximal, seperti turunnya populasi) dan Sumber (penyebab tekanan, seperti perburuan). Pengelola lahan dapat mengatasi penyebab adanya tekanan dengan segera (misalnya dengan cara membuat perburuan menjadi lebih sulit), namun perlu mengatasi penyebab utamanya agar dapat mencegah masalah itu muncul kembali (misalnya, dalam hal perburuan, dengan cara menyediakan sumber protein murah untuk masyarakat lokal) 30. Sebuah metode alternatif yang umum digunakan adalah Penilaian untuk Pengurangan Ancaman (dikembangkan oleh WWF, TNC dan WRI) yang menggunakan metode perangkingan dan prioritisasi yang hampir mirip. Penilaian atas ancaman dapat juga diperoleh melalui pendapat pakar atau melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Pelibatan masyarakat lokal akan sangat bermanfaat bagi sebuah penilaian,
21 40 41 karena hal ini dapat menyoroti informasi yang sangat berharga mengenai tekanan dan sumber tekanannya, meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dan tanggung jawab dalam perencanaan konservasi, dan mengarahkan pada solusi yang inovatif untuk masalah-masalah yang sulit. Petunjuk tambahan untuk penilaian Metodologi penilaian atas ancaman, partisipasi dan hasil penilaian harus didokumentasikan dan dimasukkan dalam laporan pengelolaan. Penting bagi perusahaan untuk memahami proses penilaian; tim yang bertanggungjawab untuk melakukan tugas ini harus yakin bahwa pejabat senior memahami proses dan hasilnya, dalam rangka mendapatkan input dan dukungan yang konstruktif. Jika penilaian dilakukan secara internal, akan sangat sulit bagi penilai untuk bersifat obyektif terhadap ancaman yang disebabkan oleh kegiatan operasional perusahaan sendiri: kemungkinan besar mereka sangat familiar dengan prosedur standar perusahaan, dan gagal mengenali ancaman, atau mereka tidak merasa percaya diri untuk melaporkan ancaman jika nantinya akan menimbulkan konflik internal. Oleh karenanya perusahaan harus mempertimbangkan dengan teliti mengenai pentingnya mengundang fasilitator eksternal untuk menyempurnakan proses penilaian. Untuk kegiatan pengelolaan berdampak tinggi, menggunakan penilai eksternal sangat direkomendasikan dan diharapkan dapat meningkatkan hasil kredibilitas hasil penilaiannya. Penilaian atas ancaman sosial harus memasukkan ancaman terhadap 5 (kebutuhan dasar) dan 6 (nilai-nilai budaya). sosial lebih mungkin berubah dalam jangka waktu pendek daripada biologi sebagai teladan, ketergantungan pada daging hasil perburuan untuk protein bisa menjadi dasar perlindungan ketika kegiatan operasional kehutanan dimulai, namun dengan akses baru pada senjata, pasar dan transportasi, perburuan subsisten dapat secara cepat berubah menjadi komersial, yang tidak lagi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mulai menjadi ancaman bagi spesies-spesies kunci. Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial yang biasa dapat digunakan dalam proses ini, namun penilai harus menyadari bahwa kadang-kadang kegiatan ini dilakukan dengan asal saja. Bahkan di beberapa negara, kredibilitas penilaian ini sangat rendah. Boks 6: Metoda penilaian ancaman Identifikasi dan penentuan prioritas melalui penggunaan kerangka 5-S dari TNC untuk perencanaan konservasi Langkah dasar metoda penilaian ancaman adalah sebagai berikut: Buatlah daftar yang telah diidentifikasi sebelumnya. Untuk masing-masing, periksalah status saat ini (misalnya, luar biasa bagus, sangat bagus, lumayan, buruk, sangat kritis) dan kecenderungannya (meningkat, stabil, menurun), jika diketahui. Dokumentasikan berbagai aspek dari yang telah diteliti, misalnya kawasan hutan, derajat fragmentasi, atau kuantitas sumberdaya alam yang tersedia. Contoh: Ringkasan penilaian ancaman untuk 5 di Kalimantan Untuk masing-masing, buatlah daftar semua tekanan (gangguan) yang mungkin ada dan potensi dampaknya. Untuk setiap tekanan (gangguan) yang mungkin, buatlah daftar sumbernya (setiap tekanan/ gangguan dapat memiliki lebih dari satu sumber). Gunakan proses ini untuk membuat prioritas dalam pengelolaan. Identifikasi ancaman mana yang paling cepat dan paling buruk dampaknya terhadap, dan ancaman mana yang mudah dan murah diatasi. Proses ini akan membentuk dasar bagi tindakan cepat tanggap atas ancaman.
Menunjukkan lagi
dokumen-dokumen yang mirip
Prosedur dan Daftar Periksa Kajian Sejawat Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi
ID Dokumen BAHASA INDONESIA Prosedur dan Daftar Periksa Kajian Sejawat Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi Kelompok Pakar Sejawat, Skema Lisensi Penilai (ALS) HCV Resource Network (HCVRN) Prosedur
Lebih terperinci
Pedoman Penilaian NKT
Dokumen ID INDONESIA Pedoman Penilaian NKT www.hcvnetwork.org Dokumen ID Pedoman Penilaian NKT ini disusun oleh Proforest untuk Skema Lisensi Penilai HCV Resource Network. Untuk pertanyaan dan masukan
Lebih terperinci
PANDUAN IDENTIFIKASI Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Indonesia. Oleh: Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia
PANDUAN IDENTIFIKASI Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Indonesia Oleh: Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia Diterbitkan oleh: Tropenbos International Indonesia Programme PANDUAN IDENTIFIKASI Kawasan
Lebih terperinci
Bagian 1: Tentang minat anda
Konsultasi 1: Penilaian Kebutuhan dan Pandangan dari Pengguna 1 Konsultasi 1: Penilaian Kebutuhan dan Pandangan dari Pengguna May 2006 Bantu kami membangun jaringan kerja sumberdaya HCVF anda Kami ingin
Lebih terperinci
Pola Acu (Template) Laporan Penilaian Nilai- Nilai Konservasi Tinggi (NKT)
Dokumen ID INDONESIA Pola Acu (Template) Laporan Penilaian Nilai- Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Petunjuk Pola acu laporan ini wajib digunakan oleh semua penilai yang memiliki lisensi. Hanya dalam keadaan
Lebih terperinci
Silabus Kursus Pelatihan Penilai NKT
ID Dokumen BAHASA INDONESIA Silabus Kursus Pelatihan Penilai NKT Panduan untuk Organisasi Pelatihan Pendahuluan Skema Lisensi Penilai (ALS) HCVRN (High Conservation Value Resource Network)disusun untuk
Lebih terperinci
Templat Laporan Penilaian NKT
ID Dokumen BAHASA INDONESIA Templat Laporan Penilaian NKT Petunjuk Templat laporan ini wajib digunakan oleh semua penilai yang berlisensi. Dalam keadaan yang luar biasa, dengan izin sebelumnya dari Jaringan
Lebih terperinci
Konservasi Tingkat Komunitas OLEH V. B. SILAHOOY, S.SI., M.SI
Konservasi Tingkat Komunitas OLEH V. B. SILAHOOY, S.SI., M.SI Indikator Perkuliahan Menjelaskan kawasan yang dilindungi Menjelaskan klasifikasi kawasan yang dilindungi Menjelaskan pendekatan spesies Menjelaskan
Lebih terperinci
Daftar Tanya Jawab Permintaan Pengajuan Konsep Proyek TFCA Kalimantan Siklus I 2013
Daftar Tanya Jawab Permintaan Pengajuan Konsep Proyek TFCA Kalimantan Siklus I 2013 1. Apakah TFCA Kalimantan? Tropical Forest Conservation Act (TFCA) merupakan program kerjasama antara Pemerintah Republik
Lebih terperinci
Prosedur dan Daftar Periksa Evaluasi Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi
ID Dokumen BAHASA INDONESIA Prosedur dan Daftar Periksa Evaluasi Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi HCV Resource Network (HCVRN), Skema Lisensi Penilai, Panel Mutu 1 Prosedur dan daftar periksa
Lebih terperinci
Mengidentifikasi, Mengelola dan Memantau Hutan Dengan Nilai Konservasi Tinggi: Sebuah Toolkit untuk Pengelola Hutan dan Pihakpihak Terkait lainnya
Mengidentifikasi, Mengelola dan Memantau Hutan Dengan Nilai Konservasi Tinggi: Sebuah Toolkit untuk Pengelola Hutan dan Pihakpihak Terkait lainnya Versi 1 August 2003 Disiapkan oleh Rainforest Alliance
Lebih terperinci
I. PENDAHULUAN. Siamang (Hylobates syndactylus) merupakan salah satu jenis primata penghuni
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Siamang (Hylobates syndactylus) merupakan salah satu jenis primata penghuni hutan tropis sumatera yang semakin terancam keberadaannya. Tekanan terhadap siamang terutama
Lebih terperinci
MENGIDENTIFIKASI, MENGELOLA DAN MEMANTAU HUTAN DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI: SEBUAH TOOLKIT UNTUK PENGELOLA HUTAN DAN PIHAK-PIHAK TERKAIT LAINNYA
MENGIDENTIFIKASI, MENGELOLA DAN MEMANTAU HUTAN DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI: SEBUAH TOOLKIT UNTUK PENGELOLA HUTAN DAN PIHAK-PIHAK TERKAIT LAINNYA Versi 1: August 2003 Disiapkan oleh Rainforest Alliance
Lebih terperinci
BAB I PENDAHULUAN. tahun terakhir, produk kelapa sawit merupakan produk perkebunan yang. hampir mencakup seluruh daerah tropis (RSPO, 2009).
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kelapa sawit bukan tanaman asli Indonesia, namun keberadaan tanaman ini telah masuk hampir ke semua sektor kehidupan. Kondisi ini telah mendorong semakin meluasnya
Lebih terperinci
SKEMA LISENSI PENILAI NKT: KEMAJUAN SELAMA DUA TAHUN
SKEMA LISENSI PENILAI NKT: KEMAJUAN SELAMA DUA TAHUN Skema Lisensi Penilai: HASIL-HASIL SELAMA DUA TAHUN Oktober 01 - Desember 01 Pengantar Skema Lisensi Penilai (ALS) NKT diluncurkan pada tanggal 31 Oktober
Lebih terperinci
I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Habitat merupakan lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang biak secara alami. Kondisi kualitas dan kuantitas habitat akan menentukan komposisi,
Lebih terperinci
Pemetaan Keanekaragaman Hayati Dan Stok Karbon di Tingkat Pulau & Kawasan Ekosistem Terpadu RIMBA
Pemetaan Keanekaragaman Hayati Dan Stok Karbon di Tingkat Pulau & Kawasan Ekosistem Terpadu RIMBA Arahan Dalam EU RED Terkait Sumber Biofuel Ramah Ligkungan - Penggunaan biofuel harus bersumber dari penggunaan
Lebih terperinci
Royal Golden Eagle (RGE) Kerangka Kerja Keberlanjutan Industri Kehutanan, Serat Kayu, Pulp & Kertas
Royal Golden Eagle (RGE) Kerangka Kerja Keberlanjutan Industri Kehutanan, Serat Kayu, Pulp & Kertas I. Ruang Lingkup: Seluruh ketentuan Sustainability Framework ini berlaku tanpa pengecualian bagi: Seluruh
Lebih terperinci
LAPORAN PENELITIAN HUTAN BER-STOK KARBON TINGGI
Laporan ini berisi Kata Pengantar dan Ringkasan Eksekutif. Terjemahan lengkap laporan dalam Bahasa Indonesia akan diterbitkan pada waktunya. LAPORAN PENELITIAN HUTAN BER-STOK KARBON TINGGI Pendefinisian
Lebih terperinci
Proses Penyelesaian Perselisihan
Dokumen ID INDONESIA Proses Penyelesaian Perselisihan Latar Belakang ALS adalah skema yang bertujuan untuk mempromosikan penerapan pendekatan NKT secara lebih bermutu dan konsisten melalui a) penyediaan
Lebih terperinci
Golden Agri Resources Memprakarsai Keterlibatan Industri untuk Konservasi Hutan
Untuk diterbitkan segera Siaran Pers Golden Agri Resources Memprakarsai Keterlibatan Industri untuk Konservasi Hutan Jakarta, Singapura, 9 Februari 2011 Golden Agri Resources Limited (GAR) dan anakanak
Lebih terperinci
PELAKSANAAN PARTICIPATORY MAPPING (PM) ATAU PEMETAAN PARTISIPATIF
Halaman: 1 dari 7 MAPPING (PM) ATAU Dibuat Oleh Direview Oleh Disahkan Oleh 1 Halaman: 2 dari 7 Riwayat Perubahan Dokumen Revisi Tanggal Revisi Uraian Oleh 2 Halaman: 3 dari 7 Daftar Isi 1. Tujuan... 4
Lebih terperinci
PRISAI (Prinsip, Kriteria, Indikator, Safeguards Indonesia) Mei 2012
PRISAI (Prinsip, Kriteria, Indikator, Safeguards Indonesia) Mei 2012 Apa saja prasyaarat agar REDD bisa berjalan Salah satu syarat utama adalah safeguards atau kerangka pengaman Apa itu Safeguards Safeguards
Lebih terperinci
DOKUMEN PANDUAN UTZ PERLINDUNGAN ALAM
DOKUMEN PANDUAN UTZ PERLINDUNGAN ALAM (Versi 1.0, 1-8-2016) Panduan tentang perlindungan alam, sebagaimana diwajibkan dalam Pedoman Perilaku Inti UTZ untuk sertifikasi kelompok dan multikelompok (Versi
Lebih terperinci
STUDI EVALUASI PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL BUKIT TIGAPULUH (TNBT) KABUPATEN INDRAGIRI HULU - RIAU TUGAS AKHIR
STUDI EVALUASI PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL BUKIT TIGAPULUH (TNBT) KABUPATEN INDRAGIRI HULU - RIAU TUGAS AKHIR Oleh: HERIASMAN L2D300363 JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK
Lebih terperinci
1. PENDAHULUAN. Indonesia memiliki hutan tropis yang luas dan memiliki keanekaragaman hayati yang
1 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia memiliki hutan tropis yang luas dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Hutan tropis ini merupakan habitat flora dan fauna (Syarifuddin, 2011). Menurut
Lebih terperinci
PROGRAM HUTAN DAN IKLIM WWF
PROGRAM HUTAN DAN IKLIM WWF LEMBAR FAKTA 2014 GAMBARAN SEKILAS Praktek-Praktek REDD+ yang Menginspirasi MEMBANGUN DASAR KERANGKA PENGAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI INDONESIA Apa» Kemitraan dengan Ratah
Lebih terperinci
Silabus Kursus Pelatihan Penilai NKT
Silabus Kursus Pelatihan Penilai NKT Panduan untuk Organisasi Pelatihan Pendahuluan Skema Lisensi Penilai (ALS) HCVRN (High Conservation Value Resource Network)disusun untuk meningkatkan kompetensi penilai
Lebih terperinci
RSPO will transform markets to make sustainable palm oil the norm
RSPO will transform markets to make sustainable palm oil the norm 1. Penilaian Dampak Aktivitas Langkah Tindakan Rinci Catatan Melakukan penilaian dampak sosial dan lingkungan independen yang komprehensif
Lebih terperinci
6. PERSIAPAN KERJA. 6.1 Penyiapan / Penentuan Tim Penilai
6. PERSIAPAN KERJA Penilaian NKT harus dipersiapkan secara terencana dan hati-hati, karena hal ini nantinya akan menentukan keberhasilan dan kemudahan pelaksanaan kegiatan di lapangan serta kelengkapan,
Lebih terperinci
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
20 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian mengenai Studi Kelayakan Hutan Rakyat Dalam Skema Perdagangan Karbon dilaksanakan di Hutan Rakyat Kampung Calobak Desa Tamansari, Kecamatan
Lebih terperinci
Kajian Nilai Konservasi Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah
Kajian Nilai Konservasi Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah Ringkasan Eksekutif Bismart Ferry Ibie Nina Yulianti Oktober 2016 Nyahu Rumbang Evaphilo Ibie RINGKASAN EKSEKUTIF Kalimantan Tengah berada di saat
Lebih terperinci
MEMBUAT HUTAN MASYARAKAT DI INDONESIA
PROGRAM HUTAN DAN IKLIM WWF LEMBAR FAKTA 2014 Praktek REDD+ yang Menginspirasi MEMBUAT HUTAN MASYARAKAT DI INDONESIA RINGKASAN Apa Pengembangan kawasan konservasi masyarakat dan pengelolaan hutan berbasis
Lebih terperinci
Pedoman bagi Manajer Kelompok Versi 2.4, 09 Desember 2015
PEDOMAN RSPO BAGI PETANI MANDIRI DALAM MENGELOLA Nilai Konservasi Tinggi (NKT) DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG TELAH BERDIRI (Kriteria 5.2) Pedoman bagi Manajer Kelompok Versi 2.4, 09 Desember 2015 RSPO-GUI-T06-007
Lebih terperinci
Konsultasi Publik Prosedur Remediasi & Kompensasi RSPO
Konsultasi Publik Prosedur Remediasi & Kompensasi RSPO 14 th Sept 2015 Sari Pan Pacific Hotel, Jakarta PREPARED BY: kompensasi Task Force Prosedur Remediasi and Kompensasi RSPO terkait Pembukaan Lahan
Lebih terperinci
Tinjauan Perkebunan FSC
Tinjauan Perkebunan FSC - ringkasan dari Tahap Kebijakan Anders Lindhe Process co-ordinator Latar Belakang Keprihatinan Di dalam FSC : - standard mendukung perkebunan daripada hutan alam - standard tidak
Lebih terperinci
21 Maret Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
21 Maret 2013 Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat, 5 Februari 2013 mungkin merupakan hari paling penting dalam sejarah APP. Pada tanggal tersebut kami mengumumkan Kebijakan Konservasi Hutan, dengan
Lebih terperinci
PENILAIAN NILAI KONSERVASI TINGGI RINGKASAN EKSEKUTIF
PENILAIAN NILAI KONSERVASI TINGGI RINGKASAN EKSEKUTIF PT Inhutani II adalah BUMN Holding Kehutahan di luar Jawa, dengan aktivitas bisnis utama meliputi pengusahaan hutan alam, pengusahaan hutan tanaman,
Lebih terperinci
Pengenalan High Conservation Value (HCV)
Pengenalan High Conservation Value (HCV) Regulasi Terkait HCV 1. Undang-undang No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi SDAH dan Ekosistem 3. Undang-undang
Lebih terperinci
Menerapkan Filosofi 4C APRIL di Lahan Gambut
Menerapkan Filosofi 4C APRIL di Lahan Gambut Peta Jalan Lahan Gambut APRIL-IPEWG Versi 3.2, Juni 2017 Kelompok Ahli Gambut Independen (Independent Peatland Expert Working Group/IPEWG) dibentuk untuk membantu
Lebih terperinci
Inisiatif Accountability Framework
Inisiatif Accountability Framework Menyampaikan komitmen rantai pasokan yang etis Pengantar untuk periode konsultasi publik 10 Oktober 11 Desember, 2017 Selamat Datang! Terimakasih untuk perhatian anda
Lebih terperinci
Overlay. Scoring. Classification
Contributor : Doni Prihatna Tanggal : Oktober 2009 Posting : Title : Kajian Ekosistem Pulau Kalimantan Peta-peta thematic pembentuk ekosistem Pulau Kalimantan : 1. Peta Ekosistem Region (Ecoregion) 2.
Lebih terperinci
Forest Stewardship Council
Forest Stewardship Council Roadmap menuju diakhirinya dis-asosiasi dari APP DRAF 6 Disetujui dengan syarat pada tanggal 9 Februari 2017 Di bulan Oktober 2007, Forest Stewardship Council (FSC) melakukan
Lebih terperinci
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2004 TENTANG PERENCANAAN KEHUTANAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2004 TENTANG PERENCANAAN KEHUTANAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Bab IV Undang-undang Nomor
Lebih terperinci
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM NOMOR : P. 11/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016
Lebih terperinci
Catatan informasi klien
Catatan informasi klien Ikhtisar Untuk semua asesmen yang dilakukan oleh LRQA, tujuan audit ini adalah: penentuan ketaatan sistem manajemen klien, atau bagian darinya, dengan kriteria audit; penentuan
Lebih terperinci
Dampak moratorium LoI pada hutan alam dan gambut Sumatra
Dampak moratorium LoI pada hutan alam dan gambut Sumatra - Analisa titik deforestasi Riau, Sumatra- 16 Maret 2011 oleh Eyes on the Forest Diserahkan kepada : Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Unit
Lebih terperinci
HELP A B C. PRINSIP CRITERIA INDIKATOR Prinsip 1. Kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional
1 2 5 6 Prinsip 1. Kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional mengikuti peraturan pemerintah dan konvensi/persetujuan internasional yang diratifikasi secara nasional mengikuti, dan
Lebih terperinci
BAB I PENDAHULUAN. Universitas Sumatera Utara
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kawasan hutan di Sumatera Utara memiliki luas sekitar 3.742.120 ha atau sekitar 52,20% dari seluruh luas provinsi, luasan kawasan hutan ini sesuai dengan yang termaktub
Lebih terperinci
PEDOMAN PENILAIAN NKT SKT
ID Dokumen ALS_02_N BAHASA Tanggal 08/11/2017 INDONESIA PEDOMAN PENILAIAN NKT SKT Untuk dipakai pada saat penilaian NKT-SKT terpadu Pedoman Penilaian NKT-SKT ini disusun oleh Proforest dan Daemeter untuk
Lebih terperinci
Title : Analisis Polaruang Kalimantan dengan Tutupan Hutan Kalimantan 2009
Contributor : Doni Prihatna Tanggal : April 2012 Posting : Title : Analisis Polaruang Kalimantan dengan Tutupan Hutan Kalimantan 2009 Pada 19 Januari 2012 lalu, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan
Lebih terperinci
Komite Penasihat Pemangku Kepentingan (SAC) terhadap Kebijakan Pengelolaan Hutan Keberlanjutan (SFMP 2.0) APRIL
Komite Penasihat Pemangku Kepentingan (SAC) terhadap Kebijakan Pengelolaan Hutan Keberlanjutan (SFMP 2.0) APRIL Rapat SAC ke-10 di Pangkalan Kerinci, Riau - Indonesia, 23-25 Mei 2017 ANGGOTA SAC TURUT
Lebih terperinci
PENDAHULUAN Latar Belakang
22 PENDAHULUAN Latar Belakang Fenomena kerusakan sumberdaya hutan (deforestasi dan degradasi) terjadi di Indonesia dan juga di negara-negara lain, yang menurut Sharma et al. (1995) selama periode 1950-1980
Lebih terperinci
2018, No Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu
No.89, 2018 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMEN-LHK. Pelaksanaan KLHS. Pencabutan. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 TENTANG
Lebih terperinci
sebagai Kawasan Ekosistem Esensial)
UU No 5 tahun 1990 (KSDAE) termasuk konsep revisi UU No 41 tahun 1999 (Kehutanan) UU 32 tahun 2009 (LH) UU 23 tahun 2014 (Otonomi Daerah) PP No 28 tahun 2011 (KSA KPA) PP No. 18 tahun 2016 (Perangkat Daerah)
Lebih terperinci
Orientasi adalah usaha peninjauan untuk menentukan sikap (arah, tempat, dan sebagainya) yang tepat dan benar (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989).
BAB II METODE KAJIAN 2.1. Pengertian Rekonstruksi, dari kata re : kembali, dan konstruksi : susunan, model, atau tata letak suatu bangunan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989), dalam hal ini rekonstruksi
Lebih terperinci
BAGIAN 1-3. Dinamika Tutupan Lahan Kabupaten Bungo, Jambi. Andree Ekadinata dan Grégoire Vincent
BAGIAN 1-3 Dinamika Tutupan Lahan Kabupaten Bungo, Jambi Andree Ekadinata dan Grégoire Vincent 54 Belajar dari Bungo Mengelola Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi PENDAHULUAN Kabupaten Bungo mencakup
Lebih terperinci
BAB I PENDAHULUAN. pepohonan dan tumbuhan lainnya. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat
Lebih terperinci
PEDOMAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
Lampiran 3.9. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 Tanggal : 17 Desember 2012 Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lebih terperinci
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.6/Menhut-II/2010 TENTANG
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.6/Menhut-II/2010 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PENGELOLAAN HUTAN PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) DAN KESATUAN PENGELOLAAN
Lebih terperinci
NAMA JABATAN : KASUBPOKJA PERENCANAAN PROGAM DAN ANGGARAN ATASAN LANGSUNG : KAPOKJA PERENCANAAN ANGGARAN DAN HUKUM
Lampiran I Pengumuman Nomor : Tanggal : NAMA JABATAN : KASUBPOKJA PERENCANAAN PROGAM DAN ANGGARAN ATASAN LANGSUNG : KAPOKJA PERENCANAAN ANGGARAN DAN HUKUM Tugas dan Fungsi : Melakukan Penyiapan koordinasi
Lebih terperinci
Final - disetujui pada Juli 2010
Final - disetujui pada Juli 2010 Disusun oleh: BIOCert Indonesia dan ProForest RSPO will transform markets to make sustainable palm oil the norm KONTEN: Istilah dan Definisi... 3 PENDAHULUAN... 7 Cakupan
Lebih terperinci
PENDAHULUAN Latar Belakang
PENDAHULUAN Latar Belakang Lahan basah merupakan sumber daya alam hayati penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Salah satu tipe lahan basah adalah lahan gambut. Lahan gambut merupakan ekosistem
Lebih terperinci
Standar Audit SA 620. Penggunaan Pekerjaan Pakar Auditor
SA 0 Penggunaan Pekerjaan Pakar Auditor SA Paket 00.indb //0 :: AM STANDAR AUDIT 0 penggunaan PEKERJAAN PAKAR AUDITOR (Berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada
Lebih terperinci
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/PRT/M/2015 TENTANG RAWA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/PRT/M/2015 TENTANG RAWA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
Lebih terperinci
Indikator Kinerja untuk Evaluasi APP FCP dan Komitmen Tambahan Version 2.0, 12 Mei 2014
Indikator Kinerja untuk Evaluasi APP FCP dan Komitmen Tambahan Version 2.0, 12 Mei 2014 Performance Indicators: APP Forest Conservation Policy Evaluation, v2.0 12 Mei 2014 1 Dokumen ini merumuskan Indikator
Lebih terperinci
Panduan pendaftaran untuk calon penilai berlisensi
Panduan pendaftaran untuk calon penilai berlisensi Dokumen ini menyediakan panduan bagi mereka yang ingin melamar sebagai Penilai Berlisensi di bawah Assessor Licensing Scheme (ALS) HCV Resource Network.
Lebih terperinci
AUDIT MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI
AUDIT MUTU INTERNAL AUDIT MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI JL. RAYA TANJUNG BARAT NO. 11 PS. MINGGU JAKARTA SELATAN TELP. 021 781 7823, 781 5142 FAX. -21 781 5144
Lebih terperinci
Bekerja sama untuk konservasi hutan
Bekerja sama untuk konservasi hutan 1 Presentasi ini dikeluarkan oleh Golden Agri-Resources Ltd ( GAR atau Perusahaan ) guna keperluan pemberian informasi. Presentasi ini memuat pernyataan-pernyataan,
Lebih terperinci
2 menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang Rawa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 t
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.797, 2015 KEMEN PU-PR. Rawa. Pencabutan. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/PRT/M/2015 TENTANG RAWA DENGAN RAHMAT TUHAN
Lebih terperinci
Kabar dari Tim Pendamping Pengelolaan Hutan Bersama Hulu Sungai Malinau
Kabar dari Tim Pendamping Pengelolaan Hutan Bersama Hulu Sungai Malinau No. 6, September 2001 Bapak-bapak dan ibu-ibu yang baik, Salam sejahtera, jumpa lagi dengan Tim Pendamping Pengelolaan Hutan Bersama.
Lebih terperinci
BAB I. PENDAHULUAN. bagi makhluk hidup. Keanekaragaman hayati dengan pengertian seperti itu
BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Salah satu lingkup pengelolaan lingkungan hidup adalah keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan suatu fenomena alam mengenai keberagaman makhluk hidup,
Lebih terperinci
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.57/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 TENTANG DUKUNGAN DATA, INFORMASI DAN AHLI DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Lebih terperinci
KERUSAKAN LAHAN AKIBAT PERTAMBANGAN
KERUSAKAN LAHAN AKIBAT PERTAMBANGAN Oleh: Dini Ayudia, M.Si. Subbidang Transportasi Manufaktur Industri dan Jasa pada Bidang Perencanaan Pengelolaan SDA & LH Lahan merupakan suatu sistem yang kompleks
Lebih terperinci
BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia merupakan negara yang menyandang predikat mega biodiversity didukung oleh kondisi fisik wilayah yang beragam mulai dari pegunungan hingga dataran rendah serta
Lebih terperinci
Lampiran 3. Interpretasi dari Korelasi Peraturan Perundangan dengan Nilai Konservasi Tinggi
I. Keanekaragaman hayati UU No. 5, 1990 Pasal 21 PP No. 68, 1998 UU No. 41, 1999 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pengawetan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya melalui Cagar Alam
Lebih terperinci
DEPARTEMEN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL PEDOMAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI LAHAN KRITIS MANGROVE
DEPARTEMEN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL PEDOMAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI LAHAN KRITIS MANGROVE JAKARTA, MEI 2005 I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hutan mangrove
Lebih terperinci
II. TINJAUAN PUSTAKA Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia
II. TINJAUAN PUSTAKA 2. 1. Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia Secara fisik, karakteristik taman nasional digambarkan sebagai kawasan yang luas, relatif tidak terganggu, mempunyai nilai alam yang menonjol,
Lebih terperinci
BAB X. PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN BERBASIS EKOLOGI
BAB X. PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN BERBASIS EKOLOGI A. Pendahuluan Daya tarik ekosistem dan lingkungan dunia memberikan isyarat dan tantangan, dan membujuk jiwa yang selalu mau menguasainya tanpa henti,
Lebih terperinci
BAB I PENDAHULUAN. Sebagian hutan tropis terbesar di dunia terdapat di Indonesia. Berdasarkan
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sebagian hutan tropis terbesar di dunia terdapat di Indonesia. Berdasarkan luas, hutan tropis Indonesia menempati urutan ke tiga setelah Brasil dan Republik Demokrasi
Lebih terperinci
MENGIDENTIFIKASI, MENGELOLA DAN MEMANTAU HUTAN DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI: SEBUAH TOOLKIT UNTUK PENGELOLA HUTAN DAN PIHAK-PIHAK TERKAIT LAINNYA
MENGIDENTIFIKASI, MENGELOLA DAN MEMANTAU HUTAN DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI: SEBUAH TOOLKIT UNTUK PENGELOLA HUTAN DAN PIHAK-PIHAK TERKAIT LAINNYA Versi 1: August 2003 Disiapkan oleh Rainforest Alliance
Lebih terperinci
2013, No BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yan
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.180, 2013 SDA. Rawa. Pengelolaan. Pengawasan. Pencabutan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5460) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Lebih terperinci
BAB I PENDAHULUAN Masalah utama dalam upaya mempertahankan dan mengembangkan lahan pertanian adalah penurunan kualitas lahan dan air. Lahan dan air merupakan sumber daya pertanian yang memiliki peran
Lebih terperinci
Perbaikan Tata Kelola Kehutanan yang Melampaui Karbon
Perbaikan Tata Kelola Kehutanan yang Melampaui Karbon Platform Bersama Masyarakat Sipil Untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global Kami adalah Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan
Lebih terperinci
Memanfaatkan Data Terbuka untuk Peningkatan Keterbukaan Fiskal
Memanfaatkan Data Terbuka untuk Peningkatan Keterbukaan Fiskal Lima Langkah untuk Membantu Organisasi Masyarakat Sipil Berhasil Menerapkan Data Terbuka dengan Baik Panduan Pelaksanaan JAKARTA Panduan Pelaksanaan:
Lebih terperinci
Standar Audit SA 300. Perencanaan Suatu Audit atas Laporan Keuangan
SA 00 Perencanaan Suatu Audit atas Laporan Keuangan SA Paket 00.indb //0 ::0 AM STANDAR AUDIT 00 PERENCANAAN SUATU AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN (Berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode
Lebih terperinci
PEDOMAN LEI 77 SISTEM SERTIFIKASI BERTAHAP PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
Jenis Dokumen : Usulan Status Dokumen : LEI III No. Dokumen : LEI-III/77/2 Tanggal : 19 Januari 2007 PEDOMAN LEI 77 SISTEM SERTIFIKASI BERTAHAP PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI 1. Pendahuluan Pengelolaan
Lebih terperinci
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Provinsi Riau dengan luas 94.560 km persegi merupakan Provinsi terluas di pulau Sumatra. Dari proporsi potensi lahan kering di provinsi ini dengan luas sebesar 9.260.421
Lebih terperinci
Respon Pemantauan IFC ke. Audit CAO mengenai investasi IFC di
AUDIT PEMANTAUAN DAN LAPORAN PENUTUPAN CAO Audit IFC Kepatuhan CAO C-I-R6-Y08-F096 27 Maret 2013 Respon Pemantauan IFC ke Audit CAO mengenai investasi IFC di Wilmar Trading (IFC No. 20348) Delta Wilmar
Lebih terperinci
Standar Audit SA 220. Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan
SA 0 Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan SA Paket 00.indb //0 :0: AM STANDAR AUDIT 0 Pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan (Berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan
Lebih terperinci
5. PIHAK-PIHAK TERKAIT
5. PIHAK-PIHAK TERKAIT 5.1 Keterkaitan Para Pihak dalam Penilaian Proses penilaian NKT pada suatu kawasan dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pihak pada setiap tahapannya, termasuk pemerintah, unit
Lebih terperinci
Laporan Investigatif Eyes on the Forest Desember 2015
Penebangan hutan alam gambut oleh PT. Muara Sungai Landak mengancam ekosistem dan habitat Orangutan Laporan Investigatif Eyes on the Forest Desember 2015 Eyes on the Forest (EoF) adalah koalisi LSM Lingkungan
Lebih terperinci
Rekomendasi Kebijakan Penggunaan Toolkit untuk Optimalisasi Berbagai Manfaat REDD+
Rekomendasi Kebijakan Penggunaan Toolkit untuk Optimalisasi Berbagai Manfaat REDD+ Dr. Henry Barus Konsultan UN-REDD untuk Optimalisasi Multiple Benefit REDD+ Disusun Berdasarkan Pengalaman dan Evaluasi
Lebih terperinci
Rangkuman dari isu isu yang dijabarkan dalam laporan studi tersebut dalam kaitannya dengan komitmen kebijakan FCP APP adalah:
Laporan Verifikasi Keluhan melalui Laporan yang dibuat oleh FPP, Scale UP & Walhi Jambi berjudul Pelajaran dari Konflik, Negosiasi dan Kesepakatan antara Masyarakat Senyerang dengan PT Wirakarya Sakti
Lebih terperinci
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN IV
xxxxxxxxxx Kurikulum 2006/2013 Geografi K e l a s XI PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN IV Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan memiliki kemampuan
Lebih terperinci
RENCANA STRATEGIS
TROPICAL FOREST CONSERVATION ACTION FOR SUMATERA RENCANA STRATEGIS 2010-2015 A. LATAR BELAKANG Pulau Sumatera merupakan salah kawasan prioritas konservasi keanekaragaman hayati Paparan Sunda dan salah
Lebih terperinci
PENDAHULUAN Latar Belakang
PENDAHULUAN Latar Belakang Lahan gambut merupakan salah satu tipe ekosistem yang memiliki kemampuan menyimpan lebih dari 30 persen karbon terestrial, memainkan peran penting dalam siklus hidrologi serta
Lebih terperinci
BAB I PENDAHULUAN. Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang kaya raya akan
1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang kaya raya akan sumberdaya alam baik hayati maupun non hayati. Negara ini dikenal sebagai negara megabiodiversitas
Lebih terperinci
Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan (FAQ) Prosedur Penilaian GHG untuk Penanaman Baru
Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan (FAQ) Prosedur Penilaian GHG untuk Penanaman Baru 1 November 2016 Judul Dokumen: Kode Dokumen: Lingkup: Jenis Dokumen: FAQ Prosedur Penilaian GHG untuk Penanaman Baru
Lebih terperinci
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150 TAHUN 2000 TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
www.legalitas.org PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150 TAHUN 2000 TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa tanah sebagai
Lebih terperinci
2020 © DocPlayer.info Pengaturan dan alat privasi | Ketentuan | Tanggapan
To make this website work, we log user data and share it with processors. To use this website, you must agree to our Privacy Policy, including cookie policy.

warc-identified-content-language: ind

label: pl