content:
Daftar isi. Laporan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih - PDF Download Gratis
Masuk
Pendaftaran
Mencari
Daftar isi. Laporan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
SHARE
HTML
DOWNLOAD
Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:
Download "Daftar isi. Laporan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih"
Masalah:
Download Document
Glenna Susanto
5 tahun lalu
Tontonan:
Transkripsi
1
2 Daftar isi Laporan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Daftar isi Kata Pengantar Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup D. Sistematika Penulisan Bab II Prinsip-Prinsip Pendaftaran Pemilih A. Defenisi Pemilih B. Kriteria Dasar Daftar Pemilih C. Tujuan Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pemilih D. Metode dan Pendekatan Pemutakhiran E. Sumber Data F. Mekanisme Penyusunan Data Pemilih G. Pemutakhiran dan Publikasi Data Pemilih Bab III Persiapan A. Pengorganisasian Kerja B. Alur Kerja dan jadual Tahapan Pemutakhiran DPT C. Koordinasi Antarlembaga D. Bimbingan Teknis E. Layanan Helpdesk F. Pemanfaatan Aplikasi Sidalih Bab IV Pelaksanaan A. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) B. Sinkronisasi Data DP4 dan DPSHP KPU C. Tahapan Pencocokan dan Penelitian D. Penyusunan DPS E. Penetapan DPSHP Bab V Penetapan Hasil A. Penundaan Penetapan DPT 1
3 Daftar isi B. Rapat Pleno Penetepan DPT 4 November 2013 C. Upaya KPU Memperbaiki DPT D. Rapat Pleno Perbaikan DPT 4 Desember 2013 E. Rakor DPT Januari 2014 F. SK KPU No 240 G. Rapat Pleno Perbaikan DPT 25 Maret 2014 Bab VI Permasalahan dan Penyelesaian A. Masalah Perkembangan Data Wilayah B. Pengumpulan Data Pemilih di Luar Negeri C. Data Ganda dan NIK Invalid Bab VII Penutup A. Kesimpulan B. Rekomendasi Lampiran 2
4 Bab I Komisioner Ketua KPU Husni Kamil Manik, Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah dan Arif Budiman menyanyikan lagu Indonesia pada saat pembukaan Rapat Pleno DPT (22/10/2013). Foto. Humas KPU Pendahuluan 3
5 A. Latar Belakang Dalam praktik demokrasi di belahan dunia manapun, suara rakyat menjadi elemen mendasar dalam pelaksanaan sebuah pemilihan umum (pemilu) yang bebas, jujur dan adil. Berdasarkan UU No 15/2011 dan UU No 8/2012 salah satu tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu adalah memutakhirkan data pemilih, menyusun dan menetapkan daftar pemilih. Makanya, KPU dituntut untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi dan memberi penghargaan tinggi pada setiap suara rakyat dengan mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas. Demi menghasilkan kualitas daftar pemilih, KPU harus memastikan semua pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) melalui mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Dalam hal ini, mulai dari pantarlih di tingkat yang paling bawah hingga KPU Pusat wajib memastikan akurasi data pemilih sesuai Sejumlah pimpinan Partai Politik menghadiri acara rapat pleno DPT di Gd. Ruang Sidang KPU (22/10/2013). Foto. Humas KPU dengan kondisi faktual pemilih dan bersih dari pemilih ganda. Semakin kecil jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, maka bisa dikatakan kualitas daftar pemilih semakin baik. Pasalnya, dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, akurasi data pemilih diragukan (kisruh DPT), sehingga menimbulkan sengketa hasil pemilu dan melemahkan legitimasi hasil pemilu. Akibatnya, KPU menjadi satu-satunya lembaga yang dipersalahkan. Padahal, masalah kualitas dan akurasi DPT menjadi tanggung jawab bersama pemangku kepentingan pemilu seperti KPU, Kemendagri, Kemenlu dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Seperti tertera dalam UU No 8 Tahun 2012, khususnya terkait pemutakhiran data pemilih, disebutkan bahwa data kependudukan berasal dari pemerintah yang kemudian dimutakhirkan oleh KPU, dengan memperhatikan data pemilih pada pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan 3
6 walikota yang terakhir. Dengan kata lain, seluruh pemangku kepentingan pemilu memberi andil yang sangat besar untuk mewujudkan akurasi dan kualitas DPT. Dalam hal penyelenggaraan tahapan Pemilu 2014, KPU secara intensif bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Pemerintah saling support dan melakukan sinkronisasi untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih melalui pencermatan DP4 dengan data pemilukada terakhir hingga pencocokan dan penelitian data (coklit) yang dilaksanakan oleh Pantarlih. KPU yakin pada pemilu 9 April lalu, kualitas DPT telah jauh membaik daripada pemilu-pemilu sebelumnya. KPU juga berhasil menghimpun data pemilih dari seluruh Indonesia by name dan by address, di mana hal ini tidak pernah bisa dilakukan pada pemilu sebelumnya Peserta Rapat Pleno DPT Pemilu DPR, DPD dan DPRD dihadiri KPU Selain itu, KPU juga Provinsi dan Pimpinan Partai Politik (22/10/2103. Foto. Humas KPU berhasil membangun data base pemilih yang dapat diakses oleh masyarakat secara online baik ketika masih berstatus DPS, DPSHP dan DPT. Ini semua bisa terlaksana karena KPU menyiapkan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih atau Sidalih yang membantu pemutakhiran dan penyusunan data pemilih Pemilu Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti penggunaan Sidalih tersebut, KPU telah berhasil mendorong sejumlah nilai, diantaranya: Pertama, transparan. Setiap aktivitas penambahan, penghapusan, dan perbaikan data pemilih dapat tercatat dan terlihat dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan; Kedua, melayani pemilih. Sidalih memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi daftar pemilih secara online, sehingga memudahkan 5
7 pemilih untuk melakukan pengecekan nama pemilih tanpa harus datang ke kantor PPS atau kantor Desa/Kelurahan. Pemilih cukup mengakses website KPU; Ketiga, Partisipatif. Dengan adanya daftar pemilih online dan penyerahan salinan daftar pemilih kepada pengurus partai politik peserta Pemilu dan pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan Kecamatan, adanya partisipasi masyarakat dan peserta Pemilu untuk memperbaiki kualitas daftar pemilih semakin tinggi. Artinya, selain keinginan kuat dari pemerintah dan KPU, berkat keterlibatan dan pasrtisipasi aktif seluruh masyarakat pemilih secara bersama mengecek dan mengawasi penyusunan daftar pemilih telah membuahkan hasil DPT yang berkualitas pada Pemilu 9 April lalu. B. Maksud dan Tujuan Maksud dari laporan ini adalah untuk merekam semua proses kinerja KPU dalam melakukan penyelenggaraan tahapan pemutakhiran daftar pemilih Pemilu legislatif 2014 sejak persiapan, pelaksanaan hingga penetapan. Tujuan dari laporan ini adalah: 1. Menggambarkan bagaimana kegiatan penyelenggaraan tahapan pemutakhiran daftar pemilih Pemilu legislatif 2014 telah sesuai sebagaimana diamanatkan dalam UU No 8 Tahun Dalam kegiatan persiapan, perencanaan dan penetapan daftar pemilih Pemilu legislatif 2014 yang dilakukan oleh KPU dilakukan secara terbuka, transparan dan mengakomodasi hasil pengawasan Bawaslu, masukan Partai Politik dan masyarakat serta bantuan pemerintah melalui Dirjen Dukcapil Kemendagri. 3. Bentuk pertanggungjawaban KPU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, penyelenggara Pemilu lainnya seperti Bawaslu serta masyarakat yang lebih luas. C. Ruang Lingkup Laporan tahapan pemutakhiran dan penetapan DPT Pemilu Legislatif 2014 ini, berupaya untuk menggambarkan bagaimana proses tahapan pemutakhiran dan peneta- 6
8 pan data pemilih berikut ini : 1. Penggunaan Sidalih dalam hal konsolidasi, distribusi dan publikasi data. 2. Pengumuman DPS, DPSHP dan DPT secara online 3. Penyandingan DPSHP dengan DP4 4.Tim teknis KPU Pusat turun membantu daerah-daerah yang bermasalah dalam hal pengumpulan dan pengolahan data pemilih. 5. Pencermatan ulang terhadap DPT yang sudah ditetapkan. 6. Verifikasi ulang terhadap DPT yang elemen datanya belum lengkap. 7. Koordinasi KPU dengan Disdukcapil di setiap jenjang untuk melengkapi DPT yang elemen datanya belum lengkap. 8. Rapat Pleno terbuka Rekap DPT Nasional dan Penetapan DPT Nasional dengan melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk memperbaiki NIK In valid dan data lainnya. D. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah : Kata Pengantar Bab I Pendahuluan Bab II Prinsip-Prinsip Pendaftaran Pemilih Bab III Tahapan Persiapan Pemutakhiran Bab IV Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Bab V Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bab VI Permasalahan dan Penyelesaiannya Bab VII Penutup Lampiran Tampak sejumlah angka DPT di layar besar pada Rapat Pleno DPT Pemilu DPR, DPD dan DPRD (22/10/2013). Foto Humas KPU. 7
9 Para Komisioner KPU memimpin Rapat Pleno DPT Pemilu DPR, DPD dan DPRD di Gedung KPU (22/10/2103. Foto. Humas KPU Bab II Prinsip-Prinsip Pendaftaran Pemilih 8
10 A. Defenisi Pemilih Peraturan KPU Nomor 9 dan 10 Tahun 2013 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam dan luar negeri untuk Pemilu legislatif 2014 mengatur bahwa yang dimaksud dengan pemilih adalah : Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih. Untuk dapat menggunakan hak memilih, WNI harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain dan di PPLN/TPSLN. Untuk itulah, bagi seluruh WNI yang telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah menikah, agar bisa menggunakan hak pilih dalam pemilu legislative 2014, harus terdaftar dalam DPT. Adapun pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih terhadap WNI tersebut dilakukan berdasarkan domisili yang jelas dan tercatat dalam desa/kelurahan tempat tinggalnya secara faktual, atau bagi pemilih di luar negeri yang tercatat sesuai pendataan kantor perwakilan Indonesia di negara bersangkutan. Namun, jika terdapat pemilih yang bertempat tinggal tidak sesuai dengan identitas KTP yang dimiliki, pemilih tersebut diminta menentukan tempat pemungutan suara di mana dia akan menggunakan hak pilih. Manakala seorang pemilih memiliki lebih dari satu identitas KTP, pemilih tersebut harus mencantumkan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih. Demikian pula halnya dengan pemilih di luar negeri, jika terdapat pemilih yang belum tercantum dalam daftar dokumen laporan WNI yang dimiliki oleh Perwakilan Republik Indonesia, pemilih bersangkutan mendaftarkan alamatnya. Manakala seorang pemilih memiliki lebih dari satu tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu di antaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam dokumen laporan WNI yang di- 9
11 miliki oleh Perwakilan Republik Indonesia untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih. Selain itu, bagi WNI dimanapun dia berada, yang belum memiliki identitas kependudukan wajib dicatat dan dimasukan dalam daftar pemilih. B. Kriteria Dasar Daftar Pemilih Secara internasional, terdapat beberapa prinsip yang diakui dalam penyusunan daftar pemilih yang kredibel yakni integrity, legal, accessibility, comprehensiveness, inclusiveness, fairness, accuracy, transparency, cost-effectiveness, timeliness, credibility, dan sustainability. Dalam konteks Indonesia, ada tiga kriteria dasar yang disepakati dalam menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih, yakni : 1. Komprehensif adalah daftar pemilih harus memuat semua warga negara Republik Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih wajib dimasukkan dalam daftar pemilih. Pendaftaran dan pemutakhiran pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun. 2. Akurat adalah daftar pemilih harus memuat informasi tentang identitas pemilih secara benar, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak atau telah meninggal. 3. Mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan keadaan terakhir mengacu pada hari pemungutan suara, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status telah/pernah kawin, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri, alamat pada hari pemungutan suara, dan status meninggal. C. Tujuan Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pemilih a. Memastikan seluruh pemilih terdaftar di dalam DPT (secara komprehensif); b. Memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi real/faktual pe milih (akurat dan up to date nama dan alamat); c. Memastikan tidak mengandung nama-nama pemilih yang tidak berhak memilih; d. Melayani pemilih yang telah terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilih; dan e. Mempersiapkan logistik pemilu. D. Metode dan Pendekatan Pemutakhiran KPU memilih metode pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan (contin- 10
12 uous register/list). Metode ini dipilih karena lebih mampu menjamin terlaksananya prinsip dan kriteria yang disebutkan di atas serta menjamin efisiensi. Selain itu, penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU dan pemerintah diimplementasikan dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan administratif pada tahap pengolahan dan pemutakhiran sampai daftar pemilih sementara (DPS) tersedia. Pada tahap ini, pemerintah menyediakan sumber data kependudukan yakni Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemutakhiran oleh KPU melalui proses sinkronisasi dengan data daftar pemilih pemilu lokal terkini ditingkat KPU kabupaten/kota dan Provinsi, serta pencocokan dan penelitian (coklit) oleh panitia pemutakhiran data pemilih pemilih (pantarlih). Kedua, pendekatan partisipatif masyarakat dimulai saat diumumkannya DPS tanggal 11 s/d 24 Juli 2013 hingga tersusunnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 7 s/d 13 September 2013 sesuai dengan ketentuan. Pengumuman DPS di kantor desa dan kelurahan maupun pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) akan dilaksanakan dari tanggal 17 sampai 23 Agustus 2013 formatnya akan tetap sama dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, pasal 33 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2012, yang menyebutkan daftar pemilih paling sedikit memuat nama, jenis kelamin, nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir dan alamat. E.Sumber Data Peserta Rapat Penyempurnaan Nasional DPT di ruang sidang Gedung KPU (22/10/2013). Foto Humas KPU. Dalam rangka meningkatkan kualitas daftar pemilih Pemilu 2014, sumber penyusunan data yang akan digunakan oleh KPU untuk menyusun daftar Pemilih, tidak hanya berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diperoleh dari Kementrian Dalam Negeri, namun juga menggunakan data DPT Pemilu kepala derah terakhir sebagai data pembandingnya. KPU menyusun seluruh DPT Pemilukada dari daerah yang menyelenggarakan Pemilhan Umum Kepala Daerah selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, untuk selanjutnya diolah Sidalih. KPU akan mengolah kedua 11
13 sumber data tersebut dengan dibantu teknologi untuk menghasilkan Data Pemilih yang akan dimutakhirkan oleh PPS dan Pantarlih. Penyerahan Data Kependudukan seluruh Indonesia dilakukan ditingkat pusat (Kemendagri KPU), Disdukcapil Kab/Kota tidak memberikan data kependudukan kepada KPU Kab/Kota. KPU diberikan jaminan untuk mengakses data kependudukan Kemendagri seluas-luasnya untuk keperluan data base daftar pemilih. F. Mekanisme Penyusunan Data Pemilih KPU bertanggungjawab atas pengelolaan data pemilih yang terpusat. KPU harus memiliki dan memilihara data pemilih seluruh Indonesia yaitu berupa data pemilih yang meliputi informasi nama, umur/tanggal lahir, status kawin, status anggota TNI/Polri, masih hidup, dan alamat mu takhir (bukan hanya data agregat). Proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang ada dalam server masing-masing. Sosialisasi/publikasi data pemilih melalui website dilakukan secara distributif, artinya KPU Pusat memiliki data pemilih seluruh Indonesia, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memiliki data pemilih masingmasing wilayah kerjanya. KPU harus memiliki pusat data untuk mendukung keperluan tersebut di atas. Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diperlukan Network Operation Center (Unit Pengelolaan Data) KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota. G. Pemutakhiran dan Publikasi Data Pemilih Yang disebut sebagai pemutakhiran data pemilih adalah sebuah proses kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) baik yang diperoleh melalui Dirjen Dukcapil maupun dari Kemenlu dengan memperhatikan DPT Pemilu terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual dan selanjutnya dijadikan bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Pantarlih bertugas melakukan pendaftaran calon pemilih dengan pemutakhiran data pemilih yang sudah ada di (DP4) yang disinkronisasi dengan data pemilu sebelumnya. Pemutakhiran data pemilih ini dilakukan dengan cara: Di belakang meja (on desk) yaitu pemutakhiran yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dibantu dengan aplikasi Sidalih. Dilakukan secara berkelanjutan 12
14 Verifikasi faktual yaitu pemutakhiran yang dilakukan dengan pencocokan dan penelitian di lapangan (door to door). Dilakukan menjelang penyelenggaraan pemilu. Untuk pemilih di luar bisa dilakukan upaya selain mendatangi pemilih langsung, atau dengan; menghubungi Pemilih melalui telepon atau mengirim surat kepada Pemilih melalui pos atau; mengirim surat elek tronik ( ) kepada Pemilih atau; mengumpulkan Pemilih di Kantor Perwakilan RI atau; mengumumkan data Pemilih di laman Kedutaan Besar RI untuk mendapatkan masukan dari pemilih; atau dengan cara lain sesuai dengan ketentuan yang bisa dipertanggung jawabkan. Publikasi dilakukan pada empat tahapan, yaitu: Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DP- SHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Daftar Pemilih Tambahan Ketua KPU Husni Kamil Manik memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Penyempurnaan DPT Pemilu DPR, DPD dan DPRD di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat (22/01/2013). Foto Humas KPU. 13
15 Persiapan Bab III 14
16 A. Pengorganisasian Kerja Dalam melakukan kerja pemutakhiran dan penetapan DPT, KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, PPLN, dan Pantarlih melakukan pembagian tugas dan pengorganisasian sebagai berikut : 1. KPU Tugas dan kewenangan bagi KPU dalam proses pemutakhiran data pemilih adalah mempersiapkan regulasi dan kebijakan terkait pelaksanaan bagi KPU secara berjenjang dan badan ad hoc. Berikutnya, KPU melakukan konsolidasi, sinkronisasi dan analisis data kependudukan dengan DPT pemilu terakhir dan menyerahkan hasilnya berupa daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi. 2. KPU Provinsi/KIP Provinsi KPU/KIP Provinsi menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Rapat Pleno Terbuka Penyempurnaa Rekapitulasi DPT Nasional dihadiri Kabupaten/Kota atas KPU Provinsi dan Pimpinan Parpol di Gedung KPU Lantai 2 (22/10/2013). nama KPU, menerima/ Foto Humas KPU. mengkoordinasikan dan melakukan pengecekan DPT dari KPU Kabupaten/Kota, dan menyerahkan DPT kepada KPU. 3. KPU Kabupaten/Kota KPU Kabupaten/Kota menyiapkan Bimtek untuk PPK, PPS dan Pantarlih. KPU Kabupaten/Kota menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi, melakukan pengecekan dan penyusunan daftar pemilih berdasarkan pengelompokkan tiap kecamatan dan desa/kelurahan, dan menyerahkan daftar pemilih kepada PPS melalui PPK, menerima/mengkoordinasikan dan melakukan pengecekan DPT dari PPS melalui PPK, dan menyerahkan kepada KPU Provinsi. 15
17 4. PPK PPK membantu PPS dalam melakukan sosialisasi pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan. Menerima data pemilih per TPS (Model A.0-KPU) dan seluruh alat perlengkapan pemutakhiran data pemilih dari KPU Kabupaten/Kota ketika dilaksanakan Bimtek untuk diserahkan kepada PPS dan Pantarlih. Melakukan Bimtek atau pelatihan pemutakhiran data pemilih bagi PPS dan Pantarlih di wilayah kerja PPK. Kemudian PPK menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota, menyampaikan daftar pemilih kepada PPDP melalui PPS, menerima, mengkoordinasikan, dan menyerahkan DPS dan DPS HP kepada KPU Kabupaten/Kota. 5. PPS/PPLN dan Pantarlih Kewenangan PPS/PPLN dalam proses pemutakhiran data pemilih sangat besar, mulai dari entry data, memperbaiki data pemilih (menghapus, menambah, dan memperbaiki), mengumumkan daftar pemilih kepada masyarakat. Pelaksana pemilu di atasnya (PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU) tidak memiliki kewenangan melakukan perubahan data pemilih tanpa usulan dan persetujuan PPS/PPLN. Makanya, PPS/PPLN menjadi ujung tombak kedua bagi KPU, setelah Pantarlih, yang langsung berhubungan dengan pemilih. Oleh karena itu PPS memiliki pengetahuan dan kedekatan dengan warga/pemilih. PPS melakukan sosialisasi kepada aparat desa/kelurahan dan masyarakat luas (misalnya membuat surat edaran, melakukan rapat koordinasi dengan RT/RW, pengumuman di tempat ibadah, pertemuan warga dan sebagainya). Demikian pula PPLN melakukan sosialiasi sesuai dengan metode yang tepat bagi komunitas WNI di luar negeri. Lalu, memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) telah dibentuk. Bersama-sama Pantarlih mengikuti Bimbingan Teknis/Bimtek pemutakhiran data pemilih yang diselenggarakan oleh PPK. Memastikan telah menerima data pemilih per TPS (Model A.0- KPU) beserta seluruh dokumen pemutakhiran data pemilih telah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Kemudian, menyerahkan data pemilih per TPS (Model A.0-KPU) dan dokumen pemutakhiran data pemilih kepada masing-masing Pantarlih; dan melakukan koordinasi terakhir dengan Pantarlih mengenai SOP khususnya bagaimana melakukan pencoretan, perbaikan data, mendaftar pemilih baru, cara mengisi masing-masing formulir, dan tenggat waktu yang harus disele- 16
18 saikan, paling lambat 1 hari sebelum dilaksanakan verifikasi untuk mengecek kesiapan dan pemahaman Pantarlih. Pantarlih merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. Oleh karena itu Pantarlih sangat penting perannya dalam proses penyusunan daftar pemilih. Karena strategisnya peran Pantarlih ini, baik dan buruknya DPT Pemilu 2014 sangat bergantung kepada kinerja Pantarlih di lapangan. Jika Pantarlih bekerja secara optimal dalam proses verikasi faktual, maka DPT Pemilu 2014 diharapkan akan jauh lebih akurat dan berkualitas. Sebelum melakukan verikasi petugas pantarlih harus memastikan beberapa hal berikut : 1. Menerima dan memeriksa seluruh dokumen dan peralatan yang dibutuhkan di lapangan. 2. Mempelajari seluruh dokumen dan pastikan memahami fungsi dan kegunaan setiap formulir. 3. Membuat rencana kerja, seperti rute ataupun target kerja. B. Alur Kerja dan jadual Tahapan Pemutakhiran DPT Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, kegiatan tahapan pemutakhiran data pemilih tersebut telah dilaksanakan mulai dari kegiatan tahapan pertama yaitu, penyerahan data kependudukan dari pemerintah dan pemerintah daerah kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta data WNI di luar negeri sampai dengan kegiatan tahapan ke-16 (enam belas), yaitu perbaikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dari tanggal 24 Agustus s/d 6 September Tahapan lengkap bisa dilihat dalam tabel di bawah. Tabel Jadual Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif
19 Sesuai dengan tahapan pada tabel di atas, KPU juga secara konsisten melakukan monitoring terhadap penyusunan DPS melalui aplikasi sidalih, monitoring dan supervisi secara sampling, melalui dan voice terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara. Dengan Sidalih, KPU membantu PPS dan Pantarlih dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara. Dan selanjutnya hasil penyusunan Daftar Pemilih Sementara yang dikumpulkan untuk ditayangkan di website KPU dan tempat-tempat strategis sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 09 Tahun
20 C. Koordinasi Antarlembaga Dalam rangka menyediakan data pemilih pemilu 2014 lebih baik, KPU melakukan koordinasi yang lebih efektif dengan pemerintah, khususnya dengan Kemendagri dan Kemenlu. Dalam koordinasi tersebut, sebagiannya terjalin adanya MoU (Momerandum of Understanding) yang pada intinya secara bersama melakukan data sharing, format data, penyelesaian permasalahan kependudukan dan pemilih, serta Pokja bersama dan Help Desk. Bersama Kementerian Luar Negeri RI, misalnya, KPU menandatangani nota kesepahaman Nomor 13/KB/KPU/TAHUN/2012 dan Nomor 02/NK/ XII/2012/01 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bagi warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Tahun 2014 ditandatangani pada hari kamis, tanggal 6 Desember tahun Maksud Nota Kesepahaman antara KPU dan Kemenlu RI adalah: a. Mensukseskan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPRD, DPD, serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; dan b. Meningkatkan partisipasi Warga Negara Republik Indonesia dalam politik pada pemilu anggota DPR, DPRD, DPD, serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun Adapun raung lingkup Nota Kesepahaman antara KPU dan Kemenlu RI meliputi: a.pemilih luar negeri yang merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang berdiam atau sedang berada di luar negeri pada saat diselenggarakannya Pemilu; dan b.pemilu tahun 2014 bagi pemilih Luar Negeri untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk daerah Pemilihan Daerah Khusus Ibu kota Jakarta II meliputi Kotamadya Jakarta Pusat dan Luar Negeri serta Kotamadya Jakarta Selatan dengan alokasi 7 kursi dan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. D. Bimbingan Teknis Secara berjenjang KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis untuk PPK, PPS dan Pantarlih. Bimbingan teknis berkaitan dengan tugas-tugas dan hal-hal teknis lainnya seperti : pembagian wilayah kerja pemutakhiran; dengan siapa saja koordinasi harus dilakukan; formulir-formulir pemutakhiran dan tata-cara pengisiannya. 19
21 Bimbingan teknis ini dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada PPK dan PPS, kemudian PPK dan PPS melakukan pengarahan kepada Pantarlih. Sekitar tanggal 6-8 April 2013, KPU di berbagai jenjang melaksanan Bimtek dan Pelatihan Sidalih gelombang pertama kepada PPK sebanyak orang, PPS sebanyak orang, dan Pantarlih sebanyak orang. Kemudian seminggu setelah itu pada tanggal April 2013 (gelombang kedua) seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diundang ke Jakarta. Setelah melakukan pelatihan Bimtek DP4 dan Daftar Pemilih, kemudian diawal Mei, Pantarlih baru mulai melakukan proses coklit. E. Layanan Helpdesk KPU juga sudah memfasilitasi adanya helpdesk khusus untuk data pemilih, kemudian KPU juga menyiapkan aplikasi Sidalih yang membantu pemutakhiran dan penyusunan data pemilih Pemilu Di KPU Pusat, layanan Helpdesk Senin-Sabtu: 08:00-16:00, Minggu: 08:00-13:00, dengan Kontak Helpdesk No Telp: , No Fax: , F.Pemanfaatan Aplikasi Sidalih Dalam rangka membantu penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lebih berkualitas, khususnya untuk menyediakan daftar pemilih, KPU memanfaatkan sistem informasi dan teknologi yang dinamakan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Hal ini sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang berisi: 1. KPU dan KPU Kab/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan; 2.KPU dan KPU kabupaten/kota wajib memelihara dan memutakhirkan data pe milih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1); 3.Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi data pemilih diatur dengan peraturan KPU. Makanya, sistem aplikasi ini adalah sebuah sistem informasi berbasis teknologi komputer (aplikasi) yang digunakan KPU untuk membantu petugas dalam proses penutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Sidalih yang diintegrasikan dengan sistem informasi administrasi kependudukan Kemendagri untuk sinkronisasi DP4 dan menyusun serta memelihara data pemilih. Dengan optimalisasi TIK tersebut maka KPU dapat menghimpun daftar pemilih by name, bukan hanya rekapitulasi, dari KPU Kabupaten/ Kota secara real time. Selain itu, dengan Sidalih KPU dapat memonitor kemajuan penyusunan DPS, 20
22 DPSHP maupun DPT di masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, fungsi utama Sidalih antara lain mencakup konsolidasi data pemilih, pemeliharaan dan pemutakhiran, dan sosialisasi. Sidalih juga membantu proses pemutakhiran mulai dari analisis DP4, mengunggah DPT Pemilu terakhir, sinkronsiasi DP4 dan DPT Pemilu terakhir, distribusi data pemilih (Model A.KPU) ke seluruh KPU Kabupaten/Kota, dan menyusun pemilih kedalam TPS (Model A.0 KPU). Selain fungsi tersebut di atas, SIDALIH juga membantu dalam mendata dan merekapitulasi jumlah badan penyelenggara pemilu ad-hoc (PPK dan PPS), serta mensosialisasikan DPS, DPSHP, dan DPT kepada masyarakat. Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti penggunaan Sidalih, KPU telah berhasil mendorong nilai-nilai: - Transparan, dengan memanfaatkan TIK KPU berupaya transparan dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Setiap aktivitas penambahan, penghapusan, dan perbaikan data pemilih dapat tercatat dan terlihat dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan - Melayani pemilih, Sidalih memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi daftar pemilih secara online, sehingga memudahkan pemilih untuk melakukan pengecekan nama pemilih tanpa harus datang ke kantor PPS atau kantor Desa/ Kelurahan. Pemilih cukup mengakses website KPU. - Partisipatif, dengan adanya daftar pemilih online dan penyerahan salinan daftar pemilih kepada pengurus partai politik peserta Pemilu dan pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan Kecamatan, diharapkan partisipasi masyarakat dan peserta Pemilu untuk memperbaiki kualitas daftar pemilih semakin tinggi. Peserta Rapat Pleno Terbuka Penyempurnaa Rekapitulasi DPT Nasional dihadiri KPU Provinsi dan Pimpinan Parpol di Gedung KPU Lantai 2 (22/10/2013). Foto Humas KPU. 21
23 Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah, Husni Kamil Manik (Ketua), Juri Ardiantoro, Sigit Pamungkas dan Arif Budiman (Anggota), memaparkan sambutan Rapat Koordinasi Penyempurnaan DPT Pemilu DPR, DPD dan DPRD di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat (22/1/2013). Foto Humas KPU. Bab IV Pelaksanaan 22
24 A. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) merupakan kumpulan data penduduk warga negara Indonesia yang dipakai sebagai dasar penentuan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Berkas DP4 barulah sekedar data, belum menjadi daftar sehingga nama-nama yang terdaftar di dalamnya masih berupa kumpulan data yang perlu dilakukan updating oleh Kemendagri untuk keperluan persoalan pemilu. Data DP4 dikumpulkan oleh pemerintah daerah dari kabupaten atau kota yang berdasarkan dari KTP. Selain dari data KTP, pengolahandp4 juga berdasarkan informasi NIK setiap keluarga. Untuk memaksimalkan akurasi DP4, maka Pemerintah melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melakukan konsolidasi dan pembersihan data kependudukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu : melalui SIAK Online dilanjutkan dengan pengintegrasian dengan hasil perekaman e-ktp Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, data pemilih harus diserahkan kepada KPU paling lambat 14 bulan sebelum pemungutan suara, yakni pada tanggal 9 April KPU telah menerima DP4 dari Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 7 Februari Jumlah pemilih yang tercakup dalam DP4 sebanyak orang yang terdiri dari orang laki-laki dan perempuan. Semuanya sudah mempunyai NIK sesuai dengan standar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dengan tingkat akurasi 99,30 % dan jiwa diantaranya telah melakukan perekaman e- KTP dengan tingkat akurasi 100 %. Kemenlu juga telah menyerahkan data agregat WNI yang berada di luar negeri berjumlah jiwa. Seluruh WNI itu tersebar di 167 wilayah negara rangkapan KBRI. Dari data tersebut, pihak KBRI mencatat jumlah WNI terbesar berada di Malaysia, yaitu jiwa. Sedangkan jumlah terkecil, yakni satu WNI, tercatat di Marshall Island (wilayah rangkapan KBRI Manila) dan Guinea Bissau (wilayah rangkapan KBRI Dakar). Sementara di Mali, Siera Leone, Guinea Conakry (wilayah rangkapan KBRI Dakar) dan Albania (wilayah rangkapan KBRI Sofia) tidak tercatat keberadaan WNI. B. Sinkronisasi Data DP4 dan DPSHP KPU DP4 yang telah diterima oleh KPU dilaksanakan sinkronisasi antara Tim Teknis KPU dan Tim Teknis Kementerian Dalam Negeri untuk mengklarifikasi permasalahan distribusi pemilih dan kode wilayah administrasi Desa/Kelurahan hasil pemekaran di daerah. Langkah awal penyandingan data, KPU melakukan penghapusan data ganda K1, KPU Kabupaten/kota/KIP Aceh menindaklanjuti pembersihan data ganda K1 ini 23
25 dengan membuat Berita Acara (BA) perbaikan DPT dan menyampaikan kepada Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, pengurus partai politik tingkat Kabupaten/ Kota, wajib bagi KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh untuk melengkapi data pemilih yang masih nihil. Selanjutnya, pada tanggal 28 Maret 2013 KPU menerima update DP4 hasil klarifikasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu, KPU melakukan pencermatan dan penelitian DP4 dengan DPT. Selain itu, DP4 yang diterima oleh KPU dalam pemutakhirannya harus memperhatikan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota. Pemahaman terhadap memperhatikan DPT tersebut adalah menyandingkan DP4 dengan DPT Pemilu dan/atau Pemilukada tersebut, dengan tujuan data DPT yang belum tercantum dalam DP4 ditambahkan ke dalam DP4 atau nama lain sebelum didistribusikan ke daerah untuk dilakukan pemutakhiran data pemilih (pencocokan dan penelitian) yang dituangkan di dalam Model A-KPU. Kementerian Dalam Negeri juga membantu KPU dalam rangka memaksimalkan akurasidata pemilih yakni terkait dengan penyandingan DPSHP dengan DP4, akan tetapi Kemendagri disamping membantu KPU untuk menyandingkan DPSHP dengan DP4, juga membantu melengkapi elemen data DPSHP yang belum lengkap, dimana syarat data pemilih paling sedikit memuat : NIK, Nama, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin dan Alamat. Berdasarkan analisa data dan fakta-fakta yang ada, Kemendagri menyimpulkan dari 190,4 juta DP4, 30 juta tidak masuk dalam DP- SHP, dan dari 181 juta DPSHP, 20,3 juta diantaranya tidak ada di DP4. C. Tahapan Pencocokan dan Penelitian Tahapan coklit atau pencocokan dan penelitian data pemilih dilakukan oleh Pantarlih atau Panitia Pemutakhiran Data Pemilih. Tahapan coklit ini telah berlangsung hingga 9 Juni Dalam proses coklit ini, Pantarlih akan mendatangi rumah-rumah warga untuk memastikan keberadaan orang yang tertera dalam data pemilih. Dimana data pemilih ini merupakan data hasil sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir. Pantarlih pertama kali harus melakukan pengecekan data pemilih terlebih dahulu ke rumah ketua RT/RW atau tokoh masyarakat setempat apakah adakah perubahan data terbaru di wilayahnya, apakah ada warga yang pindah, pendatang, meninggal, pensiun atau pun penambahan KK, memeriksa setiap KK apakan benar berdomisili di area tersebut; alamat, warga yang tidak dikenal dan data pemilih yang kemungkinan ganda. Dalam bekerja, Pantarlih akan dibekali Model A0-KPU atau Data Pemilih Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ 24
26 Kota Tahun 2014 per TPS dengan maksimal jumlah pemilih sebanyak 500 orang. Seluruh nama dalam Model A0-KPU ini wajib didatangi dan didata oleh Pantarlih TPS bersangkutan. Pendataan mencakup kebenaran data dan penyesuaian dengan syaratsyarat menjadi pemilih Pemilu. Selain itu, Pantarlih juga diberi Model AA1-KPU atau stiker penanda telah dicoklit, dimana stiker ini wajib ditempel di depan rumah warga per KK. Model AA2-KPU atau formulir tanda bukti pencoklitan dan Model AA-KPU atau formulir untuk mencatat data pemilih baru yang belum ada dalam Model A0-KPU. Setelah melakukan pengecekan awal dengan ketua RT/RW kemudian pantarlih melakukan pengecekan secara detail kerumah-rumah dan lakukan wawancara langsung. Menanyakan kepada kepala keluarga atau yang mewakili mengenai identitas atau dokumen resmi setiap anggota keluarganya yang terdaftar pada daftar pemilih, memeriksa apakah data yang tertulis sudah benar. Nama, nomer KTP, KK, alamat, dan seterusnya. Kemudian, bertanya apakah ada anggota keluarga yang belum terdaftar, apakah ada anggota keluarga yang terdaftar meninggal, pindah, pensiun, TNI/ POLRI, cacat, gangguan jiwa. Kemudian mendaftarkan anggota keluarga yang akan berumur 17 tahun ketika hari pemilu tiba, anggota keluarga yang belum cukup umur tapi sudah atau pernah menikah, jika belum terdaftar dalam Model A.0-KPU. Selesai mendata satu rumah, kemudian pantarlih mengisi formulir tanda bukti telah didaftar (Model A.A.1-KPU), menyerahkan copy dari tanda bukti tersebut yang telah ditanda tangani oleh pantarlih dan kepala keluarga atau perwakilannya dan simpan bukti aslinya. Lalu mengisi stiker telah terdaftar ( Model A.A.2-KPU) dan tempelkan di area yang mudah terlihat (pintu, jendela, dinding depan rumah dan sebagainya). Satu stiker untuk satu Kepala Keluarga (KK). Tempelkan stiker kosong pada rumah penghuni yang tidak bisa ditemui. Pantarlih mendatangi semua warga termasuk pendatang dan penghuni pemukiman liar atau penghuni di apartemen, rumah kontrakan, rumah susun dan lain-lain bekerja sama dengan lingkungan masing-masing dan/atau pengelola bangunan. Menanyakan identitas atau dokumen resmi yang ada pada penghuni. Mendaftarkan penghuni yang ingin menggunakan hak pilihnya ditempat tersebut. Tidak memasukkan peng- 25
27 huni yang ingin menggunakan hak pilihnya ditempat asal ke dalam daftar pemilih. Setelah semua warga dalam daerah kerja telah terdata dengan baik, pantarlih meminta pengesahan tanda tangan dan/ atau stempel dari ketua RT/RW. KPU menurunkan orang pantarlih untuk coklit atas data pemilih yang disediakan oleh pemerintah. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh pantarlih akan dijadikan sebagai bahan dasar dalam penyusunan DPS. PPS memiliki waktu satu bulan (dari tanggal 10 Juni sampai 9 Juli 2013) untuk melakukan penyusunan DPS. Selanjutnya dilakukan penetapan DPS pada tanggal 10 Juli 2013 dan diumumkan ke publik dari tanggal 11 sampai 24 Juli 2013 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. KPU Kabupaten/Kota melalui PPK kemudian menyerahkan DPS kepada partai politik di tingkat kecamatan. D. Penyusunan DPS Selesai coklit pada tanggal 10 Juni 2013, maka data yang telah diverifikasi kemudian diinput oleh PPK maupun KPU Kabupaten/Kota, dan sebulan kemudian tanggal 10 Juli tersebut jadilah DPS. Kemudian KPU mengumumkan DPS Nasional sebanyak jiwa. Sementara itu DPS Luar Negeri pada 130 kantor perwakilan yang telah diumumkan pada tanggal 10 s/d 24 Juni 2013 adalah sebanyak jiwa, tersebar di luar negeri. Setelah itu, KPU memberi kesempatan masyarakat untuk mencermati DPS, dan menunggu masukan dan tanggapan masyarakat mulai tanggal 11 Juli 2013 s/d 1 Agustus Masyarakat yang namanya tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan data yang ada di DPS dapat mengisi formulir A.A.-KPU dan menyerahkan kembali kepada PPS. Masyarakat diminta proaktif mencermati DPS yang diumumkan di kantor desa/kelurahan. Mengingat, KPU menginginkan daftar pemilih tetap (DPT) yang akan ditetapkan di KPU Kabupaten/Kota tanggal 7 sampai 13 September 2013 benar-benar akurat. Tidak ada lagi data ganda, anomali, apalagi data fiktif sehingga tidak menjadi persoalan dikemudian hari. KPU juga meluncurkan DPS secara online. Fasilitas ini disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengecek keberadaan dirinya dalam DPS. Masyarakat 26
28 dapat membuka portal kpu Di dalamnya ada menu DPS Pemilu Masyarakat tinggal masukkan nama dan alamat sesuai KTP. Setelah itu akan muncul nama, tempat lahir, jenis kelamin dan lokasi TPS. DPS online merupakan ikhtiar KPU untuk menyosialisasikan DPS secara massif kepada pemilih sehingga daftar pemilih semakin berkualitas. Sikap proaktif mencermati DPS juga harus ditunjukkan pengurus partai politik di tingkat kecamatan untuk mencermati dan meneliti satu per satu DPS tersebut. KPU Kabupaten/Kota akan menyerahkan softcopy DPS kepada pengurus parpol di tingkat kecamatan. Parpol dipersilahkan untuk mencermati, menelaah dan mengkritisi. Pada saat yang bersamaan, KPU Provinsi untuk mengoptimalkan fungsi supervisi, monitoring, dan koordinasi terhadap penetapan DPS tersebut. KPU juga melakukan rekap secara nasional dalam tahapan pemilu sebagai evaluasi kerja penyelenggara dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih mulai dari KPU Provinsi sampai ke pantarlih. Setelah pemberian masukan dan tanggapan dari masyarakat, petugas setiap jenjangnya akan melakukan koreksi jika memang benar masih terdapat masyarakat yang berhak memilih tetapi belum masuk dalam DPS atau ada data yang tidak akurat dalam DPS. Hasil koreksian tersebut lalu kembali diumumkan untuk dikritisi lagi oleh masyarakat. Perbaikan dan penyusunan DPS dilakukan sejak tanggal 2 sampai 15 Agustus Hasil perbaikan itu kembali diumumkan ke publik untuk dimintai masukan dan tanggapan. Jika masih ada yang belum terdaftar akan kembali diakomodir. Hasil perbaikan tersebutlah yang akan diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap oleh KPU Kabupaten/Kota. E. Penetapan DPSHP KPU menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada tanggal 16 Agustus 2013 dan diumumkan selama 17 s.d 23 Agustus Y a n g menetapkan dan mengumumkan DPSHP adalah PPS. DPSHP wajib diumumkan di tempat-tempat strategis, yaitu di kantor PPS dan di kantor/balai pertemuan RW atau tempat umum lainnya yang mudah dijangkau masyarakat. Pengurus parpol dan Bawaslu/Panwaslu dapat memperoleh salinan DPSHP dalam CD dengan format PDF yang terkunci. KPU telah melakukan analisis terhadap data pemilih yang terdapat di dalam DPSHP yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota. Jumlah pemilih DPSHP yang dilakukan analisis adalah pemilih (lihat Tabel Rekapitulasi DPSHP Sidalih). KPU juga melakukan penyandingan DPSHP dengan DP4, dengan tujuan untuk mengecek tambahan data pemilih (belum tercatat, Anggota TNI/Polri yang pensiun) melalui pemutakhiran data tidak menimbulkan data ganda baru, serta mengetahui data 27
29 penduduk yang sudah tercantum dalam DP4 tetapi dicoret/dihilangkan dengan alasan sudah meninggal atau pindah domisili ke tempat lain atau menjadi Anggota TNI/Polri. Tabel Rekapitulasi DPSHP Sidalih 28
30 Grafik Perbandingan Data Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin Pada DPSHP Grafik Penyandingan Rekapitulasi DP4, DPS dan DPSHP Berdasarkan Pulau 29
31 Grafik 5 Provinsi dengan Data Pemilih Terbesar Mengacu pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pengumuman DPSHP dari tanggal 17 s/d 23 Agustus 2013, formatnya akan tetap sama dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Sesuai pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, menyebutkan daftar pemilih paling sedikit memuat nama, jenis kelamin, nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir dan alamat. Dalam DPSHP, petugas diminta melengkapi dan memperbaiki validitas data seperti jenis kelamin yang masih kosong atau salah, tanggal lahir yang masih kosong, status perkawinan yang masing kosong, orang yang tidak memenuhi syarat tetapi masih terdapat dalam daftar dan data ganda. Keterangan tentang status disabilitas juga harus diisi untuk memudahkan KPU mengidentifikasi jenis dan jumlah kebutuhan alat bantu yang akan disediakan bagi penyandang disabilitas di setiap TPS. Terkait adanya DPSHP yang belum dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan masih berbasis Kartu Tanda Penduduk (KTP) non elektronik, hal itu sangat tergantung dengan perekaman KTP elektronik yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab KPU melakukan sinkronisasi data dengan DPT Pemilu terakhir dan verifikasi faktual ke lapangan berdasarkan DP4 yang diserahkan pemerintah. Kualitas daftar pemilih bukan hanya tanggung jawab KPU tetapi juga 30
32 pemerintah, partai politik dan masyarakat secara umum. Karenanya pengumuman DPSHP yang telah dilakukan di kantor desa/kelurahan dan melalui website data. kpu.go.id menjadi sarana bagi publik untuk melakukan koreksi jika ada data yang diragukan akurasinya. KPU telah membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada publik untuk mengkritisi saat DPS menuju DPSHP. Tanggapan masyarakat itu kemudian diakomodir di dalam DPSHP yang ditetapkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tanggal 16 Agustus DPSHP tersebut telah diumumkan lagi ke publik selama tujuh hari dari tanggal 17 s/d 23 Agustus Setelah menerima masukan dan tanggapan masyarakat, DPSHP tersebut akan diperbaiki dari tanggal 24 Agustus s/d 6 September KPU Kabupaten/Kota menerima DPSHP akhir dari PPS pada tanggal 7 s/d 10 September KPU telah merilis DPSHP melalui website KPU ( dan data.kpu.go.id/dpshp.php). DPSHP tersebut merupakan hasil koreksi terhadap DPS dengan memperhatikan masukan dan tanggapan masyarakat. Saat ini, masyarakat dapat mengecek DPSHP secara online, selain pengecekan secara manual melalui pengumuman yang disampaikan di kantor desa dan kelurahan. Kami sudah merilis DPSHP melalui website KPU. Masyarakat diberi kesempatan seluasluasnya untuk mengecek lagi statusnya apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Jika belum terdaftar segera melapor ke PPS setempat. Sejak Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) menuntaskan proses verifikasi faktual terhadap data pemilih, posisi penyelenggara Pemilu tidak lagi bersifat aktif. Tetapi masyarakat-lah yang diharapkan untuk aktif melakukan pengecekan terhadap setiap informasi tahapan Pemilu yang disampaikan penyelenggara Pemilu. 31
33 Anggota KPU Sigit Pamungkas, Hadar Nafis Gumas, Ida Budhiati, Husni Kamil Manik (Ketua), Ferry Kurnia Rizkiansyah, Arif Budiman (Anggota) Sekjen KPU Arif Rahman Hakim (samping kanan) memimpin Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT di Gd. KPU (22/10/2013). Foto Humas KPU. Bab V Penetapan Hasil 32
34 A. Penundaan Penetapan DPT Proses penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota didahului dengan tahapan kegiatan penyerahan DPSHP akhir kepada KPU Kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh PPS melalui PPK. Penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota merupakan proses tahapan kegiatan yang amat penting dan strategis dalam rangkaian kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. KPU berharap bahwa DPT yang akan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 13 September Namun, ini tidak berarti dapat menghapus keseluruhan data ganda dan pemilih belum cukup umur dan melengkapi informasi data pemilih yang masih kosong. Oleh karena itu, KPU memutuskan untuk terus membersihkan DPT dari data ganda maupun data pemilih yang belum cukup umur pasca penetapan DPT. Hal ini disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui Surat Edaran KPU No. 619/KPU/IX/2013 tentang Teknis Pleno Penetapan DPT. Bagi pemilih yang belum terdaftar di DPT, KPU akan mendaftar mereka ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 bahwa DPK ini akan ditetapkan oleh KPU Provinsi 7 hari sebelum pemungutan suara. Namun, berdasarkan hasil RDP dengan Komisi II DPR, penetapan DPT tingkat Kab/Kota yang semula dijadualkan pada tanggal 13 September 2013, ditunda menjadi 13 Oktober Demikian pula dengan penetapan Rekapitulasi DPT tingkat nasional, yang semula dijadwalkan pada tanggal 23 Oktober 2013, kemudian ditunda selama 2 pekan menjadi 4 November Komisi II meminta KPU untuk menyandingkan DPS sampai akhir, dan DP4 dari Kemendagri. Disitulah muncul masalah-masalah, masih banyak NIKnya yang salah diantaranya NIKnya yang 0 itu ada sekitar puluhan juta, ada berbagai masalah diantaranya NIK nya kosong, namanya kosong, tanggal lahir kosong dan lain sebagainya. B.Rapat Pleno Penetepan DPT 4 November 2013 Pada Rapat Pleno penetapan rekapitulasi nasional, tanggal 4 November 2013, Kemendagri berpendapat agar penetapan ditunda selama 2 pekan untuk melengkapi 33
35 informasi NIK dalam DPT, dan Bawaslu berpendapat agar perbaikan DPT dilakukan selama 30 hari sejak 4 November Hasil rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan DPT elah ditetapkan oleh KPU melalui Keputusan KPU Nomor 913/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Pelaksana Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, Jumlah pemilih dalam negeri yang ditetapkan adalah orang, sedangkan jumlah pemilih luar negeri adalah orang. Dengan demikian total pemilih yang terdaftar di DPT adalah pemilih yang tersebar di 33 provinsi, 497 kab/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan TPS, serta pemilih di luar negeri tersebar di 130 kota dan 873 TPSLN. Penetapan DPT tanggal 4 November 2013 tersebut masih menyisakan sekitar 10,4 juta pemilih yang memiliki informasi NIK invalid atau NIK yang tidak sesuai dengan standar pemerintah. Atas persoalan ini, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk menyelesaikan selama 30 hari terhitung sejak 4 November 2013 hingga tanggal 4 Desember Penetapan DPT dengan mengakomodir 10,4 juta data yang elemen datanya belum lengkap merupakan langkah untuk menyelamatkan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh undangundang. Pada tanggal 5 November 2013 KPU menyatakan bahwa data bermasalah tinggal 7 juta karena NIK sudah ditemukan oleh Sidalih. PDIP menemukan 17 juta data bermasalah dalam DPT, ada TPS, 424 desa/kelurahan dan 14 kecamatan yang hilang. Kemudian, Gerindra menemukan 3,7 juta data pemilih bermasalah dalam DPT. C.Upaya KPU Memperbaiki DPT Dalam melakukan perbaikan DPT sampai dengan 30 hari sejak 4 November 2013, KPU berupaya memperbaiki dengan cara meminta NIK kepada Kemendagri. KPU juga melakukan pemeriksaan ulang DPT di lapangan. Kemendagri melakukan koordinasi dengan jajaran Pemda untuk membantu KPU dalam perbaikan DPT terutama untuk melengkapi NIK. Termasuk pula partisipasi aktif Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap perbaikan DPT. Pengawasan dilakukan dengan metode mengawasi langsung KPU Kab/Kota dalam perbaikan DPT di lapangan. Data yang digunakan Bawaslu dalam pengawasan perbaikan DPT adalah data 10,4 juta dari KPU dan data yang dimiliki Bawaslu hasil temuan pengawasan di lapangan. Berikut adalah upaya KPU dalam rangka perbaikan DPT setelah 4 November 2013 : 34
36 1.Menerbitkan Surat Edaran Menanggapi rekomendasi Bawaslu dan dengan semangat penyempurnaan DPT,KPU menerbitkan Surat Edaran Nomor 756/XI/2013 tanggal 7 November 2013 tentang Perbaikan NIK Invalid. Selanjutnya, KPU mendistribusikan 10,4 juta NIK Invalid kepada KPU Kabupaten/Kota dan memerintahkan KPU Ka bupaten/kota dengan dibantu PPK dan PPS untuk melakukan verifikasi ulang terhadap 10,4 juta pemilih dengan NIK invalid di seluruh Indonesia. Dalam Surat Edaran tersebut, juga dilampirkan rencana kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan verikasi ulang pemilih dengan NIK invalid Dengan berbekal daftar pemilih dengan NIK invalid, PPS mendatangi pemilih secara langsung dari rumah ke rumah pada tanggal 11 s/d 19 Desember KPU juga menjadualkan untuk melakukan monitoring dan supervisi atas NIK invalid secara langsung ke lapangan, ke dalam 2 (dua) tahap, yaitu: a. Tahap I, KPU melakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Barat. b. Tahap II, KPU bersama dengan Pimpinan Komisi II DPR RI, Kementrian Dalam Negeri, dan Bawaslu melakukan supervise dan monitoring atas perbaikan NIK Invalid di Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi D.I Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Tengah. Supervisi dan monitoring ini dilaksanakan pada tanggal 24 s.d November Dari monitoring dan supervisi oleh KPU dai 9 Provinsi tersebut, terlihat PPK dan PPS memiliki komitmen untuk menuntaskan permasalahan pemilik NIK invalid tersebut. Meski terkendala dengan kesulitan dan keterbatasan anggaran untuk melakukan verifikasi ulang, para petugas KPU di tingkat Kabupaten/Kota menjalankan tugasnya secara penuh tanggung jawab terciptanya daftar pemilih yang berkualitas. KPU sangat menyakini bahwa pemilih dengan NIK invalid tersebut tidak/ bukan pemilih fiktif seperti yang dikhawatirkan oleh beberapa pihak. Bahkan dari verifikasi ini, KPU optimis 60-65% NIK invalid dapat diperbaiki. Sedangkan sisanya, 35-40% dari NIK invalid tersebut, sulit untuk diperbaiki karena beberapa alasan. Berdasarkan hasil monitoring, pemilih dengan NIK yang sulit untuk diperbaiki disebabkan karena: 1. Pemilih yang berada di Lapas/Rutan. KPU sulita untuk mendapatkan NIK mereka karena pemilih tidak membawa dokumen kependudukan. Manajemen Lapas/Rutan juga tidak mampu memberikan informasi NIK pada saat dilakukan verifikasi. Jumlah pemilih di Lapas/Rutan ini diperkirakan kurang lebih 35
37 5-7% dari pemilih dengan NIK invalid. 2. Pemilih pemula yang belum memiliki KTP yang sedang belajar, baik di pesantren, asrama mahasiswa, maupun seminar dan lain-lain diluar kota. Jumlah pemilih yang seperti ini kira-kira 3-5% dari pemilih NIK invalid. 3. Pemilih yang tidak memiliki identitas penduduk. Temuan KPU di lapangan tidak sedikit WNI yang sudah memiliki hak pilih belum memiliki identitas kependudukan sama sekali, baik KTP maupun Kartu Keluarga (KK). Mayoritas pemilih ini ditemukan di wilayah grey area. Jumlah pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan ini diperkirakan jumlahnya kurang lebih 10% dari NIK invalid. 4. Pemilih dengan KTP/KK Lama dan NIK invalid sejak awal. Hasil verifikasi ulang yang dilakukan KPU ditemukan tidak sedikit pemilih yang masih menggunakan KTP/KK model lama, dimana NIK didalamnya belum memenuhi standard nasional. Selain itu, ditemukan pula sejumlah pemilih dengan NIK invalid yang tertera di KTP/KK pemilih, bahkan di e-ktp sekalipun ditemukan NIK dengan 4 digit di belakang 0 semua. Jumlah pemilih dengan KTP/KK lama dan NIK invalid sejak awal diperkirakan jumlahnya kurang lebih 10% dari NIK invalid. 5. Pemilih yang sulit ditemui. Dalam proses verifikasi ulang terhadap pemilih dengan NIK invalid tersebut, ternyata tidak sedikit pemilih tersebut tidak dapat ditemui petugas KPU karena mereka sedang merantau atau melaut dalam kurun waktu cukup lama. KPU sulit mendapatkan NIK mereka karena KTP dan KK tidak ditinggal di rumah. Diperkirakan pemilih yang tidak dapat ditemui KPU karena tidak berada di rumah kurang lebih 5% dari NIK invalid. Untuk memastikan keberadaan pemilih keberadaan pemilih tersebut di atas, KPU membuat Berita Acara (BA) yang dtandatangani oleh petugas (PPS) dan pemilih atau petugas RT/RW atau kepala lapas bagi pemilih di lapas. Dengan demikian jika terdapat pihak-pihak yang mempermaslahkan pemilih ini KPU memiliki bukti hukumnya. 36
38 Dalam proses verifikasi di lapangan, selain memastikan DPT Pemilu 2014 lebih berkualitas, KPU juga melakukan penghapusan kepada pemilih dalam DPT, baik pemilih dengan NIK invalid maupun NIK valid yang tidak memenuhi syarat karena meninggal dunia, anggota TNI/POLRI, belum cukup umur dan belum menikah, tidak dikenali/fiktif, pindah domisili, dan ganda. Dapat kami laporkan pula bahwa sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu, ditetapkan jadwal kegiatan perbaikan NIK invalid an DPT seperti yang tertuang dalam Surat Edaran sebagaimana yang kami sebutkan di atas. Pada tanggal November 2013, seluruh KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Rapat Pleno Terbuka dengan kegiatan utamanya adalah Pembuatan Berita Acara (BA) Perbaikan NIK Invalid dan Perbaikan lainnya. Selanjutnya, jadwal kegiatan serupa dilaksanakan di KPU Provinsi yaitu dari 1-2 Desember Hasil sementaran rekapitulasi di tingkat Provinsi yang telah masuk ke KPU sampai dengan tanggal 1 Desember 2013 pukul WIB yang kami catat adalah di 8 Provinsi, yaitu provinsi. Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Bali. Data yang kami terima tersebut juga masih belum lengkap, karena beberapa Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi tersebut belum semuanya melaporkan kepada KPU Provinsi. Sedangkan provinsi lainnya belum masuk, karena jadwal rekapitulasi di tingkat provinsi masih berlangsung sampai dengan tanggal 2 Desember Adapun data rekapitulasi ke-8 (delapan) provinsi dari perkembangan perbaikan data pemilih NIK invalid sebagai berikut: 36
39 2. Koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri Melalui Surat KPU Nomor. 715/KPU/X/2013 tanggal 24 Oktober 2014 perihal Perbaikan Daftar Pemilih. KPU koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri dalam rangka menelusuri NIK invalid Tindak lanjut dari hasil koordinasi tersebut, pada hari kamis, 28 November 2013, KPU telah menerima Data Perbaikan Hasil Penyandingan DPT terhadap DP4 dan Ditjen. Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejumlah orang. Data tersebut menurut informasi berasalh dari menemukan dari 10,4 juta orang NIK invalid. 3. Melakukan Analisis Temuan dan Laporan Partai Politik Pada tanggal 4 November 2013, PDI Perjuangan menyerahkan berkas ke KPU. Berkas tersebut adalah data pemilih yang memiliki NIK ganda. Selain itu, pada tanggal 19 November Partai Gerindra juga menyerahkan berkas ke KPU. Berkas tersebut adalah temuan akan adanya data ganda yang berjumlah sekitar 3,7 juta pemilih. KPU menerima dengan baik segala macam bentuk temuan data dari Partai peserta Pemilu dan menanggapinya dengan positif. KPU melakukan analisis terhadap data yang disampaikan oleh PDIP dan Partai Gerindra, baik dengan cara melakukan verifikasi dilapangan maupun melakukan perbaikan atau analisis melalui sistem yang ada pada kami. Khususnya mengenai surat dari Partai Gerindra, telah kami beri penjelasan melalui surat kami Nomor. 812/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013 perihal Jawaban Nota Protes (Somasi) Partai Gerindra. Dengan segala upaya dan proses yang telah dilaksanakan oleh KPU, KPU meyakini bahwa DPT Pemilu 2014 akan jauh lebih baik dari sisi komprehensivitas, keakurasian, dan keterkinian data, sebab semua WNI yang telah memiliki hak pilih terakomodir daylam DPT, semua WNI yang tidak berhak menjadi pemilih akan dikeluarkan dalam DPT, semua WNI yang tidak berhak menjadi pemilih akan dikeluarkan dari DPT, dan informasi pemilih yang terkandung di dalamnya adalah benar dan valid. D.Rapat Pleno Perbaikan DPT 4 Desember 2013 Pada rapat Pleno 4 Desember 2013, KPU menyampaikan : - Jumlah pemilih Juml pemilih Laki-Laki Juml Pemilih Perempuan Juml PPK Juml PPS Jumlah TPS
40 - NIK Invalid Rincian Perbaikan Nov Des2013 Sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu, KPU diminta melakukan perbaikan DPT secara terus menerus sampai dengan 14 hari menjelang pemungutan suara, yaitu tanggal 26 Maret Setelah Rapat Pleno Perbaikan DPT tanggal 4 Desember 2014, KPU memiliki pekerjaan yang tidak ringan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan DPT yang telah ditetapkan pada rapat Pleno KPU sebelumnya yaitu 4 November Perbaikan-perbaikan dalam rangka menyempurnakan DPT yang dilakukan oleh KPU antara lain 38
41 melingkupi: 1. Melengkapi data pemilih yang belum lengkap, seperti misalnya nama pe milih, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, 2. Memperbaiki NIK invalid 3. Memvalidasi pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, antara lain karena; - Meninggal Dunia - TNI/Polri - Tidak Dikenal - Pindah Domisili - Pemilih Ganda - Belum cukup umur dan belum kawin E. Rakor DPT Januari 2014 Pada tanggal Januari 2014, KPU melaksanakan Rakor Pemutakhiran Data Pemilih di Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Jakarta. Hasil rakor Pemutakhiran Data Pemilih tersebut : - Jumlah pemilih Jumlah pemilih Laki-Laki - Jumlah Pemilih Perempuan - Jumlah PPK Jumlah PPS Jumlah TPS NIK Invalid Dengan demikian rincian perbaikan bulan Desember Januari 2014 bisa dilihat dalam tabel di bawah ini : 39
42 F. SK KPU No 240 Hingga tanggal 15 Februari 2014 KPU terus melakukan perbaikan dengan rincian : - Jumlah pemilih Juml pemilih Laki-Laki Juml Pemilih Perempuan Juml PPK Juml PPS Jumlah TPS NIK Invalid terjadi penambahan pemilih Akibatnya, pada tanggal 15 Februari 2014, KPU telah mengeluarkan SK KPU No 240 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Pelaksana Pemilu per Daerah Pemilihan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun Dengan dasar inilah KPU akan mendistribusikan surat suara ke TPS-TPS di seluruh Indonesia. Meski KPU telah mengeluarkan SK No 240 tahun 2014, Proses perbaikan DPT, khususnya perbaikan NIK dan validasi pemilih yang tidak memenuhi syarat terus dilakukan oleh jajaran KPU. Namun, proses validasi terhadap pemilih yang TMS tersebut tidak lagi mengurangi jumlah rekapitulasi pemilih tingkat TPS maupun nasional. Kendati tidak mengurangi rekapitulasi DPT yang telah ditetapkan, pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut telah di- 40
43 beri tanda coretan ( ) pada pemilih yang tidak memenuhi syarat dan terdapat keterangan alasan TMS di dalam DPT. Tabel Rekap Perbaikan Nov Feb
44 G. Rapat Pleno Perbaikan DPT 25 Maret 2014 Sehari sebelum Rapat Pleno 25 Maret 2014, KPU melakukan rapat koordinasi dengan KPU Provinsi. Dari rapat koordinasi dengan KPU Provinsi ini kami mendengarkan laporan dan masukan dari KPU Provinsi terkait proses perbaikan DPT dan penyusunan DPK. Terdapat permohonan dan tuntutan dari beberapa KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh KPU Provinsi untuk memasukan beberapa pemilih ke dalam DPT. KPU Kabupaten/Kota mendapatkan laporan dan menemukan sejumlah pemilih yang jumlahnya relatif besar dan terkonsentrasi dalam 1 titik tempat. Pemilih-pemilih tersebut terdapat di Lapas (Klungkung, Bali), daerah transmigran baru (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan NTB), serta daerah perkebunan (Kalimantan Tengah). Memang dengan UU No 8 Tahun 2012 pemilih tersebut dapat didaftar di DPK maupun DPTb bagi yang telah terdaftar di tempat asal. Namun dengan jumlah pemilih yang terkonsentrasi dalam satu tempat sangat sulit bagi KPU untuk dimasukkan ke DPK maupun DPKTb, selain jarak dengan TPS terdekat sangat jauh, ketersediaan surat suara bagi mereka dikhawatirkan tidak mencukupi karena jumlah surat suara di TPS adalah sesuai pemilih DPT ditambah 2%. Bila digambarkan hasil kerja KPU dalam kurun waktu hampir 3 bulan untuk memperbaiki dan menyempurnakan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, tampak dalam tabel di bawah ini : 4 November November
45 Dari sisi jumlah pemilih, DPT selama kurun waktu bulan November 2013 sampai dengan 15 Februari 2014 telah mengalami pengurangan jumlah pemilih pemilih. Pengurangan pemilih tersebut disebabkan karena pemilih tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih. Terkait dengan perbaikan NIK invalid, KPU telah bekerja secara maksimal dan dengan dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri, meski sampai dengan hari ini pemilih dengan NIK invalid di dalam DPT belum bisa bersih secara total. KPU bersama Kementerian Dalam Negeri telah berhasil memperbaiki NIK invalid secara signifikan. Pada bulan Desember 2013, pemilih NIK invalid adalah sebanyak 3,3 juta pemilih, maka pada 25 Maret 2014 ini jumlah pemilih NIK invalid di DPT tinggal tersisa ribu pemilih, dan KPU yakin angka ini akan terus berkurang. Hal ini tentu saja berkat kerja keras Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjend Adminduk dan Disdukcapil di daerah yang telah membantu KPU memperbaiki NIK secara optimal. Selain juga kerja keras tanpa lelah KPU Provinsi, KPU Kab/ Kota, PPK dan PPS, serta operator Sidalih yang bekerja siang dan malam demi tercapainya DPT yang lebih berkualitas. KPU berpandangan bahwa, meskipun DPT ini diperbaiki secara terus menerus sampai dengan 14 hari sebelum pemungutan suara, seperti rekomendasi Bawaslu, harus ada satu titik point dimana jumlah DPT ini harus pasti mengenai jumlahnya. Hal ini sangat penting bagi KPU, dimana jumlah DPT tersebut dijadikan patokan untuk menentukan produksi dan distribusi logistik pemilu, khususnya surat suara dan salinan DPT (SDPT). KPU tidak bisa menunggu perbaikan DPT sampai dengan 14 hari sebelum pemilu, karena pencetakan, penyortiran, dan distribusi surat suara tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang sangat mepet dengan pelaksanaan pemungutan suara, 9 April Setelah terbitnya SK 240, mulai dari 16 Feb 24 Maret 2014, perbaikan DPT meliputi : Meninggal Dunia : TNI/Polri : 661 Belum Cukup Umur : 635 Tidak Dikenal : Pindah Domisili : Pemilih Ganda : Jumlah Pemilih TMS : Pemilih TMS tidak mengurangi rekap DPT, karena nama mereka masih di DPT dengan tanda ARSIRAN dan Keterangan TMS Selama kurun waktu antara 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2014, KPU telah melakukan validasi terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat, yang terdiri dari; 43
46 1. Meninggal dunia : TNI/Polri : Tidak dikenal : Pindah Domisili : Pemilih Ganda : Belum Cukup Umur : 635 Perbaikan NIK Perbaikan Data Pemilih 44
47 Pemilih TMS sebanyak pemilih tersebut tidak dikeluarkan dari DPT, namun nama-nama mereka telah dicoret dengan kolom keterangan TMS. Dengan demikian KPPS tidak akan menyampaikan kartu undangan memilih (Model C.6- KPU) kepada pemilih-pemilih tersebut. Pada hari Senin, 17 Maret 2014 yang lalu, KPU mengundang Tim Teknis Partai Politik peserta pemilu, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri dalam sebuah workshop untuk membedah dan memberikan masukan terhadap DPT yang telah diperbaiki KPU pada bulan Februari Dari pertemuan tersebut terdapat koreksi dan masukan perbaikan DPT baik dari Bawaslu maupun Tim Teknis Partai Politik. Masukan serta temuan dari Bawaslu dan Tim Teknis Partai Politik terkait dengan penggunaan NIK lebih dari 1 pemilih. KPU telah berupaya dengan keras untuk memperbaiki NIK yang digunakan lebih dari 1 data pemilih. Sebagai contoh temuan masukan dari Bawaslu yang disampaikan kepada KPU pada tanggal 17 Maret 2014 di TPS 10, Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dimana 1 NIK digunakan oleh kurang lebih 200 pemilih. Menanggapi temuan ini KPU Kota Pekalongan secara cepat memperbaiki data tersebut dan kami bisa memperlihatkan bukti adanya perbaikan. Mohon operator untuk membuka portal KPU Kota Pekalongan dan check DPT TPS 10, Kel Podosugih, Kec Pekalongan Barat. Masukan dan temuan lainnya dari Parpol khususnya PDI.Perjuangan dan Gerindra terkait dengan penggunaan NIK lebih dari 1 pemilih, KPU telah melakukan up dates/perbaikan terhadap NIK yang digunakan oleh lebih dari 1 pemilih. Melalui sistem KPU telah memperbaiki kurang lebih 2,8 juta NIK yang digunakan lebih dari 1 pemilih, sehingga NIK tersebut tidak lagi digunakan oleh lebih dari satu pemilih. Sisanya, KPU telah mendistribusikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dicek kebenaranya atas NIK yang digunakan lebih dari 1 orang tersebut. KPU Kabupaten/ Kota dibantu PPK dan PPS akan mengecek siapa pemilih sah dari NIK tersebut, dan mencoret salah satunya jika data tersebut ganda. Setelah penetapan DPT pada 25 Maret 2014 pun, KPU masih memiliki alat kontrol untuk memastikan bahwa hanya pemilih yang memenuhi syarat yang dapat menggunakan hak pilihnya. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap TPS yang akan menyelenggarakan pemungutan suara. Mereka tentu sangat mengetahui siapa saja yang menjadi pemilih di TPS tersebut. Jadi kecil kemungkinan akan ada satu pemilih yang mencoblos dua kali. Proses pindah TPS bagi warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak dapat menggunakan pilihnya di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar juga diatur secara ketat. Mereka akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) dengan syarat menunjukkan bukti identitas diri dan bukti bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal. 45
48 Tabel Rekapitulasi Terakhir DPT Plus DPK (Sidalih) 46
49 47
50 48
Menunjukkan lagi
dokumen-dokumen yang mirip
Daftar isi. Laporan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
Daftar isi Laporan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Kata Pengantar Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup D. Sistematika Penulisan Bab
Lebih terperinci
DAFTAR ISI. LAPORAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DAFTAR ISI. LAPORAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH Daftar isi Laporan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Daftar isi Kata Pengantar Bab I Pendahuluan
Lebih terperinci
Draft Ketiga, 11 Sep 2012
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR. TAHUN 2012 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Komisi
Lebih terperinci
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
No.407, 2013 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KOMISI PEMILIHAAN UMUM. Daftar Pemilih. Pemilih Umum Anggota DPR. DPD. DPRD. Penyusunan. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYUSUNAN
Lebih terperinci
: Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 26 Februari 2013;
2 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Lebih terperinci
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
No.376, 2014 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KPU. Pemilu. Presiden. WAPRES. Daftar Pemilih. Penyusunan. Pencabutan. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
Lebih terperinci
- 2 - MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.
- 2 - Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.
Lebih terperinci
: Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 26 Februari 2013; MEMUTUSKAN :
2 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Lebih terperinci
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
Lebih terperinci
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAWASLU. Daftar Pemilih. Pemilihan Umum. Presiden dan Wakil Presiden. Pengawasan. Penetapan.
No.845, 2014 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAWASLU. Daftar Pemilih. Pemilihan Umum. Presiden dan Wakil Presiden. Pengawasan. Penetapan. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG
Lebih terperinci
BERITA NEGARA. No.676, 2013 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM. Penyusunan. Daftar Pemilih. Pengawasan. Tata Cara. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.676, 2013 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM. Penyusunan. Daftar Pemilih. Pengawasan. Tata Cara. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN
Lebih terperinci
- 3 - MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI DALAM NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.
- 2-2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana
Lebih terperinci
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2013
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM
Lebih terperinci
KOMISI PEMILIHAN UMUM PANTARLIH. Panduan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Panitia Pendaftaran Pemilih (PANTARLIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM PANTARLIH Panduan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Panitia Pendaftaran Pemilih (PANTARLIH) Pengarah Husni Kamil Manik, S.P., Ketua KPU Ida Budhiati, SH., MH.,
Lebih terperinci
- 2 - BAB I KETENTUAN UMUM
- 2-2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 3. Undang-Undang
Lebih terperinci
PANTARLIH. Panduan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih KOMISI PEMILIHAN UMUM. Panitia Pendaftaran Pemilih (PANTARLIH)
Download from ppklawang.wordpress.com KOMISI PEMILIHAN UMUM PANTARLIH Panduan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Panitia Pendaftaran Pemilih (PANTARLIH) Pengarah Husni Kamil Manik,
Lebih terperinci
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
No. 408, 2013 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KOMISI PEMILIHAN UMUM. Daftar Pemilih. Luar Negeri. Penyusunan. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR
Lebih terperinci
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH. NOMOR : 07/Kpts/KPU-Prov-012/2012 T E N T A N G
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 07/Kpts/KPU-Prov-012/2012 T E N T A N G PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
Lebih terperinci
Penanggung Jawab Ir. Arif Rahman Hakim, MS., Sekjen KPU
Pengarah Husni Kamil Manik, S.P., Ketua KPU Ida Budhiati, SH., MH., Anggota KPU Sigit Pamungkas, S.IP., MA., Anggota KPU Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA., Anggota KPU Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP.,
Lebih terperinci
KOMISI PEMILIHAN UMUM PPS. Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
KOMISI PEMILIHAN UMUM PPS Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih PEMILUKADA 2015 Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih PEMILUKADA 2015 Pengarah Husni Kamil Manik, Ketua KPU Ida
Lebih terperinci
TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
LAPORAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR 2014 DAFTAR ISI
Lebih terperinci
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
Lebih terperinci
2017, No sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, seh
No.1424, 2017 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAWASLU. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih. Pengawasan. Pencabutan. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN
Lebih terperinci
3ALINAN. Menimbang. Mengingat
3ALINAN RH KOMISI PEMILIHAN UMUM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR.9.9 TAHUN 2013 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
Lebih terperinci
KOMISI PEMILIHAN UMUWI
SALINAN KOMISI PEMILIHAN UMUWI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR. 19 TAHUN 2013 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOMISI PEMILIHAN
Lebih terperinci
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG. NOMOR : 34/Kpts/KPU-Kab /2015
SALINAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 34/Kpts/KPU-Kab-011.329047/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM
Lebih terperinci
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2010
Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor : 17 Tahun 2009 Tanggal : 23 Desember 2009 PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL
Lebih terperinci
KOMISI PEMILIHAN UMUM PPDP. Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
KOMISI PEMILIHAN UMUM PPDP Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih PEMILUKADA 2015 Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih PEMILUKADA 2015 PERHATIAN 1. PAHAMI ISI BUKU INI SEBELUM
Lebih terperinci
- 3 - BAB I PENDAHULUAN
- 3 - LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR:7/KPTS/002.434801/2015TENTANG PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOBA SAMOSIR
Lebih terperinci
2016, No Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubern
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 1586, 2016 BAWASLU. Pemilihan. Gubernur. Wagub. Bupati.Wabup. Walikota. Wawali. Data dan Daftar Pemilih. Pemutakhiran. Perubahan. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
Lebih terperinci
PPS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATENTASIKMALAYA. Panduan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Panitia Pemungutan Suara (PPS)
PPS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATENTASIKMALAYA Panduan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Panitia Pemungutan Suara (PPS) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Lebih terperinci
KOMISI PEMILIHAN UMUM PPDP. Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
KOMISI PEMILIHAN UMUM PPDP Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih PEMILUKADA 2017 Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih PEMILUKADA 2017 KOMISI PEMILIHAN UMUM Pengarah Juri Ardiantoro
Lebih terperinci
2 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
No.775, 2015 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAWASLU. Daftar Pemilih. Pemutahiran Data. Pilkada. Pengawasan. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN
Lebih terperinci
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
Lebih terperinci
SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN. NOMOR : 43/Kpts/KPU Kab /2010 TENTANG
SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN NOMOR : 43/Kpts/KPU Kab 014329920/2010 TENTANG TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
Lebih terperinci
Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Oleh Husni Kamil Manik (Ketua KPU RI) Disampaikan dalam acara rakornas Kemendagri 3 Juni 2014 Konsolidasi Pilpres Empat kunci pelaksanaan tahapan
Lebih terperinci
- 2-1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; c. bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan Dewan Perwakilan
- 2-1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; c. bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum Rapat Dengar Pendapat;
Lebih terperinci
~ 1 ~ KOMISI PEMILIHAN UMUMM KABUPATEN BANGKA BARAT
~ 1 ~ KOMISI PEMILIHAN UMUMM KABUPATEN BANGKA BARAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 15/kpts/KPU-BABAR-009.436483/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
Lebih terperinci
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013
1 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ; 4. Undang-Undang
Lebih terperinci
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2011
SALINAN Lampiran I : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor : 1 275/ 15 Tahun 2010 Tanggal : 30 September 2010 PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN
Lebih terperinci
KOMISI PEMILIHAN UMUM PPS. Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
KOMISI PEMILIHAN UMUM PPS Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih PEMILUKADA 2017 Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih PEMILUKADA 2017 KOMISI PEMILIHAN UMUM Pengarah Juri Ardiantoro
Lebih terperinci
KOMISI PEMILIHAN UMUM PPK. Panduan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Download from ppklawang.wordpress.com KOMISI PEMILIHAN UMUM PPK Panduan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pengarah Husni Kamil Manik, S.P., Ketua
Lebih terperinci
RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH Bahan Uji Publik Tanggal 11 Maret 2015 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
Lebih terperinci
- 2 - BAB I KETENTUAN UMUM
- 2 - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
Lebih terperinci
- 2 - MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.
- - MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal Dalam Peraturan Komisi ini
Lebih terperinci
PEDOMAN TEKNIS UNTUK KOMISI PEMILIHAN UMUM
- 2 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi,
Lebih terperinci
PANDUAN PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
PANDUAN PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH Halaman i PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2017 Copy Rights: KPU RI Diterbitkan dan Didistribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lebih terperinci
KOMISI PEMILIHAN UMUM PPK. Panduan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
KOMISI PEMILIHAN UMUM PPK Panduan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pengarah Husni Kamil Manik, S.P., Ketua KPU Ida Budhiati, SH., MH., Anggota KPU
Lebih terperinci
KOMISI PEMILIHAN UMUM PPDP. Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
KOMISI PEMILIHAN UMUM PPDP Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih PEMILUKADA 2017 Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih PEMILUKADA 2017 KOMISI PEMILIHAN UMUM Pengarah Juri Ardiantoro
Lebih terperinci
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
Lebih terperinci
PANDUAN PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
PANDUAN PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2017 Copy Rights: KPU RI Diterbitkan dan Didistribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
Lebih terperinci
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017 BAB I KETENTUAN UMUM
LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR : 24.2/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN
Lebih terperinci
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR: 02/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2017 TENTANG
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR: 02/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
Lebih terperinci
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR 54 /Kpts/KPU-Kota /2016 TENTANG
SALINAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR 54 /Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR
Lebih terperinci
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN
LAMPIRAN I SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL Nomor :05/Kpts/KPU-Kab-012.329248/IV/TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
Lebih terperinci
[Type a quote from the document or the
[Type a quote from the - 1 - document or the SALINAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/6271/Kota/VIII/2017 TENTANG PEDOMAN
Lebih terperinci
- 1 - PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013
- 1 - LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : 19/Kpts/KPU-Prov-011/VIII/2012 TANGGAL : 08 Agustus 2012 TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN
Lebih terperinci
KOMISI PEMILIHAN UMUM PPS. Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
KOMISI PEMILIHAN UMUM PPS Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih PEMILUKADA 2017 Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih PEMILUKADA 2017 KOMISI PEMILIHAN UMUM Pengarah Juri Ardiantoro
Lebih terperinci
TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri)
TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri) LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan
Lebih terperinci
LAPORAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DATA PEMILIH UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 KPU KAB TRENGGALEK DOKUMEN
LAPORAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM DAN WAKIL TAHUN KOMISI PEMILIHAN UMUMM KABUPATEN TRENGGALEK BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sesuai Undang-Undang Nomor 15 2011 Komisi Pemilihan
Lebih terperinci
- 2 - MEMUTUSKAN: BAB I KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
- 2-3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa
Lebih terperinci
KPU. MenCoklit BUKU KERJA PPDP
KPU MenCoklit BUKU KERJA PPDP Pengarah Arief Budiman, Ketua KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Anggota KPU Wahyu Setiawan, Anggota KPU Ilham Saputra, Anggota KPU Hasyim Asy ari, Anggota KPU Viryan, Anggota KPU
Lebih terperinci
2011, No Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan seba
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.174, 2011 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM. Pemutakhiran Data Pemilih. Penetapan Daftar Pemilih. Pemilu Kada. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2011
Lebih terperinci
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
No.698, 2012 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KOMISI PEMILIHAN UMUM. Penyelenggaraan. Pemilu. DPR. DPD. DPRD. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN
Lebih terperinci
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
Lebih terperinci
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN. NOMOR : 019/Kpts/PBWB/KPU-Kab /2015 TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR : 019/Kpts/PBWB/KPU-Kab 002.969538/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
Lebih terperinci
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
Rancangan Rapat Koordinasi Nasional 17 Desember 2014 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA DENGAN RAHMAT
Lebih terperinci
Pengantar Ketua KPU. Assalamu alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.
Pengantar Ketua KPU Assalamu alaikum Warahmatullah Wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan YME, karena modul yang sudah lama digagas ini akhirnya selesai juga disusun dan diterbitkan oleh
Lebih terperinci
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG
1 PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
Lebih terperinci
Dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan.
Lampiran PERATURAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA Nomor : 1 Tahun 2011 Tanggal : 29 Maret 2011 Klasifikasi Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam
Lebih terperinci
Lampiran PERATURAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA Nomor : 1 Tahun 2011 Tanggal : 29 Maret 2011
15 Lampiran PERATURAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA Nomor : 1 Tahun 2011 Tanggal : 29 Maret 2011 Klasifikasi Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam
Lebih terperinci
PEMILIHAN UMUM TAHUN Agustus Februari PENYUSUNAN PERATURAN KPU 1 Agustus Januari 2019
LAMPIRAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
Lebih terperinci
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR : 9 /Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
Lebih terperinci
Frequently Asked Questions Sidalih
Frequently Asked Questions Sidalih Ada desa yang tidak ada? Berarti desanya tidak ada di daftar PUM kemendagri, silahkan cari penduduknya di desa induknya Desa kami tidak ada datanya? Cek di data.kpu.go.id/dp4.php
Lebih terperinci
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN, PENELITIAN DAN VERIFIKASI PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
Lebih terperinci
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015 BAB 1 PENDAHULUAN
SALINAN Lampiran I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR : 4/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 TANGGAL : 27 APRIL 2015 TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN
Lebih terperinci
Lampiran I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab /2012 Tanggal : 7 Mei 2012
Lampiran I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab-014.329801/2012 Tanggal : 7 Mei 2012 PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
Lebih terperinci
-2- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 02 Juli 2012; MEMUTUSKAN:
-2-4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Lebih terperinci
Komisi Pemilihan Umum Jl. Iman Bonjol No. 29 Jakarta Pusat Telepon : ( ) Fax:
PERATURAN KPU NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Komisi Pemilihan
Lebih terperinci
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA
Lebih terperinci
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
Lebih terperinci
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2015 BAB 1 PENDAHULUAN
Lampiran I SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 4/kpts/KPU-kab/012.329492/2015 TANGGAL : 18 APRIL 2015 TENTANG : PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
Lebih terperinci
BAB 3 ANALISIS SISTEM BERJALAN
28 BAB 3 ANALISIS SISTEM BERJALAN Dalam bab tiga ini akan menjelaskan analisis sistem yang sedang berjalan dan pemecahan masalah. Analisis dan pemecahan masalah di dapat dari sumber data yang diperoleh
Lebih terperinci
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2015 BAB 1 PENDAHULUAN
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 06 /Kpts/KPU-Kab- 012.329279/IV/2015 TANGGAL 18 APRIL 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
Lebih terperinci
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
Lebih terperinci
BAB II BAGAIMANA BISA MENJADI PEMILIH
BAB II BAGAIMANA BISA MENJADI PEMILIH Bab ini menjelaskan tentang: A. Proses, Tahapan, Penyusunan Daftar Pemilih B. Bagaimana kalau nama kita tidak terdaftar? C. Persiapan ke TPS Waktu : 1 Jam Metode yang
Lebih terperinci
KOMISI PEMILIHAN UMUM. KPU Kabupaten/ Kota. Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU Kabupaten/ Kota Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih PEMILUKADA 2015 Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih PEMILUKADA 2015 Pengarah Husni Kamil Manik,
Lebih terperinci
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG
DRAFT TANGGAL 21 PEBRUARI 2009 KOMISI PEMILIHAN UMUM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Lebih terperinci
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
Lebih terperinci
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN
Lebih terperinci
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG
1 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PENYELENGGARAAN
Lebih terperinci
- 2 - MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.
- 2 - Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
Lebih terperinci
- 2 - BAB I KETENTUAN UMUM
- 2 - MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
Lebih terperinci
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR
a. b. c. d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
Lebih terperinci
SALINAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN. NOMOR : 11/Kpts/KPU Kab /2010 TENTANG
SALINAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN NOMOR : 11/Kpts/KPU Kab 014329920/2010 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN, PANITIA PEMILIHAN
Lebih terperinci
BAB I KETENTUAN UMUM. Pasal 1
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAN SELEKSI CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI PADA PEMILIHAN
Lebih terperinci
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK MEWUJUDKAN PEMILU 2019 YANG ADIL DAN BERINTEGRITAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK MEWUJUDKAN PEMILU 2019 YANG ADIL DAN BERINTEGRITAS Anang Dony Irawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113 Telp. 031-3811966,
Lebih terperinci
KOMISI PEMILIHAN UMUM PPK. Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
KOMISI PEMILIHAN UMUM PPK Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih PEMILUKADA 2015 Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih PEMILUKADA 2015 Pengarah Husni Kamil Manik, Ketua KPU Ida
Lebih terperinci
BAB IV. Pringsewu terletak di antara '25" 10508'42" BT dan 508'10" laki laki dan perempuan. 1
BAB IV Penelitian dan Analisis A. Profil Kabupaten Pringsewu Pringsewu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten ini disahkan menjadi kabupaten dalam Rapat Paripurna DPR tanggal
Lebih terperinci
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
SALINAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Lebih terperinci
2020 © DocPlayer.info Pengaturan dan alat privasi | Ketentuan | Tanggapan
To make this website work, we log user data and share it with processors. To use this website, you must agree to our Privacy Policy, including cookie policy.

label: pl

label: en