content:
POLITIK PENDIDIKAN PENGARUH POLITIK TERHADAP KEBIJAKAN DALAM PENDIDIKAN AMRIANI HAMZAH 094304023 [Type the author name] BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pendidikan merupakan segala sesuatu yang bersamaan dengan pertumbuhan, pendidikan sendiri tidak mempunyai tujuan akhir di balik dirinya. Definisi singkat ini dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan gejala insani yang fundamental dalam kehidupan manusia untuk mengantarkan anak manusia ke dalam peradaban yang berbudaya dan beretika . Usaha ini dapat dilakukan dengan bimbingan yang otentik dan eksistensial manusiawi agar anak mengenal jatidirinya, dapat bertahan hidup, mampu memiliki dan melanjutkan warisan sosial generasi terdahulu. Sesuai dengan dinamika sistem perkembangan peradaban, sistem pendidikan pun selalu dikonsepsikan ulang dan diinterpretasikan kembali setiap periode historis dan setiap orde politik tertentu. Hal ini juga berlaku pada anak didik, sehingga gerak, aliran, perubahan dan renovasi yang menjadi dimensi pokok pendidikan juga menuntut agar sistem pendidikan mampu beradaptasi terhadap kondisi zaman dengan keadaan politiknya. Maka menjadi sangat urgen untuk memahami pendidikan sebagai faktor politik untuk menstabilkan dan membangun Negara Indonesia baru yang dicita-citakan banyak orang adalah masyarakat baru yang disebut civil society. Hal ini berarti kekuasaan berada di tangan rakyat, ditentukan oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat tidak lagi menjadi objek, tetapi sebagai subjek pelaku kekuasaan. Masyarakat madani hanya dapat terwujud jika masyarakat memperoleh pendidikan yang memadai sehingga masyarakat dapat memahami perannya dalam proses perubahan sosial secara kreatif-konstruktif untuk mencari bentuk sintetik baru secara tulus, damai sekaligus mencerahkan. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat meningkatkan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan berpihak pada proses pemberdayaan rakyat dengan memprioritaskan bidang pendidikan. Kesejahteraan rakyat seharusnya diartikan dengan semakin meningkatnya kualitas SDM yang terdidik agar mampu meningkatkan penghasilannya secara benar, mandiri dan kreatif. Ukuran kesejahteraan rakyat harus menyertakan indikator menguatnya etika sosial, kualitas partisipasi rakyat dalam politik, kreativitas budaya dan komitmen moralitas keagamaan dan kemanusiaan universal, tidak semata-mata menggunakan indikator ekonomi. Terkait dengan politik, ada anggapan negatif, skeptik dan sinis warga sehingga ada kecenderungan menghindari politik. Namun perlu dicatat beberapa hal: pertama, kita tidak dapat lepas dari politik, semua kegiatan mengandaikan kerangka negara dan masyarakat merupakan aktivitas politik. Kedua, berbagai kesulitan yang dihadapi seperti peningkatan kesejahteraan, lingkungan hidup, kesenjangan sosial-ekonomi, pendidikan dan pengembangan IPTEK tidak dapat dipecahkan tanpa politik, tetapi dengan transformasi politik sedemikian rupa sehingga memungkinkan membentuk dan mengorganisir kehidupan secara efektif. Ketiga, sikap sinis dan skeptik terhadap politik dapat dihindari dengan membangun kredibilitas, kelayakan model alternatif dan imaginatif institusi politik. Oleh karena itu, pendidikan sebagai salah satu faktor penentu dan indikator kemajuan suatu bangsa hendaknya menjadi tujuan pembangunan. Melalui pendidikan (politik) diharapkan para pelaku politik bisa lebih memahami posisi sekaligus tugas dan tanggung jawab yang diemban bagi kesejahteraan rakyat, dalam kondisi politik yang dinamis dan mendukung. Sehingga setiap orang yang berkecimpung di dunia politik menyadari hakikat berpolitik, dengan mengembangkan budaya dan etika politik yang bersih dan profesional. Pendidikan yang dimaksud meliputi segala aspek yang dapat memberikan pemahaman baru mengenai apa, untuk apa, bagi siapa sesuatu (kekuasaan) harus dicapai dan di pertahankan BAB II PEMBAHASAN A. Kondisi Politik “Pendidikan” Banyak pihak yang melihat pendidikan sebagai faktor dan kekuatan politik. Karena, pendidikan dan sekolah merupakan pencerminan dari kekuatan sosial politik yang tengah berkuasa, dan refleksi dari orde penguasa yang ada. Di samping itu pendidikan berlangsung dalam konteks politik dengan pengembangan sistem pendidikan yang dimasukkan ke dalam kerangka kebulatan kehidupan bangsa, ketahanan nasional dan politik NKRI. Lebih jauh lagi menyangkut policy, perencanaan, atribut edukasi, pelaksanaan, tujuan pendidikan, relasi struktural dengan lembaga non-edulatif lain, pembiayaan dan manajemen pendidikan, semuanya diputuskan berdasarkan konsensus dan keputusan politik pemerintah yang bersifat ¬non-edukatif. Contoh konkritnya adalah tujuan pendidikan yang intinya merupakan penjabaran dari filsafat negara dan tujuan politik negara RI yang hakekatnya merupakan realisasi keinginan dan keputusan para pemimpin yang berkuasa. Kondisi politik Indonesia dewasa ini dinilai masih dalam tataran belajar, terlebih bila dikaitkan dengan dunia pendidikan. Di satu sisi dunia pendidikan dikatakan sebagai faktor dan kekuatan politik, namun di sisi lain pelaku pendidikan dipatok untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Sehingga, dengan demikian pendidik dan dunia pendidikan secara umum cenderung dijadikan objek politisasi. Sementara anak negeri hampir hampa dengan pendidikan politik, padahal mereka perlu belajar dan sekaligus memahami berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negerinya. Kenyataannya dalam usia 64 tahun kemerdekaan Indonesia, dunia pendidikan masih terpasung kepentingan politik praktis dan ambiguitas kekuasaan. Padahal, politik dan kekuasaan suatu negara memegang kunci keberhasilan pendidikan. Dalam konteks pembangunan demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia, peran politik eksekutif dan legislatif untuk memajukan pendidikan begitu besar. Ranah politik dan kekuasaan harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan peradaban bangsa ini. Paulo Freire pernah menegaskan bahwa bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pembangunan pendidikan. Freire memandang politik pendidikan memiliki nilai penting untuk menentukan kinerja pendidikan suatu negara. Bangsa yang politik pendidikannya buruk, maka kinerja pendidikannya pun pasti buruk. Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya pun juga akan bagus. Sampai saat ini, realitas politik pendidikan Indonesia masih belum sepenuhnya merdeka. Hal ini bisa dilihat dari komitmen pemerintah yang masih rendah dalam mewujudkan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang bebas biaya, belum terpenuhinya anggaran pendidikan sebesar 20%, kurangnya penghargaan terhadap profesionalisme dan kesejahteraan guru, rendahnya mutu dan daya saing pendidikan, upaya otonomi pendidikan yang masih setengah hati, dan sebagainya. Padahal pemerintah sebetulnya telah menetapkan Renstra Pendidikan tahun 2010–2014 dengan tiga sasaran pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai, yaitu meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dan meningkatkan tata kepemerintahan (governance), akuntabilitas, dan pencitraan publik. Pada saat yang sama, kesenjangan partisipasi pendidikan juga masih terjadi, terutama antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Meski pemerintah telah menyediakan dana BOS, masih ditemukan beberapa sekolah yang masih menarik berbagai iuran, sehingga memberatkan orang tua, terutama bagi keluarga miskin. Kesenjangan partisipasi pendidikan tersebut terlihat makin mencolok pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Data 2008 menunjukkan bahwa APM SD/MI mencapai 95%, SMP/MTs sebesar 71,83%. Sementara itu, APK SMA/MA/SMK sebesar 55,22%, dan APK pendidikan tinggi hanya mencapai 16,70%. Sedangkan angka putus sekolah tingkat SD mencapai 2,97%, SMP 2,42%, SMA 3,06%, dan PT 5,9%. Kondisi ini diperparah dengan masih tingginya jumlah warga negara yang buta huruf, tercatat bahwa dari total penduduk sebanyak 211.063.000 jiwa, yang masih buta huruf pada usia 15 tahun ke atas berjumlah 15.4 juta, dengan perbandingan laki-laki 5,8% dan perempuan 12,3%, dengan penyebaran di perkotaan 4,9%, dan pedesaan 12,2%. Keadaan tersebut memberi gambaran mengenai realitas politik pendidikan di Indonesia yang belum merdeka dan tertinggal dari tuntutan daya saing global. Politik pendidikan kita belum mampu memberikan harapan konkrit atas kemajuan bangsa di masa depan. Karenanya perlu dilakukan penilaian ulang, revisi, pembaharuan dan penyempurnaan sistem pendidikan nasional, agar pendidikan lebih relevan dan lebih fungsional dengan tuntutan zaman. Untuk itu diperlukan good will politik, kebijakan dan praktek politik oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaannya. Dan akhirnya untuk menjabarkan filsafat Pancasila, filsafat pendidikan dan pelaksanaan pendidikan nasional ke dalam perilaku sosial dan perilaku edukatif yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, jelas diperlukan kemauan politik, keputusan politik dan perbuatan politik secara konkrit. Untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan politisi yang memahami urgensi politik bagi pendidikan dan politisi handal ini hanya mungkin didapat dari mereka yang pernah mengenyam pendidikan politik secara maksimal. B. Pendidikan Politik Pendidikan Politik, merupakan salah satu fungsi input sistem politik yang berlaku di negara manapun juga baik yang menganut sistem politik demokratis, otoriter, diktator dan sebagainya. Pendidikan politik, merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada warganegara dimana keterlaksanaannya sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu berada, selain itu, juga ditentukan oleh interaksi pengalaman serta kepribadian seseorang. Disisi lain kegiatan ini juga dipandang sebagai proses yang ber¬langsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman politik yang relevan yang memberi bentuk terhadap tingkah laku politiknya. Pengetahuan, nilai dan sikap yang diperoleh seseorang itu membentuk satu layar persepsi, melalui mana individu menerima rangsangan politik yang akan menentukan bentuk etika politik seseorang yang berkembang berangsur-angsur. Jadi, pendidikan politik adalah proses dengan mana individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai dan sikap terhadap sistem politik masyarakat. Namun, peristiwa ini tidak menjamin bahwa masyarakat mengesahkan sistem politiknya, sekalipun hal ini mungkin bisa terjadi, sebab bisa saja menyebabkan pengingkaran terhadap legitimasi. Tetapi, apakah akan menuju kepada stagnasi atau perubahan, tergantung keadaan yang menyebabkan pengingkaran. Apabila tidak ada legitimasi disertai dengan sikap bermusuhan yang aktif terhadap sistem politik, maka perubahan mungkin terjadi. Sebaliknya, jika legitimasi dibarengi dengan sikap apatis terhadap sistem politik, bukan tak mungkin menghasilkan stagnasi. Dengan demikian keberadaan pendidikan politik menjadi sangat urgen, karena (1) secara fundamental merupakan proses hasil belajar; (2) memberikan indikasi hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok yang berkenaan dengan pengetahuan, informasi, nilai dan sikap; (3) dapat dilakukan sepanjang hidup; dan (4) merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial yang secara implisit dan eksplisit memberikan penjelasan tingkah laku sosial. Perkembangan sosiologi politik pada dasarnya diawali pada masa kanak-kanak. Di AS, belajar politik dimulai usia 3 tahun dan menjadi mantap pada usia 7 tahun. Tahap lebih awal dari belajar politik mencakup perkembangan dari ikatan lingkungan, seperti keterikatan pada sekolah dan berdiam di daerah tertentu, dengan demikian diharapkan mereka mempunyai kepercayaan pada keindahan negerinya, kebaikan serta kebersihan rakyatnya. Manifestasi ini diikuti oleh simbol otoritas umum, seperti polisi, presiden dan bendera nasional. Usia 9 dan 10 tahun timbul kesadaran akan konsep yang lebih abstrak, seperti pemberian suara, demokrasi, kebebasan sipil dan peran warganegara dalam sistem politik. Untuk mewujudkan pendidikan politik tersebut sedikitnya terdapat empat tahap yaitu (1) pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua anak, presiden dan polisi; (2) perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan ekternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah; (3) pengenalan mengenai institusi politik yang impersonal, seperti kongres (parlemen), mahkamah agung, dan pemilu; dan (4) perkembangan pembedaan antara institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi ini. Tahapan pendidikan politik tersebut dapat dilakukan melalui keluarga, sekolah dan partai politik. Masalahnya adalah sosiologi politik dalam masyarakat berkembang dan berubah dengan cepat. Sifat pendidikan politik yang bervariasi menurut waktu serta yang selalu menyesuaikan dengan lingkungan yang memberinya kontribusi, berkaitan dengan sifat pemerintahan dan derajat serta sifat perubahan. Semakin stabil pemerintahan, semakin terperinci agensi-agensi utama dari pendidikan politik. Sebaliknya, semakin besar derajat perubahan, semakin tersebarlah agensi utama dari pendidikan politik. Dalam realitas kehidupan, pola pendidikan politik juga mengalami perubahan seperti berubahnya struktur dan kultur politik. Perubahan tersebut menyangkut perbedaan tingkat keterlibatan dan derajat perubahan dalam sub sistem masyarakat yang beraneka ragam. Sehingga dikatakan bahwa pendidikan politik bisa bersifat manifes dan laten. Pendidikan politik yang bersifat manifes berlangsung dalam bentuk transmisi informasi, nilai atau perasaan terhadap peran, input dan output mengenai sistem politik. Sedangkan, pendidikan politik laten berlangsung dalam bentuk transmisi informasi, nilai atau perasaan terhadap peran, input dan output mengenai sistem sosial yang lain seperti keluarga. Membangun sebuah kultur demokratis dari pola pendidikan politik yang diterapkan dapat dilakukan dengan menggelar strategi kebudayaan. Konkretnya, membangun sistem pendidikan politik yang menjadikan prinsip kemandirian dan nalar publik sebagai pijakan konseptual, fokus pada penciptaan individu yang otonom dan kritis dalam daya pertimbangan. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan konsep pendidikan dengan menekankan pada proses learning to know, learing to do, learning to be and learning to live together. Menerapkan empat pilar tersebut dalam proses pendidikan politik berarti memungkinkan peserta didik dapat menguasai cara memperoleh pengetahuan, berkesempatan menerapkan pengetahuan yang dipelajarinya, berkesempatan berinteraksi secara aktif dengan sesama sehingga dapat menemukan dirinya. Proses strategi pedagogis ini tentu membidik target jangka panjang yang menentukan cerah-tidaknya masa depan demokrasi di negeri ini. Dengan demikian dapat dipahami bahwa peran pendidikan politik sangat diharapkan untuk membentuk karakter dan mental generasi muda untuk dapat melakukan transformasi budaya dalam upaya membina sistem dan kondisi politik yang kondusif. Suatu tuntutan yang pada hakekatnya telah digariskan oleh para pendiri Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional, dengan mengedepankan budaya dan etika politik yang patut dibanggakan. C. Pengaruh Politik Terhadap Kebijakan Pendidikan Berkaca dari penyelenggaraan kampanye pemilu dan koalisi parpol, menunjukkan bahwa ada yang salah dalam peran yang dimainkan parpol dalam pendidikan politik. Fakta lebih menunjukkan bahwa sebagian parpol belum mampu melaksanakan fungsi dan perannya. Kebanyakan parpol belum memperjuangkan kepentingan konstituen tetapi lebih sibuk mengurusi kepentingan pribadi dan kelompok elite partai. Pada masa kampanye, parpol sibuk dengan aktivitas yang berorientasi pada penguatan citra dan sosialisasi untuk menarik massa. Pidato juru kampanye tak jarang meneriakkan janji-janji manis yang kadang sulit diterima akal sehat, namun disuarakan dengan lantang. Hiruk pikuk dalam koalisi parpol dalam pemilu 2009 menunjukkan bahwa para elit tidak sedikitpun melibatkan rakyat pemilih ( konstituen), apalagi memikirkan program untuk rakyat. Padahal konstituen sebelumnya telah berpartisipasi menggunakan hak pilihnya untuk perolehan suara parpol. Pembicaraan mengenai parpol menjelang pemilu presiden bahkan tidak berdasarkan platform, agenda pemerintahan, serta ideologi yang semestinya menjadi tuntutan dasar. Implikasinya adalah pragmatisme yang tertanam kuat di benak konstituen, dan dikhawatirkan masyarakat akan ikut berperilaku pragmatis dalam memilih. Koalisi hanya mengarah pada persoalan pembagian kekuasaan ( sharing of power) dan jabatan. Padahal harus ada visi dan program membangun bangsa keluar dari permasalahan dan meletakkan dasar supaya Indonesia lebih maju sesuai RPJPN. Karena berubahnya sistem politik nasional dan tidak adanya Garis-Garis Besar Haluan Negara yang mengikat seperti dulu, tidak lantas berarti bahwa bangsa Indonesia tidak peduli dengan visi maupun rencana jangka panjang. Mestinya setiap elit politik harus menjadikan RJPJN sebagai pedoman perumusan visi misi serta program capres dan cawapres yang akan diusung oleh koalisi parpol. Parpol juga harus melakukan pendidikan politik bagi kader-kadernya yang akan diantarkan menjadi pejabat publik atau wakil rakyat. Namun dalam realitas, para elit politik tidak kelihatan memberi contoh yang dapat menjadi pendidikan politik bagi masyarakat luas. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku para elit politik yang tidak menunjukkan cara berpikir jernih, sikap dan tingkah laku yang matang dan dewasa secara mental, kultural dan intelektual, dan taat pada hukum serta berbagai peraturan. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Kondisi real politik dan politik pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya merdeka dan tertinggal dari tuntutan daya saing global, belum mampu memberikan harapan konkrit atas kemajuan bangsa di masa depan. Pendidikan politik diharapkan mampu membentuk karakter dan mental generasi muda agar dapat melakukan transformasi budaya dalam upaya membina sistem dan kondisi politik yang kondusif dengan mengedepankan budaya dan etika politik yang patut dibanggakan. Perlu dilakukan penilaian ulang, revisi, pembaharuan dan penyempurnaan sistem pendidikan nasional, agar pendidikan lebih relevan dan lebih fungsional dengan tuntutan zaman. Mengembangkan pendidikan yang tidak hanya menjadi banking-process, namun menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, humanis, tidak antirealitas, mengutamakan proses, penyelarasan hak dan tanggungjawab. Melaksanakan kembali pendidikan budi pekerti yang merupakan pondasi bagi pelaksanaan civic education agar tercipta generasi yang tidak hanya mau menjadi politisi namun paham budaya dan etika politik. Pengertian pendidikan politik adalah aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi politik pada individu, meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Pendidikan politik dalam masyarakat manapun harus memiliki institusi dan perangkat yang menopangnya. Yang paling mendasar adalah keluarga, institusi pendidikan, partai politik, pers dan masyarakat luas Parpol harus melakukan pendidikan politik bagi kader-kadernya yang akan diantarkan menjadi pejabat publik atau wakil rakyat. Namun dalam realitas, para elit politik tidak kelihatan memberi contoh yang dapat menjadi pendidikan politik bagi masyarakat luas. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku para elit politik yang tidak menunjukkan cara berpikir jernih, sikap dan tingkah laku yang matang dan dewasa secara mental, kultural dan intelektual, dan taat pada hukum serta berbagai peraturan. | Amriani Hamzah Dara Daeng Makassar
Amriani Hamzah Dara Daeng Makassar
Amriani Binti Hamzah Mustafa Dara Daeng Makassar
Amriani Hamzah Dara Daeng Makassar
Home
Administrasi Pendidikan
Materi Pembelajaran
Sub menu 1
Sub menu 2
Sub menu 3
Sub menu 4
Agama Islam
Komputer
Motivasi
skip to main | skip to sidebar
Home » » POLITIK PENDIDIKAN PENGARUH POLITIK TERHADAP KEBIJAKAN DALAM PENDIDIKAN AMRIANI HAMZAH 094304023 [Type the author name] BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pendidikan merupakan segala sesuatu yang bersamaan dengan pertumbuhan, pendidikan sendiri tidak mempunyai tujuan akhir di balik dirinya. Definisi singkat ini dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan gejala insani yang fundamental dalam kehidupan manusia untuk mengantarkan anak manusia ke dalam peradaban yang berbudaya dan beretika . Usaha ini dapat dilakukan dengan bimbingan yang otentik dan eksistensial manusiawi agar anak mengenal jatidirinya, dapat bertahan hidup, mampu memiliki dan melanjutkan warisan sosial generasi terdahulu. Sesuai dengan dinamika sistem perkembangan peradaban, sistem pendidikan pun selalu dikonsepsikan ulang dan diinterpretasikan kembali setiap periode historis dan setiap orde politik tertentu. Hal ini juga berlaku pada anak didik, sehingga gerak, aliran, perubahan dan renovasi yang menjadi dimensi pokok pendidikan juga menuntut agar sistem pendidikan mampu beradaptasi terhadap kondisi zaman dengan keadaan politiknya. Maka menjadi sangat urgen untuk memahami pendidikan sebagai faktor politik untuk menstabilkan dan membangun Negara Indonesia baru yang dicita-citakan banyak orang adalah masyarakat baru yang disebut civil society. Hal ini berarti kekuasaan berada di tangan rakyat, ditentukan oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat tidak lagi menjadi objek, tetapi sebagai subjek pelaku kekuasaan. Masyarakat madani hanya dapat terwujud jika masyarakat memperoleh pendidikan yang memadai sehingga masyarakat dapat memahami perannya dalam proses perubahan sosial secara kreatif-konstruktif untuk mencari bentuk sintetik baru secara tulus, damai sekaligus mencerahkan. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat meningkatkan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan berpihak pada proses pemberdayaan rakyat dengan memprioritaskan bidang pendidikan. Kesejahteraan rakyat seharusnya diartikan dengan semakin meningkatnya kualitas SDM yang terdidik agar mampu meningkatkan penghasilannya secara benar, mandiri dan kreatif. Ukuran kesejahteraan rakyat harus menyertakan indikator menguatnya etika sosial, kualitas partisipasi rakyat dalam politik, kreativitas budaya dan komitmen moralitas keagamaan dan kemanusiaan universal, tidak semata-mata menggunakan indikator ekonomi. Terkait dengan politik, ada anggapan negatif, skeptik dan sinis warga sehingga ada kecenderungan menghindari politik. Namun perlu dicatat beberapa hal: pertama, kita tidak dapat lepas dari politik, semua kegiatan mengandaikan kerangka negara dan masyarakat merupakan aktivitas politik. Kedua, berbagai kesulitan yang dihadapi seperti peningkatan kesejahteraan, lingkungan hidup, kesenjangan sosial-ekonomi, pendidikan dan pengembangan IPTEK tidak dapat dipecahkan tanpa politik, tetapi dengan transformasi politik sedemikian rupa sehingga memungkinkan membentuk dan mengorganisir kehidupan secara efektif. Ketiga, sikap sinis dan skeptik terhadap politik dapat dihindari dengan membangun kredibilitas, kelayakan model alternatif dan imaginatif institusi politik. Oleh karena itu, pendidikan sebagai salah satu faktor penentu dan indikator kemajuan suatu bangsa hendaknya menjadi tujuan pembangunan. Melalui pendidikan (politik) diharapkan para pelaku politik bisa lebih memahami posisi sekaligus tugas dan tanggung jawab yang diemban bagi kesejahteraan rakyat, dalam kondisi politik yang dinamis dan mendukung. Sehingga setiap orang yang berkecimpung di dunia politik menyadari hakikat berpolitik, dengan mengembangkan budaya dan etika politik yang bersih dan profesional. Pendidikan yang dimaksud meliputi segala aspek yang dapat memberikan pemahaman baru mengenai apa, untuk apa, bagi siapa sesuatu (kekuasaan) harus dicapai dan di pertahankan BAB II PEMBAHASAN A. Kondisi Politik “Pendidikan” Banyak pihak yang melihat pendidikan sebagai faktor dan kekuatan politik. Karena, pendidikan dan sekolah merupakan pencerminan dari kekuatan sosial politik yang tengah berkuasa, dan refleksi dari orde penguasa yang ada. Di samping itu pendidikan berlangsung dalam konteks politik dengan pengembangan sistem pendidikan yang dimasukkan ke dalam kerangka kebulatan kehidupan bangsa, ketahanan nasional dan politik NKRI. Lebih jauh lagi menyangkut policy, perencanaan, atribut edukasi, pelaksanaan, tujuan pendidikan, relasi struktural dengan lembaga non-edulatif lain, pembiayaan dan manajemen pendidikan, semuanya diputuskan berdasarkan konsensus dan keputusan politik pemerintah yang bersifat ¬non-edukatif. Contoh konkritnya adalah tujuan pendidikan yang intinya merupakan penjabaran dari filsafat negara dan tujuan politik negara RI yang hakekatnya merupakan realisasi keinginan dan keputusan para pemimpin yang berkuasa. Kondisi politik Indonesia dewasa ini dinilai masih dalam tataran belajar, terlebih bila dikaitkan dengan dunia pendidikan. Di satu sisi dunia pendidikan dikatakan sebagai faktor dan kekuatan politik, namun di sisi lain pelaku pendidikan dipatok untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Sehingga, dengan demikian pendidik dan dunia pendidikan secara umum cenderung dijadikan objek politisasi. Sementara anak negeri hampir hampa dengan pendidikan politik, padahal mereka perlu belajar dan sekaligus memahami berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negerinya. Kenyataannya dalam usia 64 tahun kemerdekaan Indonesia, dunia pendidikan masih terpasung kepentingan politik praktis dan ambiguitas kekuasaan. Padahal, politik dan kekuasaan suatu negara memegang kunci keberhasilan pendidikan. Dalam konteks pembangunan demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia, peran politik eksekutif dan legislatif untuk memajukan pendidikan begitu besar. Ranah politik dan kekuasaan harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan peradaban bangsa ini. Paulo Freire pernah menegaskan bahwa bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pembangunan pendidikan. Freire memandang politik pendidikan memiliki nilai penting untuk menentukan kinerja pendidikan suatu negara. Bangsa yang politik pendidikannya buruk, maka kinerja pendidikannya pun pasti buruk. Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya pun juga akan bagus. Sampai saat ini, realitas politik pendidikan Indonesia masih belum sepenuhnya merdeka. Hal ini bisa dilihat dari komitmen pemerintah yang masih rendah dalam mewujudkan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang bebas biaya, belum terpenuhinya anggaran pendidikan sebesar 20%, kurangnya penghargaan terhadap profesionalisme dan kesejahteraan guru, rendahnya mutu dan daya saing pendidikan, upaya otonomi pendidikan yang masih setengah hati, dan sebagainya. Padahal pemerintah sebetulnya telah menetapkan Renstra Pendidikan tahun 2010–2014 dengan tiga sasaran pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai, yaitu meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dan meningkatkan tata kepemerintahan (governance), akuntabilitas, dan pencitraan publik. Pada saat yang sama, kesenjangan partisipasi pendidikan juga masih terjadi, terutama antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Meski pemerintah telah menyediakan dana BOS, masih ditemukan beberapa sekolah yang masih menarik berbagai iuran, sehingga memberatkan orang tua, terutama bagi keluarga miskin. Kesenjangan partisipasi pendidikan tersebut terlihat makin mencolok pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Data 2008 menunjukkan bahwa APM SD/MI mencapai 95%, SMP/MTs sebesar 71,83%. Sementara itu, APK SMA/MA/SMK sebesar 55,22%, dan APK pendidikan tinggi hanya mencapai 16,70%. Sedangkan angka putus sekolah tingkat SD mencapai 2,97%, SMP 2,42%, SMA 3,06%, dan PT 5,9%. Kondisi ini diperparah dengan masih tingginya jumlah warga negara yang buta huruf, tercatat bahwa dari total penduduk sebanyak 211.063.000 jiwa, yang masih buta huruf pada usia 15 tahun ke atas berjumlah 15.4 juta, dengan perbandingan laki-laki 5,8% dan perempuan 12,3%, dengan penyebaran di perkotaan 4,9%, dan pedesaan 12,2%. Keadaan tersebut memberi gambaran mengenai realitas politik pendidikan di Indonesia yang belum merdeka dan tertinggal dari tuntutan daya saing global. Politik pendidikan kita belum mampu memberikan harapan konkrit atas kemajuan bangsa di masa depan. Karenanya perlu dilakukan penilaian ulang, revisi, pembaharuan dan penyempurnaan sistem pendidikan nasional, agar pendidikan lebih relevan dan lebih fungsional dengan tuntutan zaman. Untuk itu diperlukan good will politik, kebijakan dan praktek politik oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaannya. Dan akhirnya untuk menjabarkan filsafat Pancasila, filsafat pendidikan dan pelaksanaan pendidikan nasional ke dalam perilaku sosial dan perilaku edukatif yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, jelas diperlukan kemauan politik, keputusan politik dan perbuatan politik secara konkrit. Untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan politisi yang memahami urgensi politik bagi pendidikan dan politisi handal ini hanya mungkin didapat dari mereka yang pernah mengenyam pendidikan politik secara maksimal. B. Pendidikan Politik Pendidikan Politik, merupakan salah satu fungsi input sistem politik yang berlaku di negara manapun juga baik yang menganut sistem politik demokratis, otoriter, diktator dan sebagainya. Pendidikan politik, merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada warganegara dimana keterlaksanaannya sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu berada, selain itu, juga ditentukan oleh interaksi pengalaman serta kepribadian seseorang. Disisi lain kegiatan ini juga dipandang sebagai proses yang ber¬langsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman politik yang relevan yang memberi bentuk terhadap tingkah laku politiknya. Pengetahuan, nilai dan sikap yang diperoleh seseorang itu membentuk satu layar persepsi, melalui mana individu menerima rangsangan politik yang akan menentukan bentuk etika politik seseorang yang berkembang berangsur-angsur. Jadi, pendidikan politik adalah proses dengan mana individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai dan sikap terhadap sistem politik masyarakat. Namun, peristiwa ini tidak menjamin bahwa masyarakat mengesahkan sistem politiknya, sekalipun hal ini mungkin bisa terjadi, sebab bisa saja menyebabkan pengingkaran terhadap legitimasi. Tetapi, apakah akan menuju kepada stagnasi atau perubahan, tergantung keadaan yang menyebabkan pengingkaran. Apabila tidak ada legitimasi disertai dengan sikap bermusuhan yang aktif terhadap sistem politik, maka perubahan mungkin terjadi. Sebaliknya, jika legitimasi dibarengi dengan sikap apatis terhadap sistem politik, bukan tak mungkin menghasilkan stagnasi. Dengan demikian keberadaan pendidikan politik menjadi sangat urgen, karena (1) secara fundamental merupakan proses hasil belajar; (2) memberikan indikasi hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok yang berkenaan dengan pengetahuan, informasi, nilai dan sikap; (3) dapat dilakukan sepanjang hidup; dan (4) merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial yang secara implisit dan eksplisit memberikan penjelasan tingkah laku sosial. Perkembangan sosiologi politik pada dasarnya diawali pada masa kanak-kanak. Di AS, belajar politik dimulai usia 3 tahun dan menjadi mantap pada usia 7 tahun. Tahap lebih awal dari belajar politik mencakup perkembangan dari ikatan lingkungan, seperti keterikatan pada sekolah dan berdiam di daerah tertentu, dengan demikian diharapkan mereka mempunyai kepercayaan pada keindahan negerinya, kebaikan serta kebersihan rakyatnya. Manifestasi ini diikuti oleh simbol otoritas umum, seperti polisi, presiden dan bendera nasional. Usia 9 dan 10 tahun timbul kesadaran akan konsep yang lebih abstrak, seperti pemberian suara, demokrasi, kebebasan sipil dan peran warganegara dalam sistem politik. Untuk mewujudkan pendidikan politik tersebut sedikitnya terdapat empat tahap yaitu (1) pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua anak, presiden dan polisi; (2) perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan ekternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah; (3) pengenalan mengenai institusi politik yang impersonal, seperti kongres (parlemen), mahkamah agung, dan pemilu; dan (4) perkembangan pembedaan antara institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi ini. Tahapan pendidikan politik tersebut dapat dilakukan melalui keluarga, sekolah dan partai politik. Masalahnya adalah sosiologi politik dalam masyarakat berkembang dan berubah dengan cepat. Sifat pendidikan politik yang bervariasi menurut waktu serta yang selalu menyesuaikan dengan lingkungan yang memberinya kontribusi, berkaitan dengan sifat pemerintahan dan derajat serta sifat perubahan. Semakin stabil pemerintahan, semakin terperinci agensi-agensi utama dari pendidikan politik. Sebaliknya, semakin besar derajat perubahan, semakin tersebarlah agensi utama dari pendidikan politik. Dalam realitas kehidupan, pola pendidikan politik juga mengalami perubahan seperti berubahnya struktur dan kultur politik. Perubahan tersebut menyangkut perbedaan tingkat keterlibatan dan derajat perubahan dalam sub sistem masyarakat yang beraneka ragam. Sehingga dikatakan bahwa pendidikan politik bisa bersifat manifes dan laten. Pendidikan politik yang bersifat manifes berlangsung dalam bentuk transmisi informasi, nilai atau perasaan terhadap peran, input dan output mengenai sistem politik. Sedangkan, pendidikan politik laten berlangsung dalam bentuk transmisi informasi, nilai atau perasaan terhadap peran, input dan output mengenai sistem sosial yang lain seperti keluarga. Membangun sebuah kultur demokratis dari pola pendidikan politik yang diterapkan dapat dilakukan dengan menggelar strategi kebudayaan. Konkretnya, membangun sistem pendidikan politik yang menjadikan prinsip kemandirian dan nalar publik sebagai pijakan konseptual, fokus pada penciptaan individu yang otonom dan kritis dalam daya pertimbangan. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan konsep pendidikan dengan menekankan pada proses learning to know, learing to do, learning to be and learning to live together. Menerapkan empat pilar tersebut dalam proses pendidikan politik berarti memungkinkan peserta didik dapat menguasai cara memperoleh pengetahuan, berkesempatan menerapkan pengetahuan yang dipelajarinya, berkesempatan berinteraksi secara aktif dengan sesama sehingga dapat menemukan dirinya. Proses strategi pedagogis ini tentu membidik target jangka panjang yang menentukan cerah-tidaknya masa depan demokrasi di negeri ini. Dengan demikian dapat dipahami bahwa peran pendidikan politik sangat diharapkan untuk membentuk karakter dan mental generasi muda untuk dapat melakukan transformasi budaya dalam upaya membina sistem dan kondisi politik yang kondusif. Suatu tuntutan yang pada hakekatnya telah digariskan oleh para pendiri Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional, dengan mengedepankan budaya dan etika politik yang patut dibanggakan. C. Pengaruh Politik Terhadap Kebijakan Pendidikan Berkaca dari penyelenggaraan kampanye pemilu dan koalisi parpol, menunjukkan bahwa ada yang salah dalam peran yang dimainkan parpol dalam pendidikan politik. Fakta lebih menunjukkan bahwa sebagian parpol belum mampu melaksanakan fungsi dan perannya. Kebanyakan parpol belum memperjuangkan kepentingan konstituen tetapi lebih sibuk mengurusi kepentingan pribadi dan kelompok elite partai. Pada masa kampanye, parpol sibuk dengan aktivitas yang berorientasi pada penguatan citra dan sosialisasi untuk menarik massa. Pidato juru kampanye tak jarang meneriakkan janji-janji manis yang kadang sulit diterima akal sehat, namun disuarakan dengan lantang. Hiruk pikuk dalam koalisi parpol dalam pemilu 2009 menunjukkan bahwa para elit tidak sedikitpun melibatkan rakyat pemilih ( konstituen), apalagi memikirkan program untuk rakyat. Padahal konstituen sebelumnya telah berpartisipasi menggunakan hak pilihnya untuk perolehan suara parpol. Pembicaraan mengenai parpol menjelang pemilu presiden bahkan tidak berdasarkan platform, agenda pemerintahan, serta ideologi yang semestinya menjadi tuntutan dasar. Implikasinya adalah pragmatisme yang tertanam kuat di benak konstituen, dan dikhawatirkan masyarakat akan ikut berperilaku pragmatis dalam memilih. Koalisi hanya mengarah pada persoalan pembagian kekuasaan ( sharing of power) dan jabatan. Padahal harus ada visi dan program membangun bangsa keluar dari permasalahan dan meletakkan dasar supaya Indonesia lebih maju sesuai RPJPN. Karena berubahnya sistem politik nasional dan tidak adanya Garis-Garis Besar Haluan Negara yang mengikat seperti dulu, tidak lantas berarti bahwa bangsa Indonesia tidak peduli dengan visi maupun rencana jangka panjang. Mestinya setiap elit politik harus menjadikan RJPJN sebagai pedoman perumusan visi misi serta program capres dan cawapres yang akan diusung oleh koalisi parpol. Parpol juga harus melakukan pendidikan politik bagi kader-kadernya yang akan diantarkan menjadi pejabat publik atau wakil rakyat. Namun dalam realitas, para elit politik tidak kelihatan memberi contoh yang dapat menjadi pendidikan politik bagi masyarakat luas. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku para elit politik yang tidak menunjukkan cara berpikir jernih, sikap dan tingkah laku yang matang dan dewasa secara mental, kultural dan intelektual, dan taat pada hukum serta berbagai peraturan. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Kondisi real politik dan politik pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya merdeka dan tertinggal dari tuntutan daya saing global, belum mampu memberikan harapan konkrit atas kemajuan bangsa di masa depan. Pendidikan politik diharapkan mampu membentuk karakter dan mental generasi muda agar dapat melakukan transformasi budaya dalam upaya membina sistem dan kondisi politik yang kondusif dengan mengedepankan budaya dan etika politik yang patut dibanggakan. Perlu dilakukan penilaian ulang, revisi, pembaharuan dan penyempurnaan sistem pendidikan nasional, agar pendidikan lebih relevan dan lebih fungsional dengan tuntutan zaman. Mengembangkan pendidikan yang tidak hanya menjadi banking-process, namun menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, humanis, tidak antirealitas, mengutamakan proses, penyelarasan hak dan tanggungjawab. Melaksanakan kembali pendidikan budi pekerti yang merupakan pondasi bagi pelaksanaan civic education agar tercipta generasi yang tidak hanya mau menjadi politisi namun paham budaya dan etika politik. Pengertian pendidikan politik adalah aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi politik pada individu, meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Pendidikan politik dalam masyarakat manapun harus memiliki institusi dan perangkat yang menopangnya. Yang paling mendasar adalah keluarga, institusi pendidikan, partai politik, pers dan masyarakat luas Parpol harus melakukan pendidikan politik bagi kader-kadernya yang akan diantarkan menjadi pejabat publik atau wakil rakyat. Namun dalam realitas, para elit politik tidak kelihatan memberi contoh yang dapat menjadi pendidikan politik bagi masyarakat luas. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku para elit politik yang tidak menunjukkan cara berpikir jernih, sikap dan tingkah laku yang matang dan dewasa secara mental, kultural dan intelektual, dan taat pada hukum serta berbagai peraturan.
POLITIK PENDIDIKAN PENGARUH POLITIK TERHADAP KEBIJAKAN DALAM PENDIDIKAN AMRIANI HAMZAH 094304023 [Type the author name] BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pendidikan merupakan segala sesuatu yang bersamaan dengan pertumbuhan, pendidikan sendiri tidak mempunyai tujuan akhir di balik dirinya. Definisi singkat ini dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan gejala insani yang fundamental dalam kehidupan manusia untuk mengantarkan anak manusia ke dalam peradaban yang berbudaya dan beretika . Usaha ini dapat dilakukan dengan bimbingan yang otentik dan eksistensial manusiawi agar anak mengenal jatidirinya, dapat bertahan hidup, mampu memiliki dan melanjutkan warisan sosial generasi terdahulu. Sesuai dengan dinamika sistem perkembangan peradaban, sistem pendidikan pun selalu dikonsepsikan ulang dan diinterpretasikan kembali setiap periode historis dan setiap orde politik tertentu. Hal ini juga berlaku pada anak didik, sehingga gerak, aliran, perubahan dan renovasi yang menjadi dimensi pokok pendidikan juga menuntut agar sistem pendidikan mampu beradaptasi terhadap kondisi zaman dengan keadaan politiknya. Maka menjadi sangat urgen untuk memahami pendidikan sebagai faktor politik untuk menstabilkan dan membangun Negara Indonesia baru yang dicita-citakan banyak orang adalah masyarakat baru yang disebut civil society. Hal ini berarti kekuasaan berada di tangan rakyat, ditentukan oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat tidak lagi menjadi objek, tetapi sebagai subjek pelaku kekuasaan. Masyarakat madani hanya dapat terwujud jika masyarakat memperoleh pendidikan yang memadai sehingga masyarakat dapat memahami perannya dalam proses perubahan sosial secara kreatif-konstruktif untuk mencari bentuk sintetik baru secara tulus, damai sekaligus mencerahkan. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat meningkatkan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan berpihak pada proses pemberdayaan rakyat dengan memprioritaskan bidang pendidikan. Kesejahteraan rakyat seharusnya diartikan dengan semakin meningkatnya kualitas SDM yang terdidik agar mampu meningkatkan penghasilannya secara benar, mandiri dan kreatif. Ukuran kesejahteraan rakyat harus menyertakan indikator menguatnya etika sosial, kualitas partisipasi rakyat dalam politik, kreativitas budaya dan komitmen moralitas keagamaan dan kemanusiaan universal, tidak semata-mata menggunakan indikator ekonomi. Terkait dengan politik, ada anggapan negatif, skeptik dan sinis warga sehingga ada kecenderungan menghindari politik. Namun perlu dicatat beberapa hal: pertama, kita tidak dapat lepas dari politik, semua kegiatan mengandaikan kerangka negara dan masyarakat merupakan aktivitas politik. Kedua, berbagai kesulitan yang dihadapi seperti peningkatan kesejahteraan, lingkungan hidup, kesenjangan sosial-ekonomi, pendidikan dan pengembangan IPTEK tidak dapat dipecahkan tanpa politik, tetapi dengan transformasi politik sedemikian rupa sehingga memungkinkan membentuk dan mengorganisir kehidupan secara efektif. Ketiga, sikap sinis dan skeptik terhadap politik dapat dihindari dengan membangun kredibilitas, kelayakan model alternatif dan imaginatif institusi politik. Oleh karena itu, pendidikan sebagai salah satu faktor penentu dan indikator kemajuan suatu bangsa hendaknya menjadi tujuan pembangunan. Melalui pendidikan (politik) diharapkan para pelaku politik bisa lebih memahami posisi sekaligus tugas dan tanggung jawab yang diemban bagi kesejahteraan rakyat, dalam kondisi politik yang dinamis dan mendukung. Sehingga setiap orang yang berkecimpung di dunia politik menyadari hakikat berpolitik, dengan mengembangkan budaya dan etika politik yang bersih dan profesional. Pendidikan yang dimaksud meliputi segala aspek yang dapat memberikan pemahaman baru mengenai apa, untuk apa, bagi siapa sesuatu (kekuasaan) harus dicapai dan di pertahankan BAB II PEMBAHASAN A. Kondisi Politik “Pendidikan” Banyak pihak yang melihat pendidikan sebagai faktor dan kekuatan politik. Karena, pendidikan dan sekolah merupakan pencerminan dari kekuatan sosial politik yang tengah berkuasa, dan refleksi dari orde penguasa yang ada. Di samping itu pendidikan berlangsung dalam konteks politik dengan pengembangan sistem pendidikan yang dimasukkan ke dalam kerangka kebulatan kehidupan bangsa, ketahanan nasional dan politik NKRI. Lebih jauh lagi menyangkut policy, perencanaan, atribut edukasi, pelaksanaan, tujuan pendidikan, relasi struktural dengan lembaga non-edulatif lain, pembiayaan dan manajemen pendidikan, semuanya diputuskan berdasarkan konsensus dan keputusan politik pemerintah yang bersifat ¬non-edukatif. Contoh konkritnya adalah tujuan pendidikan yang intinya merupakan penjabaran dari filsafat negara dan tujuan politik negara RI yang hakekatnya merupakan realisasi keinginan dan keputusan para pemimpin yang berkuasa. Kondisi politik Indonesia dewasa ini dinilai masih dalam tataran belajar, terlebih bila dikaitkan dengan dunia pendidikan. Di satu sisi dunia pendidikan dikatakan sebagai faktor dan kekuatan politik, namun di sisi lain pelaku pendidikan dipatok untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Sehingga, dengan demikian pendidik dan dunia pendidikan secara umum cenderung dijadikan objek politisasi. Sementara anak negeri hampir hampa dengan pendidikan politik, padahal mereka perlu belajar dan sekaligus memahami berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negerinya. Kenyataannya dalam usia 64 tahun kemerdekaan Indonesia, dunia pendidikan masih terpasung kepentingan politik praktis dan ambiguitas kekuasaan. Padahal, politik dan kekuasaan suatu negara memegang kunci keberhasilan pendidikan. Dalam konteks pembangunan demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia, peran politik eksekutif dan legislatif untuk memajukan pendidikan begitu besar. Ranah politik dan kekuasaan harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan peradaban bangsa ini. Paulo Freire pernah menegaskan bahwa bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pembangunan pendidikan. Freire memandang politik pendidikan memiliki nilai penting untuk menentukan kinerja pendidikan suatu negara. Bangsa yang politik pendidikannya buruk, maka kinerja pendidikannya pun pasti buruk. Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya pun juga akan bagus. Sampai saat ini, realitas politik pendidikan Indonesia masih belum sepenuhnya merdeka. Hal ini bisa dilihat dari komitmen pemerintah yang masih rendah dalam mewujudkan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang bebas biaya, belum terpenuhinya anggaran pendidikan sebesar 20%, kurangnya penghargaan terhadap profesionalisme dan kesejahteraan guru, rendahnya mutu dan daya saing pendidikan, upaya otonomi pendidikan yang masih setengah hati, dan sebagainya. Padahal pemerintah sebetulnya telah menetapkan Renstra Pendidikan tahun 2010–2014 dengan tiga sasaran pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai, yaitu meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dan meningkatkan tata kepemerintahan (governance), akuntabilitas, dan pencitraan publik. Pada saat yang sama, kesenjangan partisipasi pendidikan juga masih terjadi, terutama antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Meski pemerintah telah menyediakan dana BOS, masih ditemukan beberapa sekolah yang masih menarik berbagai iuran, sehingga memberatkan orang tua, terutama bagi keluarga miskin. Kesenjangan partisipasi pendidikan tersebut terlihat makin mencolok pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Data 2008 menunjukkan bahwa APM SD/MI mencapai 95%, SMP/MTs sebesar 71,83%. Sementara itu, APK SMA/MA/SMK sebesar 55,22%, dan APK pendidikan tinggi hanya mencapai 16,70%. Sedangkan angka putus sekolah tingkat SD mencapai 2,97%, SMP 2,42%, SMA 3,06%, dan PT 5,9%. Kondisi ini diperparah dengan masih tingginya jumlah warga negara yang buta huruf, tercatat bahwa dari total penduduk sebanyak 211.063.000 jiwa, yang masih buta huruf pada usia 15 tahun ke atas berjumlah 15.4 juta, dengan perbandingan laki-laki 5,8% dan perempuan 12,3%, dengan penyebaran di perkotaan 4,9%, dan pedesaan 12,2%. Keadaan tersebut memberi gambaran mengenai realitas politik pendidikan di Indonesia yang belum merdeka dan tertinggal dari tuntutan daya saing global. Politik pendidikan kita belum mampu memberikan harapan konkrit atas kemajuan bangsa di masa depan. Karenanya perlu dilakukan penilaian ulang, revisi, pembaharuan dan penyempurnaan sistem pendidikan nasional, agar pendidikan lebih relevan dan lebih fungsional dengan tuntutan zaman. Untuk itu diperlukan good will politik, kebijakan dan praktek politik oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaannya. Dan akhirnya untuk menjabarkan filsafat Pancasila, filsafat pendidikan dan pelaksanaan pendidikan nasional ke dalam perilaku sosial dan perilaku edukatif yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, jelas diperlukan kemauan politik, keputusan politik dan perbuatan politik secara konkrit. Untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan politisi yang memahami urgensi politik bagi pendidikan dan politisi handal ini hanya mungkin didapat dari mereka yang pernah mengenyam pendidikan politik secara maksimal. B. Pendidikan Politik Pendidikan Politik, merupakan salah satu fungsi input sistem politik yang berlaku di negara manapun juga baik yang menganut sistem politik demokratis, otoriter, diktator dan sebagainya. Pendidikan politik, merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada warganegara dimana keterlaksanaannya sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu berada, selain itu, juga ditentukan oleh interaksi pengalaman serta kepribadian seseorang. Disisi lain kegiatan ini juga dipandang sebagai proses yang ber¬langsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman politik yang relevan yang memberi bentuk terhadap tingkah laku politiknya. Pengetahuan, nilai dan sikap yang diperoleh seseorang itu membentuk satu layar persepsi, melalui mana individu menerima rangsangan politik yang akan menentukan bentuk etika politik seseorang yang berkembang berangsur-angsur. Jadi, pendidikan politik adalah proses dengan mana individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai dan sikap terhadap sistem politik masyarakat. Namun, peristiwa ini tidak menjamin bahwa masyarakat mengesahkan sistem politiknya, sekalipun hal ini mungkin bisa terjadi, sebab bisa saja menyebabkan pengingkaran terhadap legitimasi. Tetapi, apakah akan menuju kepada stagnasi atau perubahan, tergantung keadaan yang menyebabkan pengingkaran. Apabila tidak ada legitimasi disertai dengan sikap bermusuhan yang aktif terhadap sistem politik, maka perubahan mungkin terjadi. Sebaliknya, jika legitimasi dibarengi dengan sikap apatis terhadap sistem politik, bukan tak mungkin menghasilkan stagnasi. Dengan demikian keberadaan pendidikan politik menjadi sangat urgen, karena (1) secara fundamental merupakan proses hasil belajar; (2) memberikan indikasi hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok yang berkenaan dengan pengetahuan, informasi, nilai dan sikap; (3) dapat dilakukan sepanjang hidup; dan (4) merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial yang secara implisit dan eksplisit memberikan penjelasan tingkah laku sosial. Perkembangan sosiologi politik pada dasarnya diawali pada masa kanak-kanak. Di AS, belajar politik dimulai usia 3 tahun dan menjadi mantap pada usia 7 tahun. Tahap lebih awal dari belajar politik mencakup perkembangan dari ikatan lingkungan, seperti keterikatan pada sekolah dan berdiam di daerah tertentu, dengan demikian diharapkan mereka mempunyai kepercayaan pada keindahan negerinya, kebaikan serta kebersihan rakyatnya. Manifestasi ini diikuti oleh simbol otoritas umum, seperti polisi, presiden dan bendera nasional. Usia 9 dan 10 tahun timbul kesadaran akan konsep yang lebih abstrak, seperti pemberian suara, demokrasi, kebebasan sipil dan peran warganegara dalam sistem politik. Untuk mewujudkan pendidikan politik tersebut sedikitnya terdapat empat tahap yaitu (1) pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua anak, presiden dan polisi; (2) perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan ekternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah; (3) pengenalan mengenai institusi politik yang impersonal, seperti kongres (parlemen), mahkamah agung, dan pemilu; dan (4) perkembangan pembedaan antara institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi ini. Tahapan pendidikan politik tersebut dapat dilakukan melalui keluarga, sekolah dan partai politik. Masalahnya adalah sosiologi politik dalam masyarakat berkembang dan berubah dengan cepat. Sifat pendidikan politik yang bervariasi menurut waktu serta yang selalu menyesuaikan dengan lingkungan yang memberinya kontribusi, berkaitan dengan sifat pemerintahan dan derajat serta sifat perubahan. Semakin stabil pemerintahan, semakin terperinci agensi-agensi utama dari pendidikan politik. Sebaliknya, semakin besar derajat perubahan, semakin tersebarlah agensi utama dari pendidikan politik. Dalam realitas kehidupan, pola pendidikan politik juga mengalami perubahan seperti berubahnya struktur dan kultur politik. Perubahan tersebut menyangkut perbedaan tingkat keterlibatan dan derajat perubahan dalam sub sistem masyarakat yang beraneka ragam. Sehingga dikatakan bahwa pendidikan politik bisa bersifat manifes dan laten. Pendidikan politik yang bersifat manifes berlangsung dalam bentuk transmisi informasi, nilai atau perasaan terhadap peran, input dan output mengenai sistem politik. Sedangkan, pendidikan politik laten berlangsung dalam bentuk transmisi informasi, nilai atau perasaan terhadap peran, input dan output mengenai sistem sosial yang lain seperti keluarga. Membangun sebuah kultur demokratis dari pola pendidikan politik yang diterapkan dapat dilakukan dengan menggelar strategi kebudayaan. Konkretnya, membangun sistem pendidikan politik yang menjadikan prinsip kemandirian dan nalar publik sebagai pijakan konseptual, fokus pada penciptaan individu yang otonom dan kritis dalam daya pertimbangan. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan konsep pendidikan dengan menekankan pada proses learning to know, learing to do, learning to be and learning to live together. Menerapkan empat pilar tersebut dalam proses pendidikan politik berarti memungkinkan peserta didik dapat menguasai cara memperoleh pengetahuan, berkesempatan menerapkan pengetahuan yang dipelajarinya, berkesempatan berinteraksi secara aktif dengan sesama sehingga dapat menemukan dirinya. Proses strategi pedagogis ini tentu membidik target jangka panjang yang menentukan cerah-tidaknya masa depan demokrasi di negeri ini. Dengan demikian dapat dipahami bahwa peran pendidikan politik sangat diharapkan untuk membentuk karakter dan mental generasi muda untuk dapat melakukan transformasi budaya dalam upaya membina sistem dan kondisi politik yang kondusif. Suatu tuntutan yang pada hakekatnya telah digariskan oleh para pendiri Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional, dengan mengedepankan budaya dan etika politik yang patut dibanggakan. C. Pengaruh Politik Terhadap Kebijakan Pendidikan Berkaca dari penyelenggaraan kampanye pemilu dan koalisi parpol, menunjukkan bahwa ada yang salah dalam peran yang dimainkan parpol dalam pendidikan politik. Fakta lebih menunjukkan bahwa sebagian parpol belum mampu melaksanakan fungsi dan perannya. Kebanyakan parpol belum memperjuangkan kepentingan konstituen tetapi lebih sibuk mengurusi kepentingan pribadi dan kelompok elite partai. Pada masa kampanye, parpol sibuk dengan aktivitas yang berorientasi pada penguatan citra dan sosialisasi untuk menarik massa. Pidato juru kampanye tak jarang meneriakkan janji-janji manis yang kadang sulit diterima akal sehat, namun disuarakan dengan lantang. Hiruk pikuk dalam koalisi parpol dalam pemilu 2009 menunjukkan bahwa para elit tidak sedikitpun melibatkan rakyat pemilih ( konstituen), apalagi memikirkan program untuk rakyat. Padahal konstituen sebelumnya telah berpartisipasi menggunakan hak pilihnya untuk perolehan suara parpol. Pembicaraan mengenai parpol menjelang pemilu presiden bahkan tidak berdasarkan platform, agenda pemerintahan, serta ideologi yang semestinya menjadi tuntutan dasar. Implikasinya adalah pragmatisme yang tertanam kuat di benak konstituen, dan dikhawatirkan masyarakat akan ikut berperilaku pragmatis dalam memilih. Koalisi hanya mengarah pada persoalan pembagian kekuasaan ( sharing of power) dan jabatan. Padahal harus ada visi dan program membangun bangsa keluar dari permasalahan dan meletakkan dasar supaya Indonesia lebih maju sesuai RPJPN. Karena berubahnya sistem politik nasional dan tidak adanya Garis-Garis Besar Haluan Negara yang mengikat seperti dulu, tidak lantas berarti bahwa bangsa Indonesia tidak peduli dengan visi maupun rencana jangka panjang. Mestinya setiap elit politik harus menjadikan RJPJN sebagai pedoman perumusan visi misi serta program capres dan cawapres yang akan diusung oleh koalisi parpol. Parpol juga harus melakukan pendidikan politik bagi kader-kadernya yang akan diantarkan menjadi pejabat publik atau wakil rakyat. Namun dalam realitas, para elit politik tidak kelihatan memberi contoh yang dapat menjadi pendidikan politik bagi masyarakat luas. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku para elit politik yang tidak menunjukkan cara berpikir jernih, sikap dan tingkah laku yang matang dan dewasa secara mental, kultural dan intelektual, dan taat pada hukum serta berbagai peraturan. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Kondisi real politik dan politik pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya merdeka dan tertinggal dari tuntutan daya saing global, belum mampu memberikan harapan konkrit atas kemajuan bangsa di masa depan. Pendidikan politik diharapkan mampu membentuk karakter dan mental generasi muda agar dapat melakukan transformasi budaya dalam upaya membina sistem dan kondisi politik yang kondusif dengan mengedepankan budaya dan etika politik yang patut dibanggakan. Perlu dilakukan penilaian ulang, revisi, pembaharuan dan penyempurnaan sistem pendidikan nasional, agar pendidikan lebih relevan dan lebih fungsional dengan tuntutan zaman. Mengembangkan pendidikan yang tidak hanya menjadi banking-process, namun menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, humanis, tidak antirealitas, mengutamakan proses, penyelarasan hak dan tanggungjawab. Melaksanakan kembali pendidikan budi pekerti yang merupakan pondasi bagi pelaksanaan civic education agar tercipta generasi yang tidak hanya mau menjadi politisi namun paham budaya dan etika politik. Pengertian pendidikan politik adalah aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi politik pada individu, meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Pendidikan politik dalam masyarakat manapun harus memiliki institusi dan perangkat yang menopangnya. Yang paling mendasar adalah keluarga, institusi pendidikan, partai politik, pers dan masyarakat luas Parpol harus melakukan pendidikan politik bagi kader-kadernya yang akan diantarkan menjadi pejabat publik atau wakil rakyat. Namun dalam realitas, para elit politik tidak kelihatan memberi contoh yang dapat menjadi pendidikan politik bagi masyarakat luas. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku para elit politik yang tidak menunjukkan cara berpikir jernih, sikap dan tingkah laku yang matang dan dewasa secara mental, kultural dan intelektual, dan taat pada hukum serta berbagai peraturan.
Written By Unknown on Senin, 28 Januari 2013 | 18.53
POLITIK PENDIDIKAN
PENGARUH POLITIK TERHADAP KEBIJAKAN DALAM PENDIDIKAN
AMRIANI HAMZAH 094304023
[Type the author name]
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan segala sesuatu yang bersamaan dengan pertumbuhan, pendidikan sendiri tidak mempunyai tujuan akhir di balik dirinya. Definisi singkat ini dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan gejala insani yang fundamental dalam kehidupan manusia untuk mengantarkan anak manusia ke dalam peradaban yang berbudaya dan beretika . Usaha ini dapat dilakukan dengan bimbingan yang otentik dan eksistensial manusiawi agar anak mengenal jatidirinya, dapat bertahan hidup, mampu memiliki dan melanjutkan warisan sosial generasi terdahulu. Sesuai dengan dinamika sistem perkembangan peradaban, sistem pendidikan pun selalu dikonsepsikan ulang dan diinterpretasikan kembali setiap periode historis dan setiap orde politik tertentu. Hal ini juga berlaku pada anak didik, sehingga gerak, aliran, perubahan dan renovasi yang menjadi dimensi pokok pendidikan juga menuntut agar sistem pendidikan mampu beradaptasi terhadap kondisi zaman dengan keadaan politiknya. Maka menjadi sangat urgen untuk memahami pendidikan sebagai faktor politik untuk menstabilkan dan membangun Negara
Indonesia baru yang dicita-citakan banyak orang adalah masyarakat baru yang disebut civil society. Hal ini berarti kekuasaan berada di tangan rakyat, ditentukan oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat tidak lagi menjadi objek, tetapi sebagai subjek pelaku kekuasaan. Masyarakat madani hanya dapat terwujud jika masyarakat memperoleh pendidikan yang memadai sehingga masyarakat dapat memahami perannya dalam proses perubahan sosial secara kreatif-konstruktif untuk mencari bentuk sintetik baru secara tulus, damai sekaligus mencerahkan. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat meningkatkan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan berpihak pada proses pemberdayaan rakyat dengan memprioritaskan bidang pendidikan. Kesejahteraan rakyat seharusnya diartikan dengan semakin meningkatnya kualitas SDM yang terdidik agar mampu meningkatkan penghasilannya secara benar, mandiri dan kreatif. Ukuran kesejahteraan rakyat harus menyertakan indikator menguatnya etika sosial, kualitas partisipasi rakyat dalam politik, kreativitas budaya dan komitmen moralitas keagamaan dan kemanusiaan universal, tidak semata-mata menggunakan indikator ekonomi.
Terkait dengan politik, ada anggapan negatif, skeptik dan sinis warga sehingga ada kecenderungan menghindari politik. Namun perlu dicatat beberapa hal: pertama, kita tidak dapat lepas dari politik, semua kegiatan mengandaikan kerangka negara dan masyarakat merupakan aktivitas politik. Kedua, berbagai kesulitan yang dihadapi seperti peningkatan kesejahteraan, lingkungan hidup, kesenjangan sosial-ekonomi, pendidikan dan pengembangan IPTEK tidak dapat dipecahkan tanpa politik, tetapi dengan transformasi politik sedemikian rupa sehingga memungkinkan membentuk dan mengorganisir kehidupan secara efektif. Ketiga, sikap sinis dan skeptik terhadap politik dapat dihindari dengan membangun kredibilitas, kelayakan model alternatif dan imaginatif institusi politik.
Oleh karena itu, pendidikan sebagai salah satu faktor penentu dan indikator kemajuan suatu bangsa hendaknya menjadi tujuan pembangunan. Melalui pendidikan (politik) diharapkan para pelaku politik bisa lebih memahami posisi sekaligus tugas dan tanggung jawab yang diemban bagi kesejahteraan rakyat, dalam kondisi politik yang dinamis dan mendukung. Sehingga setiap orang yang berkecimpung di dunia politik menyadari hakikat berpolitik, dengan mengembangkan budaya dan etika politik yang bersih dan profesional. Pendidikan yang dimaksud meliputi segala aspek yang dapat memberikan pemahaman baru mengenai apa, untuk apa, bagi siapa sesuatu (kekuasaan) harus dicapai dan di pertahankan
BAB II
PEMBAHASAN
A. Kondisi Politik “Pendidikan”
Banyak pihak yang melihat pendidikan sebagai faktor dan kekuatan politik. Karena, pendidikan dan sekolah merupakan pencerminan dari kekuatan sosial politik yang tengah berkuasa, dan refleksi dari orde penguasa yang ada. Di samping itu pendidikan berlangsung dalam konteks politik dengan pengembangan sistem pendidikan yang dimasukkan ke dalam kerangka kebulatan kehidupan bangsa, ketahanan nasional dan politik NKRI. Lebih jauh lagi menyangkut policy, perencanaan, atribut edukasi, pelaksanaan, tujuan pendidikan, relasi struktural dengan lembaga non-edulatif lain, pembiayaan dan manajemen pendidikan, semuanya diputuskan berdasarkan konsensus dan keputusan politik pemerintah yang bersifat ¬non-edukatif. Contoh konkritnya adalah tujuan pendidikan yang intinya merupakan penjabaran dari filsafat negara dan tujuan politik negara RI yang hakekatnya merupakan realisasi keinginan dan keputusan para pemimpin yang berkuasa.
Kondisi politik Indonesia dewasa ini dinilai masih dalam tataran belajar, terlebih bila dikaitkan dengan dunia pendidikan. Di satu sisi dunia pendidikan dikatakan sebagai faktor dan kekuatan politik, namun di sisi lain pelaku pendidikan dipatok untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Sehingga, dengan demikian pendidik dan dunia pendidikan secara umum cenderung dijadikan objek politisasi. Sementara anak negeri hampir hampa dengan pendidikan politik, padahal mereka perlu belajar dan sekaligus memahami berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negerinya. Kenyataannya dalam usia 64 tahun kemerdekaan Indonesia, dunia pendidikan masih terpasung kepentingan politik praktis dan ambiguitas kekuasaan. Padahal, politik dan kekuasaan suatu negara memegang kunci keberhasilan pendidikan. Dalam konteks pembangunan demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia, peran politik eksekutif dan legislatif untuk memajukan pendidikan begitu besar. Ranah politik dan kekuasaan harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan peradaban bangsa ini.
Paulo Freire pernah menegaskan bahwa bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pembangunan pendidikan. Freire memandang politik pendidikan memiliki nilai penting untuk menentukan kinerja pendidikan suatu negara. Bangsa yang politik pendidikannya buruk, maka kinerja pendidikannya pun pasti buruk. Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya pun juga akan bagus.
Sampai saat ini, realitas politik pendidikan Indonesia masih belum sepenuhnya merdeka. Hal ini bisa dilihat dari komitmen pemerintah yang masih rendah dalam mewujudkan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang bebas biaya, belum terpenuhinya anggaran pendidikan sebesar 20%, kurangnya penghargaan terhadap profesionalisme dan kesejahteraan guru, rendahnya mutu dan daya saing pendidikan, upaya otonomi pendidikan yang masih setengah hati, dan sebagainya. Padahal pemerintah sebetulnya telah menetapkan Renstra Pendidikan tahun 2010–2014 dengan tiga sasaran pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai, yaitu meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dan meningkatkan tata kepemerintahan (governance), akuntabilitas, dan pencitraan publik.
Pada saat yang sama, kesenjangan partisipasi pendidikan juga masih terjadi, terutama antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Meski pemerintah telah menyediakan dana BOS, masih ditemukan beberapa sekolah yang masih menarik berbagai iuran, sehingga memberatkan orang tua, terutama bagi keluarga miskin. Kesenjangan partisipasi pendidikan tersebut terlihat makin mencolok pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Data 2008 menunjukkan bahwa APM SD/MI mencapai 95%, SMP/MTs sebesar 71,83%. Sementara itu, APK SMA/MA/SMK sebesar 55,22%, dan APK pendidikan tinggi hanya mencapai 16,70%. Sedangkan angka putus sekolah tingkat SD mencapai 2,97%, SMP 2,42%, SMA 3,06%, dan PT 5,9%. Kondisi ini diperparah dengan masih tingginya jumlah warga negara yang buta huruf, tercatat bahwa dari total penduduk sebanyak 211.063.000 jiwa, yang masih buta huruf pada usia 15 tahun ke atas berjumlah 15.4 juta, dengan perbandingan laki-laki 5,8% dan perempuan 12,3%, dengan penyebaran di perkotaan 4,9%, dan pedesaan 12,2%.
Keadaan tersebut memberi gambaran mengenai realitas politik pendidikan di Indonesia yang belum merdeka dan tertinggal dari tuntutan daya saing global. Politik pendidikan kita belum mampu memberikan harapan konkrit atas kemajuan bangsa di masa depan. Karenanya perlu dilakukan penilaian ulang, revisi, pembaharuan dan penyempurnaan sistem pendidikan nasional, agar pendidikan lebih relevan dan lebih fungsional dengan tuntutan zaman. Untuk itu diperlukan good will politik, kebijakan dan praktek politik oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaannya. Dan akhirnya untuk menjabarkan filsafat Pancasila, filsafat pendidikan dan pelaksanaan pendidikan nasional ke dalam perilaku sosial dan perilaku edukatif yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, jelas diperlukan kemauan politik, keputusan politik dan perbuatan politik secara konkrit. Untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan politisi yang memahami urgensi politik bagi pendidikan dan politisi handal ini hanya mungkin didapat dari mereka yang pernah mengenyam pendidikan politik secara maksimal.
B. Pendidikan Politik
Pendidikan Politik, merupakan salah satu fungsi input sistem politik yang berlaku di negara manapun juga baik yang menganut sistem politik demokratis, otoriter, diktator dan sebagainya. Pendidikan politik, merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada warganegara dimana keterlaksanaannya sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu berada, selain itu, juga ditentukan oleh interaksi pengalaman serta kepribadian seseorang. Disisi lain kegiatan ini juga dipandang sebagai proses yang ber¬langsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman politik yang relevan yang memberi bentuk terhadap tingkah laku politiknya. Pengetahuan, nilai dan sikap yang diperoleh seseorang itu membentuk satu layar persepsi, melalui mana individu menerima rangsangan politik yang akan menentukan bentuk etika politik seseorang yang berkembang berangsur-angsur.
Jadi, pendidikan politik adalah proses dengan mana individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai dan sikap terhadap sistem politik masyarakat. Namun, peristiwa ini tidak menjamin bahwa masyarakat mengesahkan sistem politiknya, sekalipun hal ini mungkin bisa terjadi, sebab bisa saja menyebabkan pengingkaran terhadap legitimasi. Tetapi, apakah akan menuju kepada stagnasi atau perubahan, tergantung keadaan yang menyebabkan pengingkaran. Apabila tidak ada legitimasi disertai dengan sikap bermusuhan yang aktif terhadap sistem politik, maka perubahan mungkin terjadi. Sebaliknya, jika legitimasi dibarengi dengan sikap apatis terhadap sistem politik, bukan tak mungkin menghasilkan stagnasi. Dengan demikian keberadaan pendidikan politik menjadi sangat urgen, karena (1) secara fundamental merupakan proses hasil belajar; (2) memberikan indikasi hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok yang berkenaan dengan pengetahuan, informasi, nilai dan sikap; (3) dapat dilakukan sepanjang hidup; dan (4) merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial yang secara implisit dan eksplisit memberikan penjelasan tingkah laku sosial.
Perkembangan sosiologi politik pada dasarnya diawali pada masa kanak-kanak. Di AS, belajar politik dimulai usia 3 tahun dan menjadi mantap pada usia 7 tahun. Tahap lebih awal dari belajar politik mencakup perkembangan dari ikatan lingkungan, seperti keterikatan pada sekolah dan berdiam di daerah tertentu, dengan demikian diharapkan mereka mempunyai kepercayaan pada keindahan negerinya, kebaikan serta kebersihan rakyatnya. Manifestasi ini diikuti oleh simbol otoritas umum, seperti polisi, presiden dan bendera nasional. Usia 9 dan 10 tahun timbul kesadaran akan konsep yang lebih abstrak, seperti pemberian suara, demokrasi, kebebasan sipil dan peran warganegara dalam sistem politik. Untuk mewujudkan pendidikan politik tersebut sedikitnya terdapat empat tahap yaitu (1) pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua anak, presiden dan polisi; (2) perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan ekternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah; (3) pengenalan mengenai institusi politik yang impersonal, seperti kongres (parlemen), mahkamah agung, dan pemilu; dan (4) perkembangan pembedaan antara institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi ini.
Tahapan pendidikan politik tersebut dapat dilakukan melalui keluarga, sekolah dan partai politik. Masalahnya adalah sosiologi politik dalam masyarakat berkembang dan berubah dengan cepat. Sifat pendidikan politik yang bervariasi menurut waktu serta yang selalu menyesuaikan dengan lingkungan yang memberinya kontribusi, berkaitan dengan sifat pemerintahan dan derajat serta sifat perubahan. Semakin stabil pemerintahan, semakin terperinci agensi-agensi utama dari pendidikan politik. Sebaliknya, semakin besar derajat perubahan, semakin tersebarlah agensi utama dari pendidikan politik.
Dalam realitas kehidupan, pola pendidikan politik juga mengalami perubahan seperti berubahnya struktur dan kultur politik. Perubahan tersebut menyangkut perbedaan tingkat keterlibatan dan derajat perubahan dalam sub sistem masyarakat yang beraneka ragam. Sehingga dikatakan bahwa pendidikan politik bisa bersifat manifes dan laten. Pendidikan politik yang bersifat manifes berlangsung dalam bentuk transmisi informasi, nilai atau perasaan terhadap peran, input dan output mengenai sistem politik. Sedangkan, pendidikan politik laten berlangsung dalam bentuk transmisi informasi, nilai atau perasaan terhadap peran, input dan output mengenai sistem sosial yang lain seperti keluarga.
Membangun sebuah kultur demokratis dari pola pendidikan politik yang diterapkan dapat dilakukan dengan menggelar strategi kebudayaan. Konkretnya, membangun sistem pendidikan politik yang menjadikan prinsip kemandirian dan nalar publik sebagai pijakan konseptual, fokus pada penciptaan individu yang otonom dan kritis dalam daya pertimbangan. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan konsep pendidikan dengan menekankan pada proses learning to know, learing to do, learning to be and learning to live together. Menerapkan empat pilar tersebut dalam proses pendidikan politik berarti memungkinkan peserta didik dapat menguasai cara memperoleh pengetahuan, berkesempatan menerapkan pengetahuan yang dipelajarinya, berkesempatan berinteraksi secara aktif dengan sesama sehingga dapat menemukan dirinya. Proses strategi pedagogis ini tentu membidik target jangka panjang yang menentukan cerah-tidaknya masa depan demokrasi di negeri ini.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa peran pendidikan politik sangat diharapkan untuk membentuk karakter dan mental generasi muda untuk dapat melakukan transformasi budaya dalam upaya membina sistem dan kondisi politik yang kondusif. Suatu tuntutan yang pada hakekatnya telah digariskan oleh para pendiri Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional, dengan mengedepankan budaya dan etika politik yang patut dibanggakan.
C. Pengaruh Politik Terhadap Kebijakan Pendidikan
Berkaca dari penyelenggaraan kampanye pemilu dan koalisi parpol, menunjukkan bahwa ada yang salah dalam peran yang dimainkan parpol dalam pendidikan politik. Fakta lebih menunjukkan bahwa sebagian parpol belum mampu melaksanakan fungsi dan perannya. Kebanyakan parpol belum memperjuangkan kepentingan konstituen tetapi lebih sibuk mengurusi kepentingan pribadi dan kelompok elite partai. Pada masa kampanye, parpol sibuk dengan aktivitas yang berorientasi pada penguatan citra dan sosialisasi untuk menarik massa. Pidato juru kampanye tak jarang meneriakkan janji-janji manis yang kadang sulit diterima akal sehat, namun disuarakan dengan lantang.
Hiruk pikuk dalam koalisi parpol dalam pemilu 2009 menunjukkan bahwa para elit tidak sedikitpun melibatkan rakyat pemilih ( konstituen), apalagi memikirkan program untuk rakyat. Padahal konstituen sebelumnya telah berpartisipasi menggunakan hak pilihnya untuk perolehan suara parpol. Pembicaraan mengenai parpol menjelang pemilu presiden bahkan tidak berdasarkan platform, agenda pemerintahan, serta ideologi yang semestinya menjadi tuntutan dasar. Implikasinya adalah pragmatisme yang tertanam kuat di benak konstituen, dan dikhawatirkan masyarakat akan ikut berperilaku pragmatis dalam memilih. Koalisi hanya mengarah pada persoalan pembagian kekuasaan ( sharing of power) dan jabatan. Padahal harus ada visi dan program membangun bangsa keluar dari permasalahan dan meletakkan dasar supaya Indonesia lebih maju sesuai RPJPN. Karena berubahnya sistem politik nasional dan tidak adanya Garis-Garis Besar Haluan Negara yang mengikat seperti dulu, tidak lantas berarti bahwa bangsa Indonesia tidak peduli dengan visi maupun rencana jangka panjang. Mestinya setiap elit politik harus menjadikan RJPJN sebagai pedoman perumusan visi misi serta program capres dan cawapres yang akan diusung oleh koalisi parpol.
Parpol juga harus melakukan pendidikan politik bagi kader-kadernya yang akan diantarkan menjadi pejabat publik atau wakil rakyat. Namun dalam realitas, para elit politik tidak kelihatan memberi contoh yang dapat menjadi pendidikan politik bagi masyarakat luas. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku para elit politik yang tidak menunjukkan cara berpikir jernih, sikap dan tingkah laku yang matang dan dewasa secara mental, kultural dan intelektual, dan taat pada hukum serta berbagai peraturan.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kondisi real politik dan politik pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya merdeka dan tertinggal dari tuntutan daya saing global, belum mampu memberikan harapan konkrit atas kemajuan bangsa di masa depan.
Pendidikan politik diharapkan mampu membentuk karakter dan mental generasi muda agar dapat melakukan transformasi budaya dalam upaya membina sistem dan kondisi politik yang kondusif dengan mengedepankan budaya dan etika politik yang patut dibanggakan.
Perlu dilakukan penilaian ulang, revisi, pembaharuan dan penyempurnaan sistem pendidikan nasional, agar pendidikan lebih relevan dan lebih fungsional dengan tuntutan zaman.
Mengembangkan pendidikan yang tidak hanya menjadi banking-process, namun menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, humanis, tidak antirealitas, mengutamakan proses, penyelarasan hak dan tanggungjawab.
Melaksanakan kembali pendidikan budi pekerti yang merupakan pondasi bagi pelaksanaan civic education agar tercipta generasi yang tidak hanya mau menjadi politisi namun paham budaya dan etika politik.
Pengertian pendidikan politik adalah aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi politik pada individu, meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik.
Pendidikan politik dalam masyarakat manapun harus memiliki institusi dan perangkat yang menopangnya. Yang paling mendasar adalah keluarga, institusi pendidikan, partai politik, pers dan masyarakat luas
Parpol harus melakukan pendidikan politik bagi kader-kadernya yang akan diantarkan menjadi pejabat publik atau wakil rakyat. Namun dalam realitas, para elit politik tidak kelihatan memberi contoh yang dapat menjadi pendidikan politik bagi masyarakat luas. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku para elit politik yang tidak menunjukkan cara berpikir jernih, sikap dan tingkah laku yang matang dan dewasa secara mental, kultural dan intelektual, dan taat pada hukum serta berbagai peraturan.
Share this article :
Related Articles
If you enjoyed this article just click here, or subscribe to receive more great content just like it.
Subscribe via RSS Feed
Your information will not be shared. Ever.
Diposting oleh Unknown di 18.53
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan tinggalkan komentar di atas caranya
1. Masukkan Komentar anda di kolom komentar
2. Pada Kotak "Beri Komentar sebagai" pilih akun yang ada pada pilihan.
3. klik publikasikan.
5. isi code capta
6. tekan enter atau publikasikan.
Anda di perbolehkan berkomentar dengan memperhatikan hal-hal berikut:
1. Komentar jangan mengandung SARA dan PORNO
2. Berkomentarlah dengan bahasa yang sopan.
3. Tidak Boleh SPAM
4. Jangan meninggalkan Link aktif pada komentar. Komentar dengan Link Aktif akan dihapus.
5. Berkomentarlah sesuai dengan topik artikel
« Prev Post Next Post » Beranda
Popular Posts
Perlawanan Menentang Kolonialisme dan Imperialisme Barat di Indonesia
PENGERTIAN, TUJUAN, PROSES, DAN FOKUS ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT
PENGERTIAN & DEFINISI KEWIRAUSAHAAN MENURUT PARA PAKAR DARI DALAM DAN LUAR NEGERI
Hubungan Politik dengan Pendidikan
AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945
ADL pada Lansia (Tugas Hamida Ny enal)
MANAJEMEN LAYANAN KHUSUS
surat permohonan pindah kelas
Makalah Pengantar Pendidikan Aliran – Aliran Pendidikan
Kamus Bahasa Makassar Angka
Blog Archive
► 2015 (58)
► Maret (37)
► Februari (21)
► 2014 (55)
► Desember (28)
► November (15)
► September (11)
► Februari (1)
▼ 2013 (338)
► Desember (5)
► November (16)
► Oktober (8)
► September (1)
► Juni (80)
► Mei (86)
► April (19)
► Maret (61)
► Februari (12)
▼ Januari (50)
KONSEP DASAR ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT
Kegiatan manajemen pelatihan
Kegiatan manajemen pelatihan
Proposal Diklat
Bagaimana mendesain sebuah pelatihan
Analisis Kebutuhan Diklat
Desain system pelatihan
MENYUSUN KURIKULUM DIKLAT BERDASARKAN ANALISIS KE...
DESAIN PROGRAM DIKLAT
Prinsip Dasar Evaluasi Pasca Pelatihan
Manajemen Diklat
Kesenjangan Diklat
Formulir Uraian Pekerjaan
analisis kebutuhan diklat
Formulir Uraian Pekerjaan
PENGERTIAN, TUJUAN, PROSES, DAN FOKUS ANALISIS KEB...
Membuat Deskripsi Pekerjaan yang Efektif
Deskripsi Pekerjaan (Job Description) untuk IT Man...
Proposal Pelatihan ICT MGMP
Proposal Pelatihan ICT MGMP
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK I...
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK I...
ANALISIS STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pelaku kebijakan Pendidikan
Pelaku kebijakan Pendidikan
BAHAN ANALISIS STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN
EVALUASI PELATIHAN
ADL pada Lansia (Tugas Hamida Ny enal)
KOMPARASI ADMINISTRASI PENDIDIKAN “KOMPARASI SIST...
KOMPARASI ADMINISTRASI PENDIDIKAN “KOMPARASI SIST...
KOMPARASI ADMINISTRASI PENDIDIKAN “KOMPARASI SIST...
KOMPARASI ADMINISTRASI PENDIDIKAN “KOMPARASI SIST...
KOMPARASI ADMINISTRASI PENDIDIKAN “KOMPARASI RUAN...
KOMPARASI ADMINISTRASI PENDIDIKAN “KOMPARASI RUAN...
KOMPARASI ADMINISTRASI PENDIDIKAN “KOMPARASI RUAN...
DIVISI KURIKULUM RINCIAN DESKRIPSI TUGAS DIVISI ...
KOMPARASI ADMINISTRASI PENDIDIKAN “KOMPARASI SIST...
KOMPARASI ADMINISTRASI PENDIDIKAN “SISTEM ADMINIS...
Keterampilan dalam pemimpin
KETERAMPILAN DALAM PEMIMPIN
<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false fa...
KETERAMPILAN DALAM PEMIMPIN
Politik Pendidikan
Hubungan Politik dengan Pendidikan
KAPITA SELEKTA AP
POLITIK PENDIDIKAN PENGARUH POLITIK TERHADAP KEBIJ...
POLITIK PENDIDIKAN PENGARUH POLITIK TERHADAP KEBI...
AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA
► 2012 (11)
► Desember (4)
► November (1)
► September (6)
► 2011 (37)
► November (13)
► Oktober (24)
► 2008 (1)
► Desember (1)
Labels
Administrasi Pendidikan (6)
Agama Islam (7)
Komputer (4)
Kontes SEO (1)
Materi Pembelajaran (17)
Motivasi (5)
ARIN HAMZAH MUSTAFA DARA DAENG MAKASSAR. Diberdayakan oleh Blogger.
Home
Amalkan Ilmu Berbagi Untuk Semua
Blog SEO Arul
www.indosurvei.com/amrianihamzah/
www.indosurvei.com/amrianihamzah/
Unknown
Lihat profil lengkapku
www.indosurvei.com/amrianihamzah/
Perlawanan Menentang Kolonialisme dan Imperialisme Barat di Indonesia
Perlawanan Menentang Kolonialisme dan Imperialisme Barat di Indonesia 1. Periode Sebelum Abad Ke-18 ...
PENGERTIAN, TUJUAN, PROSES, DAN FOKUS ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT
PENGERTIAN, TUJUAN, PROSES, DAN FOKUS ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT 1. Pengertian Analisis Kebutuhan Diklat Diklat mempunyai arti...
PENGERTIAN & DEFINISI KEWIRAUSAHAAN MENURUT PARA PAKAR DARI DALAM DAN LUAR NEGERI
Nama : Amriani Hamzah PENGERTIAN & DEFINISI KEWIRAUSAHAAN MENURUT PARA PAKAR DARI DALAM DAN LUAR NEGERI Acmad Sanusi, 19...
Hubungan Politik dengan Pendidikan
· Hubungan antara pendidikan dan politik bukan sekedar hubungan saling memengaruhi, tetapi juga hubungan fungsional. Lembaga...
AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945” D I S U S U N KELOMPOK NO NAMA ...
ADL pada Lansia (Tugas Hamida Ny enal)
BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Seiring dengan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan nasional telah mewujudkan hasil ...
MANAJEMEN LAYANAN KHUSUS
MANAJEMEN LAYANAN KHUSUS Manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ya...
surat permohonan pindah kelas
Hal : Permohonan Kepada Yth : Bapak / Ibu Ketua ...
Makalah Pengantar Pendidikan Aliran – Aliran Pendidikan
Makalah Pengantar Pendidikan Aliran – Aliran Pendidikan BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Aliran – aliran pendidikan telah dimulai s...
Kamus Bahasa Makassar Angka
Bilangan 0 nolo'-kosong-lobbang 1 se're 2 rua 3 tallu 4 appa' 5 lima 6 annang 7 tuju 8 sagantuju/sangantuju 9 salapa...

label: de


content:
Game Online Baccarat pada mulanya berawal dari sebuah permainan di Eropa yang dikenal dengan sebutan Chemin Der Fer serta Punco Banco. Namun setelah ditelusuri kembali, ternyata pada tahun 1490, permainan ini pun sudah ada di wilayah Perancis yang dikenal dengan nama Bakarat Italia. Game Baccarat ini bahkan dikatakan sebagai jenis permainan yang sangat disukai oleh para bangsawan dari zaman dulu di Perancis, tidak terkecuali pada masa kerajaan yang dipimpin oleh Raja Charles VIII. Bentuk permainan ini mulai diperkenalkan di lingkungan sekitar Vegas tepatnya pada tahun ke 1959, dan menjadi salah satu bentuk permainan yang paling populer di masanya.
Permainan Bakarat seringkali dinilai sebagai permainan yang komplek, hal ini terkait dengan nilai misteri serta romatisme yang dikandungnya. Tentu saja pernyataan penilaian tersebut sedikit berbeda dengan bentuk permainan ini dalam kenyataannya. Karena pada dasarnya bentuk permainan yang satu ini sangatlah sederhana. Seperti halnya permainan dengan menggunakan taruhan flip koin yang banyak dilakukan oleh orang-orang. Karena itulah permainan ini cukup terkenal diantara penjudi, bahkan di kawasan Asia pun permainan tersebut sudah lazim dilakukan oleh banyak orang, utamanya di kawasan Macau.
Cara bermain
Bagi Anda yang belum mengerti bentuk permainan tersebut, kali ini penulis akan sedikit jelaskan mengenai cara bermainnya yang bisa dilakukan dengan mudah. Seperti halnya penjelasan berikut ini :
Pada mulanya pihak Dealer/House yang sering juga disebut sebagai bandar membagikan sebanyak 2 buah kartu untuk pihak Player dan juga Banker. Kartu yang memiliki angka tertinggi adalah kartu yang dekat dengan angka 9 atau kartu itu sendiri yang dikenal sebagai kartu pemenang. Ada beberapa cara yang bisa a=Anda gunakan untuk memasang taruhan dalam permainan tersebut, diantaranya:
Player : pihak pemain dapat bertaruh untuk kartu yang terdapat di bagian sisi player, taruhan tersebut bisa menggunakan kartu dengan angka 9 atau bahkan mendekati angka tersebut
Banker : untuk banker kartu yang dapat ditaruhkan sama dengan apa yang ditaruhkan oleh pihak pemain, yaitu kartu dengan angka 9 atau bahkan mendekati angka tersebut.
Tie : bentuk taruhan yang satu ini digunakan untuk menyatakan sebuah taruhan dengan nilai angka yang sama diantara pihak player dan juga banker.
Pair : berbeda dengan bentuk taruhan di atas, untuk taruhan ini lebih menjurus pada 2 kartu kembar yang terdapat di salah satu sisi, baik itu sisi player atau bahkan sisi banker.
Untuk kartu dengan nilai 2 hingga 9, maka ia memiliki nilai yang sesuai dengan angka yang tertera padanya. Sedangkan kartu 10, serta beberapa jenis kartu Picturer lainnya, seperti Jack, Queen, dan King justru memiliki nilai nol. Ace akan dihitung sebagai 1 angka. Jika jumlah total dari 2 kartu memiliki nilai lebih dari 9, maka bentuk bilangan yang terdapat dibagian depannya pun akan dihilangkan. Misalkan untuk 2 buah bagian kartu dengan nilai 6 dan 7 maka nilai yang dihasilkannya menjadi 3.
Sementara itu jika sisi dibagian Player atau bahkan Banker juga mendapatkan jumlah dengan nilai 8 dan juga 9, dari kedua bentuk kartu yang dibagian pertama kalinya, maka hal ini disebut dengan nama ‘natural’. Dengan kata lain jika Anda berada di posisis tersebut, maka Anda pun tidak perlu lagi menambah koleksi kartu, dan dianggap sudah memenuhi syarat untuk melakukan pertandingan. Sedangkan jika kedua kartu tersebut belum memenuhi syarat, maka pihak dealer/house yang dikenal juga sebagai bandar itu pun dapat merujuk Anda kembali untuk masuk ke bagian Table of Play.
Sistem pembayaran
Jika Anda bertaruh untuk sisi Player, dan kemudian meraih kemenangan, maka Anda akan mendapatkan bayaran yang sama dengan jumlah taruhan pertama yang Anda ikuti. Sedangkan , jika Anda bertaruh pada sisi Banker, kemudian meraih kemenangan, maka Anda pun akan mendapatkan jumlah yang sama dengan taruhan awal, hanya saja jumlah tersebut dikurangi dengan 5% komisi untuk Banker
Untuk taruhan yang dilakukan pada Tie (seri), maka bayaran akan dilakukan dengan jumlah perbandingan 8:1. Sedangkan jika taruhan dilakukan pada Pair, maka jumlah yang bisa Anda dapatkan akan senilai dengan 11:1 dari jumlah awal taruhan yang Anda lakukan. Demikianlah sistem pembayaran dalam Game Online Baccarat.
Related Posts:
Bermain judi Casino Online Fair Play Bersama Dengan…
LivecasinoQQ801.com Situs Bandar Judi Taruhan Live…
Bandar judi Slot Online Dengan Jackpot Terbesar QQ882
Cara Bermain Domino Online Yang Benar Agar Bisa Menang
QQ101EZ.COM SITUS JUDI SLOT MESIN ONLINE UANG ASLI…
Agen Judi Bandar Slot Online Games Jackpot Terbesar QQ882
Posted Under
Judi Casino Tips & Trik
Post navigation
Berani Bermain Casino War
Metode Permainan Poker Tiga Kartu
Leave a Reply Cancel reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Comment
Name *
Email *
Website
Currently you have JavaScript disabled. In order to post comments, please make sure JavaScript and Cookies are enabled, and reload the page. Click here for instructions on how to enable JavaScript in your browser.

warc-type: conversion

warc-identified-content-language: ind,eng

content-type: text/plain

label: id

label: en


content:
Game flash online tidak diragukan lagi menjadi tren sekarang. Pada kenyataannya mereka telah mengumpulkan komunitas yang berbeda dari sejumlah besar pemain di seluruh dunia. Beberapa dari mereka yang terkenal dalam daftar khusus ini yang tidak pernah gagal disebutkan akan dibebaskan poker online. Banyak orang sangat mengaitkan permainan poker dengan game. Seperti diketahui bahwa itu adalah permainan favorit di Kasino di Nevada. Versi online-nya tidak boleh unik bukan? Ya tidak.
Namun poker memiliki reputasi sebagai video game penjudi, itu masih hanya permainan dan dana tentu bukan hanya kebutuhan. Anda dapat memainkannya dengan atau tanpa uang. Poker adalah permainan yang menyenangkan, dan juga uang yang dipertaruhkan dapat meningkatkan kekuatan permainan secara keseluruhan. Namun, tidak semua orang mau dan mau membuang uang. Saya bertaruh sebagian besar penggemar poker, termasuk para profesional, lebih suka bermain beberapa waktu tanpa tekanan untuk memenangkan uang daftar qq online terpercaya.
Dalam poker online gratis, Anda tidak perlu keluar apa pun. Mungkin bukan sepeser pun. Tidak ada biaya pendaftaran apa pun. Poker online yang benar-benar gratis dapat menjadi tempat yang ideal untuk bermain dengan santai, tanpa ikatan apa pun – cocok untuk para amatir dan pemula. Untuk pemain poker yang tangguh, Anda dapat melatih keterampilan Anda dari pemain lain dari berbagai elemen bumi. Selain itu, situs web diperkirakan sekitar 24/7. Pemain dapat datang di ruang poker online dari zona waktu apa pun.
Dengan kata lain, Anda bisa bermain dengan poker karena itu – menghibur biasa, tidak rumit, dan juga bersih. Dan banyak situs poker internet gratis yang menawarkan pengalaman itu. Tetapi di mana Anda menemukannya? Jika Anda mendapatkan di internet, tidak akan sulit untuk menemukan situs web yang terfokus seperti itu.
Ini cukup sederhana dan tidak rumit. Buka peramban favorit Anda dan ketik dari kotak perburuan. Bahkan dengan mengetik dua kata seperti “gratis” dari pertanyaan mesin pencari internet, Anda mungkin langsung memiliki banyak manfaat. Sebagai alternatif, Anda dapat menambahkan kata kunci tambahan jika Anda mempertimbangkan permainan khusus. Seperti halnya dengan semua yang tradisional, Anda akan menemukan bentuk yang berbeda serta poker online gratis. Sebagai contoh, Anda akan menemukan hanya lima kartu undian, Omaha, texas holdem, tujuh kartu stud, dll. Jika Anda dapat bermain dengannya secara offline, Anda mungkin dapat menemukan dan menggunakan variasi online.
Salah satu cara umum bermain poker online gratis adalah dengan memasukkan permainan yang diterapkan untuk komputer desktop Anda. Dengan cara ini Anda dapat dengan mudah terhubung ke situs web ini setiap kali Anda online.
Ketika Anda akan menemukan banyak situs internet poker internet yang tersedia, ada berbagai situs web berbayar eksklusif, yang hanya menawarkan layanan berbayar. Anda mungkin juga menemukan situs web poker yang menawarkan keduanya berdasarkan keanggotaan Anda. Anda pada dasarnya dapat memainkan permainan di beberapa titik tetapi beberapa fitur dibatasi tentu saja, yang biasanya diperuntukkan bagi anggota. Jika Anda hanya ingin klinik atau bertemu pemain lain, Anda tentu bisa melakukannya tanpa membayar hal seperti itu. Anda akan menemukan banyak tugas untuk anggota pada dasarnya. Banyak situs web menawarkan pertandingan kartu lain selain poker.
Category: Uncategorized Tagged agen bandar qq online, bandarqq online terpercaya, daftar agen domino99, daftar qq online terpercaya, domino99 pkv, game pkv, https://playsini.com, situs dominoqq terpopuler
Search
Recent Posts
Mengapa Alat dan Program Online Texas Hold Em Multitabling?
Taruhan Online
Mendapatkan Poker Gratis Template
Sistem Taruhan Sepak Bola – Bagaimana Taruhan Handicap Asia Memberi Anda Peluang Besar untuk Menang?
Cara Mendapatkan Hasil Maksimal dari Slot
Archives
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
February 2020
January 2020
December 2019
November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
September 2017
March 2017
February 2017
January 2017
November 2016
Categories
Situs judi slot Online terbaik harus dipilih melalui kriteria khusus. Situs harus resmi serta telah memenuhi ketentuan untuk bisa main judi slot.
Togel Singapore
Agen Judi Deposit Terpercaya
Main BandarQ Terpercaya
https://dvorista.in/ dipercaya karena memberikan beragam permaianan judi slot yang paling populer dan banyak dimainkan di dunia.
MPO500 adalah agen slot online Terbesar dan terpercaya yang akan selalu membayar berapapun kemenangan member.
Kami merupakan website hiburan yang menyajikan streaming film Lkc21 atau nonton movie online gratis bersubtitle Indonesia dengan kualitas jernih.