content:
SAAT suasana pembelahan terkait pemilihan presiden yang baru lalu belum lagi sempat pulih, masyarakat seakan kembali terbelah dua dengan sikap pro-kontra soal pemilihan umum kepala daerah. Perbedaan keinginan yang terjadi menyangkut apakah pilkada dilakukan langsung oleh rakyat seperti yang dipraktekkan setidaknya satu dekade terakhir ini, ataukah dikembalikan menjadi pemilihan oleh anggota DPRD. Perang pernyataan mengenai pilihan mekanisme pilkada itu –dalam suatu situasi semua pihak menganggap diri paling benar seraya mengatasnamakan rakyat– sekaligus menggambarkan dengan baik bagaimana perilaku politik mutakhir di Indonesia yang menciptakan situasi serba tidak produktif.
Kamis 25 September 2014, klimaks sekaligus antiklimaks perilaku politik itu pentas di gedung DPR-RI, melalui sidang paripurna untuk menentukan mekanisme pemilihan kepala daerah tersebut. Semula, pada hari-hari terakhir menjelang paripurna, terkesan bahwa opsi yang akan menjadi pilihan mayoritas adalah pilkada langsung. Hal itu terutama setelah Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat menyatakan mendukung mekanisme langsung tersebut.
POSTER JOKO WIDODO DAN JUSUF KALLA. “Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke depan akan memerintah di tengah ‘lautan’ gubernur, bupati dan walikota pilihan Koalisi Merah Putih. Dan itu tampaknya akan terjadi setelah disahkannya undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah melalui DPRD, kecuali manuver untuk memecah Koalisi Merah Putih berhasil dijalankan oleh Jokowi dan Jusuf Kalla beserta partai-partai pendukungnya.”
Namun, saat berlangsungnya sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada menjadi UU, Kamis 25 September 2014, situasi anti klimaks mulai membayang. Dukungan Partai Demokrat, seperti diketahui, disertai syarat 10 perbaikan pelaksanaan pilkada langsung tersebut. Dan, partai-partai pendukung pilkada langsung –PDIP, PKB dan Partai Hanura– di atas permukaan terlihat menyambut baik sikap ‘baru’ Partai Demokrat. Tetapi partai SBY ini kemudian menganggap bahwa itu hanya lips service karena opsi ketiga yang diajukannya di paripurna DPR yaitu pilkada langsung dengan syarat 10 perbaikan, pada dasarnya ditolak. Maka, Fraksi Partai Demokrat melakukan walkout, dan dengan demikian langsung atau tidak, memberi andil bagi dimenangkannya opsi pilkada melalui DPRD pada dinihari Jumat 26 September. Lalu, beberapa jam kemudian dari Washington, Susilo Bambang Yudhoyono memberikan tanggapan politik yang terkesan akrobatik. Mungkin, terutama untuk menangkis kecaman yang mendadak menggelombang. Ia menyatakan kecewa terhadap proses pengesahan RUU Pilkada itu dengan opsi Pilkada melalui DPRD dan menyatakan sedang berpikir-pikir akan melakukan tuntutan hukum –yang belum ditetapkan apakah melalui Mahkamah Konstitusi ataukah Mahkamah Agung.
Politisi dan Partai Kutu Loncat. SEBUAH adagium lama, dalam politik tak ada kawan maupun lawan permanen, karena yang ada hanya kepentingan tetap, sepertinya mendapat bukti ‘kebenaran’ dan keberadaannya dalam praktek politik di Indonesia. Dalam konteks tersebut, baik berdasar pengalaman lampau maupun pengalaman masa kini, sebagai derivat dari adagium tersebut, berkembang sejumlah sikap yang hanya memperkuat anggapan bahwa politik itu sesungguhnya tidak mulia dan buruk. Para politisi Indonesia lebih memilih prinsip untuk tidak berprinsip. Memilih sikap sangat akomodatif dan amat kompromistis agar setiap saat bisa berubah-ubah pikiran dan pendirian sesuai kepentingan per saat itu. Dalam kehidupan kepartaian tumbuh pendirian baru yang sangat pragmatis: Kesetiaan kepada negara tidak lebih penting daripada kesetiaan kepada partai. Sementara kesetiaan kepada partai itu sendiri bisa berakhir setiap saat bila ada peluang baru dan benefit lebih baik di partai lain dalam kaitan kekuasaan. Terlihat pula, betapa dari hari ke hari gejala tersebut makin menjadi-jadi.
Dan, bukan hanya perorangan yang bisa berperilaku seperti itu, melainkan juga kelompok-kelompok dan bahkan partai itu sendiri secara keseluruhan. Maka kini, selain politisi kutu loncat, juga sekalian ada partai kutu loncat. Sulit membedakan mana yang berubah sikap karena idealisme politik, dan mana yang berubah karena pragmatisme politik semata. Para kutu loncat selalu mengidealisir perubahan sikap politiknya –dengan retorika kepentingan rakyat, misalnya– kendati nyata-nyata tindakan yang dilakukan itu sebenarnya adalah oportunisme tulen atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok. Retorika mempertahankan kedaulatan rakyat menjadi omong kosong, karena sebenarnya yang mereka pertahankan adalah kedaulatan politik kepentingan mereka sendiri.
PILIHAN untuk menyelenggarakan suatu Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) langsung, adalah sebuah loncatan dalam praktek demokrasi di Indonesia pasca Soeharto, walau cara pemilihan langsung oleh rakyat bukan hal baru, karena telah puluhan tahun dipraktekkan dalam pemilihan kepala desa (Pilkades). Bahkan sudah menjadi tradisi sejak dulu, sebagai kebijaksanaan akar rumput di Nusantara saat memilih pemimpin lokal maupun dalam pengambilan keputusan menyangkut kepentingan bersama (voting). Tetapi bersamaan dengan itu, berkembang nalar tentang cara yang lebih sederhana, lebih mudah dan mampu dilaksanakan namun rapih (efisien). Maka untuk skala yang lebih luas digunakan cara-cara perwakilan baik dalam penentuan pemimpin maupun pengambilan keputusan. Untuk kepentingan keselarasan dalam masyarakat, dikenal cara pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
SI KUTU LONCAT DALAM PENGGAMBARAN KARIKATURAL DI SOCIAL MEDIA. “Maka kini, selain politisi kutu loncat, juga sekalian ada partai kutu loncat. Sulit membedakan mana yang berubah sikap karena idealisme politik, dan mana yang berubah karena pragmatisme politik semata. Para kutu loncat selalu mengidealisir perubahan sikap politiknya –dengan retorika kepentingan rakyat, misalnya– kendati nyata-nyata tindakan yang dilakukan itu sebenarnya adalah oportunisme tulen atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok.” (download)
Saat mempersiapkan kemerdekaan Indonesia di bulan-bulan menjelang Agustus tahun 1945, para pendiri bangsa yang umumnya adalah manusia-manusia ‘baru’ Indonesia dengan latar belakang pendidikan barat, justru lebih memilih cara yang lebih Indonesia dalam mekanisme pengambilan keputusan. Mereka lebih mendahulukan cara musyawarah untuk mendapat mufakat daripada cara mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. Penentuan berdasarkan suara terbanyak adalah pilihan terakhir. Namun tanpa konotasi mempertentangkan dua pilihan cara tersebut. Dan dalam kehidupan politik mereka memilih “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, sementara dalam kehidupan masyarakat ditetapkan tujuan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Mekanisme pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat digunakan di masa Soekarno pasca Dekrit 5 Juli 1959 sampai 1965, dan dilanjutkan dengan intensif di masa Soeharto sampai tahun 1998. Tetapi dalam sejarah politik Indonesia tercatat bahwa mekanisme itu dengan cerdik lebih banyak dimanfaatkan untuk ‘memaksakan’ segala keinginan penguasa.
Para ‘pemimpin’ dan sebagian terbesar elite (politik dan sosial) baru Indonesia pasca Soeharto, memilih sikap yang seolah-olah lebih zakelijk namun sekaligus tergesa-gesa dan penuh kecerobohan. Ketergesa-gesaan, mungkin bisa dipahami dalam konteks ‘penderitaan’ traumatis dalam pelaksanaan demokrasi di masa kekuasaan sebelumnya. Semua cara dan ‘sistem nilai’ lantas dibalik. Namun harus dianggap tergesa-gesa dan ceroboh karena tidak cukup memperhitungkan semacam adagium yang sering dilontarkan para akademisi ahli masalah demokrasi, bahwa sistem demokrasi hanya akan berjalan baik bila tingkat pendidikan rata-rata rakyat cukup baik dan tingkat ekonomi rata-rata memadai. Adalah membohongi diri sendiri, bila menggunakan retorika bahwa rakyat kita sudah makin cerdas dan tingkat kesejahteraan ekonominya makin membaik. Bagaimana bisa cerdas bila para elite penguasa maupun elite kepentingan lainnya tak henti-hentinya membodohi rakyat? Dan bagaimana rakyat bisa makin sejahtera, jika ketidakadilan sosial-ekonomi terus berlangsung dan korupsi elite politik kian merajalela?
Busung Lapar Demokrasi dan Kembung Demokrasi. Sesuai sejumlah kriteria bernegara yang berubah sebagai hasil sejumlah amandemen terhadap UUD 1945, dilakukan proses pemilihan pemimpin negara –presiden, gubernur hingga bupati dan walikota– secara langsung sebagai antitesa terhadap cara tidak langsung sebelumnya yang dianggap penuh ekses kekuasaan monolitik. Rezim lama di bawah Soeharto, dipersepsi secara kuat sebagai penuh kolusi, melakukan korupsi terencana untuk kelanggengan rezim dan bergelimang nepotisme dalam penentuan jabatan dan pembagian rezeki untuk pribadi-pribadi dalam kekuasaan.
Meski penuh niat koreksi, tetapi perubahan pasca Soeharto itu sendiri tidak dilakukan dengan cara lebih cermat dalam tahapan proses yang lebih berurutan. Dilakukan instan dan serentak dalam ayunan satu langkah. Ada situasi ketergesa-gesaan –karena tekanan traumatik– dalam melakukan perubahan terhadap apa yang dianggap tidak baik dalam masa kekuasaan rezim terdahulu, namun perubahan yang dilakukan sebenarnya tak lebih dari sekedar pembalikan hitam-putih tanpa kejelasan mana yang sebenarnya putih dan mana yang hitam. Dan pembalikan itu –khususnya menyangkut pola perilaku sosial, ekonomi dan politik– pada hakekatnya lebih menyerupai sekedar membalik kertas pembungkus, sedang isi dalam bungkusan tetap sama. Bahkan dari hari ke hari isi bungkusan itu makin membusuk, karena tak ada lagi kekuatan kekuasaan yang mampu menjaga ‘stabilitas’ perilaku.
Terkait dengan software bernegara, yakni penanganan sistem demokrasi, bisa disampaikan sebuah metafora. Bila dalam masa kekuasaan Soeharto –maupun Soekarno– katakanlah terjadi situasi ‘busung lapar demokrasi’ maka dalam ‘masa reformasi’ terjadi ‘kembung demokrasi’. Analoginya, jika orang yang menderita busung lapar, mendadak diberi makan sekenyang-kenyangnya dengan cepat, perutnya akan kembung, bahkan mengalami kerusakan alat cerna dan mungkin saja menyebabkan kematian.
SEJAK masa-masa awal pelaksanaan otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai pembalikan dari sistem pemilihan oleh DPRD, hingga beberapa bulan menjelang pemilihan presiden Juli 2014, cukup banyak kritik dan pernyataan kecemasan tentang praktek demokrasi kebablasan, tumbuhnya oligarki baru, biaya tinggi serta ekses politik uang dalam pelaksanaan pilkada. Tak ketinggalan, terpicunya konflik horizontal yang makin meluas. Pilkada langsung dituding hanya menghasilkan kepala-kepala daerah yang korup. Faktanya memang sekitar tiga perlima bupati maupun walikota dan juga sejumlah gubernur tersangkut perkara korupsi. Selain itu, juga menyuburkan persekongkolan dan permainan uang untuk menciptakan dinasti-dinasti kekuasaan lokal.
Semua tuduhan terkait pemilihan umum kepala daerah secara langsung itu praktis terbukti dengan berbagai fakta yang tersaji selama satu dekade ini. Sama terbuktinya dengan tuduhan serupa bahwa di masa lampau pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga diatur berdasarkan skenario kekuasaan. Bahwa kehendak penguasa yang menentukan siapa kepala daerah, tidak bisa tidak memang harus terjadi demikian. Karena, di masa lampau mayoritas di lembaga-lembaga perwakilan rakyat memang ada di tangan Fraksi Golkar dan Fraksi ABRI, sementara Fraksi PDI dan Fraksi PPP ada di pinggiran panggung.
Susunan lembaga-lembaga perwakilan rakyat saat ini, khususnya setelah pemilihan umum legislatif 2014, jelas berbeda. Akan ada multi fraksi, yang meskipun ada di antaranya memiliki suara signifikan, tetapi tidak mampu menjadi mayoritas kerja tanpa ‘berkoalisi’. Dan dalam konteks ini, yang berhasil bertindak lebih cepat adalah partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Di atas kertas, praktis mereka akan menjadi mayoritas di DPR-RI maupun di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada umumnya. Akan tetapi perubahan-perubahan sikap Partai Demokrat dalam soal Pilkada langsung oleh rakyat misalnya, dan kemungkinan goyahnya beberapa partai lainnya di koalisi itu oleh iming-iming kekuasaan dari kelompok politik Jokowi-JK, berpotensi merubah peta kekuatan di lembaga-lembaga legislatif.
Terlepas dari kemungkinan berubahnya peta kekuatan di lembaga-lembaga legislatif, bisa ditebak kenapa PDIP dan kawan-kawan gigih mempertahankan mekanisme pemilihan umum kepala daerah secara langsung oleh rakyat pemilih. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke depan akan memerintah di tengah ‘lautan’ gubernur, bupati dan walikota pilihan Koalisi Merah Putih. Dan itu tampaknya akan terjadi setelah disahkannya undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah melalui DPRD, kecuali manuver untuk memecah Koalisi Merah Putih berhasil dijalankan oleh Jokowi dan Jusuf Kalla beserta partai-partai pendukungnya. Misalnya, dengan iming-iming kursi kabinet atau posisi-posisi di BUMN pada Oktober mendatang ini.
Buah Malakama dan Setan. BAGAIMANAPUN, ke depan pemilihan kepala daerah melalui DPRD secara formal telah siap dijalankan berdasarkan undang-undang. Tak perlu mempertentangkan dua cara pemilihan, sebagai pilihan pada si buah malakama.
Dari sudut pandang tertentu, memang sebenarnya patut disayangkan bahwa peluang rakyat di masing-masing daerah untuk turut serta menentukan secara langsung siapa pemimpinnya, secara kuantitatif kembali berkurang. Seolah-olah rakyat harus menjalani hukuman karena secara bersama-sama tidak ‘berhasil’ menjalani pemilihan kepala daerah langsung yang berkualitas selama satu dekade ini. Tapi tak perlu terlalu emosional menyebut perubahan kembali kepada pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu sebagai kemunduran demokrasi. Dengan menghitung dan melihat fakta betapa pilkada langsung sejauh ini memang penuh ekses, maka perubahan kembali itu hendaknya diterima sebagai mundur selangkah untuk pada waktunya kembali maju menuju perbaikan di masa depan dengan cara yang lebih baik. Termasuk meningkatkan aspek kualitatif masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat.
Untuk sementara, blessing indisguise, pemilihan kepala daerah melalui DPRD, akan membantu penghematan triliunan dana negara dan dana masyarakat yang selama ini terhambur melalui pilkada yang penuh ekses. Kebetulan kemampuan keuangan negara selalu dikeluhkan. Tinggal meningkatkan kiat untuk mengawasi bagaimana DPRD menjalankan kekuasaan dalam menentukan pemimpin pemerintahan dengan baik dan benar. Hendaknya jangan sampai terjadi, meninggalkan sarang setan yang satu untuk masuk ke sarang setan lainnya.
Namun apa pun dan bagaimana pun juga, tetap harus dicatat, sejalan dengan makin berhasilnya upaya pencerdasan rakyat, pada waktunya nanti rakyat harus tetap diberi peluang lebih banyak untuk ikut serta menentukan jalannya negara. Khususnya, dalam ikut menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin pemerintahan di berbagai tingkat. Barangkali pula dalam konteks kedaulatan rakyat, diperlukan cara tambahan lainnya sebagai pelengkap. Misalnya, melalui mekanisme referendum dengan memanfaatkan teknologi e-voting yang efisien. Beberapa hal penting, bila diperlukan, bisa ditanyakan kepada rakyat melalui mekanisme tersebut, apakah setuju atau tidak, sehingga kehidupan bernegara tidak diatur dengan cara-cara yang terlalu elitis. Dengan mekanisme referendum, terhindar terjadinya terlalu banyak penipuan politik yang mengatasnamakan kehendak rakyat. (socio-politica.com)
Posted in Politik.	Tagged buah malakama, DPR-RI, DPRD, Fraksi ABRI, Golkar, Joko Widodo, Jusuf Kalla, Koalisi Merah Putih, kutu loncat, Partai Demokrat, Partai Hanura, PDIP, PKB, PPP, RUU Pilkada, SBY, Soeharto, Soekarno, Susilo Bambang Yudhoyono, UUD-1945
Marzuki Alie dan Partai Demokrat: Di Balik Tabir Asap Korupsi (1)
August 2, 2011 by sociopolitica
0
GAGASAN pengampunan dan saling memaafkan dengan para koruptor yang dilontarkan politisi Partai Demokrat –yang juga adalah Ketua DPR-RI– Marzuki Alie, menjelang akhir Juli ini, mirip dengan apa yang telah dijalankan di Thailand beberapa dekade lalu. Saat itu, Thailand termasuk juara korupsi di Asia Tenggara dan mungkin juga di Asia, antara lain bersama Vietnam (Selatan). Korupsi yang begitu meluas membuat berang mahasiswa Thailand, dan suatu saat di pertengahan 1960an, mereka menghadap raja Thailand Bhumibol Aduljadej, menyampaikan tuntutan agar semua koruptor dihukum mati. Setengah berseloroh, Raja Siam itu menjawab, kalau “kita memecahkan masalah korupsi dengan hukuman mati, maka Thailand akan tinggal berpenghuni sedikit orang saja”. Seloroh ini memantulkan suatu tingkat keadaan yang serius dengan konotasi yang amat buruk, yaitu bahwa korupsi dan para pelakunya ada dalam posisi hegemonik.
Bukan usulan mahasiswa untuk menghukum mati para koruptor yang kemudian dituruti penguasa Thailand. Tercatat bahwa setelah itu, khususnya pada akhir dekade 1960an dan dekade 1970an, ada kebijakan pemutihan bagi dana hasil korupsi, sepanjang dana itu diinvestasikan di dalam negeri, di sektor industri ataupun usaha-usaha ekonomi strategis lainnya. Muncul kelompok-kelompok kaya yang berperanan besar dalam ekonomi Thailand, yang sebagian terbesar adalah keluarga dengan investasi dana yang asal-usulnya dari perbuatan korupsi masa lampau. Dan pada waktu yang sama terus terjadi korupsi-korupsi baru dengan pelaku-pelaku baru dari kalangan penguasa ‘baru’ yang silih berganti.
Keadaan Indonesia sekarang, mungkin mirip-mirip. Kita bisa mencatat kehadiran dan peran para pelaku ekonomil generasi kedua, yang memperoleh kekuatan uang yang bersumber dari korupsi para orang tua mereka yang menjadi bagian dari kekuasaan dan atau mewarisi usaha orang tua mereka yang dulu adalah pengusaha yang menikmati keuntungan-keuntungan besar karena kedekatan konspiratif dengan kalangan kekuasaan. Ada pula turunan ex pejabat yang bisa terjun dan berhasil masuk ke dalam kekuasaan eksekutif maupun legislatif, bermodalkan ‘warisan’ nama dan kekayaan orang tua yang sangat berguna dalam kehidupan politik masa kini yang berbasis money politic. Tak kurang banyaknya, muncul pula pelaku-pelaku baru yang masuk ke dalam ‘sistem’, memanfaatkan sistem, lalu ikut berkuasa dan menjadi kaya raya.
Korupsi pasca Soeharto begitu meluas, tak kalah hebat dengan masa Soeharto sendiri, sehingga tak ada institusi negara, institusi politik dan bahkan institusi sosial yang tak ikut menghasilkan koruptor. Tak ada profesi yang bebas dari perilaku korupsi. Para penegak hukum yang tadinya diharapkan akan memberantas korupsi –hakim, jaksa, polisi dan pengacara– untuk sebagian bahkan telah menjadi bagian dari korupsi itu sendiri, baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai pemungut rente dari para koruptor. Sejumlah pengacara misalnya, menjadi begitu kaya dan bergelimang kemewahan, sejak munculnya tersangka-tersangka korupsi berskala besar-besaran. Korupsi dilakukan secara berjamaah –di salah satu daerah, seluruh anggota DPRDnya menjadi tersangka korupsi/gratifikasi tanpa kecuali– dan sudah terorganisir dalam jaringan-jaringan yang kuat. Bila sebagian saja dari apa yang diungkapkan ex Bendahara Partai Demokrat Nazaruddin, mengandung kebenaran, sungguh mengerikan. Terlepas dari penilaian bahwa sebelum ini Nazaruddin banyak bohongnya, hal-hal yang diungkapkannya dari tempat persembunyiannya untuk sebagian bagaimanapun telah mengkonfirmasi pengetahuan publik selama ini. Apalagi, sanggahan-sanggahan reaktif yang dilakukan terhadap Nazaruddin, serba tidak meyakinkan.
Tergambarkan betapa sejumlah eksplorasi dana di negara ini berlangsung sistemik, terorganisir dan terkait erat dengan pengelolaan politik dan kekuasaan. Dan ada indikasi kuat bahwa pola itu tak hanya berlaku dalam tubuh Partai Demokrat. Coba tunjukkan, partai besar mana saat ini yang tak punya cerita skandal, entah skandal uang/korupsi, entah perilaku asusila, entah persekongkolan busuk lainnya yang sarat manipulasi demi kursi kekuasaan di berbagai lini kehidupan bernegara. Partai Golkar, PKS, PAN, PPP, PKB, Hanura, Gerindra, apapula konon Partai Demokrat yang dalam 7 tahun menjadi partai tambun?
Begitu massive dan kuatnya jaringan koruptor itu –yang untuk sebagian sudah terkait dengan kepentingan dana politik– sehingga sanggup mematah-matahkan dengan berbagai cara barangsiapa yang mencoba memberantas korupsi. KPK sebagai lembaga extra ordinary yang dibentuk saat kepercayaan kepada para penegak hukum di berbagai lembaga ordinary (konvensional) telah merosot, kini seakan berhasil digoyang, baik melalui upaya-upaya kriminalisasi maupun perangkap suap dan atau karena ada perorangan KPK yang memang telah bobol pertahanan moralnya.
Betapapun kita membela KPK –sebagai lembaga yang dengan kategori the bad among the worst, atau setidaknya sebagai lesser evil– kita keliru bila bersikap tutup mata tutup telinga. Justru publik harus peka, mendorongkan suatu pengusutan segera, justru untuk melindungi lembaga super body yang menjadi tumpuan harapan terakhir dalam pemberantasan korupsi itu. Dan tentu saja, yang paling penting, menolak setiap upaya pembubaran, apalagi dengan cara berdasarkan gagasan Marzuki Alie yang beraroma aneh. Seakan melanjutkan umpan bola dari Mohammad Nazaruddin, Marzuki menggagas untuk membubarkan saja KPK ‘bila’ sudah tak ada lagi tokoh yang punya kredibilitas untuk duduk di sana. Lalu sebagai tindak lanjutnya mengusulkan untuk bermaaf-maafan dengan para koruptor, dan mengajak mereka kembali ke Indonesia bersama uangnya, dan membuka lembaran baru. Tetapi lembaran baru apa yang bisa diharapkan? Para koruptor yang masih belum tertangkap dan terungkap kejahatannya, akan ikut terselamatkan, tanpa perlu mengembalikan dana hasil rampokannya. Suatu ‘pengampunan’ seperti itu, dengan sendirinya juga akan menghentikan pemberantasan korupsi untuk beberapa lama. Siapa-siapa saja yang akan terselamatkan? Dan apakah pada saat yang sama perbuatan korupsi juga akan berhenti? Perlu dibahas dan dianalisa lebih lanjut.
Tokoh Partai Demokrat bernama Marzuki Alie yang menjadi Ketua DPR-RI ini memang terkenal dengan suara-suara anehnya selama ini, semisal saat mengomentari bencana tsunami di Mentawai dengan menyalahkan kenapa penduduk berumah di tepi pantai. Tapi lebih dari itu, ia juga kerap membela orang-orang yang dituduh korupsi. Marzuki membela besan Presiden SBY, Aulia Pohan yang telah menjalani hukuman berdasarkan vonnis 3 tahun Pengadilan Tipikor, sebagai orang yang tidak bisa dianggap koruptor, karena tidak mencuri uang negara untuk kepentingan pribadi. Pers mengutip komentarnya bahwa Aulia Pohan hanya ikut melakukan kesalahan administratif bersama orang yang melakukan korupsi di Bank Indonesia. Sensitivitas dan sikap traumatik Marzuki Alie terhadap tuduhan korupsi mungkin lebih bisa dipahami bila mengingat bahwa ia adalah seorang mantan tersangka dalam suatu perkara korupsi 7 tahun lampau. Bolak-balik, saat menjadi Direksi PT Semen Baturaja ia diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam kaitan kasus korupsi 600 milyar rupiah di BUMN itu. Ia mengatakan bahwa tuduhan itu merupakan bagian dari persaingan internal di tubuh BUMN tersebut. Pada saat-saat terakhir ia berhasil memperoleh SP3 sehingga lolos dalam pencalonan melalui partai Demokrat untuk Pemilihan Umum 2004 dan akhirnya melaju ke atas hingga kini menduduki kursi Ketua DPR-RI.
Berlanjut ke Bagian 2
Posted in Hukum, Politik.	Tagged Aulia Pohan, Bank Indonesia, DPRD, Gerindra, Hanura, Ketua DPR-RI, korupsi pasca Soeharto, KPK, Marzuki Alie, membubarkan KPK, Mohammad Nazaruddin, money politic, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, PKB, PKS, PPP, Presiden SBY, PT Semen Baturaja, Raja Thailand Bhumibol Aduljadej
Cerita di Balik Soal Gaji Presiden dan Soal Biaya Tinggi Politik
January 24, 2011 by sociopolitica
0
“Maka, bukan hal yang sangat mengherankan bila ada kehebohan semacam kasus Bank Century yang diyakini publik terkait dengan dana pemilu dalam rangka pilpres, yang (secara politis) terarah ke figur Budiono dan SBY dengan Sri Mulyani sebagai tumbal. Tapi apa hanya kubu itu yang menimbulkan tanda tanya? Apa kubu yang lain bersih? Ini pasti juga merupakan tanda tanya –karena di sana juga bergulir dana politik yang tidak kecil– yang menunggu berbagai pengungkapan sebagai jawaban atas segala pertanyaan”.
PASTI Presiden bukanlah mengeluh saat mengatakan gajinya sudah tujuh tahun tidak pernah mengalami kenaikan. Susilo Bambang Yudhoyono yang baru memasuki tahun ketujuh masa kepresidenannya, tampaknya hanya memberi tahu kepada publik bahwa ia sudah tujuh tahun tidak naik gaji. Pemberitahuan lanjutannya bahwa meskipun Presiden tak naik gaji, “pemerintah telah memenuhi janjinya dengan memberikan remunerasi” kepada prajurit TNI dan Polri, hampir tidak ditemukan relevansinya satu sama lain.
Berapa besar gaji Presiden RI saat ini? Menurut catatan anggaran, penghasilan resmi Presiden seluruhnya Rp. 62, 7 juta per bulan, yang terdiri dari gaji pokok Rp. 30,24 juta dan tunjangan Rp. 32,5 juta. Sedikit lebih tinggi dari penghasilan resmi para anggota DPR-RI. Tetapi, tentu jauh di bawah salary para CEO perusahaan-perusahaan besar. Selain gaji, bagi Presiden juga tersedia anggaran biaya taktis yang menurut salah seorang menteri besarannya sekitar Rp. 2 milyar per bulan. Sementara itu, gaji seorang Gubernur hanya sekitar Rp. 8,6 juta per bulan ditambah ‘uang pungut’ antara 30-90 juta per bulan tergantung besarnya ‘penghasilan’ propinsi. Maka, tak mungkin orang berjuang memperebutkan kursi presiden-wakil presiden atau gubernur, hanya demi gaji yang ‘kecil’ itu.
NAMUN, kendati gaji seorang presiden –dan demikian pula gaji seorang wakil presiden atau menteri, gubernur dan bupati– bukanlah angka ‘idaman’, nyatanya jabatan Presiden adalah posisi yang paling diidam-idamkan dan diperebutkan para tokoh sepanjang usia republik ini. Selama 52 tahun (masa Soekarno dan masa Soeharto) diidam-idamkan secara tertutup di dalam hati, di’pertengkarkan’ selama kurang lebih 6 tahun pertama pasca Soeharto, dan akhirnya diperebutkan secara terbuka at all cost dalam tujuh tahun terakhir. Jadi, dalam kaitan kursi presiden dan wakil presiden, besaran gaji berada jauh di luar konteks, karena yang dikalkulasi adalah aspek potensi kekuasaan dan benefitnya yang bakal jatuh ke tangan bila menjadi pemenang. Hal yang sama, dalam kaitan kursi gubernur, bupati dan para wakilnya. Bahkan juga dalam kaitan kursi-kursi lembaga perwakilan rakyat, DPD, DPR dan DPRD.
Di seputar posisi dengan gaji di bawah seratus juta rupiah itu, terlibat biaya triliunan rupiah, terdiri dari anggaran resmi negara untuk penyelenggaraan pemilihan umum, dan anggaran para kandidat dengan pendukung-pendukungnya. Berapa persisnya besaran anggaran para peserta yang memperebutkan posisi RI-1 itu, tidak pernah bisa diketahui dengan jelas. Setiap kubu memang mengumumkan jumlah dana kampanye mereka, tetapi bisa dianalisis bahwa angka-angka itu tidak pernah sama dengan realitanya, dan fenomenanya cenderung seperti gunung es. Di balik pengumpulan biaya politik berskala triliunan itu berperan kumpulan broker politik yang berhasil mengakumulasi kontribusi dari para konglomerat atau pemilik dana lainnya, melalui berbagai bentuk negosiasi, yang menurut data pengalaman empiris lebih beraroma ‘bisnis’ –tepatnya, ‘dagang sapi’– daripada sentuhan idealistik. Dan tak jarang berperan pula para pelaku manipulasi dan korupsi dalam rangka ‘membeli’ keamanan masa depan mereka agar tetap tak tersentuh.
Apa dan siapa di dalam dunia konglomerasi di Indonesia? Apa dan siapa umumnya para pemilik dana lainnya di luar dunia konglomerasi? Pengamatan puluhan tahun menunjukkan bahwa dunia konglomerasi di Indonesia bisa bertumbuh menjadi besar, untuk sebagian terbesar tumbuh di atas ladang ‘monopoli’ dan atau manipulasi ekonomi serta korupsi politik dan kekuasaan. Benar-benar berlaku ungkapan, behind every great fortune, there is a crime. Di belakang angka-angka (uang dan ‘keberuntungan’) yang besar, cenderung terdapat kejahatan. Dan itu terjadi baik di masa kekuasaan Soekarno, di masa kekuasaan Soeharto maupun di masa-masa kekuasaan sesudahnya hingga kini. Polanya selalu sama, terjadi ‘sinergi’, tepatnya konspirasi, antara para pejabat korup dan penyalahguna kekuasaan di satu sisi dengan para pelaku ekonomi manipulatif pada sisi lainnya.
Angka-angka biaya politik di belakang berbagai pemilihan umum presiden, pemilihan umum legislatif ataupun pemilihan umum kepala daerah, sejauh yang diketahui, selalu tinggi. Bahkan, dalam beberapa kasus, terlalu tinggi hingga menjadi fantastis, baik di kalangan the winners maupun di kalangan the loosers. Tidak mengherankan bila setelah itu akan selalu beredar rumours politik tentang sumber biaya yang terbalut kejahatan keuangan. Beberapa di antaranya, khususnya dalam kaitan pemilihan umum kepala daerah, rumours itu terbukti sebagai kenyataan. Indikasinya adalah begitu banyaknya pemenang pemilu itu yang kemudian terbukti terlibat tindak pidana korupsi dan berbagai penyalahgunaan lainnya. Tidak bisa tidak, itu ada kaitannya dengan ‘beban’ pelunasan ‘hutang’ moril-materil yang harus dibayar pasca kemenangan pemilu, selain motif pribadi yang sejak mula mungkin sudah terisi dengan niat menguras uang dari keleluasaan kesempatan dalam kekuasaan. Tak kurang dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sendiri yang mengakui bahwa saat ini ada 17 dari 33 Gubernur dan 138 bupati/walikota (berarti lebih dari seperempat jumlah bupati/walikota se-Indonesia) yang tersangkut masalah hukum, khususnya korupsi. Setiap pekan, ada satu kepala daerah yang menjadi tersangka.
BERAPA besar biaya politik yang harus disediakan seorang yang maju ke kancah pemilihan bupati dan atau gubernur? Ada yang menyebutkan angka sekitar 10-15 milyar rupiah untuk kursi bupati/walikota dan 20-150 milyar rupiah untuk kursi Gubernur. Dalam suatu diskusi, Gamawan Fauzi menyebutkan angka sekitar 100 milyar untuk maju ke pemilihan Gubernur. Salah satu pos terbesar adalah biaya ‘sewa’ kendaraan politik, dengan partai-partai politik sebagai penyedia jasa ‘persewaan’ utama. Tak salah bila partai politik pernah dimasukkan dalam daftar sebagai salah satu lembaga yang paling korup.
Seorang mantan kandidat dalam pemilihan Gubernur mengaku menyediakan dana pribadi sekitar 10 milyar dari kebutuhan 100-an milyar. Berhasil terkumpul dana 95 milyar rupiah, yang ternyata tidak berhasil membawanya menuju kemenangan. Terutama, karena pesaingnya punya dana lebih besar. Separuh dari dana yang hampir 100 milyar itu untuk menutup biaya sewa kendaraan politik, lainnya untuk biaya kampanye dan biaya perusahaan jasa pencitraan.
Bagaimana ia mendapat tambahan bagi modal pribadinya yang hanya 10 milyar? Ternyata ada lekak-liku tersendiri. Ia dihubungi sejumlah pemilik uang (umumnya suruhan pengusaha, perorangan maupun ‘konsorsium’, yang punya kepentingan tertentu di daerah itu) dengan beberapa opsi. Mula-mula ditawarkan diberi pinjaman sejumlah yang dibutuhkan. Bila gagal, harus membayar kembali separuh. Dan jika berhasil, harus memberi imbal balik berupa proyek-proyek selama masa jabatan, yang tentunya dengan nilai yang berlipat dari dana pinjaman. Selain berdasar kepentingan bisnis, ada juga pemilik dana (yang umumnya terdiri dari kalangan pejabat di daerah itu sendiri) memberi kontribusi dana dengan isyarat mendapat peningkatan jabatan jika calon memenangkan pemilihan. ‘Untung’ syarat membayar kembali separuh pinjaman berhasil ditolak sang kandidat, dan hanya menerima syarat membayar dengan proyek bila menang –namun jumlah ‘pinjaman’ jauh berkurang dari angka semula. Nyatanya, sang kandidat gagal menjadi pemenang.
Ada juga kandidat yang cerdik. Berhasil mengumpulkan dana besar melebihi kebutuhan, dan menyisihkan sebagian sebagai tabungan pribadi. Setelah dinyatakan kalah, ia masih punya sisa dana yang cukup besar sebagai penghibur pasca kekalahan. Tak kalah cerdik adalah sejumlah tim sukses yang bertugas memobilisasi dana. Tak semua dana yang diperoleh ‘disetorkan’. Kecerdikan yang sama dilakukan oleh tim sukses yang bertugas dalam pengadaan kebutuhan kampanye dan atau pelaksana distribusi ‘amplop’ dalam rangka politik uang. Cerita-cerita serupa akan mudah anda kumpulkan, cukup dengan mendekati para pelaku di musim-musim kampanye, apalagi kalau anda seorang wartawan. Barangkali malah bisa kecipratan.
BAGAIMANA dengan kancah pemilihan presiden-wakil presiden? Tanyakan saja sendiri kepada tokoh-tokoh peserta pilpres terbaru 2009, seperti Jusuf Kalla-Wiranto, Megawati-Prabowo Subianto, dan last but not least Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono. Setidaknya, tanyakan kepada tokoh-tokoh lingkaran dalam mereka. Hanya mereka dan Tuhan yang tahu persis the whole story. Publik kan hanya tahu sedikit-sedikit dan sepenggal-sepenggal dari pengalaman terbatas sewaktu mengalami persentuhan dengan para aktor utama dan pemeran pembantu utama itu di kala pemilu berlangsung? Tetapi terlepas dari itu, tetap terkuak juga ke tengah masyarakat betapa besar dan seringkali begitu fantastis besaran dana-dana politik yang berseliweran itu. Maka, bukan hal yang sangat mengherankan bila kemudian ada kehebohan semacam kasus Bank Century yang diyakini publik terkait dengan dana pemilu dalam rangka pilpres, yang (secara politis) terarah ke figur Budiono dan SBY dengan Sri Mulyani sebagai tumbal. Tapi apa hanya kubu itu yang menimbulkan tanda tanya? Apa kubu yang lain bersih? Ini pasti juga merupakan tanda tanya –karena di sana juga bergulir dana politik yang tidak kecil– yang menunggu berbagai pengungkapan sebagai jawaban atas segala pertanyaan.
Posted in Intermezzo, Politik.	Tagged 17 dari 33 Gubernur, Bank Century, Budiono, dagang sapi, dana politik, DPD, DPR-RI, DPRD, Gaji Presiden, Jusuf Kalla, konglomerasi, masa Soeharto, masa Soekarno, Megawati, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, partai politik, Pilpres, politik uang, Polri, Prabowo Subianto, remunerasi, RI-1, SBY, Sri Mulyani, Susilo Bambang Yudhoyono, tim sukses, TNI, Wiranto
Memasuki Masa-masa Akhir Pemberantasan Korupsi?
May 31, 2010 by sociopolitica
0
“Lihatlah, betapa banyaknya peristiwa aneh yang tak boleh tidak hanya membuktikan betapa masih kuatnya kekuatan korup dalam membendung dan bahkan mampu melakukan aksi strike back….”.
SENIN siang 31 Mei 2010 ini, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menolak gugatan Pra Peradilan Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji. Penangkapan dan penahanan oleh Polri atas diri Susno dinyatakan sah secara hukum. Meski ada beberapa data dan fakta yang tampaknya tidak akurat disebutkan hakim, nyatanya hakim memilih untuk ‘memenangkan’ Polri. Keputusan hakim itu sendiri, mengagetkan sekaligus tidak mengagetkan. Mengagetkan, karena menjadi pengetahuan dalam opini publik bahwa penangkapan, penanahan dan penetapan Susno sebagai tersangka adalah janggal. Namun sekaligus tidak mengagetkan karena dengan membaca rangkaian peristiwa penegakan hukum belakangan ini, sudah bisa diperkirakan bahwa hakim takkan mungkin berani ‘melawan’ trend kekuasaan selama ini yang cenderung memelihara status quo, yakni pemberantasan korupsi sebagai program proforma saja.
Penolakan terhadap gugatan pra peradilan Susno Duadji, hanya menambah indikasi yang antara lain disimpulkan setidaknya dalam dua tulisan di blog ini: “Korupsi dalam episode Tomorrow Never Dies” dan “Jenderal Susno Duadji: Whistle Blower Terakhir”. Ditarik ke belakang, terlihat betapa kemaharajaan korupsi di Indonesia selalu bisa membuktikan kekuatannya dan senantiasa memenangkan pertarungan terhadap setiap usaha pemberantasan korupsi yang bersungguh-sungguh. Kalaupun ada kasus korupsi yang tampak tertangani, pada hakekatmya itu sekedar placebo, pil obat palsu yang hanya bersifat menenangkan keresahan publik terhadap kegagalan pemberantasan korupsi. Mana pernah ada tersangka korupsi yang betul-betul mengesankan telah ditangani, kecuali bahwa sang tokoh yang diseret memang akan disisihkan atau dikorbankan sebagai tumbal. Aulia Pohan yang kebetulan adalah besan Presiden SBY, juga bukan pelaku suatu kasus spektakuler. Penahanan dan penghukumannya malah menjadi benefit politik bagi kekuasaan. Adanya sejumlah anggota atau ex anggota DPR dari PDI-P yang diadili dan sedang ditangani KPK, lebih tepat dianggap sebagai bonus bagi KPK. Kebetulan para anggota itu bukan dari partai yang sedang berkuasa, jadi hambatannya kecil-kecil saja. Tapi bagaimana dengan sumber uang gratifikasi dan perantaranya?
SITUASI perpolitikan Indonesia dalam rangka mencapai kekuasaan, pada beberapa tahun terakhir ini, membutuhkan biaya tinggi. Kalau sebelum ini kita mengenal apa yang disebut high cost economic, maka kini kita juga mengenal high cost politic. Untuk mendirikan partai dibutuhkan biaya yang tidak sedikit sampai berhasil menjadi peserta pemilihan umum. Sementara sebagai peserta pemilihan umum dibutuhkan lagi biaya yang lebih besar. Dalam pemilihan umum 1999, agar sebuah partai bisa mencapai posisi lumayan, dibutuhkan biaya dalam skala milyar sampai 100-150 milyar. Dalam pemilihan umum 2004 meningkat menjadi 50 milyar hingga 500 milyar. Dan pada tahun 2009 meningkat lagi ke skala ratusan hingga tembus ke skala trilyun. Tentu saja, tidak semua biaya itu secara jujur diakui secara resmi. Pemilihan umum Presiden yang baru lalu, juga tak mungkin jauh dari skala ratusan milyar hingga trilyunan. Dan pertanyaannya, dari mana biaya sebesar itu bisa diperoleh? Hanya dua sumber yang realistis. Pertama, kelompok-kelompok yang sebelumnya berhasil mengumpulkan dan mengerahkan dana melalui cara yang beraroma korupsi. Kedua, hasil negosiasi dengan para konglomerat putih maupun hitam, yang mau tak mau melalui bentuk-bentuk negosiasi tertentu. But you have to pay it later. Cara seperti ini, dalam area money politics, melajur hingga tingkat paling bawah, yakni calon-calon DPRD dan DPR. Di luar itu ada cara lain, penggunaan otot melalui premanisme. Pola yang sama terjadi dalam berbagai pemiluhan umum kepala daerah.
Mungkin saja pola seperti ini bisa menghasilkan seorang Presiden yang ‘tidak tahu menahu’ (atau ‘menutup mata’?) sehingga tetap tercitrakan bersih tak bernoda. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa ‘kebersihan’ itu melajur hingga ke bawah? Situasi ini bisa menimpa presiden atau calon presiden yang manapun. Semestinya kita pada suatu saat, bila ada kemauan, bisa mencoba meneliti untuk mencari tahu. Dan tidak memilih bersikap bagai kura-kura dalam perahu, berpurai-pura tidak tahu.
DIKAITKAN dengan situasi yang dianalisis sangat diwarnai oleh pola politik uang, maka apakah setiap kekuasaan yang terbentuk melalui proses dengan situasi itu dapat dijamin kebersihannya? Tak bisa tidak kita akan sampai kepada suatu kesimpulan bahwa kekuasaan dan pemerintahan yang ada sejauh ini, tak dapat menghindarkan adanya muatan-muatan koruptif di tubuhnya yang seakan sudah menjadi dosa asal dalam kehidupan politik dan kekuasaan di Indonesia. Kekuasaan pemerintahan –yang setiap lima tahun diperbaharui– yang terwarisi penularan dosa asal kehidupan politik itu, takkan mungkin memperbaharui dengan mudah institusi-institusi tradisional dalam tubuh kekuasaan negara, yang pada dirinya mau tak mau melekat dosa asal tersebut. Termasuk di sini adalah institusi-institusi penegakan hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian maupun badan-badan Peradilan.
Mungkin untuk sementara, walaupun harus tetap berusaha keras, kita jangan terlalu banyak berharap terhadap upaya pemberantasan korupsi dengan segala derivatnya –seperti penghapusan mafia hukum/peradilan dan sebagainya– akan segera terwujud dengan mudah. Lihatlah pengalaman KPK yang makin melemah keberanian dan ketangkasannya dengan apa yang menimpa Antasari Azhar, lalu Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah. Lihatlah pula bagaimana perlakuan atas Susno dibandingkan Sjahril Djohan, atau para jenderal yang disebut-sebut Susno. Lihatlah bagaimana KPK dan Pengadilan Tipikor yang susah payah untuk menghadirkan Nunun Nurbaeti isteri mantan Wakapolri yang diduga membagi-bagi traveller cheques untuk kepentingan Miranda Gultom. Lihatlah bagaimana tersendatnya kasus Bank Century. Lihatlah bagaimana Pengadilan meluluskan pra peradilan atas SKPP Bibit-Chandra sehingga keduanya kembali ke status ‘tersangka’. Lihatlah, lihatlah, lihatlah betapa banyaknya peristiwa aneh yang tak boleh tidak hanya membuktikan betapa masih kuatnya kekuatan korup dalam membendung dan bahkan mampu melakukan aksi strike back, dan seterusnya. Dengan pengalaman Susno, kita pun mungkin untuk sementara tak bisa mengharap kehadiran whistle blower baru, anggaplah Susno sebagai peniup peluit terakhir untuk sementara ini.
APAKAH kita sedang memasuki masa-masa akhir dari pemberantasan korupsi untuk kesekian kalinya setidaknya untuk dekade ini, sampai muncul lagi tokoh kepemimpinan baru dengan semangat baru?
Posted in Hukum, Politik.	Tagged Antasari Azhar, Aulia Pohan, Bank Century, Bibit Samad Riyanto, Chandra Hamzah, DPR, DPRD, Kejaksaan, Kepolisian, Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji, KPK, mafia hukum, Miranda Gultom, money politics, Nunun Nurbaeti, PDI-P, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Peradilan, Pra Peradilan, Presiden SBY, Wakapolri, whistle blower
Post navigation
Search
Categories
Buku (2)
Ekonomi (4)
Ensiklopedi (5)
Falsafah & Budaya (17)
Hak Azasi Manusia (1)
Historia (352)
Hukum (80)
Intermezzo (52)
Obituari (1)
Politik (564)
Politik dan Bencana (4)
Politik dan Perwayangan (1)
Sosial (165)
Tokoh Politik (5)
Uncategorized (1)
Archives
Archives Select Month September 2020 (2) August 2020 (1) May 2020 (2) April 2020 (2) March 2020 (1) February 2020 (2) January 2020 (2) November 2019 (1) August 2019 (4) July 2019 (1) June 2019 (1) May 2019 (1) April 2019 (1) February 2019 (3) January 2019 (6) December 2018 (5) November 2018 (1) October 2018 (3) September 2018 (3) July 2018 (1) June 2018 (3) May 2018 (3) March 2018 (2) October 2017 (6) September 2017 (11) August 2017 (3) December 2016 (2) March 2016 (3) February 2016 (2) January 2016 (1) November 2015 (2) October 2015 (3) September 2015 (1) August 2015 (3) June 2015 (3) May 2015 (2) April 2015 (3) March 2015 (3) February 2015 (1) January 2015 (7) December 2014 (4) November 2014 (2) October 2014 (2) September 2014 (3) August 2014 (2) July 2014 (2) June 2014 (6) May 2014 (4) April 2014 (2) March 2014 (4) February 2014 (6) January 2014 (6) December 2013 (4) October 2013 (4) September 2013 (5) August 2013 (3) July 2013 (10) June 2013 (5) May 2013 (5) April 2013 (8) March 2013 (6) February 2013 (6) January 2013 (9) December 2012 (6) November 2012 (4) October 2012 (10) September 2012 (9) August 2012 (8) July 2012 (13) June 2012 (17) May 2012 (15) April 2012 (11) March 2012 (11) February 2012 (6) January 2012 (9) December 2011 (5) November 2011 (10) October 2011 (15) September 2011 (7) August 2011 (4) July 2011 (3) June 2011 (5) May 2011 (6) April 2011 (7) March 2011 (14) February 2011 (12) January 2011 (25) December 2010 (12) November 2010 (15) October 2010 (18) September 2010 (7) August 2010 (19) July 2010 (9) June 2010 (14) May 2010 (18) April 2010 (15) March 2010 (24) February 2010 (18) January 2010 (27) December 2009 (9) November 2009 (5) October 2009 (13) September 2009 (16) August 2009 (12) July 2009 (29) June 2009 (7)
Top Posts & Pages
Corona dan Kegagalan Rezim: “Pay It Forward”
Awal Dari Sebuah Akhir Bagi Joko Widodo “Man of Contradictions”?
Tritura, Dari Mulut Buaya ke Mulut Harimau (2)
Kisah Pasang Surut Pancasila Dalam Perjalanan Sejarah (1)
Laksamana Sudomo, ‘Swiss Army Knife’ Bagi Jenderal Soeharto (1)
Laksamana Sudomo, ‘Swiss Army Knife’ Bagi Jenderal Soeharto (2)
About
Kisah Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974 (15)
Kisah Jenderal Sarwo Edhie Wibowo dan RPKAD 1965-1966 (1)
Kutub Tujuh Pemberontakan di Indonesia: Di Ujung Kiri PKI, di Ujung Kanan DI/TII (3)
Recent Comments
Hikari on 30 September 1965, Tak Ada yan…
Hikari on Eksaminasi ‘Post Mortem…
Bloggers berbagiilmu on Presiden Joko Widodo Di Ambang…
Daniela on Indonesia: Satu Masa Pada Suat…
Poncke Princen on Malapetaka Sosiologis Indonesi…
Dwi Okta Nugroho on Wayang Politik: Petruk Dadi…
Tags
Abdurrahman Wahid ABRI Adnan Buyung Nasution Aidit Akbar Tandjung Ali Moertopo Amien Rais Anas Urbaningrum Antasari Azhar Bank Century BJ Habibie Bung Karno DI/TII DPR Dr Midian Sirait FPI Gayus Tambunan Golkar Gus Dur Hariman Siregar Hatta Albanik Hatta Rajasa HMI ITB Jenderal AH Nasution Jenderal Soeharto Jenderal Soemitro Jenderal Wiranto Jokowi Joko Widodo Jusuf Kalla KAMI KPK KPU Letnan Jenderal Ahmad Yani Letnan Kolonel Untung Marzuki Darusman Masjumi Megawati Soekarnoputeri Mingguan Mahasiswa Indonesia mohammad hatta Muhammadiyah Muhammad Jusuf Kalla nasakom NU Orde Baru PAN Pancasila Partai Demokrat Partai Golkar PDIP Peristiwa 15 Januari 1974 Peristiwa 30 September 1965 Pertamina PKB PKI PKS PNI Polri PPP Prabowo Subianto Presiden SBY Presiden Soeharto Presiden Soekarno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Rahman Tolleng Rum Aly SBY Soebandrio Soeharto Soekarno Susilo Bambang Yudhoyono Syamsir Alam Universitas Padjadjaran Universitas Parahyangan


content:
Kesimpulannya, untuk kelalaian dalam Forex trading bertrading forex tak perlu komputer dengan spek yang mewah. Trader bisa memakai komputer biasa-biasa saja untuk menjalankan platform metatrader. Kalau Anda mempergunakan komputer dekstop, prosesor minimal pentium 4 dengan RAM 1GB. Memang, metatrader juga menampilkan grafik (chart), tetapi tidak menggunakan grafis seperti halnya grafis pada video game. Jadi, Anda tidak butuh prosesor dengan VGA berspesifikasi tinggi. Pekan lalu, saya telah menuliskan secara umum resensi buku Trading Saham dengan Menggunakan Fibonacci Retracement karangan Satrio Utomo, CSA, SE, MBA. Kali ini saya mencoba meresume daging buku itu, berkaitan dengan Analisis Teknikal.
Scalping Trading, menampilkan grafik pada time frame 1 menit atau 5 menit time frame yang digunakan oleh masing-masing trader untuk strategi Scalping berbeda. Mungkin lebih mudah bagi pemula untuk menggunakan time frame 5 menit, karena dalam fluktuasi harga time frame ini tidak akan memberikan banyak tekanan pada trader. Jika Anda ingin menjadi kaya dalam waktu singkat, mohon lupakan grafik 1 menit. Itu terlalu pendek sehingga setiap krisis terjadi dengan cepat. Anda memiliki batasan dalam menyesuaikan uang untuk selanjutnya. Seperti merasa sesak saat berakting terlalu cepat dalam beberapa menit. Jadi, yang terbaik adalah memulai dengan grafik 5 menit.
Perlu diketahui Indikator Bollinger bands bukanlah indikator yang 100% selalu benar,jadi untuk meminimalisir kesalahan akan lebih baik jika dikombinasikan dengan Indikator lainnya. Berdasarkan cerita yang berkembang di kalangan Dewan Masjid, KH. Noer Alie pernah meminta pengurus melakukan pendataan jamaah masjid beserta mushalla. Daftar jamaah dari berbagai mushalla itu diperintahkannya untuk diberi kode hijau atau merah. Kode hijau berarti jamaah itu sudah berada garis “aman”, sedangkan kode merah bermakna jamaah tersebut perlu dibantu.
Sama ada berita tergempar yang boleh memberi kesan kepada pasaran yang anda dagangkan, analisis teknikal, petunjuk ekonomi yang akan datang atau perbincangan pasaran secara umum, pasukan penganalisis kami telah memaklumkan anda dengan ulasan dan pandangan yang mendalam mengenai segala yang berlaku dalam dunia dagangan forex. Sila kunjungi portal penyelidikan dan analisis kami untuk berita harian mengenai ulasan pasaran atau secara alternatifnya, sila langgan surat berita kami untuk dihantar kepada peti masuk anda.
Top gambar modifikasi mobil warna hijau tua hi apakabar mecinta modifikasi menjelaskan berkaitan variasi memang gak akan pernah ada ujungnya juga untuk foto modifikasi. Sound system ini bisa menimbulkan kesan yang mewah waktu dipakai dijalan apalagi ditambah dengan neon yang dipasang di bawah mobil roda empat. Segera setelah Anda melakukannya, Anda sudah siap untuk melakukannya berhasil di pasar sebagai pedagang. Kami telah menyediakan di artikel ini; indikator terbaik yang segera setelah Anda mempelajarinya, Anda akan segera menuju perdagangan seperti seorang profesional. Ada beberapa orang yang mempelajari sesuatu secara spesial seperti teori warna dan psikologi atau warna neuro – ini adalah subjek kompleks yeng berakhir pada pertemuan dari seni dan sains. Namun kelalaian dalam Forex trading kedinamisan itu adalah bagian dari apa yang membuat desain begitu menarik dan peralatan yang efektif untuk pemasaran. Meski pedoman ini mungkin hanya sebatas serpihan di permukaan, kami berharap ini dapat membantu Anda membuat menerima cukup informasi, dan lebih efektif dalam pemilihan warna untuk penggunaan proyek personal atau profesional. Selamat mendesain!
Satu orang trader dengan volume transaksi tertinggi akan memenangkan hadiah utama uang tunai 2500 dolar. Artinya, trader yang mentransaksikan nominal dana terbesar dan profit tertinggi setelah lima hari akan jadi pemenangnya. Sebagai contoh, sebuah transaksi sebesar 100 dolar dengan profit 82 dolar akan menghasilkan 182 poin.
Apa itu intraday Forex
Olymp Trade fx options trading
Catat bahwa setiap Hal ini semata-mata dapat menjadikan trading kita warna merah dan hijau di luno lebih konsisten dalam memperoleh profit ketimbang banyak floating. Cawan dengan pola handle bag adalah formasi lanjutan. Peringatan Resiko: Cara deposit iq option dengan rupiah, cara daftar di com. belajar membuat ea Forex.
Kelalaian dalam Forex trading
Biner opsi satu sentuhan. Pilihan Biner Satu Sentuhan - softtxt-softnew. Lalu bagaimana dengan bermain forex modal Forex Trading adalah kegiatan JUAL (Sell) atau BELI (Buy) mata uang secara terus menerus dan konsisten pada forex marketMarkets & Finance News. Pola-pola temporer adalah alasan lain untuk menggunakan perintah ini, tetapi ini adalah kasus yang jarang terjadi di pasar.
Ketika kelalaian dalam Forex trading berada dalam situasi ini, maka arah market selanjutnya sudah harus bisa ditebak. Apabila candle melakukan break dan yang dihasilkan adalah bearish, arah market ke depan akan turun. Sedangkan jika candle melakukan break dan yang dihasilkan adalah bullish, maka arah market ke depan akan naik.
Dengan opsi binari keseluruhan proses ini cukup sederhana (jika dibandingkan dengan perdagangan saham) dan bisa dengan mudah dijelaskan oleh broker anda, tapi lebih baik jika ada pernyataan tertulis– biasanya dicantumkan dalam persetujuan akun atau daftar produk dibawah spesifikasi kontrak/instrument sehingga menghapus segala ketidakjelasan.
Lihatlah bagaimana trend bisa kita analisa hanya dengan melihat 2 moving average ini saling bersilangan membentuk sebuah trend di mata uang EUR/USD. Saya tidak ngerti sama sekali trading setelah saya belajar dari Astronacci saya dengan mudah. Instagram adalah salah satu media sosial yang kelalaian dalam Forex trading saat ini sedang naik daun. Platform media sosial berbasis gambar ini telah banyak digunakan pengguna untuk melakukan banyak hal seperti jualan, berbagi informasi, dan banyak lagi.
Setiap kali harga menyentuh band atas atau bawah dan mulai jatuh, masukkan posisi jual pendek. Sebaliknya, jika harga menyentuh band atas atau bawah dan mulai naik, masukkan posisi beli pendek. Sedangkan bahan yang terkandung dalam Hendel Forex alami dan tidak mengakibatkan efek samping. 4.88/5 (26) Transaksi forex dilakukan dengan cara Buy atau Sell lalu kemudian melikuidasinya. Open BUY atau biasa disebut Long merupakan posisi di mana seorang trader membeli suatu mata uang pada harga tertentu dan bertujuan untuk menjualnya kelalaian dalam Forex trading kemudian pada harga yang lebih tinggi. Jadi investor tersebut mendapatkan keuntungan dari market yang naik. Contohnya anda membeli di posisi 1.1500 kemudian menjual di 1.1525 maka anda akan mendapatkan keuntungan sebanyak 25 poin/pips.
Kini dawet hitam yang sudah jadi minuman khas Purworejo ini setiap hari dijajakan di tepi jalan Purworejo – Kebumen, Desa Butuh, Kecamatan Butuh, tepatnya di sebelah timur jembatan Butuh. belajar membuat ea Forex. Untuk lihat apakah poin telah di tambahkan. Klik menu KARMA POIN, di sana kita bisa lihat berapa poin yang kita dapat dari aplikasi yang barusan di install.

content-type: text/plain

warc-type: conversion

warc-identified-content-language: ind,eng

label: id


content: Kumpulan 200 Contoh Soal Bahasa Inggris Lengkap dengan Kunci Jawaban dan Pembahasan Hari ini BahasaInggrisOke.Com akan mengajak kalian untuk membahas […]


content:
Berikut ini adalah panduan singkat cara installasi dan penggunaan program Beepos. Untuk panduan bisa langsung klik pada link ini
Leave a comment on Panduan Singkat Penggunaan Beepos Desktop
Panduan Singkat Penggunaan Beepos Mobile
Berikut ini adalah panduan singkat cara installasi dan penggunaan program Beepos Mobile. Untuk panduan bisa langsung klik pada link ini


content:
Malware Terbesar Yang Pernah Ada Sepanjang Sejarah Malware Terbesar Yang Pernah Ada Sepanjang Sejarah - Effipeople.com
Home
About
Contact
Privacy
Terms
Disclaimer
Advertiser
Feeds
Sitemap
Home-icon
Berita
Bisnis
Teknologi
Otomotif
Olahraga
Lifestyle
Fashion
Kesehatan
Traveling
Kuliner
BerandaTeknologiMalware Terbesar Yang Pernah Ada Sepanjang Sejarah
Malware Terbesar Yang Pernah Ada Sepanjang Sejarah
Rere April 14, 2020
Microsoft baru saja mengumumkan pelumpuhan terkoordinasi dari Necurs, sebuah botnet spam dan malware terbesar yang pernah ada. Necurs disebut telah menginfeksi lebih dari sembilan juta komputer di seluruh dunia.
Melansir ZDNet, upaya pelumpuhan ini terjadi setelah Microsoft dan mitra-mitra industri mereka memecahkan domain dari malware ini, yakni Necurs DGA. Domain botnet ini punya komponen yang dapat menghasilkan domain acak yang akan diinfeksi. Tim hukum Microsoft pun dapat turun tangan dan dapat mengakuisisi domain miilik Necurs tersebut yang dihosting di Amerika Serikat.
Upaya Koordinasi di 35 Negara
Microsoft menyebut bahwa pihaknya bekerja sama dengan deretan perusahaan keamanan siber, penyedia layanan internet, domain registry, CERT Pemerintah, serta penegak hukum di 35 negara untuk melakukan pelumpuhan ini.
Tercatat bahwa ini adalah pelumpuhan terkoordinasi terbesar yang pernah terjadi di dunia. Upaya terakhir dari Microsoft adalah bekerjasama dengan penyedia layanan internet dan pemerintah untuk memberi tahu pengguna yang telah terinfeksi, sehingga mereka bisa menghapus malware dari komputer mereka.
Malware Terbesar yang Pernah Ada
Necurs sendiri merupakan botnet yang muncul pada 2012 silam, dan masih jadi yang terbesar hingga saat ini. Modul spam Necurs berjalan di komputer pengguna untuk mengirim email spam dalam jumlah besar tiap hari.
Dalam penyelidikannya, Microsoft menyebut bahwa satu komputer yang terinfeksi malware ini bisa mengirimkan 3,8 juta email ke lebih dari 40,6 juta korban. Dalam email tersebut terdapat lampiran malware, sampai konten penipuan soal saham. Necurs diduga dan diyakini dikembangkan oleh Dridex, pencipta trojan khusus perbankan yang pernah dituntut oleh otoritas di AS.

label: en


content: Hallo sobat Murid.Co.Id kita berjumpa kembali dengan kami, berikut ini kami akan membahas tentang apa itu Pengertian Kompetisi dan Predasi Simbiosis Beserta Macam Secara Lengkap sebagai bahan referensi untuk belajar […]

warc-identified-content-language: ind


content:
DominoQQ Online adalah permainan yang sudah sangat populer dan berkembang seklai di Indonesia. Permainan tersebut juga memang sudah lama ada dalam dunia perjudian, dimana seperti yang kita ketahui bahwa judi…
Keuntungan Main Judi Domino99 Online Saat Ini
qq indo 1 November 2019 1 November 2019
Banyak sudah masyarakat di Indonesia yang bisa main judi, bagaimana caranya? Sekarang ini perkembangan jaman membuat teknologi smartphone dan internet semakin cangih. Sehingga dengan teknologi tersebut semua pemain kini telah…


content:
Aku menemukan bahwa materi terakhir di siklus pertama (yang aku lewatkan dua pertemuan awalnya) pernah kupelajari dari sudut pandang filsafat selama 12 pertemuan.
Aku baru mengetahui bahwa orang yang terbiasa mempelajari hal secara empirik, akan kebingungan jika bertemu dengan subyek yang butuh banyak sekali khayalan, tetapi tidak sebaliknya.
Pemateri kita kali ini berasal dari Jakarta, DR. Agnes, seorang Doktor di bidang Psikologi.
Kesadaran Filosofis.
Sekali lagi. Kuliah Sains kali ini telah mengambil subjek yang sangat abstrak dan mengubahnya menjadi subyek yang empirik. Jika sebelumnya Prof. Djoko dapat menjawab pertanyaan filosofis “What Makes Us Human?” dengan sangat efisien menggunakan ilmu empirik, DR. Agnes bertemu dengan pertanyaan yang lebih sulit dijawab secara empirik, karena bahkan secara filosofis jawabannya tidak ada.
Selama 2 millennia, bahkan sebelum kalendar milik Caesar diresmikan dan digunakan 2019 tahun yang lalu, pertanyaan yang sama telah ditanyakan oleh Plato, Aristotle, dan nama-nama Yunani lainnya.
Pada abad-abad 15, 16, 17 ada Benedictus Spinoza, Thomas Aquinas, dan banyak filsuf berbasis Gereja Katolik lainnya memperdebatkan hal tersebut. Oh, juga ada Descartes, jangan lupakan dia.
Pada akhir hari, jawabannya bahkan belum tampak akan muncul.
Kabar baiknya, kita bisa menjawab pertanyaan mengenai kesadaran secara empirik lebih mudah daripada secara filosofis. Sejujurnya, ini adalah momen-momen di mana aku setengah menyesal memutuskan untuk belajar filsafat karena terlanjur berpikir rumit bin ribet bin ajaib tetapi tidak melihat secara faktual terlebih dahulu.
Agnes menjelaskan kesadaran sebagai bagian dari proses otak. Memang iya, penjelasannya tidak seefisien dan praktis kuliah pada minggu sebelumnya. Tetapi, mengingat bahwa sudah ada filsuf yang memperdebatkan ini selama 3000 tahun, aku rasa ini jawaban yang sempurna dan sederhana.
Namun melihat kanan dan kiri ke sesama peserta kuliah, aku menebak bahwa mereka tidak bisa menerima jawaban yang agak kurang empirik semudah aku.
Tapi ya, itu hanya firasat, aku tidak punya bukti empirik.
Respon, Memori, Kesadaran.
Kesadaran adalah sebuah “hub” yang menerima dan terdiri dari bagian-bagian sebuah proses yang berjalan di otak kita. Kesadaran terpisah dari Wakefulness (berapa persen dari proses di otak orang tersebut berjalan) serta Awareness (seberapa sadar orang tersebut akan sesuatu)
Dari sini, yang menentukan Awareness dan Wakefulness ada di Respon seseorang.
Respon menentukan seberapa aware seseorang akan suatu kejadian. Jika orang tersebut tidak merespon, berarti mereka tidak awas akan kejadian itu terjadi. Pesan sponsor: Jika anda ingin meminta tolong tentang sesuatu, pastikan orang yang anda minta tolong itu menjawab “IYA” atau “Sebentar” atau semacamnya. Berarti mereka memang benar-benar sadar.
Respon tumbuh menjadi pengalaman yang terdiri dari ingatan dan sensasi akan suatu kejadian.
Dari hal yang masih cukup empirikal ini, baru kita mulai mengkhayal. Aku tidak lihat kanan kiri tetapi aku sendiri yang sudah biasa mengkhayal kebingungan.
Statement yang memulai proses mengkhayal ini adalah “Pengalaman Subjektif, berbeda dengan proses fisikal.” Contoh pengalaman subjektif. ‘Kuliah hari ini menarik.’, ‘Aku tidak bisa belajar jika aku tidak menggunakan bantal leher’, ‘Aku tidak suka gudeg yang dibeli di jalan Mangga.’… Contoh proses fisikal. ‘Ketika aku kuliah, aku duduk di kursi berwarna merah.’ ‘Aku belajar dari pukul 12.00 siang.’, ‘Gudeg yang dibeli di jalan Mangga rasanya manis.’
Mungkin membedakannya bukan hal yang mudah, tetapi keduanya adalah hal yang memang berbeda. Agar tidak bingung, coba pikirkan dalam sudut pandang bahwa salah satu menggunakan opini, sedangkan yang lain membutuhkan fakta.
Kesadaran kita menganggap pengalaman subjektif dan proses fisikal sebagai dua hal berbeda.
British Detective.
Sebelum masuk ke bagian yang agak berbau Sherlock Holmes (terutama dalam membaca dan mengatur kesadaran…) ada sebuah iklan yang menarik.
Iklan ini menceritakan ada seorang pemilik rumah yang terbunuh, dan rumahnya sedang diinvestigasi seorang detektif, jelas dari Inggris sesudah mendengar logat. 3 orang menjadi tersangka dan masing-masing ditanyakan sebuah pertanyaan.
Dari proses menanyakan pertanyaan hingga pertanyaan tersebut dijawab oleh 3 tersangka (koki, maid, dan butler) ada lebih dari 20 hal yang berubah di adegan. Namun, adegan tersebut baru ditunjukkan berubah pada akhir video.
Aku sukses menyadari 7 dari 29 (kalau tidak salah ada 29) jadi… hore?
Oh iya, iklan ini adalah iklan layanan masyarakat dari London ya… Untuk meminta pengemudi mobil lebih berhati-hati dan lebih awas akan orang-orang yang menaiki sepeda.
Sekilas iklan ini mirip dengan eksperimen di mana peserta eksperimen diminta mengingat warna titik di tengah layar, dan catat berapa kali titik tersebut berubah warna, serta menjadi warna apa saja. Ketika ditanyakan, mayoritas orang dapat menjawab perubahan warna dengan benar, jumlahnya juga benar, tetapi mereka tidak menyadari bahwa ada gorilla yang muncul di video yang sama, dan gorilla tersebut muncul selama 10 detik.
Justru orang-orang yang menyadari adanya gorilla tersebut (minoritas orang) adalah orang-orang yang tidak menjawab perubahan warna dengan benar.
Intinya, “We don’t notice things that we are not looking for.”
Sistem Kesadaran.
Pada akhir hari… Sedikit konyol bahwa kita memiliki setidaknya 5 indra, namun kita tidak bisa memanfaatkan indra tersebut dengan maksimal.
Agnes memberikan sebuah gambar yang menjelaskan secara imajinatif-empirik (gabungan keduanya, tetapi tidak lengkap jika tidak ada keduanya) bagaimana cara kita memproses sesuatu.
Gambaran tersebut agak begitu rumit untuk diingat, serta digambarkan ulang di sini, tetapi pesan utamanya adalah… “Kesadaran kita ada batasnya.”
Jika kesadaran kita adalah sebuah workspace, maka tiap indra, syaraf, dan perasa yang berfungsi adalah alat berbeda, untuk memproses hal-hal secara berbeda.
Sama seperti di dunia nyata, tidak ada manusia yang bisa menggunakan lebih dari satu alat secara bersamaan tanpa mengurangi efektivitas pekerjaan tersebut.
Ini kembali ke pesan Holmesian yang ada di tulisanku tentang berpikir seperti Sherlock… Kita harus secara sadar memerintah otak kita untuk mengerjakan suatu tugas jika ingin mengerjakannya dengan perhatian yang penuh.
Ada penjelasannya secara Neurobiologis ternyata. Jika otak kita menerima sebuah sensasi atau impuls, (terutama sensasi atau impuls yang minor) kita harus secara sadar memerintahkan impuls tersebut untuk mendorongnya ke ujung otak dan menerima informasinya secara utuh.
Jika impuls tersebut tidak didorong dan tidak diproses oleh semua alat yang ada di workspace kita, maka impuls tersebut tidak dibaca, seolah-olah tidak pernah terjadi.
Kesimpulan
Kesimpulan tulisan ini adalah… Berpikir seperti Sherlock?
Tidak juga sih. Pada akhir presentasi (yang sayangnya sedikit tergesa-gesa karena kurang waktu) DR. Agnes memberikan sebuah pernyataan bahwa individualitas dan identitas adalah bagian dari kesadaran tersebut.
Orang yang benar-benar sadar akan dirinya memiliki identitas yang sudah utuh. Jadi, jika anda masih melakukan plagiat, copy-paste, nyolong trend, dan semacamnya, anda belum sadar atau kenal akan diri anda sendiri…
Post Script.
Jika anda bertanya padaku apa bagian yang paling menyenangkan pada kuliah hari ini. Aku harus jujur, itu ada di muka-muka Kakak-kakak mahasiswa yang juga ikut kuliah umum. Sesudah terbiasa belajar empirik selama mereka sekolah, aku punya firasat mereka sedikit kebingungan ketika bertemu dengan informasi yang ada khayalan seperti ini.
Pak Hendra, penyelenggara/pencetus kuliah umum Sains ini khusus memberikan pernyataan jika masih ada yang kebingungan, itu karena ilmu mengenai kesadaran ini sendiri juga masih belum benar-benar jelas dan belum cukup empirik untuk bisa dimengerti secara faktual.
Toh, kesadaran merupakan sebuah pertanyaan…
Post Post Script.
Aku ada satu tulisan lagi tentang kuliah umum, dua minggu yang lalu, tanggal 15 Oktober. Tapi err, ada permintaan dari Prof. Hendra untuk tunda pengeluaran tulisan tersebut. Jadi, aku akan mengeluarkan tulisan kuliah tanggal 22 Oktober (mungkin hari Senin atau Selasa) sebelum tulisan tanggal 15.
Share this:
Tweet
WhatsApp
Telegram
Experience, Homeschooling, Jaja
filsafat kesadaran, Hendra Gunawan, kuliah umum, kuliah umum ITB, Kuliah Umum Sains, Kuliah Umum Sains ITB, psikologi
Leave a Reply Cancel reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Comment
Name *
Email *
Website
Notify me of follow-up comments by email.
Notify me of new posts by email.
Post navigation
PREVIOUS
PLAY, sebuah tulisan. Part 2
NEXT
Unicorn! Menurut Bangsa Celtic.
Social
View dikakipelangi’s profile on Facebook
View dikakipelangi’s profile on Instagram
YouTube
Search for:
Search
Subscribe to Di Kaki Pelangi
Biar ga ketinggalan postingan terbaru, jangan lupa subscribe ya :)
Email Address
Recent Posts
Menonton Film / Membaca Naskah
Podcast Astrologi Indonesia!
Menganalisa Virus Secara Sistematis.
Nintendo DS, Reshiram, dan Kakek.
Review Board Game: Aquatico
Mempelajari Astrologi… Twelve Houses
Reading List… – Corona Virus Edition.
Perubahan UNBK dan UTBK 2020.
Lagu-lagu Terbaik dari Album ~how I’m feeling~ Lauv
Novel Untuk Anak-Anak: A Series of Unfortunate Events
Archives
August 2020
July 2020
June 2020
April 2020
March 2020
February 2020
January 2020
December 2019
November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
April 2018
March 2018
February 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
September 2017
August 2017
July 2017
Tags
AI anthropology azriel muhammad bandung bandung juara coding computer science dikakipelangi Filsafat filsafat unpar greek homeschool homeschool bandung homeschooling Homeschooling Bandung Institut Teknologi Bandung Interconnectedness iron man ITB jurgen klopp kids activity kids science Klopp kuliah umum kuliah umum ITB Liverpool marvel marvel cinematic universe mitologi mythologies mythology philosophy physics programming psikologi psychology review Rick Riordan Sahabat Museum Science self help SMKAA STEI ITB thor Unpar

label: ms


content:
Install social plugin that has it's own SHORTCODE and add it to Theme Options - Socials - 'Login via Social network' field. We recommend: Wordpress Social Login
Community Empowerment
Tentang Kami
Visi dan Misi
Sejarah
Penghargaan
Program
Proyek
Magang
Artikel
Cerita Kami
Informasi
Kontak
5 Tips Terjun ke Masyarakat Ketika KKN
August 28, 2019 by Isma Syafira 0
“Hidup cuma sebentar. Berhenti menanam gusar, dan jadilah besar!” ― Lenang Manggala
Menjadi besar bukan hanya berarti menjadi pemimpin yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam sebuah tatanan organisasi. Menjadi besar juga bisa berarti bahwa seorang manusia mampu mengalahkan ego-nya demi kepentingan khalayak masyarakat.
Mahasiswa sebagai tonggak peradaban negeri tentunya diajarkan pendidikan karakter yang baik. Selain belajar tentang teori, mahasiswa juga belajar bekerja di lapangan. Perguruan tinggi pun tak hanya mengajarkan tentang cara bekerja, namun juga cara bersosialisasi dan komunikasi sehingga apa yang ingin kita sampaikan dapat diterima sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah Kuliah Kerja Nyata atau yang disingkat dengan KKN.
Nah, apa aja sih yang perlu kita perhatikan ketika terjun ke masyarakat dalam KKN?
Yuk, intip tips-nya.
#1 Pahami lingkungan baik secara fisik, sosial dan budaya
Sebelum berangkat KKN, tentunya tim delioners sudah melakukan survei dan observasi ya. Kita harus benar-benar paham mengenai kondisi lingkungan tempat tujuan. Bukan hanya kondisi fisiknya, namun juga tentang perspektif masyarakat tentang suatu hal. Hal ini bisa dijadikan sebagai acuan dalam menentukan program kerja (proker) loh.
#2 Belajar bergaul dengan masyarakat
Ngobrol bareng warlok (warga lokal) tak perlu menunggu ketika ada acara undangan, seperti hajatan, rapat pemuda, dan lain-lain. Wah, jangan-jangan ada yang ngobrol bareng warlok ketika menjalankan proker aja nih. Jangan sampai delioners begitu ya.
Keluar pondokan sekadar menyapa warga, membantu kerja bakti desa, sering-sering beli makan di warung mungkin bukan sebuah hal yang besar. Justru, warga malah seneng nih kalau disapa setiap hari sama mahasiswa KKN yang katanya mau meningkatkan kesejahteraan desa. Daripada mendekam di dalam pondokan, mending keluar mencari udara segar. Siapa tahu dapet jodoh #eh
#3 Sopan tapi santai
Nah delioners, tiap daerah pasti memiliki budaya masing-masing. Tugas kita sebagai mahasiswa KKN adalah mampu bersikap sopan dan fleksibel terhadap budaya itu nih. Misalnya, pada masyarakat pedalaman yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi yang mungkin bertentangan dengan ilmu yang kita pelajari, tak boleh langsung kita tentang mentah-mentah. Pahami baik-baik, jika hal yang diyakini menimbulkan pengaruh negatif maka berikan alternatif lain. Ingat! Hanya memberi edukasi ya bukan menggurui.
#4 Hindari hal-hal yang memiliki stigma negatif
Siapa mahasiswa disini yang suka pulang dini hari? Duh, jangan-jangan pergi pagi pulang pagi. Delioners sebaiknya mengurangi kebiasaan itu mulai sekarang ya! Ingat, budaya di pedesaan sangat kental dengan nilai susila. Jadi, jangan sampai kita sebagai mahasiswa yang numpang di tempat orang malah menyalahi budaya yang ada.
#5 Ingat tujuan KKN!
Hari demi hari berlalu, dan tanpa kita sadari apa yang kita lakukan kurang berjalan sebagaimana mestinya. Its okay jika belum bisa mengerjakan semua hal dengan sempurna. Tapi, jangan juga menunda pekerjaan yang bisa kita lakukan sekarang. Pastikan program yang dilakukan sesuai dengan kondisi masyarakat dan esensi dari program itu sendiri dapat tersampaikan. Jika belum, yuk evaluasi kesesuaian program kita. Jangan biarkan kita terbawa suasana dan bergerak melenceng dari jalur kita ya delioners!
Jadi, delioners sudah sejauh mana nih memaksimalkan perannya sebagai mahasiswa KKN?
Last but not least,
Terimakasih! Terimakasih atas semua perjuangan delioners. Tidak apa-apa tidak semua sempurna. Tidak apa-apa jika ada hal yang belum bisa diraih. Besok coba lagi ya.. Tapi jajnji jangan malas. Okay?

label: de