content:
Temukan segala yang ditawarkan Scribd, termasuk buku dan buku audio dari penerbit-penerbit terkemuka.
Mulai Coba Gratis
Batalkan kapan saja.
Kondisi Kebebasan
Diunggah oleh
Friedrich Naumann-Stiftung Untuk Kebebasan (FNF)
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
561 tayangan
216 halaman
Informasi Dokumen
klik untuk memperluas informasi dokumen
Data diunggah
Feb 08, 2013
Hak Cipta
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Bagikan atau Tanam Dokumen
Opsi Berbagi
Bagikan di Facebook, terbuka di jendela baru
Facebook
Bagikan di Twitter, terbuka di jendela baru
Twitter
Bagikan di LinkedIn, terbuka di jendela baru
LinkedIn
Bagikan dengan Email, membuka klien email
Email
Copy Text
Salin Tautan
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
0%0% menganggap dokumen ini bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai bermanfaat
0%0% menganggap dokumen ini tidak bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai tidak bermanfaat
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen Ini
Deskripsi:
Hak Cipta:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Tandai sebagai Konten Tidak Pantas
Unduh Sekarang
SimpanSimpan Kondisi Kebebasan Untuk Nanti
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
561 tayangan216 halaman
Kondisi Kebebasan
Diunggah oleh
Friedrich Naumann-Stiftung Untuk Kebebasan (FNF)
Deskripsi:
Hak Cipta:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Tandai sebagai Konten Tidak Pantas
SimpanSimpan Kondisi Kebebasan Untuk Nanti
0%0% menganggap dokumen ini bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai bermanfaat
0%0% menganggap dokumen ini tidak bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai tidak bermanfaat
Tanamkan
Bagikan
Cetak
Judul terkait
Karusel SebelumnyaKarusel Berikutnya
Konstituen: Pilar Utama Partai Politik
Islam - Ham- Keindonesiaan
Serial Islam vs Liberalisme
Seruan Zarathustra - F.nietzsche
Nietzsche - Genealogi Moral (Terjemahan)
Epistemologi Filsafat Pengetahuan
pohonfilsafat
Islam dan Liberalisme
Teori Sentimen-Sentimen Moral
Benedict Anderson - Nasionalisme Indonesia Kini Dan Di Masa Depan
Jalan Menuju Perbudakan: Ekonomi Pasar vs. Ekonomi Terpimpin
Kebebasan dan Politik Perubahan Iklim
Kebijakan Pajak Di Kota Manado (Studi Kasus Pengusaha Kedai Kopi)
F. BUDI HARDIMAN Et.al - Empat Esai Etika Politik
Ludwig Von Mises - Menemukan Kembali Liberalisme
Soekarno - INDONESIA MENGGUGAT
Strategi Politik
Panduan Peliputan Terbaik Mewartakan Agama
JOHAN NORBERG - Membela Kapitalisme Global
Detmar Doering (Ed) - LIBERALISME
Unduh Sekarang
Lompat ke Halaman
Anda di halaman 1dari 216
Cari di dalam dokumen
d
Kondisi Kebebasan
Kondisi Kebebasan
Liberalisme Klasik F. a. Hayek
eUGene F. MiLLeR
FReedoM insTiTUTe FRiedRicH naUMann sTiFTUnG
Kondisi Kebebasan – Liberalisme Klasik F. a. Hayek
eUGene F. MiLLeR
Edisi bahasa Indonesia ini diterjemahkan dari versi Inggris yang berjudul Hayek’s The constitution of Liberty, The Institute of Economic Affairs, London, 2010—dengan seizin dari penerbit.
isbn 978-602-99571-4-3
Penerjemah Lela e. Madjiah sampul dan tata letak sijo sudarsono
diterbitkan atas kerja sama FReedoM insTiTUTe Jl. Proklamasi no. 41, Menteng - Jakarta 10320 Tel: (021) 31909226 Fax: (021) 31909227 Website: http://www.freedom-institute.org e-mail: office@freedom-institute.org dan FRiedRicH naUMann sTiFTUnG (Fns) Jalan Rajasa ii no. 7 – Jakarta 12110 Tel: (021) 7256012 Fax: (021) 7203868 Website: http://www.fnsindonesia.org e-mail: indonesia@fnst.org
cetakan pertama, oktober 2012
iv
Daftar IsI
Pengantar Rainer erkens
vii
Pengantar Ulil abshar abdalla
xv
Pengantar steven d. ealy
xxv
Pengantar Penulis
xxxi
ikhtisar
xxxv
catatan Penerbit
xl
1
Pengantar Hayek
1
baGian i – MaKna Kebebasan
9
2 Kebebasan individu, Koersi dan Kemajuan (bab 1-5 dan 9)
11
3 Pemanfaatan dan Keterbatasan Pengetahuan (bab 2, 3, 4)
27
4 Persamaan, Kebebasan dan distribusi yang adil (bab 4, 6 dan 8)
51
5 Pemerintahan oleh Mayoritas dan Pemerintahan yang Terbatas (bab 7 dan 10)
65
baGian ii – Kebebasan dan HUKUM
75
6 Kedaulatan Hukum dan Para Penentangnya (bab 14 dan 16)
77
7 asal-Usul dan Perkembangan Kedaulatan Hukum (bab 11, 12, 13)
87
8 syarat-syarat Kedaulatan Hukum (bab 14)
99
9 Kebijakan ekonomi dan Kedaulatan Huum (bab 15)
113
v
baGian iii – Kebebasan daLaM neGaRa KeseJaHTeRaan
123
10 sosialisme dengan Wajah baru: Keadilan sosial dan negara Kesejahteraan (bab 17)
125
11 Jaminan sosial, Perpajakan dan Redistribusi Kekayaan (bab 19 dan 20)
131
12 Menghentikan Koersi di Tempat Kerja (bab 18)
143
13 Mencegah inflasi (bab 21)
149
14 Melindungi Kemajuan (bab 22, 23, 24)
155
15 Mengapa saya bukan seorang Konservatif (Penutup)
167
Tentang Penulis
173
vi
Pengantar Friedrich-NaumaNN-StiFtuNg FÜr DIe freIheIt
Pembaca yang terhormat,
s ebaGai Kepala Perwakilan Friedrich-naumann-stiftung fur die Freiheit (FnF) di indonesia, dengan bangga saya persem-
bahkan versi bahasa indonesia dari buku Kondisi Kebebasan karangan Friedrich august von Hayek yang kami terjemahkan dan terbitkan atas kerja sama dengan Freedom institut (Fins) Jakarta. Jelaslah bahwa penerbitan buku Kondisi Kebebasan merupakan satu lagi langkah penting dari upaya bersama Fins dan FnF untuk memperkenalkan penulis-penulis liberal klasik kepada masyarakat indonesia yang tertarik pada perdebatan politik dan ingin mempromosikan kebebasan. Meski demikian, terjemahan terbaru karya Hayek ini bukan hanya suatu tambahan terhadap rangkaian buku-buku sukses yang didedikasikan kepada pemikir-pemikir liberal klasik dan tulisan mereka. Kondisi Kebebasan menawarkan lebih. bagi saya pribadi buku ini adalah pengantar terbaik untuk mengenal pemikiran liberal dari semua buku yang pernah saya baca. dan memang buku ini adalah fondasi dasar filosofi politik di abad ke-20. Hal ini memperoleh pengakuan pada tahun 1974 ketika Friedrich august von Hayek dianugerahi Penghargaan nobel dalam bidang ekonomi. Kalau anda hanya punya waktu untuk membaca satu buku saja tentang dasar-dasar liberalisme, buku inilah yang saya rekomendasikan. Friedrich august von Hayek lahir pada tahun 1899 di Wina,
vii
eugene F. miller
austria. di kota asalnya ini ia belajar hukum dan ekonomi dan pada usia masih muda di tahun 1928 sudah menjadi pimpinan
pada austrian institute for business cycle Research (Lembaga Riset siklus bisnis austria) yang kala itu baru saja didirikan. Pada tahun 1930an dan 1940an Hayek pindah ke The London school of economics dan menjadi warga negara inggris untuk menghindari kepulangannya ke austria yang telah diduduki oleh nazi di tahun yang sama. Pada 1950 Hayek mulai mengajar di Universitas chicago. Kemudian di tahun 1962 ia pindah ke Republik Federal Jerman di mana ia mengajar (akhirnya dengan bahasa ibunya) di kota Freiburg. bahkan setelah pensiun Hayek tetap aktif terlibat dalam diskusi-diskusi publik dan penelitian akademis hingga wafat tahun 1992. selama masa Perang dunia ke-2 di inggris Hayek menulis bukunya yang terkenal Ancaman Kolektivisme yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1944 (dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dengan dukungan dari Fins dan FnF). dalam buku Ancaman Kolektivisme Hayek memulai serangan intelektualnya terhadap segala bentuk kolektivisme yang ketika itu sedang tren, baik dari sisi kanan maupun kiri. Pada saat buku tersebut dipublikasikan, bukan hanya nazi Jerman dan Rusia yang komunis yang percaya pada supremasi kolektif atas individu dan pada ekonomi terencana yang dikelola negara. bahkan kekuatan-kekuatan sekutu utama, inggris dan amerika serikat—
di bawah tekanan untuk menyelenggarakan perekonomian masa
perang—mendukung intervensi negara secara besar-besaran
terhadap perekonomian. Tanpa gentar Hayek menyerang para pembela kolektivisme dan bicara lantang membela ekonomi pasar yang menurutnya merupakan jalan satu-satunya untuk mempertahankan dan memperbesar kebebasan. Pada tahap itu Hayek praktis sendirian dalam membela liberalisme klasik, tapi
ia telah menemukan motif utama pemikirannya yang kemudian
menjadi topik utama sepanjang hidupnya. bahkan setelah perang pun, membela ekonomi pasar dan
viii
Kondisi Kebebasan
individualisme tidak menjadi lebih mudah di inggris dan di mana pun di eropa atau bahkan di amerika. bahkan Partai buruh inggris—dan segera kemudian diikuti oleh Partai Konservatif— sudah mulai membangun konstruksi negara kesejahteraan yang mesti melindungi warga negaranya “sejak dari buaian hingga ke kuburan”dariberbagaikecelakaandanrisiko-risikohidupmanusia. Hal ini memastikan bahwa Nanny State (negara Pengasuh) bukan lahir di era tahun 1950an, karena elemen-elemennya sudah ada sejak sebelumnya. namun kemudian ia mulai tumbuh menjadi besar dan menjadi “rasa” favorit dalam perdebatan-perdebatan intelektual. Hayek tak kenal lelah berusaha menunjukkan sisi negatif dari negara kesejahteraan. Yang jelas, melindungi jutaan warga negara dari kecelakaan-kecelakaan dan risiko-risiko hidup ma- nusia membutuhkan biaya yang tinggi. Hal itu harus dibiayai dengan uang para pembayar pajak. dan semakin banyak bagian dari hidup manusia yang perlu dilindungi, semakin berat pula beban finansialnya. administrasi jumlah uang yang sangat besar untuk kesejahteraan publik tentu saja membutuhkan sejumlah besar pasukan birokrat yang harus dibayar mahal disertai oleh begitu banyak formulir dan aturan untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan apa. Pasukan birokrat tersebut tidak dapat berjalan tanpa didampingi banyak penasehat dengan latar belakang akademis dan kelompok kepentingan yang berusaha mengalirkan uang ke proyek favorit mereka dan berbagai tujuan lainnya. Terakhir, hal itu meningkatkan kekuasaan politisi karena mereka memutuskan berapa banyak uang yang harus ditarik dari pembayar pajak dan siapa yang menerima berapa dari uang tersebut. di sisi lain masih ada pihak yang juga merugi, bukan hanya para pembayar pajak. Keinginan untuk bekerja keras menurun tajam. Kalau uang sudah disediakan negara tanpa keharusan bekerja keras, lalu kenapa harus bekerja? Jika persaingan dianggap “sebuah risiko” dan diperlakukan sebagai sesuatu yang tidak adil,
ix
eugene F. miller
kenapa pula harus menerjunkan diri sebagai seorang pengusaha ke dalam persaingan? Kalau bisa menerima uang dengan hanya mengisi sejumlah formulir dan memuaskan sejumlah birokrat— lalu untuk apa mengambil risiko dan berinvestasi pada inovasi dan kreativitas? Kalau negara menarik pajak yang semakin besar dari penghasilan kita, untuk apa bersusah payah membangun karir? Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi jadi terhambat dan kita semua kehilangan kesejahteraan dan kesempatan. itulah antara lain pokok-pokok pikiran yang dibahas oleh Hayek dalam bukunya Kondisi Kebebasan yang diterbitkan di inggris pertama kali pada tahun 1960. Pada bagian pertama buku ini Hayek memperlihatkan bagaimana gagasan-gagasan tersebut lahir di inggris dan di amerika pada abad ke-17 dan ke-18, yang kemudian menghidupkan kembali perdebatan di eropa tentang relevansi the American Founding Fathers (para pendiri bangsa dari amerika) bagi zaman kita. atas dasar hal itu Hayek menunjukkan berbagai biaya dan keterbatasan negara kesejahteraan sambil menjelaskan keuntungan dari ekonomi pasar yang bebas yang didasarkan pada kepemilikan pribadi, tanggung jawab pribadi dan kompetisi di dalam suatu ekonomi yang terbuka. Kemajuan dan pembangunan, demikian argumentasi Hayek, hanya dapat diraih apabila risiko tidak dikesampingkan dan dianggap sebagai pekerjaan setan. Risiko adalah bagian dari kebebasan. Tanpa risiko tidak akan ada pembelajaran, tidak ada kemajuan. Risiko mendorong munculnya tanggung jawab pribadi, bukan mencari perlindungan kolektivis. namun meskipun kebanyakan tulisannya bicara tentang isu- isu ekonomi Hayek tidak menyebut dirinya seorang “ekonom” melainkan “filsuf sosial”. Tak ada satu pun rumus matematika dalam buku Kondisi Kebebasan, dan tak ada satu pun kurva atau grafik. Tulisan Hayek jauh melampaui sekadar bidang ekonomi. dan karena alasan inilah maka tidak sulit untuk mengikuti buku- bukunya bahkan bagi kita yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi sekalipun. dibandingkan dengan pemikir-
x
Kondisi Kebebasan
pemikir penting lainnya buku Kondisi Kebebasan yang ditulis Hayek ini menyenangkan untuk dibaca, karena ditulis tanpa kebencian, kepahitan dan arogansi tetapi tetap meyakinkan dengan analisa yang jelas dan tidak bergeming dari sudut pandang kebebasan. Hayek mendasari buku Kondisi Kebebasan pada asumsi seder- hana yakni bahwa sebagai makhluk hidup kita semua mengalami kurangnya pengetahuan. Mengingat alam raya pengetahuan yang bisa dan mestinya kita ketahui, sedikit sekali yang kita ketahui. akan tetapi, setiap individu mengetahui sesuatu. Kita harus bekerja sama dengan sesama manusia kalau kita ingin mengetahui sedikit lebih banyak tentang mengenai dunia ini dan cara kerjanya. semakin banyak kita bekerja sama dengan orang lain, maka akan semakin baik bagi kita. akan tetapi, kerja sama dengan sesama manusia tidak akan ada gunanya apabila orang yang kita ajak berkomunikasi adalah mereka orang-orang yang memiliki ide yang sama dengan kita. Kita perlu berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda dari kita, yang hidup dan berpikir dengan cara yang berbeda. orang- orang ini harus memiliki hak untuk mengemukakan gagasan mereka secara bebas. dengan begitu, Hayek adalah salah satu pembela keberagaman yang merupakan salah satu butir Pancasila di indonesia. Kelompok mayoritas, demikian argumentasi Hayek, tidak pernah produktif, secara intelektual mereka agak malas dan lebih suka berpegang pada tradisi dan rutinitas. Gagasan-gagasan baru selalu muncul dari kelompok minoritas. Karena itu, kita harus menghormati dan melindungi kelompok minoritas. dalam buku Kondisi Kebebasan Hayek dengan baik menampilkan contoh orang yang sangat kaya, suatu kelompok minoritas yang oleh banyak kalangan akademisi dan politisi dibenci dan dianggap tidak ada gunanya. Hayek mempertanyakan sikap negatif ini dengan bertanya akan seperti apa dunia saat ini tanpa si kaya. sebab tuntutan-tuntutan eksklusif mereka telah mendorong
xi
eugene F. miller
munculnya inovasi teknis dan pola perilaku yang baru. Tetapi setelah ditemukan, perangkat televisi, lemari es, penyejuk udara, pesawat, kapal pesiar, pemanas sentral di resor-resor liburan dan produk-produk lainnya, yang semula dikembangkan dengan tujuan membuat hidup orang kaya lebih nyaman, kini menjadi lebih murah dan mudah diakses oleh semua orang. apa yang menjadi barang mewah di masa lampau berubah menjadi suatu standar dan dapat diakses oleh banyak orang. oleh sebab itu, orang- orang kaya adalah penemu-penemu yang ada bermanfaat. Mereka adalah sumber inovasi yang hebat dan insentif yang sangat bagus untuk menggerakkan kreativitas. Kita semua diuntungkan dari kenyataan bahwa segelintir orang memiliki cukup kekayaan untuk membeli hal-hal baru dan memiliki waktu dan kesempatan untuk membuat hidup manusia lebih menarik dan lebih menyenangkan.
d
Pada pengantar ini yang saya tidak bisa berbuat lebih dari sekedar upaya membuat para calon pembaca tergiur membaca buku ini. Layaknya buku yang sudah cukup “berumur”, dalam hal ini lebih dari lima puluh tahun, para pembaca mungkin beranggapan lebih baik mereka membaca sesuatu yang lebih aktual, sesuatu yang bicara tentang masalah saat ini dan di sini. saya berani memastikan bahwa itulah yang dilakukan Kondisi Kebebasan. buku ini menjawab pertanyaan tentang hal yang terjadi saat ini di sini. ada beberapa orang di indonesia—serikat buruh, media, organisasi politik dan LsM—yang karena alasan idealis atau kepentingan pribadi bermimpi untuk juga mendirikan sebuah negara kesejahteraan di negeri ini. ada beberapa orang di indonesia yang percaya bahwa kelompok minoritas adalah pengganggu dan sebaiknya diabaikan, orang-orang yang meng- anggap keberagaman adalah sebuah masalah, bukan anugerah. ada beberapa orang di indonesia yang berpikir bahwa ketidak- setaraan tidak dapat diterima dan harus diperbaiki dengan
xii
Kondisi Kebebasan
menggunakan tangan negara. Friedrich august von Hayek akan membantu kita melihat kelemahan dalam argumen-argumen yang dajukan oleh mereka yang tidak suka kebebasan dan membantu mengembangkan argumen-argumen kita. oleh karena itu efek dan pentingnya Friedrich august von Hayek dan bukunya Kondisi Kebebasan bagi keluarga besar liberal dan pertarungannya melawan kolektivisme dalam segala bentuk variasinya tidak bisa dianggap berlebihan. dengan pencarian sederhana di google pada saat menulis pengantar ini, saya menemukan 42.900.000 hasil pencarian untuk Hayek. angka ini sangat menakjubkan mengingat bahwa Karl Marx yang lebih terkenal, bapak sosialisme dan komunisme, hanya memperoleh hasil 6.190.000. buku Hayek Kondisi Kebebasan saja mendapatkan hasil pencarian sebanyak 2.100.000, sedangkan versi bahasa Jermannya Die Verfassung der Freiheit di angka 2.790.000. Hasil ini tidak terlalu buruk mengingat hasil pencarian untuk alkitab versi bahasa Jerman mendapatkan angka 4.260.000. dengan tersedianya buku ini dalam terjemahan bahasa indo- nesia, jumlah pembaca Kondisi Kebebasan tentu akan meningkat lagi. seperti terlihat dari nama kami, baik Freedom institute maupun Friedrich-naumann-stiftung fur di Freiheit memiliki dedikasi mempromosikan kebebasan. Hayek akan terus membantu kami menunaikan misi kami.
RaineR eRKens
Kepala Perwakilan Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit Jakarta, Agustus 2012
xiii
xiv
Pengantar Freedom iNStitute
HaYeK UnTUK indonesia
b UKU berjudul The Constitution of Liberty ini ditulis oleh seorang pemikir asal austria bernama Friedrich august Hayek
(1899-1992). Tema pokok buku ini ialah mengenai pentingnya kebebasan bagi pertumbuhan peradaban manusia, dan kenapa kebebasan itu harus dirawat terus. Hayek mencoba merumuskan argumentasi yang sejernih mungkin untuk membela kebebasan itu, dengan bahasa yang sebisa mungkin jauh dari “obskurantisme” dunia akademis atau dunia para filosof yang susah ditembus oleh kaum awam. buku ini dianggap sebagai karya terpenting Hayek sepanjang karirnya sebagai seorang ekonom, atau lebih tepat lagi seorang pemikir dan filsuf sosial. sejauh pengetahuan saya, buku ini belum pernah diterjemahkan secara utuh ke dalam bahasa indonesia. buku yang hadir ke hadapan anda ini sebetulnya juga bukan terjemahan langsung buku Hayek tersebut. Freedom institute akan mengusahakan terjemahan utuh atas karya Hayek itu tahun depan, yakni 2013. Yang anda baca sekarang ini ialah semacam ringkasan atas karya tersebut yang dikerjakan oleh Prof. eugene F. Miller, seorang profesor ilmu politik yang pernah mengajar di Universitas Georgia, as, dan pernah berguru pada Hayek di Universitas chicago. Pertanyaannya: Kenapa buku ini kami terbitkan ke dalam bahasa indonesia? Jawabannya bisa sederhana: menerjemahkan
xv
eugene F. miller
buku apapun (tentu buku yang isinya berguna; tetapi “berguna” bisa dimaknai secara berbeda dari satu orang ke orang yang lain), tentu pekerjaan yang baik. Kepustakaan dalam bahasa indonesia perlu terus diperkaya, entah dengan bacaan hasil tulisan orang indonesia sendiri, atau tulisan orang asing. semakin kaya kepustakaan yang terbit dalam suatu bahasa, akan semakin maju pula bahasa itu, dan dengan demikian kebudayaan ilmiah masyarakat pengguna bahasa tersebut akan kian maju pula. Tetapi jawabannya bisa juga lebih serius dan spesifik: situasi sosial pada 1930an di eropa yang menjadi konteks penulisan buku ini, walau tidak sepenuhnya persis, agak-agak mirip dengan keadaan yang kita alami di indonesia sekarang. sejak dekade
1930an,situasisosialdanintelektualdieropadanamerikadicirikan
oleh populernya ide-ide sosialisme, baik di kalangan kaum ilmiah atau masyarakat pada umumnya. atmosfer yang mencirikan era itu ialah perasaan ragu dan curiga pada ide kebebasan individu, sebab kebebasan akan membawa ekses fasisme yang secara historis diwakili oleh monster nazisme. Pasar bebas yang juga dilandaskan pada ide kebebasan individu juga dipandang dengan penuh curiga. Pasar bebas dan kapitalisme telah membawa malaise atau krisis ekonomi besar pada tahun 1930an. Yang menarik, kaum intelektual dan masyarakat umum di eropa bisa melihat kejahatan yang ditimbulkan oleh nazi, tetapi tidak melihat hal serupa pada sosialisme. bagi mereka, fasisme tidak mempunyai kaitan apapun dengan sosialisme. Keduanya terpisah secara kategoris. Fasisme jahat, tetapi sosialisme baik. sementara itu, kapitalisme yang memungkinkan eropa mencapai kemajuan-kemajuan ekonomi yang besar sejak abad ke-18, dipandang sebagai hal yang buruk karena mendatangkan akibat- akibat yang berbahaya, baik dalam lapangan ekonomi maupun non-ekonomi. Pendeknya: situasi intelektual di eropa pada dekade 1930an adalah kuatnya skeptisisme pada ide kebebasan serta kecurigaan pada kapitalisme; bahkan, di kalangan sejumlah intelektual,
xvi
Kondisi Kebebasan
perasaan pesimis berkembang lebih jauh lagi—ialah pesimisme pada peradaban barat itu sendiri, seperti dicontohkan oleh buku yang masyhur di tahun 1930an oleh oswald spengler, Der Untergang des Abendlandes (Runtuhnya barat, terbit pada 1922). Hayek mulai menulis untuk menanggapi kecenderungan intelektual yang berbahaya ini sejak tahun 1940an. ia mula-mula menulis sebuah buku yang mirip sebuah pamflet yang sangat populer berjudul The Road to Serfdom (sudah diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dan diterbitkan oleh Freedom institute dan Friedrich naumann Foundation dengan judul Ancaman Kolektivisme [oktober 2011]). dalam buku itu, Hayek memperlihatkan ancaman yang berbahaya yang datang baik dari fasisme maupun sosialisme, sebab keduanya mempunyai akar yang sama: yaitu kecurigaan pada kebebasan, tekanan yang besar pada kolektivitas yang mengancam kebebasan, dan pentingnya ekonomi berdasarkan planning atau rekayasa oleh pemerintah pusat (biasa disebut etatisme). selanjutnya, Hayek menulis buku ini, The Constitution of Liberty, terbit pada 1960, dan merupakan penajaman dari sejumlah argumen yang sudah ia ketengahkan dalam buku sebelumnya. suasana sosial yang mencurigai kebebasan juga kita rasakan di indonesia saat ini. orde Reformasi ialah orde kebebasan. inilah orde yang lahir karena protes dan pemberontakan oleh masyarakat terhadap orde sebelumnya yang otoriter—orde baru. Tetapi, setelah orde reformasi ini berjalan beberapa saat, mulai muncul kecenderungan-kecenderungan sosial yang berlawanan dengan kebebasan. atau persisnya, sejak runtuhnya orde baru, tendensi-tendensi konservatisme sosial yang anti-kebebasan mulai bermekaran dan muncuk ke permukaan, memanfaatkan situasi kebebasan yang ada saat ini. Persekusi dan serangan atas kelompok-kelompok minoritas adalah salah satu contoh tendensi semacam itu. Yang lebih memperparah keadaan ialah munculnya fenomena negara lemah setelah orde reformasi lahir. Yang saya maksud
xvii
eugene F. miller
dengan negara lemah ialah lembaga negara yang kurang berhasil menegakkan otoritasnya untuk melindungi setiap tindakan yang mengarah kepada kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas itu. ini kontras dengan fenomena negara kuat yang kita saksikan pada orde baru sebelumnya: negara begitu kuatnya, sehingga dengan tangan besi bisa membereskan segala bentuk gangguan atas ketertiban umum. Kedua jenis negara itu jelas tidak ideal, dan membawa akibat yang sangat negatif, baik secara politk maupun sosial. Pada kedua konteks itu, kebebasan terancam. sementara itu, situasi lain juga muncul ke permukaan. Yakni, kuatnya aspirasi politik di tengah-tengah masyarakat agar negara memainkan peran yang besar dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Laporan terakhir di majalah The Economist juga menarik—ialah mengenai munculnya negara-negara kesejah- teraan di asia setelah era pertumbuhan ekonomi yang cepat pada tiga dasawarsa terakhir ini. 1
bagi Hayek, situasi-situasi semacam itu harus diwaspadai. situasi anti-kebebasan, baik yang muncul di tengah-tengah masyarakat atau akibat kelemahan lembaga negara, maupun kuatnya aspirasi sosial-politik untuk meminta peran yang kian besar bagi negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan—dua- duanya harus dilihat dengan mata yang penuh waspada. bagi banyak kalangan, gagasan yang menentang peran besar negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (kerap disebut sebagai welfare state atau negara kesejahteraan) mungkin dianggap sebagai ide yang counter-intuitive, melawan akal sehat. bukankah sudah selayaknya negara membantu rakyatnya untuk mencapai kesejahteraan yang layak? bukankah hal yang sangat baik jika negara membantu rakyat yang miskin atau yang sedang sakit dengan memberinya layanan kesehatan yang murah? apa salahnya jika negara punya peran yang besar untuk memberikan subsidi agar rakyat mendapatkan harga
1 baca “new cradles to Grave,” The Economist: http://www.economist.com/ node/21562210. diakses pada Rabu, 12 september 2012.
xviii
Kondisi Kebebasan
bahan-bahan pokok yang murah? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini jelas sangat sah dan bisa dipahami, bahkan sangat intuitive (sesuai dengan akal sehat pada umumnya). Tentu saja Hayek tidak anti rezim kesejahteraan secara total. Tetapi gagasan pokok Hayek ialah bahwa peran negara yang besar, sedikit atau banyak, akan membawa akibat lain yang menurutnya berbahaya, yaitu adanya planning atau perencanaan oleh sekelompok kelas sosial tertentu (elite) yang menganggap dirinya lebih atau paling tahu tentang apa yang terbaik bagi masyarakat pada umumnya. asumsi semacam ini berlawanan dengan teori sosial Hayek yang sangat terkenal, yaitu mengenai keteraturan yang spontan (spontaneous order). dalam pandangan Hayek, tatanan dalam masyarakat tumbuh secara spontan, bukan melalui desain seseorang yang arif bijaksana yang mengetahui segala kebaikan. informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melahirkan tatanan tersebar pada individu yang tak terbilang jumlahnya, bukan dimiliki oleh segelintir orang atau satu orang saja. Keteraturan yang tampak dalam sebuah masyarakat muncul bukan melalui sebuah desain yang sudah dirancang sebelumnya, tetapi melalui sebuah evolusi panjang yang berlangsung secara pelan. inilah yang oleh Hayek disebut sebagai “spontaneously generated orders”, tatanan-tananan yang secara spontan muncul. Gagasan Hayek tentang keteraturan yang spontan ini seka- ligus merupakan kritik atas mazhab rasionalis yang berkem- bang di eropa daratan, terutama di Perancis. Kaum rasionalis, terutama karena pengaruh Pencerahan dan kemajuan teknologi yang cepat sejak abad ke-19, percaya bahwa masyarakat dan tatanan-tatanan di dalamnya bisa direkayasa ulang sesuai dengan gambaran yang ideal di kepala seorang yang ahli. Mereka beranggapan bahwa sejumlah kaum elit yang ahli dan mem- punyai kompetensi di bidang-bidang tertentu bisa membuat semacam “The Plan” dengan P besar (sebuah Rancangan) yang rasional dan membawa kebaikan bagi masyarakat luas.
xix
eugene F. miller
contoh “rasionalisme” yang ambisius semacam ini tiada lain ialah sistem-sistem politik yang lahir di negeri-negeri komunis atau fasis. Kedua sistem itu percaya bahwa segelintir orang bisa melakukan “revolusi besar” untuk menata ulang masyarakat dengan cara yang lebih baik dan cepat. Mazhab rasionalis, pada ujungnya, memang bisa membawa kita kepada elitokrasi, kekuasaan oleh segelintir elit yang pintar.
Visi sosial Hayek lebih banyak diilhami oleh gagasan-gagasan kaum empiris di inggris atau anglo-saxon, terutama oleh para perintis “Pencerahan skotlandia” (Scottish Enlightenment), dengan tokoh-tokohnya yang sebagian sudah kita kenal selama ini: david Hume, adam smith, adam Ferguson, Josiah Tucker, edmund burke, dll. Gagasan Hayek mengenai kelahiran tatanan yang spontan banyak dipengaruhi oleh adam Ferguson, terutama melalui bukunya yang terkenal, An Essay on the History of Civil Society. Gagasan adam smith tentang “tangan tersembunyi” (invisible hand) yang bekerja dalam pasar juga bisa kita lihat pengaruhnya dalam Hayek. dengan mengetahui visi sosial Hayek tentang keteraturan yang spontan ini, kita bisa paham kenapa setiap bentuk planning atau perencanaan yang terpusat di sebuah institusi tertentu, terutama negara, bisa membahayakan “kondisi kebebasan”. seberapapun “ahlinya” segelintir orang di lingkaran elit tertentu mengenai apa yang baik mengenai masyarakat, keahlian mereka tentu sangat terbatas. Jika mereka hendak membuat “plan” tertentu yang mereka anggap terbaik bagi masyarakat, maka perencanaan itu sudah pasti akan mengandung kelemahan. sebab mereka tidak akan bisa mengetahui seluruh informasi yang dibutuhkan untuk menata masyarakat secara baik. seberapa besar dan dalam penge- tahuan kaum elit itu, sudah tentu ada hal-hal yang tak mereka ketahui. dalam sebuah masyarakat, tak ada Yang Maha Tahu sepenuhnya. Karena itu, setiap rencana oleh segelintir orang yang merasa “Maha Tahu” harus dicurigai. Tak pelak lagi, kita pasti mengendus nada “anarkis” dalam
xx
Kondisi Kebebasan
pemikiran sosial Hayek ini. atau lebih tepatnya, liberal. saya kira, visi yang liberal-nyaris-anarkis seperti ini kita butuhkan di tengah-tengah atmosfer sosial pasca reformasi yang nada-nadanya mengarah kepada tuntutan untuk memina peran besar negara dalam semua ranah sosial. Tentu saja, Hayek tidak anti peran negara, sekurang-kurangnya Hayek sebagaimana saya pahami. Hayek jelas tidak anti institusi negara seperti umumnya kaum anarkis. Tetapi Hayek memiliki visi tentang peran ideal sebuah negara dalam “tatanan sosial yang spontan” seperti dia bayangkan. Peran ideal negara adalah dalam melindungi kebebasan individu agar tak diganggu oleh kebebasan orang lain. Tema kebebasan adalah tema pokok dalam seluruh korpus atau karya Hayek, terutama dua karyanya yang sudah saya sebut di atas: The Road to Serfdom dan The Constitution of Liberty. selama ini, kita mengenai konsep kebebasan ganda dari isaiah berlin: kebebasan negatif (bebas dari) dan kebebasan positif (bebas untuk) yang dimuat dalam bukunya yang berisi empat esai tentang kebebasan. 2 Gagasan berlin ini banyak dipengaruhi oleh pikiran Hayek tentang kebebasan. bagi Hayek, inti kebebasan ialah kebebasan negatif dalam pengertian berlin, yakni kondisi di mana manusia tidak mengalami pemaksanan dari luar. seluruh buku Hayek yang anda baca versi ringkasannya ini adalah berkisar di sekitar kebebasan negatif ini, serta argumentasi yang ia kembangkan untuk membelanya. “We are concerned in this book with that condition of men in which coercion of some by others is reduced as much as possible in society,” kata Hayek dalam pembukaan bukunya The Constitution of Liberty. Perhatikan kata “reduced” dalam kutipan di atas. Hayek menya- dari bahwa menghilangkan sama sekali koersi atau paksaan dalam masyarakat adalah mustahil. sebab, agar seseorang tak memaksa orang lain dan mengganggu kebebasannya, dibutuhkan paksaan
2 isaiah berlin, Four Essays On Liberty (oxford: oxford University Press, 1969). edisi indonesia yang juga diterbitkan oleh Freedom institute berjudul Empat Esai Kebebasan (Jakarta: Freedom institute dan LP3es, 2004).
xxi
eugene F. miller
juga, yaitu melalui hukum yang ditegakkan oleh negara. Tetapi paksaan melalui hukum menurut Hayek tidak berlawanan dengan konsep kebebasan. Tetapi, agar suatu hukum bisa diberikan izin melakukan pemaksaan, ia harus memenuhi tiga syarat pokok yang merupakan fondasi penting bagi gagasan Hayek mengenai Rule of Law. Ketiga syarat itu ialah: keumuman (generality), kesa- maan (equal applicability), dan kepastian (certainty). Jika hukum memenuhi syarat-syarat seperti itu, maka ia, saat ditegakkan, bukanlah hukum yang memaksa. “General rule is not coercive,” kata Hayek. apa yang disebut sebagai hukum yang umum itu ialah hukum yang dibuat tidak dengan sengaja untuk mendis- kriminasi kelompok tertentu. Hukum yang umum ialah hukum yang berlalu untuk semuanya; hukum di mana saat para perumus merumuskannya, mereka sama sekali tak tahu kepada siapa hukum itu nanti, dalam prakteknya, akan “menimpa.”
Keistimewaan buku ini adalah ia ditulis dengan bahasa yang jelas, jauh dari kerumitan-kerumitan yang sering kita jumpai dalam traktat filsafat. Ringkasan yang dibuat oleh Prof. Miller ini tentu lebih memudahkan lagi untuk membaca teks Hayek. bersama dengan The Road to Serfdom, buku ini bisa dibaca sebagai argumen yang militan melawan segala tendensi yang mengancam kebebasan. Konteks penulisan kedua buku Hayek memang masyarakat
barat. dalam The Constitution of Liberty, bahkan kita jumpai bau- bau eurosentrisme, terutama pada dua bab awal di mana Hayek menyatakan bahwa fondasi keagungan dan kesuksesan peradaban barat terletak pada nilai pokok, yaitu kebebasan. Tetapi argumen Hayek untuk membela kebebasan tidak saja relevan untuk konteks barat, melainkan juga untuk konteks-konteks lain. dengan caranya sendiri-sendiri yang sesuai dengan kulturnya yang berbeda-beda, masing-masing negara itu, termasuk di kawasan asia (di kawasan inilah pernah berkembang ide tentang Asian values yang khas dan beda dengan barat), sedang membangun rezim kebebasannya masing-masing. Gagasan Hayek tentu berguna untuk memperkaya
xxii
Kondisi Kebebasan
visi kita tentang kebebasan dalam konteks kita masing-masing. dengan kata lain, Hayek bukan saja relevan untuk austria, inggris atau amerika. Tetapi Hayek juga relevan untuk indonesia, apalagi melihat kemiripan konteks antara eropa saat buku ini ditulis dan konteks kita sekarang di indonesia pascareformasi.
ULiL absHaR abdaLLa Associate Freedom Institute Jakarta, September 2012
xxiii
xxiv
Pengantar steven D. ealy
F . a. HaYeK dianugerahi Hadiah nobel ekonomi pada 1974. siaran pers yang mengumumkan kemenangannya menyatakan
bahwa “Hayek memberi sumbangan berarti dan orisinil terhadap teori ekonomi”, tapi di bagian akhir mengritik karya terbaiknya:
“bagi Hayek masalahnya bukan semata-mata pembelaan lugas terhadap sistem masyarakat yang liberal seperti mungkin terlihat dari berbagai versi pemikirannya yang dipopulerkan.” namun pengumuman tentang Hadiah nobel itu tidak menjelaskan bahwa “versi pemikirannya yang dipopulerkan itu” tidak ditulis oleh wartawan bayaran seperti anggapan banyak orang melainkan oleh Hayek sendiri, dan tulisan-tulisan itu pun sangat mendalam dan orisinil. baik The Road to Serfdom (1944, diterjemahkan Freedom institute pada 2011 dengan judul Ancaman Kolektivisme) maupun The Constitution of Liberty (1960, atau Kondisi Kebebasan) memiliki dampak yang melampaui risalah akademis standar tentang ilmu ekonomi. sejarawan alan brinkley, dalam The End of Reform: New Deal Liberalism in Recession and War (Reformasi telah berakhir: Liberalisme baru dalam Resesi dan Perang), berdalih bahwa Hayek “memaksakan sebuah diskursus publik tentang apakah demokrasi sesuai dengan statisme”. Hayek memiliki pengaruh legendaris terhadap Perdana Menteri Margaret Thatcher. dalam The Path to Power (Jalan Menuju Kekuasaan) dan The Downing Street Years (Tahun-tahun
xxv
eugene F. miller
di downing street), Lady Thatcher mengakui pengaruh Hayek dalam pandangannya tentang dunia. selain itu ada bukti-bukti tentang pengaruh Hayek terhadap berbagai keputusan Thatcher. Pernah, dalam sebuah rapat menyangkut kebijakan, seorang pembicara memulai argumentasi bahwa Partai Konservatif harus menempuh jalan tengah yang pragmatis. John Ranelagh dalam Thatcher’s People (orang-orang Thatcher) menceritakan bahwa “sebelum ia selesai berbicara…Ketua Partai yang baru mengambil sebuah buku dari tas kantornya. ia lalu menunjukkan buku itu, The Constitution of Liberty karya Friedrich von Hayek, kepada kami semua. “ini,” katanya dengan tegas, “adalah keyakinan kami,” lalu membanting buku Hayek ke meja. Tapi The Constitution of Liberty bukanlah sebuah traktat partai yang disusun berdasarkan pandangan yang sempit. buku itu tidak memihak partai, kecuali mungkin “partai yang menyokong kehidupan,partaiyangmendukungpertumbuhanbebasdanevolusi spontan,” yang diangkat oleh Hayek dalam catatan tambahannya. sebaliknya, The Constitution of Liberty merupakan puncak dari refleksiselamaempatdekadeterhadaphakekatkehidupanekonomi, politik dan sosial dan kemungkinan bagi sebuah masyarakat bebas. seperti dijelaskan dan digambarkan secara meyakinkan oleh Profesor Miller, ketiga bagian buku itu berisi “argumentasi yang dibangun secara berhati-hati dari awal hingga akhir”. bagian i, “The Value of Freedom” (Makna Kebebasan), menyediakan landasan dan pembenaran filosofis bagi sebuah masyarakat bebas dan pembelaan terhadap masyarakat seperti itu dari lawan-lawan utamanya masa itu. dalam bagian ii, “Freedom and the Law” (Kebebasan dan Hukum), Hayek memberikan penjelasan tentang perkembangan Kedaulatan Hukum (Rule of Law) sebagai lembaga sentral dari sebuah masyarakat bebas. dalam bagian iii, “Freedom in the Welfare state” (Kebebasan di negara Kesejahteraan), Hayek mengamati berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kebijakan kontemporer—jaminan sosial, pajak, kesehatan, perumahan, perencanaan kota, sumberdaya alam dan pendidikan—dalam
xxvi
Kondisi Kebebasan
kaitan dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan di bagian awal penelitiannya. dalam sebuah catatan kaki di bagian pendahuluan bukunya, Hayek bercerita bahwa “david Hume … akan menjadi kawan setia dan bijak” dalam The Constitution of Liberty. Hayek menjadikan Hume, bersama adam smith, adam Ferguson dan edmund burke, contoh “tradisi kebebasan inggris”. Lebih dari tokoh- tokoh lain yang disebut Hayek, Hume menekankan pentingnya pendapat sebagai landasan pemerintahan. dalam eseinya “of the First Principles of Government” (Menyangkut Prinsip-prinsip Pemerintahan yang Utama), Hume menulis, “oleh karena itu, pemerintahan semata-mata dibangun atas pendapat; dan pepatah ini berlaku juga untuk pemerintahan yang paling lalim dan militeristik sekalipun serta pemerintahan yang paling bebas dan merakyat”. Makna penting pendapat, dan kearifan pendapat yang dikumpulkan sepanjang masa dalam bentuk tradisi-tradisi budaya, penting bagi argumentasi Hayek tentang ketertiban spontan dan masyarakat bebas. Profesor Miller tidak menawarkan penjelasannya tentang The Constitution of Liberty sebagai pengganti buku Hayek; sebaliknya, penjelasan itu dirancang sebagai panduan bagi argumen utama karya Hayek dan oleh karena itu layak disandingkan dengan buku Hayek. Penjelasan itu ditulis di tataran yang mungkin dapat dimasuki oleh pemula dan pada saat bersamaan memiliki nilai cukup penting bagi para pakar. Miller memberikan gambaran umum tentang argumentasi yang ditawarkan The Constitution of Liberty dan meletakkan argumentasi itu dalam konteks karir intelektual Hayek yang lebih luas dan dengan demikian mencakup anteseden sekaligus perkembangan yang terjadi kemudian. Miller membuat dua keputusan penting tentang fokus studinya ini yang layak dicatat. Pertama, ia mengabaikan literatur sekunder tentang Hayek yang luar biasa banyak jumlahnya agar dapat memusatkan perhatian pada Hayek. Kedua, Miller memutuskan untuk menyajikan telaah tentang tulisan Hayek seakurat dan seadil
xxvii
eugene F. miller
mungkin. di beberapa bagian dalam studinya Miller menunjukkan ketegangan dalam argumentasi Hayek dan memperhatikan masalah-masalah yang mungkin timbul yang mungkin bisa atau tidak bisa dilihat oleh Hayek, tetapi ia tidak bergeser dari tujuan utamanya, yaitu menjelaskan pandangan Hayek sejelas mungkin. berikut salah satu contoh keputusan Miller untuk memberi gambaran jelas tentang Hayek dan untuk mencegah kritik berlebihan. Miller mencatat bahwa ia mempelajari Hayek dan Leo strauss; yang terakhir dikenal dengan argumentasinya bahwa ada perbedaan penting antara pemikiran modern dan kuno. Hayek tidak menganggap perbedaan ini penting dan menelusuri asal usul liberalisme hingga ke masa Yunani kuno. Miller mempertanyakan apakah pendekatan Hayek melanggar catatan sejarah atau menyembunyikan ketegangan potensial di jantung pemikiran liberal, akan tetapi ia tidak memberi jawaban atas semua pertanyaan itu dan membiarkan pembaca mencari jawabannya sendiri. eugene Miller meninggal tak lama setelah ia merevisi tulisan- nya ini. dengan diterbitkannya studi ini Miller mewariskan dua hal pada para pembacanya. Warisan pertama adalah warisan intelektual: buku ini menawarkan sebuah pernyataan ulang yang disusun dengan sangat baik tentang argumentasi dalam karya F.a. Hayek yang paling komprehensif. Warisan Miller yang kedua lebih kabur namun dalam jangka panjang mungkin jauh lebih penting. Untuk memakai peng- gambaran yang tepat namun terlalu sering dipakai dan seringkali diterapkan secara salah, di sini Miller menyajikan sebuah model tentang apa artinya menjadi seorang gentleman dan ilmuwan. dalam dunia di mana reputasi akademis dibangun di atas serangan yang terus menerus terhadap pendapat ilmuwan lain, Miller menawarkan sebuah contoh kerendahan hati, kemurahan hati dan sikap yang tidak berlebih-lebihan: seorang ilmuwan serius yang menanggapi argumen ilmuwan lain secara serius. studi Miller tentang The Constitution of Liberty merupakan tantangan bagi para pembaca sama seperti tantangan yang diajukan Hayek–
xxviii
Kondisi Kebebasan
tantangan untuk memahami naskah, menimbang bukti-bukti untuk diri sendiri, dan berpartisipasi dalam tataran tertinggi dalam pengaturan diri yang sejati. saya merekomendasikan penelitian yang cermat dan mengundang pemikiran ini pada para siswa, pengajar dan akademisi serta mereka yang berminat memahami The Constitution of Liberty.
sTeVen d. eaLY Senior Fellow, Liberty Fund, Inc. Juli 2010
xxix
xxx
PeNgaNtar PeNuLiS
s aYa sangat senang dapat bergabung dengan iea untuk merayakan 50 tahun penerbitan buku The Constitution of Liberty
(Kondisi Kebebasan) karya F.a. Hayek. Hayek telah menerbitkan berbagai buku dan koleksi tulisan penting sebelum ia menulis buku ini dan buku-buku lain yang akan ia tulis; tetapi The Constitution of Liberty mengukuhkan posisinya sebagai seorang penulis terbaik, dalam kurun waktu seratus tahun terakhir, yang menyatakan kembali prinsip-prinsip liberalisme klasik. Umumnya orang hanya membaca bab-bab tertentu dari maha karya ini, terutama catatan Tambahannya yang kontroversial; dan para ilmuwan biasanya mengambil bagian-bagian tertentu untuk mempelajari bagaimana Hayek membahas masalah tertentu melalui beberapa tulisannya atau untuk menelusuri perkembangan pemikirannya. Pada kenyataannya, The Constitution of Liberty mendukung argumentasi yang sangat cermat dari awal hingga akhir: hal ini mungkin akan terlewatkan bila orang hanya membaca bab-bab tertentu buku ini. inti argumentasi Hayek pada hakekatnya adalah kebebasan dan maknanyabagiindividu,masyarakatdanperadabanpadaumumnya. Pendekatan yang dilakukannya memaksanya untuk menjelaskan apa yang ia maksudkan dengan kondisi kebebasan dan, terutama, untuk mengutarakan apa yang menurutnya bukanlah kebebasan. Untuk menunjukkan bahwa kebebasan merupakan sesuatu yang berharga, Hayek harus mempertimbangkan nilai intrinsiknya serta semua konsekuensinya, baik yang bisa diramalkan maupun
xxxi
eugene F. miller
yang tidak bisa diramalkan. selain itu, ia juga harus menjelaskan perbedaan antara masyarakat bebas dan masyarakat yang tidak bebas dan, lebih jauh lagi, peran kebebasan bagi kemajuan umat manusia. sejalan dengan hasratnya untuk membahas masalah kebebasan secara komprehensif, Hayek menyelisik dasar-dasar falsafah kebebasan dan berupaya menunjukkan bahwa kebebasan dapat diciptakan dan dilestarikan melalui Kedaulatan Hukum. akhirnya, ia menilai berbagai kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan kebebasan serta manfaatnya. argumentasi Hayek berkembang melalui beberapa tahapan; dan adakalanya pembaca dikejutkan oleh pemikiran-pemikiran baru yang penting yang diajukan tanpa peringatan terlebih dulu. selain itu, ada ketegangan dan hal-hal yang tidak terpecahkan dalam argumentasi Hayek yang menyulitkan interpretasi. adakalanya Hayek menjajaki ide-ide yang belum sepenuhnya terbentuk di benaknya, tetapi yang akan ia jelaskan dalam tulisannya kemudian. sebagai contoh, di kemudian hari ia akan memberikan penjelasan yang jauh lebih baik tentang perbedaan di antara berbagai tatanan sosial; sifat-sifat aturan; makna keadilan; sifat evolusi; dan bentuk pemerintahan demokratis. Tak diragukan lagi ada perbedaan penting antara The Constitution of Liberty dan tulisan- tulisan Hayek yang kemudian, tetapi kita tidak boleh berasumsi bahwa semua perbedaan itu menyangkut hal-hal yang bersifat prinsip. Tulisan-tulisannya yang kemudian tak lebih dari upaya untuk memperjelas, mengembangkan atau menyempurnakan argumentasinya di The Constitution of Liberty tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Untuk memutuskan hal ini, kita harus mulai dari The Constitution of Liberty dan memahami argumentasi dasarnya. sepengetahuan saya, belum ada seorang penulis pun yang dengan seksama mengikuti inti argumentasi dalam The Constitution of Liberty dan memperlihatkan bagaimana argumentasi itu dikembangkan dalam berbagai bab buku itu. adalah tujuan saya untuk memberikan telaah baru atas argumentasi ini–yang dapat
xxxii
Kondisi Kebebasan
dipahami sepenuhnya oleh pembaca umum dan berguna bagi para sarjana Hayek. awalnya saya bermaksud bekerja berdasarkan urutan bab, tapi kemudian hal ini terbukti tidak praktis. diperlukan konsolidasi, bukan hanya agar naskah saya tidak terlalu panjang, tetapi juga untuk menampilkan struktur argumentasi Hayek. dalam bab-bab awal, Hayek merangkai pengamatan tentang kebebasan dengan pengamatan tentang pengetahuan. saya melakukan pendekatan tematis untuk kebebasan dan pengetahuan, dalam bagian berbeda, namun dengan memperhatikan kaitan di antara keduanya. Hayek mengangkat masalah ketimpangan (inequality) di beberapa bagian bukunya, tapi saya menggabungkan hampir semua pembahasan tentang masalah itu ke dalam bab 6. saya menggabungkan bab- bab di bagian ii tentang asal usul dan perkembangan Kedaulatan Hukum; dan saya mencari persamaan tema dalam membahas berbagai pernyataan Hayek tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan di bagian iii. agar dapat membandingkan urutan penjelasan saya dengan penjelasan Hayek, pembaca disarankan mengacu ke daftar isi Hayek yang ada di bagian akhir buku ini. Kepustakaan yang berisi interpretasi tentang karya Hayek tak terhingga banyaknya, dan sebagian besar benar-benar ber- harga; tetapi kalau saya benar-benar ingin membahasnya, akan muncul sebuah buku yang benar-benar berbeda dari yang semula direncanakan. oleh karena itu saya berpegang teguh pada naskah dalam The Constitution of Liberty dan pada karya-karya Hayek lain yang berkaitan. Mesin pencari modern dan buku-buku bibliografi memudahkan mengenali dan seringkali juga mengakses kepustakaan sekunder yang tepat tentang Hayek. Untuk alasan kemudahan saya mengikuti apa yang dilakukan Hayek, yaitu dengan mengacu ke umat manusia (humanity) sebagai “manusia” (man) dan kepada individu sebagai “dia” ketimbang silih berganti memakai istilah yang netral dari sisi jenis kelamin. saya berutang budi pada banyak orang dan beberapa lembaga. Pertama-tama saya sangat berterima kasih pada Hayek, salah
xxxiii
seorang guru saya di Komisi Pemikiran sosial di Universitas chicago. ia juga ketua dewan disertasi saya, yang anggotanya terdiri dari Leo strauss dan Joseph cropsey. saya pertama kali bertemu Hayek saat ia sedang menyiapkan penerbitan The Constitution of Liberty. selama ini saya banyak menerima arahan penting, bimbingan bijak dan dukungan yang diperlukan dari banyak teman. dari semuanya, yang terutama adalah kolega di ilmu politik di Universitas Georgia serta sejawat yang tak terhitung jumlahnya yang saya kenal dan dengan siapa saya bekerja sama melalui berbagai kegiatan di Liberty Fund, termasuk staf di yayasan yang terkemuka itu. ada teman-teman istimewa yang, dalam satu tahun terakhir, memberikan dorongan yang luar biasa besar serta nasehat yang berguna saat saya menyelesaikan naskah ini. di atas segalanya, saya sangat berterima kasih pada istri saya, eva Miller, pendamping yang sangat saya kasihi, yang selama lebih dari lima dasawarsa, dan adakalanya dengan melakukan pengorbanan yang besar, memberi saya kesempatan menggeluti kehidupan keilmuan saya.
eUGene F. MiLLeR
xxxiv
IKhtIsar
• Argumen inti dalam The Constitution of Liberty menyangkut kebebasan dan maknanya bagi individu, masyarakat dan peradaban secara umum. Tanpa kebebasan dalam bertindak, terutama, tak mungkin ada kemajuan bagi individu, masyarakat dan peradaban.
• Peradaban modern sedang mengalami krisis karena Barat telah kehilangan kepercayaan terhadap prinsip-prinsip kebebasan atau kemerdekaan (istilah yang menurut Hayek sama). Pada akhirnya pikiran menuntun tindakan kita, dan Hayek berupaya membentuk ulang pikiran melalui filsafat politik, mempertahankan nilai- nilai fundamental, mengartikulasikan “cita-cita” yang menjadi panduan kita (Kedaulatan Hukum), dan memperjelas standar yang seharusnya menentukan kebijakan.
• Kebebasan menuntut agar koersi (paksaan) terhadap sekelompok orang oleh kelompok lain dalam masyarakat sedapat mungkin dikurangi. salah satu fungsi pemerintah adalah mencegah individu melakukan paksaan terhadap individu lain, akan tetapi pemerintah juga harus dicegah melakukan paksaan dengan cara yang tidak layak. dalam sebuah masyarakat bebas, pemakaian kekuasaan koersi pemerintah dibatasi dan bisa diperkirakan melalui aturan umum yang berlaku bagi semua orang, termasuk mereka yang membuat dan menegakkan hukum. Masyarakat yang bebas memberdayakan semua anggotanya untuk berkembang dan mengikuti rencana hidup mereka sendiri. semua upaya yang
xxxv
eugene F. miller
memanipulasi lingkungan di mana individu berada, misalnya dengan tidak menyampaikan informasi vital, merupakan bentuk- bentuk pemaksaan yang tersembunyi dan berbahaya.
• Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Tanggung jawab berarti setiap individu harus menanggung akibat dari tindakannya. “individu” menurut kriteria Hayek sepenuhnya terbenam dalam hubungan sosial.
• Dengan melupakan bahwa pengetahuan manusia sangat terbatas, rasionalisme modern terus menerus tergoda untuk merencanakan dan membentuk masa depan secara kom- prehensif. Rasionalisme modern berasal dari filsafat abad ke-17, tapi kemudian ditunjukkan dengan lebih kuat oleh sosialisme dalam beragam bentuknya. Rasionalisme modern memicu pencarian bagi kesempurnaan yang bersifat merusak, di mana aturan-aturan, tradisi dan nilai-nilai moral yang diwariskan— warisan masa lalu yang tak ternilai—dicampakkan tanpa pikir panjang. Ketidaktahuan menjadi sesuatu yang tak terelakkan dan merupakan kenyataan bagi semua orang, termasuk mereka yang menduduki kursi kekuasaan. Hayek sangat mengecam birokrasi modern.
• Tatanan sosial berkembang baik melalui pertumbuhan spontan maupun konstruksi disengaja yang terukur. Pertumbuhan spontan terjadi manakala individu dan kelompok dengan pengetahuan terbatas berinteraksi dengan individu dan kelompok lain dan tanpa disengaja membentuk pola-pola perilaku dan berbagai bentuk kelembagaan. Hayek memuji filsuf skotlandia dan inggris dari abad ke-18 dan awal abad ke-19 karena mampu memahami pentingnya pertumbuhan spontan; dan berdasarkan ide mereka ia mengembangkan teori evolusi sosial yang mendukung falsafahnya tentang kebebasan. dengan mengacu pada orang- orang skotlandia, Hayek dengan tegas menolak teori-teori liberal terdahulu yang berasal dari John Locke dan para pengikutnya,
xxxvi
Kondisi Kebebasan
yang bermula dari hak-hak alamiah dan kontrak sosial (original contract).
• Hayek menolak pemikiran tentang kesetaraan “alamiah” atau “faktual” di antara sesama manusia. Pada saat bersamaan, ia menegaskan bahwa individu memiliki “martabat” yang harus kita hormati. Hayek menjanjikan “pembenaran mutlak” bagi kebebasan, yang betapa pun harus dihubungkan dengan pemikiran tentang martabat individu: tapi ia tidak memberi penjelasan yang memuaskan tentang hal itu. Meskipun demikian ia berkeras bahwa Kedaulatan Hukum memungkinkan ketimpangan sosial yang sisi baiknya secara umum diabaikan oleh para pendukung “keadilan sosial” yang sesat.
• Hayek memandang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan terbaik yang dapat dipraktekkan selama kaum mayoritas memiliki komitmen terhadap kebebasan individu, Kedaulatan Hukum dan pemerintahan terbatas. Pada dasarnya demokrasi bukan sebuah pandangan hidup melainkan seperangkat prosedur untuk menyusun dan menjalankan pemerintahan. Tidak ada tujuan substantif atau keyakinan inti yang melekat di dalamnya yang hakiki bagi sebuah pemerintahan yang demokratis. dengan mengakui bahwa mayoritas sebuah masyarakat dapat memeluk seperangkat keyakinan inti yang sesuai dengan pilihan mereka, Hayek tidak punya alasan untuk menentang demokrasi totaliter dengan alasan-alasan demokratis.
• Hayek menerapkan pemahamannya tentang perkembangan evolusioner masyarakat pada umumnya pada perkembangan lembaga-lembaga hukum dan Kedaulatan Hukum. ia mene- lusuri perkembangan ini ke inggris, amerika dan Jerman, tetapi secara umum mengabaikan pemikiran Perancis tentang masalah- masalah hukum, yang lebih condong ke pendekatan rasional terhadap hukum yang bertentangan dengan masyarakat bebas.
xxxvii
eugene F. miller
• Kedaulatan Hukum yang “ideal” mensyaratkan bahwa hukum yang ada memiliki ciri-ciri yang sama. Hukum harus bersifat umum; hukum harus diketahui dan pasti dan diterapkan secara adil pada semua orang; hukum harus menyediakan peng- adilan yang mandiri; hukum harus membatasi pihak eksekutif dengan aturan-aturan legislatif dan yudikatif; dan hukum harus menjamin hak-hak dasar dan kebebasan sipil.
• Hayek tidak menghendaki pemerintahan yang pasif melainkan pemerintahan yang berupaya memberi keuntungan bagi masya- rakatnya. Meski ia juga memiliki “praduga kuat yang menentang pemerintah yang secara aktif terlibat dalam upaya ekonomi”, ia menyatakan bahwa “formula lama laissez faire atau tanpa campur tangan (non-intervention) tidak memberikan kriteria yang memadai untuk memungkinkan kita membedakan apa yang dapat diterima dan apa yang tidak dapat diterima dalam sebuah sistem yang bebas”. dalam penjelasannya ia mengatakan, “yang penting adalah sifat, bukan banyaknya kegiatan pemerintah.” dalam hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, misalnya, pemerintah yang aktif yang membantu kekuatan-kekuatan pasar yang spontan lebih baik dari pemerintahan yang tidak terlalu aktif yang melakukan berbagai kesalahan. dalam hal ini ia mengikuti kelompok liberal klasik terbaik seperti adam smith.
• Bila terjadi koersi, tindakan kebijakan pemerintah dibatasi oleh (konsep) Kedaulatan Hukum. dalam kasus-kasus lain, Hayek menyarankan agar kebijakan pemerintah dinilai berdasarkan azas manfaat (expediency) atau yang apa dianggap paling baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
• Di bagian terakhir The Constitution of Liberty Hayek mengulas berbagai hal menyangkut masalah kebijakan kontemporer— jaminan sosial, pajak, kesehatan, perumahan, perencanaan kota, sumber daya alam dan pendidikan–berdasarkan prinsip- prinsip yang dikembangkan dalam bagian-bagian awal studinya
xxxviii
Kondisi Kebebasan
ini. ada dua hal yang menonjol: Hayek ingin agar pemerintah menyediakan berbagai layanan sosial, sesuai dengan prinsip yang disebut di atas; dan ia dengan teguh menentang kebijakan- kebijakan yang bertujuan mendistribusi ulang kekayaan atau “keadilan sosial”.
• Agar dapat memahami The Constitution of Liberty, pertama-tama pembaca harus siap untuk menghadapi berbagai kejutan, terlepas dari kenyataan bahwa mereka pernah membaca naskah ini. ada banyak hal-hal yang tidak memiliki kesimpulan akhir dan alur berpikir yang tidak dikembangkan penuh dalam The Constitution of Liberty. Konsep penting yang diandalkan Hayek tapi yang tidak dikembangkan adalah konsep tentang “masyarakat”. serupa dengan cara pandang aliran Locke, Hayek percaya bahwa mayoritas sebuah masyarakat, demi kebaikannya sendiri, dapat memberi wewenang kepada pemerintah untuk menghilangkan kebebasan sipil dalam situasi darurat. namun bukan hanya itu. Kelompok mayoritas dapat memberi wewenang kepada pemerintah untuk melakukan paksaan terhadap penduduk sekalipun mereka tidak melakukan pelanggaran hukum. contoh terbaik adalah wajib militer dan pajak. implikasi dari semua ini adalah bahwa kepentingan masyarakat merupakan tujuan paling akhir pemerintah, melampaui Kedaulatan Hukum yang ketat atau untuk memajukan Kedaulatan Hukum. Pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang berguna diukur melalui kepentingan masyarakat. Tantangan lain dalam memahami naskah Hayek adalah untuk mencoba meresapi teorinya tentang pengetahuan, yang menganggap pikiran manusia sebagai “produk peradaban di mana ia tumbuh”. dapatkah Hayek menghindari relativisme yang sempurna dan memberi ruang bagi sebuah standar yang universal dan transendental?
xxxix
Catatan PenerbIt
berikut ini adalah daftar isi buku asli Hayek’s The Constitution of Liberty yang dirujuk penulis eugene F. Miller dalam permulaan setiap bab di buku Kondisi Kebebasan ini.
PARt I
–
The Value of Freedom
Ch 1
–
Liberty and Liberties
Ch 2
–
The Creative Powers of a Free Civilization
Ch 3
–
The Common Sense of Progress
Ch 4
–
Freedom, Reason, and tradition
Ch 5
–
Responsibility and Freedom
Ch 6
–
Equality, Value, and Merit
Ch 7
–
Majority Rule
Ch 8
–
Employment and Independence
PARt II
–
Freedom and the Law
Ch 9
–
Coercion and the State
Ch 10
–
Law, Commands, and Order
Ch 11
–
The Origins of the Rule of Law
Ch 12
–
The American Contribution: Constitutionalism
Ch 13
–
Liberalism and Administration: The Rechtsstaat
Ch 14
–
The Safeguards of Individual Liberty
Ch 15
–
Economic Policy and the Rule of Law
Ch 16
–
The Decline of the Law
PARt III –
Freedom in the Welfare State
Ch 17
–
The Decline of Socialism and the Rise of the Welfare State
Ch 18
–
Labor Unions and Employment
Ch 19
–
Social Security
Ch 20
–
taxation and Redistribution
Ch 21
–
The Monetary Framework
Ch 22
–
Housing and town Planning
Ch 23
–
Agriculture and Natural Resources
Ch 24
–
Education and Research Postscript Why I am Not a Conservative
xl
1
PenGanTaR HaYeK
K ONDISI Kebebasan (The Constitution of Liberty) diawali dengan “Kata Pengantar” dan “Pendahuluan”, tapi hal
pertama yang menyita perhatian adalah judul buku itu sendiri. orang mungkin berkesimpulan bahwa Hayek bermaksud memberi gambaran tentang pengaturan atau susunan kelembagaan atau kerangka pemerintahan yang menyokong kebebasan; akan tetapi sebenarnya buku ini hanya sedikit membahas struktur internal dan kerja pemerintah. Hayek kemudian menjelaskan makna judul bukunya: “Waktu itu saya memakai istilah “constitution” dalam pengertian luas yang juga kita gunakan untuk menjelaskan kondisi kesehatan seseorang” (1973: 3). Hayek sangat peduli dengan bentuk atau kondisi kebebasan saat ini—apakah kondisinya sehat atau tidak. Karena ia percaya bahwa kebebasan berada dalam kondisi memprihatinkan, ia akan mendiagnosa penyebabnya dan menawarkan penahar yang dapat memulihkan kesehatannya. Hayek memandang kebebasan nyaris identik dengan peradaban barat. Prinsip-prinsip kebebasan atau kemerdekaan—ia memakai istilah ini bergantian (lihat 421)—tumbuh dari pengalaman barat, dan barat maju pesat karena menerapkan prinsip-prinsip tersebut. namun, di pertengahan abad ke-19, keyakinan barat atas prinsip-prinsip kebebasan mulai luntur; dan saat ini barat tidak memiliki keyakinan kuat yang dapat dipakai sebagai landasan untuk menentang ideologi-ideologi yang menjadi ancaman.
1
eugene F. miller
dalam berbagai tulisannya Hayek menekankan berbagai bahaya terkini yang mengancam kebebasan barat– perencanaan terpusat, tuntutan bagi keadilan sosial, berbagai ekses pemerintahan oleh mayoritas—tapi bahaya terbesar adalah hilangnya keyakinan dan rasa percaya diri. Hayek bersikap sangat keras terutama terhadap kaum intelektual barat, yang sejak lama kecewa pada peradaban mereka sendiri, yang meremehkan semua keberhasilannya dan kemudian terpesona oleh paham utopia. Mereka meninggalkan prinsip-prinsip barat saat seluruh dunia menoleh ke barat untuk meminta petunjuk, dan dengan demikian membuat dunia membuat kesimpulan salah tentang kebebasan (1–2). Jika barat ingin terus melangkah maju, ia harus memperbarui pemahamannya tentang kebebasan dan nilai-nilai kebebasan bagi masyarakat dan individu. Untuk tujuan itu Hayek akan mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar kebebasan dan menyata- kannya dalam bahasa yang sesuai dengan iklim opini saat ini. Hayek menyadari bahwa tugas yang ingin dicapainya harus melampaui tinjauan ekonomi dan sejarah. situasi terakhir menuntut perhatian pada prinsip-prinsip yang mengaku memiliki “keabsahan universal”. ini menuntut “pembenaran mutlak” atau pemulihan nilai-nilai hakiki. Tinjauan ekonomi dan sejarah dapat menjawab pertanyaan tentang kebebasan, tapi tidak ada satu disiplin ilmu pun yang menawarkan daya normatif dan komprehensif yang diperlukan untuk menegakkan kembali kebebasan. Tugas ini sepenuhnya milik “filsafat politik”. The Constitution of Liberty akan “menegaskan kembali secara komprehensif prinsip-prinsip dasar filsafat kebebasan” (3). Pembahasan Hayek tentang kemerdekaan atau kebebasan dibagi ke dalam tiga bagian utama: nilai atau Makna Kebebasan; Kebebasan dan Hukum; dan Kebebasan dan negara Kesejahteraan. ia menjelaskan bahwa bagian i “berupaya untuk menjelaskan mengapa kita menginginkan kebebasan dan apa yang ditawarkan oleh kebebasan.” bagian ii menelaah “lembaga-lembaga yang dibangun masyarakat barat untuk melindungi kebebasan indi-
2
Kondisi Kebebasan
vidu.” bagian iii menguji cita-cita kebebasan dengan menerapkan prinsip-prinsipnya pada “isu-isu ekonomi dan sosial penting saat ini” (5). di Pendahuluan-nya Hayek memperkenalkan beberapa konsep yang ternyata jauh lebih penting dari kesan yang pertama muncul. saya akan menyinggung sedikit tiga di antaranya: “peradaban”, “filsafat politik”, dan “cita-cita”.
Peradaban
Hayek kadangkala menggunakan bentuk jamak untuk kata peradaban, dan ia sering berbicara tentang pencapaian peradaban barat dan ancaman yang dihadapinya saat ini. namun demikian, secara lebih luas ia memahami peradaban sebagai fase terkini dari evolusi sosial manusia. Fase itu dimulai ketika manusia meninggalkan “masyarakat primitif” dan mengikuti kehidupan perkotaan (gaya hidup perkotaan) (340–41). Proses evolusi sosial yang berlangsung tiada henti dan tanpa arahan apa pun, yang merupakan bagian dari peradaban, nampaknya menjadi kenyataan mendasar bagi Hayek. beberapa pemikir dalam tradisi liberal, terlebih para pengritik liberalisme dari Jerman di abad ke- 19 dan 20, membuat perbedaan tegas antara peradaban kuno dan modern. bagi mereka, modernitas identik dengan kebangkitan dan kemajuan liberalisme. Hayek menolak pencabangan ini karena ia ingin menelusuri prinsip-prinsip inti liberalisme—kebebasan individu dan Kedaulatan Hukum–hingga ke tradisi kuno. selain itu, ia juga berpaling ke tradisi-tradisi yang lebih tua dalam rangka memerangi sisi-sisi paling merusak dari modernitas, yang dalam hal tertentu diasosiasikan dengan kebangkitan liberalisme di abad
ke-17.
Pendekatan Hayek menimbulkan beberapa pertanyaan. dapat- kah konflik yang telah sering dibahas antara peradaban kuno dan modern diredakan dengan cara ini? apakah konsep Hayek tentang masyarakat bebas dan terbuka dan gaya hidupnya mem- pertahankan hal-hal yang dianggap vital dalam pemikiran kuno—
3
eugene F. miller
yang menganggap nilai-nilai luhur lebih tinggi dari nilai-nilai praktis? apakah Hayek, pada dasarnya, dengan tegas mendukung modernitas? akhirnya, bagaimana Hayek menghubungkan kekhasan dalam peradaban dengan hal-hal yang bersifat universal? dapatkah ia memuji pencapaian peradaban barat dan menghubungkan prospek jangka panjang peradaban dengan nasib peradaban itu tanpa menjadi picik?
Filsafat politik
Pada tahun 1930an, minat Hayek yang luas membawanya melampaui pertanyaan-pertanyaan teknis tentang ilmu ekonomi, namun ke arah yang ditunjukkan oleh penemuan-penemuannya tentang ilmu ekonomi. Karya awal Hayek tentang manfaat pengetahuan yang tersebar dan kemunculan tatanan spontan [lihat Hayek, 1937]) merupakan awal dari transformasi minat keilmuan Hayek yang membuahkan The Constitution of Liberty, di mana pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang filsafat politik, terutama menyangkut moral, dibahas secara blak-blakan. Pada awal 1940an, Hayek memahami karyanya sebagai ilmu sosial yang mengikuti gaya Max Weber (cf. Hayek, 1952b [1979]: 61–9; cf. 41– 4). saat itu dari waktu ke waktu ia menyebut filsafat politik, dan pada 1945 telah mengarah ke sana (lihat Hayek, 1948: 2). Tulisan- tulisan, pidato-pidato dan upaya-upaya keorganisasian Hayek setelah era perang mencerminkan kegelisahan yang semakin besar tentang kelangsungan peradaban barat dan masa depan kebebasan, membayang-bayangi komitmennya yang lebih dalam pada pertanyaan tentang filsafat (lihat Hayek, 1992). ada sisi praktis dan teoritis dari filsafat politik seperti dijelaskan Hayek dalam The Constitution of Liberty. Penetapan teoritis tentang prinsip-prinsip dasar tidaklah cukup. seorang filsuf harus menjelaskan prinsip-prinsip tersebut kepada masyarakat umum, merekomendasikannya, membuatnya menarik dengan cara me- nunjukkan keindahan serta manfaatnya, dan berjuang dengan gagah berani untuk melawan musuh-musuhnya.
4
Kondisi Kebebasan
Hayek membenarkan upaya praktis ini dengan merujuk ke cara bagaimana pendapat (opini) dibentuk dalam sebuah masyarakat bebas dan bagaimana sebuah masyarakat berkembang. Pandangan yang berlaku bukan merupakan hasil dari keputusan yang dibuat dengan pertimbangan masak oleh kelompok mayoritas atau elit intelektual; sebaliknya, pendapat berasal dari proses spontan dan terus menerus yang menaikkan pandangan minoritas ke posisi dominan dan kemudian menggantinya dengan pandangan minoritas lain yang muncul kemudian (109–10). Pada akhirnya diskusi penting bagi kemunculan pendapat dominan, akan tetapi terlebih dulu masyarakat harus mempelajari semua kemungkinan yang ada dengan cara melihat orang-orang mempraktekkannya. Tapi, bagaimana ide-ide baru muncul? Politisi praktis tidak memiliki keyakinan ”orisinil”. Tugasnya adalah mencari pendapat yang dianut kelompok mayoritas, dan ia bergerak dalam kerangka ini. ide-ide baru datang dari segelintir orang yang secara profesional menangani ide-ide abstrak, dan pada akhirnya ide-ide merekalah yang membentuk pendapat mayoritas. di sini Hayek mengutip beberapa kalimat J. s. Mill dan J. M. Keynes yang terkenal dengan cara sedemikian rupa sehingga “filsafat spekulatif” (Mill) atau “ide-ide para ekonom dan filsuf politik” (Keynes) pada akhirnya jauh lebih berpengaruh ketimbang minat untuk membentuk pemikiran dan tindakan. dilihat dari pengaruh langsungnya terhadap persoalan-persoalan aktuil, “pengaruh filsuf politik mungkin dapat diabaikan”, tetapi saat ide- idenya menjadi milik masyarakat, melalui karya para sejarawan dan penerbit, guru dan penulis, para intelektual pada umumnya, mereka secara efektif mengarahkan perkembangan” (112–13). Hayek mengangkat peran historis para filsuf dengan mene- gaskan bahwa pada akhirnya evolusi digerakkan oleh “ide-ide” dan oleh karena itu oleh “orang-orang yang menyebarluaskan ide-ide baru”. ia tidak saja menganggap inovator penting, tetapi juga para pemikir yang, dalam perjalanannya, memberikan “seperangkat konsepsi yang koheren” untuk mengarahkan proses evolusi.
5
eugene F. miller
sasaran Hayek harus dipahami dalam kerangka ini. ia tidak menganggap dirinya seorang penemu besar, melainkan orang yang mengungkapkan kembali kebenaran-kebenaran lama secara koheren. seorang filsuf politik harus menjawab pertanyaan tentang apa yang harus, membuat keputusan menyangkut nilai-nilai yang saling bertentangan dan membela mereka yang dianggap benar. seorang filsuf politik tidak diperkenankan mencari popularitas tetapi harus siap menentang keinginan mayoritas bila diperlukan dengan menyatakan kebenaran yang “tidak menyenangkan dan menjengkelkan”. bahkan, ia harus “mengira bahwa ia gagal dalam mengemban tugasnya … saat ia mengetahui bahwa pendapatnya menjadi sangat populer” (115; cf. vii, 114–15). semua ciri-ciri ini– mata menatap jauh ke depan, keteguhan dalam membela nilai- nilai yang masuk akal, keengganan untuk mencari popularitas, memaksakan kebenaran yang tidak biasa, gigih dalam menghadapi penolakan, mempertahankan keyakinan bahwa ide-ide yang benar pada akhirnya akan bertahan—tidak hanya berlaku bagi seorang filsuf politik seperti dijelaskan Hayek tetapi juga berlaku bagi dirinya.
Cita-cita
Hayek berulangkali menyebut cita-cita. Memulihkan prinsip- prinsip dasar akan membantunya “membayangkan sebuah cita- cita”. Penekanan Hayek pada cita-cita memiliki dua tujuan:
menunjukkan bahwa kebebasan merupakan sesuatu yang bernilai tinggi; dan itu membuatnya merujuk pada sesuatu yang lebih tinggi atau pengaturan yang mungkin yang menawarkan kriteria untuk menilainya. seperti yang akan kita saksikan, Kedaulatan Hukum (Rule of Law) merupakan “cita-cita” Hayek. secara umum tulisan-tulisan Hayek memaparkan sisi romantis-idealis (quixotic) atau berbahaya idealisme. di bagian Pendahuluan ia mengritik para intelektual barat karena “hanya memikirkan pembentukan ‘dunia yang lebih baik’”. Untuk mencegah upaya pencarian kebebasan yang berlebihan, Hayek
6
Kondisi Kebebasan
mengakhiri Pengantar-nya dengan mengingatkan bahaya “perfeksionisme”. Liberalisme, bila dipahami dengan benar, sama sekali tidak berkaitan dengan “ketergesa-gesaan dan ketidaksabaran pembaru yang bersemangat”. Liberalisme adalah “keyakinan yang sederhana dan bahkan bersahaja” yang “memandang rendah kebijakan dan kapasitas manusia”, karena kesadaran bahwa bahkan masyarakat terbaik yang kita rencanakan sekalipun “tidak akan mampu memuaskan semua keinginan kita” (vii, 1–2, 6, 8). Pemahaman Hayek tentang “cita-cita” melahirkan serangkaian pertanyaan. bagaimana cita-cita pertama kali muncul? apakah kita mene- mukan atau membuatnya? apakah hal-hal itu dibangun di atas hal-hal yang nyata? dalam artian apa, kalaupun ada, cita-cita dipahami sebagai sesuatu yang berada di luar pemahaman manusia (transenden)? dapatkah sebuah cita-cita yang disarikan dari sebuah kebudayaan atau peradaban berlaku untuk semua? semua pertanyaan ini akan dibahas seraya kita mencari jawabannya.
d
7
8
baGian i
MaKna Kebebasan
10
2
Kebebasan indiVidU, KoeRsi dan KeMaJUan (bab 1–5 dan 9)
H aYeK mulai dengan membuat definisi tentang kondisi kebebasan atau kemerdekaan: “di buku ini kita memberi
perhatian pada kondisi manusia di mana koersi (pemaksaan) terhadap sebagian anggota masyarakat oleh anggota masyarakat lain sedapat mungkin dikurangi” (11). “siapa” yang harus dilindungi dari koersi, dan “siapa” yang harus dicegah melakukan pemaksaan? bagaimana kekerasan dalam masyarakat dapat dikurangi, dan seberapa besar kekerasan diperlukan? ini semua adalah pertanyaan yang digeluti Hayek dalam The Constitution of Liberty.
Kebebasan dan tanggung jawab individu
Menurut Hayek, kebebasan adalah milik setiap individu. ada beberapa alasan mengapa ia mulai dengan “individu”. Pertama, individu adalah mahluk hidup yang membuat pilihan, berpikir dan bertindak; dan konsep kebebasan terutama berlaku untuk orang seperti itu. Hayek mengakui bahwa kemampuan manusia untuk membuat pilihan (human agency) menimbulkan pertanyaan membingungkan tentang kapasitas individu untuk membuat pilihan atau untuk memiliki kemauan bebas; tapi,
11
eugene F. miller
dalam mendefinisikan kondisi kebebasan, cukup dengan hanya mempertimbangkan hambatan-hambatan eksternal terhadap tindakan karena semua hambatan itu mungkin tidak berasal dari alam melainkan dari individu lain. Kedua, kebebasan harus didefinisikan dengan mengacu pada individu.Hayekpercayabahwaiamenemukankembalipemahaman paling awal tentang kebebasan ketika ia menjelaskannya sebagai “keadaan di mana manusia tidak menjadi sasaran koersi oleh keinginan sewenang-wenang orang atau orang-orang lain” (11). definisi ini berawal dari perbedaan paling awal antara budak dan orang-orang bebas; dan ditegaskan oleh para pendukung kebebasan modern terbaik, yang menginginkan ruang pribadi yang bebas, yang diterangkan oleh aturan-aturan yang jelas dan dilindungi dari pemaksaan sewenang-wenang, di mana individu dapat meraih tujuannya, selama tindakannya tidak melanggar kebebasan orang lain. Hayek mengakui bahwa ia mendorong pandangan “negatif” tentang kebebasan (ketiadaan koersi), tapi ia juga berpegang teguh pada pendiriannya bahwa kebebasan seperti itu memiliki karakter “positif” melalui pemanfaatannya oleh individu (19). Ketiga, sebuah masyarakat bebas tidak akan ada tanpa individu bebas dan, seperti yang terus ditekankan oleh Hayek, hal ini menuntut kebebasan bagi semua orang. beberapa ajaran menekankan kebebasan sosial atau politik yang mengecualikan kebebasan individu, tapi Hayek dengan tegas menolak upaya untuk memisahkan keduanya. Hayek mengakui bahwa ada beberapa pemahaman yang telah berkembang tentang kebebasan yang cukup berbeda dari pemahaman yang ia sukai. Kebebasan individu tidak boleh dicampuradukkan dengan “kebebasan politik”, yang dipahami sebagai dukungan individu bagi sebuah pemerintahan, keterli- batan dalam pembuatan undang-undang, atau kontrol terhadap administrasi. dukungan dan partisipasi rakyat tidak serta merta berarti jaminan terhadap kebebasan individu dan bisa saja
12
Kondisi Kebebasan
bertentangan dengan kebebasan individu (13–15). Lagi-lagi, kebebasan individu tidak boleh diartikan sebagai mempraktekkan kemauan bebas atau memilih jalan hidup sese- orang dan berpegang pada pilihan itu. dalam menjelaskan kondisi kebebasan, pertanyaannya adalah apakah orang lain dapat memaksakan kehendak mereka pada saya, bukan apakah saya dapat mengikuti kehendak saya. namun, Hayek memahami bahwa masalah kemauan bebas adalah masalah penting, dan ia kembali ke bab 5, di mana ia membahas masalah tanggung jawab. Hayek menegaskan bahwa kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Kebebasan menuntut agar individu “menanggung risiko perbuatannya” (71). Tanpa kebebasan dalam pengertian ini, individu tidak akan mampu belajar dari peng- alaman mereka dan bertumbuh. Terlebih, sebuah masyarakat bebas “tidak akan berfungsi atau bertahan kecuali jika anggota- anggotanya menerima sebagai hal yang benar bila tiap individu menduduki posisi yang merupakan akibat dari tindakannya, dan menerimanya sebagai akibat perbuatannya sendiri” (71). namun, determinisme ilmiah (scientific determinism) mengajarkan bahwa tindakan bukan merupakan konsekuensi pilihan bebas seseorang melainkan berasal dari keadaan yang berada di luar kontrol seseorang; dan banyak orang percaya bahwa ajaran ilmiah ini telah menghancurkan landasan bagi tanggung jawab individu. Hayek tidak sepenuhnya menolak determinisme. sebenarnya, pemahaman tentang tanggung jawab “berasal dari pandangan determinis”—yaitu pandangan bahwa tindakan mengikuti sebab- sebab “internal”, seperti emosi dan kebiasaan (73). ini menim- bulkan pertanyaan tentang “kebebasan batin”, atau apakah penyebab internal (batin) menghilangkan sifat sukarela tindakan. Hayek tidak mengejar jawaban untuk pertanyaan ini, karena ia lebih memusatkan perhatian pada sebuah ajaran determinisme yang membahas sebab-sebab eksternal ketimbang sebab-sebab internal di balik tindakan. bentuk determinisme ini merupakan buah dari fisika abad ke-19. ajaran itu mengatakan bahwa tindakan
13
eugene F. miller
dan kerja mental kita sangat ditentukan oleh situasi material yang berada “di luar” pelaku. dengan menolak determinisme ilmiah, Hayek tidak mencoba menunjukkan bahwa hal itu salah, tetapi bahwa dari sisi pragmatis hal itu salah karena bertentangan dengan apa yang menjadi keyakinan kita saat kita mendorong orang untuk mematuhi bebe- rapa aturan tertentu. Pengalaman membuat saya percaya bahwa teguran saya akan membuat perbedaan dalam tingkah laku seseorang, dan saya ingin orang itu percaya bahwa ia harus memilih jalur yang bertanggung jawab; tapi sebenarnya tak seorang pun di antara kita tahu apakah keinginan bebas mungkin atau apakah pujian dan teguran dapat membuat perbedaan (72–6). akhirnya, kebebasan individu tidak identik dengan kemam- puan untuk mengatasi masalah atau memenuhi keinginan seseorang. Gagasan “kebebasan sebagai kekuasaan” dapat dengan mudah diartikan sebagai tuntutan akan kekuasaan atau kekayaan sebagai lawan kebebasan dari pemaksaan (see 13–18).
individu dan masyarakat
Pendekatan yang dipakai Hayek dalam pembukaannya mem- beri kesan bahwa ia memiliki pandangan individualistik yang radikal tentang manusia, tapi ternyata penilaian ini terlalu dini dan salah. seperti yang akan kita ketahui kemudian, Hayek bahkan menekankan ketergantungan pada masyarakat dan kebutuhan untuk memahami tindakan individu dalam kaitannya dengan hubungan sosial. Kita bersentuhan dengan orang lain melalui ke- konkretan dan individualitas mereka, tapi tidak pernah terlepas dari kualitas mereka sebagai mahluk sosial. oleh karena itu, “individu” menurut Hayek adalah abstraksi disengaja dari mahluk sosial dan konteks sosial kehidupan manusia. Hayek memulai dengan cara ini untuk membuktikan bahwa kebebasan adalah kenikmatan yang dirasakan individu saat ruang pribadi mereka terjamin, aman dari campur tangan orang lain dan terutama dari pemaksaan sewenang-wenang oleh pemerintah. akan terbukti
14
Kondisi Kebebasan
bahwa keterlibatan manusia di masyarakat dan keanggotaannya
di masyarakat tertentu juga menimbulkan pertanyaan vital
tentang koersi, tapi dalam mendefinisikan kebebasan, Hayek berniat menunda penilaian tentang isu-isu ini, dan ia berhasil melakukannya dengan membuat abstraksi hubungan sosial dan kemasyarakatan manusia. Penekanan Hayek pada sifat sosial dalam kehidupan manusia membentuk pemahamannya tentang tradisi liberal dan tempatnya dalam tradisi itu. Hayek secara tegas menolak pemahaman “rasionalis” tentang individu dan masyarakat, yang oleh banyak
orang diidentifikasi sebagai bentuk awal dan asli liberalisme. Teori rasionalis seperti yang dijelaskan Hayek merupakan paduan ide-
ide John Locke, terutama seperti yang diinterpetasikan oleh peng-
ikut Locke di inggris, Perancis dan amerika, dan aspek-aspek utilitarianisme-nya bentham. Kaum rasionalis mulai dengan ide tentang kebebasan alamiah, dan berkeyakinan bahwa kebebasan merupakah hak tiap individu sejak lahir. selain itu, sejak awal manusia dianugerahi oleh kemampuan bernalar. Manusia “awalnya dianugerahi atribut intelektual dan moral yang memungkinkannya membentuk peradaban melalui pertimbangan yang masak” (59). akhlak, bahasa dan hukum merupakan penemuan “akal manusia yang bersifat mandiri dan anteseden” (57). Hidup bebas dalam “kondisi alamiah” dan menggunakan nalar mereka, manusia lalu merancang lembaga-lembaga sipil mereka, mungkin dengan mempercayakan tugas itu pada seorang wakil rakyat yang bijak atau dengan menandatangani kontrak sosial. semua lembaga yang bermanfaat, termasuk lembaga negara, merupakan “ciptaan yang dibuat dengan perhitungan masak”. Kaum rasionalis “tidak dapat membayangkan apapun yang mendukung tujuan manusia yang tidak dirancang secara sadar” (61). dalam penilaian Hayek, semua ajaran itu salah dan berbahaya karena tidak mampu mengenali batas antara nalar dan dimensi sosial kebebasan. Untuk membingkai penjelasannya tentang prinsip-prinsip kebebasan, Hayek menggunakan ”tradisi anti
15
eugene F. miller
rasionalis” atau “tradisi evolusi empiris” yang berasal dari hukum adat inggris, filsafat moral skotlandia dan refleksi tokoh-tokoh parlemen seperti edmund burke. Penjelasan rinci ini memberi kesempatan pada Hayek untuk memunculkan sisi sosial kehidupan manusia. Para pendukung anti rasionalisme menolak pemikiran bahwa manusia terlahir sebagai mahluk bebas, atau bahwa kebebasan adalah kondisi asal atau alamiah manusia. sejak semula umat manusia hidup di masyarakat yang dibangun dengan keluarga sebagai pusatnya. Peradaban bukan produk rancangan rasional, melainkan “hasil dari akumulasi percobaan dan kesalahan yang diperoleh dengan susah payah” (60). Kebebasan dapat berkembang hanya setelah peradaban menjinakkan dan menundukkan naluri “manusia” yang lebih primitif dan bengis (60). selain itu, peradaban penting bagi perkembangan manusia sebagai mahluk rasional, karena “nalar manusia telah berkembang dan dapat berfungsi dengan baik” hanya dengan dan dalam kerangka moral, bahasa dan hukum. Maka lembaga-lembaga yang bebas berevolusi terlebih dulu, dan kebebasan lahir kemudian selagi lembaga-lembaga itu dipelajari (57–60). Ketika Hayek mengacu pada “liberalisme klasik”, ia mengacu pada bentuknya di abad ke-19, setelah aliran anti rasionalisme dari pemikir-pemikir seperti Hume, adam smith dan burke menjadi sangat berpengaruh. sasaran luasnya adalah menemukan dan menyatakan kembali liberalisme klasik seperti yang dipahami saat itu. selain menekankan dimensi sosial kehidupan manusia, liberalisme klasik mengembangkan pemikiran tentang pasar yang sebelumnya telah dikemukakan oleh adam smith dan penganut faham evolusi lain. Liberalisme klasik tidak membayangkan individualisme yang sama sekali tidak terkekang atau laissez-faire mutlak—doktrin yang berasal dari tradisi rasionalisme Perancis dan yang tidak pernah dipertahankan oleh ekonom klasik inggris manapun. argumentasi para pendukung paham evolusi “tidak pernah anti negara seperti apa adanya atau anarkis”. Liberalisme
16
Kondisi Kebebasan
klasik “menjelaskan fungsi sebenarnya dari negara dan batas-batas tindakan negara” (60; cf. 1973: 61–2;1976: 54).
Membatasi koersi oleh negara
Hayek mengakui bahwa definisinya tentang kebebasan tidak lengkap selama tidak ada definisi untuk koersi. ia lalu meneliti berbagai cara untuk mendefinisikan koersi, tetapi pertanyaan yang lebih mendalam adalah mengapa ada keinginan agar individu memiliki ruang bebas di mana koersi dibatasi hingga sekecil mungkin. Tidak seperti kaum romantis yang membayangkan masya- rakat yang dapat berkembang tanpa koersi pemerintah, Hayek berpendapat bahwa koersi negara diperlukan untuk mencegah individu melakukan koersi atas individu lain (21). Tidak berarti bahwa semua bentuk koersi oleh individu dapat dihapuskan. sebagai contoh, Hayek membenarkan bahwa koersi yang terse- lubung halus—tekanan psikologis untuk menyerah pada suasana hati atau tuntutan seseorang—seringkali terjadi dalam hubungan pribadi antarindividu yang terjadi secara sukarela, tetapi dibutuhkan koersi lebih besar jika negara bermaksud mengatur atau membatasi pilihan semacam itu: “jika manusia diberi kebe- basan untuk memilih rekan dan teman-teman dekat mereka, koersi yang berasal dari hubungan yang terjadi secara sukarela tidak boleh menjadi urusan pemerintah” (138). negara memonopoli koersi dalam semua bentuk peme- rintahan: tapi dalam sebuah masyarakat bebas, penggunaan ke- kuasaan koersif pemerintah dibatasi dan dapat diperkirakan oleh aturan umum yang berlaku untuk semua individu, termasuk mereka yang membuat dan menegakkan hukum. Ketaatan pada hukum merupakan pengaman utama terhadap pemerintah yang sewenang-wenang—topik yang akan dikembangkan Hayek secara panjang lebar saat membahas Kedaulatan Hukum. dapat kita catat bahwa hukum bersifat mengekang tapi tidak koersif. Koersi oleh negara menjadi bagian tak terpisahkan dari
17
eugene F. miller
kebebasan, tapi Hayek ingin agar kebutuhan untuk koersi dapat ditekan seminim mungkin. ini mungkin hanya kalau individu dapat diharapkan untuk secara sukarela mematuhi aturan-aturan tradisional tentang perilaku dan, terutama, aturan-aturan moral yang berlaku secara umum. aturan-aturan moral yang berevolusi, yang dibedakan dari aturan-aturan moral yang dibuat secara sintetis, dengan demikian harus dihormati dan dipandang sebagai masalah keyakinan sejati. Hayek mengikuti “semua nabi besar kebebasan di luar aliran rasionalistis” saat menekankan bahwa “kebebasan tak mungkin berhasil tanpa keyakinan moral yang dalam” (62). apakah ketaatan kita pada aturan moral benar-benar sukarela, atau semata-mata produk sebuah koersi atau keharusan yang ditetapkan oleh negara? seperti dijelaskan oleh Hayek, kita mematuhi aturan moral sebagian besar karena kebiasaan, tapi tekanan sosial juga seringkali sangat kuat. J. s. Mill menganggap ketaatan semacam itu sebagai ancaman kontemporer terbesar terhadap kebebasan, lebih besar bahkan dari ancaman koersi negara (Mill, 1975: 57–69). Tidak seperti Mill, Hayek tidak terlalu risau dengan perlindungan atas tingkah laku pribadi “dari tekanan pendapat atau tentangan.” Melalui serangannya yang tajam terhadap apa yang disebut koersi moral, Mill “mungkin saja melebih-lebihkan argumennya tentang kebebasan” (146; cf. 435, n. 32). dalam pandangan Hayek, lebih baik “tidak menyatakan bahwa tekanan berupa persetujuan atau tentangan publik sebagai perwujudan koersi untuk memastikan ketaatan terhadap aturan dan kesepakatan moral” (146). Hayek percaya bahwa “sebuah masyarakat bebas akan berfungsi dengan baik hanya bila individu, hingga tingkat tertentu, dituntun oleh nilai-nilai moral bersama”; dan itu sebabnya ia tidak keberatan jika masyarakat melakukan tekanan pada individu agar mereka mematuhi aturan-aturan moral. namun, ia tidak ingin tekanan ini mengganggu kebebasan individu untuk memilih. Kita harus mengakui bahwa “setiap orang memiliki ukuran nilainya sendiri
18
Kondisi Kebebasan
yang harus kita hormati, meskipun kita tidak menyetujuinya.” Kalau kita percaya pada kebebasan, kita tidak akan “menganggap diri kita sebagai hakim tertinggi untuk nilai-nilai orang lain” atau merasa berhak untuk mencegah orang lain mengejar impiannya yang kita tentang selama orang itu tidak melanggar wilayah orang lain yang juga dilindungi.” sebuah masyarakat yang tidak bisa mengenali prinsip-prinsip ini “tidak akan menghormati martabat individu dan tidak akan mampu memahami makna kebebasan yang sesungguhnya” (79).
Kebebasan untuk bertindak
apa yang dianggap sebagai koersi, terutama koersi sewenang- wenang yang melanggar kebebasan individu? Jelas bahwa Hayek ingin melindungi individu dan hak milik mereka dari gangguan fisik, tapi tekanan utamanya adalah menjamin kebebasan individu untuk bertindak. Gangguan fisik, atau ancaman fisik, adalah bentuk koersi, tapi gangguan terhadap kebebasan untuk bertindak juga merupakan bentuk koersi. Kebebasan untuk bertindak termasuk kebebasan ekonomi namun jauh lebih luas lagi. bagi Hayek, kebebasan untuk bertindak termasuk kebebasan individu untuk merencanakan kehidupannya sendiri dan untuk menjalankan rencana itu. dengan memahami bahwa hal itu membutuhkan cukup informasi, Hayek mendefinisikan koersi dalam arti luas dengan memasukkan manipulasi lingkungan seseorang melalui tipu muslihat atau dengan cara menyembunyikan fakta yang vital. Koersi dalam pengertian luas ini adalah “kontrol atas data penting tentang tindakan seorang individu terhadap individu lain” (139). dengan memberikan kebebasan semacam ini pada individu, Hayek secara implisit mengikuti prinsip yang dengan baik diartikulasikan oleh Kant, bahwa manusia sebagai individu harus dianggap sebagai tujuan akhir, bukan semata-mata sebagai alat. seseorang yang dikoersi tidak lagi mengejar tujuan atau rencana hidupnya tapi dipaksa bertindak sesuai dengan tujuan yang dipaksakan oleh orang lain. dengan demikian saya telah
19
eugene F. miller
berubah menjadi sekadar alat bagi tujuan orang lain. saya masih bisa memilih, tetapi “pikiran saya diubah menjadi alat orang lain, karena pilihan yang ada di hadapan saya telah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga tindakan yang diinginkan oleh orang yang melakukan koersi terhadap saya untuk saya lakukan menjadi pilihan yang paling tidak menyakitkan” (133). Keinginan saya untuk memakai kecerdasan dan pengetahuan saya untuk mengejar tujuan saya telah dirampas (134). Tapi, mengapa begitu penting bagi individu untuk memiliki kebebasan dalam mengejar tujuan atau rencana hidupnya? Hayek memberikan jawaban yang agak kabur tentang manfaat yang dapat dinikmati individu dengan meraih kebebasan semacam itu. ia tidak membenarkan pemanfaatan kebebasan untuk meraih keberhasilan dalam mengumpulkan harta, memperoleh pengakuan, menyebar kebajikan, atau meraih kebahagiaan: “kita harus mengakui bahwa kita boleh saja bebas tapi tidak bahagia” (18). Hayek membutuhkan pembenaran untuk menegakkan kebebasan bahkan jika individu tidak berhasil meraih cita-citanya atau, sekalipun ia berhasil, merasa bahwa pencapaian mereka tidak menarik. solusinya adalah dengan menekankan makna upaya dan pembelajaran:
Yang penting adalah keberhasilan upaya untuk meraih apa yang pada setiap kesempatan terlihat mungkin dicapai. bukan buah keberhasilan masa lalu tapi hidup di kekinian dan demi masa depan yang memberi manusia kesempatan untuk membuktikan kecerdasannya. Kemajuan adalah gerakan semata-mata demi gerakan itu sendiri, karena dalam proses belajarlah, dan efek dari mempelajari sesuatu yang baru, manusia menikmati anugerah kecerdasannya. (41)
20
Kondisi Kebebasan
Prinsip ini—bahwa kemajuan adalah upaya dan pembelajaran terus menerus—berlaku untuk individu dan umat manusia pada umumnya.
Kebebasan dan kemajuan
individu sangat menghargai kebebasan untuk bertindak dan secara langsung menikmati manfaat yang dihasilkannya, tapi dalam kasus Hayek kebebasan individu didasarkan atas pertim- bangan yang lebih luas: “bukan karena kita gemar melakukan hal-hal tertentu, bukan karena kita menganggap kebebasan tertentu penting untuk kebahagiaan kita, tapi karena kita berhak atas kebebasan” (32). argumen Hayek yang lebih luas tentang kebebasan individu terutama muncul di bab 2 dan 3, di mana ia menekankan peran kebebasan bagi masyarakat secara umum dan bagi kemajuan peradaban. Hayek menyiapkan landasan untuk argumentasi yang lebih luas ini dengan menekankan bahwa saya mungkin dapat menikmati lebih banyak keuntungan dari cara individu lain memanfaatkan kebebasan mereka dibandingkan dengan dari cara saya memanfaatkan kebebasan saya. bahkan, keuntungan yang saya peroleh dari kebebasan “sebagian besar berasal dari bagaimana orang lain memanfaatkan kebebasan mereka, dan sebagian besar adalah dari cara pemanfaatan kebebasan yang tidak mungkin dapat saya lakukan” (32). sumbangan bermanfaat dari bahkan segelintir individu dapat bernilai luar biasa besar bagi orang lain. sesungguhnya, kebebasan “yang akan digunakan oleh satu dari sejuta individu mungkin lebih penting bagi masyarakat dan lebih bermanfaat bagi sebagian besar anggota masyarakat ketimbang kebebasan yang digunakan oleh kita semua” (31). Hasil ini tidak membutuhkan tindakan yang tidak memiliki kepentingan atau penuh kebajikan, meskipun tindakan itu mungkin dilakukan berdasarkan motif-motif tersebut. secara khusus pelaku, dalam mencari manfaat untuk dirinya, juga memberi manfaat pada orang-orang yang tidak ia kenal tanpa bermaksud melakukan hal
21
eugene F. miller
itu atau tanpa meramalkan hasil seperti itu. Hayek melanjutkan argumentasinya dengan mengarahkan perhatian kita, seperti yang sering ia lakukan, pada ketidaktahuan kita yang hakiki. saya tidak akan pernah tahu individu mana saja yang akan memanfaatkan kebebasan mereka agar bermanfaat bagi saya dan anggota masyarakat lain. Yang jelas saya tidak bisa menemukan sebelumnya “satu dari sejuta orang” yang andilnya luar biasa besar. Hayek menjelaskan kebebasan sebagai “kesem- patan bagi sedikit orang yang tidak dikenal” (533). Hanya dengan memberikan kebebasan seluas-luasnya dapatlah kita menyediakan kesempatan pada para dermawan yang tidak dikenal itu untuk memakai kebebasan mereka secara efektif. Karena tak seorang pun memiliki cukup pengetahuan untuk memilih orang-orang seperti itu, kebebasan harus diberikan pada semua orang. Hayek kemudian melanjutkan argumentasinya untuk menun- jukkan bahwa kebebasan individu penting bagi pertumbuhan jangka panjang peradaban dan kemajuan umat manusia pada umumnya. Kemajuan peradaban tergantung pada kebebasan manusia untuk bereksperimen dengan cara-cara baru untuk melakukan berbagai hal. di sini, sekali lagi tak seorang pun dapat meramalkan “eksperimen dalam menjalankan hidup” seperti apa yang akan memajukan peradaban. Kemajuan tidak dapat diran- cang: “kemajuan tidak diperoleh dengan nalar manusia untuk meraih sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan cara yang telah diketahui.” Kemajuan “selalu membawa kita ke hal-hal yang tidak kita ketahui.” Kita hanya bisa berharap “untuk memperoleh pemahaman tentang jenis-jenis kekuatan” yang menimbulkan pertumbuhan yang tidak dirancang dan mencoba menciptakan kondisi yang mendukung hal tersebut (40). sebelumnya kita telah menyaksikan keyakinan Hayek bahwa sebuah masyarakat bebas adalah masyarakat tradisional—masya- rakat yang anggota-anggotanya menghormati dan bahkan memu- ja tradisi mereka yang telah berevolusi. namun jika sebuah masyarakat ingin mempertahankan keberadaannya, ia harus
22
Kondisi Kebebasan
menyesuaikan diri dengan kondisi yang senantiasa berubah; dan ini membutuhkan kebebasan untuk bereksperimen dan melakukan inovasi. sebagian individu atau kelompok harus menyimpang dari atau melampaui aturan-aturan yang telah mapan dan mencoba sesuatu yang baru. Peradaban berkembang melalui proses trial and error, dan para penemu merupakan bagian tak terpisahkan dari proses ini. inovasi bermula sebagai respons terhadap perubahan dalam lingkungan material sebuah masyarakat. sebagian dari perubahan ini dapat diatasi dengan melakukan berbagai penyesuaian yang bersifat sementara atas kebiasaan-kebiasaan dan pemanfaatan sumber daya, sementara perubahan lain menuntut modifikasi total alat-alat dan lembaga-lembaga (32–3). saat berbicara tentang adaptasi, (konsep sentral dalam penjelasannya tentang evolusi sosial), Hayek terutama memikirkan kasus-kasus yang dise- but belakangan. Tanpa inovasi, kita tidak mungkin dapat ber- adaptasi dengan lingkungan yang terus menerus berubah. inovasi memperkenalkan cara baru melakukan berbagai hal. cara baru ini bersaing dengan cara lama dan di antara mereka sendiri. Jika sebuah cara baru terbukti efektif, yang lain akan menirunya. seperti dijelaskan oleh Hayek, “seleksi melalui peniruan lembaga- lembaga dan kebiasaan yang berhasil” sangat menentukan bagi sebuah evolusi sosial (59). Perkembangan masyarakat di masa lalu tergantung pada proses yang dilakukan di bawah sadar untuk mencoba hal-hal baru, belajar, meniru, melakukan seleksi dan ber- adaptasi; dan sebagian besar dari semua ini masih berlaku bahkan hingga muncul nalar. Hayek menjelaskan kemajuan intelektual berkenaan dengan proses evolusi sosial yang lebih luas ini. Kemajuan dalam pemikiran tergantung secara fundamental pada kemampuan manusia untuk beradaptasi di bawah sadar terhadap kondisi material yang berubah dan dengan demikian tentang kebebasan untuk bertindak. Kebebasan intelektual—kebebasan untuk berpikir, melakukan penelitian dan berkomunikasi—hanya “bermakna di tahap akhir
23
eugene F. miller
proses di mana kebenaran-kebenaran baru ditemukan.” Para ilmuwan memahami bahwa kemajuan intelektual lahir dari ide- ide baru; dan hampir semua menyadari bahwa kemajuan dalam pengetahuan tidak dapat direncanakan sebelumnya karena “semua kemajuan itu seringkali muncul dari hal-hal yang tidak diramalkan atau dirancang.” Yang sering kita lewati adalah bahwa ide-ide baru tergantung pada tindakan inovatif dan dengan demikian juga tergantung pada “kebebasan untuk melakukan berbagai hal.” dalam pandangan Hayek, proses intelektual “sebenarnya hanyalah proses elaborasi, seleksi dan eliminasi ide-ide yang telah terbentuk” saat kita melakukan kegiatan praktis sehari-hari. ide- ide baru “sebagian besar mengalir dari ruang di mana tindakan, seringkali berupa tindakan yang tidak rasional, dan peristiwa material saling bergesekan”. Kebebasan akan “mengering jika dibatasi pada ruang intelektual”. Karena pikiran tergantung pada tindakan, “kebebasan dalam bertindak, bahkan menyangkut hal- hal sederhana, sama pentingya dengan kebebasan berpikir” (33–5).
Kemajuan sebagai perubahan radikal
The Constitution of Liberty mungkin meninggalkan kesan bahwa kemajuan hampir selalu terjadi secara bertahap, mulus dan bersifat kumulatif. apakah Hayek mengakui bahwa kemajuan seringkali melibatkan diskontinuitas yang tajam, penyangkalan yang merusak dan transformasi radikal? Penjelasan dialektik Hegel tentang sejarah menawarkan pan- dangan seperti itu menyangkut kemajuan. Hayek secara tegas menolak dialektika aliran Hegel, terutama seperti dinyatakan kembali oleh Marx, tapi tanpa secara khusus mengritik ide bahwa kemajuan terjadi melalui penyangkalan dan penolakan. sebaliknya, serangannya terpusat pada rasionalisme dan determinisme Hegel, yakni keyakinan bahwa kemajuan historis diatur oleh sebuah hukum yang telah pasti yang dibutuhkan untuk pengoperasiannya dan jelas bagi nalar. Hal-hal utama dalam teori evolusi Hayek— tidak ada hukum yang menentukan, tindakan bebas mutlak
24
Kondisi Kebebasan
diperlukan, tidak ada tujuan kemajuan yang diketahui, kemus- tahilan memahami secara penuh cara kerja kemajuan atau membuat ramalan khusus tentang arahnya—dimaksudkan untuk menandingi dialektika aliran Hegel dan Marxis (Hayek, 1952b [1979]: 367–400). Tantangan lain bagi pemikiran bahwa kemajuan berlangsung secara mulus—yang menghindari asumsi aliran Hegel tentang hukum yang pasti tentang kemajuan—dapat ditemukan di bebe- rapa penjelasan berpengaruh tentang teknologi modern. semua penjelasan itu mengatakan bahwa perubahan sosial digerakkan oleh kemajuan teknologi inovatif yang tak mengenal kata menyerah yang tak pelak lagi merusak kebiasaan-kebiasaan dan lembaga- lembaga yang sudah usang. Joseph schumpeter, yang mengem- bangkan versi awal pandangan ini, berbicara tentang kemajuan teknologi sebagai “penghancuran kreatif”, dan dengan demikian memadukan teori revolusi Marx dan keyakinan nietzsche bahwa individu kreatif—sang inovator—pasti seorang perusak (lihat schumpeter, 1950: 31–2, 41–3, 81–6; nietzsche, 1954: 170–72). Teknologi modern yang dipahami dengan cara demikian akan terlihat bertentangan dengan masyarakat tradisional yang didukung Hayek. Hayek mengakui bahwa kemajuan modern tergantung pada kemajuan cepat teknologi, yang pada akhirnya berakhir dengan kerusakan, dan dengan demikian menyisakan mereka yang kalah dan mereka yang menang. ia telah mencatat hal ini sebelumnya dalam menjelaskan Revolusi industri dan perubahan sosial yang dihasilkannya di inggris. Walau memberi manfaat pada sebagian besar pekerja, Revolusi industri “menghancurkan” posisi istimewa dan kekuasaan kelas atas dan membahayakan “beberapa nilai- nilai keindahan dan moral” yang oleh anggota kedua kelas itu dianggap sangat penting (1954: 25–7). Hayek mengakui bahwa dapat dipastikan hampir semua orang tidak suka pada kemajuan, karena “walau kemajuan membuahkan hasil yang selama ini mereka perjuangkan”, kemajuan juga “membuat mereka terpaksa
25
eugene F. miller
melakukan banyak perubahan yang tidak mereka inginkan sama sekali.” namun, intinya adalah penyebaran teknologi telah “membuat kita kehilangan pilihan mengenai apakah kita meng- inginkan kemajuan cepat yang terus menerus atau tidak” (51–2). Mengapa orang-orang barat dewasa ini “bukan hanya makhluk tetapi juga budak kemajuan”? Mengapa “perdamaian dunia dan,
bersamanya peradaban itu sendiri
terus menerus yang berlangsung cepat”? Hayek menyimpulkan bab 4 dengan peringatan bahwa teknologi maju yang vital bagi kemakmuran barat, dapat menjadi senjata pamungkas yang makan tuan. Hayek tidak menganjurkan perlombaan senjata, tapi lebih menunjukkan harapan yang ditawarkan teknologi. sejumlah besar orang di dunia yang merasa tidak puas dengan keadaan mereka mengira mereka dapat meraih kemakmuran dengan cara meredistribusi kekayaan barat—sebuah keyakinan yang mencer- minkan pengaruh ide-ide barat. selain itu, penyebaran teknologi telah memberikan orang-orang yang tidak puas ini sebuah kekua- saan baru untuk menghancurkan negara-negara barat; dan “sementara kekuasaan mereka bertambah, mereka akan mampu memaksakan redistribusi kekayaan tersebut” kecuali jika barat dapat menunjukkan cara terbaik untuk meningkatkan kekayaan semua orang melalui kemajuan yang berlangsung secara damai
pada kemajuan
tergantung
(52–3).
d
26
3
PeManFaaTan dan KeTeRbaTasan PenGeTaHUan (bab 2, 3, 4)
a JaRan Hayek tentang pengetahuan manusia menyediakan landasan bagi filsafat politiknya. Konsep kuncinya di-
definisikan secara substansial dengan mengacu pada pengetahuan. Kebebasan berarti memiliki akses ke informasi yang dibutuhkan untuk merancang dan mengikuti rencana hidup seseorang. Tradisi adalah pengetahuan dalam bentuk akumulasi pengalaman. Kemajuan adalah peningkatan pengetahuan. bagi Hayek, menen- tukan apa yang tidak bisa kita ketahui—batas-batas pengetahuan manusia—sama pentingnya dengan menemukan apa yang bisa diketahui. berulangkali ia mengarahkan perhatian kita pada keti- daktahuan kita yang hakiki dan membuat argumentasi tentang kurangnya pengetahuan kita. bahkan, ia menegaskan bahwa “argumen tentang kebebasan individu sebagian besar tergantung pada pengakuan tentang ketidaktahuan kita yang tak terelakkan menyangkut berbagai faktor yang menentukan keberhasilan kita dalam meraih tujuan dan kesejahteraan kita” (29). Refleksi tentang pengetahuan muncul di bab 2, 3 dan 4 The Constitution of Liberty, dijalin dengan tema-tema yang kita bahas di bab terdahulu. Tugas kita sekarang adalah merekonstruksi ajaran Hayek tentang pengetahuan dan menjelajahi elemen- elemen kuncinya. Hayek telah sejak lama berargumentasi bahwa individu hanya memiliki sedikit pengetahuan yang dibutuhkan
27
eugene F. miller
untuk berhasil dalam kehidupan sehari-hari dan dengan demikian harus “memanfaatkan lebih banyak pengetahuan dari yang ia miliki” (22). di kedua bagian pertama bab ini, saya mengamati mekanisme yang memungkinkan kita memakai pengetahuan yang dimiliki orang lain. Kita bisa memakai pengetahuan orang lain karena individu berpartisipasi dalam tatanan (keteraturan) yang tidak mereka ciptakan dan yang cara kerjanya tidak bisa mereka pahami. oleh karena itu di bagian tiga saya menyoroti pembahasan Hayek tentang tatanan—asal mulanya dan bagaimana tatanan itu bekerja untuk kepentingan kita. bagian keempat meneliti penjelasan Hayek tentang nalar dan memperlihatkan bagaimana penjelasan itu didasarkan atas konsepsi evolusionisnya tentang pikiran. bagian-bagian penutup mengulas bagaimana pengetahuan diwujudkan dalam tradisi, nilai dan aturan-aturan moral.
Memanfaatkan pengetahuan yang diwariskan: aturan dan tradisi
apa mekanisme khusus yang memungkinkan kita meman- faatkan pengetahuan yang dimiliki orang lain? Hayek memulai dengan mengenali semua mekanisme ini sebelum permulaan bab 2, di mana ia membedakan 1) “penularan (transmisi) kumpulan pengetahuan kita seiring dengan berjalannya waktu”, dan 2) “komunikasi di antara orang-orang sezaman tentang informasi yang menjadi dasar tindakan mereka” (27). Perbedaannya, menurut pandangan penulis, adalah: pengetahuan yang berasal dari masa lalu dapat kita gunakan sebagian besar karena kepatuhan kita pada aturan-aturan, sementara kita memanfaatkan pengetahuan kontemporer sebagian besar dengan cara memberi respon pada isyarat-isyarat. Khususnya di barat, kemajuan ilmu pengetahuan merupakan cara yang jelas dan vital di mana pengetahuan ditularkan sepanjang waktu; tapi dari kaca mata evolusi manusia, transmisi berbagai alat, kebiasaan dan lembaga jauh lebih penting. semua contoh ini melibatkan kepatuhan pada aturan. Hayek menegaskan bahwa
28
Kondisi Kebebasan
perilaku yang dituntun oleh aturan telah sejak lama ada sebelum nalar dan bahasa digunakan, dan dengan demikian bukan sesuatu yang disengaja atau bahkan sesuatu yang disadari. Untuk waktu yang sangat lama aturan tidak lebih dari sekadar kecenderungan perilaku. artikulasinya dalam percakapan dan tulisan muncul lama setelahnya dalam proses evolusi manusia; dan bahkan sekarang, kepatuhan kita pada aturan sebagian besar terjadi di bawah sadar dan karena kebiasaan. Hayek membingkai kisah evolusi manusia dalam kerangka asal mula kejadian, penyebaran dan penularan aturan. elemen-elemen kisah ini muncul di The Constitution of Liberty, tapi disajikan dengan lebih jelas lagi di tulisan-tulisannya yang kemudian. dalam penjelasannya yang paling rinci tentang hal itu, Hayek mengenali tiga tahapan evolusi, masing-masing melibatkan perilaku yang dituntun oleh aturan, tapi dengan variasi yang jauh berbeda ber- kaitan dengan sifat aturan dan perilaku itu sendiri. Penjelasan ini bersifat mereka-reka, karena berawal paling tidak sejuta tahun lalu, jauh sebelum awal sejarah yang tercatat. Hayek berspekulasi bahwa masyarakat primitif terdiri dari kelompok-kelompok kecil 15 hingga 40 orang, yang hidup dari berburu dan mengumpulkan hasil hutan. aturan-aturannya tidak lebih dari kecenderungan naluriah untuk bertindak dalam cara yang mendukung solidaritas dan kelangsungan hidup kelompok. bagaimana aturan-aturan umum muncul? Hayek memandang kemampuan pikiran untuk memperlakukan anggota-anggota ter- tentu sebuah kelas (golongan)—apa yang ia namakan “abstraksi”, sesuatu yang sangat penting. Pernyataan-pernyataan lisan meru- pakan contoh jelas, tapi begitu juga respon-respon perilaku kita. abstraksi “juga mewujudkan dirinya dalam cara di mana kita merespon, dengan cara yang sama, golongan kejadian yang dalam banyak hal mungkin akan sangat berbeda satu sama lain, dan perasaan yang ditimbulkan oleh semua kejadian itu dan yang menuntun tindakan kita, baik rasa keadilan atau pengakuan maupun penolakan moral atau estetika” (40, 452, n. 4; cf. Hayek,
29
eugene F. miller
1952a: 142–6; dan Hayek, 1978a: 35–49). bentuk bawah sadar dan responsif dari abstraksi ini berkembang saat manusia bergerak melalui struktur sosial yang berbeda-beda; dan aturan perilaku abstrak yang paling efisien disebarkan dengan jalan meniru (pengamat mendapatkan aturan dengan cara meniru tindakan tertentu yang menjadi contoh) dan ditegakkan oleh tekanan sosial. artikulasi lisan dari aturan yang dipelajari dimulai sekitar delapan ribu tahun lalu, dan undang-undang tertulis tentang moralitas dan hukum jauh lebih mutakhir. bahkan setelah semua perkembangan ini, abstraksi bawah sadar akan terus memberikan pengaruh dominan pada tindakan manusia (lihat 61–7, 148–9, 151–2; Hayek, 1973: 17–21, 74–6; Hayek, 1979: 159–61). Kumpulan pengetahuan kita saat ini sebagian besar terdiri dari aturan yang kita peroleh melalui kebiasaan, adat istiadat dan tradisi. evolusi sosial cenderung bersifat kumulatif, sehingga sisa- sisa aturan yang ada sebelumnya terbawa hingga ke masa kini, di mana aturan-aturan itu ada dalam bentuknya yang berlapis-lapis atau berjenjang.
Memanfaatkan pengetahuan kontemporer: peniruan, biaya dan penghormatan
Penularan lewat waktu adalah salah satu cara pengetahuan tersedia untuk kita manfaatkan. cara lain adalah melalui komu- nikasi di antara sesama anggota masyarakat, dan berikut adalah tiga contohnya: a) “individu meniru mereka yang lebih berhasil”; b) individu dituntun oleh “harga yang ditawarkan untuk produk mereka”; dan c) individu merespon “ekspresi moral atau peng- hormatan estetika karena telah mengikuti standar perilaku yang dianut” (28–9). Ketiga proses itu vital bagi peradaban. Peniruan penting bagi evolusi adaptif masyarakat, di mana “faktor-faktor yang menentukan bukan seleksi hak milik yang bersifat fisik dan yang dapat diwariskan melainkan seleksi melalui peniruan lembaga- lembaga dan kebiasaan-kebiasaan yang berhasil” (59). Harga
30
Kondisi Kebebasan
menyampaikan informasi vital tentang perilaku ekonomi individu yang tersebar. isyarat-isyarat bagi persetujuan atau penolakan mendukung kepatuhan pada aturan. Hayek telah sejak lama tertarik pada cara harga menyampaikan informasi. dalam tulisan-tulisan yang berasal dari tahun 1930an, ia menekankan sifat harga yang mutlak diperlukan dalam kehidupan ekonomi (lihat 1948: 33–56). eseinya yang ditulis pada 1945, The Use of Knowledge in Society (Manfaat Pengetahuan dalam Masyarakat), merupakan tulisannya yang paling berpengaruh. esei ini membahas “masalah perekonomian masyarakat” dan menyatakan bahwa masalah itu “dapat diselesaikan, dan dalam kenyataannya sedang diatasi, oleh sistem harga” (ibid.: 77, 85). Hayek mengatakan bahwa penyesuaian cepat terhadap per- ubahan sosial menuntut pengetahuan tentang situasi tertentu menyangkut waktu dan tempat; tapi pengetahuan ini, yang disebar- luaskan di antara individu yang tak terhitung banyaknya, tidak bisa dipusatkan di satu pikiran tunggal atau dewan perencanaan. Masalahnya kemudian adalah mencari cara untuk memanfaatkan pengetahuan yang tersebar luas untuk kepentingan semua orang. dalam sebuah masyarakat bebas, sistem harga menyelesaikan masalah ini dengan memastikan “bahwa pengetahuan tertentu menyangkut waktu dan tempat akan langsung dimanfaatkan”. selain itu, sistem itu juga menyampaikan pada individu “informasi lebih lanjut karena ia harus menyesuaikan keputusannya dengan keseluruhan pola perubahan dalam sistem ekonomi yang lebih besar” (83–4). Hayek membuat kesimpulan dengan mengamati bahwa masalah ekonomi hanya sebagian dari masalah yang lebih besar, yaitu kebutuhan akan proses untuk mengatasi ‘ketidak- sempurnaan pengetahuan manusia yang tak terelakkan” (91). sebenarnya, masalah yang lebih luas ini “muncul dalam kaitan dengan hampir semua fenomena sosial yang sesungguhnya, dengan bahasa dan hampir semua warisan budaya kita, dan benar- benar merupakan masalah teoritis sentral semua ilmu sosial” (88). di sini Hayek mengantisipasi penafsiran yang lebih kompre-
31
eugene F. miller
hensif tentang pemanfaatan pengetahuan yang ia tawarkan di The Constitution of Liberty (lihat 4). Ternyata, perhatian pada harga hanyalah salah satu cara, bukan satu-satunya cara, kita mengatasi ketidaksempurnaan pengetahuan kita dengan memanfaatkan pengetahuan orang lain. bahkan, ada lebih banyak hal yang disam- paikan The Constitution of Liberty tentang peniruan dan makna penting penerimaan dan penolakan moral dari sekadar mekanisme harga. dalam esei yang ditulis pada 1945, dan juga kadang-kadang di The Constitution of Liberty, Hayek menerapkan formula menarik ini: sistem harga memungkinkan individu memanfaatkan penge- tahuan yang tidak ia miliki; harga memberi isyarat tentang apa yang diketahui individu tentang situasi mereka; dan saya bisa memakainya dalam kalkulasi saya tanpa benar-benar memiliki pengetahuan yang mereka cerminkan. apakah formulasi ini juga termasuk penggunaan aturan-aturan tradisional dan contoh komunikasi di luar sistem harga (peniruan, respon terhadap isyarat-isyarat penerimaan atau penolakan) tidak diketahui pasti. dengan mematuhi tradisi, bisa dikatakan kita memiliki aturan sebagai kebiasaan bawah sadar atau sebagai aturan yang diikuti secara sadar, meskipun alasan untuk aturan—pengalaman dari mana aturan itu berasal dan melalui mana aturan itu bertahan melalui proses seleksi budaya yang panjang—tidak kita ketahui dan oleh karena itu tidak kita miliki. secara keseluruhan aturan diikuti tanpa pertanyaan, tanpa pertimbangan tentang mengapa aturan itu ada. Hal sama juga berlaku untuk respon kita terhadap penerimaan atau penolakan. namun, Hayek memang menyatakan bahwa saat evolusi sosial berlangsung, peniruan bisa menjadi sesuatu yang dilakukan dengan sengaja dan sebagai sebuah pilihan.
Pengetahuan dan keteraturan sosial
dalam kehidupan sehari-hari kita bergantung pada aturan dan isyarat-isyarat dan menganggap pengetahuan sebagai sesuatu yang sudah seharusnya tersedia bagi kita. dengan bertindak
32
Kondisi Kebebasan
berdasarkan pengetahuan, kita dapat menjalankan rencana kita dan mengantisipasi apa yang dapat kita harapkan dari orang lain. semua ini dengan pemahaman bahwa dunia sosial teratur, tapi dari mana datangnya keteraturan ini dan apa saja ciri-cirinya? Menjelaskan keteraturan merupakan tujuan utama falsafah politik Hayek, tapi pembahasannya tentang masalah ini dalam The Constitution of Liberty kurang terfokus dibandingkan dengan presentasinya yang kemudian, di mana ia membedakan dengan tegas keteraturan yang dibuat secara sengaja oleh manusia (“organisasi”) dan keteraturan yang terjadi dengan sendirinya (‘”keteraturan spontan”). Kedua jenis keteraturan ini penting bagi peradaban (lihat 1964). Hayek dikenal luas karena dukungannya atas pemikiran tentang keteraturan spontan. ia secara singkat membahas konsep itu sendiri di dua kesempatan dalam The Constitution of Liberty, meskipun pemikiran tentang pertumbuhan spontan muncul dalam pembahasannya tentang tradisi, kebebasan dan kema- juan. Komentar Hayek tentang organisasi sebagai sebuah sumber keteraturan terdapat di beberapa bagian buku ini sehingga hubungan antara keteraturan spontan dan keteraturan yang di- bangun secara sengaja dikembangkan secara tematis. Hayek pertama kali menggambarkan keteraturan spontan, meskipun tidak memakai nama itu, di bab 4, di mana ia membahas peran para pemikir inggris abad ke-18 dalam pemahaman kita tentang kemajuan (progress). Para pemikir itu, terutama david Hume, adam smith dan adam Ferguson, menjawab pertanyaan berikut: bagaimana keteraturan sosial bisa muncul, jika bukan dari rancangan kecerdasan manusia atau makhluk ulung? dalam menjawab pertanyaan itu, mereka menunjukkan
bagaimana, dalam hubungan antarmanusia, lembaga-lembaga yang kompleks dan teratur dan, dalam hal tertentu memiliki tujuan jelas, bisa tumbuh nyaris tanpa rancangan, yang tidak diciptakan
33
eugene F. miller
tapi muncul dari tindakan manusia yang tidak berhubungan yang tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan (58–9).
orang-orang skotlandia khususnya melihat bahwa pertum- buhan teratur lembaga-lembaga berlangsung melalui “evolusi adaptif” atau “kelangsungan hidup orang-orang yang berhasil” (59, 57). semua alat-alat dan lembaga-lembaga itu bertahan dan ini membuktikan bahwa mereka ulung (60). Pemahaman ini merupakan inti argumentasi inggris tentang kebebasan, yang menyatakan bahwa makna kebebasan “terutama terletak pada kesempatan yang diberikan untuk pertumbuhan yang tidak direncanakan” (61). Perlu ditekankan bahwa dengan menerima pemikiran tentang evolusi, Hayek sebenarnya memikirkan evolusi sosial atau budaya seperti yang diantisipasi dalam ajaran-ajaran para pemikir dari abad ke-18, terutama dari skotlandia, dan bukan evolusi fisik seperti yang diajarkan kemudian oleh charles darwin dan lain- lain. Yang penting untuk evolusi budaya bukanlah seleksi dan penularan ciri-ciri fisik, tapi seleksi dan penularan nilai-nilai atau aturan tentang perilaku. evolusi budaya berlangsung melalui proses “menampi dan mengayak”, dan ke mana proses itu berjalan tidak diketahui dan oleh karena itu tidak dapat diramalkan. Yang pasti evolusi budaya tidak menunjukkan aturan yang dipahami. namun, ia memiliki kecenderungan untuk menghasilkan susunan atau struktur yang mencerminkan “manfaat berbeda yang diperoleh kelompok-kelompok dari praktek-praktek yang diadop- si untuk alasan-alasan yang tidak diketahui dan mungkin benar- benar tidak disengaja (1979: 155; cf. 153–9, 196–200). Hayek kembali ke keteraturan spontan di akhir bab 10, di mana ia membandingkan keteraturan alamiah dan keteraturan sosial. seringkali di dunia fisik ini kita harus “bergantung pada penyesuaian spontan terhadap elemen-elemen individu guna menghasilkan keteraturan fisik”. contohnya, kita “tidak akan pernah bisa menghasilkan senyawa kristal atau senyawa organik
34
Kondisi Kebebasan
yang kompleks kalau kita meletakkan setiap molekul atau atom
di tempat yang sesuai dalam dalam hubungannya dengan yang
lain”; namun karena setiap molekul atau atom mematuhi hukum
alam, dalam kondisi tertentu mereka akan “mengatur diri mereka
ke dalam sebuah struktur yang memiliki ciri-ciri tertentu” (160).
Hayek berpendapat bahwa kekuatan-kekuatan spontan dapat dengan cara serupa menghasilkan masyarakat sosial di mana individunya bertindak sesuai dengan aturan-aturan atau hukum- hukum umum. Pembuat undang-undang dapat mendorong keteraturan sosial dengan menciptakan kondisi yang dibutuhkan, tapi tidak bisa melakukannya dengan mencoba menata individu dengan cara yang teratur. Maka tugas pembuat undang-undang bukanlah untuk menciptakan keteraturan tertentu tapi semata- mata untuk menciptakan kondisi di mana sebuah tatanan yang teratur bisa dibangun dan memperbarui dirinya terus menerus”
(161).
di sini Hayek mendapat dukungan dari Michael Polanyi, yang berbicara tentang “formasi spontan keteraturan yang polisentris’”. Polanyi menjelaskan bahwa keteraturan seperti itu “dicapai di antara manusia dengan membiarkan mereka berinteraksi satu sama lain melalui inisiatif mereka sendiri—hanya tunduk pada undang- undang yang berlaku untuk semua”. Upaya masing-masing individu dikoordinasikan “melalui penerapan inisiatif individu mereka”; dan “koordinasi atas inisiatif sendiri ini membenarkan kebebasan ini demi alasan-alasan yang bersifat umum” (160). Menyangkut organisasi yang dibentuk dengan sengaja, Hayek mengakui bahwa masyarakat bebas “menghasilkan lembaga-lem- baga di mana, bagi mereka yang memilihnya, kemajuan seseorang tergantung pada penilaian atasan atau mayoritas sesama warga”. Perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga pemerintah meru- pakan contoh utama lembaga-lembaga seperti itu. di sini individu tunduk pada perintah atasan mereka, dan tempat mereka di organisasi tegantung pada penilaian orang lain tentang peran atau kemampuan (merit) mereka (99).
35
eugene F. miller
Hayek menekankan bahwa argumentasinya tentang kebebasan “bukanlah argumentasi yang menentang organisasi, yang merupakan salah satu alat paling ampuh yang digunakan akal manusia”. secara prinsip, yang ia tolak adalah, pertama, organisasi monopolistik yang eksklusif, yang memiliki hak-hak istimewa dan bersifat koersif, dan kedua, setiap upaya untuk memaksakan pola organisatoris pada masyarakat umum, di mana individu diberi kedudukan yang sesuai dengan skala kemampuan (merit) tunggal yang komprehensif. ia menyalahkan tradisi rasional Perancis terutama karena menginginkan “peradaban politik dengan derajat tertinggi dalam organisasi, dengan kata lain, campur tangan tingkat tertinggi oleh kekuasaan rakyat” (55). selama perkembangan organisasi “tidak menghasilkan situasi di mana sebuah skala kemampuan (merit) tunggal dipaksakan untuk seluruh masyarakat, selama beragam organisasi berkompetisi satu sama lain dalam menawarkan prospek yang berbeda, ini bukan hanya sesuai dengan kebebasan tapi juga memperluas jenis pilihan yang tersedia bagi individu” (99). Pengetahuan yang bermanfaat yang tersedia secara luas, seperti yang ditularkan melalui aturan dan dikomunikasikan lewat isyarat-isyarat, membuktikan sebuah keteraturan yang, walau tidak dipahami, menjadi sumber pemahaman dalam kehidupan kita sehari-hari. secara umum, keteraturan ini adalah apa yang dimaksud oleh Hayek sebagai “peradaban”, yang dipahami sebagai arah evolusi sosial manusia sejak terbentuknya kota, kira-kira delapan ribu tahun lalu. Peradaban adalah keteraturan buatan (artifisial), yang terbentuk secara spontan oleh tindakan manusia yang tak terhi- tung jumlahnya tapi yang tidak dirancang atau dibangun oleh siapapun. Peradaban menuntut adaptasi terhadap kondisi material yang dibentuk alam, tapi bukan produk pertumbuhan alamiah. organisasi memainkan peranan yang tak bisa dilepaskan dalam keteraturan yang tidak dirancang ini, tapi tidak akan pernah bisa menggantikannya.
36
Kondisi Kebebasan
akal, pikiran dan peradaban
Hayek mencoba membela akal, yang dipahami dengan benar, melawan rasionalisme: “Tak diragukan lagi akal merupakan milik manusia yang paling berharga”, tapi yang telah disalahgunakan oleh orang-orang yang membesar-besarkan kekuasaannya (69). dalam The Constitution of Liberty, Hayek memakai istilah “anti rasionalis” untuk mengidentifikasi posisi yang lebih disukainya (lihat 57, 61, 63, 69, 437), tapi ia kemudian mendapati bahwa pemakaian ini mengaburkan tujuannya yang sebenarnya. bagai- manapun, pendukung anti rasionalisme di inggris tidak menentang akal, tapi ingin membuat akal lebih efektif dengan menetapkan batas-batasnya. Maka dalam tulisan-tulisannya yang kemudian, ia tidak lagi menggunakan istilah ini, dan mengatakan bahwa istilah itu merupakan ekspresi berbahaya dan menyesatkan yang harus dihindari. Perbedaan rasionalis/anti rasionalis kemudian digantikan oleh perbedaan antara dua jenis rasionalisme, yang oleh Hayek disebut “konstruktivis” (constructivist) dan “kritis” (critical). sikapnya, dan sikap tradisi evolusioner yang mengilhaminya, diberi nama baru “rasionalisme kritis”—istilah yang dipinjam dari Karl Popper (1967: 94). dalam rangka memperlihatkan keterbatasan akal, Hayek menawarkan kritik terhadap akal. Kritik ini bergerak di dua ting- katan, yang satu harus lebih radikal dari yang lain. di tingkat yang tidak terlalu radikal, Hayek menegaskan ketidaktahuan manu- sia yang melekat dan memperlihatkan bahwa akal tidak bisa memberikan pengetahuan yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari atau menjelaskan proses-proses yang membuat penge- tahuan semacam itu tersedia untuk kita manfaatkan. di tingkatan kedua yang lebih merusak, ia memperkecil makna akal itu sendiri, pertama dengan membuatnya tunduk pada pikiran bawah sadar dan kemudian dengan membenamkan pikiran ke dalam proses peradaban. Hayek memahami bahwa baik rasionalisme kuno maupun modern telah menetapkan tempat atau posisinya melalui keter-
37
eugene F. miller
aturan alamiah yang prinsip-prinsipnya konstan dan dipahami pikiran manusia. dalam satu dan lain hal, ia mengajarkan bahwa akal bisa melampaui kekinian, pandangan yang berlaku waktu itu, untuk memahami kebenaran yang tidak berubah tentang hal-hal, termasuk hal-hal yang baik dan indah. Kaum rasionalis kuno dan zaman pertengahan khususnya mengajarkan bahwa kualitas dunia yang hakiki penting diringkus oleh konsep-konsep yang dipakai dalam penalaran. Pengetahuan tentang alam, terutama tentang sifat-sifat manusia, menyediakan standar yang tak pernah lekang dan dengan mengacu pada standar itu urusan- urusan manusia dapat dibuat teratur. Hayek menganggap semua pandangan rasionalis secara teoritis salah dan dari sisi praktis berbahaya. ia ingin mencegah imbauan terhadap alam yang dapat mempertanyakan tradisi, atau melemahkan keteraturan yang ada, atau menyulut perubahan yang sembrono dengan merangsang kecintaan pada “kesempurnaan” (perfectionism). Hayek sangat dipengaruhi oleh upaya untuk membuat pikiran seolah-olah sesuatu yang bersifat histori (historicisation) dalam pemikiran Jerman di akhir abad ke-19—sebuah pemikiran yang, sepanjang abad berikutnya, akan mengubah cara ilmuwan mema- hami pengetahuan dan pemikiran manusia. ini adalah masa yang dapat diperdebatkan sejarawan dan antropolog, dari data yang tersedia dalam jumlah besar, bahwa keyakinan dan pandangan dunia sangat berbeda dari satu masyarakat atau peradaban ke masyarakat atau peradaban lain. namun, data itu sendiri tidaklah cukup untuk mendukung klaim bahwa pikiran itu sendiri berubah karena hal itu juga membutuhkan teori tentang pengetahuan. Teori baru itu diawali oleh prinsip Kant bahwa keberadaan tertinggi (ultimate being) tidak dipahami oleh akal, karena kita menge- tahuinya hanya setelah ia disaring melalui kategori-kategori yang ada dalam pikiran. alam, seperti yang kita ketahui, merupakan produk transformasi mental dan bukan merupakan gambaran sebenarnya tentang keberadaan tertinggi (ultimate being). Hayek sendiri menyampaikan pandangan seperti itu dalam The Sensory
38
Kondisi Kebebasan
Order (Keteraturan Indrawi). di sini pikiran manusia digambarkan sebagai sebuah kompleks hubungan dalam sistem syarat pusat yang menggolongkan persepsi indrawi berdasarkan kerangka interpretatif tertentu. ini berarti bahwa data indrawi tidak pernah kita tangkap dalam bentuk atau arahnya yang mentah. apa yang kita tangkap adalah hal-hal yang memiliki kualitas berbeda; dan persepsi seperti itu dibentuk oleh kerja pikiran yang membentuk kategori dan membuat interpretasi. Persepsi pikiran menyangkut realita adalah interpretasi yang sesuai dengan skema penggolongan tertentu (lihat 1952a; juga Miller, 1972: 250–64). namun, historisisme radikal mengambil langkah kedua dan jauh lebih besar. bila pikiran pada dasarnya bersifat historis, ini berarti bahwa kategori pikiran juga berubah, dan dengan demikian kenyataan itu sendiri dipahami secara berbeda tergantung pada waktu dan tempat. selain itu, tidak ada era final atau yang memiliki hak-hak istimewa seperti yang digambarkan Hegel, di mana akal mencapai kesempurnaan dengan memahami proses sejarah secara keseluruhan. Pikiran manusia hanya memahami realita dari sudut pandang tertentu. ada banyak sudut pandang seperti itu, dan tidak ada satu pun yang dapat mengklaim bahwa pendapat mereka bersifat final. dalam tulisan-tulisannya dari tahun 1940an dan awal 1950an, Hayek dengan tegas menentang klaim penganut aliran historisisme bahwa “pikiran manusia itu sendiri merupakan variabel” dan sebaliknya menyatakan bahwa “semua pikiran harus berjalan sesuai dengan penggolongan universal tertentu” (1952b [1979]:
133, 136). namun, dalam The Constitution of Liberty, Hayek berganti haluan, dan menyatakan bahwa pikiran manusia “itu sendiri adalah sebuah sistem yang senantiasa berubah sebagai hasil usahanya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya” (23). beberapa tahun kemudian, ia menjelaskan bahwa “kemampuan manusia untuk berpikir bukan merupakan anugerah alam tapi sebuah warisan budaya, sesuatu yang ditularkan bukan secara biologis tetapi melalui contoh dan pengajaran– terutama melalui,
39
eugene F. miller
dan tersirat dalam, pengajaran bahasa”. Jauh lebih banyak dari yang kita sadari, bahasa mungkin “menentukan keseluruhan cara kita berpikir dan pandangan serta interpretasi kita tentang dunia”. bahasa kita menyediakan bagi kita “gambaran tentang dunia” atau kerangka berpikir, yang kemungkinan memasukkan konsep- konsep dasar atau penggolongan pikiran (1967: 86–7). Mengingat pluralitas bahasa, dipastikan ada banyak gambaran atau kerangka dunia untuk memahami realita; dan semuanya harus bisa diubah karena bahasa merupakan bagian dari kebudayaan, dan kebudayaan berubah. Hayek menyisakan banyak keraguan tentang kemungkinan bahwa akal, meskipun berhubungan dengan evolusi pikiran dan peradaban, akan mampu meraih pandangan tentang realita yang memiliki klaim sah bahwa ia bersifat final. Pandangan seperti itu kelihatannya tidak mungkin datang dari dalam proses sejarah; dan jika sejarah tidak memiliki akhir, tidak mungkin ada sudut pandang final atau yang memiliki hak-hak istimewa yang me- mungkinkan akal untuk memahami prinsip-prinsip yang bersifat kekal. namun, orang akan bertanya-tanya apakah ajaran seperti itu dapat mengakomodasi program Hayek yang ambisius, yang mengajukan pandangan yang luas dan komprehensif (synoptic) tentang pikiran, peradaban, keteraturan dan kebebasan dengan tingkat kepastian yang cukup besar.
nilai
Konsep “nilai” penting bagi keseluruhan pandangan Hayek tentang pengetahuan dan bagi pembelaannya atas kebebasan. Kelak kita akan melihat bahwa “cita-cita” Hayek merupakan per- wujudan seperangkat nilai-nilai khusus. di bagian ini saya ingin menyampaikan tiga hal. Pertama, Hayek menolak dikotomi fakta- nilai, bahkan ketika hal itu diterima secara luas oleh ilmuwan ilmu sosial. Kedua, Hayek memahami nilai dalam kaitannya dengan aturan yang harus diikuti ketimbang sebagai tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh keinginan yang rasional. Ketiga, Hayek
40
Kondisi Kebebasan
akan semakin memusatkan perhatian pada sumber-sumber nilai dan akan memakai teorinya tentang evolusi sosial untuk meng- identifikasi sumber-sumber itu. (1) berkaitan dengan dikotomi fakta-nilai, Hayek menolak bahwa data indrawi, terutama seperti yang dijelaskan oleh ilmu pengetahuan alam, berisi fakta-fakta yang bermakna. Pada 1940an, ia menunjukkan bahwa ilmu-ilmu sosial tidak mungkin berhasil dalam upaya mereka memahami kenyataan sosial bila mereka membatasi diri pada fakta seperti yang dijelaskan oleh ilmu pengetahuan alam: “data kita haruslah manusia dan dunia fisik seperti terlihat oleh orang yang tindakannya kita coba jelaskan” (1952b [1979]: 60). di sini Hayek menekankan bahwa fakta-fakta ilmu-ilmu sosial tidak lebih dari “keyakinan atau pendapat yang dianut orang-orang tertentu … terlepas dari apakah keyakinan atau pendapat itu benar atau salah” (ibid.: 47). Hal penting yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa keyakinan dan pandangan normal orang tentang dunia—titik awal bagi ilmu sosial—dipenuhi oleh nilai. Fakta-fakta ilmu-ilmu sosial tidak bisa dipisahkan dari nilai, dan telaah sosial tidak bisa memisahkan diri dari nilai, seperti yang dicoba oleh ilmu penge- tahuan alam. dalam The Constitution of Liberty, seperti dalam tulisan-tulisan awal ini, Hayek menekankan posisi sentral nilai dalam semua kehidupan sosial. beberapa dasawarsa kemudian ia akan terus menekankan bahwa nilai “tidak bisa dilepaskan dari landasan peradaban kita”, termasuk semua upaya kita untuk melakukan konstruksi rasional dan pengetahuan (1973: 6–7). (2) Keberatan Hayek terhadap teori tindakan yang bertumpu pada penerapan kemauan dan pada kalkukasi sarana/tujuan sedikit banyak tersirat di The Constitution of Liberty, tapi dikembangkan di tempat lain. secara ringkas, ia menghubungkan teori-teori tersebut dengan rasionalisme konstruktivis (constructivist rationalism), karena “mencoba menilai tindakan melalui hasilnya yang dapat diramalkan dalam kasus tertentu”, berdasarkan apa yang dianggap sebagai “pengetahuan tak terbantahkan tentang sebab dan akibat”.
41
eugene F. miller
dari sudut pandang rasionalis, nilai dipahami sebagai tujuan yang nyata yang menentukan tindakan [individu] di saat-saat tertentu”. dengan meramalkan masa depan dan menimba dari pengetahuan yang dianggap dimiliki tentang sebab dan akibat, kaum rasional diharapkan membuat kesimpulan tentang sarana terbaik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. sebaliknya Hayek menolak kemandirian kehendak individu dan membuatnya tunduk pada kebiasaan. nilai bukanlah tujuan nyata yang khusus, tapi aturan-aturan umum yang diwujudkan dalam tradisi dan opini. semua aturan-aturan ini, yang diperoleh dari pengalaman manusia selama berabad-abad, memberitahukan pada kita apa yang boleh dan apa yang tidak menyangkut tindakan. aturan-aturan itu “membatasi tindakan kita dalam lingkup dari mana kita bisa meramalkan akibat-akibatnya yang relevan” dan juga mencegah kita “melampau batasan-batasan itu”. sesungguhnya, karena batasan-batasan itulah maka pengetahuan kausal kita tentang kemungkinan akibat dari tindakan tertentu membantu kita secara efektif. semua aturan itu memungkinkan pelaku individu, saat terjebak dalam emosi saat itu, “untuk menghindari tindakan yang hasilnya dapat diramalkan dam terlihat menyenangkan, tapi yang kemungkinan berakhir dengan hancurnya keteraturan yang menentukan pencapaian umat manusia” (see 1978a: 82–8). (3) seperti telah kita saksikan, nilai tidak bisa dipisahkan dari tindakan, tapi dari mana nilai berasal? Hayek menekankan “sifat kerangka nilai yang tidak bisa diperdebatkan”, yang berarti bahwa kita semua dilahirkan ke dalam sistem nilai tertentu– sebuah sistem yang “menyediakan tujuan yang harus dicapai oleh akal kita”. Ketika Hayek menyatakan bahwa kita “harus selalu bekerja dalam kerangka nilai dan lembaga yang tidak kita rancang sendiri”, ia mengacu pada kerangka yang terus menerus berkembang dan bukan pada kerangka yang mencerminkan nilai absolut yang abadi (63). selama akal berada dalam kerangka yang telah ditentukan ini, ia bisa memberikan uraian yang berguna dan juga merumuskan aturan-aturan atau undang-undang yang
42
Kondisi Kebebasan
menerapkan nilai-nilai yang masuk akal, tapi akal bukan sumber nilai. Harapan rasionalisme mengganti tradisi dengan sistem moral sintetis yang dibuat secara sengaja dipastikan akan berakhir dengan kegagalan (65). Meskipun kerangka nilai tertentu “ditetapkan” untuk setiap masyarakat, Hayek, dalam teori evolusi sosialnya, melihat ke balik “kekhasan” ini untuk mencari sumber utama nilai. nilai adalah aturan umum, dan semuanya dapat muncul dari naluri biologis manusia, dari kumpulan pengalaman dan dari artikulasi yang dilakukan secara sadar. nilai-nilai naluriah menonjol dalam masyarakat-masyarakat yang paling awal terbentuk, semen- tara artikulasi nilai yang dilakukan secara sadar hanya ada sete- lah peradaban muncul. Tradisi dalam pengertiannya yang paling mendasar—semua aturan yang berasal dari kumpulan penga- laman dan yang diikuti sebagai kebiasaan dan secara tidak sadar— berkembang dalam masyarakat sejak awal dan tidak bisa digan- tikan oleh aturan-aturan atau undang-undang yang dibuat secara sengaja. (lihat Kuliah Hobhouse yang diberikan Hayek pada 1978, “The Three Sources of Human Values”’ [Tiga sumber nilai- nilai Manusia] yang muncul sebagai epilog dalam volume ketiga Law, Legislation and Liberty {Hukum, Perundang-undangan dan Kebebasan} [1979]). Hayek menggunakan kerangka ini untuk menjelaskan ketidak- puasan masa kini terhadap peradaban dan untuk mengritik sosialisme. nilai-nilai naluriah, yang menekankan kerelaan untuk berbagi (sharing), kepedulian terhadap sesama, dan pengorbanan untuk kepentingan bersama, dirancang untuk menopang kelom- pok-kelompok masyarakat yang sangat kecil. dengan munculnya kehidupan perkotaan dan peradaban, tradisi dan aturan berevolusi dan mendukung keteraturan yang besar, bersifat umum dan diperluas, atau masyarakat komersial. Masalahnya adalah bahwa “dalam beberapa hal perlengkapan biologis manusia tidak meng- ikuti perubahan yang pesat itu, sehingga penyesuaian yang dilakukan oleh bagiannya yang tidak rasional tertinggal, dan
43
eugene F. miller
banyak naluri-naluri dan emosinya masih disesuaikan dengan kehidupan seorang pemburu ketimbang kehidupan dalam sebuah peradaban”. Ketidakmampuan menyesuaikan diri ini meng- akibatkan ketidakpuasan naluriah terhadap kehidupan yang beradab—perasaan bahwa hal itu “tidak alamiah”—dan terhadap semua “keluhan yang sering kita dengar tentang industrialisme, kapitalisme atau kehalusan budi bahasa yang berlebihan (overrefinement)” (40). Hayek ingin menggarisbawahi kenyataan bahwa aturan- aturan yang lazim mutlak diperlukan bagi jenis peradaban yang kita nikmati saat ini. sebenarnya, “tradisi” mengacu pada aturan- aturan seperti itu. Tentu saja Hayek mengakui bahwa aturan- aturan yang diartikulasikan secara sengaja mutlak diperlukan bagi kemajuan peradaban modern—Kedaulatan Hukum membuktikan hal itu—tapi ini bukan untuk dipahami sebagai konstruksi baru. Kesinambungannya dengan aturan-aturan yang telah berkembang melalui trial and error dalam waktu yang lama penting untuk menjamin efektivitas mereka. cara Hayek membedakan tiga jenis nilai (naluriah, tradisional dan yang diartikulasikan) berhubungan erat dengan kritiknya terhadap sosialisme. sebuah masyarakat yang bebas bertumpu pada nilai-nilai yang dibangun di atas tradisi, tapi hal ini terancam oleh dorongan-dorongan naluriah dan ambisi-ambisi rasionalis kita. sosialisme, dalam pandangan Hayek, adalah contoh kedua bahaya itu. di sisi lain, kaum sosialis mencampakkan tradisi dan memilih aturan-aturan yang dibangun ketimbang aturan-aturan yang berkembang dengan sendirinya. di sisi lain, sosialisme adalah “sebuah atavisme”, dengan kata lain sosialisme ingin membangun kembali masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang dibangun dari naluri, seperti solidaritas dan keadilan sosial. sosialisme adalah sebuah bentuk primitivisme. secara funda- mental sosialisme bertolak belakang dengan nilai-nilai yang membuat masyarakat yang besar, peradaban dan kebebasan manusia mungkin (1976: 143–50; 1978a: 57–68; 1979: 165–76;
44
Kondisi Kebebasan
1988: 11–37). sosialisme adalah musuh masyarakat terbuka yang besar yang dikendalikan oleh aturan atau yang dalam Law, Legislation and Liberty dinamakan “Masyarakat yang besar (the Great Society) oleh Hayek (1973: 2; 1976: 107–13; 1988: 19–21,
104).
aturan-aturan moral
bagi Hayek, nilai-nilai yang terpenting adalah aturan-aturan umum yang tertuang dalam tradisi dan keyakinan sebuah masya- rakat serta dalam kebiasaan manusia yang dilakukan di bawah sadar. dari keseluruhan aturan-aturan atau nilai-nilai itu, Hayek membedakan nilai-nilai moral dari nilai-nilai lain. nilai- nilai moral adalah aturan tentang perilaku sosial; dan Hayek menegaskan bahwa kita “tidak punya pilihan kecuali tunduk” pada aturan-aturan seperti itu, meskipun kita mungkin tidak mengetahui alasan di balik aturan-aturan itu atau melihat “semua hal penting tergantung pada apakah aturan-aturan itu dipatuhi dalam kondisi tertentu”. aturan-aturan moral merujuk pada kita sebagai tuntutan tanpa syarat dan bukan sebagai pilihan bijak:
“dalam satu fase evolusi kita, sistem nilai di mana kita dilahirkan menyediakan tujuan yang ingin dicapai akal kita”. dengan demikian aturan-aturan moral mirip dengan perintah kategoris (imperatif kategoris), tapi tentu saja aturan-aturan itu merupakan produk evolusi sosial dan bukan hasil formulasi kemauan rasional. bahkan etika Kantian pun digali dari sebuah tradisi lama, dengan kata lain, perluasan “pemikiran dasar yang menjadi landasan Kedaulatan Hukum” (62–6; 196–7). sedapat mungkin Hayek ingin membuat tradisi dan aturan- aturan moral sah dengan sendirinya. alternatifnya—agar keab- sahannya bergantung pada hal lain—tidak menarik untuknya dan bertentangan dengan pemahamannya tentang pengalaman moral. sebagai contoh, ia bisa berargumentasi bahwa kita harus patuh pada aturan-aturan tradisional karena dengan demikian kita mendukung tujuan yang lebih besar. namun, ini menuntut aktor
45
eugene F. miller
biasa untuk berpikir seperti seorang pakar teori sosial. seperti kemudian ditulis Hayek, “individu yang bertindak biasanya tidak memahami” “fungsi” aturan-aturan budaya yang muncul secara spontan (1979: 155). Pakar teori sosial seperti Hayek memiliki pandangan instrumentalis karena ia melihat bahwa kepatuhan pada aturan-aturan moral menghasilkan keteraturan spontan serta menentukan apakah dalam jangka panjang sebuah masyarakat yang berevolusi akan bertahan dan mencapai kemakmuran. seorang pakar teori menyadari bahwa “keputusan terpenting tentang apa yang baik dan yang buruk tidak dibuat berdasarkan kebijakan individu manusia tapi oleh kemunduran kelompok yang mengikuti “keyakinan yang salah” (35–6). namun, aktor sosial memahami aturan moral sebagai “nilai dalam dirinya sendiri” dan tidak membutuhkan alasan-alasan instrumentalis atau bijak untuk mematuhinya. cara lain untuk melegitimasi aturan-aturan tradisional adalah dengan mencari dukungan agama, tapi Hayek, sebagai seorang ilmuwan, sepanjang perjalanan karirnya menolak menempuh jalan ini. ia menolak semua penjelasan kausal yang menantang esensi yang tidak terlihat atau kekuatan-kekuatan spiritual yang tersembunyi karena ini sama dengan takhyul. namun, ia mengakui bahwa ada “alasan yang bagus mengapa seseorang yang ingin hidup dan berhasil dalam masyarakat harus menerima sejumlah keyakinan bersama, meskipun nilai semua alasan ini mungkin tidak ada kaitannya dengan kebenaran yang tak terbantahkan (demonstrative truth)”. Persyaratan ini “berlaku untuk semua nilai kita”, tapi “terutama untuk aturan moral tentang perilaku” (64–5). dalam pernyataan yang dibuat dengan hati-hati dan bahkan samar ini Hayek bungkam menyangkut apakah “keyakinan ber- sama” ini memiliki sifat religius dan apakah keyakinan itu dapat melegitimasi aturan-aturan moral yang melekat padanya. Jauh di kemudian hari, dalam The Fatal Conceit (Kesombongan yang Fatal), Hayek membahas isu-isu ini secara langsung. ia bertanya- tanya apakah ia telah memandang rendah peran keyakinan agama
46
Kondisi Kebebasan
dalam mempertahankan kebiasaan yang bermanfaat: “bahkan “orang agnostik sekalipun harus mengakui bahwa akhlak kita, dan tradisi yang menyediakan tidak hanya peradaban kita tapi juga hidup kita, disebabkan oleh pengakuan atas “klaim yang secara ilmiah tidak diterima, seperti klaim yang diakui agama” (1988:
137).
dalam sebuah lampiran ia mengutip argumen sir James Frazer bahwa takhyul memberi sumbangan besar pada umat manusia dengan cara melindungi perkawinan dan milik pribadi (ibid.:
157). Tentu saja aturan-aturan tradisional tidak bisa menjadi absah dengan sendirinya karena harus bergantung pada otoritas agama (atau takhyul) untuk mempertahankan otoritasnya. Hayek tidak saja berupaya menjelaskan peranan nilai dalam kehidupan sosial, tapi terutama untuk membenarkan seperangkat nilai ter- tentu seperti digambarkan dalam “cita-citanya”. nanti saya akan mengamati cita-cita Hayek serta semua landasannya, tapi sekarang kita harus meringkas apa yang telah kita pelajari tentang kewajiban moral dari pembahasannya tentang nilai. Moralitas yang biasa didasarkan atas kebutuhan mutlak untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku, tapi ini bukan pernyataan terakhir Hayek tentang kewajiban moral. Pertama-tama, hal itu tidak menyisakan ruang untuk sesuatu yang baru (kebaruan), yang penting bagi kemajuan peradaban. seringkali individu diharapkan memiliki kemampuan untuk melanggar aturan moral yang ada— secara sukarela dan bukan yang dipaksakan oleh negara—“ketika jelas baginya bahwa aib yang ditimbulkannya sepadan”. selain itu, tekanan sosial yang membuat aturan-aturan itu diikuti harus berupa faktor yang tak tetap sehingga “memungkinkan perubahan berangsur-angsur dan eksperimental” (63). saat individu dan kelompok secara bersamaan mengikuti aturan yang sebagian berbeda, ada kemungkinan yang cukup besar “bagi seleksi aturan- aturan yang lebih efektif” (63). Fleksibilitas seperti itu memung- kinkan evolusi dan pertumbuhan spontan terjadi secara ber- angsur-angsur serta memungkinkan modifikasi dan perbaikan
47
eugene F. miller
sesuai dengan pengalaman baru (63). Jelas bahwa kehidupan yang beradab ditandai oleh ketegangan antara hal yang bersifat tradisional dan hal-hal baru. Pertanyaan yang belum terjawab di sini adalah mengenai sumber nilai para inovator. dengan melihat jauh ke depan, Hayek menekankan bahwa proses seleksi berperan dalam evolusi masyarakat, memilah aturan- aturan moral kita yang dapat menghancurkan masyarakat dan melestarikan aturan-aturan yang mendukung kelangsungan atau kegigihan kita. Kadang-kadang ia berbicara tentang pencapaian yang lebih luas, seperti “keberhasilan”, tapi ia sama sekali tidak membahas pemikiran nietzsche bahwa setiap bangsa menciptakan dan mengikuti nilai-nilai yang membuat mereka “berkuasa, meraih kemenangan dan bersinar, dan membuat orang lain kagum dan iri hati” (nietzsche, 1954: 170). bagi Hayek, kemauan untuk berta- han, dan bukan kemauan untuk berkuasa, mendorong proses evolusi. Prinsip-prinsip moral Hayek bukan hasil sampingan teori evolusi. individu tidak mungkin dipaksa mengikuti aturan-aturan moral yang, dalam jangka panjang, menjamin kelangsungan atau keberhasilan karena masa depan tidak bisa diramalkan. Hanya sesekali kita bisa mengetahui hasil tindakan kita. bahkan ketika satu kelompok orang atau sebuah bangsa mengikuti ajaran-ajaran tentang apa yang dianggap sebagai manusia-manusia terbaik, mereka mungkin “akan menghancurkan diri mereka sendiri akibat keyakinan moral yang mereka anut”. Menyangkut nilai- nilai yang melestarikan masyarakat, semua nilai-nilai itu diseleksi oleh proses evolusi yang impersonal dan bukan oleh individu- individu yang berpandangan jauh ke depan. Membayangkan bahwa kita bisa meramalkan atau merencanakan masa depan adalah ilusi rasionalistik. Yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mempertahankan masyarakat bebas, di mana individu bisa memilih di antara cita-cita yang saling bertentangan, dan untuk membina kemampuan manusia yang beragam. dalam masyarakat seperti itu, kecenderungan merusak akan “memperbaiki dirinya sendiri”, karena “kelompok-kelompok yang dipimpin oleh cita-
48
Kondisi Kebebasan
cita yang ‘tidak praktis’ akan memudar dan kelompok lain, dengan standar moral yang lebih rendah untuk ukuran saat ini, akan menggantikannya” (67). saya akhiri dengan catatan peringatan. Hayek memberikan dua penjelasan yang berbeda tentang nilai dalam The Consti- tution of Liberty. Penjelasan pertama—yang baru saja kita teliti—dikembangkan terutama di bab 4, dalam kaitan dengan pembahasan tradisi, aturan-aturan moral dan pendapat. di sini Hayek menekankan bahwa aturan-aturan moral secara khusus menuntut kepatuhan mutlak individu dan bahwa tekanan sosial untuk mematuhi aturan ampuh dan bermanfaat. Pembahasan kedua tentang nilai ada di bab 6, dalam kaitan dengan pembahasan tentang keadilan dan hubungannya dengan ilmu ekonomi. di sini Hayek menegaskan bahwa masyarakat menghargai “hasil” tindakan manusia lebih dari kebaikan moralnya dan ini menan- dakan pelonggaran tekanan konformis. Kedua pembahasan itu berbeda dalam hal nada, meski bukan dalam substansi, meskipun keduanya secara tegas membela kebebasan untuk bertindak. belum diketahui apakah pembahasannya tentang nilai-nilai dan aturan-aturan moral dapat dipertemukan.
d
49
50
4
PeRsaMaan, Kebebasan dan disTRibUsi YanG adiL (bab 4, 6 dan 8)
b ab 6, “Persamaan, nilai dan Merit” (Equality, Value, and Merit), intinya adalah tentang keadilan, meskipun judul dan
susunannya tidak mencerminkan topik itu. Guna memahami argumen sentral bab itu, ada baiknya kita, seperti halnya Hayek, membedakan keadilan distributif (distributive justice, yaitu keadilan menyangkut distribusi hak, barang dan jasa untuk anggota golongan/kelas tertentu) dan keadilan komutatif (commutative justice, prinsip yang menentukan perlakuan terhadap individu dalam tindakan dan transaksi tertentu [440–41, n. 10 and n. 11; cf. 232]). berdasarkan pengamatan Hayek, perbedaan di antara berbagai jenis keadilan pertama kali dibuat oleh aristotle dan bangsa Yunani. Keadilan komutatif pada dasarnya menyangkut kesepakatan atau kontrak di antara individu dan penerapan kese- pakatan atau kontrak tersebut secara benar. Keadilan distributif menyangkut distribusi barang-barang untuk kelompok masyarakat oleh orang-orang yang memiliki kewenangan atas barang-barang tersebut. bab 6 membahas keadilan distributif, dan Hayek bermaksud mendiskreditkan pemikiran yang menyatakan bahwa hal itu harus menjadi dasar pengorganisasian sebuah masyarakat. Hayek berpendapat bahwa bukan kesetaraan manusia atau kualitas (merit) mereka yang menjadi landasan yang benar untuk mendistribusikan
51
eugene F. miller
barang-barang yang diperlukan masyarakat. bahkan, pemerintah sama sekali tidak berhak menentukan bagaimana kekayaan harus didistribusikan di antara individu. Tentu saja ada kalanya kekayaan memang didistribusikan, dan Hayek harus memberikan alternatif untuk distribusi oleh pemerintah. Jalan keluar yang ia tawarkan adalah dengan mengandalkan kebebasan ekonomi dan pasar. Pasar mendistribusi barang-barang sesuai “nilai” individu dan bukan berdasarkan prinsip kesetaraan dan merit. namun demikian, argumentasi ini menuntut agar Hayek menjelaskan nilai dengan cara sedemikian rupa sehingga hal itu tidak berarti kualitas moral (moral merit), dalam pengertian yang dibahas di bab 4.
apakah individu setara?
Kecaman Hayek terhadap egalitarianisme dimulai dengan menegaskan sebuah bentuk kesetaraan: “Persamaan di hadapan hukum selalu menjadi tujuan akbar dari perjuangan untuk meraih kebebasan.” Yang dimaksud dengan hukum di sini termasuk dua macam aturan umum: aturan yang ditetapkan oleh negara dan aturan tentang perilaku moral dan sosial yang kita ikuti secara sukarela. Kebebasan menuntut agar kedua jenis aturan itu sama- sama ditegakkan. Kesetaraan aturan-aturan yang dibuat oleh negara dibahas belakangan dalam kaitan dengan Kedaulatan Hukum. sementara itu, dalam hal aturan-aturan perilaku moral dan sosial, Hayek membayangkan apa yang oleh Tocqueville disebut tata krama (manners) atau adat istiadat masyarakat demokratis, yang berbeda dari tata krama dan adat istiadat kaum bangsawan (lihat Tocqueville, 2000: 45–53, 535–41). Tata krama demokratis menuntut agar individu saling berhubungan sebagai orang-orang yang setara dan tidak berdasarkan derajat atau status sosial. dalam pandangan Hayek, aturan-aturan hukum dan perilaku yang berlaku untuk semua orang adalah “satu-satunya jenis per- samaan yang kondusif bagi kebebasan dan satu-satunya persamaan
52
Kondisi Kebebasan
yang bisa kita peroleh tanpa menghancurkan kebebasan” (85). orang mungkin berpikir bahwa persamaan di hadapan hukum
mengandaikan persamaan mendasar tertentu di antara individu bagi siapa hukum itu berlaku, tapi Hayek kelihatannya menyanggah hal itu: jika kita ingin memahami makna persamaan di hadapan hukum, “persyaratan pertama adalah bahwa kita membebaskan diri kita dari keyakinan tentang persamaan faktual” (87). “[P] ersamaan faktual di antara manusia” jelas merupakan “asumsi
tidak benar“ (86). Tidak jelas apa yang dimaksud Hayek
dengan “persamaan faktual”, tapi setidaknya hal itu mencakup keyakinan bahwa “semua orang dilahirkan sama” (87). dengan menolak keyakinan ini sebagai kenyataan yang tidak benar, Hayek menolak prinsip penting liberalisme awal, yang berargumentasi bahwa persamaan di hadapan hukum berakar di hak-hak alamiah yang dimiliki manusia sejak lahir dan yang mereka miliki dalam kesetaraaan sebagai umat manusia. Fakta relevan tentang manusia bukanlah persamaannya me- lainkan perbedaannya: “Hakikat tuntutan bagi persamaan di hadapan hukum adalah bahwa manusia harus diperlakukan sama terlepas dari kenyataan bahwa mereka berbeda” (86). dalam pengertian Hayek, “berbeda” terutama berarti ketidaksetaraan, baik yang berasal dari “alam” maupun akibat “pengasuhan”. alam tidak menciptakan individu yang sama, melainkan membuat mereka berbeda dalam hal kapasitas, bakat dan sebagainya. sementara itu pengasuhan, kehidupan sosial, terutama keluarga, menghasilkan ketidaksetaraan yang membuat sebagian individu unggul atas individu lain. Kita harus berhenti sejenak untuk bertanya mengapa argu- mentasi Hayek tentang kebebasan tidak menuntut persamaan alamiah atau bawaan di antara individu dan apakah, dengan me- nyangkal pemikiran ini, ia membahayakan posisinya sendiri. Pertama, justru pemikiran bahwa “individu”—manusia tanpa semua sifat-sifatnya yang membedakannya dari orang lain— adalah sebuah konsep egalitarian, terutama bila diinterpretasikan
yang
53
eugene F. miller
sebagai berarti bahwa setiap individu berhak menikmati kebebasan yang sama di ruang pribadinya. Kedua, Hayek menyusun argumentasinya tentang kebebasan berdasarkan prinsip bahwa setiap individu bebas mengejar cita-cita atau rencana hidupnya. Jika orang lain memaksa saya mengikuti kemauannya, itu berarti orang tersebut memakai saya sebagai alat untuk mencapai tujuannya dan dengan demikian melanggar kebebasan saya:
“Koersi adalah kejahatan karena melenyapkan individu sebagai sosok manusia yang berpikir dan menilai dan menjadikannya alat semata dalam mencapai tujuan orang lain” (21). argumentasi ini mensyaratkan tuntutan moral seperti yang dijelaskan Kant—yaitu bahwa manusia harus senantiasa diper- lakukan sebagai tujuan dan bukan semata-mata alat untuk tujuan orang lain. Pada satu titik Hayek menulis: “sebuah masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu memiliki nilainya sendiri dan bahwa ia berhak mengikutinya, tidak mungkin memiliki rasa hormat atas martabat individu tersebut dan tidak mungkin dapat benar-benar mengenal kebebasan” (79). dari manakah hak individu untuk mengikuti nilainya sendiri berasal, dan mengapa individu memiliki ‘martabat’ yang harus kita hormati? di sini kita bersinggungan dengan pembenaran mutlak Hayek atas kebebasan. ia nyaris bungkam mengenai masalah itu, mungkin karena keengganan untuk mengakui bahwa dalam beberapa hal mendasar manusia pada dasarnya sama. Walau Hayek terganggu oleh beberapa aspek dalam masyarakat demokratis, ia mendukung perilaku egalitarian: “Penerapan prinsip kesetaraan pada aturan-aturan moral dan perilaku sosial adalah ungkapan utama dari apa yang secara umum disebut sebagai semangat demokratis—dan mungkin aspek itulah yang mem- buat membuat ketidaksetaraan yang ditimbulkan oleh kebebasan menjadi tidak terlalu menggusarkan” (85). Hayek juga menentang pengaturan sosial yang didasarkan atas hak istimewa berdasarkan kelas (class privilege) dan perbedaaan kekayaan yang ekstrim:
54
Kondisi Kebebasan
orang mungkin tertarik pada masyarakat di mana tidak ada perbedaan yang mencolok antara yang kaya dan yang miskin dan mungkin menyambut baik kenyataan bahwa meningkatnya kekayaan secara umum nampaknya perlahan-lahan mengurangi semua perbedaan itu. saya sepenuhnya merasakan hal yang sama dan tentu saya beranggapan bahwa tingkat persamaan sosial yang telah dicapai oleh amerika serikat benar-benar mengagumkan. (87–8)
orang mungkin lebih “memilih distribusi yang lebih merata atau adil” seraya menolak cara-cara koersif yang digunakan untuk mencapainya. sesungguhnya, persamaan sosial bisa menjadi pertimbangan kebijakan yang sah: “selama ada kebutuhan yang sah bagi tindakan pemerintah dan kita harus memilih di antara berbagai metode untuk memenuhi kebutuhan itu, semua metode yang secara kebetulan juga mengurangi ketidaksetaraan kemungkinan lebih disukai.” sebagai contoh, undang-undang tentang pembagian warisan dalam hal orang yang meninggalkan warisan tidak membuat surat wasiat (intestate succession) bisa dirancang sedemikian rupa sehingga mendukung persamaan. Untuk mencegah kesalahpahaman, Hayek menyimpulkan semua pernyataan ini dengan sekali lagi menekankan bahwa koersi tidak boleh digunakan untuk meraih persamaan yang substantif (87–8). Jelas bahwa Hayek memilih apa yang oleh Tocqueville dise- but sebagai kondisi sosial yang demokratis ketimbang kondisi sosial yang bersifat aristokratis, meskipun seperti Tocqueville ia berpendapat bahwa kondisi ini menunjukkan prinsip persaingan bebas ketimbang perasaan iri hati. Jelas bahwa ia ingin menghindari sebuah masyarakat yang terpolarisasi di antara yang kaya dan yang miskin. ini berarti mendorong tumbuhnya kelas menengah yang besar, yang memiliki cukup kekayaan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan untuk menghindari ketergantungan pada pemerintah. salah satu dasar dari penolakannya terhadap kebijakan-kebijakan yang menyebabkan inflasi adalah bahwa kebijakan itu mengurangi nilai tabungan dan cenderung meng-
55
eugene F. miller
hancurkan kelas menengah (lihat 338).
Ketimpangan, hukum dan kebebasan
individu berbeda satu sama lain karena sifat-sifat yang mereka bawa sejak lahir maupun yang mereka peroleh kemudian yang membuat mereka tidak sama atau berbeda. Ketidaksamaan ini, dan keuntungan yang diakibatkannya, harus dilindungi oleh aturan-aturan hukum dan adat. Hayek menentang upaya untuk menetralisir ketidaksamaan itu dengan cara-cara koersif, baik untuk menciptakan “kesempatan yang sama” atau untuk menjamin hasil yang secara substantif sama. Tindakan seperti itu melanggar “dalil dasar tentang masyarakat bebas, yaitu pembatasan segala bentuk koersi oleh hukum yang berlaku untuk semua orang”. selain itu, tindakan itu mensyaratkan pengukuran potensi manu- sia; namun tak ada seorang pun atau kelompok mana pun yang memiliki kapasitas semacam itu, dan yang pasti tak seorang pun boleh diberikan kepercayaan penuh untuk melakukan hal itu (88). dalam sebuah masyarakat bebas, “ketimpangan ekonomi bukan salah satu bentuk kejahatan yang memberikan pembenaran kepada kita untuk menggunakan koersi yang diskriminatif atau hak-hak istimewa sebagai obatnya” (87–8). Persamaan di hadapan hukum tidak saja melindungi ketidak- samaan, tapi juga memperbesar hal itu—dengan memberikan individu kebebasan untuk menggunakan bakat mereka dan indus- tri untuk meraih tujuan mereka. dalam pengamatan Hayek, “persamaan di hadapan hukum yang dituntut oleh kebebasan men- dorong terciptanya ketimpangan material.” sekali lagi, kebebasan “pasti menimbulkan ketimpangan dalam banyak hal” (87, 85). Hayek mengakui bahwa pembelaan terhadap kebebasan menuntut pembenaran bagi semua keuntungan yang dinikmati oleh sebagian orang. salah satu pendekatan adalah dengan menun- jukkan bahwa kebebasan melayani kepentingan individu dengan membiarkan mereka yang memiliki bakat dan berjiwa bisnis untuk memimpin. Memang benar bahwa Hayek menawarkan
56
Kondisi Kebebasan
argumentasi seperti itu dalam The Constitution of Liberty, tapi di sini ia menekankan bagaimana masyarakat itu sendiri diuntung- kan oleh ketimpangan. sebagai contoh, ia berdalih bahwa ketim- pangan yang berasal dari kebebasan individu menyediakan infor- masi yang sangat berharga untuk masyarakat. Ketimpangan itu menunjukkan “bahwa sebagian cara hidup lebih berhasil dari yang lain” (85). Hal lain adalah “penguasaaan kapasitas tambahan oleh salah satu anggota masyarakat untuk melakukan hal-hal yang mungkin bernilai harus selalu dianggap sebagai keuntungan bagi masyarakat tersebut” (88). sesungguhnya, “kemungkinan besar masyarakat akan memperoleh sebuah kelompok elit yang lebih baik” jika beberapa individu yang beruntung dapat memperoleh sifat-sifat yang bernilai melalui bimbingan keluarga dan warisan
(90).
dari sudut pandang Hayek, setiap tindakan koersif oleh negara untuk menjamin hasil yang sama merupakan pelanggaran atas kebebasan individu. ini juga berlaku untuk upaya koersif untuk menjamin “kesempatan yang sama.” Hayek membela beberapa institusi—keluarga, aturan tentang warisan, pendidikan– terhadap tuntutan egalitarian agar semua institusi itu direformasi untuk mewujudkan kesempatan yang sama. dalam setiap kasus ia berdalih bahwa masyarakat diuntungkan ketika setiap anggotanya mulai dengan sebanyak mungkin keung- gulan. Penting untuk dicatat bahwa Hayek tidak semata-mata menentang kesempatan yang sama; yang ia tentang adalah pene- rapan prinsip tersebut secara egalitarian. ia menyatakan bahwa liberalisme klasik, di masa jayanya, menuntut bahwa “semua rin- tangan yang dibuat manusia, yang menghalangi kejayaan orang lain, harus disingkirkan, bahwa semua hak-hak istimewa individu harus dihapus, dan bahwa apa yang diberikan oleh negara dengan harapan dapat memperbaiki kondisi seseorang harus sama untuk semua orang.” Kaum liberal percaya bahwa “semua orang harus diperbolehkan untuk mencoba,” namun mengakui bahwa perbedaan individu membuat sekelompok orang lebih unggul dari
57
eugene F. miller
yang lain. Pandangan yang lebih mutakhir—yang ditentang Hayek– mengatakan bahwa “semua orang berhak melangkah dari garis awal yang sama dan mendapatkan kesempatan yang sama”. Pendekatan ini menuntut campur tangan pemerintah dan penyesuaian untuk mengekang kebebasan individu (92–3). Hayek dengan tegas mendukung pemahaman yang lebih tua tentang kesempatan:
Kita boleh saja berupaya meningkatkan kesempatan bagi semua orang. Tapi kita harus melakukannya dengan kesadaran penuh bahwa meningkatkan kesempatan bagi semua orang sama artinya dengan menyokong mereka yang memiliki kemampuan lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan itu dan seringkali dengan terlebih dulu meningkatan ketidaksetaraan. saat tuntutan bagi “kesempatan yang sama” berakhir dengan upaya untuk menyingkirkan “keunggulan yang tidak adil”, hal itu hanya akan menimbulkan malapetaka. semua perbedaan di antara manusia, apakah perbedaan dalam hal bakat alam atau kesempatan, menciptakan keunggulan yang tidak adil. Tapi, karena andil terbesar manusia adalah untuk memanfaatkan kecelakaan yang ia alami sebaik mungkin, keberhasilan sebagian besar merupakan masalah kesempatan. (388)
Manfaat ketidaksetaraan
Hayek menawarkan pembenaran untuk ketidaksetaraan di beberapa bagian dalam The Constitution of Liberty. di bab 3, ia memberikan pembelaan berapi-api terhadap ketidaksetaraan sebagai sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kemajuan peradaban. Karena perbaikan tingkat hidup lebih tergantung pada peningkatan pengetahuan ketimbang akumulasi modal, orang berharap Hayek terutama akan membela para ilmuwan atau penemu yang berada di ujung tombak penemuan pengetahuan yang bermanfaat. namun, di sini ia membela posisi orang-orang kaya, yang gaya hidupnya memberi andil pada pengetahuan yang
58
Kondisi Kebebasan
tak disengaja yang tidak bisa dipisahkan dari kemajuan. Mereka mempunyai andil dengan melakukan percobaan “dengan gaya hidup yang pada akhirnya akan tersedia bagi orang banyak.” Hayek menghindari perbedaan antara kekayaan yang sah dan yang tidak sah, terlepas dari sumbernya, jumlahnya atau pemanfaatannya. orang-orang kaya mengajarkan orang- orang lain, tapi secara tidak sengaja dan dengan memberi contoh ketimbang melalui pengajaran yang disengaja. Untuk membela ketimpangan dalam kekayaan, Hayek ber- pendapat bahwa “[t]idak ada cara untuk membuat gaya hidup yang baru dan masih mahal berlaku secara umum kecuali dengan membiarkan segelintir orang mempraktikkannya terlebih dulu.” Jadi, “di tahap kemajuan manapun kelompok orang kaya, dengan melakukan percobaan gaya hidup baru yang belum tersedia bagi kaum miskin, melaksanakan tugas penting yang tanpanya kemajuan kaum miskin akan menjadi jauh makin lambat.” saat kaum miskin mencoba meniru gaya hidup kaum berada, biaya untuk memproduksi barang-barang baru turun, sehingga pada akhirnya banyak orang mampu membeli barang-barang itu. bahkan, “[o]rang yang paling miskin saat ini sekalipun bisa menikmati kesejahteraan material mereka yang relatif berkat ketimpangan di masa lalu”. sementara itu, kelompok orang kaya mulai menikmati barang-barang baru yang akan diburu oleh orang banyak dalam beberapa dasawarsa mendatang. Hayek menegaskan bahwa argumennya sangat mendasar dan bukan pembelaan diri yang “mengada-ada dan bernada sinis.” Meskipun begitu, ia mengakui bahwa hal itu tidak menenteramkan mereka yang gagal meraih hasil yang didambakan atau merasa “pedihnya rasa sakit yang diakibatkan keinginan yang tak terpenuhi yang dipicu oleh keberhasilan orang lain” (44–5). Tentu saya ini menimbulkan masalah keadilan dan iri hati dalam masyarakat modern. Hayek menerapkan argumentasinya di tingkat internasional dengan mengatakan bahwa negara-negara miskin belajar banyak dari negara-negara kaya dan, dengan niat meniru negara-negara
59
eugene F. miller
kaya, memiliki andil dalam kemajuan mereka sendiri dan peradaban. dasar argumentasinya adalah bahwa barat memiliki keunggulan terutama karena “mereka lebih efektif dalam menggunakan pengetahuan” dan bukan “karena mereka memiliki modal lebih besar.” negara-negara maju mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk pengetahuan ini, tapi pengetahuan itu merupakan “hadiah cuma-cuma” bagi mereka yang mengikutinya, memungkinkan mereka “mencapai tingkat yang sama dengan biaya lebih kecil” (46–7). di bab 8, Hayek menekankan pentingnya “orang yang mandiri” dan khususnya para pengusaha. ia menyatakan bahwa dalam masyarakat demokratis yang modern, “sebagian besar dari kita bekerja untuk organisasi-organisasi besar, memakai sumber- daya yang tidak kita miliki dan bertindak sebagian besar atas perintah orang lain” (118). namun, prinsip-prinsip kebebasan dikembangkan di sebuah masyarakat di mana sebagian besar anggotanya, dan terutama orang-orang yang memiliki pengaruh, “adalah orang-orang mandiri dalam kegiatan yang menjadi sumber penghasilan mereka.” Pertanyaannya adalah apakah kepentingan dan masa depan para pekerja mendukung masyarakat yang bebas. Hayek berpendapat bahwa menjadi orang gajian tidak hanya mempengaruhi “inisiatif dan daya cipta” seseorang, tapi juga membatasi pengetahuannya tentang “tanggungjawab mereka yang menguasai sumber daya,” termasuk penyediaan (alokasi) modal (122). selain itu, orang cenderung memilih pekerjaan ketimbang kemandirian, karena mereka “menginginkan keamanan yang relatif dan menghindari risiko, serta tanggung jawab yang dipikul oleh pekerjaannya,” atau karena mereka mengharapkan pekerjaan akan menawarkan penghasilan lebih besar dan kegiatan yang lebih memuaskan (120). Pekerja akan cenderung berpikir bahwa penghasilannya tergantung pada kualitasnya (merit) bukan pada hasil inisiatifnya. semua perkembangan ini memberi dampak besar pada politik modern.Takheranbilakaumpekerjalebihmenyukaipemerintahan
60
Kondisi Kebebasan
yang paternalistik, “kekuasaan pengawasan yang lebih tinggi” yang menyediakan berbagai layanan sosial dan mengawasi “tugas mengarahkan kegiatan yang tidak mereka pahami tapi yang menentukan sumber mata pencarian mereka” (123). Mereka tertarik pada pemikiran bahwa negara, dengan memungut pajak dan menyediakan layanan, pasti menciptakan keadilan sosial. Mereka menganggap orang-orang yang memperoleh penghasilan dengan cara memanfaatkan modal mereka sebagai kelas yang memiliki hak-hak istimewa atau kelas dengan kepentingan khusus “yang dianggap boleh diperlakukan secara diskriminatif” (123). Mereka hampir tidak menyadari bahwa kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan pada akhirnya tergantung pada “keberadaan individu-individu mandiri yang mampu mengambil inisiatif dalam proses pembentukan kembali dan pengarahan kembali organisasi yang terjadi terus menerus” (124). orang-orang yang mandiri penting untuk melestarikan usaha yang bersaing, tapi kepemimpinan mereka merupakan andil terbesar mereka bagi masyarakat bebas, terutama “di bidang fasilitas kebudayaan, di seni rupa, dalam pendidikan dan pene- litian, dalam pelestarian keindahan alam dan harta karun sejarah, dan di atas segalanya, dalam penyebarluasan pemikiran-pemikiran baru dalam politik, moral dan agama” (125). dari sudut pandang ini Hayek membela tidak hanya pengusaha tapi juga kelas yang tidak bekerja (leisured class), yang anggotanya kemungkinan besar tumbuh sebagai individu yang menghargai hal-hal yang tidak bersifat material dan juga merasa berkewajiban menjadi pemim- pin dalam masalah-masalah intelektual, moral dan seni. di hampir semua wilayah amerika serikat, kelas ini hampir punah, sehingga pengusaha dewasa ini kurang memiliki kepemimpinan intelektual dan tidak memiliki “falsafah hidup yang jelas dan dapat dibela.” sebuah masyarakat yang progresif membutuhkan “elit kebudayaan di kelompok kayanya” (128–9).
61
eugene F. miller
Merit dan nilai
Yang menjadi sumber kekhawatiran Hayek di bab 6 adalah masalah keadilan distributif. ia telah menunjukkan bahwa berda- sarkan hukum pemerintah tidak boleh mendistribusikan barang- barang ke masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan. namun, ini membuka kemungkinan terjadinya distribusi yang tidak merata. Hayek memahami pentingnya tradisi dalam filsafat moral yang menganggap distribusi yang tidak merata bersifat adil hanya bila itu didasarkan atas jasa (merit) orang yang menerimanya. Untuk mendukung tentangannya terhadap keadilan distributif yang didukung oleh negara, Hayek harus menolak pilihan pendistribusian barang-barang berdasarkan jasa (merit) seseorang. ini mendorongnya untuk membedakan “merit” dan “nilai”. dalam bab 4, Hayek telah menjelaskan bahwa orang yang berjasa (meritorious) adalah orang yang taat pada aturan-aturan moral yang berlaku. Masyarakat melakukan tekanan pada individu agar memiliki perilaku yang bermoral dan memuji atau menya- lahkan mereka tergantung pada apakah mereka mengikuti aturan- aturan moral tersebut. Hayek menulis: “Kita menilai orang lain berdasarkan nilai-nilai yang dianutnya” (79). namun, dalam bab 6 ia mengatakan bahwa kita menyingkirkan moralitas dalam menilai seseorang dan lebih melihat akibat dari tindakan mereka. dengan mengamati kedua bab itu, kita melihat bahwa Hayek memakai istilah “nilai” dalam pengertian generik untuk menjelaskan nilai sebagai merit dan nilai sebagai hasil: “Meskipun nilai moral atau merit serumpun dengan nilai, tidak semua nilai bersifat moral, dan hampir seluruh penilaian kita tentang nilai bukanlah penilaian moral” (98). Perbedaan yang dibuat Hayek atas merit dan nilai dapat digambarkan melalui sebuah contoh. Misalnya, seseorang ber- tindak untuk mencapai suatu hasil. nilai ditemukan di hasil tindakan tersebut, seperti dinilai oleh orang lain. sebaliknya, merit merujuk pada tindakan pelaku—yaitu atribut moral yang mem- buat tindakan itu layak dipuji. Merit tidak dihubungkan dengan
62
Kondisi Kebebasan
apakah tindakan itu membuahkan hasil yang diharapkan. Merit terletak pada “upaya subyektif” pelaku dan bukan dalam “hasil obyektif” tindakan.” oleh karena itu, tindakan bisa bersifat baik (meritorious) meskipun gagal mencapai tujuannya dan oleh karena itu tidak memiliki nilai. demikian pula, tindakan yang berhasil bisa bernilai meskipun tidak memiliki merit (94–5). Merit, seperti dijelaskan Hayek, tergantung pada dua keadaan:
pelaku harus melakukan “apa yang dituntut oleh aturan-aturan perilaku tertentu”; dan tindakannya harus “menimbulkan pende- ritaan dan biaya.” dengan membuat merit menjadi relatif terhadap berbagai variabel aturan tentang perilaku, Hayek berpaling dari filsafat moral tradisional, yang secara khusus menetapkan standar tunggal untuk merit dengan mengacu pada sifat-sifat manusia (human nature). syarat kedua Hayek—bahwa tindakan yang didasari niat baik menuntutpengorbanandanupaya—menyiratkanstandarsemacam itu tapi tidak seperti para pemikir tradisional, ia menganggap per- syaratan ini sebagai satu alasan untuk mengecilkan upaya untuk melakukan kebaikan: “Kenyataannya, tentu saja, adalah bahwa kita tidak ingin orang mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyak- nya tapi untuk mencapai manfaat sebanyak-banyaknya dengan sesedikit mungkin penderitaan dan pengorbanan dan oleh karena itu dengan sesedikit mungkin kebaikan” (96). Hayek menggam- barkan hal ini dengan memberi contoh tentang seorang ahli bedah yang berhasil yang mampu mencapai hasil baik dengan mudah, berkat latihan keras selama bertahun-tahun: “kita merasa bahwa apa yang kita lakukan adil kalau kita membayar nilai yang kita peroleh dengan nilai yang setara, tanpa mencari tahu berapa besar biaya yang dikeluarkan orang untuk menyediakan layanan itu untuk kita” (97). dengan membedakan nilai dari merit, Hayek mengisyaratkan bahwa orang mengikuti jalan yang mudah, yaitu manfaat bagi orang lain dengan sekecil mungkin biaya yang kita tanggung, dan bukan jalan kebaikan moral yang lebih sulit (lihat 81–3).
63
eugene F. miller
Menyesuaikan imbalan materi dengan merit mungkin bisa dilakukan oleh sebuah organisasi, tapi ini tidak praktis untuk dan tidak diinginkan oleh masyarakat pada umumnya. Menjadikan merit sebagai dasar untuk imbalan menuntut kesungguhan “upaya subyektif” setiap individu, termasuk pemanfaatan kesempatan dan besarnya upaya serta penyangkalan diri. bahkan dalam hal di mana kesungguhan seperti itu mem- buahkan keberhasilan, hasilnya sepadan dengan sebuah masyarakat bebas. Keberhasilan setiap orang menuntut persetujuan orang lain atas tindakan moral mereka, dan dengan demikian merugikan kelompok-kelompok yang tidak disukai dan mengurangi insentif untuk individu untuk mengejar hasil yang mereka angggap terbaik. selain itu, dibutuhkan pihak yang berwenang untuk menentukan imbalan untuk merit. nilai tidak ditentukan oleh otoritas pusat tapi oleh pasar:
“secara umum pasar akan menawarkan untuk layanan jenis apa- pun nilai yang mereka inginkan bagi mereka yang menikmati manfaat layanan itu” (96). imbalan yang didasarkan atas pasar merangsang upaya individu dan memperluas kebebasan ekonomi kelompok-kelompok produktif yang mungkin tidak mendapat persetujuan umum untuk tindakan mereka. Penilaian jasa baik individu sangat subyektif, tapi nilai merupakan “hasil yang obyektif”, yang didasarkan atas hasil tindakan seseorang dan peni- laian atas manfaatnya. Karena pasar umumnya menjamin bahwa nilai dihargai, pemerintah lebih banyak berperan untuk mem- fasilitasi distribusi pasar dengan menegakkan aturan hukum. Menciptakan keadilan sosial sama sekali bukan tugas pemerintah (96–100; cf. 80–83).
d
64
5
PeMeRinTaHan oLeH MaYoRiTas dan PeMeRinTaHan YanG TeRbaTas (bab 7 dan 10)
P eRMasaLaHan dalam mempertemukan liberalisme dengan demokrasi merupakan salah satu hal yang menjadi sorotan
utama Hayek dalam The Constitution of Liberty. Masalahnya adalah sebagai berikut ini: liberalisme merupakan doktrin tentang kebebasan manusia dan bagaimana melindungi dan memperluas kebebasan itu dengan membatasi pemerintah. demokrasi, seperti dipahami oleh sejumlah besar pakar teori dan seperti yang sering dipraktekkan, membuat kebebasan tunduk pada upaya mem- perjuangkan persamaan. dapatkah kebebasan berkembang saat orang berdaulat dan keinginan mayoritas berlaku? Hayek kemu- dian menyoroti pertanyaan tentang pemerintahan oleh mayoritas dan kekurangannya.
Pemerintahan oleh mayoritas dan masyarakat
Pemerintahan yang demokratis bisa disusun berdasarkan berbagai struktur berbeda, dan dalam hal ini Hayek agak samar- samar menyangkut pengaturan yang sebenarnya ada di benaknya. ide tentang pemerintahan oleh mayoritas mensyaratkan kolek- tivitas di mana aturan ini berlaku. Tentu saja kelompok mana pun dapat mempercayakan kewenangan untuk membuat
65
eugene F. miller
keputusan ke mayoritas anggota kelompoknya; tapi tidak setiap kelompok atau masyarakat (collectivity) memegang peran menen- tukan dalam kehidupan politik. Hayek punya berbagai cara untuk mengidentifikasi kelompok yang secara politis relevan— kekuasaan pemerintah (state), negara, masyarakat—tapi ia memi- lih “masyarakat”. semakin kita mendalami The Constitution of Liberty, semakin jelas bahwa Hayek memberikan kekuasaan yang luar biasa besar pada masyarakat dan memberi masyarakat peran yang secara mengejutkan sangat penting dalam kehidupan politik. Hayek menjelaskan bahwa “kewenangan untuk membuat keputusan demokratis terletak pada kenyataan bahwa keputusan itu dibuat oleh mayoritas masyarakat yang diikat oleh keyakinan tertentu yang diyakini oleh hampir semua anggota masyarakat.” sesungguhnya, “penerimaan prinsip-prinsip bersama itulah yang membuat kumpulan orang menjadi sebuah masyarakat.” Hayekberpegangteguhpadapendapatnyabahwapemerintahan oleh mayoritas harus konsisten dengan keyakinan atau prinsip- prinsip bersama masyarakat dan tidak bisa mengalahkan prinsip- prinsip itu: “penting bagi mayoritas untuk tunduk pada semua prinsip-prinsip bersama ini bahkan sekalipun mungkin mereka berkepentingan untuk melanggarnya.” Yang terpenting dalam hal ini adalah bahwa “kekuasaan mayoritas dibatasi oleh prinsip-prinsip yang diyakini bersama dan bahwa tidak boleh ada kekuasaan sah lain di luar prinsip-prinsip tersebut” (106–7). Rumusan ini menimbulkan dua masalah yang harus kita pikirkan. Pertama, dalam hal apa “mayoritas dalam sebuah masya- rakat” membuat keputusan yang memiliki otoritas dalam sebuah demokrasi? Kedua, pentingkah apa yang menjadi pendapat atau keyakinan masyarakat? berbagai doktrin tentang masyarakat yang berasal dari abad ke tujuhbelas ada di latar belakang pemikiran politik Hayek, terutama doktrin yang berasal dari Locke dan Rousseau. bagi Locke, individu membentuk persemakmuran ketika mereka
66
Kondisi Kebebasan
meninggalkan kondisi alamiah mereka, untuk tunduk pada “aturan-aturan sebagai Masyarakat, atau mereka yang memiliki wewenang untuk melakukan hal itu menyetujuinya” (Risalah Kedua, no. 127). Masyarakat, dengan persetujuan mayoritas, memberikan kekuasaan kepada pemerintah, yang menyediakan “Undang-undang tetap yang “diakui”, yang disebarluaskan dan diketahui Rakyat;’ “Hakim-hakim yang tidak memihak dan jujur,” yang akan memutuskan kontroversi akibat semua undang-undang itu; dan untuk sebuah kekuasaan yang akan menegakkan undang- undang itu di dalam negeri dan menjamin keamanan masyarakat dari serbuan asing (no. 131). Mayoritas masyarakat, yang memiliki “seluruh kekuasaan Masyarakat, secara alamiah di dalam diri mereka,” bisa memilih di antara beberapa bentuk pemerintahan. Mayoritas dapat memutuskan untuk “menerapkan semua kekuasaan itu dalam membuat Undang-undang untuk Masyarakat dari waktu ke waktu, dan Menerapkan Undang-undang itu oleh Pejabat yang mereka angkat.” dalam kasus ini, “bentuk Peme- rintahan adalah demokrasi yang sempurna.” namun, mayoritas dapat memilih bentuk-bentuk lain: sebuah oligarki, yang terdiri dari “beberapa orang yang terpilih, dan ahli Waris atau Penerus mereka”; sebuah monarki, baik yang berdasarkan keturunan ataupun karena dipilih; atau bentuk campuran yang terdiri dari semua unsur-unsur itu (no. 132). intinya adalah bahwa peme- rintahan oleh mayoritas bisa berlangsung di dua tingkatan: kepu- tusan mayoritas mengenai bentuk pemerintahan (yang tidak harus berupa sebuah demokrasi); dan penggunaan kekuasaan politik mayoritas (bila kelompok mayoritas memutuskan untuk membuat pemerintahan yang demokratis). Rousseau membuat inovasi dengan menegaskan bahwa masya- rakat harus mempertahankan kekuasaan untuk membuat undang- undang dan tidak mendelegasikan kekuasaan itu pada pihak lain. Yang bisa didelegasikan hanyalah kekuasaan pemerintah atau kekuasaan eksekutif (lihat Tentang Kontrak sosial, ii: 1–6). seperti Rousseau, Hayek secara tegas membedakan pembuatan undang-
67
eugene F. miller
undang dari pemerintahan. ia juga memuji Rousseau karena memahami bahwa undang-undang harus selalu berbentuk umum (194; juga Hayek, 1992: 251–2). namun, Hayek sangat kritis terhadap ajaran-ajaran Rousseau yang lain, termasuk pendapatnya bahwa undang-undang merupakan tindakan berdasarkan kehendak masyarakat (Hayek, 1973: 25; cf. 1976: 147). Konsepsi mayoritas tentang demokrasi yang lebih mutakhir menawarkan cara lain untuk memahami pemerintahan oleh mayoritas. Tidak seperti Rousseau, semua rancangan ini mem- berikan kekuasaan legislatif pada perwakilan legislatif, meski menyatakan bahwa anggota lembaga legislatif yang dipilih mene- rapkan kebijakan khusus yang diterima kelompok mayoritas dalam masyarakat. Perwakilan rakyat membuat undang-undang (kemungkinan dengan suara mayoritas), tapi arah undang-undang ditentukan oleh pendapat mayoritas di masyarakat. dalam kasus Hayek, seseorang harus memutuskan apakah ia berbicara tentang pemerintahan mayoritas oleh masyarakat atau oleh lembaga legislatif. baik tradisi liberal maupun demokrasi sepakat bahwa “bilamana tindakan negara dibutuhkan, dan ter- utama saat aturan-aturan yang koersif harus dibuat, keputusan harus dibuat oleh mayoritas” (106). Hayek menerima persyaratan ini, tapi tidak menjelaskan secara rinci di tataran mana peme- rintahan oleh mayoritas berlangsung. di bab ini, apa yang ada di benak Hayek nampaknya pembentukan pendapat mayoritas di dalam masyarakat itu sendiri, yang kemudian akan “memandu” atau “mengarahkan” tindakan pemerintah (109). ia menyiratkan bahwa pendapat masyarakat, seperti ditentukan oleh mayoritas, mengikat pemerintah.
Pemerintahan yang dibatasi dan pemerintahan yang sewenang-wenang
Tradisi liberal, mengikuti pemikir-pemikir kuno, mengidenti- fikasi beberapa bentuk alternatif pemerintahan. Para pemikir kuno ini mengajarkan bahwa semua bentuk itu berbeda secara mendasar,
68
Kondisi Kebebasan
karena mereka memberdayakan tipe-tipe manusia yang berbeda; dan tujuan utama mereka adalah untuk menentukan bentuk mana yang terbaik dan dalam kondisi tertentu. dengan munculnya liberalisme, perhatian beralih dari perbedaan hakiki atau kualitatif di antara berbagai bentuk kekuasaan ke berbagai persamaan di antara semua bentuk pemerintahan, yaitu kuantitas kekuasaan dan kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan itu. Masalah yang mendesak adalah membuat pemerintah aman dengan membatasi kekuasaannya; dan perbedaan kunci adalah antara pemerintah yang “terbatas” dan yang “sewenang-wenang”. Kini bentuk-bentuk alternatif kekuasaan diamati dari sisi ini. Karena semua pemerintahan, bila tidak dicegah, membahayakan kebebasan, kaum liberal cenderung berpikir dalam kerangka bentuk pemerintahan yang paling tidak buruk ketimbang bentuk pemerintahan yang terbaik. dalam hal ini Hayek mengikuti tradisi liberal. ia mengelom- pokkan pemerintah terutama berdasarkan apakah mereka dibatasi atau sewenang-wenang, sehingga bentuk kekuasaan menjadi pertimbangan kedua: “bukan siapa yang memerintah tapi apa yang berhak dilakukan oleh pemerintah yang bagi saya lebih merupakan masalah mendasar” (403). Pemerintahan yang dibatasi menurut Hayek adalah peme- rintahan di mana penggunaan kekuasaan koersif dibatasi oleh aturan umum yang diakui dan efektif. Pemerintahan yang sewe- nang-wenang, menurut Hayek, adalah kekuasaan politik yang tidak dibatasi oleh undang-undang. semua bentuk pemerintahan sewenang-wenang membahayakan kebebasan.
demokrasi versus kekuasaan elit
sepanjang menyangkut berbagai bentuk kekuasaan, Hayek terutama membedakan pemerintahan oleh segelintir orang, atau kekuasaan elit, dan pemerintahan oleh banyak orang, atau peme- rintahan oleh mayoritas. ia menggolongkan kedua alternatif itu—pemerintahan oleh kelompok elit dan pemerintahan oleh
69
eugene F. miller
mayoritas–ke dalam perbedaannya yang utama antara “terbatas” dan “sewenang-wenang”. ini berarti ada pemerintahan terbatas, baik dalam bentuk elit atau demokratis. atau, ada pemerintahan sewenang-wenang dalam salah satu bentuk. oleh karena itu, sebagai contoh, pemerintahan oleh kelompok elit bisa merupakan pemerintahan yang dibatasi, sementara pemerintahan yang demo- kratis bisa merupakan kekuasaan yang sewenang-wenang. Pertanyaan kuncinya adalah apakah lembaga yang memerintah menempatkan dirinya di bawah undang-undang. Jelas bahwa keinginan pemerintahan elit tergantung pada kualitas kelompok yang terpilih ini. sejalan dengan tradisi liberal, Hayek menolak klaim atas kekuasaan semata-mata berdasarkan kelahiran yang menguntungkan atau kekayaan yang superior. satu-satunya jenis pemerintahan oleh kelompok elit yang layak dipertimbangkan adalah “yang paling bijaksana dan paling terpelajar.” Hayek tidak menolak kemungkinan bahwa “dalam situasi tertentu, pemerintahan oleh kelompok elit yang berpendidikan lebih efisien dan kemungkinan lebih adil daripada pemerintahan yang dipilih berdasarkan suara terbanyak” (108). Meski demikian, ia menyimpulkan bahwa “demokrasi kemungkinan merupakan bentuk pemerintahan terbatas yang paling baik” atau, dinyatakan dengan lebih berhati-hati, bahwa pemerintahan oleh mayoritas mungkin “bentuk pemerintahan yang paling tidak jahat yang harus kita pilih” (116, 403). Hayek mengidentifikasi “tiga alasan utama yang dapat mem- benarkan demokrasi, masing-masing dianggap final.” Pertama, menghitung angka tidak begitu sia-sia dibandingkan dengan perang untuk menentukan mana di antara pendapat yang saling bertentangan itu yang mendapat dukungan paling kuat: “demo- krasi adalah satu-satunya cara untuk melakukan perubahan secara damai yang belum ditemukan oleh manusia.” alasan kedua— penting secara historis meskipun mungkin tidak selalu sah saat ini—ialah bahwa “kebebasan individu memiliki kemungkinan lebih besar dalam sebuah demokrasi ketimbang bentuk-bentuk
70
Kondisi Kebebasan
lain pemerintahan.” ini karena demokrasi menumbuhkan kualitas- kualitas tertentu, seperti keberanian dan industri, yang mengilhami dan melindungi kebebasan individu. selain itu, “karena kekuasaan koersif harus senantiasa dipraktekkan oleh sejumlah kecil orang,” kemungkinan penyalahgunaannya menjadi semakin kecil bila kekuasaan itu dapat dicabut kembali oleh sejumlah besar orang yang harus tunduk pada kekuasaan itu. alasan ketiga—dalam pandangan Hayek alasan yang paling kuat—adalah bahwa lembaga-lembaga demokrasi menaikkan “tingkat pemahaman masyarakat secara umum tentang masalah- masalah kemasyarakatan.” Yang ada di benak Hayek terutama adalah cara pendapat mayoritas dibentuk melalui perdebatan di antara pandangan-pandangan yang saling bertentangan. Pendapat demokratis tidak statis, tapi tumbuh dari proses dinamis yang mendukung kemajuan pengetahuan. oleh karena itu Hayek bisa sepakat dengan Tocqueville bahwa “demokrasi adalah satu- satunya metode efektif untuk mendidik mayoritas”. selain itu, saat pengetahuan disebarluaskan, akan tersedia sejumlah besar orang untuk dipilih untuk memerintah (107–9).
demokrasi hanyalah sebuah prosedur
Membatasi mayoritas merupakan hal yang mendesak bagi Hayek; dan jalan keluar yang ia tawarkan terkait dengan pene- gasannya bahwa demokrasi adalah satu-satunya metode atau prosedur untuk mencapai keputusan, tanpa tujuan tetapnya sendiri. seperti telah kita saksikan sebelumnya, Hayek menganggap pemerintahan oleh mayoritas sebagai cara yang paling aman dan paling berhasil bagi masyarakat dalam membuat keputusan-kepu- tusan penting, dan ia membela demokrasi berdasarkan alasan ini semata. demokrasi adalah cara dan bukan tujuan dalam dirinya sendiri. demokrasi adalah sebuah metode atau prosedur untuk menentukan tujuan bersama, tapi tidak memiliki tujuannya sendiri (106; cf. 109). demokrasi seperti itu “tidak menyatakan tujuan pemerintah” (104). ini berarti baik kaum liberal maupun kaum
71
eugene F. miller
demokrat sama-sama salah dalam mengaitkan demokrasi dengan sebuah tujuan yang bermakna: yaitu kebebasan atau persamaan. apa yang dikatakan Hayek tentang pemerintahan oleh mayoritas di masyarakat harus dilihat dalam konteks ini. Hayek mensyaratkan bahwa pemerintahan oleh mayoritas harus konsisten dengan keyakinan atau prinsip-prinsip yang dianut bersama oleh masyarakat, tapi awalnya setidaknya ia membuka kemungkinan bagi isi keyakinan atau prinsip-prinsip itu. dari sudut pandang ini, akan terlihat bahwa demokrasi konsisten dengan fasisme atau dengan apa yang oleh J. L. Talmon disebut sebagai “demokrasi totaliter” (56), jika itu yang menjadi keyakinan masyarakat. Yang pasti, demokrasi konsisten dengan sosialisme: “bila pendapat masyarakat menentukan apa yang diterima oleh orang yang berbeda, pihak berwenang yang sama juga menentukan apa yang harus mereka lakukan” (232). Memisahkan demokrasi dari hasil atau prinsip-prinsip yang telah ditentukan sebelumnya membuka kemungkinan terjadinya penindasan; dan Hayek menawarkan dua jalan keluar dari masalah ini. salah satu jalan keluarnya ialah tuntutan agar keputusan mayoritas dibuat dalam bentuk aturan umum: “selama demokrasi membatasi individu hanya dengan aturan umum yang dibuatnya sendiri, maka demokrasi membatasi kekuasaan koersif” (116). berbahaya bagi demokrasi untuk melampaui hal ini dan untuk menentukan tujuan yang akan diraih, karena ini akan memperluas kekuasaan tak terbatas para administrator. dengan demikian individu “hanya punya sedikit alasan untuk takut pada undang-undang umum yang mungkin disahkan oleh mayoritas, tapi ia akan punya banyak alasan untuk takut pada penguasa yang dipilih yang akan menentukan arah penerapannya” (116). dengan jalan keluar seperti ini, membatasi pemerintah melalui aturan umum atau undang-undang cukup untuk melindungi kebebasan, terlepas dari pendapat atau keyakinan yang dipegang masyarakat dan disuarakan oleh mayoritas. namun, Hayek menawarkan sebuah jalan keluar lain, yaitu
72
Kondisi Kebebasan
untuk menanamkan keyakinan atau pendapat yang mendukung kebebasan. orang mungkin memiliki rasa hormat yang mendalam atas konvensi bahwa pandangan mayoritas berlaku dalam tindakan kolektif, “tapi ini sedikit pun tidak berarti bahwa orang tidak berupaya untuk mengubahnya” (109). Hayek melanjutkan argumentasinya dengan diskusi yang sangat panjang (yang telah dibahas sebelumnya) tentang bagaimana pendapat dibentuk dalam masyarakat demokratis dan terutama bagaimana ide-ide para pakar teori atau filsuf politis mempengaruhi pendapat masyarakat dalam jangka panjang. Membuatdemokrasiamanbagikebebasanterutamamerupakan tugas pendidikan: “demokrasi masih harus belajar bahwa, agar ia adil, ia harus dipimpin dalam tindakannya oleh prinsip-prinsip umum” (314). Hayek menyediakan prinsip-prinsip ini melalui ajarannya tentang Kedaulatan Hukum dan pemerintahan yang terbatas. The Constitution of Liberty merupakan sebuah upaya pendidikan yang dirancang untuk membentuk keyakinan dan pendapat di era demokrasi. Hayek jauh lebih mendukung demokrasi dalam The Consti- tution of Liberty ketimbang dalam Law, Legislation and Liberty (Undang-undang, Perundang-undangan dan Kebebasan) . dalam buku yang pertama ia menyebut kurangnya pemahaman sebagai penyebab utama terjadinya ekses demokrasi, dan jalan keluarnya adalah pendidikan atau pencerahan. di kemudian hari Hayek percaya bahwa demokrasi telah berubah menjadi pemerintahan yang terbatas atau sewenang- wenang dan telah menjadi semacam permainan di mana peme- rintah mencoba mempertahankan koalisi mayoritas dengan “memenuhi tuntutan beragam kepentingan khusus” (1979: 99; cf. 98–104). ini mendorongnya mengembangkan cara-cara institu- sional untuk membatasi pemerintahan oleh mayoritas, yang ia gabungkan ke dalam sebuah undang-undang dasar yang layak menjadi contoh (ibid.: 105–27).
d
73
74
baGian ii
Kebebasan dan HUKUM
76
6
KedaULaTan HUKUM dan PaRa PenenTanGnYa (bab 14 dan 16)
T UJUan utama Hayek dalam The Constitution of Liberty ada- lah menjelaskan makna dan sisi praktis Kedaulatan Hukum.
bagian ii, di mana tujuan ini digambarkan, merupakan inti buku, baik secara harafiah maupun substansial. Hayek telah sering membahas masalah Kedaulatan Hukum di tulisan-tulisannya yang terdahulu (lihat 1944b [2007b]: 112–23), tapi pembahasannya yang paling lengkap, sebelum The Constitution of Liberty, muncul di empat kuliah yang disampaikan pada 1955 untuk memenuhi undangan bank of egypt, berjudul cita-cita Politik Kedaulatan Hukum (The Political ideal of the Rule of Law, 1955). Kemudian, Hayek menjelaskan bahwa dalam perjalanan ke Mesir, ia dan istrinya tinggal di eropa selama beberapa bulan untuk menelusuri kembali perjalanan J. s. Mill ke italia dan Yunani. Perjalanan itu menghidupkan kembali minat Hayek terhadap karya Mill, On Liberty (Perihal Kebebasan) dan argumennya tentang kebebasan. Kuliah Kairo, ditambah dengan “keasyikannya dengan pemikiran Mill,” membuahkan hasil sehingga setelah Hayek kembali ke chicago pada musim gugur 1955, “rencana untuk The Constitution of Liberty tiba-tiba terlihat sangat jelas di benak saya … di hadapan saya terlihat rencana yang sangat jelas untuk sebuah buku tentang kebebasan yang ditulis berdasarkan Kuliah Kairo” (1994: 129–30). dari kacamata ini, kita lihat bahwa
77
eugene F. miller
bagian i The Constitution of Liberty menyoroti pertanyaan tentang kebebasan individu yang menjadi pergumulan Mill tapi yang tidak bisa ia pecahkan secara memuaskan. bagian ii menegaskan kembali dan memperluas Kuliah Kairo. bagian iii menerapkan Kedaulatan Hukum pada hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Hayek sangat diilhami oleh Kuliah Kairo dalam mempersiapkan The Constitution of Liberty; memahami keempat kuliah itu membantu memahami penjelasannya yang kemudian.
Pentingnya Cita-cita
Mencoba memahami apa yang dimaksud oleh Hayek dengan Kedaulatan Hukum lebih rumit dari yang terlihat di permukaan. “Kedaulatan” (Rule) di sini tidak bisa diartikan sebagai sebuah kegiatan. Hayek tidak mengartikannya sebagai “hukum (yang) berdaulat“ dalam pengertian menggunakan kewenangan atas sebuahmasyarakatpolitik.sebaliknya,iamenganggap“kedaulatan” sebagai sebuah aturan atau, lebih tepat lagi, sebuah cita-cita. Kedaulatan Hukum menggambarkan bagaimana hukum seha- rusnya dalam sebuah masyarakat yang bebas. Kedaulatan Hukum adalah sebuah prinsip atau cita-cita yang pasti—cita-cita tentang kebebasan di bawah hukum—yang berkedudukan lebih tinggi dari dan menilai undang-undang sebuah mayarakat. Undang- undang yang ada, termasuk ketentuan perundang-undangan serta undang-undang biasa, mungkin mendekati cita-cita ini, tapi tidak akan pernah dapat mewujudkannya secara sempurna. berikut apa yang dikatakan Hayek tentang pentingnya memiliki cita-cita tentang kebebasan: bukan saja kebebasan sebuah sistem di mana semua tindakan pemerintah dituntun oleh berbagai prinsip, tapi kebebasan juga merupakan sebuah cita-cita yang tidak dapat dilestarikan kecuali bila ia diterima sebagai sebuah prinsip yang mengatur semua tindakan perundang-undangan pemerintah. di mana aturan mendasar seperti itu tidak ada untuk diikuti sebagai sebuah cita-cita yang paling luhur yang tidak memungkinkan kompromi demi keuntungan material—sebagai sebuah cita-cita
78
Kondisi Kebebasan
yang, meskipun mungkin harus dilanggar dalam keadaan darurat, harus menjadi dasar dari semua pengaturan permanen—kebebasan hampir dapat dipastikan akan hancur akibat pelanggaran yang berangsur-angsur (68). cita-cita Kedaulatan Hukum dirancang untuk melestarikan sistem kebebasan. namun, yang masih belum jelas adalah bagaimana memahami cita-cita seperti itu, yang berbeda dari cita- cita lain. apa status kognitifnya? apakah hal itu didasarkan atas apa yang kita ketahui tentang atau pengalaman kita menyangkut realita?
Prinsip Meta-Hukum
dalam Kuliah Kairo, Hayek menjelaskan Kedaulatan Hukum sebagai “kekuasaan ekstra hukum“ atau “prinsip meta-hukum” (1955: 26, 32–3). Hayek memulai bab 14 The Constitution of Liberty dengan sebuah bagian yang berjudul “Kedaulatan Hukum [sebagai] doktrin meta-hukum”, dan di sini ia mengutip nyaris seluruh bagian dari kuliah ketiga: Kedaulatan Hukum bukan kekuasaan berdasarkan hukum melainkan kekuasaan menyangkut seperti apa hukum seharusnya, sebuah doktrin meta-hukum atau sebuah cita-cita politik. Kedaulatan Hukum hanya akan efektif bila pembuat undang-undang merasa terikat padanya. dalam sebuah demokrasi ini berarti bahwa Kedaulatan Hukum tidak akan bertahan kecuali ia menjadi bagian dari tradisi moral masyarakatnya, cita-cita yang diyakini bersama dan yang diterima secara mutlak oleh mayoritas. (206) Hayek berniat menarik garis tegas antara undang-undang dan Kedaulatan Hukum: “dari kenyataan bahwa Kedaulatan Hukum adalah pembatasan terhadap semua perundang-undangan, itu berarti bahwa Kedaulatan Hukum tidak bisa menjadi undang- undang dalam pengertian yang sama dengan undang-undang yang disahkan oleh pembuat undang-undang” (205). sistem per- undang-undangan atau peraturan merupakan produk proses evo- lusi, di mana manusia berinteraksi secara terus menerus dengan
79
eugene F. miller
lingkungannya. Kedaulatan Hukum sebagai sebuah tujuan atau prinsip meta-hukum, walau merupakan produk sampingan dari proses ini, bagaimanapun lebih tinggi dari proses itu sebagai sesuatu yang bersifat tetap atau universal. Kedaulatan Hukum menjadi standar yang harus diikuti oleh undang-undang, jika undang- undang itu diharapkan tetap berada dalam batas-batas. efektivitas politik yang ideal tergantung pada apakah sebuah masyarakat percaya padanya, dan pada gilirannya hal ini ini tergantung pada tradisi moral masyarakat itu; tapi cita-cita itu sendiri tidak dapat direduksi menjadi pandangan sebuah masyarakat tertentu. Hayek berhadapan dengan masalah transenden, dan ia memi- liki beberapa cara untuk mengatasinya. Pertama, ia dapat memper- kenalkan Kedaulatan Hukum sebagai sebuah “undang-undang yang lebih tinggi” atau hukum alam, sesuatu yang tidak terikat oleh waktu (timeless) yang kita temukan dengan memikirkan sifat-sifat hal-hal. Konsep Kedaulatan Hukum Hayek dapat dilihat sebagai versi terbaru dari doktrin hukum yang lebih tinggi, tapi ia menolak hukum alam. ide tentang sebuah sifat tetap yang memiliki makna moral dianulir oleh penyerapan akal ke dalam peradaban atau pemahamannya tentang keberadaan (being) sebagai proses. Kedaulatan Hukum memang berfungsi seperti hukum alam yang lebih tua, lebih tinggi dan membatasi pemerintah; tapi tidak seperti hukum alam, Kedaulatan Hukum bersifat netral dalam kaitannya dengan tujuan tindakan manusia. alternatif kedua ditawarkan oleh historisisme Jerman pasca- Hegel (post-Hegelian German historicism). Historisisme “adalah aliran yang mengakui hukum-hukum penting tentang perkem- bangan sejarah dan melalui wawasan itu memperoleh pengetahuan tentang lembaga-lembaga yang tepat untuk situasi saat itu.” aliran itu beranggapan bahwa pikiran, dengan melampaui batas-batas waktu dan tempat, dapat “secara eksplisit memahami bagaimana pandangan kita saat ini ditentukan oleh situasi dan memanfaatkan pengetahuan ini untuk membentuk kembali lembaga-lembaga kita dengan cara yang sesuai dengan jaman kita.” Hayek menolak
80
Kondisi Kebebasan
historisisme karena dua alasan: historisisme menyebabkan “relativisme yang ekstrim”, sejauh ia menyampaikan cita-cita lain untuk setiap masa dan bukan sebuah cita-cita universal bagi per- adaban; dan historisisme bersifat “konstruktivis”, karena menolak “semua aturan yang tidak bisa dijelaskan secara rasional atau yang belum dirancang secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu”
(235–6).
alternatif ketiga ditawarkan oleh Max Weber. Weber meno- lak anggapan penganut historisisme bahwa ada aturan-aturan tentang sejarah yang bisa ditemukan, dan sebaliknya percaya bahwa ilmuwan sosial berhadapan dengan fakta-fakta tak ber- ujung tentang pengalaman, dan ia harus memilih fakta-fakta yang menjadi fokus penelitiannya. seleksi ini dibuat dengan menyusun “tipe-tipe ideal”, yang sangat berbeda dari cita-cita seorang tokoh moral atau pencinta seni. Tipe-tipe ideal, seperti “kapitalisme”, tidak bisa dilepaskan dari ilmu sosial. sementara mereka dirancang untuk mempelajari nilai-nilai manusia, mereka dengan tegas menghindari penilaian tentang nilai mereka sendiri atau klaim atas apa yang seharusnya menjadi nilai mereka. Tidak ada tempat bagi cita-cita moral dan seni di ilmu sosial, karena keduanya tidak memiliki basis empiris atau rasional. seorang ilmuwan mungkin akan memutuskan untuk menjadi pendukung sebuah cita-cita, tapi dengan melakukan hal itu ia meninggalkan ilmu dan memasuki konflik tak berkesudahan yang “berkecamuk di antara para dewa”. “Perang antardewa-”nya Weber adalah karakterisasi konflik di antara cita-cita. Pada akhirnya pilihannya adalah masalah keyakinan atau keputusan subyektif individu (Weber, 2004:
17–31; Weber, 1949: 17–19, 22–6, 50–59, 89–101). Hayek sangat mengagumi Weber, terutama karena menyangkal bahwa sejarah memberi bukti tentang hukum yang ditemukan (discoverable laws) dan untuk mendukung individualisme metodologis dalam penelitian sosial. namun demikian, ia tidak bisa menerima kesimpulan Weber,
81
eugene F. miller
dengan nada nietzsche yang kental, bahwa cita-cita tidak berdasar, bahwa tidak ada dasar rasional untuk menilai apakah seseorang lebih unggul dari yang lain, dan bahwa keputusan di antara mereka pada akhirnya merupakan keputusan yang sewenang-wenang, yang didasarkan atas keyakinan atau kemauan semata—seperti memilih antara Tuhan dan iblis. Yang jelas, filsuf politik, menurut Hayek, tidak boleh “takut untuk membuat keputusan menyangkut nilai-nilai yang bertentangan”. ia mengakui bahwa “ia harus memilih mana yang harus ia terima dan mana yang harus ia tolak”
(114–15).
namun demikian, Hayek mencari dasar bagi pilihan ini dan menolak untuk menganggapnya tidak lebih dari masalah keya- kinan atau keinginan subyektif. alternatif yang ditawarkan Hayek adalah untuk menyatakan cita-cita ini, Kedaulatan Hukum, sebagai sebuah prinsip meta-hukum. ia tidak banyak menjelaskan tentang status prinsip ini, tapi jelas hal itu harus dipahami dalam konteks ajaran-ajaran dasarnya di bagian i. Hayek menekankan bahwa “kita tidak mungkin bisa menyusun secara sintetis seperangkat aturan-aturan moral baru” (63). Kita harus menerima hampir semua “yang berkembang dengan sendirinya dan secara spontan” (69). Peradaban manusia “memiliki kehidupannya sendiri”, dan “semua upaya kita untuk melakukan perbaikan harus dilakukan dalam keseluruhan kerja yang tidak bisa kita kontrol sepenuhnya.” cita-cita atau prinsip meta-hukum Hayek harus dilihat dari kaca- mata ini: tujuannya bukan untuk menyusun seperangkat aturan- aturan moral baru, tapi untuk mengenali semua aturan-aturan yang mendukung kemajuan peradaban; dan dalam hal ini ia memiliki dasar atau landasan. Kemajuan didukung terutama oleh kebebasan. Kemajuan tidak bisa dirancang, dan arahnya tidak bisa diramalkan. Harapan terbaik kita untuk melakukan perbaikan adalah dengan melindungi kebebasan individu. Kedaulatan Hukum sepenuhnya menyangkut kebebasan. Kedaulatan Hukum tidak berbicara tentang tujuan yang akan diraih individu atau tentang akibat jangka panjang
82
Kondisi Kebebasan
tindakan manusia. dalam pandangan Hayek, proses evolusi memilih aturan- aturan moral yang mendukung kelangsungan hidup atau kemajuan masyarakat. dalam Kuliah Kairo yang kedua, ia menggambarkan cita-cita Kedaulatan Hukum seperti yang berkembang di Jerman pada abad ke-19 dengan menggunakan istilah berikut: seperti hampir semua pemikiran-pemikiran utama di era manapun, Kedaulatan Hukum menjadi keyakinan bukan karena alasan rasionalnya dipahami sepenuhnya, tapi lebih karena keberhasilan kelompok-kelompok dan peradaban-peradaban yang memiliki keyakinan tentang hal itu yang membuatnya [Kedaulatan Hukum] dominan. Kedaulatan Hukum telah menjadi bagian dari perasaan keadilan (sense of justice) yang dihasilkan oleh proses seleksi alam dalam masyarakat dengan membuat masyarakat yang memi- liki keyakinan yang telah berevolusi yang sangat mendukung pemanfaatan terbaik kapasitas anggota mereka untuk berkembang subur. (1955: 26) Hal yang perlu digarisbawahi adalah: jika kita menoleh ke belakang kita melihat bahwa ketaatan pada Kedaulatan Hukum mendukung tujuan-tujuan sosial, seperti kelangsungan hidup, keberhasilan atau kemajuan; tapi karena masa depan terbuka dan tak pasti, Hayek hampir tidak pernah membenarkan cita-citanya dalam konteks kemungkinannya. Kedaulatan Hukum sepenuhnya menyangkut kebebasan. ia dibangun dari aturan-aturan moral yang berevolusi yang melin- dungi kebebasan. Tujuannya adalah melindungi kebebasan indi- vidu saat ini dan membuka kemungkinan bagi perkembangan manusia. Kedaulatan Hukum merupakan hasil dari peradaban barat, tapi Hayek menempatkannya sebagai sebuah cita-cita uni- versal dan bukan hanya cita-cita negara-negara barat. ia tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana cita-cita tertentu menjadi tujuan standar semua orang, tapi ia mengusulkan dua kemungkinan: Kedaulatan Hukum menawarkan sebuah pola bagi negara-negara yang ingin meniru keberhasilan kreatif negara- negara barat; atau karena modernitas telah menghasilkan sebuah
83
eugene F. miller
peradaban universal yang dibentuk oleh pemikiran-pemikiran barat, cita-cita barat yang menjadi pedoman telah menjadi standar bagi peradaban.
Para Penentang Kedaulatan Hukum
bab 16 menyoroti “Kemunduran Hukum”. Kemunduran ini dimulai di Jerman begitu lembaga-lembaga yang dirancang untuk mengamankan Kedaulatan Hukum terbentuk. Muncul pandangan politik dan teoritis yang dengan tegas menentang pembatasan kekuasaan oleh aturan-aturan hukum. Mereka mencoba “untuk memberikan kekuasaan lebih besar pada kekuatan-kekuatan pemerintah yang terorganisir untuk membentuk hubungan sosial secara sengaja sesuai dengan cita-cita tertentu keadilan sosial” (235). Kemudian muncul pendapat yang menentang lembaga- lembaga yang bebas, sehingga lembaga-lembaga itu tidak berhasil meraih tujuannya. Hampir seluruh bagian bab 16 menyoroti teori-teori hukum yang menolak atau mendefinisikan kembali Kedaulatan Hukum. Teori-teori itu bermula di Jerman, tapi dengan cepat mendapat pengaruh di negara-negara barat, seperti Rusia, inggris, dan amerika serikat. Kita hanya perlu mempertimbangkan pendapat Hayek tentang positivisme hukum. Positivisme hukum berkembang bertolak belakang dengan tentangan langsung terhadap tradisi hukum alam. Tentu saja Hayek mempunyai pandangannya sendiri yang menentang teori hukum alam, tapi mengakui bahwa hukum yang berlaku dalam sebuah masyarakat harus dinilai berdasarkan standar yang lebih tinggi—standar yang “ditemukan” dan bukan semata-mata dicip- takan atau dikehendaki. Menurut positivisme hukum, “hukum sesuai definisinya terdiri dari perintah-perintah yang disengaja berdasarkan kehendak manusia”; dan tidak ada standar yang lebih tinggi untuk mengukur semua perintah itu. implikasinya adalah tidak ada batasan bagi kehendak pembuat undang-undang. Undang-undang seperti itu yang ditegakkan oleh
84
Kondisi Kebebasan
otoritas negara harus dianggap sah, sehingga perbedaan antara penegakan hukum yang “sah” dan yang “tidak sah” tidak berlaku lagi. Positivisme hukum diterima secara luas setelah Perang dunia i. Formulanya yang paling konsisten dan berpengaruh bisa ditemukan dalam “teori hukum murni” karya Hans Kelsen.’ Kelsen menerima dan mengartikulasikan implikasi positivisme hukum yang luas: keinginan atau perintah pembuat undang-undang adalah hukum; keinginan ini tak terbatas; tidak ada kebebasan fundamental yang harus dihormati oleh pembuat undang-undang; dan sebuah negara yang lalim bisa memiliki ciri sebagai sebuah tatanan hukum. Pada akhir 1920an, positivisme hukum telah menaklukkan pendapat Jerman dan “dengan cepat menyebar ke seluruh dunia”, dan dengan demikian memberi pembenaran bagi kebangkitan kezaliman di Jerman di bawah Hitler, italia yang fasis and Rusia di bawah soviet (238–9; 1955: 22). dari luar, positivisme hukum menentang “prinsip-prinsip meta-hukum yang menjadi dasar Kedaulatan Hukum”—prinsip- prinsip yang dikecamnya sebagai “tahyul metafisik”. Lebih men- dasar lagi, positivisme hukum mendefinisikan ulang konsepnya sehingga negara manapun “yang semua kegiatannya berlangsung berdasarkan undang-undang dan dalam bentuk hukum” sesuai dengan Kedaulatan Hukum (238). Kedaulatan Hukum kemudian berarti tak lebih dari “tuntutan bagi legalitas, persyaratan bagi dasar hukum bagi tindakan negara”. dengan demikian “perlahan-lahan maknanya sebagai penjamin kebebasan individu sirna, karena setiap bentuk penindasan, betapapun sewenang-wenangnya atau diskriminatif, bisa disahkan oleh hukum yang memberi otoritas untuk tindakan seperti itu” (1955: 27). Hayek melihat tanda-tanda penolakan terhadap positivisme hukum dan doktrin-doktrin sejenis (247–9), tapi ada kebutuhan mendesak untuk menjelaskan dan memulihkan Kedaulatan Hukum.
d
85
86
7
asaL-UsUL dan PeRKeMbanGan KedaULaTan HUKUM (bab 11, 12, 13)
H aYeK mencurahkan tiga bab untuk membahas asal-usul Kedaulatan Hukum dan perkembangan kelembagaan dan
konseptualnya. Ketiga bab ini pada gilirannya memberi perhatian khusus pada inggris di abad ke-17 dan 18, pada amerika selama periode pendiriannya, dan pada Jerman antara 1800 dan 1870an. secara keseluruhan Hayek menekankan perkembangan lembaga- lembaga yang merupakan perwujudan aspek-aspek Kedaulatan Hukum dan pada pemikiran-pemikiran yang menyatakan prinsip- prinsip dasarnya. ini sejalan dengan tujuannya untuk menunjukkan bahwa Kedaulatan Hukum, sebagai sebuah cita-cita, lebih dari sekadar sebuah konstruksi rasional, melainkan hasil dari sebuah proses evolusi, di mana keyakinan-keyakinan yang baru tumbuh dan akibat-akibatnya yang tidak disengaja memungkinkan peng- artikulasian prinsip-prinsip kebebasan individu. Peran inggris, amerika dan Jerman ditampilkan sebagai bagian dari proses tunggal pertumbuhan atau sebagai “tahapan-tahapan dalam per- kembangan yang berkelanjutan” (202). Masing-masing negara memainkan peran tersendiri di puncak kejayaannya. Tidak ada bab tentang Perancis karena Hayek menilai bahwa perkembangan politik dan intelektual di negara itu, sesudah Revolusi, sebagian besar tidak mendukung cita-citanya (194–6).
87
eugene F. miller
asal-usul inggris
Kapan dan di mana kebebasan individu bermula? bertolak- belakang dengan beberapa interpretasi, Hayek menekankan bahwa kebebasan seperti itu telah dikenal oleh orang-orang purba, terutama di athena pada masa jayanya dan di masa-masa peng- hujung Republik Roma. bahkan, pendapat para pemikir klasik tentang kebebasan individu dan perlindungan hukum bagi kebebasan itu akan berpengaruh besar pada pemikiran modern (164–7). namun, Hayek tidak berminat pada dunia kuno, melain- kan pada asal-usul modern kebebasan individu yang dipahami sebagai kondisi umum sebuah bangsa dan sebuah cita-cita. evolusi modern Kedaulatan Hukum dimulai di inggris pada abad ke-17. evolusi ini, seperti ditelusuri Hayek, melibatkan peristiwa dan pemikiran, dengan peristiwa dan akibat-akibatnya yang tidak diperkirakan sebelumnya mendapat prioritas. ia mengamati bahwa kebebasan inggris “awalnya terlihat, mungkin pada dasarnya memang selalu demikian, sebagai produk sampingan perebutan kekuasaan ketimbang hasil dari sebuah tujuan yang disengaja” (162). di sini Hayek mengacu pada pertentangan sengit antara raja dan Parlemen yang dimulai setelah kematian elizabeth pada 1603 dan mengguncang inggris pada abad ke- 17; kebebasan individu “muncul [dari pertentangan itu] sebagai produk sampingan” (167). Konflik dengan Parlemen dipicu oleh kebijakan ekonomi para penerus elizabeth, terutama upaya mereka untuk menegakkan monopoli industri dan untuk menerapkan peraturan yang ketat tentang kegiatan ekonomi. semua kebijakan ini menimbulkan tuntutan bagi “hukum yang berlaku sama untuk semua warga negara” dan ketaatan pada “penegakkan hukum tertentu”, yang dibedakan dari pemerintahan yang tidak pasti dan sewenang-wenang. berbagai cara untuk membatasi keleluasaan kerajaan dan membuat raja tunduk pada hukum dibahas secara luas dan terus menerus selama Perang saudara. dari pembahasan ini muncul semua cita-cita politik “yang kemudian menentukan arah evolusi
88
Kondisi Kebebasan
politik inggris” (168). Proses evolusi yang digambarkan Hayek benar-benar ringkas. Pada 1660, saat kekuasaan stuart dipulihkan, cita-cita kebebasan yang berkembang dalam beberapa dasawarsa sebelumnya “telah menjadi bagian dari tradisi yang berlaku”. catatan Hayek tentang inggris di abad ke-17 menjelaskan secara rinci perubahan besar-besaran dan cepat dalam pendapat tentang pemerintahan seperti apa yang dapat secara sah mengklaim ketaatan rakyat. ini penting, karena “kekuasaan pada akhirnya bukan fakta fisik melainkan pendapat yang membuat rakyat patuh” (181). Hayek juga mengamati bahwa “sekelompok orang dapat membentuk sebuah masyarakat yang mampu membuat undang-undang karena mereka memiliki keyakinan bersama yang memungkinkan diskusi dan persuasi dan yang harus dipatuhi aturan-aturan yang diartikulasi agar bisa dianggap sah” (181). Meratanya (prevalensi) keyakinan bersama seperti itu menjelaskan bagaimana Parlemen, di masa Glorious Revolution (Revolusi Gemilang) di tahun 1688, dapat dengan hanya sedikit pertumpahan darah menggulingkan monarki yang berkuasa dan menggantinya dengan monarki baru. Kemunculan pemikiran-pemikiran baru tentang kebebasan kemudian menjadi bagian dari doktrin partai Whig yang berjaya. Pencapaian John Locke yang terbesar adalah mengkodifikasi doktrin Whig, dan dengan demikian menetapkan prinsip-prinsip praktis yang harus, dengan persetujuan bersama, sejak saat itu mengontrol kekuasaan pemerintah (169–71). Meski Hayek secara umum berpandangan kritis terhadap spekulasi Locke tentang dasar-dasar pemerintahan, ia memuji “kodifikasi” yang dibuatnya untuk doktrin politik yang diterima. Paruh pertama abad ke-18 merupakan periode utama konso- lidasi, di mana cita-cita Kedaulatan Hukum “secara progresif merasuki kegiatan sehari-hari”. Hampir semua prinsip yang diperjuangkan oleh orang-orang inggris di abad sebelumnya secara perlahan tapi pasti dikembangkan. bahkan, “prinsip-prinsip itu sendiri tidak lagi menjadi sengketa partisan; dan kelompok Tory
89
eugene F. miller
pada akhirnya menerima semua prinsip itu (171–2). di penghujung abad itu, “eksposisi koheren” tentang cita-cita inggris dikemukakan, terutama oleh Hume, burke dan William Paley. Pemikir-pemikir terkemuka lain, termasuk adam smith dan William blackstone, menerima begitu saja semua cita-cita itu, tapi umumnya mereka tidak menyatakannya secara langsung (172– 4). sumbangan utama inggris terhadap evolusi prinsip-prinsip kebebasan berakhir di penghujung abad ke-18. Hampir semua pencapaiannya dilestarikan hingga setelah abad ke-19, tapi hanya ada sedikit perkembangan baru dari cita-cita yang mendasarinya, bahkan dalam tulisan-tulisan sejarawan seperti T. b. Macaulay dan para ekonom dari aliran smith. Muncul liberalisme baru yang konstruktivis (constructivist liberalism), yang seringkali dituntun oleh pemikiran-pemikiran Revolusi Perancis, yang mencemooh undang-undang dasar yang diterima inggris dan mengusulkan “pembuatan kembali semua undang-undang dan lembaga-lemba- ganya berdasarkan prinsip-prinsip rasional”. di sini Hayek menyebut bentham dan kelompok Utilitarian serta Richard Price, penulis pamflet yang moralis dan radikal. Mulai saat itu, cita-cita inggris tentang kebebasan individu digantikan secara progresif, bahkan di inggris Raya, oleh “konsep yang intinya adalah konsep Perancis tentang kebebasan politik” (174–5).
Peran amerika
Para pendatang yang kemudian bermukim di amerika mem- bawa serta prinsip-prinsip tentang kebebasan individu yang telah berkembang di inggris, termasuk “pemahaman bahwa tidak boleh adakekuasaanyangsewenang-wenangdanbahwasemuakekuasaan harus dibatasi oleh undang-undang yang lebih tinggi” (177). apa yang kemudian ditambahkan oleh orang-orang amerika adalah tuntutan bagi sebuah lembaga yang tetap, sebuah dokumen tertulis yang mengakui prinsip-prinsip mendasar dan menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Keyakinan ini—bahwa perlindungan terhadap kebebasan menuntut undang-
90
Kondisi Kebebasan
undang dasar yang tertulis—berakar di pengalaman awal amerika dengan perjanjian dan piagam. Pengalaman itu dituangkan dalam berbagai undang-undang dasar negara yang dibuat selama dan setelah Revolusi, dan itu mendorong upaya untuk membuat rancangan undang-undang dasar amerika serikat. Hayek menamakan keyakinan dan praktek ini “konstitusionalisme”; dan ia menganggap konstitusionalisme sebagai sumbangan khusus amerika bagi perkembangan Kedaulatan Hukum. Konstitusionalisme amerika merupakan tantangan terhadap pendapat Hayek. Undang-undang dasar federal, seperti halnya berbagai undang-undang dasar negara yang disusun setelah Revolusi, muncul dari upaya yang disengaja untuk menyusun sebuah kerangka dasar hukum dan juga untuk meraih sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pemerintahan. dalam hal ini konstitusionalisme amerika bisa dilihat sebagai konstruktivis dan menentang tradisi. Hayek mengakui bahwa para pendiri amerika, dalam beberapa hal, “dituntun oleh semangat rasionalisme, hasrat untuk konstruksi yang disengaja dan prose- dur pragmatis yang mendekati apa yang kita sebut sebagai ‘tradisi Perancis’ ketimbang ‘tradisi inggris’”. selain itu, mereka juga menunjukkan “kecurigaan umum terhadap tradisi dan kebanggaan besar pada kenyataan bahwa struktur baru itu sepenuhnya karya mereka”. namun, Hayek berpegang teguh pada pendapatnya bahwa para pendiri amerika “pada dasarnya salah” mengenai apa yang sedang mereka capai. Kerangka pemerintahan yang pada akhirnya muncul dari Undang-undang dasar federal berbeda “dari struktur manapun yang diramalkan sebelumnya”, dan “sebagian besar hasilnya disebabkan oleh kecelakaan sejarah atau penerapan prinsip-prinsip yang diwarisi atas situasi baru”. “Penemuan- penemuan” baru Undang-undang dasar yang dibangga-banggakan “merupakan hasil penerapan prinsip-prinsip tradisional atas permasalahan tertentu” atau “muncul sebagai konsekuensi ide-ide umum yang hanya sedikit dipahami“ (183–4).
91
eugene F. miller
selainmenuntutdokumentetapdantertulis,konstitusionalisme amerika juga memasukkan berbagai cara untuk membatasi peme- rintah dan membuatnya tunduk pada aturan-aturan umum. dalam kaitan ini Hayek membahas seruan bagi hukum yang lebih tinggi, pembagian kekuasaan di antara cabang-cabang pemerintahan federal dan di antara pemerintah dan negara-negara bagian, tuntutan bagi hak-hak individu yang tidak boleh dilang- gar, dan praktek judicial review. ada benang merah yang sama dalam seluruh pembahasan ini, yaitu masalah bagaimana, dalam pemerintahan oleh rakyat, kelompok mayoritas dapat dibatasi sehingga tidak menimbulkan ancaman. orang-orang amerika lebih peduli dibandingkan dengan orang-orang inggris dalam membatasi kekuasaan wakil-wakil mereka di lembaga legislatif. Hal ini sebagian karena para pen- datang, di dasawarsa menjelang Revolusi, dipaksa untuk menolak klaim Parlemen bahwa ia berkuasa atas mereka; tapi secara lebih mendasar hal itu merefleksikan kesadaran bahwa, dalam sebuah masyarakat demokratis, kekuasaan mayoritas bisa membahayakan kebebasan. Lembaga-lembaga legislatif negara-negara bagian yang baru dibentuk pada waktu itu sering dikritik karena melampaui kewe- nangan mereka. Rakyat amerika menerima pandangan yang telah lama ada bahwa peraturan perundang-undangan biasa harus tunduk pada “undang-undang yang lebih tinggi”; dan mereka menuntut kodifikasi prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi dalam dokumen tertulis, dan dengan demikian membuatnya eksplisit dan bisa diterapkan. ini berarti bahwa undang-undang tertentu yang disahkan oleh lembaga legislatif adil hanya bila mereka tunduk pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-undang dasar. Tuntutan bagi kepatuhan pada prinsip- prinsip umum mencegah lembaga legislatif mengorbankan keun- tungan jangka panjang demi tujuan jangka pendek dan untuk memberikan hak-hak istimewa atau menjatuhkan hukuman pada individu (179–80).
92
Kondisi Kebebasan
Pandangan Hayek tentang hukum yang lebih tinggi berbeda secara mendasar dengan pemahaman rakyat amerika tentang hal itu. Menurut pemahamannya, hukum yang lebih tinggi tidak berakar pada kehendak ilahi, atau alam, atau akal, seperti yang umumnya diyakini orang amerika. Hayek mengingatkan kita bahwa akal selalu “bergerak dalam kerangka nonrasional keyakinan dan lembaga-lembaga“. Hukum yang lebih tinggi, bagi masyarakat manapun, terdiri dari prinsip-prinsip yang implisit dalam keyakinan dan pendapat yang berlaku. Pertimbangan yang menentukan adalah apakah sebuah bangsa, terlepas dari bagai- mana mereka memahami sumber prinsip-prinsip yang lebih tinggi, berupaya untuk mengikutinya dalam jangka panjang. dengan melakukan hal itu, sebuah bangsa memperoleh “kontrol lebih besar atas sifat umum tatanan politik daripada seandainya karakternya ditentukan semata-mata oleh keputusan yang dikeluarkan secara berturut-turut tokoh tertentu” (181–2). Konstitusionalisme amerika memberi perhatian khusus pada pembatasan kekuasaan perwakilan lembaga legislatif. Untuk tujuan itu, Undang-undang dasar federal membagi kekuasaan di antara ketiga cabang pemerintahan, mengidentifikasi kekuasaan legislatif, dan membuka pintu bagi lembaga kehakiman untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-undang dasar. Hayek tidak berkomentar tentang pembatasan terhadap Kongres as—pembagiannya ke dalam dua “Kamar” yang harus sepakat untuk memberlakukan undang-undang—dan hak veto presiden. Menyangkut lembaga eksekutif, Hayek memiliki pan- dangan kritis tentang ketetapan dalam undang-undang dasar yang “berujung pada pembentukan republik presidensial”. berdasarkan pengaturan ini, “kepala eksekutif memperoleh kekuasaannya lang- sung dari rakyat dan, sebagai konsekuensinya, bisa berasal dari partai selain dari partai yang mengontrol lembaga legislatif”. Hayek keberatan dengan pengaturan ini karena menimbulkan “kendala bagi sebuah lembaga eksekutif yang efisien”; namun ia kemudian
93
eugene F. miller
mengusulkan alasan yang lebih mendalam untuk menghindari republik presidensial—kemungkinan bahwa pihak eksekutif, atas nama rakyat, mengambil langkah-langkah yang membahayakan kebebasan Maka Franklin d. Roosevelt, yakin bahwa ia tahu cara terbaik mengatasi depresi berat (Great Depression), “menganggapnya sebagai fungsi demokrasi di masa krisis untuk memberikan keku- asaan tak terbatas pada orang yang dipercaya”. di antara langkah- langkah yang diambilnya, Roosevelt mencoba pada 1937 untuk mengontrol Mahkamah agung dengan memperbesar lembaga itu dan mengisinya dengan para hakim yang mendukung semua kebijakannya. Upaya ini kandas di senat as—sebuah kasus di mana lembaga legislatif bertindak untuk mengekang kekuasaan eksekutif yang tidak berdasar (186, 190–91). isu tentang pemerintahan oleh mayoritas merupakan tema sentral pembahasan Hayek tentang konstitusionalisme amerika. ia terutama mengandalkan perbedaan yang dibuat oleh para pendiri amerika, yaitu antara keinginan mayoritas yang sering kali tidak dipertimbangkan baik-baik dan berjangka pendek dan kehendaknya yang lebih disengaja dan berjangka panjang. Para pengritik Undang-undang dasar yang berpikiran demokratis mengritiknya karena menyusun pemerintahan sedemikian rupa sehingga menghalangi kehendak mayoritas. Hayek menjawab bahwa “sebuah sistem yang konstitusional tidak melibatkan pem- batasan absolut keinginan rakyat tapi hanya menempatkan tujuan jangka pendek di bawah tujuan jangka panjang”. Maka rakyat pun sepakat “untuk tunduk pada mayoritas sementara untuk isu-isu tertentu” dengan “pemahaman bahwa kehendak mayoritas ini akan tunduk pada prinsip-prinsip yang lebih umum yang dibuat sebelumnya oleh sebuah badan yang lebih komprehensif”, seperti konvensi konstitusional (179–80).
94
Kondisi Kebebasan
Puncak Pencapaian di Jerman
semua negara yang memiliki andil dalam pertumbuhan Kedaulatan Hukum merespon ancaman tertentu terhadap kebe- basan individu: inggris pada kekuasaan monarki yang sewe- nang-wenang; amerika pada perwakilan lembaga legislatif dan kelompok-kelompok mayoritas yang terpaku pada tujuan-tujuan jangka pendek; dan Jerman pada negara administratif. “Rakyat Jerman” memiliki sejarah politik yang kompleks selama periode pengamatan Hayek, dan kadang-kadang sulit untuk mengatakan fase sejarah mana atau negara Jerman mana yang ia maksudkan. Konfederasi Jerman dibentuk pada 1815, menyusul kekalahan napoleon. Konfederasi itu terdiri dari 39 negara bagian, dengan Prusia dan austria sebagai anggota yang dominan. Pada 1866, dengan kemenangan Prusia dan sekutu-sekutu Jermannya dalam Perang austria-Prusia, Konfederasi Jerman dibubarkan; dan tahun itu Konfederasi Jerman Utara dibentuk oleh Prusia dan negara-negara Jerman utara. dominasi Prusia yang semakin besar dan kemenangannya pada 1870 dalam Perang Perancis-Prusia berakhir dengan pembentukan Kekaisaran Jerman pada 1871 sebagai monarki konstitusional, dengan Raja Wilhelm dari Prusia sebagai Kaisar Jerman dan otto von bismarck sebagai Kanselir. Hayek membuat penilaian rancu tentang pengaruh Prusia. dengan menoleh ke abad ke-18, ia mengakui bahwa hukum perdata yang dibuat Frederick ii pada 1751 memulai gerakan yang dengan cepat menyebar “untuk mengkodifikasi semua undang- undang”. Hayek menganggap gerakan ini “sebagai salah satu aspek terpenting benua eropa untuk menegakkan Kedaulatan Hukum” (197). dalam suasana ini immanuel Kant dan kemudian Wilhelm von Humboldt muda menulis risalah-risalah yang sangat berpengaruh tentang kebebasan pendidikan dan moral; dan gerakan-gerakan liberal bermunculan dengan tujuan luas untuk membatasi pemerintahan melalui undang-undang dasar dan undang-undang umum. namun pada 1860an dan 1870an, Prusia telah berubah menjadi “negara polisi”, mengalahkan upaya untuk
95
eugene F. miller
membawa Prusia dan entitas politiknya yang lebih luas yang berada di bawah dominasinya ke arah Kedaulatan Hukum (199–200). Gerakan liberal di Jerman mempunyai dua tujuan utama:
menegakkan Rechtsstaat (atau negara Hukum) dan meraih cita- cita konstitusionalisme. dalam Kuliah Kairo, Hayek memberikan perhatian cukup besar pada pemikir-pemikir, terutama di bagian selatan Jerman, yang membantu mengembangkan konsepsi teoritis Rechtsstaat setelah 1800; tapi ia tidak memasukkan ulasan ini ke dalam bab 13 The Constitution of Liberty (cf. 1955: 21–3). Rechtsstaat terutama dirancang untuk mengekang penerapan kekuasaan secara sewenang-wenang dengan mengembangkan birokrasi. di seluruh wilayah eropa daratan, dan terutama di Prusia, berkembang “mesin administratif terpusat yang sangat berkuasa” dengan “sebuah badan yang terdiri dari administrator profesional yang menjadi penguasa utama rakyat” (193). awal- nya kaum liberal melihat pilihan mereka antara bergantung pada pengadilan biasa untuk memutuskan apakah tindakan adminis- tratif sah secara hukum dan konsisten dengan hak-hak individu atau, sesuai dengan tradisi Perancis, membentuk “badan-badan yudisial semu di dalam mesin administratif“ untuk memutuskan sah atau tidaknya tindakan administratif (196, 199–201). Untuk jangka waktu yang lama para pendukung Rechtsstaat yang liberal menganjurkan pendekatan yang pertama, yang akan bergantung pada pengadilan biasa untuk membatasi pemerintahan. Pende- katan ini kemudian dikenal sebagai “justicialism”. Pada 1860an kaum liberal telah berpaling pada konsepsi yang berbeda, yang sebenarnya memodifikasi pendekatan pertama dan dengan demikian menghindari menempatkan tangggung jawab yudisial pada pemerintahan. Rudolf von Gneist merupakan arsitek utama sistem yang baru itu. Von Gneist dan para pendukungnya menyerukan sistem pengadilan yang terpisah di samping sistem yang biasa untuk memeriksa kasus-kasus yang berhubungan dengan tindakan administratif negara. semua “pengadilan itu diharapkan menjadi
96
Kondisi Kebebasan
pengadilan yang benar-benar independen”, bukan badan-badan yudisial di dalam aparatus administratif; dan diharapkan semua pengadilan itu, seiring dengan waktu, “memiliki kontrol yang sepenuhnya bersifat yudisial atas semua tindakan administratif”. Untuk mempertahankan semua pengadilan khusus ini, para penganjurnya berpendapat bahwa “hakim biasa, yang terutama terlatih untuk hukum kriminal atau hukum tentang hak-hak pribadi (private law)”, tidak bisa diharapkan untuk memiliki pengetahuan khusus yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa menyangkut tindakan administratif. argumentasi ini merebut hati pendukung Kedaulatan Hukum yang liberal. sejak saat itu Rechtsstaat berubah arti menjadi sistem pengadilan administratif yang independen ketimbang keter- gantungan pada pengadilan biasa. sesungguhnya, pendekatan baru ini dianggap sebagai puncak dari keberhasilan Rechtsstaat. Hampir semua pengacara administratif Jerman mendukungnya; dan dengan cara serupa sebuah sistem diperkenalkan di negara- negara Jerman pada 1860an dan 1870an (200–202). Harapan kaum liberal untuk menerapkan kontrol yudisial yang independen atas birokrasi yang beruratakar akan menemui kekecewaan: “saat alat baru diperkenalkan muncul arus balik kecenderungan intelektual”—sebuah pembalikan yang disebabkan oleh “gerakan baru ke arah sosialisme negara dan negara kesejah- teraan”. Gerakan baru ini semakin kuat pada 1870an dan 1880an, tepat pada saat pengadilan administratif mendapatkan bentuk akhirnya di negara-negara bagian Jerman. Gerakan baru itu mendukung perluasan kewenangan administratif, bukan mem- batasinya melalui uji undang-undang (judicial review). sebagai akibatnya, konsepsi liberal tentang Kedaulatan Hukum, yang intinya adalah Rechtsstaat, ditinggalkan sebagai langkah praktis. dengan demikian rakyat Jerman merupakan “orang-orang terakhir yang disentuh oleh gelombang liberal sebe- lum akhirnya mereda” (202). Hayek mengingatkan kita untuk tidak mengecilkan penca-
97
eugene F. miller
paian teoritis kaum liberal Jerman. Meskipun mereka tidak mencapai keberhasilan politik, merekalah yang menerapkan cita-cita lama Kedaulatan Hukum dalam menghadapi persoalan tentang bagaimana membatasi negara administratif modern:
“dalam beberapa hal mereka mewakili tahapan terakhir dalam sebuah perkembangan yang terus menerus dan mungkin paling baik dalam beradaptsi dengan masalah-masalah kita dewasa ini ketimbang lembaga-lembaga lain yang lebih tua”. Kebangkitan negara administratif dimulai di eropa daratan; tapi di abad ke-20, negara administratif juga muncul di inggris dan amerika serikat. Maka “kekuasaan administrator profesional … sekarang merupakan ancaman utama terhadap kebebasan individu”; dan “lembaga-lembaga yang dikembangkan di Jerman dengan tujuan mengontrolnya patut diteliti secara lebih mendalam dibandingkan dengan yang telah dilakukan selama ini” (202). dalam konteks ini Hayek mengritik a.V. dicey, yang pene- litiannya tentang undang-undang dasar inggris umumnya ia puji, karena “memungkinkan penilaian kembali tindakan-tindakan administratif oleh pengadilan biasa” sebagai ujian utama bagi Kedaulatan Hukum. dicey di sini mengabaikan pengadilan administratif independen yang menjadi pusat pemikiran dan praktek Rechtsstaat. dengan cara ini dicey berperan besar dalam “mencegah atau menunda perkembangan lembaga-lembaga yang dapat membuat mesin birokratis baru tunduk pada kontrol efektif”. Pengaruhnya “menghentikan perkembangan yang kemungkinan dapat memberikan kesempatan terbaik untuk melestarikan” Kedaulatan Hukum (203–4).
d
98
8
sYaRaT-sYaRaT KedaULaTan HUKUM (bab 14)
K edaULaTan Hukum menjelaskan atribut “hukum sejati” (true law) dan juga mengidentifikasi lembaga-lembaga
yang dibutuhkan untuk melindungi kebebasan individu. Hayek menyebutkan satu persatu semua atribut dan jaminan perlin- dungan ini di Kuliah Kairo dan The Constitution of Liberty (bab 14), tapi dengan tekanan berbeda. Pengidentifikasian ini tidak dibuat berdasarkan sistem yang rasional, tapi lebih sebagai “sebuah kompleks doktrin yang diformulasikan di saat yang berbeda dan yang semata-mata berhubungan karena memiliki tujuan yang sama” (1955: 34). Pandangan ini cocok dengan klaim Hayek bahwa “cita-citanya” merupakan produk pertumbuhan yang tak diarahkan, bukan konstruksi logis.
Hukum sejati mendukung kebebasan dengan menjamin ruang pribadi.
secara garis besar, tujuan yang ingin dicapai Kedaulatan Hukum adalah untuk mendukung kebebasan dengan menjamin keamanan individu dari pelanggaran terhadap ruang pribadi oleh pemerintah. Lebih khusus lagi Kedaulatan Hukum bertujuan membatasi koersi oleh kekuasaan negara dalam kasus-kasus yang secara eksplisit dituntut oleh aturan-aturan abstrak umum yang telah diumumkan sebelumnya dan yang berlaku untuk semua
99
eugene F. miller
orang tanpa kecuali, dan mengacu pada situasi yang mereka ketahui” (ibid.: 34; cf. 1960: 208). Pemerintah memaksa individu terutama dengan menghukum mereka. dalam Kedaulatan Hukum, pemerintah dapat “melanggar ruang pribadi seseorang yang dilindungi hanya sebagai hukuman karena telah melanggar aturan umum yang telah diumumkan” (206). di sini dan di tempat lain, Hayek membedakan dengan tegas hukum-hukum yang harus ditaati rakyat biasa dan tindakan otoritas legislatif, yang artinya sama dengan perintah, yang memberi petunjuk pada abdi negara “menyangkut cara mereka mengendalikan aparatus pemerintahan dan sarana yang tersedia bagi mereka” (207). Pemerintah memiliki keleluasaan besar untuk menentukan bagaimana sumberdaya ter- tentu digunakan, tapi pemerintah tidak bisa memerintah individu seakan-akan ia tidak lebih dari sumberdaya pemerintah.
Hukum sejati diketahui dan pasti
Undang-undang harus diperkenalkan kepada masyarakat atau disebarluaskan karena mereka membentuk lingkungan di mana kita merencanakan tindakan kita. Jika individu mengetahui aturan-aturan mana yang bisa mereka andalkan, mereka akan lebih mampu memperkirakan hasil tindakan mereka, menentukan tanggung jawab mereka, dan menggunakan pengetahuan mereka secara efektif. Hukum yang diketahui dan pasti vital untuk kehidupan ekonomi; dan mereka mendukung pertumbuhan spontan keteraturan sosial (tertib sosial). Mereka memungkinkan orang untuk “meramalkan dengan keyakinan tinggi kerjasama yang bisa mereka harapkan dari orang lain”, dan dengan demikian memudahkan “penyesuaian bersama antarindividu” yang meng- hasilkan keteraturan spontan. Hayek menekankan bahwa kepas- tian hukum yang relatif membuat keputusan-keputusan peng- adilan dapat diramalkan, dan dengan demikian mengurangi proses pengadilan dan memungkinkan sebuah masyarakat bebas untuk berjalan lebih lancar dan lebih efisien. semua pertimbangan ini membawanya pada kesimpulan
100
Kondisi Kebebasan
bahwa “bukan tugas pembuat hukum untuk menciptakan keter- aturan tertentu tapi semata-mata untuk menciptakan kondisi di mana sebuah pengaturan yang baik bisa dibuat dan dapat terus menerus memperbarui dirinya” (208–9; cf. 159–61).
Hukum sejati bersifat umum dan berlaku untuk semua orang
sifat umum dan abstrak adalah ciri penting hukum. Hayek telah menyatakan hal ini secara jelas terutama dengan membuat perbedaan di bab 10 antara undang-undang dan perintah. Perin- tah diberikan pada seseorang untuk melakukan suatu tindakan tertentu atau untuk tidak melakukan tindakan tertentu; dan perintah berarti harus ada orang yang memberikan perintah itu. sebaliknya, hukum “ditujukan pada orang-orang yang tak dikenal”, dan berbicara dengan nada yang tidak bersifat pribadi (impersonal). Hukum mengambil intisari dari “semua kondisi waktu dan tempat tertentu” dan “hanya mengacu pada kondisi- kondisi yang mungkin terjadi di mana saja dan kapan saja”. Hayek membenarkan bahwa semua perbedaan ini tidak sulit dan cepat, karena hukum “berangsur-angsur berubah menjadi perintah saat isinya menjadi lebih spesifik” (149–50). namun, prinsip tentang keadaan yang berlaku umum tidak mencakup tuntutan bahwa “hukum harus berlaku untuk semua orang”. Hukum mungkin bisa bersifat umum namun memiliki ketentuan berbeda untuk orang-orang dari kelas berbeda dan, dalam hal kelas didefinisikan secara sempit, secara implisit memi- hak individu-individu tertentu. Persamaan penuh di hadapan hukum berarti “tidak ada atribut apapun milik individu tertentu yang dapat mengubah posisi mereka di hadapan hukum” (1955:
36). Hayek menekankan bahwa kita harus berupaya untuk men- capai tujuan ini, tapi ia juga menerima bahwa “kemungkinan hal itu tidak mungkin tercapai dan tidak diinginkan” (ibid.: 36). secara prinsip ia tidak keberatan bila hukum menyasar kelompok tertentu, misalnya wanita, atau tunanetra, atau orang-orang di atas
101
eugene F. miller
usia tertentu, selama keabsahan perbedaan itu diakui oleh mereka yang berada dalam kelompok itu maupun mereka yang berada di luar kelompok. namun, idealnya, persamaan di hadapan hukum juga bertujuan untuk memperbaiki “kesempatan orang-orang yang belum diketahui “ dan “tidak sama dengan menguntungkan atau merugikan orang-orang yang dikenal dengan cara yang bisa diramalkan sebelumnya” (209–10, 153–5). Hayek membantah bahwa keadilan merupakan atribut hukum, tidak tergantung pada sifatnya yang umum, pasti dan berlaku untuk semua orang. Jika sebuah undang-undang “membatasi dirinya pada pengaturan hubungan antara orang-orang yang berbeda dan tidak mencampuri urusan individu yang murni bersifat pribadi”, kita tidak bisa menilai kesesuaiannya dengan wilayah kebebasan “kecuali melalui sifatnya yang umum dan berlaku untuk semua orang” (210). di sini, seperti halnya di bab 6, Hayek menginterpretasikan prinsip persamaan sebagai hukum yang memperlakukan semua orang sama terlepas dari perbedaan yang berasal dari alam dan pengasuhan. Persamaan di hadapan hukum meningkatkan perbedaan de facto di antara individu, tapi semua hal itu menguntungkan masyarakat bebas. selain itu, Kedaulatan Hukum juga bertentangan dengan upaya mencapai keadilan distributif. Mereka yang mencoba mendapatkan keadilan distributif “dalam praktek akan menemukan kendala dalam setiap langkah mereka oleh Kedaulatan Hukum.” Keadilan distributif mensyaratkan agar pemerintah menentukan apa yang diperoleh atau dianugerahkan pada individu yang berbeda sesuai dengan pemahaman seseorang tentang merit mereka. namun, Kedaulatan Hukum menuntut agar individu diperlakukan sama di bawah hukum umum, tanpa memperhitungkan kualitas atau kondisi tertentu mereka (232). Undang-undang terdiri dari “aturan-aturan umum yang berlaku sama untuk semua orang.” itu berarti bahwa semua orang yang menetapkan dan menerapkan undang-undang juga harus tunduk pada undang-undang tersebut. Persyaratan ini–
102
Kondisi Kebebasan
bahwa semua undang-undang berlaku sama untuk mereka yang memerintah serta individu– memperkecil risiko negara dan agen- agennya melakukan penindasan (210).
Kedaulatan Hukum menuntut pengadilan yang mandiri
Hayek ragu-ragu untuk menjadikan “pemisahan kekuasaan” persyaratan umum bagi Kedaulatan Hukum, karena doktrin ini memiliki berbagai makna yang sebagian tidak ia sepakati. namun, ia berpendapat bahwa lembaga peradilan harus merupakan “kekuasaan yang terpisah” dari lembaga legislatif. Kedaulatan Hukum berarti bahwa “pembuatan aturan-aturan baru” harus terpisah dari “penerapannya untuk kasus-kasus tertentu.” Kedua fungsi ini “harus dijalankan secara terpisah oleh dua badan yang dikoordinasi sebelum diputuskan apakah koersi akan diterapkan dalam kasus tertentu.” dalam praktek, ini menuntut “hakim yang bebas yang tidak terpengaruh oleh tujuan pemerintah yang bersifat sementara” (210–11). Para hakim ini “tidak diikat oleh apapun kecuali oleh hukum dan dilindungi dari semua tekanan melalui jaminan bahwa mereka tidak bisa dipecat dan jaminan serupa lain” (1955: 37). Pengaturan ini membantu menjamin bahwa aturan dibuat karena mereka berlaku secara umum dan bukan untuk memenuhi kasus tertentu. Pembuatan keputusan peradilan seperti yang dipahami Hayek melampaui undang-undang tertentu dan tujuannya. sesung- guhnya, hakim tidak berkepentingan dengan “maksud-maksud tersembunyi pembuat aturan” (ibid.: 37). Tugas hakim adalah “untuk menemukan implikasi yang terdapat dalam roh kese- luruhan sistem aturan hukum yang sah.” Jika diperlukan, ia biasanya menyatakan “apa yang tidak dinyatakan secara eksplisit sebelumnya di pengadilan atau oleh pembuat undang-undang” (212). Jelas dibutuhkan kearifan luar biasa besar untuk memahami roh undang-undang, untuk menentukan implikasinya terhadap kasus yang sedang ditangani, dan untuk menyatakannya sebagai sebuah aturan umum (kebiasaan). Hakim harus menjelaskan
103
eugene F. miller
banyak hal yang tidak dinyatakan secara jelas oleh hukum itu sendiri; dan pada akhirnya “pemahaman umum tertentu” akan mempengaruhi interpretasi hakim tentang hukum. Meski demi- kian, Hayek menilai interpretasi hukum berdasarkan standar obyektif, yaitu “apa makna hukum yang telah disebarluaskan bagi pengamat yang tidak memihak” (1955: 37). doktrin pemisahan kekuasaan, dalam beberapa bentuknya, melarang lembaga peradilan umum untuk mendelegasikan fungsi pembuatan aturan pada badan-badan lain; tapi Hayek menolak pembatasan ini. dari sudut pandang Kedaulatan Hukum, ia tidak menganggap sebagai sesuatu yang salah pendelegasian kekuasaan membuat aturan pada “badan-badan legislatif lokal, seperti lembaga legislatif provinsi atau dewan kota” atau bahkan dalam beberapa kasus pada “beberapa otoritas yang tidak dipilih”, selama otoritas itu mengumumkan semua aturan itu sebelum menerapkannya dan selama otoritas itu juga diwajibkan tunduk pada aturan-aturan tersebut. apa yang ditentang Hayek dalam praktek modern bukanlah pendelegasian pembuatan undang- undang tapi memberikan pihak yang berwenangan “kekuasaan untuk menggunakan koersi tanpa aturan” dan mengharapkan pengadilan menerima penerapkan kekuasaan seperti itu tanpa keraguan sedikit pun (1960: 211–12; 1955: 38–9). Pihak eksekutif, dalam melakukan paksaan atas warga sipil, tunduk pada aturan-aturan hukum dan judicial review. Fungsi utama pemerintah atau lembaga eksekutif adalah untuk melin- dungi individu dari paksaan oleh individu lain dan dengan demi- kian melindungi ruang pribadi setiap individu. Untuk tujuan ini pihak eksekutif memiliki monopoli atas kekuasaan koersif. Fungsi ini harus dibedakan dari fungsi administratif atau kebijakan eksekutif, yang tidak bersifat koersif, tapi yang mungkin menjadi koersif di bawah rezim perencanaan terpusat. Hayek menegaskan bahwa dengan bangkitnya negara birokratis modern, kekuasaan administratif menjadi ancaman utama kebebasan individu (lihat 202). Maka tidak mengherankan bila The Constitution of Liberty
104
Kondisi Kebebasan
memberi jauh lebih banyak perhatian pada administrasi ketim- bang pembuatan undang-undang atau kehakiman. bagi Hayek, menentukan tempat eksekutif dalam kaitannya dengan lembaga legislatif dan pengadilan merupakan masalah besar yang dibahas dalam bagian ii dan iii, terutama ketika membahas hal-hal yang menyangkut “keleluasaan” dan “kebijakan”. Hayek menganggap lembaga legislatif dan pengadilan sebagai kekuasaan berbeda dan terpisah, tapi ia menolak bahwa hal itu juga berlaku untuk eksekutif. Pertimbangan yang menentukan di sini bukanlah monopoli
eksekutif atas koersi, yang bisa dibilang membuatnya lebih berkuasa dari lembaga legislatif dan pengadilan, tapi ketergantungannya pada kekuasaan-kekuasaan lain. Lembaga legislatif dan peradilan adalah lembaga yang bebas, tidak tergantung satu sama lain; yang satu membuat aturan dan yang lain menginterpretasikan aturan itu. namun, dalam melakukan tindakan koersif eksekutif terikat “oleh aturan-aturan yang menentukan bukan hanya kapan dan di mana ia bisa memakai paksaan tapi juga dengan cara bagaimana.” selain itu, semua tindakan koersifnya tunduk pada judicial review.
di sini Hayek bermaksud mengekang eksekutif, menyangkut
penggunaan koersi, dengan membuatnya tunduk pada aturan-
aturan legislatif, di satu sisi, dan judicial review di sisi lain. dalam
hal ini eksekutif tidak “mandiri” dan karena itu bukan merupakan
kekuasaan tersendiri (211). Hayek mengakui bahwa administrator, seperti halnya hakim, harus membuat interpretasi atas aturan-aturan legislatif agar bisa menerapkannya, tapi substansi interpretasi mereka tunduk pada pemeriksaan oleh pengadilan yang mandiri. Melalui peme- riksaan semacam itu, pengadilan akan melakukan pengujian yang ketat untuk menentukan apakah keputusan administratif “dapat disimpulkan” dari aturan-aturan hukum dan dari semua situasi yang dirujuk oleh hukum itu dan yang bisa diketahui oleh pihak-pihak yang terkena dampaknya” (1955: 41; 1960: 213–14). Menyangkut perlindungan terhadap individu dari koersi dan
105
eugene F. miller
menjamin keadilan yang tidak memihak, keputusan terakhir harus ada di tangan pengadilan yang mandiri.
Kedaulatan Hukum melindungi hak-hak fundamental dan kebebasan sipil
argumen Hayek tentang kebebasan tidak dibangun di seputar pemikiran tentang hak-hak individu, tapi, meski demikian, hak- hak individu sangat vital bagi penjelasannya tentang Kedaulatan Hukum. Hak-hak individu tidak diartikan sebagai hak-hak alamiah, dalam pengertian Locke, tapi hak-hak yang berevolusi dalam sejarah dan yang diwujudkan dalam berbagai ketentuan konstitusional. apa yang dapat ditambahkan oleh pernyataan tentang hak-hak individu pada argumen umum tentang kebebasan? bagaimanapun, di bawah “payung kebebasan, ruang bebas individu termasuk semua tindakan yang tidak secara eksplisit dibatasi oleh aturan umum” (216). bila individu menikmati kebebasan (atau hak-haknya) untuk melakukan apapun yang tidak dilarang oleh aturan umum, maka apa yang dicapai melalui pengidentifikasian hak-hak tertentu? dan karena identifikasi tidak pernah tuntas, bukankah ada bahaya mengecilkan hak-hak individu yang tidak secara eksplisit diakui? Hayek mengakui bahaya ini, tapi menyim- pulkan bahwa undang-undang tentang hak-hak individu di masa lalu memberikan “perlindungan penting bagi hak-hak tertentu yang diketahui rentan terhadap ancaman” (216). dalam Kuliah Kairo, Hayek mengidentifikasi hak-hak terkait dengan “kehidupan, kebebasan dan hak milik,” bersama dengan kebebasan berbicara, kebebasan memeluk agama, kebebasan pers dan kebebasan berkumpul sebagai hak-hak yang mendasar; dan ia menekankan terutama hak untuk memiliki kekayaan pribadi, karena aturan-aturan tentang hak milik menentukan “batas-batas ruang pribadi dalam dunia materi, dan cara-cara untuk secara sukarela mengubah batas-batas tersebut” (1955: 44). dalam The Constitution of Liberty Hayek menekankan bagaimana hak-hak individu terancam oleh kemajuan teknologi (216). ia mengakui
106
Kondisi Kebebasan
pentingnya pengamanan secara prosedur, tapi tidak mengharapkan mereka tetap efektif bila keyakinan akan Kedaulatan Hukum melemah (218–19).
bagaimana undang-undang tentang hak-hak individu melindungi kebebasan individu?
Hayek mengakui bahwa jaminan hukum bagi hak-hak fun- damental maupun ketentuan konstitusional tidak dapat, dengan sendirinya, “mencegah penindasan atas hak-hak oleh tindakan disengaja pembuat undang-undang” (217). Kita ingat bahwa pembuat undang-undang, dalam negara-negara demokrasi, adalah orang-orang, atau lebih tepat, pendapat masyarakat atau rasa keadilan yang berlaku (1955: 33; 1960: 217). Formulasi konstitusional hak-hak individu bertujuan “meyakinkan pendapat masyarakat” tentang makna hak-hak ini. Mereka menjadi “bagian dari keyakinan politik yang akan dibela rakyat bahkan ketika mereka tidak sepenuhnya memahami makna pentingya” (217).
Kekuasaan darurat, kompensasi yang adil dan kepentingan masyarakat
setelah menyusun daftar atribut hukum sejati, Hayek mem- bahas kekuasaan darurat pemerintah. di sini ia membahas, secara tidak langsung, pertanyaan vital tentang bagaimana dan kapan Kedaulatan Hukum diterapkan. Hayek berasumsi bahwa pene- rapan Kedaulatan Hukum harus dipimpin oleh kepentingan masyarakat. ini berarti bahwa perlindungan terhadap hak-hak individu dapat ditunda demi kepentingan masyarakat. dalam The Constitution of Liberty, Hayek membuat argu- mentasi sebagai berikut: jaminan hukum atas kebebasan individu merupakan dasar bagi “jalannya masyarakat secara normal,” tapi mereka bukan “hak absolut” yang tidak bisa dilanggar: “bahkan prinsip-prinsip masyarakat bebas yang paling mendasar pun … mungkin harus dikorbankan untuk sementara waktu bila, dan hanya bila, itu berarti dalam jangka panjang kebebasan akan
107
eugene F. miller
terjamin.” Pengorbanan kebebasan individu seperti itu mungkin perlu saat perang, menuntut penangguhan perlindungan terhadap panggilan untuk menghadap pengadilan (habeas corpus) dan bahkan diterapkannya “keadaan perang”. setelah itu, Hayek dengan cepat beralih dari kekuasaan daru- rat yang luas ke cara-cara lebih terbatas di mana pemerintah, yang bertindak atas nama “kepentingan umum”, dapat secara sah melanggar kebebasan tertentu. dua kasus seperti itu, yang “nyaris tidak dapat diperdebatkan”, adalah membatasi kebebasan menyatakan pendapat dalam situasi “yang jelas berbahaya” dan kewenangan untuk memperoleh lahan melalui hak pemerintah untuk mengambilalih milik pribadi untuk kepentingan umum dengan memberikan kompensasi (right of eminent domain). 1 1 Hayek menegaskan bahwa kasus-kasus seperti itu harus tunduk pada suatu aturan sehingga bisa diperiksa oleh pengadilan yang mandiri, dan individu yang terkena dampaknya menerima kompensasi penuh atas nama keadilan dan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang pemerintah (217–18). Kuliah Kairo Hayek yang ketiga lebih kurang menekankan hal yang sama, tapi dengan satu perbedaan penting: kuliah itu menawarkan alasan yang lebih rinci untuk kekuasaan darurat. seperti diingatkan oleh Hayek, Kedaulatan Hukum menciptakan suatu ruang “di mana individu dapat mengikuti kehendaknya sendiri” dan juga mengetahui dengan jelas “kondisi dan cara di mana ia bisa dipaksa.” namun, ruang pribadi individu tidak dilin- dungi dalam semua kondisi. akan ada pengecualian “di mana merupakan kepentingan tertinggi Masyarakat bahwa individu tertentu dipaksa melakukan sesuatu sebagai akibat rangkaian peristiwa yang tidak mereka ketahui dan dalam cara yang tidak diatur oleh hukum manapun.” semua pengecualian ini termasuk “bencana alam” dan perang atau bahaya mendadak lain”. Peristiwa-
1 “Eminent domain” adalah frasa yang sering digunakan di amerika serikat untuk menjelaskan apa yang secara umum dikenal sebagai “compulsory purchase” di inggris.
108
Kondisi Kebebasan
peristiwa itu menuntut tindakan cepat dan terpadu sehingga bahkan warga sipil pun harus “tunduk pada perintah otoritas.” Kekuasaan darurat harus dijalankan oleh “pengawal kepen- tingan umum”. namun, para pengawal ini harus dikontrol oleh pengadilan yang mandiri, yang akan “memutuskan prinsip-prinsip abstrak yang umum bukan hanya tentang keabsahan campur tangan tapi juga tentang kompensasi yang sesuai.” Masyarakat, yang memperoleh manfaat dari penggunaan kekuasaan darurat ini, harus memikul biaya untuk memberi kompensasi penuh pada individu yang haknya atas kepemilikan pribadi “atau hak-hak lain yang diperoleh secara legal” telah dilanggar (1955: 44–5). di sini Hayek tidak mengidentifikasi “penjaga kepentingan bersama” yang memiliki pengetahuan baik yang akan meng- gunakan kekuasaan darurat. orang bisa mengira bahwa yang dimaksud Hayek adalah lembaga eksekutif, atau bagian dari lem- baga eksekutif, atau mungkin para hakim yang menilai tindakan eksekutif. Ketika Hayek kembali ke topik ini lama sesudahnya, ia memberikan kekuasaan ini pada “sebuah komisi darurat dari dewan Legislatif”, yang “memiliki hak untuk memberikan kekuasaan darurat terbatas hingga dewan dapat mengadakan rapat lengkap.” dewan yang lengkap kemudian akan “menentukan ling- kup serta jangka waktu kekuasaan darurat yang diberikan pada pemerintah” (1979: 125). Kelihatannya Hayek mengharapkan ketaatan eksekutif pada pengadilan dan lembaga legislatif ketika penggunaan kekuasaan darurat dipertanyakan. oleh karena itu ia tidak memberikan pendapat tentang kemungkinan keharusan membatasi pemerin- tahan yang keras kepala atau lalim. Liberalisme dalam bentuk klasik atau Lockean pada akhirnya memberikan tanggung jawab ini kepada masyarakat atau rakyat. ia menegaskan bahwa masya- rakat, yang merupakan sumber kekuasaan politik, mungkin menolak dan menjatuhkan pemerintahan yang secara konsisten menyalahgunakan kekuasaannya (lihat Risalah Kedua [Second treatise] nomor 222–30 and 240–43).
109
eugene F. miller
deklarasi Kemerdekaan amerika menjelaskannya dengan cara berikut: jika pemerintah terus melanggar tujuan untuk mana ia dibentuk, maka “rakyat berhak untuk mengubahnya atau membubarkannya” dan untuk membentuk pemerintahan baru dengan prinsip-prinsip dan bentuk yang menurut mereka “kemungkinan besar menjamin keselamatan dan kebahagiaan mereka.” ini bukanlah liberalisme Hayek. ia mengakui bahwa pendapat masyarakat merupakan kekuasaan tertinggi dalam urusan politik, tapi tidak mengisyaratkan bahwa masyarakat mungkin dapat dengan menggunakan kekerasan mengganti pemerintahan yang menyalahgunakan kekuasaannya. secara umum, Hayek menentang perceraian penuh kekerasan dengan masa lalu: “boleh jadi tidak ada revolusi dengan kekerasan yang dapat meningkatkan ketaatan pada hukum” (194). ia terutama bersikap kritis terhadap Revolusi Perancis, ketika revolusi itu akhirnya pecah, dan alur pemikiran politik modern yang menyulutnya. Pada saat sama ia memuji para pemikir konservatif yang tidak hanya menentang Revolusi Perancis tapi juga mengidentifikasi kemajuan dengan pertumbuhan yang tidak diarahkan dan ketaatan pada tradisi (lihat 55–6, 174–5, 194–5 and 400). secara singkat, Kedaulatan Hukum bertujuan melindungi kebe- basan individu, sebagian dengan mengidentifikasi hak-hak yang harus dilindungi pemerintah. cita-cita ini tidak pernah berubah, tapi penerapannya tergantung pada apa yang terbaik untuk kepen- tingan masyarakat dalam kondisi tertentu. Menangguhkan hak-hak individu dibenarkan bila keselamatan masyarakat dipertaruhkan. Menyangkut penggunaan kekuasaan darurat, Hayek berpen- dapat bahwa mengorbankan kebebasan untuk jangka pendek mungkin diperlukan guna menjamin kelangsungan kebebasan itu untuk jangka panjang. namun, tetap ada pertanyaan tentang pembatasan kebebasan seperti apa yang dibolehkan dalam kondisi “normal”, dalam kaitannya dengan kepentingan masyarakat. bila tidak ada situasi darurat, dapatkah pemerintah, yang bertindak untuk kepentingan masyarakat, membenarkan pembatasan
110
Kondisi Kebebasan
kebebasan individu dan memaksa mereka, bahkan jika mereka tidak melanggar hukum atau melanggar ruang pribadi seseorang? Hayek membuka kemungkinan ini dengan merujuk pada hak pemerintah untuk compulsory purchase. apakah ada contoh lain yang lebih mendasar? Kita akan menemukan jawabannya sebentar lagi.
d
111
112
9
KebiJaKan eKonoMi dan KedaULaTan HUKUM (bab 15)
d aLaM bab 15 Hayek terutama memusatkan perhatian pada persoalan membentuk dan membatasi kebijakan ekonomi
pemerintah. Hampir semua contoh-contohnya menunjukkan bagaimana kehidupan ekonomi dipengaruhi, baik atau buruk, oleh tindakan-tindakan administratif. oleh karena itu Hayek membutuhkan kriteria untuk mengukur dan menilai kebijakan ekonomi; tapi untuk menjelaskannya, ia harus melihat peranan kebijakan pemerintah secara luas dan mempertimbangkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemerintah, dalam Kedaulatan Hukum, untuk menerapkan kebijakannya. Pengamatannya tentang ilmu ekonomi dibingkai oleh refleksi yang bersifat lebih umum tentang kebijakan. dalam membahas masalah ini, Hayek mengandaikan atau menyatakan kembali apa yang telah ia nyatakan sebelumnya tentang hukum dan koersi dan tentang hubungan eksekutif atau administrasi dengan badan pembuat undang-undang. bab ini vital bagi keseluruhan bukunya karena menyediakan landasan bagi pembahasan Hayek yang luas, di bagian ii, tentang wilayah- wilayah kebijakan tertentu.
113
eugene F. miller
apa yang dimaksud dengan kebijakan?
definisi Hayek yang paling jelas tentang kebijakan ada di bab 14, dalam sebuah bagian pendek berjudul “Legislation and Policy” (Perundang-undangan dan Kebijakan). ia mulai dengan menyingkirkan pemikiran bahwa perundang-undangan itu sendiri merupakan urusan kebijakan, atau bahwa undang-undang merupakan alat utama untuk menegakkan aturan-aturan umum tentang perilaku, yang memberi kerangka tindakan pemerintah dalam mencapai tujuannya. Perundang-undangan tidak boleh menentukan tujuan-tujuan itu. sebaliknya kebijakan “berarti upaya pemerintah mencapai tujuan sehari-hari yang konkret dan senantiasa berubah”. Mene- rapkan kebijakan dalam pengertian ini sebagian besar merupakan tugas administrasi: “Tugasnya adalah mengarahkan dan mengalo- kasikan sumberdaya yang tersedia bagi pemerintah untuk meme- nuhi kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah” (214–15; cf. Hayek, 1955: 42–3). semua pernyataan ini menghasilkan dua hal penting tentang kebijakan. Pertama, tujuan luas pemerintah dalam hal kebijakan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hayek menyebut jenis-jenis layanan tertentu yang disediakan pemerintah bagi rakyat, mulai “dari pertahanan nasional hingga pemeliharaan jalan, dari jaminan kebersihan hingga patroli jalan oleh polisi”, tapi semua kebijakan itu harus memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat Kedua, pemerintah memiliki “sumberdaya” yang disediakan untuknya yang dipakai untuk menjalankan kebijakannya. dalam menghadapi tugas-tugas mendesak, pemerintah harus meng- arahkan dan mengalokasikan semua sumberdaya itu, termasuk sarana material dan pegawai yang menerima gaji. Karena adminis- trator profesional menginginkan lebih banyak, Hayek mene- kankan bahwa lembaga-lembaga yang diberi wewenang untuk menjalankan tugas-tugas khusus “harus membatasi diri mereka pada sarana yang disediakan khusus untuk mereka” (215). Pada
114
Kondisi Kebebasan
titik ini ada sebuah pertanyaan penting yang tidak memiliki jawaban yaitu bagaimana pemerintah mendapatkan sumberdaya materialnya.
Ujian bagi kebijakan
Kedaulatan Hukum mengatur semua tindakan kebijakan peme-
rintah, tapi tidak berarti membatasinya. Pertanyaan pentingnya adalah apakah sebuah kebijakan khusus tertentu melibatkan koersi:
diingat bahwa Kedaulatan Hukum membatasi
pemerintah hanya dalam kegiatan koersifnya” (206; cf. 1955: 22). Jika sebuah kebijakan pemerintah bersifat koersif, maka kebijakan itu harus tunduk pada prinsip-prinsip Kedaulatan Hukum. Hayek membedakan langkah-langkah koersif dari “kegiatan layanan murni di mana koersi tidak digunakan atau kalaupun digunakan hanya karena kebutuhan untuk membiayai semua kegiatan itu melalui pajak” (222). Terlepas dari masalah pajak, semua “kegiatan layanan murni ini” tidak dibatasi oleh Kedaulatan Hukum, kecuali bila tindakan itu berubah menjadi pemaksaan. dengan menganggap bahwa sebuah kebijakan khusus sesuai dengan Kedaulatan Hukum, kebijakan itu harus dinilai berdasarkan manfaat atau efisiensinya. Pertanyaannya adalah apakah kebijakan itu akan berhasil atau gagal dan apakah manfaatnya melebihi biaya yang ditimbulkan (221). Hayek memperkenalkan uji manfaat untuk menilai bagai- mana kebebasan bertindak administratif digunakan. Untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan dalam situasi konkrit, di tengah lingkungan yang senantiasa berubah, administrator harus bertindak sesuai dengan apa yang menurut mereka terbaik: “Tak seorangpun menyangkal kenyataan bahwa, untuk memanfaatkan secara efisien sarana yang tersedia, pemerintah harus memiliki keleluasaan yang besar” (213). Manfaat merupakan ujian untuk menentukan apakah keleluasaan bertindak efisien dalam mencapai tujuan; dan analisa ekonomi, terutama yang menimbang biaya dan manfaat, penting dalam membuat penilaian semacam itu.
“Penting untuk
115
eugene F. miller
dengan memiliki keleluasaan administrator dapat memilih dari serangkaian pilihan yang sah untuk memutuskan arah tindakan yang terbaik. Langkah kebijakan dapat bermanfaat tapi tetap sesuai dengan Kedaulatan Hukum. selain itu, tindakan bermanfaat yang merugikan banyak orang diperbolehkan jika hasilnya secara keseluruhan menguntungkan (224–5). Tujuan akhir kebijakan —bahwa ia harus memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat—penting dalam menentukan kesesuaian kebijakan dengan Kedaulatan Hukum dan manfaatnya, seperti yang akan kita saksikan nanti.
Kebijakan yang dikecualikan
sebagian kebijakan secara prinsip dikecualikan dari sebuah masyarakat bebas karena kebijakan itu tidak bisa disesuaikan dengan Kedaulatan Hukum. ini adalah kebijakan-kebijakan yang “tidak bisa dicapai hanya dengan menerapkan aturan-aturan umum tapi, karena kebutuhan, melibatkan perlakuan diskriminasi sewenang-wenang antarindividu” (227; cf. 231). Hayek menilik tiga jenis kebijakan yang dikecualikan, yang pertama memberikan individu tertentu hak untuk memiliki jabatan berbeda atau untuk menyediakan layanan atau komoditas. Larangan terhadap favoritisme seperti ini tidak, dalam pandangan Hayek, menghalangi penetapan kualifikasi pekerjaan atau persyaratan perijinan untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu, selama semua langkah- langkah itu mengikuti aturan-aturan umum yang berlaku untuk semua orang yang memenuhi persyaratan dan memberikan setiap orang hak, jika kesempatannya dilewatkan, untuk “pemeriksaan dan pemenuhan klaimnya oleh pengadilan yang mandiri” (227). Kontrol harga, baik yang diterapkan secara langsung oleh otoritas atau secara tidak langsung dengan menentukan jumlah orang atau perusahaan yang dapat membeli atau menjual, tidak sesuai dengan sistem yang bebas karena dua alasan. Pertama, kontrol seperti itu harus dijalankan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan sebuah aturan. Lebih luas lagi, pasar bebas hanya
116
Kondisi Kebebasan
berfungsi kalau keputusan individu dituntun oleh pergerakan harga. dalam hal ketiadaan harga, sia-sia pemerintah mencoba meraih hasil serupa melalui perintah langsung (227–9). akhirnya, sebuah pemerintahan yang diikat oleh Kedaulatan Hukum tidak bisa memberi penghargaan pada rakyat berdasarkan apa yang dianggap sebagai jasa (merit) mereka. di sini Hayek mengulangi penolakannya yang telah sering ia ungkapkan terhadap upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan distributif: ini menuntut “alokasi semua sumberdaya oleh sebuah otoritas pusat” dan “bahwa semua orang harus diberitahu apa yang harus mereka lakukan dan apa tujuan yang harus mereka capai”. Upaya administratif meraih keadilan distributif tidak sejalan dengan memperlakukan individu sesuai dengan aturan-aturan umum
(231–3).
Kebijakan dinilai dari manfaatnya
Menyangkut kebijakan yang sesuai dengan Kedaulatan Hukum dan persyaratan masyarakat bebas, pertanyaannya adalah apakah manfaatnya sepadan dengan biayanya. banyak kegiatan, yang secara universal dilakukan pemerintah, masuk dalam kategori ini. sebagian dari kegiatan itu menyediakan informasi bahwa individu perlu merencanakan hidup mereka. Fungsi terpenting pemerintah di sini adalah menyediakan “sistem moneter yang dapat diandal- kan dan efisien”, tapi yang nyaris kurang penting adalah “mene- tapkan standar berat dan ukuran; menyediakan informasi yang dikumpulkan melalui penelitian (survei), pendaftaran tanah, statistik dll; serta dukungan, jika tidak termasuk organisasi, bebe- rapa jenis pendidikan”. Kebijakan lain bertujuan menyediakan lebih banyak layanan material. ini termasuk layanan kebersihan dan kesehatan, pembangunan dan pemeliharaan jalan, fasilitas kota dan “pekerjaan umum” secara umum (223). Hayek tidak mendukung pemerintah yang pasif, tapi peme- rintah yang mengupayakan berbagai manfaat bagi masyarakat. Meski ia juga “menolak dengan keras partisipasi aktif pemerintah
117
eugene F. miller
dalam upaya-upaya ekonomi”, ia menyatakan bahwa “formula lama laissez faire atau tanpa campur tangan tidak memberikan kita kriteria yang memadai untuk membedakan apa yang diterima dan apa yang tidak diterima dalam sebuah sistem yang bebas” (221, 231; cf. 257–8). seperti telah ia jelaskan, “karakter dan bukan volume kegiatan pemerintah yang penting”. dalam persoalan ekonomi, misalnya, pemerintah yang aktif yang membantu kekuatan-kekuatan pasar yang spontan lebih disukai dari pemerintah yang kurang aktif yang melakukan kesalahan. dalam hal ini ia menganggap dirinya sejalan dengan para penganut liberal klasik seperti adam smith
(220–22).
Meskipun Hayek tidak keberatan pemerintah menyediakan berbagai layanan, ia menegaskan dua hal. Pertama, semua layanan itu harus tersedia bagi semua orang. Tidak ada warga yang dikecualikan secara sewenang-wenang dari kesenangan menerima layanan itu. Kedua, pemerintah tidak diperbolehkan memonopoli secara paksa penyediaan semua layanan itu atau menikmati keuntungan khusus karena menawarkan semua layanan itu. Jika mungkin rekanan swasta harus diperbolehkan untuk bersaing dengan perusahaan pemerintah, atau setidaknya pintu tidak boleh ditutup untuk mereka. Pengecualian yang sewenang-wenang dan monopoli yang dilindungi membuat koersi oleh negara sesuatu yang terlarang.
Kepentingan masyarakat
standar tertinggi yang dipakai untuk menilai kebijakan bukanlah Kedaulatan Hukum atau manfaatnya, tapi kepentingan masyarakat. seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah dapat dalam keadaan darurat mencabut hak-hak individu untuk kepentingan masyarakat. di saat “normal” pemerintah, yang bertindak dalam kerangka Kedaulatan Hukum, mengikuti tujuan yang bermanfaat; tapi tindakan yang bermanfaat harus diarahkan untuk mencapai tujuan, yang pada akhirnya merupakan
118
Kondisi Kebebasan
kepentingan masyarakat. Langkah-langkah kebijakan seperti apa yang bisa dibenarkan oleh manfaat, terutama menyangkut koersi terhadap individu? beberapa formulasi yang dibuat Hayek mengusulkan agar koersi oleh pemerintah dibatasi pada kasus-kasus di mana individu melanggar hukum, terutama dengan melakukan tindakan yang merugikan orang lain: “Menurut Kedaulatan Hukum, pemerintah dapat melanggar ruang pribadi seseorang yang dilindungi hanya sebagai hukuman atas pelanggaran aturan umum yang telah diketahui” (206). Pernyataan ini menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang melanggar hukum yang harus takut akan koersi pemerintah. namun, kemudian menjadi jelas dari pernyataan Hayek selanjutnya bahwa koersi pemerintah tidak harus dalam bentuk hukuman. Pemerintah bahkan dapat melakukan paksaan terhadap individu yang taat pada hukum bila itu diperlukan untuk kepentingan umum, selama hal itu dilakukan sesuai dengan aturan umum dan terbuka untuk peninjauan oleh pengadilan yang mandiri (225). Pajak dan wajib militer merupakan dua contoh utama koersi yang dibenarkan di mana tidak ada aturan yang dilanggar. Hayek mengakui bahwa sumberdaya pemerintah berasal dari pajak dan pajak bersifat koersif (lihat 144, 222). Pembayar pajak dipaksa, meskipun mereka tidak melanggar hukum. Pemaksaan pajak dibenarkan oleh kepentingan masyarakat untuk menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan pemerintah. dalam hal tugas militer, masyarakat harus dilindungi dari musuh-musuhnya, dan perlindungan membutuhkan kekuatan militer. bagaimana pemerintahan yang sah memaksa seorang peserta wajib militer melakukan kerja paksa, mungkin membunuh orang yang tidak bersalah, dan bahkan menghadapi kematian? Memaksa peserta wajib militer, seperti halnya pajak, dibenarkan karena hal itu dilakukan demi kepentingan masyarakat. secara umum, hukum bertujuan membuat koersi negara bisa diramalkan dan dihindari. Kalau saya bisa meramalkan tindakan
119
eugene F. miller
apa yang akan membuat saya dihukum, saya akan mencoba untuk tidak melakukan tindakan tersebut. dalam hal ketiadaan hukum, paksaan oleh negara bersifat sewenang-wenang, tidak dapat diramalkan atau dihindari. Pajak dan wajib militer merupakan kompromi (jalan tengah) antara ketaatan ketat pada Kedaulatan Hukum dan kesewenang-wenangan. Pajak dan wajib militer bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi sejauh keduanya sesuai dengan aturan, setidaknya keduanya merupakan bentuk paksaan yang dapat diramalkan dan oleh karena itu tidak sewenang- wenang. Pertimbangan ini menghilangkan “sifat jahat koersi” dari kebijakan-kebijakan semacam itu (143). ada langkah-langkah kebijakan koersif lain di mana Hayek berpaling pada kepentingan masyarakat untuk membenarkan koersi. ia akan mengikuti alur ini, sebagai contoh, untuk menyam- paikan argumentasinya bahwa pemerintah dapat memaksa individu untuk melindungi diri mereka dari risiko: setelah diakui bahwa merupakan tugas masyarakat untuk menyiapkan jaminan hari tua, kehilangan pekerjaan, penyakit dll, terlepas dari apakah individu dapat dan harus menyediakan jaminan itu, dan terutama bila bantuan pasti diberikan hingga tingkat tertentu sehingga upaya individu dapat dikurangi, jelas merupakan hal yang wajar untuk memaksa mereka menyediakan jaminan terhadap semua risiko berbahaya dalam hidup ini. Hayek lalu menjelaskan bahwa “pembenaran untuk kasus hal ini bukan berarti orang harus dipaksa melakukan apa yang sebenarnya merupakan kepentingan mereka sendiri tapi bahwa kelalaian menyediakan jaminan itu akan membuat mereka menjadi beban masyarakat” (285–6). selain itu, pemerintah juga berhak untuk mengambil alih hak milik sesuai dengan nilai pasar yang adil untuk menyediakan fasilitas seperti taman dan sarana rekreasi, “selama hal itu disetujui masyarakat“ yang sepenuhnya menyadari biaya dan aternatifnya (375). Wajib belajar, hingga standar minimum tertentu, juga dapat diberlakukan. Pembenaran, di luar sumbangannya terhadap pemerintahan
120
Kondisi Kebebasan
yang demokratis, berarti bahwa “kita semua akan menghadapi risiko yang lebih kecil dan menerima manfaat yang lebih besar dari sesama warga kalau mereka memiliki pengetahuan dasar dan keyakinan yang sama dengan kita” (377). Pendidikan tinggi tidak wajib, tapi subsidi untuk pendidikan tinggi “tidak boleh dilakukan berdasarkan manfaatnya untuk penerima subsidi tapi pada manfaatnya untuk masyarakat” (382–3).
d
121
baGian iii
Kebebasan daLaM neGaRa KeseJaHTeRaan
124
10
sosiaLisMe denGan WaJaH baRU:
KeadiLan sosiaL dan neGaRa KeseJaHTeRaan (bab 17)
b aGian iii The Constitution of Liberty sepenuhnya dicu- rahkan untuk membahas kebijakan. seperti dijelaskan dalam
Pendahuluan, tujuan Hayek “bukanlah untuk menyediakan program kebijakan yang rinci, melainkan untuk menetapkan kriteria yang digunakan untuk menilai langkah-langkah tertentu agar langkah-langkah itu sesuai dengan sebuah rezim kebebasan”. ia akan melakukan hal ini dengan menerapkan prinsip-prinsip kebebasan “pada beberapa masalah penting ekonomi dan sosial saat ini” (5). Hayek lalu mengembangkan bab-bab tentang “serikat buruh dan Lapangan Pekerjaan”, “Jaminan sosial”, “Perpa- jakan dan Redistribusi”, “Kerangka Moneter”, “Perumahan dan Perencanaan Kota”, “Pertanian dan sumberdaya alam”, dan “Pendidikan dan Penelitian”. Ketujuh bab mengenai wilayah- wilayah khusus kebijakan ini didahului oleh sebuah bab berjudul “Kemunduran sosialisme dan Kebangkitan negara Kesejahteraan”.
Munculnya negara Kesejahteraan
Hayek mulai dengan meminta perhatian terhadap perubah- an besar yang telah berlangsung di periode pasca-perang— periode di mana sulit mengidentifikasi dan memerangi musuh-
125
eugene F. miller
musuh kebebasan. selama seabad hingga tahun 1940an, upaya reformasi sosial terutama diilhami oleh sosialisme. Para reformis memiliki keyakinan sama bahwa masyarakat pada akhirnya bergerak menuju sosialisme sebagai tujuan akhir mereka yang penting. Mereka menganggap bahwa tugas mereka adalah untuk mengontrol perekonomian dengan menasionalisasi alat-alat produksi, distribusi, dan bursa. sosialisme meraih kekuasaan di inggris setelah perang, memperkuat perasaan bahwa hal itu tidak terelakkan. Pada tahun 1944 Hayek menerbitkan The Road to Serfdom (ancaman Kolektivisme), yang mengidentifikasi sosialisme otoriter (diktatorial) sebagai bahaya yang mengancam kebebasan. dengan merenungkan kembali masa lalu, Hayek menyim- pulkan bahwa tahun 1940an “tampaknya menandai puncak” kemajuan sosialisme “eropa”. Hal itu tercoreng oleh kegagalan nasionalisasi yang terlihat jelas, yang ternyata kurang produktif dibandingkan dengan perusahaan swasta, yang menguntungkan “susunan kepangkatan baru yang sewenang-wenang dan tak terelakkan”, dan berbahaya bagi kebebasan individu. ini berarti Hayek “menyerang musuh-musuh yang tak kelihatan” kalau argumentasinya diarahkan untuk menentang nasionalisasi. namun, ini tidak berarti bahwa sosialisme tidak lagi mengancam kebebasan. dengan harapan memulihkan pengaruh mereka, para sosialis tidak lagi menyebut diri mereka sendiri sosialis. Mereka meninggalkan program nasionalisasi dan justru mempromosikan gagasan tentang distribusi kekayaan, yang selama ini menjadi tujuan mereka yang sebenarnya. sosialisme yang baru, yang tak memiliki nama, menyerupai sosialisme lama dalam mendukung perencanaan terpusat dan kontrol ekonomi, dan cita-cita yang menjadi pedomannya—meraih keadilan sosial—tetap sama. Yang berubah adalah caranya. Upaya meraih keadilan sosial akan dicapai melalui distribusi kekayaan ketimbang nasionalisasi (253-5).
126
Kondisi Kebebasan
Hayek dan negara kesejahteraan
orang dapat mengatakan bahwa sosialisme baru bertujuan menciptakan “negara kesejahteraan”, namun gagasan ini tidak tepat; dan Hayek harus membuat beberapa perbedaan sebelum mengecam gagasan ini. Kenyataannya, tugas retorik Hayek menjadi sulit karena keyakinannya sendiri mengenai apa yang oleh kelompok libertarian tertentu dianggap sebagai kebijakan negara kesejahteraan. sekali lagi ia menunjukkan, dalam bagian ii, bahwa Kedaulatan Hukum hanya membatasi tindakan-tindakan koersi pemerintah, menyisakan “bidang luas” untuk kegiatan-kegiatan sukarela atau layanan murni, yang jelas perlu dibiayai oleh pajak
(257-8).
Lalu, bagaimana posisi Hayek berbeda dari pemahaman para sosialis mengenai negara kesejahteraan? Hayek menjelaskan perbedaan ini sebagian dengan membandingkan dua pemahaman mengenai jaminan perlindungan, yang salah satu di antaranya (pemahaman sosialis) bertentangan dengan kebebasan individu. Hayek berpendapat bahwa sudah selayaknya pemerintah ber- upaya mengurangi risiko yang dihadapi semua orang, mem- bantu masyarakat menyiapkan perlindungan terhadap risiko, dan menjamin “kebutuhan minimum bagi seluruh rakyat yang ditentukan bersama”; tapi pemerintah tidak boleh mencoba men- jamin pendapatan individu yang dianggap layak menerimanya dibandingkan dengan orang lain. Konsep jaminan seperti itu pasti berujung pada tindakan sewenang-wenang dan koersif, karena konsep itu ingin menggunakan kekuasaan administratif pemerintah untuk memastikan orang-orang tertentu menda- patkan hal tertentu yang dianggap layak mereka terima. sebagai epigraf untuk bagian iii, Hayek memakai petikan dari Toc- queville 1 untuk menggambarkan bagaimana masyarakat yang
1 ‘di atas ras manusia ini ada kekuasaan sangat besar yang selalu mengawasi, yang menganggap sebagai tanggungjawabnya untuk menjamin gratifikasi mereka dan untuk mengawasi takdir mereka. Kekuasaan itu mutlak, rinci, teratur, cermat, dan lunak. Kekuasaan itu mirip kewenangan orangtua kalau,
127
eugene F. miller
mencari jaminan melalui ketergantungan yang lebih besar pada negara dapat menyimpang ke kezaliman dan akhirnya kehilangan kebebasan mereka (258-62, 251). Kritik Hayek yang paling tajam terhadap negara kesejahteraan menurut paham sosialis terpusat pada penggunaan redistribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial. ada pertentangan men- dalam antara cita-cita kebebasan dan hasrat untuk “memperbaiki” pemerataan pendapatan untuk membuatnya menjadi lebih “adil”. Upaya meraih keadilan distributif tidak dapat mengikuti aturan umum. Upaya itu menuntut agar semua sumberdaya dialokasikan secara terpusat berdasarkan “tujuan dan pengetahuan khusus pihak berwenang yang merencanakannya”. Pada akhirnya hal itu akan menghasilkan “ekonomi komando”. Kedaulatan Hukum mengontrol upaya ini di setiap kesempatan. Kedaulatan Hukum menyokong kebebasan dengan menghalangi “semua langkah yang akan diperlukan untuk memastikan semua individu mendapat imbalan menurut pemahaman orang lain tentang pahala atau ganjaran, bukan berdasarkan nilai layanan yang mereka berikan pada orang lain” (232). dalam membahas kritik Hayek terhadap kebijakan-kebijakan negara kesejahteraan, saya akan memfokuskan diri terutama pada bahaya yang ia ingatkan dan alternatif tertentu yang ia tawarkan.
seperti kewenangan itu, tujuannya adalah untuk mempersiapkan manusia memasuki kedewasaan; namun, sebaliknya, kekuasaan itu mencoba untuk membuat mereka tetap berada dalam masa kecil abadi: kekuasaan itu puas kalau orang bersukacita, dengan syarat mereka tidak memikirkan apapun kecuali bergembira. demi kebahagiaan mereka pemerintah seperti itu bersedia bekerja dengan sukarela, namun pemerintah memilih menjadi agen tunggal dan satu- satunya penguasa yang memutuskan kebahagiaan itu; pemerintah menjamin keamanan, meramalkan dan menyediakan kebutuhan, membantu mereka meraih kenikmatan, mengelola urusan-urusan utama mereka, mengarahkan industri, mengatur pengalihan hak milik nenek moyang ke keturunan mereka, dan membagi warisan mereka; apa lagi yang tersisa, selain membebaskan mereka dari keharusan berpikir dan semua masalah hidup?’ alexis de Tocqueville, democracy in america, diterjemahkan oleh Henry Reeve, diedit oleh Phillips bradley (new York: alfred a. Knopf, 1945): v. ii, 318
128
Kondisi Kebebasan
saya mulai dengan apa yang dianggap Hayek sebagai ciri negara kesejahteraan yang paling ditentang—penggunaan program jaminan sosial dan pajak progresif untuk meredistribusikan kekayaan. Untuk menjamin kebebasan, negara harus menghindari koersi yang tidak perlu terhadap penduduk dan juga mencegah mereka saling memaksa satu sama lain. negara kesejahteraan gagal melakukan keduanya. Kebijakan jaminan sosial dan perpajakannya bersifat memaksa, dan gagal mencegah serikat pekerja memaksa para pekerja. selain itu, kebijakan keuangan negara kesejahteraan menyebabkan inflasi tinggi, dan kebijakannya tentang penggunaan sumberdaya alam, pendidikan dan penelitian ilmiah cenderung menghambat kemajuan.
d
129
130
11
JaMinan sosiaL, PeRPaJaKan dan RedisTRibUsi KeKaYaan (bab 19 dan 20)
H aYeK melanjutkan kritiknya secara umum tentang negara kesejahteraan dengan bab-bab tentang “Jaminan sosial”
dan “Perpajakan dan Redistribusi”. Kedua bab itu membahas persoalan redistribusi kekayaan. bab pertama meninjau cara alternatif merancang program jaminan sosial, sementara bab kedua mengulas rencana alternatif mengenai perpajakan.
Jaminan sosial
dalam membahas jaminan sosial, Hayek meninjau berbagai cara melindungi rakyat dari risiko-risiko yang berhubungan dengan hari tua, cacat permanen, penyakit, dan pengangguran. ia memaparkan pendekatan yang ia sukai untuk menjamin kebu- tuhan dan memelihara orang-orang yang kekurangan, memper- tentangkannya dengan sistem jaminan sosial yang berlaku, dan membuat spekulasi mengenai kemungkinan untuk mengganti atau mengubah sistem yang berlaku saat ini. Hayek menegaskan bahwa pengaturan jaminan sosial yang terbaik dan paling murah adalah yang berkembang secara ber- tahap melalui “penilaian kembali berbagai sumberdaya yang tersedia secara terus-menerus”, seperti yang dibedakan dari sistem
131
eugene F. miller
kesatuan yang disusun berdasarkan rancangan yang telah ada sebelumnya. sistem kesatuan, sekali ditetapkan, sulit diubah; dan seperti “semua monopoli yang dilindungi”, sistem itu “menjadi tidak efisien seiring dengan waktu” (287). Menilik ke belakang, Hayek menemukan bahwa ketentuan yang sesuai bagi jaminan dan bantuan sosial muncul pada abad ke-19, ketika penerapan sistem pemerintahan terpusat menjadi hambatan. di inggris, layanan sosial muncul dari gagasan bahwa masya- rakat lokal memiliki kewajiban untuk menyediakan bantuan bagi orang miskin. dengan tumbuhnya kota-kota besar, badan-
badan khusus diatur secara nasional, seringkali oleh para pekerja itu sendiri, untuk menyediakan layanan-layanan ini dan untuk memberikan jaminan terhadap berbagai risiko. Hayek mengakui bahwa masyarakat industri memerlukan pengaturan semacam ini, dan pemerintah harus membantu mengembangkannya (286).
ia yakin bahwa ketetapan yang sesuai bagi risiko dan kebutuhan
akan terus muncul, jika tidak dihalangi oleh kebijakan pemerintah, dan bahwa pengaturan yang baru itu, tidak seperti pengaturan pemerintah, akan sejalan dengan masyarakat yang bebas (291-2). Hayek mendukung rencana yang dibantu pemerintah namun tidak terpusat, yang mendorong—dan bahkan memaksa—setiap orang untuk menyediakan kebutuhan mereka sendiri di samping menyediakan bantuan bagi yang membutuhkan. Rencana itu menuntut setiap orang melindungi diri mereka sendiri terhadap penyakit, cacat permanen, dan mungkin pengangguran. Menabung untuk keperluan masa depan mereka, terutama mereka yang berusia lanjut, jelas sesuai dengan tanggung jawab pribadi; namun
di sini Hayek hanya sedikit menyebut tentang menabung, kecuali
untuk menunjukkan bahwa pemerintah di mana pun menjalankan kebijakan inflasi yang merampas sebagian besar milik orang-orang yang hemat yang mereka sisihkan untuk masa depan (294-5; cf.
328-9).
sebagai jaring pengaman, Hayek menyediakan bantuan umum, dalam jumlah yang sesuai dengan kekayaan masyarakat, untuk
132
Kondisi Kebebasan
orang-orang yang sangat membutuhkan. ia mengakui bahwa program semacam itu melibatkan “pembagian pendapatan”. Meskipun demikian, mencegah kemiskinan dan menyediakan tingkat kesejahteraan minimum umumnya sekarang diterima sebagai tanggung jawab masyarakat umum—kewajiban yang sebagian berakar di keinginan setiap orang untuk melindungi diri mereka sendiri dari akibat penderitaan hebat yang dialami sesama mereka” (285-6, 303). Tingkat bantuan minimum yang dipastikan harus seragam dan diperluas hanya “bila kebutuhan itu terbukti ada”. Hayek menyetujui pengujian terhadap kelayakan bantuan kesejahteraan, meskipun pengujian itu harus dilakukan secara berhati-hati dan bijak, dan menolak gagasan yang berkembang luas bahwa ujian seperti itu merendahkan martabat (301, 303-4). Mendefinisikan kebutuhan dalam bidang kesehatan merupa- kan hal yang sulit, karena kemajuan kedokteran “semakin memperjelas bahwa tidak ada batasan terhadap jumlah yang dikeluarkan yang mungkin menguntungkan untuk melakukan semua hal yang secara obyektif dapat dilakukan” (298). dalam hal ini manfaat pengobatan tambahan bagi setiap orang harus ditimbang berdasarkan biayanya, namun orang itu sendiri harus “memiliki hak bersuara” dalam membuat keputusan ini “dan bisa mendapat perhatian lebih melalui pengorbanan tambahan”
(299).
Menyangkut pertanyaan mengenai bantuan bagi orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, Hayek tidak bersedia memperluas bantuan melebihi jumlah minimum yang ditentukan untuk semua orang, kecuali mungkin dalam keadaan depresi berat. ia menentang bantuan tambahan semacam itu, sebagian karena hal itu mendistorsi pasar tenaga kerja dan sebagian karena bantuan itu mensubsidi tuntutan gaji berlebihan yang diajukan serikat pekerja. Hayek menyambut baik perlindungan sejati terhadap pengangguran selama hal itu dapat diterapkan (300-302). Karena bantuan masyarakat diperluas untuk semua orang, menyediakan jaminan terhadap risiko harus menjadi kewajiban.
133
eugene F. miller
Hayek beralasan bahwa jika bantuan masyarakat tersedia bahkan bagi orang-orang yang membutuhkan yang lalai membantu diri mereka sendiri, sebagian dari mereka tidak akan mampu menghadapi keadaan darurat dan banyak dari mereka yang mungkin tidak cukup baik melakukannya. Jalan keluar yang paling jelas adalah “memaksa” setiap orang “menyediakan jaminan (atau, kalau tidak, mempersiapkan) untuk menghadapi” risiko yang berhubungan dengan usia lanjut, pengangguran, penyakit, dan seterusnya. seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, Hayek membenarkan pemaksaan semacam itu berdasarkan prinsip yang sama yang ia gunakan sebelumnya dalam membenarkan perpajakan dan wajib militer. Meskipun “masyarakat” tidak boleh memaksa seseorang demi kepentingannya sendiri, masyarakat dapat memaksa individu melakukan apa yang menjadi kepentingan masyarakat, yaitu mencegah kerugian atas anggotanya. Paksaan dibenarkan dalam hal ini karena orang yang lalai menyediakan kebutuhannya sendiri “akan menjadi beban masyarakat umum”
(286).
Usulan Hayek, seperti yang telah dirangkum di atas, ter- tuang dalam kritik pedas terhadap sistem jaminan sosial yang merupakan kesatuan dan dikendalikan oleh pemerintah, yang berasal dari pengaturan “jaminan sosial” yang diberlakukan oleh pemerintahan otto von bismarck di Jerman pada tahun 1880an. Meskipun bismarck tidak melarang lembaga bantuan swasta yang ada saat itu, ia memutuskan bahwa negara adalah penyedia tunggal layanan semacam itu melalui organisasi terpadu dan semua orang yang menerima jaminan harus menjadi anggotanya. Rencana Jerman berjalan melampaui perlindungan wajib yang menuntut “keanggotaan wajib dalam sebuah organisasi terpadu yang dikendalikan oleh negara” (287). Model Jerman ini menular karena dianggap cara yang paling efisien dan hemat untuk menyediakan jaminan asuransi sedunia. Hayek mengakui ini mungkin saja benar ketika rencana terpusat pertama kali diperkenalkan, namun beranggapan bahwa
134
Kondisi Kebebasan
mengandalkan “evolusi bertahap lembaga-lembaga yang sesuai” merupakan jalan keluar yang lebih baik dalam jangka panjang, bahkan jika dalam suatu kurun waktu sebagian kebutuhan kurang mendapat perhatian. Rancangan layanan sosial yang terpusat menghentikan “penilaian ulang yang konstan atas sumberdaya yang tersedia” dan mengakibatkan ketidakefisienan jangka panjang (287; cf. 232). Hayek lalu berargumentasi bahwa monopoli atas layanan sosial yang bersifat wajib menarik terutama bagi kaum sosialis bukan karena dianggap efisien, namun karena monopoli itu menyediakan cara-cara redistribusi egaliter. Kaum sosialis meng- akui bahwa layanan pemerintah yang bersifat monopoli dapat mendistribusikan keuntungan menurut kebutuhan yang dirasakan dan juga meredistribusi pendapatan dari satu kelompok ke kelompok lain, seperti yang mungkin diinginkan. Monopoli wajib ini diwujudkan di masyarakat sebagai “jaminan sosial”, namun ini pernyataan yang mengecoh. sebenarnya, jaminan perlindungan hanya menyediakan perlin- dungan bagi mereka yang dapat menuntutnya melalui sumbangan mereka. sebaliknya, program jaminan sosial yang dimonopoli mengikutsertakan mereka yang belum memiliki kesempatan untuk mengajukan klaim. Rakyat menerima “sebagai haknya apa yang mereka bayarkan dalam jumlah kecil”. Manfaat tidak dibatasi pada jumlah berdasarkan perjanjian, atau bahkan jumlah minimum yang ditentukan sebelumnya, namun mencerminkan penilaian politis menyangkut jumlah yang memadai, terlepas dari kebutuhan atau sumbangan seseorang. Tidak seperti asuransi murni, rencana pemerintah dapat mengalihkan pendapatan dari satu kelompok ke kelompok lain. Klaim pensiun, contohnya, dibayar dari pajak orang-orang yang saat ini bekerja, bukan dari pendapatan yang disisihkan negara untuk membayar klaim tersebut. dengan demikian kekayaan dialihkan dari anggota- anggota masyarakat yang muda dan produktif kepada yang tua, dan ini membuat Hayek menduga beban yang mungkin dipikul
135
eugene F. miller
kaum muda di masa depan lebih besar dari yang ingin mereka tanggung (288-9, 292 dan 295-7). Hayek memberikan beberapa alasan mengapa sistem jaminan sosial tunggal negara, seperti yang telah berkembang di mana- mana, menimbulkan ancaman genting terhadap kebebasan. Pertama, program-program ini bersifat koersif. semua program itu menetapkan pemerintah sebagai penyedia tunggal layanan tertentu dan memberikan administrator keleluasaan besar untuk mendistribusikan manfaat pada orang sesuai dengan apa yang mereka anggap layak. sistem perawatan kesehatan negara meng- ubah dokter menjadi orang upahan negara, yang tunduk pada instruksi otoritas menyangkut penyediaan layanan kesehatan (288-90, 300). Kedua, program-program ini bertentangan dengan demokrasi yang sehat. Hal ini sebagian karena kerumitannya mengalahkan pertimbangan demokratis tentang hal itu. Rakyat biasa maupun wakil mereka yang terpilih tidak mampu memahami program rumit ini, sehingga mereka harus bergantung pada penilaian beberapa pakar yang sangat mendukung prinsip-prinsip yang mendasari program tersebut dan segan mempertanyakan prinsip pokoknya (288-91). selain itu, karena program pemerintah diharapkan memberi manfaat yang “memadai”, seperti yang telah ditetapkan secara politis, mereka mudah dimanfaatkan oleh para politisi penghasut dan pemilih egois (296). Terakhir, birokrasi pusat yang mengelola program jaminan sosial juga mengendalikan arus informasi tentang program itu. Kekuasaan mereka untuk melakukan “propaganda bersubsidi” memberinya “kekuasaan atas pikiran” yang mirip dengan negara totaliter (293; cf. 291-4). Hayekmenyatakanbahwasistemtunggalnegarainimenghadapi kesulitan di mana-mana. Mereka memberi masyarakat “beban yang semakin lama menjadi semakin berat dan yang mungkin menyebabkan pemerintah melakukan tindakan yang mendorong inflasi dalam upayanya melepaskan diri dari beban itu”. namun,
136
Kondisi Kebebasan
sistem ini, sekali ditetapkan, sangat sulit disingkirkan. Tunjangan kesehatan dan pengangguran mngkin diubah secara bertahap menjadi sistem asuransi murni; namun dalam hal pensiun untuk orang tua, generasi yang sedang menanjak yang telah membayar kebutuhan generasi sebelum mereka, dapat menuntut dukungan/ tunjangan dari generasi yang akan datang. setiap perubahan jangka panjang menuntut masyarakat mempertimbangkan kembali
demokrasi harus memahami bahwa
ia harus membayar untuk kebodohannya sendiri dan tidak bisa
program-program ini: “
menguangkan cek untuk masa depan secara tak terbatas untuk mengatasi persoalan hari ini” (304-5).
Pajak proporsional versus pajak progresif
Menyangkut upaya pemerintah untuk meredistribusi kekayaan, Hayek melihat pajak pendapatan progresif sebagai ancaman terhadap kebebasan yang lebih besar daripada kebijakan jaminan sosial menurut negara kesejahteraan. Pajak progresif meredistribusi kekayaan dengan lebih efisien daripada kebijakan semacam itu; tanpa pajak progresif, lingkup redistribusi “menjadi sangat terbatas”. selain itu, daya tariknya juga lebih luas: “Redistribusi melalui pajak progresif telah diterima hampir secara universal sebagai sesuatu yang adil”. apakah digabungkan dengan negara kesejahteraan atau tidak, pajak progresif sekarang merupakan “sarana utama redistribusi pendapatan”. selain itu, pajak progresif merupakan penyebab utama ketiadaan rasa tanggung jawab demokratis dan kesewenang-wenangan pemerintah (306-8). Hayek menganjurkan pajak proporsional, yang menerapkan tarif tetap untuk semua orang. sebaliknya, dengan sistem pro- gresif, tarif pajak meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenakan pajak. orang-orang kaya membayar lebih banyak di bawah kedua sistem itu, namun dengan tarif yang terus meningkat di bawah sistem progresif. Hayek menggunakan bukti sejarah untuk menjelaskan klaimnya bahwa secara prinsip tidak ada batasan mengenai seberapa tinggi tarif progresif dapat naik.
137
eugene F. miller
Ketika pajak pendapatan progresif diperkenalkan di Prusia tahun 1891, tarif atasnya adalah 4 persen. Pada tahun 1910, inggris Raya menerapkan kebijakan serupa, menetapkan tarif atas, masing-masing “8¼ dan 7 persen. namun dalam 30 tahun angka ini telah meningkat menjadi 97½ dan 91 persen” (310). Kenyataan ini tidak mengherankan bagi Hayek, karena “semua argumen yang mendukung kemajuan dapat dipakai untuk membenarkan setiap derajat perkembangan” (313). argumen tentang pajak progresif seperti yang disampaikan Hayek terutama bertumpu pada empat tuntutan, yang dapat kita sebut ilmiah, politis, manfaat dan moral; dan tujuannya adalah terutama untuk menyanggah semua klaim khusus ini. Para pendukung pajak progresif berharap untuk memberikan program ini nilai ilmiah dengan mengacu pada analisa faedah, khususnya prinsip bahwa pendapatan memiliki faedah marginal yang terus menyusut. argumentasi mereka dapat diuraikan sebagai berikut: pening- katan pendapatan merupakan hal yang menggembirakan, ter- utama bagi rakyat miskin; namun di luar tingkat kebutuhan tertentu, kepuasan yang diperoleh dari pendapatan menurun dengan bertambahnya keuntungan. ini berarti pajak dengan tarif batas tinggi yang dibebankan pada orang kaya akan memiliki dampak kecil pada kesejahteraan mereka, sedangkan pemindahan kekayaan akan jauh meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin. Hayek hanya memberi jawaban singkat terhadap argumentasi ini, karena ia percaya bahwa wilayah analisa faedah telah meng- abaikan perbandingan faedah antarindividu, dan karena ia ragu prinsip tentang faedah marjinal yang menyusut berlaku untuk pendapatan, yang secara luas dipahami sebagai “semua manfaat yang diperoleh seseorang dari pemanfaatan sumberdaya miliknya’
(309).
Persoalan politis bertumpu pada gagasan bahwa pajak progresif adalah demokratis, atau lebih tepatnya, menggambarkan keinginan kelompok mayoritas di mana ia diterapkan. secara prinsip Hayek
138
Kondisi Kebebasan
tidak menolak kebijakan pajak yang ditentukan oleh mayoritas, selama hal itu tidak “mengenakan beban pajak yang diskriminatif pada kaum minoritas” atau mencoba menentukan pendapatan yang “layak” (322). dalam praktik, masalahnya adalah kelompok dengan kekuatan pemungutan suara terbesar telah menggunakan pajak progresif untuk mengalihkan beban pajak kepada golongan yang lebih kaya. Kelompok mayoritas, mungkin untuk memuaskan rasa iri mereka, dapat mendorong tarif pajak ke tingkat penyitaan. dari sudut pandang Hayek, siasat egois ini salah dan picik. siasat ini salah, karena kelompok mayoritas, bukannya menerapkan aturan umum, malah mengecualikan diri mereka sendiri dari kebijakan yang mereka terapkan pada orang lain: “kelompok mayoritas yang menentukan jumlah pajak secara keseluruhan juga harus membayar tarif tertinggi” (322). siasat ini picik, karena inflasi secara perlahan-lahan akan membawa kelas menengah ke tarif yang lebih tinggi, tanpa meningkatkan pendapatan riil mereka. selain itu, pajak tinggi yang dikenakan pada orang kaya menghasilkan lebih sedikit pendapatan dari yang umumnya disadari. Hayek memperkirakan pengeluaran belanja inggris untuk subsidi dan pelayanan “terutama dibiayai oleh sumbangan golongan menengah dan menengah atas” (313; cf. 311-13, 315). Pajak progresif diajukan sebagai kebijakan yang bermanfaat atau menguntungkan, namun Hayek menentang pernyataan ini dengan alasan ekonomi. salah satu keberatannya terhadap tarif pajak marjinal yang tinggi adalah hal itu mengganggu pem- bentukan modal, dan dengan demikian memperlambat pertum- buhan ekonomi. Penabung dan penanam modal potensial adalah kelompok yang paling terpukul oleh tarif pajak marjinal yang tinggi, terutama orang-orang senantiasa berusaha atau yang mengambil risiko yang mungkin menghasilkan laba yang lebih besar dalam setahun. selain itu, tarif marjinal yang tinggi mengurangi rangsangan bagi tiap orang untuk meningkatkan
139
eugene F. miller
penghasilan mereka dalam tahun pajak yang ditetapkan. Yang lebih berbahaya, mereka mengarahkan sumberdaya ke arah yang salah dengan mengalihkan energi rakyat untuk kegiatan yang kurang bermanfaat (316-18). Untuk membangun usaha baru atau mencapai keberhasilan dalam menjalankan perusahaan baru, individu harus menguasai sumberdaya yang besar; dan memperoleh kekayaan dalam waktu singkat harus dilihat sebagai “bentuk imbalan yang sah” bagi kegiatan seperti ini. Menghalangi pembentukan modal individu berarti membatasi persaingan, karena hal itu memperkuat “kedudukan perusahaan yang telah mapan terhadap pendatang baru”. akibatnya, “pemungut pajak” melindungi perusahaan lama dari persaingan. selain itu, dengan mencegah “pendatang baru yang berbahaya menumpuk modal”, pajak progresif “mengontrol perkembangan ekonomi dan mengakibatkan kekakuan” (320-21; cf. 318-20). Pajak progresif terkadang dibenarkan atas dasar kesanggupan membayar, namun alasan ini dihapus oleh klaim bahwa sistem seperti itu menghasilkan “distribusi pendapatan yang lebih adil” (311). Hayek mengakui keadilan adalah patokan yang layak untuk menimbang sistem pajak, namun ia berpendapat pajak yang sangat progresif adalah ketidakadilan itu sendiri. sistem perpajakan yang adil, seperti yang dipahami Hayek, adalah sistem yang dibatasi oleh prinsip atau aturan yang berlaku untuk setiap orang. Pajak progresif tidak dibatasi oleh prinsip semacam itu. sistem ini menerapkan peraturan yang berbeda bagi setiap orang, tergantung tingkat kekayaan mereka; dan tidak memiliki cara prinsipil dalam menentukan siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besarnya. sistem progresif mengizinkan kelompok mayoritas “menge- nakan pajak diskriminatif terhadap kaum minoritas”. dengan menjadikan pendapatan asli relatif terhadap tarif pajak seseorang, mereka melanggar “apa yang mungkin merupakan satu-satunya prinsip keadilan ekonomi yang diakui secara universal, yaitu
140
Kondisi Kebebasan
“upah yang sama untuk pekerjaan yang sama”. seluruh anggota kelas kehilangan insentif normal karena pendapatan mereka tidak sesuai dengan yang lain. Tak satu pun dari langkah-langkah progresif ini dapat dipertahankan atas alasan keadilan (313-17,
322).
Pajak proporsional memenuhi standar keadilan Hayek. sistem itu menerapkan aturan umum yang sama bagi tiap orang, mencegah diskriminasi terhadap orang-orang kaya, dan dengan menuntut agar kelompok politik mayoritas mematuhi aturan yang mereka tetapkan, mencegah tarif pajak yang tinggi. Karena prinsip proporsionalitas, seperti progresivitas, tidak merinci tarif pajak yang layak, Hayek memperkirakan tarif maksimal pajak langsung yang dapat diterima mungkin dapat ditetapkan “berdasarkan persentase total pendapatan nasional yang diambil pemerintah melalui pajak”. Perlu dicatat bahwa Hayek tidak keberatan kelompok mayoritas memberikan “bantuan bagi kaum minoritas yang lemah secara ekonomi dalam bentuk pajak yang lebih rendah secara proporsional”. selain itu, sebagai kompensasi akibat pajak yang tidak langsung, ia mengakui bahwa “peningkatan pajak pendapatan dalam jumlah tertentu mungkin dapat dibenarkan”
(332-3).
d
141
142
12
MenGHenTiKan KoeRsi di TeMPaT KeRJa (bab 18)
d aLaM bab sebelumnya, Hayek menyatakan bahwa kebanyakan orang dewasa ini bekerja sebagai pegawai di
perusahaan besar. sebagian dari mereka adalah anggota serikat pekerja; dan dengan mengacu pada mereka, Hayek mengangkat masalah koersi di tempat kerja. di satu titik, Hayek mengakui koersi harus “dianggap tidak sah, baik saat digunakan demi organisasi atau untuk melawan organisasi, oleh pekerja atau majikan”; namun ia lebih banyak bungkam berkaitan dengan koersi oleh majikan, kecuali untuk menyarankan pengaturan kontraktual yang menyediakan prosedur untuk menyampaikan keluhan (grievance procedure) dan sedikit-banyak kemandirian karyawan. secara umum, Hayek memandang cara terbaik memenuhi kepentingan karyawan adalah dengan mendorong persaingan di antara karyawan yang besar jumlahnya; dan kemungkinan ia akan berargumentasi bahwa kebutuhan bersaing bagi pekerja merupakan kontrol efektif atas koersi oleh majikan. ia mengakui bahwa pekerja memiliki hak untuk mencapai kesepakatan sukarela di antara mereka sendiri dan juga hak untuk “secara bersama-sama menolak bekerja”, namun ia menganggap ada jenis pekerjaan tertentu yang membuat hak mogok tidak dimasukkan dalam kontrak kerja (278, 276-7, 269).
143
eugene F. miller
serikat pekerja yang koersif
serikat pekerja menggunakan koersi untuk meraih manfaat bagi anggota mereka, terutama upah yang lebih tinggi. sesungguhnya, “meningkatkan upah dengan menggunakan kekerasan dewasa ini merupakan tujuan utama serikat pekerja” (275). Monopoli tenaga kerja sangat penting untuk tujuan ini, karena jika serikat pekerja secara efektif mengendalikan semua pekerja potensial, majikan harus melakukan tawar-menawar dengan mereka. dengan demikian serikat pekerja menggunakan cara-cara koersif “untuk memaksa pekerja yang enggan menjadi anggota dan untuk mecegah orang-orang yang bukan anggota mendapatkan pekerjaan” (268). Jika pemerintah mematuhi Kedaulatan Hukum, mereka akan mencegah monopoli tenaga kerja yang koersif; namun sebaliknya, pemerintah menyetujui atau menerima kegiatan memagari per- usahaan saat melakukan protes (hostile picketing), kontrak untuk anggota serikat pekerja (closed or unuion shop contracts) serta pemogokan dan boikot yang dilancarkan untuk mendukung pemogokan yang dilakukan kelompok buruh lain—semua cara ini dilarang oleh Hayek 9274-5, 278-9). serikat pekerja menerapkan teknik-teknik koersif tanpa men- dapat sanksi sebagian karena mereka memiliki pengaruh politik yang kuat dan sebagian karena masyarakat umum salah saat mengira bahwa kegiatan-kegiatan serikat pekerja menguntungkan seluruh kelas pekerja. Para ekonom dapat membantu masyarakat dengan memperbaiki kesalahpahaman ini (273-4). serikat pekerja mengklaim mereka menguntungkan seluruh pekerja dengan meningkatkan gaji secara umum. Untuk menyanggah pernyataan ini, Hayek mengandalkan perbedaan antara upah riil dan upah nominal—sebuah perbedaan yang penting untuk teori lingkaran bisnisnya dan kritiknya terhadap Teori ekonomi Keynes. dalam eseinya yang ditulis pada tahun 1942, ia mencatat bahwa “upah riil” umumnya mengacu pada “hubungan antara upah yang diterima pekerja dan harga barang-barang yang dibelinya dengan upah tersebut”. dengan penjelasan ini, yang berpusat pada daya
144
Kondisi Kebebasan
beli pekerja, upah riil dapat meningkat jika harga barang-barang yang diinginkan turun, atau berkurang jika harga naik. inflasi mendongkrak upah nominal namun tidak upah riil, karena harga barang-barang yang mereka beli juga meningkat (1948: 252). Hayek tidak meragukan bahwa serikat pekerja dapat mening- katkan upah nominal pekerja, tapi dapatkah mereka meningkatkan upah riil semua pekerja? Jawaban Hayek memunculkan perbedaan antara “semua pekerja” dan “semua yang ingin bekerja”. dengan membatasi pasokan tenaga kerja, serikat pekerja mungkin mampu meningkatkan upah riil anggota mereka dan mungkin bahkan semua pekerja; namun akibatnya beberapa pekerja tidak akan menemukan pekerjaan. seperti yang dijelaskan Hayek, “upah riil semua pekerja dapat dinaikkan oleh kegiatan serikat pekerja hanya sebatas biaya pengangguran”. dengan memperhitungkan pengangguran, seri- kat pekerja “dalam jangka pangjang tidak dapat meningkatkan upah riil semua orang yang ingin bekerja di atas tingkat yang akan ditetapkan dengan sendirinya di pasar bebas”. selain merusak struktur upah, mengecualikan pekerja dari pekerjaan dengan bayaran tinggi menciptakan kesenjangan di antara para pekerja dan sama artinya dengan “eksploitasi pekerja yang relatif miskin oleh mereka yang lebih mampu”. selain itu, walau kegiatan serikat pekerja dapat meningkatkan upah riil pekerja, bukti empiris menunjukkan bahwa upah riil “sering kali naik jauh lebih cepat ketika serikat pekerja berada dalam keadaan lemah dibandingkan dengan jika mereka sedang kuat”. Hayek menyimpulkan bahwa serikat pekerja yang koersif, terlepas dari klaim mereka bahwa mereka menguntungkan semua pekerja, sebenarnya melayani kepentingan kelompok tertentu. Koersi oleh serikat pekerja meningkatkan upah riil pekerja yang terorganisir, tapi mempertentangkan kelompok pekerja dengan kelompok lain yang “akan mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang lebih kecil” atau “sama sekali tidak mendapatkan pekerjaan” (270; cf. 270-71).
145
eugene F. miller
argumen yang sering didengar dewasa ini adalah upah riil terus menerus tertinggal oleh tingkat produktivitas masyarakat, dan dengan demikian, agar pekerja menerima bagian yang adil dari pertumbuhan ekonomi, kekuatan tawar-menawar serikat pekerja harus ditingkatkan. argumen ini menganggap kegiatan serikat pekerja meningkatkan produktivitas. Hayek mematahkan argumen ini dengan menegaskan bahwa kegiatan serikat pekerja menurunkan produktivitas, bukan meningkatkannya. di sebagian besar negara eropa, serikat pekerja menerapkan “kebijakan restriktif yang bersifat make-work (pekerjaan yang bernilai rendah)” yang “ternyata menurunkan produktivitas semua pekerja dan dengan demikian menurunkan tingkat upah riil yang umum” (271; cf. 272-3).
bahaya ekonomi dan politik
Keberatan prinsipil Hayek terhadap koersi oleh serikat pekerja adalah karena hal itu melanggar Kedaulatan Hukum. namun ia juga beralasan bahwa kebijakan upah serikat pekerja “berdampak buruk secara ekonomi dan sangat berbahaya secara politik” (272). sebagian dari konsekuensi ekonomi yang berbahaya ini— distorsi struktur upah, ketimpangan yang tidak bisa dibenarkan di antara pekerja, produktivitas yang menurun—telah kami sebut. Kegiatan serikat pekerja juga membatasi pergerakan (mobilitas) pekerja, merugikan beberapa industri lebih dari industri lain, dan (seringkali melalui kolusi dengan perusahaan) menimbulkan monopoli yang membatasi persaingan (280-81). namun mengapa, selain menyebabkan kerusakan ekonomi, kebijakan serikat pekerja “sangat berbahaya” secara politik? Hayek khawatir kebijakan ini akan mengarah ke “sistem perencanaan yang sepenuhnya bersifat sosialis” (273) atau “transformasi keseluruhan masyarakat ke dalam sistem yang direncanakan dan dikelola secara terpusat’. Hayek mengidentifikasi dua penyebab yang berbeda namun berkaitan yang dapat membuahkan hasil yang berbahaya ini:
melumpuhkan pembagian pasar; dan inflasi yang tidak terkendali.
146
Kondisi Kebebasan
Yang pertama adalah bahwa serikat pekerja, dengan membangun monopoli atas pasokan pekerja, “mencegah persaingan berfungsi sebagai pengatur efektif pengalokasian semua sumberdaya”. namun pilihan satu-satunya bagi pasar sebagai sarana pengaturan semacam ini adalah “pengarahan oleh penguasa”, yang dalam praktiknya berarti perencanaan terpusat oleh negara (272-3). Yang kedua adalah inflasi yang sangat tinggi dan berkepanjangan yang disebabkan oleh jalinan upah-harga yang tidak terkendali pada akhirnya akan meresahkan masyarakat dan memancing tuntutan “perbaikan upah oleh pemerintah atau penghapusan serikat pekerja” (282). Kebijakan upah serikat pekerja itu sendiri tidak menyebabkan kenaikan inflasi. Upah yang terlalu tinggi hanya akan menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan, jika pemerintah tidak memperbesar pasokan uang dan pinjaman untuk menjamin kesempatan kerja penuh (lihat 337). Hayek menghubungkan kebijakan pemerintah yang bersifat merusak ini dengan Teori ekonomi Keynes. Keynes mengakui bahwa upah yang terlalu tinggi menyebabkan pengang- guran yang luas, namun pada saat yang sama ia melihat bahwa upaya apapun untuk menurunkan upah membutuhkan “perjuangan yang begitu menyakitkan dan berkepanjangan sehingga hal itu tidak bisa dijadikan pertimbangan”. Jalan keluar yang ditawarkan Keynes adalah menurunkan upah riil dengan menurunkan nilai uang: “Jika buruh menuntut upah nominal yang terlalu tinggi sehingga kerja penuh waktu menjadi tidak mungkin, pasokan uang harus dinaikkan untuk meningkatkan harga ke tingkat di mana nilai riil upah nominal yang berlaku tidak lagi lebih besar dari produktivitas pekerja yang mencari pekerjaan” (280). Kebijakan kerja penuh menuntut agar oteritas keuangan “menyediakan cukup uang untuk menjamin kerja penuh pada tingkatan upah tertentu”. Kebijakan semacam itu menciptakan ekspektasi kenaikan inflasi. Jika pasokan uang yang beredar diperketat untuk menghentikan inflasi, pengangguran yang luas akan terjadi dengan cepat, menimbulkan “tekanan baru yang
147
eugene F. miller
sulit ditolak untuk menaikkan inflasi” (281). Pada akhirnya masyarakat, yang dikhawatirkan oleh inflasi membubung, akan menuntut tindakan drastis yang disebutkan di atas—perbaikan upah oleh pemerintah dan bahkan penghapusan serikat pekerja. Walau menentang sasaran kerja penuh, Hayek berkeyakinan bahwa mempertahankan “tingkat penyediaan lapangan pekerjaan yang tinggi dan stabil” mungkin dapat dilakukan seraya mencoba menciptakan stabilitas tingkat harga yang komprehensive (337). Hayek bukan seorang fatalis. ia memiliki harapan bahwa bahaya yang ia ramalkan yang berasal dari koersi oleh serikat pekerja dapat dicegah. ini menuntut kepatuhan serikat pekerja terhadap Kedaulatan Hukum, yang dalam praktiknya berarti bahwa pemerintah akan mencegah serikat pekerja menggunakan koersi untuk mencapai tujuan mereka. Hayek tidak ingin meng- hapus serikat pekerja, karena hal itu melanggar kebebasan berse- rikat mereka. bahkan, ia menegaskan bahwa serikat pekerja akan tetap memiliki “peran berguna dan penting”, sekalipun kekuasaan mereka untuk memaksa individu dihilangkan. serikat pekerja dapat ambil bagian dalam perundingan kolektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan ganti rugi, seperti mem- buat pilihan dari antara berbagai manfaat alternatif, menetapkan perbedaan upah untuk pekerjaan berbeda, dan memutuskan peraturan tentang promosi. serikat pekerja dapat membantu menentukan peraturan yang mengatur kondisi kerja, termasuk prosedur menyampaikan keluhan dan kemandirian pekerja dalam tingkat tertentu. Terakhir, serikat pekerja dapat kembali ke bentuk asli “masyarakat yang ramah”, membantu anggota melindungi diri sendiri dari risiko pekerjaan mereka. namun, serikat pekerja tidak akan terlibat dalam jalannya usaha (276-7). Hayek menyandarkan harapan bagi perbaikan pada kemungkinan masyarakat, bersama “pemimpin serikat pekerja yang bijak yang mampu melihat jauh ke depan”, akan mengenali bahaya yang melekat pada koersi oleh serikat pekerja dan sepakat untuk meneggakkan kembali Kedaulatan Hukum di tempat kerja (284).
148
13
MenceGaH inFLasi (bab 21)
P ada pertengahan 1970an, dengan melihat perjalanan karir yang panjang, Hayek menulis bahwa “tugas mencegah inflasi
selalu terlihat oleh saya sebagai kepentingan yang paling besar”
(2009: 128). Kepedulian ini nampak jelas dalam The Constitution of Liberty, yang terus menerus mengingatkan dampak berbahaya
inflasi.bab21,yangberjudul“TheMonetaryFramework”(Kerangka
Moneter), membahas masalah inflasi dalam tiga cara: merangkum dampak kebijakan negara kesejahteraan yang mengakibatkan inflasi; menunjukkan bahwa kebijakan moneter merupakan inti persoalan; dan menimbang cara terbaik untuk menyusun sistem moneter guna mencegah inflasi. dalam membaca bab ini, harus diingat bahwa kelak Hayek akan menolak pengaturan moneter yang diusulkan di sini dan mengikuti pengaturan yang sangat berbeda.
inflasi dan negara kesejahteraan
Hayek telah mengidentifikasi beberapa alasan mengapa kebi- jakan negara kesejahteraan menyebabkan inflasi. inflasi mem- bantu pemerintah melepaskan diri dari beban keuangan berat akibat program jaminan sosial, terutama jaminan hari tua. inflasi meningkatkan penghasilan pemerintah, di bawah sistem pajak progresif, dengan memindahkan pembayar pajak ke golongan
149
eugene F. miller
pajak yang lebih tinggi, sehingga penghasilan mereka yang kena pajak naik tanpa peningkatan sebanding dalam pendapatan me- reka. Kebijakan kerja penuh pemerintah, yang digabungkan dengan tekanan upah oleh serikat pekerja, menyebabkan inflasi membubung. Hayek menyatakan bahwa kebijakan negara kesejah- teraan dan inflasi memiliki hubungan timbal-balik, karena dampak inflasi “memperkuat tuntutan bagi upaya-upaya kesejahteraan”
(328).
Hayek menganggap inflasi “jauh lebih berbahaya” dalam jangka panjang dari deflasi, sehingga tujuan utama kebijakan moneter haruslah mencegah hal itu. Pandangannya bertentangan dengan “prasangka inflasi yang ada”, yang disebabkan keyakinan keliru bahwa deflasi merupakan bahaya yang lebih besar (330). secara teknis, inflasi jauh lebih mudah dicegah daripada deflasi, namun faktor-faktor psikologis dan politisnya membuat pengambilan langkah-langkah tepat menjadi sulit. ini karena akibat langsung inflasi lebih menyenangkan, sementara deflasi lebih menyakitkan. inflasi sepertinya menawarkan jalan keluar yang mudah pada pemerintah ketimbang deflasi, namun ini berarti mengabaikan kerugian jangka panjangnya—pandangan sempit yang didukung Keynes dengan “peribahasa yang secara fundamental antiliberal, ‘pada akhirnya kita semua mati’”. Untuk mempertahankan efek stimulatifnya, bahkan inflasi ringan pun harus “dipacu secara progresif”. ini meng- ganggu perencanaan bisnis, menyulitkan penetapan biaya, keuntungan atau pendapatan riil. inflasi menghalangi penanaman modal dengan mengenakan pajak keuntungan yang tinggi dan juga mengikis tabungan. sekali lagi Hayek mengingatkan bahwa inflasi parah pada akhirnya dapat menggerogoti masyarakat bebas (337-9). Karena alasan ini, “ekonom harus selalu menekankan bahaya inflasi” (333).
Kebijakan moneter yang salah
selain terus menerus mengingatkan bahaya inflasi, Hayek
150
Kondisi Kebebasan
membuat pemerintah bertanggungjawab secara langsung atas inflasi:inflasi“selaludisebabkanolehkelemahanatauketidaktahuan orang-orang yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter— meskipun pembagian tanggung jawab sedemikian luas sehingga tidak ada orang yang bisa disalahkan” (295). sebagian besar bab ini dicurahkan untuk membahas cara-cara mempertahankan sistem moneter yang stabil—yang diharapkan mencapai “tingkat penyediaan lapangan pekerjaan yang tinggi dan stabil” serta “stabilitas tingkat harga yang komprehensif” (337). satu pilihan adalah menghilangkan kendali pemerintah atas kebijakan moneter dan mengandalkan kekuatan pasar spontan untuk mengoreksi inflasi dan deflasi. Pasar sebagai satu-satunya pilihan, walau suatu saat mungkin terlaksana, menjadi tidak praktis atau diinginkan, karena tiga alasan: pertama, kebutuhan akan lembaga pusat untuk mengendalikan perubahan yang pesat dan mengganggu dalam pasokan relatif uang atau permintaan untuk uang (uang adalah “semacam sambungan longgar dalam mekanisme kemudi otomatis pasar”, yang menghalangi respon terhadap sebuah keseimbangan baru); kedua, kebutuhan untuk menghadapi gejolak spontan dalam pasokan uang yang berasal dari “sistem uang dan kredit yang saling berinteraksi”; dan ketiga, kebutuhan untuk memperhitungkan kebijakan keuangan pemerintah, yang selalu mendominasi kebijakan moneter di era pengeluaran besar-besaran. dengan demikian tak pelak lagi, dalam kondisi modern, kontrol atas pengaturan moneter “sebagian besar harus dilakukan oleh pemerintah” (325; cf. 324-7; lihat Hayek, 1941 [2007a]: 367). setelah menyatakan bahwa pasokan uang harus dikendalikan oleh lembaga pemerintah, Hayek harus menentukan seberapa besar keleluasaan yang bisa diberikan pada lembaga itu. satu kemungkinan adalah menerapkan aturan mekanis yang bertujuan menciptakan stabilitas moneter jangka panjang namun dalam jangka pendek membatasi lembaga itu dan melindunginya dari tekanan politik. sejumlah ekonom menganjurkan aturan ketat
151
eugene F. miller
sejenis ini. ekonom lain menuntut agar mata uang dapat ditukar dengan emas atau komoditas lain. namun, Hayek ragu kalau solusi mekanis ini dapat diterapkan saat itu (333-5) di sini keleluasaan dapat dibatasi, namun tidak akan pernah bisa dihilangkan. bahkan, bank sentral menuntut “keleluasaan besar” untuk menjalankan tugas mereka dalam mencegah atau menentang “perkembangan dalam dunia kredit, di mana tidak ada aturan sederhana yang dapat memberikan petunjuk yang memadai”. selain itu, menyangkut pencegahan fluktuasi harga dan penyediaan lapangn kerja yang besar, bank sentral tidak dapat selalu menunggu “sampai aturan atau mekanisme memaksanya bertindak” (336).
denasionalisasi uang
Pada pertengahan 1970an, Hayek telah menyimpulkan bahwa bank sentral yang memonopoli penerbitan semua jenis uang akan menyerah pada tekanan politik dan akhirnya menggelembungkan mata uang ke tingkat yang berbahaya. Jadi ia menganjurkan “denasionalisasi uang”, yang menghilangkan monopoli peme- rintah untuk menerbitkan uang dan mengizinkan bank untuk menawarkan mata uang saingan, meskipun bukan mata uang resmi (Hayek, 1978b [2009]). dalam The Constitution of Liberty, Hayek bergelut dengan persoalan menciptakan stabilitas moneter bahkan saat lembaga-lembaga pemerintah dibiarkan mengen- dalikan persediaan uang. strateginya kemudian, yang mengakhiri monopoli pemerintah ini atau “denasionalisasi” uang, menawarkan solusi yang didasarkan atas pasar untuk masalah ini. Keharusan bersaing dengan mata uang lain “menuntut disiplin yang mutlak atas persoalan-persoalan kepemerintahan menyangkut mata uang melalui ancaman untuk menggantinya dengan mata uang yang lebih dapat diandalkan”. dengan mem- beri rakyat kebebasan untuk menentukan mata uang yang paling dipercaya, pemerintah akan “kehilangan bukan hanya satu dari berbagai sarana utama untuk merusak perekonomian
152
Kondisi Kebebasan
dan membatasi kebebasan individu, namun juga salah satu penyebab utama ekspansi berkelanjutannya”. Walau membatasi dengan ketat keleluasaan pemerintah dalam mengelola kebijakan keuangan, Hayek melihat kebutuhan untuk keleluasaan yang besar dalam pengelolaan kebijakan keuangan. sebagai “penanam modal dan pembelanja terbesar”, pemerintah harus, untuk alasan praktis, “mendistribusikan pembelanjaannya sedemikian rupa sehingga pemerintah akan melakukan intervensi saat penanaman modal swasta berhenti, dan lalu menggunakan sumberdaya untuk penanaman modal masyarakat dengan biaya terkecil dan keun- tungan terbesar bagi masyarakat” (1979: 59; cf. 57-8). Mengingat pandangan Hayek yang kemudian, perlu disebutkan bahwa dalam The Constitution of Liberty, dalam catatan kaki yang panjang, ia mempertanyakan apakah bank sentral harus memonopoli persoalan menyangkut semua jenis uang: “sepertinya tidak ada alasan apapun bagi negara untuk melarang penggunaan media pertukaran lain, baik berupa barang ataupun uang yang dikeluarkan lembaga lain, lokal maupun asing” (520-21). catatan kaki itu tidak mempertimbangkan apakah persaingan dari bank swasta mungkin cukup untuk mengekang lembaga keuangan negara.
d
153
154
14
MeLindUnGi KeMaJUan (bab 22, 23, 24)
H ayek menyimpulkan pembahasannya mengenai kebebasan dalam negara kesejahteraan dengan bab-bab mengenai peru-
mahan dan perencanaan kota, pertanian dan sumberdaya alam, dan pendidikan dan penelitian. bidang-bidang kebijakan ini, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, melibatkan berbagai persoalan dalam redistribusi kesejahteraan, namun lebih luas lagi, mereka mengangkat pertanyaan tentang kemajuan—maksudnya, mengapa kemajuan terancam oleh kebijakan yang berlaku saat ini, dan apa cara terbaik untuk memastikan kelangsungannya. Masalah-masalah rumit mengenai kehidupan pedesaan dan perkotaan dan menipisnya sumberdaya alam disebabkan oleh hal yang sama, yaitu kemajuan teknologi modern. Hayek menyatakan bahwa Revolusi industri dipelopori dan dimungkinkan oleh revolusi pertanian, yang memungkinkan sejumlah kecil petani memberi makan rakyat. banyak penduduk desa yang kemudian pindah ke kota dan memulai upaya di bidang industri yang sangat produktif dan menguntungkan bagi konsumen perkotaan maupun pedesaan. Penurunan populasi pertanian seringkali disesalkan karena alasan ekonomi dan estetika; namun Hayek memandang kemerosotan ini sebagai adaptasi yang diperlukan dan bermanfaat bagi perubahan teknologi. Pertumbuhan kota sebagian besar ditentukan oleh kekuatan
155
eugene F. miller
pasar yang tidak diarahkan dan bukan oleh perencanaan sebelumnya. dari sudut pandang Hayek, “pasar, secara keselu- ruhan, lebih berhasil mengarahkan evolusi kota, meskipun tidak sempurna, dari yang disadari orang pada umumnya”; dan usulan bagi sebuah sistem pengendalian terpusat “menunjukkan kurang- nya kesadaran tentang apa yang dapat dicapai oleh sistem semacam itu, bahkan untuk menyaingi efektivitas pasar. Hayek terutama mengandalkan pasar untuk memperbaiki masalah pemanfaatan lahan, ketidakseimbangan penduduk, dan kemungkinan penyusutan sumberdaya. Perencanaan terpusat tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah ini, dan kemung- kinan akan memperburuk keadaan. Kebijakan yang baik menja- min adaptasi dan membantu pasar bekerja secara efektif. selain mempertimbangkan ke mana kemajuan telah membawa kita, Hayek melihat ke depan, ke persyaratan yang menjamin kelang- sungannya. Kemajuan didorong terutama oleh pengetahuan baru. sesungguhnya, kemunculan dan penyebaran pengetahuan adalah apa yang dimaksud oleh Hayek sebagai kemajuan. seperti yang akan kita lihat, sikap memandang ke depan ini sangat jelas terutama dalam pembahasan penutupnya mengenai kebijakan pendidikan dan penelitian.
Kebijakan perkotaan
Hayek menelusuri kemajuan manusia ke pertumbuhan kota. Kehidupan perkotaan tidak hanya menyebabkan peningkatan luar biasa besar dalam produksi industri dan kepuasan materi, namun juga kemajuan ilmu pengetahuan dan seni. Keunggulan masyarakat beradab dari masyarakat primitif disebabkan oleh kota; dan karena produknya bisa dinikmati di dalam negeri, kehidupan nyaman di negara tersebut telah dianggap sebagai “kehidupan berbudaya yang ideal” dalam peradaban maju. namun, meski sumbangannya sangat diperlukan untuk peradaban dan kemajuan, kota “juga meninggalkan noda kelam di peradaban ini”. Kehidupan kota menghasilkan tingkat kemiskinan dan tanda-tanda lahiriah
156
Kondisi Kebebasan
kemelaratan yang mengejutkan dan nyaris tidak dapat ditolelir oleh manusia (340-41). Hayek tidak menolak perencanaan sebagai cara untuk meng- hadapi berbagai masalah kehidupan perkotaan selama sifatnya sukarela. Pertimbangan pentingnya adalah apakah perencanaan bertujuan “untuk melengkapi dan membantu pasar atau me- nyingkirkannya dan menggantinya dengan pengendalian pusat”. dengan mengandalkan pasar, perencanaan sukarela dapat “secara penuh memanfaatkan pengetahuan yang tersebar tentang prospek dan kemungkinan pembangunan”. Yang pasti, mekanisme harga adakalanya bukan petunjuk yang sempurna, seperti dalam menentukan apakah tindakan pemilik properti kota bermanfaat atau merugikan orang lain; tapi secara umum me- kanisme itu menyampaikan informasi yang sangat diperlukan bagi perencanaan sukarela (341, 349-50, 352). Hayek menentang sebagian langkah-langkah perencanaan perkotaan (pembatasan sewa, perumahan rakyat dan perumahan yang disubsidi) karena mereka membuat segmen-segmen pendu- duk tunduk pada keputusan yang sewenang-wenang dan membuat mereka tergantung pada penguasa untuk menentukan arah hidup mereka (344). ia menganggap beberapa langkah, seperti peraturan dan perizinan bangunan, sebagai sesuatu yang diper- lukan dan diinginkan, namun mengingatkan bahwa langkah- langkah itu seringkali digunakan untuk “menerapkan pembatasan terhadap pembangunan yang merugikan atau benar-benar tidak masuk akal” dan juga untuk “memperkuat monopoli semu para produsen lokal” (355). Mengendalikan pemanfaatan lahan adalah salah satu cara utama yang digunakan para perencana kota untuk menyalurkan pertumbuhan ekonomi. sebagai contoh, peren- cana mungkin merinci lokasi industri dan perdagangan atau menyingkirkan perumahan kumuh di pusat kota untuk men- dorong cara lain pemanfaatan lahan. Hayek tidak menolak perencanaan pemanfaatan lahan sema- cam itu, namun mengakui bahwa hal itu dapat memperburuk
157
eugene F. miller
permasalahan karena mencegah penyelesaian secara bertahap dan membuat pemilik individu kehilangan minat dalam memanfaatkan lahan mereka dengan cara yang lebih baik. Para perencana sama sekali tidak diperbolehkan mengambil alih lahan di bawah harga pasar yang adil. dalam membersihkan daerah kumuh, penyelesaian pasar dilakukan dengan membebankan biaya pada properti kumuh karena biaya yang ditimbulkan pada seluruh kota. daerah kumuh mungkin akan menghilang dan digantikan oleh gedung-gedung komersial atau industri. akan tetapi, pembersihan perkampungan kumuh sulit dibenarkan berkaitan dengan apa yang baik bagi para penghuninya. orang- orang miskin menganggap tinggal di perkampungan kumuh yang terletak di pusat kota menguntungkan secara ekonomis; dan perumahan rakyat bukan pilihan yang diinginkan. Memberi subsidi agar orang mau tinggal di kota dapat merangsang “pertumbuhan kota melampaui titik yang dapat dibe- narkan secara ekonomi”. selain itu, subsidi juga menciptakan “golongan yang tergantung pada masyarakat untuk memenuhi apa yang dianggap mereka butuhkan”. Langkah logis selanjutnya bagi perencana, dalam menangani berbagai masalah perkotaan, adalah mengendalikan siapa yang diizinkan pindah ke kota. bagaimanapun, mereka memiliki kecenderungan untuk membuat perekonomian tunduk pada “despotisme administratif” (347-8, 351- 354).
Kebijakan pertanian
Kebijakan pertanian di negara-negara barat harus menghadapi kenyataan bahwa kebutuhan pangan penduduk, sekalipun me- ningkat, dapat dipenuhi oleh petani yang jumlahnya lebih kecil dari sebelumnya, mengingat pendapatan yang luar biasa besar dari produktivitas pertanian. Jumlah pekerja pertanian yang terlalu besar akan menekan pendapatan rata-rata pertanian dan menyebabkan kemiskinan di pedesaan. Meskipun pertanian, aneh- nya, “lamban dalam melakukan penyesuaian terhadap perubahan”,
158
Kondisi Kebebasan
pekerja pedesaan itu sendiri secara bertahap mengatasi kondisi buruk mereka dengan mencari pekerjaan lain, terutama di industri perkotaan. Pemerintah harus mendorong dan memudahkan redistribusi pekerja dengan mengizinkan penghapusan lahan dan pertanian yang kecil. Karena hasil-hasil pertanian dipasok oleh jumlah pekerja yang lebih kecil, pendapatan rata-rata pertanian akan meningkat dan dapat mengikuti peningkatan umum pendapatan. namun, kenyataannya, pemerintah menunda penyesuaian yang diperlukan dengan mencoba mempertahankan lebih banyak tenaga kerja pertanian dari yang dibutuhkan pasar. alat-alat utama kebijakan yang salah ini adalah subsidi dan pengawasan. Tunjangan harga dan subsidi pertanian lain sama dengan kewajiban “pengalihan pendapatan dari penduduk perkotaan ke masyarakat pertanian”. Yang lebih berbahaya lagi menyangkut koersi langsung adalah upaya untuk mengendalikan harga dan produksi. agar kebijakan pertanian yang berlaku saat ini berhasil, dibutuhkan keputusan otoriter, seperti “siapa yang memproduksi, berapa jumlah produksi, dan apa yang diproduksi”. Kebijakan semacam itu menyisakan sedikit ruang bagi kebebasan individu dan menyebabkan “kendali totaliter atas seluruh kegiatan ekonomi” (362; cf. 360, 361-2). bagaimana pemerintah mengatasi permasalahan yang sesung- guhnya dan penting yang dihadapi oleh para pekerja pertanian? dari sudut pandang Hayek, wilayah ini tidak membutuhkan peren- canaan. secara umum pasar ekonomi harus diizinkan mengikuti arah mereka sendiri. Hanya tekanan harga, dengan “mengurangi penduduk pertanian” dan mendorong penerapan teknik-teknik baru pertanian, dapat “menurunkan biaya dan memungkinkan unit-unit yang sesuai untuk bertahan”. di luar ini, ada dua fungsi khusus yang harus dijalankan peme- rintah. Pertama, pemerintah harus secara bertahap memperbaiki lembaga-lembaga hukum dengan tujuan membuat pasar berjalan lebih efektif. di sini Hayek melihat manfaat yang diperoleh di eropa pada abad pertengahan dari konsolidasi kepemilikan yang
159
eugene F. miller
terpecah-pecah dan di inggris dari tanah-tanah berpagar milik rakyat. Maksudnya adalah perubahan hukum mungkin masih dibutuhkan untuk menempatkan “unit-unit usaha yang tepat di bawah kendali tunggal” dan membantu perkembangan “kerjasama kelompok”. Untuk mendapatkan hasil ini mungkin diperlukan “pengambilalihan paksa”, namun dengan jaminan yang layak. Kedua, pemerintah harus menyediakan berbagai layanan untuk para pekerja pertanian, terutama memberikan informasi pada mereka tentang manfaat inovasi teknologi (lihat 360, 364-5).
Kebijakan sumberdaya alam
Paruhkeduabab23membahassecaratidaklangsungpertanyaan
yang selalu muncul: bagaimana manusia memandang “pemberian cuma-cuma dari alam”? dengan beberapa pengecualian, Hayek memandang pemberian alam sebagai pasokan yang tersedia atau “sumberdaya” untuk digunakan untuk mendorong kemajuan ekonomi. sebaliknya, banyak kebijakan pemerintah didasarkan atas gagasan bahwa sumberdaya alam memiliki kedudukan khusus, sehingga mereka harus dijaga dan dilindungi dari eks- ploitasi oleh perusahaan swasta, bahkan dengan kontrol luas yang sangat membatasi kebebasan individu. Hayek menjawab bahwa sumberdaya alam harus diperlakukan dengan cara yang sama seperti sumberdaya lain, seperti “peralatan buatan manusia atau kekuatan manusia”, yang mungkin digunakan sebagai modal dalam kegiatan produksi (367, 373-4). Hayek menekankan bahwa beberapa sumberdaya alam me- nipis akibat pemanfaatannya dan pada akhirnya akan habis, sementara sumberdaya lain bisa dikelola sedemikian rupa sehingga manfaatnya akan bertahan lama. namun, dalam kedua kasus itu, ia tidak menentang pengurasan sumberdaya alam jika hal itu merupakan strategi terbaik untuk memaksimalkan pendapatan. Pasar menawarkan pandangan ke depan yang lebih baik dalam hal ini dari perencanaan pemerintah; dan satu pelajaran dari kemajuan teknologi adalah bahwa sumberdaya baru dan tak terduga akan
160
Kondisi Kebebasan
muncul untuk menggantikan yang ada (368-70, 374). sebagian besar argumen yang mendukung “kontrol peme- rintah atas kegiatan pribadi demi kepentingan pelestarian sum- berdaya alam” tidak sah dalam pandangan Hayek. namun, ia mengakui beberapa pengecualian, ketika tujuannya bukan untuk memaksimalkan pendapatan, tapi memberikan kesempatan rekreasi dan melestarikan keindahan alam atau situs-situs demi kepentingan sejarah atau ilmiah. Fasilitas semacam itu berguna bagi masyarakat luas, memberikan manfaat yang untuknya individu tidak bisa diminta untuk membayar. selain itu, fasilitas- fasilitas itu biasanya membutuhkan lahan yang luas. semua pertimbangan ini menyebabkan penyediaan fasilitas semacam itu “bidang yang tepat untuk upaya kolektif”. Upaya sukarela di bidang ini diinginkan, tetapi Hayek tidak keberatan pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk mengakuisisi lahan yang dibutuhkan untuk fasilitas semacam itu, “selama masyarakat menyetujuinya, dengan kesadaran penuh mengenai biayanya, dan menyadari ini adalah sebuah tujuan yang bersaing dengan tujuan-tujuan lain, dan bukan sebuah tujuan unik yang mengalahkan semua kebutuhan lain (375;. cf 374-5).
Kebijakan pendidikan dan penelitian
Pembahasan Hayek mengenai pendidikan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama melihat pendi- dikan seperti yang dilambangkan oleh sekolah dasar. bagian kedua membahas pendidikan seperti yang umumnya disediakan oleh universitas yang berbasis penelitian, yang bertujuan bukan hanya untuk menyebarluaskan pengetahuan melalui pengajaran, tapi juga untuk memajukan pengetahuan melalui penelitian yang revolusioner. Masyarakat berkepentingan mendukung kedua jenis pendidikan itu, namun untuk alasan berbeda. selain itu, kedua jenis pendidikan ini relevan dengan kemajuan dan kebebasan, tapi dengan cara berbeda. sementara orangtua memegang tanggung jawab utama atas
161
eugene F. miller
pendidikan anak-anak mereka, “anggota masyarakat lain berke- pentingan dengan kesejahteraan mereka. Pertama, masyarakat mendapat manfaat ketika pengetahuan disebarkan secara luas dan dimanfaatkan secara efektif. Penyebaran pengetahuan yang berguna meningkatkan peluang materi untuk banyak orang. Kedua, jika masyarakat diatur oleh lembaga-lembaga demokratis, semua lembaga itu tidak mungkin berjalan dengan baik jika buta huruf merajalela. Terakhir, masyarakat berkepentingan untuk “menjaga standar nilai tertentu”, terutama ketika penduduk imigran harus berbaur: “semua pendidikan harus dan sebaiknya dituntun oleh nilai-nilai yang pasti.’ Pendidikan umum dapat menjadi cara efektif untuk menyebar- luaskan nilai-nilai bersama dan dengan demikian menjamin “ko- eksistensi yang damai”. namun, Hayek memperingatkan, bahwa upaya menanamkan nilai-nilai merupakan “sumber bahaya yang nyata dalam sistem pendidikan umum apapun”. Kebijakan peme- rintah untuk menyediakan latar belakang budaya yang sama untuk semua penduduk “dapat menyebabkan perselisihan di negara- negara multinasional”. bahkan di negara-negara yang secara etnis homogen, ada bahaya bahwa pemerintah akan menerapkan “kontrol yang besar atas muatan pendidikan” atau memaksakan teori-teori pendidikan tertentu yang diklaim sebagai ilmiah. Pendidikan umum lebih bertujuan untuk melestarikan per- adaban daripada hal-hal baru. Pendidikan memajukan keka- yaan materi, namun dalam kerangka keteraturan yang tradisi dan nilai-nilainya diakui. Pendidikan umum harus bersifat wajib hingga titik tertentu dan pemerintah harus mendanainya. bagaimanapun, ini tidak berarti pendidikan umum harus dise- lenggarakan di sekolah yang dikelola negara. dalam hal ini, ada bahaya besar seperangkat nilai-nilai atau teori tunggal pendidikan akan dipaksakan. sementara masyarakat berkepentingan menja- ga nilai-nilai bersama, kepentingan utamanya terletak pada pelestarian kebebasan; dan cara terbaik mencapainya adalah dengan menyokong berbagai pengaturan pendidikan. Hayek
162
Kondisi Kebebasan
menunjuk ke sistem voucher sebagai cara pemerintah membiayai biaya pendidikan umum tanpa memonopoli pengajaran (378-81). sebaliknya, pendidikan universitas tidak dimaksudkan untuk melestarikan cara-cara mapan atau untuk langsung dapat dimanfaatkan. Kepentingan masyarakat dalam mendukung pendidikan universitas terutama terletak pada sumbangan jangka panjangnya untuk keseluruhan kemajuan atau “kemajuan peradaban”. Universitas memacu perkembangan terutama melalui pengenalan pengetahuan baru atau “konsepsi dan pencarian gagasan-gagasan baru”, dan ini “akan selalu menjadi tugas sedikit orang”. Hayek menuntut “sebanyak mungkin pusat kerja yang mandiri”, yang “memberikan peneliti yang andal dan berdedikasi kebebasan untuk mencapai dan menjelaskan kesimpulan mereka, terlepas dari apakah kesimpulan itu “memenuhi selera majikan mereka atau masyarakat pada umumnya” (389-90). Kebebasan akademik diberikan pada perguruan tinggi untuk melindungi mereka dari tekanan luar yang ingin meneguhkan adat-istiadat dan nilai-nilai yang berlaku. Walau ia mendukung doktrin kebebasan akademik, Hayek memperingatkan bahwa tekanan untuk mengikuti kebiasaan sering datang dari dalam universitas. secara khusus, ia menentang “cita-cita ke arah upaya ilmiah yang terpadu dan terpusat”, baik yang diarahkan oleh kekuasaan-kekuasaan luar atau oleh komite-komite ilmuwan terkemuka (391). Perencanaan ilmu pengetahuan pasti akan gagal mencapai tujuannya karena hasil penelitian ilmiah tidak dapat diramalkan. sebagian besar penelitian tergantung pada kecelakaan dan peristiwa-peristiwa yang tak terduga. Tidak ada yang dapat menga- takan sebelumnya jalur penelitian apa atau peneliti yang mana yang akan berhasil. Hayek menduga ilmuwan perorangan, dengan menggunakan peluang mereka sebaik-baiknya, kemungkinan lebih berhasil membuat penemuan penting daripada tim peneliti (392-93;. cf 388-94).
163
eugene F. miller
Kebalikandarisekolahdasar,universitasyangberbasispenelitian hanya dapat mendukung beberapa siswa dengan uang rakyat. dalam hal ini kepentingan masyarakat bukan untuk membantu siswa tertentu, tapi untuk memajukan peradaban. Meski begitu, para penerima bantuan memiliki kesempatan yang tidak tersedia bagi orang lain; dan sebagai hasil keunggulan pendidikan mereka, mereka akan menikmati kekayaan dan penghargaan masyarakat yang lebih besar. apakah ketidaksetaraan yang disuburkan negara ini dibenarkan? di sini, seperti dalam bab-bab The Constitution of Liberty sebelumnya, Hayek menentang upaya untuk menyamakan kesempatan, dengan alasan cara terbaik memenuhi kepentingan umum adalah dengan mengizinkan setiap orang memanfaatkan peluang yang tersedia bagi mereka sepenuhnya, meskipun kesem- patan ini terbatas pada beberapa orang dan kesenjangan tak dapat dielakkan (382, 385-6). secara tradisional para filsuf politik telah mengajarkan bahwa setiap rezim politik ingin menghasilkan tipe penduduk yang sesuai dengan rezim itu; dan Hayek setuju dengan hal itu. akan tetapi, ia menegaskan bahwa membentuk warga menurut tipe tertentu bukanlah urusan pemerintah yang sebenarnya. itu sama dengan beranggapan bahwa kita mengetahui tipe manusia seperti apa menjadi pilihan di masa depan; namun kita tidak dapat mengetahui bagaimana masa depan akan menilai kualitas moral dan estetika manusia. Pemecahannya adalah dengan mendorong berbagai tipe manusia. Kebebasan berarti bahwa “atasan tidak diperkenankan memaksakan pandangan tentang apa yang benar atau baik” dan bahwa “hanya pengalaman yang dapat memutuskan apa yang harus tetap berlaku”. setiap generasi harus berusaha keras untuk meningkatkan perannya “dalam kemajuan pengetahuan dan perkembangan keyakinan moral dan estetis secara bertahap” (394; cf. 380). Hayek mengingatkan agar kita tidak berharap terlalu banyak dari pencerahan umum. Liberalisme rasionalis bertekad untuk “membasmi kebodohan”, tetapi Hayek ragu tujuan tersebut dapat
164
Kondisi Kebebasan
dicapai atau masyarakat dapat dibuat lebih baik dengan cara ini:
“Tak ada banyak alasan untuk percaya bahwa, jika pada suatu saat pengetahuan terbaik yang dimiliki beberapa orang tersedia untuk semua orang, hasilnya adalah sebuah masyarakat yang jauh lebih baik” (376-80). Pendidikan, yang dipahami dengan benar, memandang manusia sebagai makhluk yang sedang berkembang atau sebagai orang yang “meraih sesuatu yang melampaui dirinya saat itu”. dengan demikian pendidikan berjalan beriringan dengan kebe- basan manusia, yang tujuan utamanya “adalah memperbesar semua kapasitas yang membuat manusia melampaui leluhurnya”. Kebebasan memang memiliki tujuan atau sasaran, meskipun akibatnya tak dapat diramalkan. Hayek menyimpulkan dengan mengutip sebuah petikan terkenal dari Humboldt yang menyatakan bahwa tujuan utama kebebasan adalah “pembangunan manusia dalam keragamannya yang paling kaya” (394). oleh karena itu pendidikan dianggap sangat penting untuk pembangunan manusia. itu sebabnya mengapa kebijakan pendidikan masyarakat yang bebas tidak bisa hanya memenuhi azas manfaat.
d
165
166
15
MenGaPa saYa bUKan seoRanG KonseRVaTiF (Penutup)
K eTiKa Hayek, dalam naskahnya, menyerang pandangan lawan-lawannya, sasaran utamanya sebenarnya adalah
liberalisme rasionalis dan sosialisme dalam berbagai bentuk. Yang pasti, ia kadang-kadang mengecam pemikiran dan praktek konservatif; namun mengingat keyakinannya yang kuat tentang keterbatasan akal, kekuatan tradisi dan kebutuhan untuk memu- lihkan prinsip-prinsip lama, pembaca mungkin berkesimpulan bahwa istilah “konservatif” tepat untuk Hayek. dugaan ini diletup- kan oleh catatan Tambahan Hayek, yang dengan tegas menolak konservatisme. catatan Tambahan Hayek merangkum beberapa hal utama dalam karyanya, dibingkai sedemikian rupa sehingga menggaris- bawahi ketidaksetujuan mendasar Hayek atas konservatisme. namun jika catatan Tambahan itu tidak lebih dari sekadar ring- kasan, catatan itu tidak akan menjadi—seperti yang telah terjadi —bagian The Constitution of Liberty yang paling banyak dibaca dan dibahas. dengan menyusun catatan Tambahan itu sebagai kecaman keras terhadap konservatisme, Hayek memastikan bahwa catatan Penutup itu menimbulkan kontroversi dan menjaring kalangan pembaca yang lebih luas. Mengapa Hayek ingin membuat jarak dengan konservatisme? Menurut penjelasannya, Partai Konservatif inggris dan partai-
167
eugene F. miller
partai lain serupa di negara-negara eropa telah lama menolak gagasan tentang pasar bebas dan mendukung pemerintahan yang ekspansif, terutama yang akan mempertahankan hak-hak khusus yang telah diakui. Partai-partai konservatif, ketimbang menolak gelombang kolektivis, malah mengakomodasinya:
“kaum konservatiflah yang selama ini melakukan kompromi dengan sosialisme dan dengan demikian merebut perhatian yang seharusnya dinikmati kelompok sosialis” (398-9). dengan demikian Hayek melihat “konservatisme yang sesungguhnya” sebagai musuh kebebasan, bukan sekutu. sebagai pembela kebe- basan, ia ingin menarik garis yang tak dapat dihapus antara posisinya dan posisi kelompok konservatif. di amerika serikat, tidak ada partai konservatif yang telah lama berdiri maupun partai sosialis utama. Rakyat amerika yang menghargai Konstitusi yang asli bukan orang-orang konservatif dalam pengertian Hayek, karena mereka pada akhirnya tertarik pada cita-cita kemerdekaan yang terkandung dalam Konstitusi. istilah “konservatif” digunakan secara luas di amerika serikat setelah Perang dunia ii untuk menandakan perlawanan terhadap “liberalisme”, yang dalam konteks rakyat amerika terutama berarti prinsip dan kebijakan statis New Deal (Kesepakatan baru) yang dibuat Franklin d. Roosevelt. Gerakan konservatif yang berkembang pesat muncul pada tahun 1950an, diilhami oleh pemikir dan penulis yang beraneka ragam yang dalam satu atau cara lain membela kebebasan indi- vidu dan pemerintahan yang dibatasi. Gerakan ini merupakan koalisi yang tidak mudah antara kelompok “tradisionalis” dan “libertarian”, atau antara humanis yang merasa khawatir tentang kemunduran moral atau agama dan pendukung ekonomi pasar bebas yang berharap dapat mengekang kekuasaan pemerintah. Tulisan-tulisan Hayek berdampak besar pada kelompok terakhir, dan ia kemudian digolongkan sebagai konservatif libertarian. Hayek tidak berharap untuk dikenal sebagai seorang konservatif, bahkan dalam pengertian orang-orang amerika yang longgar,
168
Kondisi Kebebasan
atau sebagai libertarian. dalam catatan Tambahan, Hayek mengungkapkan penolakan khusus terhadap konservatisme historis dan menunjukkan perbe- daannya dengan liberalisme yang sesungguhnya. Konservatisme tidak memiliki prinsip atau tujuannya sendiri, dan dengan demikian tidak mampu menawarkan alternatif bagi perkembangan yang sedang berlangsung; konservatisme ingin mencegah atau membatasi inovasi, karena takut akan perubahan dan dampak dari gagasan-gagasan baru; konservatisme sangat menyukai otoritas dan rela menggunakannya untuk membuat orang-orang tunduk pada nilai-nilai, tujuan, dan keyakinan agama atau moral yang diterima; konservatisme menuntut “kewenangan atas sumber- sumber pengetahuan yang gaib” saat akal tidak mencukupi (406); konservatisme memberi hak-hak khusus untuk orang yang diakui memiliki keunggulan dan memanfaatkan negara untuk meles- tarikan hirarki sosial; konservatisme tidak percaya pada demokrasi dan menyalahkannya atas berbagai kejahatan yang terjadi saat ini; konservatisme tidak memiliki pengetahuan ekonomi yang cukup untuk melihat bahwa kekuatan-kekuatan adaptasi yang spontan dapat diandalkan untuk menciptakan tatanan dan pertumbuhan yang bermanfaat di masa depan seperti yang mereka miliki di masa lalu; dan konservatisme sangat nasionalis, bahkan sampai pada titik mendukung misi-misi imperialis untuk membuat bangsa- bangsa lain menjadi bangsa yang beradab. sebaliknya, liberalisme sejati dipandu oleh prinsip-prinsip dan teori keteraturan sosial; mengundang perubahan dan generasi ide-ide baru; menginvestasikan kekuasaan dalam hukum dan, karena kekuasaan bersifat korup, memilih Kedaulatan Hukum ketimbang pemerintahan sewenang-wenang oleh satu orang atau sekelompok orang (rule of men); toleran terhadap perbedaan moral dan budaya, dan dengan demikian membuat orang-orang yang memiliki nilai berbeda dapat hidup berdampingan dengan damai; mengakui kebodohan kita yang tak terelakkan dan menghindari penjelasan yang menyerukan hal-hal yang gaib; menolak bahwa
169
eugene F. miller
siapa pun dapat mengatakan, tanpa lawan, siapa orang-orang yang unggul, dan juga menolak pendapat bahwa orang-orang seperti itu harus hidup mengikuti aturan yang berbeda, mendapat jaminan bagi kedudukan istimewa dalam masyarakat, atau dilindungi dari kekuatan perubahan ekonomi; memandang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang paling tidak buruk (dan dengan demikian yang paling mungkin diterapkan); rela membiarkan pasar bekerja, karena menganggap dalam persoalan ekonomi khususnya, “kekuatan pasar untuk mengatur dirinya sendiri akan menghasilkan penyesuaian yang dibutuhkan terhadap keadaan baru” (400); dan pandangannya lebih kosmopolitan ketimbang nasionalis (399-407). Hayek mengidentifikasi dirinya dengan apa yang ia namakan “partai kebebasan” atau “partai kehidupan”. Partai kebebasan dapat ditelusuri hingga ke abad 18 dan tidak berhubungan dengan partai politik atau koalisi partisan di era Hayek. Tujuannya adalah mempromosikan kebebasan dengan mempengaruhi pendapat, dan ini dilakukan terutama dengan merumuskan gagasan-gagasan yang akan mengatur masyarakat dalam jangka panjang. Hayek bekerja tanpa mengenal lelah dari tahun 1940an hingga 1950an untuk kelahiran kembali gerakan liberal di eropa. dengan meng- imbau pada ilmuwan yang berpikiran sama, ia menyarankan mereka untuk mendukung “cita-cita tertinggi dan tetap bebas dari perselisihan politik saat itu”. Kesetiaan pada cita-cita liberal akan melindungi mereka dari risiko “terlibat dalam hasrat partai”. Partai kebebasan merupakan satu-satunya jenis partai yang dapat dirangkul Hayek dalam kapasitasnya sebagai filsuf politik. Filsuf-filsuf politik berusaha membentuk opini dengan membela prinsip-prinsip umum dengan cara yang tak mengenal kompromi. sebaliknya, para pemimpin partai “menggalang orang untuk bertindak”—tugas yang mengharuskan mereka mengecilkan perbedaan prinsip di antara pengikut mereka dan mencapai apa yang kelihatannya mungkin secara politik pada saat itu (411). Politikus tidak mengungkit-ungkit masalah lama; filsuf politik
170
Kondisi Kebebasan
membangkitkan kontroversi. Politikus mencari penyelesaian jangka pendek; filsuf politik memahami bahwa perubahan besar dalam lembaga atau kebijakan hanya mungkin melalui perubahan opini publik. dengan mengambil pandangan jauh ke depan pada tahun 1950an dan 1960 dan dengan berpegang teguh terutama pada tugas filsuf untuk menyatakan atau menjernihkan prinsip-prinsip dasar, Hayek dan orang-orang yang sepaham dengannya akan memberi sumbangan menentukan bagi perkembangan penting di tahun 1970an –transformasi konservatisme inggris menjadi partai yang mendukung usaha bebas dan dominasi gerakan konservatif yang berorientasi pasar di as. Hayek dibingungkan oleh sebutan yang akan digunakan untuk “partai kebebasan”. ia telah mengesampingkan istilah “konser- vatif”. “Liberal” secara historis akurat, namun makna istilah itu tidak lagi sama seperti awalnya di inggris pada pergantian abad ke- 19, dan di as maknanya merupakan kebalikan dari makna yang sebenarnya. “Libertarian” menurut Hayek “sangat tidak menarik” dan untuk seleranya “terlalu kental dengan aroma istilah yang dibuat-buat dan digunakan sebagai cadangan” (407-8). Hayek tidak menjawab pertanyaan tentang apakah ia menolak pemikiran libertarian seperti ia menolak istilah itu. sikap diam ini tidak menghalangi para pengecam libertarian Hayek untuk menyerang The Constitution of Liberty, baik karena tidak cukup membatasi koersi oleh negara dan karena membiarkan layanan pemerintah yang ekspansif. Hayek telah lama memikirkan tanpa hasil “kata yang meng- gambarkanpartaikehidupan,partaiyangmendukungpertumbuhan bebas dan evolusi spontan” (408). dengan menggunakan petunjuk dari partai kaum Whig inggris, yang cita-citanya mengilhami gerakan liberal di seluruh eropa dan di koloni-koloni di amerika, ia akhirnya menyimpulkan bahwa “secara historis aliran Whig adalah nama yang tepat untuk gagasan yang saya yakini”. Pada pertengahan abad ke-19, partai Whig, baik di inggris maupun di as, telah didiskreditkan. namun demikian, kajian yang dilakukan
171
eugene F. miller
Hayek tentang evolusi gagasan telah membuatnya semakin menyadari “bahwa saya hanyalah Whig Tua yang tidak menyesal— dengan penekanan pada kata “tua.”‘ aliran Whig “telah menjadi nama bagi satu-satunya seperangkat cita-cita yang secara konsisten menentang semua kekuasaan sewen

annotation: short_sentences header footer

label: eo

label: nl

label: fr