content:
2 (dua) hari pelaksanaan kegiatan Pameran Promosi UMKM se Kabupaten Kediri yang dimulai tanggal 23 s/d 24 September 2017, bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Kediri, disamping bisa menjual hasil produknya juga bertujuan untuk promosi dan sebagai ajang untuk lebih meningkatkan kualitas juga kuantitas olahan produk yang dijual atau dipamerkan.
Kepala Dinas Koperasid dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri Ir.Adi Suwignyo, M.Si saat ditemui Tim Peliputan di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngancar, ditengah kesibukannya mempersiapkan pementasan Tobong Arts Performance, beliau juga sebagai Plt.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri mengucapkan terimakasih kepada para UMKM se Kabupaten Kediri, yang sudah mendukung, mensukseskan juga memeriahkan Pameran Promosi UMKM.
Jangan berkecil hati bagi yang belum maksimal dalam penjualan, kedepannya promosi para UMKM ini bisa menyebar utamanya di masyarakat Kabupaten Kediri pasti omset dari penjualan bisa bertambah atau meningkat, terus dan terus ikuti kegiatan pameran, karena kami hanya bisa membantu untuk mempromosikan dan menyalurkan penjualan para UMKM, karena kita juga sudah punya tempat penjualan produk para UMKM. Kita juga sudah mempromosikan secara online.
Bagi yang sudah mempunyai nama dan seringnya mengikuti kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh Diskopusmik Kabupaten Kediri, mereka bisa meraih omset pada pameran di Lereng Gunung Kelud yang cukup lumayan, saya berharap para pelaku UMKM bisa saling bekerjasama untuk mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.
Apalagi Ibu Bupati Kediri dr.Hj.Haryanti Sutrisno sangat mensuport para UMKM baik itu yang lama maupun yang baru saja memulai usaha, untuk selalu jeli terhadap kebutuhan pasar juga perkembangan di masyarakat saat ini, beliau juga selalu memberikan wejangan – wejangan terhadap produksi para UMKM terkait pembenahan, kekurangan supaya produknya bisa laku dipasaran dan mampu bersaing di parasan. Kata Adi Suwignyo menyampaikan pesan dari Ibu Bupati Kediri.
Untuk kali ini yang meraih omset terbesar selama 2 hari pameran promosi UMKM yang diikuti sekitar 60 pelaku Usaha se Kabupaten Kediri yaitu Gudangnya Tahu Takwa (GTT) meraih omset sekitar Rp. 5.250.000,- untuk Kampung Lele dan UMKM dari Gedangsewu Kecamatan Pare sekitar Rp. 5.000.000,- sedangkan stand pameran Mahmud sekitar Rp. 2.300.000,- untuk yang lainnya rata-rata berkisar antara Satu Juta sampai dengan dua juta. Terangnya.
Kiat-kiat untuk pelaku usaha, rencana dan strategi dimana hal ini sangat dibutuhkan dalam setiap bidang bisnis apapun, melakukan suatu usaha sebaiknya lakukanlah secara bertahap dan tetap disalam ruang lingkup yang sedang kita jalani itu dengan konsisten. Juga harus memiliki perencanaan jangka pendek juga jangka panjang, semoga sukses pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Kediri untuk mengangkat perekonomian masyarakat Kabupaten Kediri. (Kominfo, Yrpd, Wk)


content: "Sekarang ini adalah bagian verbal dari tes pekerjaan Anda," kata pewawancara. "Bisakah Anda ceritakan apa arti Deviasi Standar Annualized?"

warc-type: conversion

warc-identified-content-language: ind

content-type: text/plain

label: id


content:
Bagi kebanyakan orang yang baru pertama terjun ke dunia bisnis, terkadang sulit untuk menerima kenyataan bahwa rencana yang telah disusun rapi di awal ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan. Terkadang tidak jarang baru memulai untuk membangun sebuah usaha mendapat jegalan yaitu berupa kegagalan.
Mempunyai sikap demikian memang wajar, karena tidak mudah untuk langsung merasakan hasil manis dari apa yang telah dikerjakan. Semua itu pun harus melalui proses yang panjang dan berliku tidak semudah membalikan telapak tangan.
Sebagai seorang pengusaha sebuah kegagalan merupakan peristiwa yang harus kita jalani. Karena dengan adanya kegagalan tersebut maka kita akan senantiasa untuk terus belajar lebih baik lagi untuk mencapai segala sesuatunya. Ada pepatah mengatakan sebuah kegagalan merupakan suatu proses keberhasilan yang tertunda. Maka dari itu kita sebagai seorang pelaku usaha jangan pernah menghindari hal-hal yang tidak pernah direncanakan sebelumnya. Mungkin di balik itu semua akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar yang tidak pernah terduga.
Langkah-langkah yang perlu diambil oleh seorang pebisnis pemula untuk memecahkan setiap persoalan yang ada adalah dengan menganalisa kembali apa yang menyebabkan sehingga terjadinya kegagalan tersebut. Dan mampu menyusun kembali strategi yang telah dipikirkan sebelumnya untuk mengatasi segala persoalan yang terjadi.
Artikel lain: Berani Saja Tidak Cukup Lho Buat Berwirausaha, Anda Harus Punya Ini Juga
Dengan demikian seorang pebisnis pemula tidak akan memiliki sifat gampang menyerah terhadap keadaan yang sudah terjadi. Tapi harus sebaliknya dijadikan sebuah pelajaran yang berharga untuk meraih sesuatu yang lebih besar lagi. Karena hasil yang diraih secara instan akan berbeda dengan hasil yang diraih dengan kerja keras disertai dengan do’a.
Di bawah ini akan dibahas 5 hal yang menyebabkan kegagalan bagi orang yang pertama terjun ke dunia bisnis atau yang sering kita sebut sebagai pebisnis pemula.
Table of Contents
1. Kesalahan Pebisnis Pemula dalam Menentukan Tujuan
2. Tidak Berhasil Dalam Menarik Pelanggan
3. Biaya Operasional Tak Sebanding Dengan Biaya Pemasukan
4. Manajemen Hutang yang Buruk
5. Hubungan Tim yang Tidak Solid Dan Sejalan
1. Kesalahan Pebisnis Pemula dalam Menentukan Tujuan
Kebanyakan pebisnis pemula memulai untuk melakukan sebuah usaha dengan memberikan alasan yang tidak tepat, contohnya memilih memulai usaha dengan alasan untuk menghindari rasa bosan atau frustasi karena selalu ditekan di tempat kerja.
Karena hanya dengan alasan begitu maka sebagai seorang pebisnis pemula tadi akan cepat sekali merasakan frustasi dan putus asa apabila dihadapkan pada permasalahan yang pelik. Tadinya bertujuan untuk memulai sebuah usaha adalah untuk menghindari dari kerja keras atau rasa bosan di tempat kerja sebelumnya, malah semakin berat halangan dan rintangan pada usaha yang dijalankan.
Kerja keras merupakan faktor yang paling penting untuk mencapai sebuah kesuksesan. Karena tanpa kerja keras jangan berharap anda akan mendapatkan hasil yang maksimal atau yang di harapkan sebelumnya. Bisa dikatakan mustahil untuk meraih sesuatu yang lebih besar tanpa adanya usaha.
Maka dari itu barengi segala yang kita lakukan dengan kerja keras dan usaha yang maksimal. Karena hasilpun tidak akan membohongi kita apabila dari diri sendiri memiliki #motivasi yang lebih untuk mencapai segala sesuatunya. Lakukan itu di kehidupan sehari-hari kita agar senantiasa terbiasa untuk melakukan usaha yang lebih kepada apa yang dilakukan.
Kebahagiaan itu akan senantiasa mendatangi kita baik saat menjadi pekerja atau ketika kita menjadi seorang pengusaha. Justru bagaimana untuk selalu menghadirkan rasa semangat dan kebahagiaan itu di hati kita, dalam situasi sesulit apapun di situ adalah tantangannya.
2. Tidak Berhasil Dalam Menarik Pelanggan
Euphoria yang berlebihan ketika kita mulai merintis sebuah usaha, seringkali membuat kita menjadi lupa diri dengan hal-hal yang bersifat prinsipil dalam menjalankan sebuah usaha. Kadangkala ketika dihadapkan untuk bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan dan menambahnya supaya menjadi lebih banyak. Di samping itu bagaimana menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pihak pengusaha dan pelanggan.
Saking terlalu bersemangat untuk memulai sebuah usaha, kadang pelaku pebisnis pemula lupa untuk melakukan survei pasar, ini bertujuan untuk apakah produk yang diciptakannya atau yang di jualnya memiliki kebutuhan yang nyata di pasar yang menjadi sasarannya.
Produk yang luar biasa inovatif, kreatif, desainnya menarik tetap saja akan mengalami kegagalan apabila memang tidak disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang ada. Misalnya jika pasar sasaran kita sebelumnya para remaja atau ibu-ibu yang selalu bergaya up to date tentu produk yang cocok adalah yang selalu terbaru dan terupdate karena menyesuaikan dengan permintaan yang ada.
Dalam kejadian lain kita sudah menciptakan atau menyediakan produk yang inovatif dan luar biasa, dan memang di dukung dengan kebutuhan masyarakat akan produk tersebut. Akan tetapi kalau tidak dilakukan proses marketing yang baik maka berpotensi kegagalan juga. Karena suatu produk yang baik baru akan sukses di pasaran apabila sebelumnya telah dikomunikasikan terlebih dahulu kepada orang yang tepat dengan secara masal.
Baca juga: Ingin Memulai Bisnis? Cermati 4 Pilar Bisnis Berikut Ini
3. Biaya Operasional Tak Sebanding Dengan Biaya Pemasukan
Banyak pebisnis pemula yang gulung tikar, karena besar pasak daripada tiang yang artinya usaha sudah mendatangkan hasil yang baik, memiliki produk yang inovatif, pasar yang potensial dan dengan di dukung kebutuhan yang terdefinisikan dengan baik, #strategi pemasaran pun dapat dijalankan dengan baik. Namun apabila itu semua tidak berbanding lurus dengan pendapatan yang diterima bahkan cenderung lebih besar biaya produksi maka dalam kurun waktu yang tidak ditentukan usaha tersebut akan sulit untuk dilanjutkan.
Seringkali kejadin tersebut terjadi apabila terjebak akan kemewahan belaka. Segala hal yang sesungguhnya bila dikaji ulang tidak diperlukan sama sekali. Contohnya tempat usaha yang mewah sementara tidak pernah pelanggan yang perlu datang langsung ke tempat usaha kita. Perangkat pendukung yang serba canggih sementara kita jarang untuk menggunakannya dengan maksimal dan kendaraan yang serba mewah dan mahal sementara kita jarang untuk memakainya.
4. Manajemen Hutang yang Buruk
Karena terlalu terobsesi dalam melakukan usaha, seringkali pebisnis pemula melupakan prinsip dasar dalam melakukan hutang. Sering terjadi menggunakan hutang untuk hal-hal yang tidak perlu atau tidak terkait langsung untuk memperbesar hasil usaha anda. Akibatnya adalah jebakan hutang yang semakin membengkak dan mempengaruhi proses berjalannya usaha.
Tidak sedikit orang yang awal merintis usaha harus berakhir usahanya dengan kondisi terlilit hutang yang sudah sulit untuk diurai ujung pangkalnya. Boleh melakukan kegiatan berhutang asalkan bertujuan untuk memperbesar usaha yang tengah dijalani. Mengambil resiko mempunyai hutang adalah bertujuan untuk memperbesar usaha yang kita jalani dan dapat mendatangkan pendapatan memiliki keuntungan yang cukup yang dimaksudkan untuk menjadi sumber pengembalian hutang. Bukan karena semata-mata karena ada jaminan berupa harta yang bersifat tetap atau fixed asset.
Baca juga: Mengenal 3 Karakter Seseorang Ketika Memulai Sebuah Usaha
5. Hubungan Tim yang Tidak Solid Dan Sejalan
Tidak sedikit usaha yang tadinya berjalan dengan baik dan lancar kemudian pada akhirnya harus bubar karena tim yang ada di dalamnya tidak mempunyai pemikiran yang sejalan. Terlebih-lebih apabila usaha yang awal mulanya dirintis bersama-sama berpotensi ‘pecah kongsi’ itu juga hal yang dapat menimbulkan faktor sumber kegagalan.
Pada umunya terjadi karena tidak ada rasa saling percaya di antara satu anggota dengan anggota lainnya pada tim tersebut. Tidak ada rasa percaya itu muncul karena keinginan untuk dipercaya tetapi malah kita tidak mampu untuk membuktikan bahwa kita layak untuk dipercaya. Berawal dari kepercayaan semuanya akan berjalan dengan baik maka dari itu kita harus meraihnya. Dengan cara membuktikan pada diri sendiri dan orang lain bahwa kita mampu untuk dipercaya oleh siapapun.
Faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya saling tidak percaya adalah satu pihak merasa paling unggul di antara yang lainnya dan paling berjasa. Tidak menyadari bahwa setiap orang mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing sikap seperti inilah yang akan menimbulkan perpecahan di dalm tim. Kalau memang sekiranya ingin membangun usaha bersama dengan partner maka toleransi pada kelemahan partner kita menjadi kata kuncinya.

warc-identified-content-language: ind,eng


content:
Benarkah Asupan Tinggi Lemak Dapat Turunkan Berat Badan? “Tren Diet Ketogenik”NULL — www.okefitnes.com
C.O.D.Bayar di tempat OriginalBergaransi
Treadmill
Sepeda Statis
Alat Gym
Cara Order
Hubungi Kami
Artikel
Benarkah Asupan Tinggi Lemak Dapat Turunkan Berat Badan? “Tren Diet Ketogenik”
Benarkah Asupan Tinggi Lemak Dapat Turunkan Berat
Badan? “Tren Diet Ketogenik”
Tren Diet Ketogenik
Tren diet atau pengaturan pola makan di dunia juga selalu berubah layaknya tren fashion. Setiap tahun muncul diet-diet baru yang dipercaya dapat menurunkan sekaligus menjaga berat badan. Belakangan, yang banyak dibicarakan adalah tren diet ketogenik atau sering disingkat diet keto. Diet tinggi lemak ini dipercaya dapat menurunkan berat badan secara drastis. Tertarik mencoba diet ini? Pahami dulu.
Lemak VS Karbohidrat
Kunci dari diet ketogenik yang pertama kali ditemukan oleh dua profesor dari Prancis ini adalah pola makan rendah karbohidrat, dengan menu dominan adalah lemak serta protein hewani. Tujuannya adalah untuk membuat tubuh ketosis, saat tubuh tidak mendapat cukup energi dari karbohidrat sehingga mengambil keton sebagai bahan bakar.
Edwin Lau, praktisi kebugaran yang kini tengah mendalami diet ketogenik, mendeskripsikan diet keto lebih sederhana. Yaitu diet rendah karbohidrat yang mengandalkan lemak sebagai sumber energi utamanya. Dalam menjalani diet ketogenik, seseorang akan mengalami kekurangan karbohidrat dan gula dalam sistem metabolismenya, sehingga tubuh memecah asam lemak dan trigliserida untuk membentuk keton sebagai sumber energi. Proses ini disebut ketogenesis.
Dengan konsumsi makanan tersebut, kondisi gula darah akan selalu rendah sehingga tubuh berada di dalam status ketosis. Pelaku diet ini juga memiliki tingkat endurance yang lebih tinggi, karena sudah bisa memanipulasi cadangan lemaknya sebagai sumber energi ketimbang karbohidrat. Karena per kalorinya, lemak lebih besar dua kali lipat daripada kalori protein dan karbohidrat. “Dalam versi aslinya, komposisinya adalah 80% lemak, 15% protein, 5% karbohidrat.
Untuk membuat tubuh lebih cepat masuk dalam kondisi ketosis, aturan utamanya adalah menghilangkan konsumsi karbohidrat dalam segala bentuk. Hal ini bisa dilalui secara bertahap atau seketika. Kondisi ini juga bisa dipercepat atau dipertahankan dengan cara puasa (ketofastosis) atau melalui olahraga dalam status zero-carbs. “Jadi bisa dibilang pelaku diet ini harus bisa mengerti mengenai nutrisi dan kandungan makanan serta minumannya. Sebaiknya mengonsumsi makanan dan minuman yang dimasak sendiri setiap hari,” kata Edwin.
Dalam diet ini, selain karbohidrat, segala bentuk gula, sirup, produk tepung, makanan olahan, soft drinks, liquer, kue, jajanan, snack ringan, buah cair dan manis, makanan tinggi transfat, serta minyak dan lemak olahan pabrik, pantang dikonsumsi, karena akan mengacaukan proses ketogenesis dan membuat diet ini tidak efektif.
Saat memilih sumber lemak dalam diet ketogenik, Edwin menyarankan untuk menyeimbangkan antara sumber makanan berasam lemak tak jenuh tunggal dan yang ber-lemak jenuh tinggi. “Jenis makanan yang memiliki kandungan asam lemak tak jenuh ganda dikurangi karena bisa menekan tingkat koresterol baik. Saya memilih sumber lemak dari lemak protein (bukan bagian kulit), minyak zaitun, avokad, kacang, biji, serta dari dairy products sesekali. Banyak konsumsi sayuran hijau, tapi hindari buah-buahan dan sayuran berwarna,” jelas Edwin.
“Diet ini tidak terlalu memikirkan jam makan karena mencerna lemak lebih lama sehingga rasa lapar juga lebih lama datangnya. Selama tubuh berada di dalam status Ketosis, tubuh akan menjadi lebih aktif dan nafsu makan lebih terkendali,” tambahnya. Ia juga bilang, olahraga dapat dilakukan untuk menggantikan puasa untuk membuat tubuh ketosis dan mempercepat proses detoksifikasi.
Dengan konsep menggunakan lemak sebagai energi tubuh, diet ini menurut Edwin terbilang efektif bagi mereka yang berada dalam kondisi kelebihan berat badan dan lemak menumpuk di perut. Sedangkan bagi, seseorang yang memiliki berat badan normal, diet ini biasanya ditujukan untuk mencegah obesitas dan resistensi insulin yang memicu diabetes. “Beberapa kasus seperti kanker juga bisa menjalankan diet ini karena sel kanker bisa mati jika pasokan gula di dalam tubuh sangat rendah. Meski begitu, menurut Edwin, diet ini tidak cocok bagi penderita penyakit ginjal dan alergi protein. Apapun kondisi tubuh Anda, diet ini perlu dipantau nutritionis.

label: en

label: de


content:
VIVA – Tentu ada banyak hal yang kalian lakukan di pagi hari ya? Mulai dari bangun tidur, mandi, sarapan, minum teh, dan lain-lain. Tanpa disadari rupanya kebiasaan tersebut bisa mempengaruhi kesehatan tubuh.
Terlebih lagi, ada banyak kebiasaan yang kerap dilakukan oleh banyak orang tapi justru berdampak buruk pada tubuh.
Ya, rupanya ada banyak kebiasaan di pagi hari yang sering dilakukan dan ternyata bisa meningkatkan risiko kegemukan tanpa disadari. Lantas apa saja kebiasaan pagi hari yang bikin tubuh gemuk?


content: Peluang bisnis di kota Batam 2019 – Ada banyak sekali informasi bisnis yang bisa anda dapatkan lewat berbagai media surat kabar, majalah, maupun media online. […]


content:
Mari sekarang juga daftar sbobet dan main di judi bola online terpercaya bersama kami yang sudah menjadi agen bola euro 2020 deposit termurah 25 Ribu saja.
Menu
HOME
DAFTAR
Euro 2020
Baccarat
Slot
Rolet
Togel
Agen Dadu Online
Category: Agen Sbobet
Situs Daftar Agen SBOBET Indonesia Main Lewat HP Android
Situs Daftar Agen SBOBET Indonesia Main Lewat HP Android – Kami adalah salah satu Bandar Bola SBOBET Terpercaya yang menyajikan banyak permainan judi online kepada para pecinta judi di Indonesia. Yang dimananya hampir semua permainan bisa para bettor taruhkan dengan mudah menggunakan modal termurah. Bagi pecinta judi yang saat ini kesulitan menemukan tempat bermain judi atau melakukan taruhan maka jawaban terbaik adalah memilih layanan Judi Online Poker IDN. Dimana layanan judi online ini bisa dinikmati setiap bettor dari berbagai kalangan baik dari para bettor yang memiliki keterbatasan dana atau bettor lainnya.
Situs Daftar Agen SBOBET Indonesia Main Lewat HP Android
Tentu untuk dapat bermain para bettor diwajibkan mencari sebuah Situs Daftar Agen SBOBET yang akan membantu memudahkan para bettor lewat layanan Bandar Bola SBOBET Terpercaya. Seperti kami yang sudah bergerak sejak tahun 2010 dengan selalu memberikan kemudahan kepada para bettor. Untuk syarat pendaftaran ini para bettor hanya perlu memiliki salah satu rekening bank lokal seperti : BCA, BNI, MANDIRI, BRI, CIMB NIAGA dan DANAMON. Setelah itu bettor bisa melakukan pengisian formulir pendaftaran yang sudah kami sediakan. Selain bermain lewat dunia judi online namun tampilan permainan sangat memanjakan para bettor. Disamping itu bisa para bettor taruhkan lewat HP Android.
Pastinya setiap permainan bettor akan ditemani Live Dealer secara langsung dengan tampilan permainan serupa dengan anda bermain didalam gedung casino asli. Berhubung ada bettor lain yang juga akan bertaruh untuk mendapatkan kemenangan besar dalam dunia judi online ini. Sistem permainan yang ditawarkan sudah pasti memiliki sistem Fairplay dan Real. Kapan lagi dapat merasakan keseruan permainan hanya bermodalkan Smartphone HP Android saja. Dengan minimal bet termurah 10ribu para bettor bisa meraup keuntungan besar dengan cepat dan aman. Disamping itu juga banyak promo bonus menarik yang bisa bettor dapatkan dalam layanan Situs Daftar Agen SBOBET ini. Jadi semua promo bonus berlaku disetiap hari dan minggunya.
Agen Terbaik Judi Agen Casino Live Lewat Android
Permainan Judi Online Agen adalah salah satu permainan casino yang sangat digemari dan disukai oleh para bettor. maka tidak heran jika banyak bettor yang tertarik selalu mencari Cara Mudah Main Agen Sbobet Online ini. Lewat layanan Situs Daftar Agen SBOBET ini para bettor di Indonesia bisa merasakan semua pelayanan tersebut bahkan bertaruh dengan situs terbaik yang kami sediakan seperti : Sbobet Casino, Maxbet Casino, Ion Casino, Oriental Casino, Joker123, dan berbagai situs judi lainnya. Hanya bermodalkan Smartphone HP Android dan koneksi internet yang stabil bettor sudah bisa Bermain Judi Casino Agen dengan mudah.
Tunggu apa lagi? Segeralah melakukan Situs Daftar Agen SBOBET bersama kami. Dimana para bettor bisa menghasilkan banyak keuntungan dengan modal termurah cepat dan aman. Bahkan para bettor juga bisa merasakan pengalaman terbaik bertaruh lewat HP Android dan merasakan pelayanan yang sangat memanjakan dari Operator Berpengalaman dan Profesional yang akan online 24 jam setiap harinya. Dan juga banyak contact yang bisa bettor gunakan untuk menghubungi kami seperti : Live Chat, BBM, LINE, Whatsapp, YM, SMS/Telp dan berbagai layanan lainnya.
BACA JUGA : Agen Dadu Online Uang Asli Terpercaya 2020 Main di HP Android
Author bolaeuroPosted on August 19, 2020 August 19, 2020 Categories Agen SbobetTags Bandar Bola SBOBET Terpercaya, Situs Daftar Agen SBOBET


content:
Model wajah yang dengan bentuk hati atau heart shaped face bisa memunculkan kesan tersendiri dengan pemilihan model rambut pendek yang pas dan sesuai. Tidak hanya itu memiliki bentuk wajah hati juga bisa menimbulkan karakterisktik yang berbeda dari biasanya, sehingga dalam tampilannya akan lebih terlihat cantik dan menarik.
Bagi anda yang menginginkan model rambut pendek dengan bentuk wajah hati, maka berikut ini ada beberapa tips dalam menampilkan tampian yang cantik dan menarik dengan model rambut yang pendek. Secara lebih jelasnya berikut 4 tipsnya.
Potongan rambut pendek yang sesuai. Untuk potongan atau model rambut pendek yang bisa dipilih misalnya dengan panjang rambut sekitar 10 cm dari bahu anda. Selain itu pada rambut pendek yang dipilih bisa yang bervolume pada bagian bawahnya. Untuk model ini misalnya anda dapat memilih rambut pendek dengan tampilan choppy cut pada sekitar dagu.
Pemilihan poni. Untuk pemilihan poni anda bisa memilih bentuk poni yang panjang dengan melewati sedikit bagian alis. Modelnya bisa seperti bentuk poni samping atau deep side swept yang bisa menutupi dahi yang cenderung lebar pada bentuk wajah hati. Dengan tampilan poni ini juga juga memberikan kesan yang seimbang pada bentuk wajah hati.
Gaya rambut yang bisa dipilih. Gaya yang bisa dipilih untuk model rambut ini misalnya dengan memberikan hair contouring untuk memberikan kesan wajah yang bulat. Selain itu bisa juga dengan memberikan warna gelap pada bagian atas rambut atau memberikan warna terang pada daerah sekitar telinga. Cara seperti ini bisa memberikan kesan yang berbeda seperti ilusi wajah yang lebih oval.
Menghindari jenis rambut pendek tertentu. Dalam pemilihan model rambut pendek ada juga yang harus dihindari seperti dengan adanya poni yang menutupi seluruh alis. Poni jenis ini atau biasa juga yang terlalu heavy akan memberikan kesan yang membuat tampilan dagu menjadi lebih kecil. Selain itu hindari juga bentuk bob pendek sedagu ditambah dengan poni depan.


content:
Alis seringkali luput dari perhatian kita saat merias wajah. Padahal, bentuk alis bisa mempengaruhi tampilan wajah secara keseluruhan.
Kita pernah melihat wanita yang tampak galak karena bentuk alis yang terlalu meninggi, atau wajah yang terlihat aneh karena alis yang terlalu tebal. Ini jawaban untuk menciptakan bentuk alis yang sempurna:
Tebal dan Natural
Alis akan mempercantik wajah jika bentuknya tebal alami. Wanita umumnya mencabutnya terlalu banyak dan hasilnya adalah bulu alis yang terlalu tipis dan kurang menarik dipandang.
Cari Bentuk Terbaik Alis
Jika belum pernah membentuk alis sebelumnya, sebaiknya gunakan jasa profesional untuk pembentukan pertama kalinya, dan mintalah saran kepada mereka bagaimana mendapat bentuk alis yang sempurna sesuai karakter dan bentuk wajah.
Cara paling tepat untuk mengetahuinya adalah dengan menggunakan penggaris. Pegang penggaris secara vertikal tepat di sisi luar hidung, lihat di mana batas penggaris mengenai ujung dalam alis, di situlah tempat untuk mulai membingkainya.
Kemudian pindahkan penggaris secara diagonal (masih dari sisi hidung) ke arah batas tumbuh rambut kepala (atas pelipis), dan temukan titik di mana penggaris membentuk batas. Itulah panjang alis yang idel untuk wajah kamu. Cabut menggunakan pinset rambut-rambut halus yang keluar dari batas itu. Untuk ketebalan alis, hanya cabut rambut yang keluar dari bentuk alami alis.
Trimming
Kadang, kamu tidak perlu mencabutinya, tapi cukup dirapikan/dipangkas dengan gunting khusus (biasanya gunting kecil dengan ujung meruncing ke atas). Sisir alis menggunakan sikat maskara yang sudah kering atau sikat khusus alis, dengan begitu kamu bisa melihat rambut-rambut yang sudah tumbuh panjang, lalu rapikan dengan gunting.
Sesuaikan dengan Warna Rambut Kepala
Manusia dianugerahi warna rambut yang berbeda-beda, mulai dari hitam, kecokelatan, merah sampai pirang. Orang Indonesia biasanya memiliki rambut hitam pekat, hitam kemerahan atau cokelat gelap.
Saat membentuk alis dengan pensil, sebaiknya sesuaikan dengan warna rambut. Pensil warna cokelat tua paling ideal untuk menghasilkan warna alis natural. Sementara hitam membantu mempertegas bentuknya, tapi hindari warna hitam jika alis sudah cukup tebal. Jangan buat garis tegas seperti menggambar di atas kertas, tapi cukup sapukan secara ringan hanya untuk memberi efek bayangan, pertegas di bagian yang tipis (ujung alis).
Posted by Fenny Goh at 08.29
Posting Lebih Baru » « Posting Lama
Pengikut
Diberdayakan oleh Blogger.
You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "
Feedjit Live Blog Stats
About Me
Fenny Goh
Lihat profil lengkapku
KATEGORI
alam n tempat ekstream h hewan history indonesia Japan kepribadian kesehatan misteri ngakak sains seleb serba-serbi sex n lifestyle tips tokoh top 10 u unik

label: ms


content:
S128 | Sabung Ayam Online | Link Afternatif S128 - s128 sabung ayam daftar s128 Judi online login s128
Return to site
Return to site
S128 | Sabung Ayam Online | Link Afternatif S128
S128 | Sabung Ayam Online | Link Afternatif S128
· s128,sabung ayam,daftar s128,Judi online,login s128
S128 | Sabung Ayam Online | Link Afternatif S128, Manusia sejak zaman kuno selalu memiliki pola pikir yang maju. Itulah yang kemudian membuat perkembangan zaman semakin pesat.
Modernisasi di mana-mana. Hingga akhirnya melahirkan berbagai bentuk inovasi. Inovasi ini tampaknya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kemajuan era yang semakin beradab.
Salah satu bentuk kemajuan yang tidak terhindarkan adalah munculnya permainan judi online. Game judi online menemukan bentuknya dengan membuatnya mudah bagi pemain untuk bermain lebih praktis dan sederhana.
Terutama dengan menggunakan ponsel dan berbagai game yang bisa dimainkan online. Tentu ini yang kemudian membuat banyak orang sangat tertarik bermain judi, termasuk sabung ayam.
Permainan judi yang dulunya hanya dilakukan secara diam-diam atau pergi ke tempat-tempat perjudian legal sekarang dapat dimainkan dengan mudah dan sederhana.
Karena para pemain dapat mengakses internet dan memilih situs judi online untuk memainkan permainan. Ini kemudian membuat petaruh mencoba berbagai game alternatif yang tersedia dengan bermain sabung ayam.
Sekilas game ini mustahil dilakukan saat dimainkan secara online. Tetapi berkat kecepatan informasi dan teknologi yang disebutkan sebelumnya,
membuat semua jenis permainan yang menggunakan taruhan sekarang dapat dimainkan secara online yang memberikan kepraktisan dan kenyamanan bagi para pemainnya untuk mendapatkan keuntungan yang cepat dan mudah serta jumlah yang luar biasa besar.
Maka dari itu, tidak diragukan lagi jika judi online lebih sering dicari dan dinikmati dan memberikan banyak kejutan di dalamnya.
Perkembangan Judi Online S128 Sabung Ayam yang Sangat Maju
Dengan tradisi orang Indonesia, sabung ayam bukan lagi orang asing. Adu ayam dilakukan secara terbuka di banyak tempat di Indonesia.
Namun, seiring waktu, sabung ayam semakin dilarang. Larangan itu karena biasanya sabung ayam akan disertai dengan judi. Berjudi sabung ayam telah menyebar luas di hampir seluruh wilayah Indonesia.
Ada beberapa daerah yang masih mempertahankan tradisi adu ayam hingga sekarang, tetapi keberadaannya semakin dilupakan karena pembatasan pemerintah.
Siapa sangka kalau sekarang bisa dilakukan online. Pertaruhan sabung ayam online sekarang dikenal luas oleh masyarakat. Judi ini membuat game yang menggunakan hewan sebagai bahan taruhan menjadi semakin berkembang.
Pertaruhan sabung ayam online dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Banyak situs menyediakan layanan untuk bertaruh pada sabung ayam.
Meski sepertinya membingungkan ternyata banyak yang tertarik berjudi sabung ayam online. Para pemain tidak perlu memiliki ayam sendiri yang biasanya akan tampak sangat merepotkan.
Pemain hanya perlu memasang taruhan untuk ayam yang akan menjadi pahlawan mereka. Pertaruhan sabung ayam tidak jauh berbeda dengan perjudian online pada umumnya.
Calon pemain harus memiliki akun sebelum mereka dapat membuat taruhan yang diinginkan.
Calon pemain atau pemain judi tukang judi dapat memilih situs yang dipercaya didistribusikan secara bebas di internet.
Situs tepercaya ini akan menyediakan agen terbaik untuk memandu pemain pemula membuat taruhan dan permainan dengan mudah dan aman.
Setelah mendaftar dan menjadi anggota situs s128, pemain dapat langsung membuat taruhan. Taruhan yang dibuat dapat disesuaikan dengan jumlah setoran yang dimiliki.


content: Hexagon Jurnal Teknik dan Sains, Fakultas Teknik - Universitas Teknologi Sumbawa hadir sebagai salah satu wadah yang menyajikan pemikiran hasil penelitian dalam bidang keilmuan teknik dan sains, dimana dengan Kontribusi Penulis dalam publikasi pada Jurnal ini menjadi salah satu cara membuka jendela cakrawala wawasan dalam bidang ilmu keteknikan dan sains bagi pembaca dan pustakawan.

warc-identified-content-language: eng,ind


content:
Waktu Pendaftaran Pemilihan Wirausaha Muda Berprestasi dan Penggerak Wirausaha Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019 di wirausahaberprestasi.kemenpora.go.id sampai Tanggal 15 Agustus 2019
Permenpora Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga


content:
Posted on August 14, 2019 August 12, 2019 Author master	Comments Off on Manfaat Dan Keuntungan Yang Dapat Diraih Jika Bermain Taruhan Poker Online
Bermain taruhan poker online telah menjadi pilihan bagi pemain yang memiliki hobi bermain, jadi kamar-kamar yang bermain offline sekarang melakukannya secara online di dunia maya ini, sebagai keuntungan yang diketahui bagi para pemain ini untuk bermain di Situs online mereka harus menyiapkan nomor. Dalam rangka untuk mengudara dan bermain dengan agen yang mereka pilih di awal, setiap orang yang berpartisipasi dalam pertempuran ingin segera memenangkan permainan karena memiliki hadiah yang sangat besar, harga tinggi menjadi momok dalam banyak kasus jumlah untuk Grand Prix juga ada di dalamnya. Baca selengkapnya…
Keuntungan Yang Dapat Di Raih Dalam Taruhan Poker Online
Satu-satunya orang yang baru saja menang biasanya akan muncul dalam pemberitahuan di iklan web, jadi dia menerima semua taruhan dari beberapa pemain dalam permainan taruhan poker atau kasino online, dengan hadiah yang sangat besar, tentu saja, dan itu adalah Itu menjadi bukti hadiah yang luar biasa. Faktanya, tidak ada dusta, bonus jackpot untuk bermain taruhan poker online benar-benar hebat. Dibawah ini kita teah berhasil merangkum, apa aja sih yang bisa anda dapatkan jika bermain taruhan poker online saat ini.
Dalam bentuk bonus, Anda akan mendapatkan hadiah sebagai pemain terbaik untuk mendaftar di turnamen atau taruhan online, sehingga manfaat bermain taruhan poker akan meningkat dengan berbagai hadiah yang tersedia, yang telah disediakan oleh agen untuk Anda yang telah Mereka sudah online. berjam-jam permainan yang sering dibagikan di kasino langsung, dari poker, slot, ransel hingga tingkat maksimum.
Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada yang bisa mengetahui kesuksesan angka atau hanya menebak jumlah ide hadiah besar, bahkan jika Anda belajar tentang kupon, kupon tersebut meningkatkan keparahan setiap permainan dan kemudian menawarkan Anda banyak bonus di banyak permainan judi. online, jadi jika Anda menang, Anda akan mendapatkan penghasilan yang berharga dari penghasilan pemintal lain, bukan lawan Anda. Setelah dikelola oleh Anda, Anda bisa mendapatkan hadiah yang bagus. Kecuali jika nomor jackpot menjadi agen yang menawarkan uang mingguan kepada pemain yang beruntung, Anda juga akan memiliki banyak kesempatan untuk mencoba bermain terus menerus dan peluang yang akan disajikan kepada Anda, tidak perlu menyelesaikannya untuk mendapatkan hadiah, hanya dengan bermain dan menang .
Baca Juga : Hal Terpenting Dalam Trik Ini Agar Anda Bisa Menang Dengan Bermain Judi Poker Online
Syarat Menang Poker Online
Setoran juga merupakan penghasilan tambahan dari uang, ketika modal yang menyelamatkan agen dan telah dipenuhi sepenuhnya, agen akan menghubungi Anda secara langsung untuk menukar hadiah dengan akun pribadi Anda sendiri, dan tidak hanya akan memungkinkan Anda untuk bermain. Sebanyak yang Anda inginkan di dalamnya.
Untuk komisi mingguan, seperti rekomendasi dan referensi game, anda harus mendaftar, setelah itu anggota menerima formulir online, yang kemudian memberikan stigma pribadi, adalah salah satu dari dua survei. Kemudian, menurut pedoman situs ini, uang itu akan ditampilkan dengan sampah untuk jangka waktu tertentu, penggantian dalam bentuk penggantian setelah membeli deposit dengan persentase yang berbeda
Trik untuk meningkatkan penghasilan bonus taruhan poker online adalah sering bermain agar permainan Anda terus tumbuh dan tidak monoton, sehingga Anda akan terus mendapatkan hal-hal baru, strategi baru, karena Anda sering mengalami menghadapi hukum yang berbeda setiap hari.
Terima kasih telah berkunjung dan meluangkan waktu anda di suits kami ini. Semoga sukses dan beruntung ya teman-teman.
Tagged bandar poker, poker offline, Poker online, pokerqiu, taruhan poker
Related Articles
Poker Online
Cara Mendapatkan Bonus Untuk Member Baru Poker Online
Posted on April 6, 2019 April 6, 2019 Author master
Permainan poker online yang pada ini sudah dapat kamu nikmati dengan hanya menggunakan smartphone saja. Bonus yang diberikan oleh agen judi poker online untuk para member baru poker online menjadi sebuah kelebihan yang bisa kamu dapatkan pada permainan ini. Cara Mendapatkan Bonus Untuk Member Baru Poker Online Bonus adalah salah satu hal yang membuat bettor beralih menjadi […]
Poker Online
Rahasia Mengalahkan Lawan Di Permainan Poker
Posted on July 8, 2020 August 22, 2020 Author master
Setiap pemain judi dalam bermain judi apapun sudah tentu menginginkan kemenangan. Antara pemain satu dengan pemain lainnya berlomba-lomba saling ingin mengalahkan. Lawan Di Permainan Poker Termasuk juga pada permainan judi poker online, tentunya anda ingin memenangkan permainan demi memperoleh uang. Namun, untuk mendapatkannya tidaklah didapatkan dengan cara instan. Anda sebagai pemain harus mengetahui dahulu apa […]
Poker Online
Mulai Merencanakan Karir Online Poker Terpercaya
Posted on March 15, 2019 Author master
Mulai Merencanakan Karir Online poker Terpercaya Boleh dikatakan bahwa prospek karir di dalam dunia poker akan semakin mudah dan cerah di masa yang akan datang. Mengingat digitalisasi saat ini sudah semakin baik dan masyarakat didorong menjadi pengguna produk digital bahkan uang digital. Bergabung dalam agen poker terpercaya dari sekarang menjadi modal awal untuk bisa sukses […]


content:
Agen Live Situs Casino Slot & Game Togel Online Alternatif 4D Singapura | Pasaran Hongkong Terbaik dengan minimal deposit 10 ribu serta bayaran Terbesar.
BERANDA
DAFTAR
TOGEL ONLINE
LIVE CASINO GAME
LOGIN
SITUS TOGEL ONLINE
LIVE CASINO SLOT
BONUS
AGEN TOGEL ONLINE
LIVE CASINO
DAFTAR TOGEL
Menu
BERANDA
DAFTAR
TOGEL ONLINE
LIVE CASINO GAME
LOGIN
SITUS TOGEL ONLINE
LIVE CASINO SLOT
BONUS
AGEN TOGEL ONLINE
LIVE CASINO
DAFTAR TOGEL
Hingga Strategi Menang Colok Bebas di dalam Top Toto
May 16, 2020at 7:18 am | Author : AdminTo | Category : Judi Online 4D, Situs Togel Online, Taruhan Togel Online | : Thumbtack
menemukan Kemenangan di dalam judi Lotto tetap menjadi hasrat bagi banyak orang. Pasalnya saat engkau mampu memperoleh keMenangan tersebut, lalu akan mendatangkan kebanggaan tersendiri bagi kalian. Tidak heran apabila hampir semua orang akan melakukan berbagai macam hal untuk bisa mesukseskan permainan Togel ini.
Toto gelap tentunya cocok salah satu permainan judi yang banyak digemari oleh masyarakat. Hal ini tidak lain karena permainan ini akan memberikan keseruan tersendiri bagi masyarakat. Bagi saudara yang masih awam dengan permainan ini, tujuan dari permainan ini adalah untuk menebak angka yang akan keluar.
Di dalam permainan ini ternyata juga terdapat beberapa jenis. Toto gelap 4D, 3D 2D mungkin menjadi permainan judi yang cukup populer. Tetapi ternyata terdapat satu lagi permainan yang bisa anda mainkan di dalam situs Togel Terbesar yaitu Pasang bebas. Bagi kalian yang baru mendengar permainan ini, berikut ini beberapa hal yang harus saudara ketahui
Pengertian Tebak Bebas
Bagi anda yang seorang pemula positif akan berbeda kalau permainan program tersebut tidak memiliki banyak jenis. Tetapi kalau kalian sudah memasuki Web Toto yang ada di internet, anda dihadapkan dengan beberapa jenis permainan toto gelap. Salah satu permainan tersebut adalah Colok bebas.
Colok bebas sendiri merupakan salah satu Toto di mana bertujuan untuk menebak 1 angka dari keempat angka yang akan keluar. Tebakan angka tersebut bisa bebas di mana saja. Sebagai contohnya kalau nomor yang akan keluar tersebut gabungan dari angka 5 6 7 8, kalian bisa mencoba untuk membeli nomor 7 dengan memberikan nilai sebesar Rp 10.000. .
Tak hanya itu saja, permainan ini sendiri ternyata juga mempunyai mekanisme yang sama dengan permainan toto gelap yang lainnya. Adapun jenis judi Tebak bebas yang banyak digemari oleh masyarakat adalah Tebak bebas 2D. Di mana para pemainnya harus menebak 2 angka yang akan keluar dari angka 4D.
Jika dilihat sekilas permainan ini tentu saja mirip dengan Tebak jitu. Tetapi yang membedakannya adalah dalam permainan Pasang jitu, pemain biasanya hanya akan menebak angka yang keluar dan menetapkan 4 angka tersebut berada. Jadi bisa dibilang apabila permainan Tebak bebas ini lebih mudah dibandingkan dengan Colok jitu.
Tips memperoleh KeBerhasilan Dalam Permainan Pasang Bebas
Menggunakan insting yang bagus
Tips pertama ketika kau sedang bermain di dalam Website Toto Gelap adalah anda harus memiliki insting yang bagus. Itulah mengapa kamu tidak boleh asal-asalan dalam menebak angka yang akan keluar. Jangan sampai anda terpaku pada satu angka yang akan memberikan keberuntungan kepada kamu.
Cobalah menggunakan rumus dalam permainan
Jangan sampai kalian meremehkan rumus dalam permainan toto gelap tersebut. Keberadaan rumus itu sendiri bisa membantu anda dalam meningkatkan keMenangan yang akan kalian dapatkan. Itulah mengapa pentingnya untuk mempelajari rumus dalam permainan toto gelap ini. Rumus tersebut bisa kalian dapatkan melalui forum diskusi toto gelap di internet
Cobalah menghitung total modal dan keuntungan
Jangan sampai kau terlena begitu saja didalam Bandar Lottery. Nah tips selanjutnya adalah dengan mecoba menghitung total model dengan keuntungan yang bisa kalian dapatkan. Sebagai contohnya jikalau anda membawa modal sebesar Rp100.000 dan langsung menerima kekalahan pada putaran pertama, setelah itu ada baiknya saudara mampu melipatgandakan keuntungan berikutnya.
Pasang bebas jadi salah satu permainan toto gelap yang sangat populer di kalangan masyarakat. Untuk kau yang ingin menemukan kesuksesan dalam situs Bsaudarar Lottery Online, kau bisa menggunakan tips di atas.


content: Silahkan berkomentar dengan baik dan sopan kalau mau jadi kesayangan aku :) JANGAN PAKAI AKTIF LINK YA!


content: Permainan Casino Roulette Terpopuler Game Casino Roulette Terfavorit – Casino merupakan tempat dimana berbagai jenis permainan tersedia didalamnya. Memiliki banyak jenis permainan yang dihadirkan, hampir semua memiliki unsur taruhan. Berbagai jenis permainan casino memiliki cara bermain yang berbeda-beda dari satu ke yang lainnya. Misalnya saja, casino roulette ini. Jenis permainan …


content:
Lirik lagu ini ditulis oleh Walter Stillman Martin (1862-1935) yang adalah suami dari Civilla Durfee Martin (1866 – 1948). Mereka adalah pasangan yang aktif dalam membuat lagu-lagu kristen. Martin belajar di Harvard University dan kemudian masuk dalam keanggotaan gereja Baptis. Sedangkan musiknya dibuat oleh Charles Hutchinson Gabriel. Ia lahir di Wilton, Iowa pada 18 Agustus 1856. Ia dibesarkan dalam kehidupan pertanian. Ayahnya mengajarinya menyanyi dan Charles pun menyukai musik sejak kecil. Bakatnya dalam musik sudah terlihat jelas sejak dia kecil. Dia belajar musik sendiri, misalnya seperti belajar memainkan alat musik organ untuk keluarganya. Di daerah dia tinggal, pernah seorang hamba Tuhan bernama (Pastor Pollock atau McAulay) meminta Charles mencarikan lagu yang sesuai dengan kotbahnya. Akhirnya Gabriel membuat lagu itu sendiri dengan tema yang sesuai seperti kotbah dari hamba Tuhan tersebut. Dia mulai mengajar musik di berbagai tempat sejak umur 17 tahun. Dia banyak menulis lagu-lagu yang bertemakan penginjilan. Ada kira-kira 7000 sampai 8000 lagu yang pernah dia tulis baik lirik atau pun musiknya. Dan dia sering sekali menggunakan nama samaran: Charlotte G. Homer, H. A. Henry, and S. B. Jackson. Ia meninggal dunia pada 14 September 1932 di California.
Lagu ini menceritakan mengenai pemeliharaan Tuhan (providensia Allah) atas ciptaan–Nya dan secara khusus orang yang dikasihiNya. Sebagaimana pemazmur menuliskan dalam Mazmur 62:5 bahwa “Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab dari pada-Nyalah harapanku”. Allah bukan Tuhan yang diam melihat ciptaanNya. Dia adalah Allah yang memelihara dan menopang ciptaanNya. Terlebih lagu umat yang dikasihiNya. Kiranya lagu ini memberikan kita kekuatan dan penghiburan di sepanjang hidup kita untuk terus percaya dan bersandar pada Tuhan karena “Bapa Surgawi memelihara kita”.


content:
Indonesia yang memiliki penduduk sejumlah 237 juta lebih, ternyata berdasarkan survei BPS per Februari 2011 dari 117 juta lebih angkatan kerja hanya 3,3 juta jiwa (2,98%) lulusan diploma dan 5,5 juta jiwa (4,98%) lulusan sarjana. Padahal jumlah perguruan tinggi dan sejenisnya di Indonesia lebih dari 3000an yang diantaranya terdapat dari 83 PTN (dibawah kemendiknas dan kemenag) dan sisanya PTS. Sedangkan jumlah mahasiswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi hanya 4,67 juta jiwa. Padahal berdasarkan BPS Februari 2011 usia penduduk Indonesia yang seharusnya dapat menempuh pendidikan tinggi berjumlah 54,42 juta jiwa (18-30 tahun). Dengan kondisi tersebut tentunya menjadi persoalan tersendiri dalam dunia pendidikan di Indonesia khususnya dalam ranah pendidikan tinggi.
Pemerintah menyelenggarakan pendidikan secara nasional sesungguhnya sudah memiliki peraturan tersendiri yakni UU no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. UU ini pun secara tegas bahwa pemerintah harus mampu menciptakan suatu generasi penerus bangsa yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pemerintah juga harus menjamin adanya pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan kualitas dari penyelenggaraan pendidikan secara komprehensif. Namun dengan berkaca dengan fakta sosial yang dapat kita ketahui di masyarakat. Pendidikan tinggi pada khususnya belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
Memang pada awal reformasi pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Gusdur menetapkan beberapa PTN yang menjadi Badan Hukum Milik Negara. PTN-PTN tersebut diberikan kemandirian, otonomi dan peran yang lebih besar dalam penyelenggaraan dan pengelolaan dimasing-masing PTN. Ketika kebijakan tersebut lahir, banyak kalangan yang memprotes secara keras penetapan sejumlah PTN sebagai BHMN. Hal ini dilatarbelakangi bahwa keberadaan PP no 61 tahun 1999 merupakan skenario global yang mendesak negara-negara anggota WTO untuk meliberalisasi 12 sektor jasa yang salah satunya pendidikan tinggi seperti yang tertuang dalam General Agreement on Trade in Services atau lebih dikenal dengan GATS.
Tujuan dari liberalisasi sektor jasa khususnya pendidikan untuk mempermudah melakukan perdagangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh institusi pendidikan seperti yang tertuang dalam Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights atau lebih dikenal dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Ada pula tujuan dari liberalisasi pendidikan untuk mendapatkan tenaga kerja yang siap saji agar dapat dipergunakan oleh perusahaan yang melakukan kerjasama dengan suatu institusi pendidikan. Namun konsekuensi dari penerapan liberalisasi sektor jasa khususnya pendidikan tinggi membawa dampak pada minimnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan.
Minimnya tanggung jawab negara dalam konteks ini janganlah diartikan bahwa negara tidak melakukan tindakan atau mengambil kebijakan yang mendukung penerapan liberalisasi pendidikan. Maksud dari meminimalisasi tanggung jawab negara dapat kita ketahui dengan kebijakan neoliberal yang digadang-gadang oleh imperialisme dibawah pimpinan AS. Kebijakan neoliberal secara garis besar seperti yang tercantum dalam Washington Concensus yakni 1) disiplin fiskal, 2) pemotongan segala subsidi sebagai upaya mengurangi defisit anggaran pemerintah, 3) Pembaharuan Pajak, 4) liberalisasi keuangan, 5) nilai tukar yang kompetitif, 6) melenyapkan hambatan penerapan perdagangan bebas, 7) terbuka terhadap investasi asing langsung, 8) privatisasi, 9) deregulasi dan 10) hak paten[1].
Dari 10 terdapat tiga prinsip yakni pemotongan subsidi, deregulasi, dan liberalisasi yang digunakan untuk menciptakan suatu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang otonom serta mandiri. Sistem ini melahirkan praktek komersialisasi pendidikan dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan terhadap suatu institusi pendidikan dalam menetapkan tarif layanan serta diberikan keleluasaan atas pencarian dana secara mandiri. Disinilah makna peran negara yang meminimalisir tanggung jawabnya dalam menciptakan kesejahteraan dan terjaminnya warga negaranya mendapatkan hak-haknya. Sedangkan peran negara akan maksimal dalam ranah menjadi kepentingan imperialisme dengan mengeluarkan segenap kebijakan baik yang berbentuk perundang-undangan maupun kerjasama-kerjasama.
Bentuk-bentuk penerapan dari tiga prinsip tersebut, dimulai dari pemotongan subsidi di dalam dunia pendidikan. Sejak era orde baru hingga amandemen ke IV UUD 1945 yang mengamanatkan pemerintah harus mengalokasikan 20% APBN-D untuk pendidikan[2]. Namun sejak tahun 2002 amanat tersebut belumlah dapat direalisasikan oleh rezim-rezim penguasa negeri ini. Walaupun pada tahun 2009-2011 rezim SBY-Boediono mengatakan bahwa anggaran untuk pendidikan sudah 20%. Akan tetapi jika kita selidiki lebih lanjut, ternyata anggaran pendidikan sudah dicampur oleh gaji dan tunjangan bagi tenaga pendidik serta tenaga kependidikan seperti yang diamanatkan oleh putusan MK tahun 2007 yang mengatakan bahwa gaji dan tunjangan termasuk dalam pos anggaran pendidikan.
Kebijakan menggabungkan gaji dan tunjangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tentu merupakan upaya untuk memangkas subsidi pendidikan. Hal ini dikarenakan gaji dan tunjangan merupakan pos anggaran tersendiri dalam suatu kemendiknas ataupun kemenag dan terlepas dalam unit biaya dalam penyelenggaraan pendidikan. Padahal unit biaya yang paling penting dalam penyelenggaraan pendidikan terdiri dari 1) unit operasional personal yang berbentuk subsidi untuk menekan laju biaya SPP yang dikenakan terhadap peserta didik dan juga dapat berbentuk beasiswa, 2) unit operasional non personal yang berbentuk subsidi untuk menyediakan alat-alat pendukung penyelenggaraan pendidikan seperti LCD, AC, alat tulis, kertas dan sejenisnya, 3) unit fasilitas yang berbentuk subsdisi untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas belajar dan mengajar seperti perpustakaan, laboratorium, gedung, audivisiual, sarana minat-bakat dan lain-lain.
Dampak dari digabungkannya atau ditambahkannya satu unit biaya non operasional personal berupa gaji dan tunjangan menyebabkan perbaikan kualitas pendidikan, peningkatan akses pendidikan dan penyediaan fasilitas terabaikan. Hal ini dapat kita ketahui dengan semakin meningkatnya dan munculnya ragam biaya sekolah dan kuliah, meningkatnya angka putus sekolah dan kuliah, akses pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi yang masih tergolong sangat rendah serta adanya perbedaan yang cukup timpang dalam hal tersedianya fasilitas disuatu kampus dengan kampus yang lainnya.
Bentuk penerapan liberalisasi pendidikan dengan menetapkan UI, ITB, IPB dan UGM sebagai pilot project melalui Peraturan Pemerintah telah mendorong suatu institusi perguruan tinggi mendapatkan kewenangan dan kekuasaan yang lebih besar dalam penyelenggaraan dan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hal ini melahirkan praktek komersialisasi pendidikan. Fenomena ini tergambar dengan membentuk UU no 20 tahun 2003 tentang sisdiknas yang salah satu pasalnya menyerukan agar institusi pendidikan harus menjadi badan hukum secara keseluruhan dari pendidikan dasar maupun tinggi dan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta[3]. Selain itu, PP no 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pun mengikutsertakan peran dan partisipasi masyarakat secara maksimal sebagai tanggung jawab bersama dalam menyelenggarakan pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan tinggi.
Namun sejak UU BHP tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat tentunya menjadi kerugian tersendiri bagi institusi pendidikan seperti UI, UGM, ITB, IPB, UNAIR dan USU. Kerugian yang dimaksud institusi-institusi tersebut tidak lagi memiliki kewenangan secara penuh dalam melakukan pengelolaan khususnya dalam bidang keuangan dan kerjasama-kerjasama. Hal ini dikarenakan sebelum UU BHP dibatalkan seluruh pendapatan baik yang diterima dari SPP, biaya seleksi masuk, hasil kontrak kerjasama, hasil penjualan produk (paten dan badan usaha), sumbangan, hibah, dan penerimaan dari masyarakat lainnya dapat dikelola secara mandiri oleh masing-masing institusi pendidikan. Selain itu, dari segi otoritas dan kewenangan institusi pendidikan tinggi tidak lagi memiliki kemandirian dan otonomi karena disesuaikan dengan keputusan dan ketetapan yang diambil oleh kementerian terkait.
Contohnya, ketika pada tahun 2000 UGM, UI, ITB dan IPB ditetapkan sebagai BHMN. Mereka menerapkan penerimaan mahasiswa secara mandiri atau lebih dikenal dengan jalur mandiri, ujian mandiri, SPMB Lokal dll. Selain itu, universitas yang membuka badan usaha dan mendapatkan laba dari badan usaha tersebut. Uang pendaftaran penerimaan mahasiswa dan laba dari badan usaha menjadi pendapatan universitas tanpa harus disetor ke kas negara melalui kementerian keuangan dalam bentuk PNBP. Namun dengan dihapusnya UU BHP, dicabutnya PP tentang PT BHMN di beberapa universitas atau PTN membuat sistem pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pendidikan menjadi badan layanan umum seperti yang tertuang dalam PP 66 tahun 2010.
Sedangkan bentuk penerapan deregulasi, dapat kita ketahui dengan banyaknya perangkat perundang-undangan yang memberikan kewenangan yang cukup besar bagi suatu institusi pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi. keberadaan perundang-undangan ini ditujukan untuk memuluskan praktek liberalisasi pendidikan yang melahirkan komersialisasi pendidikan. Hal ini ditandai dengan adanya PP no 60 dan 61 tahun 1999, UU no 9 tahun 2009, PP no 48 tahun 2008, PP no 17 tahun 2009 jo PP no 66 tahun 2009, UU no 20 tahun 2003, RUU pendidikan Tinggi dan RUU Pendidikan Kedokteran.
Suatu praktek liberalisasi, deregulasi dan pembatasan subsidi di sektor pendidikan di Indonesia mulai kembali menancapkan cakarnya dengan adanya RUU pendidikan Tinggi[4]. Berikut analisa RUU Pendidikan Tinggi versi Kementerian Pendidikan Nasional :
Analisa Yuridis RUU PT Versi Kemendiknas
RUU pendidikan tinggi sebelumnya sudah ditawarkan oleh DPR RI. Namun pada perkembangan selanjutnya kemendiknas pada bulan Juni 2011 juga menawarkan RUU pendidikan tinggi. Dengan demikian sudah ada RUU pendidikan tinggi yang lahir dari pihak eksekutif dan legislatif. Untuk menyelidiki dan menganalisa secara yuridis RUU PT yang ditawarkan oleh kemendiknas haruslah menggunakan azas lex superior derogat inferior sama seperti analisis hukum yang ditujukan pada RUU pendidikan tinggi versi DPR-RI.
Dalam RUU pendidikan tinggi versi kemendiknas jika dibandingkan dengan RUU pendidikan versi DPR-RI memang mengalami bentuk penyempurnaan dalam bentuk yang cukup aplikatif dan lebih spesifik. Namun secara substansi ke dua RUU baik veri kemendiknas maupun DPR-RI tidak jauh memiliki perbedaan yang cukup berarti satu sama lain. Bentuk-bentuk penyempurnaan dalam RUU pendidikan tinggi yang ditawarkan oleh kemendiknas yakni :
Ø Tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi,
Ø Tugas dan fungsi serta tanggung jawab menteri
Ø Prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi
Ø Bentuk dan organisasi pendidikan tinggi
Ø Kriteria dan Syarat Dosen
Ø Hak dan Kewajiban Mahasiswa
Ø Tujuan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Ø Tanggung Jawab Pendanaan
Ø Pendirian, perubahan dan penutupan Perguruan Tinggi
Ø Pengolaan Perguruan Tinggi
Ø Tentang PTN Mandiri, PTN Badan Hukum, PTN dan PTN Khusus
Ø Pendanaan dimasing-masing PTN baik mandiri, badan hukum dan khusus serta PTS
Ø Pengawasan yang didasarkan pada masing-masing bentuk PTN.
Dari perubahan yang ditawarkan oleh kemendiknas, masih terdapat beberapa hal yang prinsipil dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia yang mendekati pada praktek liberalisasi di dunia pendidikan tinggi. Gejala tersebut dapat kita ketahui pada bab tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi, pasal 5 ayat 3 huruf c yang berbunyi “…. dengan otonomi perguruan tinggi dalam pengelolaan pendidikan tinggi” dan huruf d yang berbunyi “menghimpun dan mendayagunakan seluruh potensi masyarakat untuk mengembangkan pendidikan tinggi”. Pasal tersebut menegaskan bahwa pemerintah melakukan redefinisi dan rekonstruksi secara aplikatif tentang tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan yang seharusnya tersentral secara penuh ditangan pemerintah. Namun tanggung jawab tersebut dibagi kepada masyarakat atau warga negara dengan bentuk mengikutsertakan warga negaranya dalam hal pembiayaan pendidikan tinggi.
Padahal tanggung jawab pembiayaan ataupun pendanaan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 4 yakni negara memprioritaskan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Perlu diingat oleh kita semua, sejak tahun 2009 hingga 2011 anggaran pendidikan masih menggabungkan gaji dan tunjangan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan. Selain itu, anggaran tersebut masih dalam batas minimal yakni 20% dari APBN dan tentunya masih dapat ditingkatkan prosentasenya agar dapat mewujudkan pendidikan yang mampu memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Pasal 6 huruf a dan b (tentang kewenangan menteri dalam mencabut ijin pendirian pergurun tinggi dan program studi). Jumlah tenaga pendidik, tenaga kependidikan, ruang kelas, gedung dan fasilitas lainnya serta akreditasi. Tentu bagi setiap PTS dan atau PTN baik secara institusi secara keseluruhan dan program studi yang tidak memenuhi standar pendidikan nasional sesuai dengan PP no 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional akan ditutup. Dengan melihat kondisi obyektif dilapangan dan kewenangan menteri tentunya akan sangat berbenturan dalam mengupayakan terselenggaranya pendidikan tinggi di Indonesia.
Hal ini dikarenakan PTN dan atau PTS dipaksa untuk memenuhi standar pendidikan nasional baik secara institusi secara umum dan program studi yang tersedia. Padahal dengan melihat peran pemerintah yang terbilang cukup minim, jauhnya standar pendidikan nasional di suatu PTN dan PTS baik secara keseluruhan dan program studi yang tersedia adalah konsekuensi logis. Selain itu, upaya pemenuhan standar pendidikan nasional di setiap PTN dan PTS seharusnya tanggung jawab pemerintah bukan PTN dan PTS. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 6 huruf b bahwa setiap program studi yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan akan ditutup. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud salah satunya yakni PP no 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
Dengan demikian, dalam pasal ini pemerintah mulai menerapkan bahwa pemenuhan standar pendidikan nasional disetiap PTN dan PTS merupakan tanggung jawab PTN dan PTS yang bersangkutan. Padahal PTN dan PTS merupakan salah satu bagian penting dalam sistem penyelenggaraan pendidikan nasional khususnya dalam bidang pendidikan tinggi. Dengan begitu, dalam RUU PT pasal 6 huruf a dan b ini sudah bertentangan dengan semangat UUD 1945 alinea keempat dan pasal 31 ayat 3 adan 5.
Adapun beberapa bentuk redefinisi dan rekonstruksi tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mengikutsertakan warga negaranya dapat kita lihat pada pasal 16 ayat 3 huruf b yang berbunyi ikut menanggung biaya penyelenggara pendidikan tinggi, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu, dilanjutkan pasal 32 ayat 1 yang berbunyi pendanaan pendidikan tinggi adalah penyediaan anggaran Pemerintah dan anggaran pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, serta upaya memobilisasi bantuan dana masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Sedangkan wujud dari praktek pengalihan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan yang mengikutsertakan dalam warga negara dapat kita lihat pada pasal 35 ayat 1yang berbunyi bantuan dana masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) terdiri atas: a. Biaya pendidikan yang dibayarkan oleh mahasiswa mampu kepada perguruan tinggi; b. Bantuan dana masyarakat lainnya yang dapat berupa hibah, wakaf, zakat, sumbangan perusahaan, dan/atau penerimaan lain yang sah.
Pasal 47 dan pasal 59, PTN berbadan hukum dan yang mandiri diberikan otonomi untuk mengelola perguruan tingginya secara mandiri, baik dalam bidang akademik maupun bidang nonakademik. Walaupun dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa PTN yang berbadan hukum dan mandiri memiliki wewenang dalam bidang akademik berasal dari Menteri Pendidikan dan Menteri Agama. Sedangkan wewenang dalam bidang non akademik berasal dari Menteri Keuangan. Akan tetapi kita tidak boleh terjebak dengan penggunaan diksi otonomi ataupun pendelegasian wewenang bagi PTN berbadan hukum dan mandiri dalam bidang nonakademik.
Hal ini dikarenakan setiap PTN berbadan hukum dan mandiri memiliki wewenang dalam menetapkan tarif layanan dan standar biaya satuan (SPP, Praktikum, Sumbangan Masuk dan bentuk-bentuk sumbangan lainnya) selama diketahui oleh menteri keuangan. Selain itu, PTN berbadan hukum dan mandiri diperbolehkan melakukan upaya-upaya sebagai wujud untuk mendapatkan dana tambahan dalam bentuk pendirian badan usaha dan melakukan investasi jangka panjang berupa portofolio serta melakukan pinjaman jangka pendek hingga menengah selam menteri keuangan mendapatkan pelaporan atas pemasukan dan pengeluaran dari upaya-upaya yang dilakukan oleh PTN yang berbadan hukum dan mandiri.
Namun yang menjadi pertanyaan berdasarkan apa suatu PTN mandiri dan berbadan hukum menetapkan tarif layanan dan standar biaya satuan? Apakah berdasarkan pada kemampuan masyarakat Indonesia pada umumnya atau disesuaikan dengan kebutuhan biaya operasional PTN mandiri dan berbadan hukum atau penetapan hal ini merupakan wewenang yang dapat dilakukan tanpa melihat dual tersebut. Mengapa hal ini dipertanyakan, hal ini dikarenakan dalam RUU Pendidikan Tinggi versi kemendiknas inipun tidak dijelaskan landasan suatu PTN baik berbadan hukum dan mandiri dalam menetapkan tarif layanan dan standar biaya satuan yang kelak akan dipenuhi oleh setiap peserta didik atau dalam hal mahasiswa atau orang tua mahasiswa.
Selain itu, pertanyaan kedua pun muncul yakni, darimanakah modal pendirian suatu badan usaha dan atau portofolio yang akan diselenggarakan oleh suatu PTN mandiri dan berbadan hukum? Apakah dari sisa kelebihan dari biaya operasional yang didapatkan dari subsidi dari negara dan sumbangan dari masyarakat? Atau dari pinjaman jangka pendek hingga jangka panjang? Atau kedua-duanya. Walaupun pada pasal 97 ayat 3 dan 101 ayat 3 yang menjelaskan bahwa PTN berbadan hukum dan mandiri dalam mendirikan badan usaha atau portofolio akan diatur dalam PP. Maka akan memberikan peluang ataupun mengarahkan suatu PTN menjadi subyek hukum yang diperbolehkan untuk berbisnis demi meraih keuntungan walaupun keuntungan tersebut akan dipergunakan untuk pengembangan PTN berbadan hukum maupun mandiri. Dengan demikian suatu PTN berbadan hukum dan mandiri akan memiliki dua peran yakni sebagai penyedia jasa pendidikan tinggi dan juga sebagai “pengusaha”.
Tentu dengan melihat kedua pasal tersebut akan menyimpang dalam semangat UUD 1945 bahwa negara ini ada untuk mencerdaskan bangsanya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan dalam RUU PT khususnya pada pasal 47 dan 59 akan menciptakan suatu persepsi bahwa ketika negara tidak mampu dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan tinggi. Maka setiap warga negara yang ingin menikmati jenjang pendidikan harusnya ikut menanggung pembiayaan dalam melancarkan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, akan melegitimasi suatu PTN mandiri dan berbadan hukum menjadi “pengusaha” dari badan usaha dan atau portofolio yang didirikan oleh masing-masing PTN mandiri dan berbadan hukum. Tentu hal ini sangatlah aneh dan sangat bertentangab dengan semangat UUD 1945 pasal 31 ayat 3 yang hakikatnya pemerintah akan berusaha untuk menyelenggarakan suatu pendidikan tinggi pada khususnya dengan tidak menjadikan suatu institusi pendidikan seperti PTN mandiri dan berbadan hukum sebagai subyek hukum yang diperbolehkan menjadi “pengusaha”.
Setalah kita membicarakan tentang apa itu PTN mandiri dan berbadan hukum berdasarkan pasal 47 dan 59. Kita akan beralih pada pasal 97 dan 101 yang akan membahas tentang sumber pendanaan PTN berbadan hukum dan mandiri.
Dalam pasal 97 dan 101 dijelaskan bahwa tanggung jawab pendanaan PTN berbadan hukum yakni pemerintah, masyarakat dan PTN berbadan hukum dan mandiri yang bersangkutan. Dengan mengikutsertakan masyarakat dan PTN berbadan hukum dan mandiri sudah tentu mengindikasikan adanya pelepasan tanggung jawab dalam pembiayaan dana pendidikan tinggi pada khususnya. Hal ini dapat kita lihat dengan mengikutsertakan masyarakat dan PTN berbadan hukum dan mandiri. Hal yang menarik ketika suatu PTN berbadan hukum dan mandiri memiliki tanggung jawab dalam mencari sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan tinggi di institusinya masing-masing.
Kewajiban dan tanggung jawab PTN berbadan hukum dan mandiri dalam mencari sumber pendanaan merupakan konsekuensi logis ketika pemerintah pusat atau negara sebagai subyek hukum tidak lagi mampu lagi membiayai biaya operasional suatu PTN berbadan hukum dan mandiri. Namun yang jadi pertanyaan kenapa PTN berbadan hukum dan mandiri harus mencari dana secara mandiri untuk menutupi kekurangan pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.Hal inilah yang mengindikasikan bahwa pendanaan dalam penyelenggaran pendidikan tinggi bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah atau negara. Akan tetapi, PTN berbadan hukum dan mandiri. Pertanyaan selanjutnya, darimanakah PTN mendapatkan sumber pendanaan untuk menutupi kekurangan untuk pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi?
Sudah jelas dari masyarakat!! Salah satu sumber pendanaan yang akan dimaksimalkan oleh suatu PTN berbadan hukum dan mandiri yakni dengan memberdayakan sumber dana dari masyarakat. Ini juga ditegaskan dalam pasal 133 ayat 2 huruf c. Hal ini tercermin dengan beragamnya jenis sumber pendanaan yang dapat diselenggarakan demi memberdayakan kemampuan masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi. terakhir seperti pada penjelasan sebelumnya sumber dana bagi PTN berbadan hukum dan mandiri juga bisa didapatkan dari keuntungan badan usaha dan atau portofolio.
Dengan mengikutsertakan masyarakat melalui kewenangan yang dimiliki oleh PTN berbadan hukum dan mandiri merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab pemerintah atau negara dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi negeri di Indonesia. Tentu hal ini merupakan bentuk liberalisasi dalam dunia pendidikan tinggi negeri di Indonesia. Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa upaya memberikan tanggung jawab kepada rakyat Indonesia bertentangan dengan semangat UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan pasl 31 ayat 4. Hal ini dikarenakan rakyat Indonesia harus membayar biaya yang cukup mahal untuk dapat menutupi kekurangan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi negeri.
Setelah kita memberikan tentang sumber pendanaan PTN berbadan hukum dan mandiri. Kita akan beralih pada pasal 99 dan 103 yang diantaranya juga akan membahas tentang kewajiban PTN mandiri dan berbadan hukum. Selain itu pada pasal 99 dan 103 juga diatur tentang kewajiban mahasiswa yang melanjutkan pendidikannya di PTN mandiri dan berbadan hukum.
Dalam pasal 99 dan 103 menekankan pada perguruan tinggi negeri minimal menerima 20% dari total mahasiswa baru dan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa sebanyak 20% dari seluruh mahasiswa dengan kriteria tidak mampu secara ekonomi namun memiliki keungulan secara akademik/berprestasi. Dengan demikan bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat diprioritaskan akses namun harus memiliki keunggulan dalam prestasi akademik. Padahal jika kita membagi 4 kelompok peserta didik yakni Kaya tapi berprestasi, Kaya tapi tidak berprestasi, Miskin tapi berprestasi dan Miskin tapi tidak prestasi. Tentu untuk kelompok miskin tapi tidak berprestasi tentu tidak memiliki harapan untuk dapat mengakses pendidikan tinggi. Dengan demikian hal ini bertentangan dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” yang artinya dalam penyelenggaraan pendidikan baik jenjang dasar hingga tinggi tidak boleh melakukan tindakan diskriminasi secara ras, agama, suku bahkan kelas sosial yang ada di masyarakat serta pembedaan golongan sosial lainnya. Selain itu, pasal 5 huruf e dan pasal 88 ayat 1&2 telah menegasikan hakikat pendidikan yang dengan demikian telah melanggar pasal 28I ayat 2 yang berbunyi “setiap orang berhak bebas dari dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”. Hal ini dikarenakan tujuan pendidikan tidaklah mengkotak-kotakkan lalu melakukan tindakan pendiskriminasian yang dilegalkan seperti yang tercantum dalam RUU PT. Padahal hakekat pendidikan yang sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.
Selain itu pada pasal 99 ayat 3 bahwa “mahasiswa bertanggung jawab dalam menanggung maksimal 1/3 dari total biaya operasional Perguruan Tinggi”. Dengan demikian untuk menerapkan prinsip otonomi, efektivitas dan efisiensi dalam mendapatkan sumber pendanaan untuk membiayai biaya operasional sebesar 1/3 dari total kebutuhan suatu perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa akan melahirkan bentuk sumbangan-sumbangan pendidikan memiliki nilai nominal yang sangat besar agar mencukupi kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Kita dapat mengetahui bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi dalam RUU Perguruan Tinggi akan melahirkan bentuk komersialisasi pendidikan yang tentunya akan menghambat peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi. Hal ini terlihat dari beban dari masyakat (mahasiswa dan orang tua mahasiswa) untuk membayarkan sejumlah uang (SPP) juga akan didorong (terpaksa) dengan mengeluarkan bantuan dana untuk penyelenggaraan pendidikan dengan dalih bantuan dana yang dianggap sah secara hukum.
Padahal jika merunut pada UUD 1945 pasal 31 ayat 3 dan 4. Dengan demikian, negara telah melepaskan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan nasional atau dalam hal ini adalah perguruan tinggi dalam aspek pendanaan biaya operasional. Hal ini dikarenakan dalam RUU PT pada pasal 99 ayat 3 sudah digariskan bahwa mahasiswa bertanggung jawab sebesar 1/3 untuk mendanai biaya operasional. Dengan demikian RUU PT melegitimasi pengalihan “secara paksa” dalam hal tanggung jawab pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Padahal dalam konteks pendanaan di setiap jenjang pendidikan termasuk perguruan tinggi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah selaku bada penyelenggara Negara. Namun pada pasal 99 ayat 3 negara menetapkan kewajiban warga negaranya atau dalam hal ini mahasiswa sebesar 1/3 dari total biaya operasional pendidikan tinggi. Tentu hal ini bertentangan dengan amanat UUD 1945.
Setelah membahas tentang PTN berbadan hukum dan mandiri, analisa RUU Pendidikan akan dilanjutkan pada PTS. Dalam pasal 78 ayat 1 dan 2, PTS dalam RUU secara akademik akan diberikan otonomi oleh Menteri. Sedangkan pada pasal 78 ayat 3 tentang pengelolaan bidang akademik pada PTS akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam hal ini Undang-Undang no 16 tahun 2001 jo UU no 28 tahun 2004 tentang Yayasan. Hal ini dikarenakan PTS di seluruh Indonesia didirikan oleh yayasan. Sedangkan bagi yayasan yang mendirikan suatu PTS haruslah belum tentu nirlaba. Walaupun sebagaimana dalam UU no 16 tahun 2011 jo UU no 28 tahun 2004 tentang yayasan juga mengatur tentang prinsip nirlaba dalam yayasan. Akan tetapi, ada pula dan banyak pula suatu PTS yang didirikan yayasan merupakan sumber pemasukan bagi yayasan pendiri PTS terkait. Dengan demikian PTS yang didirikan oleh yayasan dapat dijadikan ladang bisnis bagi yayasan untuk mengeruk keuntungan sebagaimana pada pasal 78 ayat 3.
Dengan jumlah lebih dari 3000 PTS di Indonesia karena berbentuk atau dibawah suatu yayasan haruslah membayar pajak. Hal ini dikarenakan yayasan merupakan badan hukum yang mendirikan PTS dan PTS ini merupakan salah satu unit usaha atau badan usaha yang dimiliki yayasan. Dengan demikian PTS sebagai badan usaha yang tidak mendeklarasikan sebagai PTS yang nirlaba maka PTS tersebut akan dikenakan pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan dan keuntungan yang diraih dari penyelenggaraan pendidikan tinggi pun dikenakan pajak. Dengan demikian, dalam RUU PT versi kemendiknas ini juga tidak mampu menjadikan setiap PTS di Indonesia haruslah nirlaba.
Pada pasal 110 ayat 1, ditegaskan bahwa tanggung jawab pendanaan PTS adalah badan hukum nirlaba yang mendirikan dan masyarakat. Namun, pada pasal 110 ayat 2 PTS bisa mendapatkan bantuan biaya investasi dan biaya operasional yang berdasarkan atas program yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan instansi atau lembaga yang tidak mengikat. Dengan demikian pemerintah baik pusat dan daerah hanya memberikan bantuan sekedarnya kepada PTS dan bantuan tersebut pun tidak merata bagi seluruh PTS di Indonesia.
Tentu dengan minimnya bantuan dari pemerintah pusat dan daerah untuk mencukupi biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi. PTS akan mengalihkan sumber pendanaan kepada kepada masyarakat dengan menentukan tarif pelayanan pendidikan dan beragamnya jenis tarif. Dengan demikian sekali lagi, pemerintah pusat dan daerah melepaskan sebagian tanggung jawabnya dalam pembiayaan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta. Dengan begitu, upaya pemerintah ini tentu sudah bertentangan dengan semangat UUD 1945 alinea keempat yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan pasal 31 ayat 3 dan 4.
Selain itu, dalam RUU Perguruan Tinggi tidak diatur secara spesifik tentang penyediaan sarana, prasarana ataupun infrastruktur yang mendukung penyelenggaraan perguruan tinggi. Padahal berdasarkan pasal 31 ayat 3 dan 4 pemerintah berkewajiban menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perguruan tinggi dengan dana pendidikan yang sudah dianggarakan dalam APBN-D seperti gedung, laboratorium, perpustakaan dan sebagainya.
Jika pada poin ini tidak diatur maka akan mengakibatkan bentuk pelarian tanggung jawab dari negara dalam hal penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang mendukung penyelenggaraan perguruan tinggi. Tentunya tanggung jawab dan kewajiban dalam hal penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur akan dialihkan kepada masyarakat atau dalam hal ini mahasiswa dan orang tua mahasiswa dalam bentuk sumbangan pendidikan dan bantuan dana pendidikan yang nominalnya cukup besar. Kasus ini sudah banyak terjadi di berbagai PTN dengan memperbanyak varian bantuan dana pendidikan dengan dalih pengembangan institusi, pengembangan fasilitas pendidikan dan lain-lain.
Akibat dari ragamnya sumbangan dan bantuan dana untuk perguruan tinggi serta nominalnya yang berkisar jutaan hingga ratusan juta rupiah. Tentunya akan menjadi tembok penghalang bagi masyarakat yang masuk dalam golongan ekonomi tidak mampu. Dengan demikian secara langsung negara juga telah melanggar UUD 1945 pasal 31 ayat 1. Praktek ini juga telah melanggar UUD 1945 pasal 31 ayat 3 dan 4 dalam hal tanggung jawab dan peran negara dalam penyelenggaran pendidikan.
Analisa Sosiologis RUU PT Versi Kemendiknas
Dalam poin sosiologis ini, kita membahas kondisi rakyat Indonesia dengan beberapa variabel yakni tingka kemiskinan, pekerjaan, biaya pendidikan tinggi dengan mengkorelasikan kondisi penyelenggaraan perguruan tinggi jika berlandaskan pada RUU PT.
Pendekatan sosiologis dengan menggunakan variabel tingkat kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS. BPS melaporkan jumlah penduduk yang masuk dalam kategori miskin per Maret 2011 mencapai 30,5 juta jiwa. Mereka yang masuk dalam kategori miskin memliki pendapatan perkapita selama sebulan sebesar Rp 233.740 perkapita tiap bulannya (PBB menetapkan garis kemiskinan $2 perhari sedangkan Indonesia Rp 7791 perhari). Sedangkan penduduk yang memiliki pendapatan antara Rp 233.740 hingga Rp 280.488 masuk dalam kategori penduduk hampir miskin[5] pada Maret 2011 berjumlah 27,12 juta jiwa atau 11,28% dari total penduduk atau mengalami peningkatan yang pada tahun lalu berjumlah 22,99 juta atau 9,88%[6]. Jadi total penduduk miskin dan hampir miskin sejumlah 53,49 juta jiwa. Dengan demikian bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dan tidak memiliki prestasi secara akademik sudah dapat dipastikan tidak akan bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.
Selanjutnya kita menggunakan variabel pekerjaan yang dikeluarkan oleh BPS periode Agustus 2011. Menurut BPS secara dominan rakyat Indonesia berprofesi sebagai petani dan nelayan sebesar 42,8 juta jiwa, lalu diikuti oleh pekerja atau buruh pabrik dan pertambangan dengan total 14,24 juta jiwa serta masyarakat yang berwiraswasta sebanyak 22,1 juta jiwa. Dengan jumlah petani dan nelayan sebesar 42,8 juta jiwa atau 33,88% dari total angkatan kerja di Indonesia tentu merekalah yang secara umum merasakan efek jika RUU PT ini diberlakukan atau disahkan. Hal ini dikarenakan pendapatan mereka selama sebulan tidak lebih dari Rp 550.000 – Rp 750.000 perkapita perbulannya.
Dengan melihat kondisi masyarakat Indonesia yang masuk dalam kategori miskin lebih dari 58 juta jiwa. Tentunya untuk dapat masuk UGM dengan menggunakan jalur nasional ataupun mandiri cukup sulit bagi 58 juta jiwa tersebut. Hal ini dikarenakan UGM memiliki Sumbangan Peningkatan Mutu Pendidikan (SPMA) di Fakultas Ilmu Keperawatan Rp 35 juta, Sumbangan Pendidikan Rp 500.000, Biaya Operasional Pendidikan Rp 1,275 juta, biaya lain-lain Rp 350.000. Di Fakulta Teknik Mesi total biayanya kurang lebih Rp 20 juta. Hal ini dikarenakan SPMA memiliki empat level yang berbeda yakni SPMA tingkat 1 (Rp 5 juta – Rp 10 juta untuk penghasilan orang tua Rp 1 juta – Rp 2,5 juta perbulan), SPMA tingkal 2 (Rp 8 juta-Rp20 juta untuk penghasilan orang tua Rp 2,5 juta – Rp 5 juta), SPMA tingkat 3 (Rp 10 juta-Rp 20 juta untuk penghasilan orang tua Rp 5 juta – Rp 7,5 juta) dan SPMA tingkat 4 (Rp 10 juta – Rp 100 juta untuk penghasilan orang tua diatas Rp 7,5 juta)[7].
Dari biaya pendidikan yang harus dibayar oleh peserta didik yang nominal terbilang cukup besar tentunya akan mempengaruhi akses masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Dengan keberadaan RUU PT akan semakin melegalkan bentuk, ragam dan besaran nominal biaya pendidikan yang cukup bahkan sangat memberatkan bagi calon peserta didik atau orang tua mahasiswa yang ingin mengkuliahkan anak-anaknya. Dengan demikian, akan semakin memunculkan pola pikir pada masyarakat bahwa perguruan tinggi hanya untuk golongan masyarakat yang mampu. Serta, melanggengkan paradigma yang ada dimasyarakat bahwa pendidikan khususnya perguruan tinggi harus mahal dan masyarakat harus bertanggung jawab untuk mendanai biaya operasional perguruan tinggi. Hal ini tentunya dengan jumlah peserta didik di jenjang pendidikan tinggi yang saat ini hanya sebanyak 5.226.450 jiwa[8]. Malah akan memperbesar jurang akses pendidikan tinggi bagi masayarakat yang tidak mampu secara ekonomi.
Analisa Politik RUU PT Versi Kemendiknas dan DPR-RI
RUU pendidikan tinggi merupakan salah satu bentuk inisiatif kebijakan yang dilahirkan oleh legislatif (DPR-RI ) dan eksekutif (Kemendiknas). Namun jika melihat dalam kerangka politik yang lebih luas yakni pengaruh dan dominasi politik internasional yakni pelaksanaan GATS dalam bidang pendidikan. Penerapan GATS dalam kasus RUU Pendidikan Tinggi mengambil bentuk dengan memberikan sebagian kewajiban negara kepada masyarakat dalam hal pendanaan untuk terselenggaranya pendidikan tinggi di Indonesia. Adapun praktek-praktek yang akan terjadi jika RUU PT diberlakukan atau sahkan, yakni :
a) Liberalisasi di Sektor Pendidikan
Liberalisasi dalam istilah ilmiah merupakan proses meminimalisir peran negara dalam melaksanakan tanggung jawabnya pada ranah sosial ekonomi kepada mekanisme diluar negara atau pasar. Semangat liberalisasi merupakan semangat yang ditularkan dan dicekokan oleh negara-negara imperialisme atau adidaya seperti AS, Inggris dan Jepang kepada negara-negara berkembang di Asia dan Afrika termasuk Indonesia. semangat liberalisasi pada sektor publik ketika Ronald Reagan dan Margareth Thatcher mengumandangkan prinsip kebijakan baru yang disebut neoliberalisme dan prinsip ini harus dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia. Kebijakan neoliberal disini merupakan kebutuhan dari negeri Imperialis dalam memenuhi bahan baku untuk industri mereka, mendapatkan sumber tenaga kerja yang murah dan pangsa pasar yang lebih besar.
Salah satu penerapan untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah dan siap dijadikan operator dan admintrator bagi kebutuhan industri Imperialis yakni dengan menjauhkan peran atau campur tangan negara dalam penyelenggaraan pendidikan. Liberalisasi pendidikan di Indonesia pada sektor publik sudah dimulai ketika pemerintah Soeharto yang menerapkan Structural Adjusment Program dari IMF dan World Bank. Hal ini ditandai dengan seperangkat regulasi yang meminimalisir peran negara dalam aspek pemotongan subsidi di bidang pendidikan dan ikut sertanya swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.
Pada era rezim SBY dari tahun 2004 hingga sekarang, untuk menyukseskan program liberalisasi pendidikan di Indonesia khususnya di pendidikan tinggi dapat kita lihat dari lalu diikuti dengan PP no 48 tahun 2005 tentang sumber pendanaan pendidikan yang mengikutsertakan masyarakat dalam pendanaan, lalu Perpers no 77 tahun 2007 tentang bidang yang dapat dilaksanakan investasi, dilanjutkan pada pengesahan UU no 9 tahun 2009 tentang BHP (walaupun dibatalkan dalam putusan MK) serta sekarang dilanjutkan dengan keberadaan RUU Pendidikan Tinggi. Dalam RUU Pendidikan Tinggi yang disusun oleh legislatif dan eksekutif di era rezim SBY saat ini sangat jelas sekali bahwa keberadaan RUU Pendidikan Tinggi ini akan menjauhkan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan praktek pemotongan subsidi bagi pendidikan tinggi, privatisasi pendidikan tinggi, komersialisasi pendidikan tinggi dan tentunya melahirkan regulasi-regulasi baik dalam bentuk PP ataupun Permen yang mendukung liberalisasi pendidikan tinggi.
Salah satu contoh dari minimalnya peran negara dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yakni terjadi dalam aspek pendanaan. PTN yang merupakan unit institusi pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh negara. Tentunya negara harus bertanggung jawab atas segala kebutuhan PTN tersebut. Dengan berubahnya status PTN menjadi Badan Hukum dan Mandiri. Kedua jenis PTN tersebut harus berupaya mencari dana secara mandiri dengan menarik dana dari masyarakat baik dalam bentuk SPP maupun sumbangan. Selain itu, kedua jenis PTN tersebut juga diperbolehkan mendirikan badan usaha dan membuka portofolio, yang keuntungannya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jika mekanisme pencarian dana untuk membiayai pendidikan tinggi di kedua jenis PTN ini melalui jalur penarikan dana dari masyarakat dan pembukaan badan usaha atau pendirian portofolio sudah dapat dimaksimalkan dan menutupi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Tentunya negara tidak lagi memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia khususnya pada PTN. Dari penjelasan tersebut kita sudah dapat melihat tentang mekanisme dan sistem liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia yang akan diterapkan oleh rezim SBY. Dengan demikian semakin terang bahwa rezim SBY akan mengarakan dan menjadikan Indonesia sebagai negara tidak bertanggung jawab lagi dalam penyelengaraan pendidikan tinggi di Indonesia.
b) Pemotongan Subsidi untuk Pendidikan Tinggi
Wujud liberalisasi pendidikan di Indonesia yakni dengan melakukan pemotongan subsidi untuk pendidikan tinggi. Hal ini sudah kita lihat dengan ketidak konsistenan rezim SBY dalam menetapkan sebuah anggaran pendidikan yang pro kepada rakyat Indonesia. Upaya pemotongan tersebut dilakukan ketika rezim SBY didukung dengan putusan MK yang menggabungkan gaji dan tunjangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam anggaran pendidikan. Dari tahun 2009 hingga 2011 negara menganggarkan dana untuk pendidikan tinggi 3 tahun berturut-turut sebesar Rp 22,19 Triliyun, Rp 29,76 Triliyun dan Rp 35,21 Trilyun. Namun, dana tersebut lebih 50% dari anggaran untuk pendidikan tinggi habis untuk gaji dan tunjangan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan untuk biaya operasional dan biaya pembangunan fasilitas masing-masing hanya sebesar 26% dan 14% dari total anggaran untuk pendidikan tinggi.
Namun, pada RUU Pendidikan Tinggi yang akan dikeluarkan oleh rezim SBY akan memperburuk keadaan. Hal ini dikarenakan dalam RUU Pendidikan Tinggi tersebut, peran negara dalam hal memberikan subsidi pendidikan di pendidikan tinggi akan tergantikan. Hal ini ditandai dengan mahasiswa atau peseta didik akan bertanggung jawab 1/3 dari total kebutuhan biaya operasional dalam bentuk SPP yang dibayar setiap semesternya. Serta, masyarakat atau disini orang tua mahasiswa juga akan dijadikan sasaran untuk mendapatkan dana bagi suatu perguruan tinggi negeri dengan alasan biaya pembangunan dan pengembangan institusi ketika pertama kali mendaftar berupa sumbangan-sumbangan yang nominalnya distrukturkan atau dikelas-kelaskan sesuai dengan “kemampuan” orang tua mahasiswa. Selain itu, RUU Pendidikan Tinggi ini juga akan memperbolehkan suatu perguruan tinggi negeri yang berbentuk badan hukum dan mandiri untuk mendirikan badan usaha serta membuka portofolio.
Hasil keuntungan dari pembukaan badan usaha dan portofolio inilah yang akan digunakan suatu perguruan tinggi ngeri yang berbentuk badan hukum dan mandiri untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan tinggi dimasing-masing institusi. Jika dengan dua model pendanaan yakni dari masyarakat dan badan usaha atau portofolio sudah mampu mencukup biaya satuan pendidikan (biaya operasional, biaya sarana, biaya pegawai dan biaya pengelolaan) maka peran negara dalam memberikan subsidi pada pendidikan tinggi akan semakin minim. Hal ini dikarenakan arahan dari pembentukan PTN menjadi berbadan hukum dan mandiri yakni melepaskan dari ketergantungan dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Pemotongan subsidi pendidikan tinggi juga dapat kita lihat ketika pemerintah hanya memberikan bantuan sosial berupa beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi dan kurang mampu secara ekonomi tapi berprestasi. Tentu hal ini sangatlah mencerminkan upaya pemotongan subsidi. Seharusnya negara dibawah kepemimpinan rezim SBY dalam memberikan subsidi bantuan sosial berupa beasiswa tidaklah harus dikategorikan bagi penerima bantuan sosial tersebut. Namun, SBY yang merupakan rezim yang tidak pro terhadap pada rakyat tapi lebih mengutamakan mekanisme kebijakan neoliberal yang dicanangkan oleh Imperialis. SBY memilih melakukan pemotongan subsidi pendidikan tinggi dengan cara mengkategorikan penerima subsidi (bantuan sosial) dalam bentuk beasiswa.
c) Privatisasi Pendidikan Tinggi
Privatisasi memiliki makna pemilikan dan pengelolaan yang dilakukan oleh swasta terhadap suatu institusi. Pada RUU Pendidikan Tinggi upaya privatisasi pendidikan tinggi sangatlah kentara dengan memberikan kebebasan bentuk pengelolaan suatu PTS yang didirikan oleh suatu badan hukum yang bersifat nirlaba. Apakah akan menjadi suatu badan usaha yang menghasilkan keuntungan bagi badan hukum nirlaba (pendiri PTS) atau menjadikan PTS dengan bentuk nirlaba sebagaimana pendirinya PTS yang bersangkutan.
Hal ini cukup terlihat ketika 2000 lebih dari 3000an PTS di Indonesia menurut Kementerian Pendidikan Nasional belum mengubah bentuk pengelolaannya yang bersifat nirlaba. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia akan menjadi ladang bisnis yang menguntungkan bagi pendiri PTS yang bersangkutan. Selain itu, dalam RUU Pendidikan Tinggi juga dijelaskan bahwa memperbolehkan pendirian suatu perguruan tinggi yang dilakukan oleh pihak asing. Perguruan tinggi yang didirikan oleh pihak asing ini tentu akan menjadi praktek privatisasi pendidikan tinggi. Hal ini dikarenakan bagi negara-negara imperialisme tempat asal perguruan tinggi asing. Indonesia merupakan ladang bisnis yang sangat menjanjikan untuk meraih keuntungan dengan jumlah penduduk yang sangat besar.
Terakhir bentuk upaya privatisasi pendidikan tinggi dalam RUU pendidikan ini juga dapat dilakukan oleh PTN yang berbadan hukum. Hal ini dikarenakan dalam RUU Pendidikan Tinggi bahwa salah satu syarat untuk mendirikan suatu PTS yakni harus berbadan hukum nirlaba. Tentu dengan adanya PTN yang berbadan hukum, maka PTN tersebut dapat mendirikan PTS dan PTS yang didirikan oleh PTN berbadan hukum dapat memposisikan PTS yang didirikannya sebagai badan usaha yang mendatangkan keuntungan bagi PTN pendiri yang bersangkutan.
d) Deregulasi di Sektor Pendidikan Tinggi
Deregulasi dalam pengertian umum yakni penghapusan aturan-aturan perundang-undangan yang menghalangi proses liberalisasi di suatu negara dengan membentuk aturan-aturan atau perundang-undangan yang mendukung liberalisasi. Salah satu bentuk deregulasi di sektor pendidikan tinggi yang akan dilakukan oleh rezim SBY yakni dengan adanya RUU Pendidikan Tinggi. Keberadaan RUU Pendidikan Tinggi merupakan bentuk deregulasi atas keberadaan UU sisdiknas no 20 tahun 2003. Hal ini dikarenakan RUU Pendidikan Tinggi mengatur lebih spesifik tentang liberalisasi pendidikan tinggi walaupun dalam UU Sisdiknas juga mengandung upaya liberalisasi pendidikan namun masih bersifat umum.
Kedudukan RUU Pendidikan Tinggi juga secara tidak langsung telah melikuidasi tujuan dari UUD 1945. Hal ini dikarenakan dalam RUU Pendidikan Tinggi diatur tentang upaya meminimalisir peran negara dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia baik yang dilaksanakan oleh PTN dan PTS. RUU Pendidikan Tinggi juga wujud dari upaya rezim SBY untuk memuluskan penerapan GATS. Hal ini dikarenakan jika RUU Pendidikan Tinggi ini disahkan oleh SBY. Maka SBY mendapatkan legitimasi secara hukum untuk melakukan liberalisasi pendidikan tinggi, privatisasi pendidikan tinggi serta pemotongan subsidi pendidikan. RUU Pendidikan Tinggi ini juga dijadikan oleh SBY sebagai sandaran hukum untuk lebih menjadikan pendidikan tinggi di Indonesia sebagai penghasil tenaga kerja murah bagi kepentingan industri Imperialis.
Hal ini ditandai dengan komentar umum yang dilakukan oleh kementerian pendidikan nasional terkait RUU Pendidikan Tinggi. Komentar umum yang diberikan oleh Kemendiknas atas instruksi oleh SBY pada tanggal 30 Juni 2011 menjelaskan bahwa pemerintah akan mengutamakan aspek pendidikan vokasi pada setiap jenjang pendidikan tinggi untuk mendapatkan tenaga kerja yang terampil. Pendidikan vokasi adalah jenis pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan dengan ketrampilan dan keahlian terapan tertentu dapat setara dengan strata sarjana atau lebih. dengan mengarahkan pada pengembangan pendidikan vokasi disetiap jenjang pendidikan. Maka terjadi link and match antara kepentingan Imperialisme untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah dan program pemerintah yang akan mengembangkan serta mengutamakan pembangunan pendidikan vokasi di Indonesia.
e) Komersialisasi Pendidikan
Komersialisasi secara diksi mengandung makna adanya pertukaran atas kesepakatan (dalam hal diperdagangkan) untuk menikmati barang atau jasa dengan sejumlah uang atau barang sebagai pengganti dari pemakaian barang dan jasa. Dengan menggunakan diksi komersialisasi pada dunia pendidikan di Indonesia tentunya merupakan yang sangat tepat. Hal ini dikarenakan sekarang untuk menikmati jasa pelayanan publik seperti pendidikan haruslah memberikan balasan berupa uang atas pemakaian jasa yang bernama pendidikan.
Dalam RUU Pendidikan Tinggi sangat jelas dan kentara sekali akan praktek komersialisasi pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengikutsertaan masyarakat dalam mendanai penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia dalam bentuk sumbangan[9]. Selain sumbangan, juga ada SPP, Pratikum dan biaya-biaya lainnya yang dibayarkan setiap semester yang memiliki tendensi kenaikan jumlah atau besaran tiap tahunnnya atau tiap ajaran baru.
Ada beberapa hal yang melatarbelakangi adanya praktek komersialisasi pendidikan tinggi dalam RUU Pendidikan Tinggi kali ini yakni, adanya pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab pendanaan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi kepada masyarakat. Lalu, minimnya anggaran untuk pendidikan tinggi dalam menutupi seluruh komponen biaya karena anggaran yang disediakan hanya untuk membayar gaji dan tunjangan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Sertanya adanya regulasi yang mengikutsertakan peran aktif masyarakat dan kewenangan suatu PTN atau PTS dalam menarik dana dari masyarakat. Ketiga hal inilah yang dilakukan secara gamblang pada era rezim SBY pada pendidikan tinggi secara khusus.
Selain itu, bentuk komersialisasi pendidikan juga dapat kita ketahui ketika suatu PTN dan PTS menarik dana dari mahasiswa jika akan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pihak kampus misalnya memakai ruangan atau aula untuk kegiatan diskusi publik, acara kebudayaan harus menyewa dan sebagainya. Alasan yang dikemukan oleh pihak kampus pada umumnya untuk menutupi kekurangan biaya pemeliharaan fasilitas kampus. Padahal fasilitas dan peralatan yang disediakan oleh kampus bukan hanya untuk kegiatan akademik formal berdasarkan kurikulum semata. Tapi juga dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengembangkan potensi akademik, minat dan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa. Dari hal-hal tersebutlah praktek komersialisasi pendidikan tinggi di Indonesia dilaksanakan oleh pimpinan setiap perguruan tinggi dan sejenisnya.
f) Cengkraman Ideologi dan Kebudayaan Negara-Negara Imperialis
Seperti yang kita ketahui bahwa dalam RUU Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi asing dapat membuka cabang di Indonesia dan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia. Dengan adanya pembukaan perguruan tinggi dan kerjasam dengan perguruan tinggi di Indonesia secara ideologis akan menciptakan tenaga kerja yang memiliki ideologi dan kebudayan yang dimiliki oleh negara-negara Imperialis. Hal ini dapat kita ketahui dengan kurikulum yang akan diajarkan oleh perguruan tinggi asing kepada rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan teori-teori yang diajarkan dan didapatkan dalam penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pendidikan tinggi akan mengubah pandangan para peserta didik yang cenderung individualis dan pragmatis. Selain itu, teori-teori yang didapatkan oleh peserta didik akan diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesungguhnya sebagian besar teori-teori yang diajarkan oleh negara-negara imperialis bertentangan dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.
Tentunya hal inilah yang sering disebut oleh banyak kalangan sebagai bentuk penjajahan secara budaya dan pola pikir terhadap rakyat Indonesia. Namun, pemerintahan SBY tidak menghiraukan dampak yang akan diakibatkan dari praktek infiltrasi yang dilakukan oleh negara-negara Imperialis dalam bentuk Ideologi dan Kebudayaan. Hal ini dikarenakan SBY akan menciptakan manusia Indonesia yang akan selalu berporos pada kebudayaan negara-negara Imperialis dengan meninggalkan nilai-nilai masyarakat Indonesia.
Selain itu, dengan adanya pembukaan perguruan tinggi negara-negara asing di Indonesia juga akan menciptakan tenaga-tenaga ahli yang akan membawa skema milik negara-negara Imperialis dalam bidanga ekonomi, politik, sosial dan budaya. Tentunya hal ini akan mengulang kembali adanya mafia-mafia “Berkeley” yang menciptakan kondisi masyarakat Indonesia agar sejalan dengan kepentingan negara-negara Imperialis.
[1] Kanbur, Ravi. 2004. “The Development of Development Thinking.” Journal of Social and Economic Development, Vol 6. No. 2, July-December 2004, pp 147-158. http://www.arts.cornell.edu/poverty/kanbur/ISECLecture.pdf.
[2] UUD 1945 amandemen keempat pasal 31 ayat 4 berbunyi Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional
[3] Pada perkembangannya pada tanggal 9 Desember 2009 UU BHP no 9 tahun 2009 telah ditetapkan. Akan tetapi pada tanggal 31 Maret 2010, berdasarkan putusan MK 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 telah menyatakan bahwa UU no 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian pola pengelolaan keuangan yang diterapkan pada PT BHMN seperti UI, UGM, ITB, IPB, USU, UPI dan UNAIR menggunakan prinsip keuangan badan layanan umum yang diatur dalam PP no 23 tahun 2005 berdasarkan PP no 66 tahun 2010.
[4] Sebelumnya sudah ada RUU Pendidikan Tinggi dan pada bulan Juni 2011 kemendiknas menawarkan RUU Pendidikan Tinggi.
[5] Penduduk hampir misikin merupakan penduduk yang bisa jatuh dalam penduduk miskin akibat tidak mampu memenuhi garis kemiskinan yakni pada periode Maret 2011 sebesar Rp 233.740
[6] Lihat Kompas tanggal 6 Juli 2011
[7] Lihat Kompas tanggal 11 Juli 2011
[8] Lihat Kompas tanggal 11 Juli 2011
[9] Sumbangan masuk mulai dilakukan ketika UI, ITB, IPB dan UGM menjadi PT BHMN. Lalu diikuti oleh PTN-PTN lainnya sejak tahun 2003 hingga sekarang. Sumbangan biasanya dikenakan kepada orang tua peserta didik ketika akan mendaftarkan setelah diterima melalui ujian mandiri. Sumbangan ini pula dilakukan dengan mengkelas-kelaskan seperti tingkat 1 harus membayar Rp 1 juta – Rp 5 juta, tingkat 2 harus membayar Rp 5 juta hingga 10 juta dan seterusnya. Namun pada perkembangannya bagi calon peserta didik yang diterima melalui ujian secara nasional pun dikenakan sumbangan yang serupa atas dasar prinsip persamaan dan subsidi silang.
Share this article :
Diposting oleh PP FMN di 05.14
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest
0 komentar:
Posting Komentar
Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda
Recent Post
Entri Populer
Profil Front Mahasiswa Nasional (FMN)
FRONT MAHASISWA NASIONAL (FMN) "Organisasinya Mahasiswa untuk Terus Bangkit, Belajar, Berorganisasi & Berjuang" A...
WTO adalah Metamorposis dari ITO
Pemuda dan Mahasiswa Bersatu, Hancurkan WTO! Lawan dan Hancurkan Imperialisme! Latarbelakang: “WTO sebagai Mesin Im...
Front Mahasiswa Nasional Mengecam Keras Tindak Pemukulan Terhadap Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
“Majukan Perjuangan Massa, Pukul Mundur Fasisme di Dalam Kampus !” Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus UMY dan Solidaritas Jogja Tolak ...
Bukan Berbasiskan SARA, Namun Mari Menilai Kinerja Gubernur AHOK
Keterangan Gambar: Media Jakarta “Masa lalu menujukkan, bahwa Politik Devide et impera Kolonialis Belanda sangat efektif menghancu...