content:
Testimonial lanjutan ke 2 , bahwa tempat usaha di ganggu oleh Spirit Jahat. Maka Amulet Banteng/Woa Tanu Lp Rak yang digunakan hasilnya lebih baik terjadi penjualan yang sebelumnya sepi banget.
Testimonial ke 1, bahwa tempat usaha di ganggu oleh Spirit Jahat. Maka Amulet Banteng/Woa Tanu Lp Rak yang digunakan hasilnya lebih baik terjadi penjualan yang sebelumnya sepi banget.

content-type: text/plain

warc-identified-content-language: ind

warc-type: conversion

label: id


content:
IklanMobil.com adalah portal jual beli mobil baru dan bekas yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengunjung untuk mencari mobil yang ingin dibeli atau memasang iklan penjualan mobil.
Portal jual beli mobil ini tentunya telah dilengkapi dengan banyak fitur yang dapat memudahkan para pengunjung untuk lebih cepat dan terstruktur dalam mencari mobil yang cocok untuk kebutuhan. Selain itu portal ini juga dilengkapi dengan artikel-artikel dan berita otomotif khususnya mobil.
IklanMobil.com bisa menjadi referensi online utama anda para pegiat jual beli mobil di seluruh kota-kota di Indonesia. Dengan online, pencarian dan pemasangan iklan lebih mudah, cepat, efektif dan murah. Silahkan manfaatkan portal ini dengan sebaiknya. Untuk keperluan pasang iklan banner (berbayar) dan kesulitan posting iklan bisa menghubungi kami tim iklanmobil.com di email info@iklanmobil.com


content:
Liputan6.com, Jakarta: Facebook kembali tersangkut masalah privasi, Senin (18/10) malam, setelah dikabarkan jutaan data pribadi penggunanya diketahui pihak lain.
Seperti dilaporkan Daily Mail, investigasi yang dilakukan Wall Street Journal mengungkap bahwa sepuluh aplikasi terpopuler di Facebook, termasuk permainan FarmVille, Texas Hold’Em Poker, dan Frontier Ville, menjadi agen utama pembocor identitas pemilik akun kepada pihak lain. Sekitar 25 perusahaan data dan periklanan menerima data-data pribadi pemilik akun Facebook dari perusahaan pemilik aplikasi permainan dan fitur-fitur lain yang terdapat dalam media sosial itu.
Dengan data itu para pengiklan bisa lebih gampang menyasar individu yang sesuai dengan produk mereka. Jutaan data pribadi itu, termasuk nama pengguna dan daftar teman mereka di dunia maya, dibocorkan tanpa sepengetahuan para pemilik akun. Diduga puluhan juta pengguna Facebook menjadi korban kebocoran data itu. Kebocoran data itu bisa terjadi bahkan pada pemilik akun dengan pengaturan kerahasiaan privasi pada tingkat maksimum.
Pembocoran data itu sebenarnya melanggar peraturan yang dibuat Facebook sendiri dan akan memunculkan pertanyaan tentang kemampuan media sosial itu untuk melindungi informasi tentang anggotanya. Para pakar keamanan dunia maya mewanti-wanti bahwa data-data yang bocor bisa digunakan untuk membangun gambaran yang rinci dari kepribadian seseorang seperti tentang minat, lingkungan persahabatan dan keluarga, serta gaya hidupnya.
Banyak yang kemudian mengutuk apa yang mereka sebut ‘serangan yang menjijikan atas privasi’ dan memperingatkan para pengguna Facebook bahwa media itu bukan ‘wilayah privat’. Senin (18/10) malam Facebook mengatakan akan segera mengambil tindakan untuk melumpuhkan semua aplikasi yang melanggar aturan itu. (DA/Ant/ARI)

warc-identified-content-language: ind,kor,eng


content:
Setiap peserta bpjs kesehatan memiliki kewajiban untuk membayar iuran bulanan bpjs yang harus dibayarkan paling tidak sebelum tanggal sepuluh setiap bulan, jika iuran bulanan tidak dibayarkan maka akan muncul tunggakan yang wajib di bayar.
Banyak peserta bpjs yang masih berfikir dan beranggapan dengan tidak membayar iuran bpjs akan membuat mereka dikeluarkan dari bpjs, padahal tidaklah seperti itu, karena kepesertaan bpjs sifatnya mengikat, sekali terdaftar menjadi pesert, maka seumur hidup akan menjadi peserta. Jika iuran tidak dibayarkan itu artinya tunggakan anda akan semakin membesar.
Walaupun saat ini denda tunggakan sudah dihapus, ketika menunggak minimal selama 1 bulan maka kartu bpjs akan diblokir atau dinonaktifkan sementara, dampaknya kartu bpjs anda tidak akan bisa digunakan untuk mendapatkan pelayanan keseahatan gratis dari bpjs, untuk mengakifkan kembali kartu bpjs tersebut, salah satu caranya adalah membayar seluruh tunggakan bpjs.
Ada satu permasalahan terkait proses pembayaran tunggakan terutama tunggakan bpjs kesehatan yang dibayarkan via ATM, banyak peserta yang komplain karena tunggakannya membesar tidak sesuai dengan perhitungan seharusnya, padahal sejak 1 juli 2016 denda sudah dihapus.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, saya akan coba uraikan di artikel kali ini, semoga dengan membaca artikel ini bisa bisa menambah wawasan anda tentang bpjs.
Jangan Salah ketika membayar tunggakan BPJS Via ATM begini caranya
ATM memang menjadi salah satu alternatif untuk membayar iuran bpjs terutama untuk peserta bpjs kelas II dan kelas I, selain untuk membayar iuran, atm juga sekaligus bisa digunakan untuk membayar tunggakan.
Khusus untuk proses pembayaran tunggakan sebenarnya prosesnya sama seperti halnya ketika anda membayar iuran bulanan bpjs, anda akan diminta untuk memasukan bulan pembayaran, dan terkadang banyak peserta yang keliru memasukan bulan bpjs ketika membayar tunggakan.
Masukan angka 1 pada jumlah bulan ketika diminta untuk membayar tunggakan via ATM
Ketika anda membayar tunggakan bpjs via ATM maka ketika anda diminta untuk memasukan jumlah bulan pembayaran maka yang harus dimasukan adalah angka 1, karena perhitungan tunggakan akan diakumulasikan dengan iuran bulan dibayarnya tunggakan.
Misalkan jika anda menunggak 2 bulan di bulan maret dan april, maka ketika anda membayar tunggakan di bulan Mei, maka untuk jumlah bulan anda cukup masukan angka 1, maka dari bulan mei dan juga tunggakan 2 bulan sebelumnya bulan maret dan april akan diakumulasi.
Kenapa tunggakan seolah lebih besar dan tidak sesuai ?
Itu bukan kesalahan sistem, pada umumnya Jumlah tunggakan menjadi lebih besar disebabkan karena peserta memasukan jumlah bulan bukan 1 tapi sesaui dengan jumlah bulan menunggak.
Seperti misal jika peserta menunggak 2 bulan di maret dan april, kemudian tunggakan di bayar di bulan mei, dan yang diketikan pada konfirmasi jumlah bulan adalah 2 (karena dia menganggap menunggak 2 bulan), maka total iruan yang harus dibayar akan dianggap untuk Bulan mei, juni dan 2 bulan menunggak sebelumnya, sehingga seolah lebih besar 1 bulan.
Lantas bagaimana jika sudah terlanjur membayar lebih ?
Jika terlanjur membayar lebih, maka lebih iuran tidak bisa diambil, namun akan langsung di gunakan kembali untuk pembayaran bulan berikutnya secara otomatis.
Jadi anda tidak perlu khawatir ketika membayar lebih tunggakan, karena salah input bulan, pembayaran lebihnya akan digunakan untuk membayar iuran dibulan berikutnya.
Kesimpulan
Ketika membayar tunggakan, anda cukup menganggapnya membayar untuk 1 bulan berjalan saja dengan mengetikan angka 1 di input jumlah bulan tunggakan, tunggakan akan diakumulasi dengan iuran bulan berjalan, jika yang anda ketika bukan angka 1, misalkan 2 , maka itu artinya anda membayar iuran bulan berjalan + iuran bulan berikutnya +tunggakan sebelumnya, jadi nilai yang harus anda bayar akan lebih besar dari total tunggakan anda seharusnya.
Share this post
loading...
0 Response to "Jangan Salah ketika membayar tunggakan BPJS Via ATM begini caranya"
Post a Comment
Anda punya pertanyaan seputar BPJS, silahkan ajukan pertanyaan anda di kotak komentar, barangkali saya bisa membantu!. Komentar Anda akan Muncul Setelah disetujui!
Newer Post Older Post Home
Subscribe to: Post Comments (Atom)
Iklan Atas Artikel
Iklan Tengah Artikel 1
Iklan Tengah Artikel 2
Iklan Bawah Artikel
Artikel Pilihan
Cara Mengurus Perubahan data Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK)
Kartu jamsostek adalah kartu anggota untuk peserta jaminan sosial tenaga kerja, untuk saat ini karena jamsostek sudah beralih menjadi bpjs ...
Status Penangguhan peserta pada kartu BPJS, apakah kartu masih bisa digunakan
Saat ini proses pengecekan untuk mengetahui status aktif tidaknya kartu bpjs /KIS yang kita miliki sangatlah mudah, salah satu cara yang cu...
Status Penangguhan Pembayaran dan Penangguhan Peserta pada BPJS
Akhir-akhir ini untuk peserta bpjs santer banyak yang mengalami status penangguhan kepesertaan dan juga penangguhan pembayaran, sehingga ber...
BPJS Nonaktif Karena Premi apa sebenarnya yang terjadi?
BPJS Nonaktif Karena Premi apa sebenarnya yang terjadi? - Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari bpjs sebenarnya caranya cukup mudah, p...
Solusi Mengatasi Beda data Nama di kartu BPJS Ketenagakerjaan
Beda data antara data yang tertera di kartu BPJS Ketenagakerjaan dengan berkas persyaratan pencairan, bisa mengakibatkan dana BPJS TK tidak ...
loading...
About
Contact
Privacy Policy
TOS
Disclaimer
Copyright 2018 Pasien BPJS
'+u+' "+d.moreText+""+y+"
"}else{if(A==3||A==4){c+='
"+w+"
"+y+"
"}else{if(A==5){c+='
'+w+""+y+"
"}else{if(A==6){c+='
"+w+'
'+u+""+y+"
"}else{c+='
"+w+"
"}}}}}s.innerHTML=c+="
"+y;d.callBack()};randomRelatedIndex=h;showRelatedPost=g;j(d.homePage.replace(/\/$/,"")+"/feeds/posts/summary"+e+"?alt=json-in-script&orderby=updated&max-results=0&callback=randomRelatedIndex")})(window,document,document.getElementsByTagName("head")[0]); //]]>

label: en

label: de

label: es


content: Jangan salah, laki-laki juga penting untuk melakukan perawatan wajah atau skincare. Menjaga kebersihan wajah memang penting tidak hanya bagi wanita tapi juga pria. Selain produk pencerah wajah pria, ada beberapa tahapan lain yang juga perlu dilakukan untuk merawatnya. Perawatan menggunakan produk pencerah wajah bukan untuk membuat kulit lebih putih, tetapi agar kulit menjadi lebih sehat, […]


content:
Pada dasarnya jika ingin menjadi seorang programmer handal dan profesional, haruslah memiliki keahlian dibidang pemrograman. Adapun beragam cara yang bisa ditempuh untuk mencapainya, baik dengan otodidak maupun mengikuti Les Pemrograman Android bersama Flashcom. Sebelum melangkah lebih jauh, baiknya anda mengetahui apa saja yang perlu disiapkan sebelum memulai programming.
Langkah-Langkah Memulai Belajar Android Programming dengan Les Pemrograman Android
Mengerti dan Memahami Programming
Secara garis besar, programming merupakan proses seseorang menulis, memperbaiki, menguji serta memelihara kode-kode untuk membuat program dari komputer. Kode yang ditulis pun tidak hanya satu macam, melainkan ada banyak. Sehingga anda harus memastikan programming mana yang akan digunakan. Hal ini bertujuan agar program yang dibuat mampu melakukan perhitungan sesuai dengan keinginan.
Memilih Salah Satu Bahasa Pemrograman
Pada akhirnya ketika anda memulai belajar pemrograman, haruslah memilih salah satu dari beberapa macam bahasa pemrograman di dunia. Baik dari bahasa mesin, tingkat rendah, menengah maupun tinggi. Untuk mengetahuan kelebihan dan kekurangannya, pahami dengan mengikuti Kursus Android Programming. Adapun macam-macamnya yaitu C, C++, Visual Bacis, Assembly, Java Pascal, Python dan sebagainya.
Baca Juga Artikel Lainnya:
Kursus Android Programming
Mulailah Belajar
Setelah anda mengetahui programming dan memilih salah satu bahasa pemrograman, maka anda sudah bisa mulai belajar, Contohnya bila menggunakan bahasa Visual Basic, maka anda membutuhkan trainer yang ahli dibidang tersebut. Kemudian konsultasikan program apa yang ingin dibuat dalam Les Pemrograman Android dengan menghubungi Layanan pelanggan Flashcom by Hotline 0-811-3380-114 atau via WhatsApp.
Membuat Program Sederhana dan Menguji Hasil
Setelah anda mempelajari dan mempraktikan dalam bentuk nyata, maka buatlah program sederhana dulu untuk percobaannya. Contohnya program mesin kasir sebuah retail, rumah makan, swalayan dan lainnya menggunakan bahasa pemrograman yang anda pilih. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa untuk mencobanya. Pastikan kode yang dibuat sesuai dengan tampilan yang muncul saat memulai program.

warc-identified-content-language: ind,eng


content:
Application Security Cybercrime Data Protection Management & Strategy Network Security Risk Management Security Architecture Vulnerabilities
May 21, 2016 May 22, 2016
LPSE [In]security
Posted By: Josua Sinambela 2 Comments hacker lpse, Keamanan LPSE, LEMSANEG, LKPP, LPSE, pengadaan barang dan jasa, SPSE
About
Latest Posts
Follow me
Josua Sinambela
CEO at RootBrain.Com
Professional Computer Network & Information Security Consultant, Digital Forensic Investigator. Have more than 14 years of experiences in Networking Technology & InfoSec fields
Follow me
Latest posts by Josua Sinambela (see all)
Mengulas pemblokiran Internet di Indonesia & Mengapa pemblokiran dengan DNS Filtering (DNS Tampering) tidak akan berfungsi dalam waktu dekat? - August 7, 2018
Mobile Forensic & Kasus Audio dan Chat WA Asusila - June 4, 2017
Digital Forensik dan Barang Bukti Rekaman CCTV kasus Jessica - October 18, 2016
INFOsec.ID – Lembaga Pengadaan Secara Elektronik atau disingkat LPSE, merupakan lembaga yang berfungsi untuk menyelenggarakan pengadaan barang/jasa untuk Pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. LPSE memanfaatkan aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). LKPP merupakan salah satu dari 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
LKPP mulai mengembangkan SPSE sejak tahun 2007, saat ini SPSE terakhir dikenal dengan SPSE versi 4.1.0. Pemanfaatan aplikasi e-procurement seperti SPSE dalam pengadaan barang/jasa untuk pemerintahan adalah langkah yang sangat baik untuk menuju Good Governance dan perlu didukung setiap elemen pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat umum.
Bulan April 2016 lalu, kabar terkait keamanan LPSE kembali menjadi booming disebabkan marak berita tertangkapnya salah satu tersangka pelaku pembobolan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikelola oleh LPSE. Beberapa berita bisa dilihat pada url satu, dua, tiga dan empat
Dari informasi pada berita berita tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, bahwa pelaku sudah melakukan aktifitas ilegalnya cukup lama dan berhasil mengakses dan mengontrol/mengatur sistem -sistem LPSE di beberapa lokasi/sistem yang berbeda. Dan berdasarkan analisis penulis, kelompok yang anggotanya sudah tertangkap ini bukan merupakan satu satunya yang mampu melakukan aktifitas ilegal tersebut. Sebenarnya kasus yang kurang lebih sama sudah terjadi sebelum-sebelumnya dibeberapa sistem LPSE yang tersebar di Indonesia, banyak pelaku usaha yang ingin ikut tender di berbagai LPSE tetapi karena selalu ada gangguan pada sistem maka tidak dapat mengakses sistem SPSE, akhirnya tidak berhasil mengupload dokumen sebagai administrasi peserta lelang.
Mungkin masih ada pelaku atau kelompok lainnya yang mampu dan melakukan aktifitas pembobolan sistem pada LPSE seperti kasus tersebut. Penulis akan mencoba mengurai berbagai faktor-faktor mengapa masih dimungkinkan terjadi penyalahgunaan akses dan pembobolan dengan memetakan keamanan sistem LPSE saat ini berdasarkan prinsip-prinsip keamanan dan lapisan (layer) keamanan.
Pada bukunya Computer crime: a crimefighter’s handbook, David Icove membagi keamanan komputer menjadi beberapa lapisan, yakni lapisan Keamanan Fisik (Physical Security), Manusia/SDM (People), Data/Teknik Komunikasi (System/Technology), Kebijakan/Prosedur (Policy & Procedure). Penulis akan mencoba menggambarkan kondisi SPSE berdasarkan lapisan-lapisan tersebut satu-persatu.
Keamanan Fisik (Physical Security)
Sistem SPSE yang digunakan oleh LPSE-LPSE, saat ini terpasang di ratusan (atau bahkan ribuan) mesin server yang tersebar di seluruh instansi-instansi pemerintahan baik di Pusat (Lembaga/Kementrian maupun Non Kementrian) maupun Daerah. Setiap instansi mengelola infrastruktur (datacenter) masing masing LPSE, mulai dari Jaringan Intranet/Internet hingga server-servernya. Setiap instansi dan pemerintah daerah memiliki kesiapan dan kelengkapan infrastruktur berbeda satu sama lainnya, banyak instansi pemerintah khususnya didaerah yang secara fisik, NOC atau Datacenternya belum memadai terutama dari segi keamanan. Salah satu kejadian yang merupakan pengalaman pribadi penulis beberapa tahun lalu, saat memberikan workshop keamanan pada salah satu datacenter/ruang server yang dikelola salah satu Pemerintah Daerah, tiba tiba saja ada seorang tukang semir yang masuk ke ruangan datacenter tersebut dan menawarkan jasanya, “pak sepatunya pak” sambil menunjukkan alat semir sepatu ditangannya. Ternyata pintu ruang datacenter yang berisi rak rak server dan beragam perangkat “canggih dan mahal” itu kelihatannya selalu terbuka selama jam kerja. Menariknya lagi, datacenter ini terletak di gedung satu lantai dengan ruangan kantor dengan space terbuka, meja-meja pegawai dibatasi sekat sekat pendek, ruang datacenter hanya dibatasi oleh sekat kaca transparan. Sehingga setiap pegawai dan masyarakat umum yang lalu lalang dari sekitar datacenter di kantor tersebut, bisa melihat isi datacenter dari luar ruangan. Jika tukang semir sepatu saja bisa masuk, artinya phisical security bisa dikatakan hampir tidak ada. Memang banyak juga pemerintah daerah yang datacenternya sudah mumpuni, dilengkapi berbagai perangkat keamanan fisik mulai dari kunci digital/fingerprint dan CCTV, dan juga dilengkapi dengan standar keamanan dari disaster (kebakaran/api). Tetapi pengalaman penulis yang sering berkunjung ke instansi pemerintah di daerah, masih lebih banyak datacenter yang dikelola “seadanya”. Penulis belum melihat adanya kewenangan LKPP sampai menentukan layak tidaknya suatu infrastruktur instansi pemerintah untuk mengoperasikan aplikasi SPSE. Penulis berharap kedepan ada standard keamanan fisik infrastruktur datacenter di setiap instansi pemerintah di daerah secara umum dan infrastruktur yang mengelola sistem SPSE secara khusus.
Manusia/SDM (People)
Pada lapisan Sumberdaya Manusia/SDM (people), terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi sistem informasi (SPSE). Yang pertama adalah dari sisi personal pengembang sistem SPSE itu sendiri, mulai dari keahlian (skill), attitude, loyalitas hingga moral pengembang setiap sistem informasi sepenting SPSE sewajarnya harus mendapat perhatian khusus. SPSE dikembangkan berbasis web menggunakan bahasa pemrograman java dan database PostgreSQL, serta berjalan di atas server ber-OS Linux. Versi terakhir (4.x) dikembangkan menggunakan framework Play Framework, yakni framework pengembangan berbasis Java. Tentu saja para pengembang adalah orang orang yang ahli dibidangnya. Secara umum saat recruitment cukup mudah bagi IT Management suatu instansi melihat skill/keahlian seseorang, tetapi untuk attitude, loyalitas dan moral mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa menilainya (spt psikologi), atau bahkan hanya waktu yang bisa mengungkapkannya. Penulis pernah membaca dari beberapa sumber berita, bahwa banyak pengembang SPSE di LKPP yang telah berpindah pindah, artinya kemungkinan adanya “turnover itention” yang cukup tinggi, sehingga LKPP harus mencari pengganti penerus para developer tersebut. “Turnover” seorang developer dari sebuah tim pengembang sistem informasi jika tidak diantisipasi sebelumnya, bisa menjadi seperti mimpi buruk bagi tim pengembang lainnya, karena tidak mudah menemukan rekan developer yang sama pola kerjasama/skill/attitudenya. Apalagi jika seorang developer tersebut termasuk salah satu “panutan” atau “sumber inspirasi teknis” bagi rekan rekannya satu tim. “Turnover intension” seorang developer biasanya berhubungan dengan work environment dan remunerasi, tetapi tidak tertutup juga karena permasalahan lainnya. Yang paling perlu dikuatirkan adalah jika si developer yang akan keluar/pindah dengan sengaja atau tanpa sengaja meninggalkan bugs atau backdoor pada aplikasi yang dikembangkannya. Artinya security bugs dan backdoor ini suatu saat dapat ditemukan atau dimanfaatkan orang lain. Yang kedua atau berikutnya adalah dari sisi orang orang yang pengelola infrastruktur dan sistem SPSE itu saat diimplementasikan. Pada sisi ini, kita ketahui bahwa pengelola infrastruktur dan sistem SPSE merupakan tim bentukan instansi pemerintah di pusat maupun daerah yang menjalankan LPSE. Pengelola infrastruktur dan sistem yang dimaksud adalah system administrator dan network administrator yang bertugas merawat sistem dan jaringan SPSE. Hampir sama dengan pengembang sistem, faktor faktor seperti skill, attitude, loyalitas dan moral juga menjadi perhatian yang penting bagi pengelola infrastruktur dan sistem SPSE ini. Jika di LKPP Pusat mungkin dengan mudah mendapatkan/mencari atau memfilter system/network administrator yang mumpuni secara skill, tetapi pasti sangat berbeda kondisinya dengan di instansi pada Pemerintah Daerah khususnya di luar Jawa. Biasanya di lingkungan pemerintah daerah, relatif sulit mencari system/network administrator yang memiliki skill baik. Apalagi sampai memfilter yang memiliki attitude, loyalitas dan moral? Tidak jarang di instansi pemerintahan terutama di daerah, system/network administrator SPSE di handle, ditangani atau bahkan di maintenance oleh pihak ketiga (orang orang ini biasanya yang dipercaya oleh instansi tersebut, yang tidak jarang juga merupakan kontraktor TI di daerah tersebut). Sebagai system administrator sebuah server yang memiliki akun admin atau superuser, memiliki priviledge untuk mengontrol sistem secara penuh, dapat mengakses database dan dokumen-dokumen pada sistem secara langsung tanpa tercatat pada sistem aplikasi. Berbeda dengan pengguna yang berstatus panitia, ppk dan bahkan auditor, yang mungkin hanya dapat berinteraksi melalui sistem aplikasi SPSE dan otomatis dapat terekam pada history aplikasinya. Bagian lain yang harus diperhatikan dari setiap pengelola sistem SPSE (system administrator dan network administrator), bahwa belum adanya standard kompetensi untuk keahlian (skill) yang dijadikan acuan bahwa seseorang administrator sistem/jaringan SPSE sudah layak atau belum mengelola sistem SPSE. Karena menurut penulis, administrasi pengelolaan dan monitoring sistem SPSE termasuk bagian yang sangat kritis untuk keberhasilan LPSE memenuhi tugas-tugas dan tanggungjawabnya mencegah kecurangan pada proses pengadaan. Berbeda dengan panitia pengadaan (PPK) yang sudah memiliki standard kompetensi dengan mengikuti ujian tertentu yang ditetapkan oleh LKPP. Secara umum para system dan network administrator yang ditunjuk ikut mengelola SPSE di instansi instansi dan daerah merupakan administrator datacenter yang tugasnya bukan hanya mengelola SPSE, tetapi ada banyak sistem/server dan jaringan lain yang harus dikelola, sehingga monitoring atau pengelolaan SPSE terkadang tidak dilakukan dengan baik. Biasanya system administrator dan network administrator tersebut melakukan administrasi sistem SPSE hanya saat terjadi incident atau sistem tidak dapat diakses berdasarkan laporan para pengguna. Padahal system dan network administrator merupakan ujung tombak keamanan sistem dan aplikasi SPSE, yang harusnya secara periodik harus selalu melakukan update, monitoring sistem, dan koordinasi dengan pengembang di LKPP Pusat untuk mengantisipasi adanya anomali dan berbagai ancaman serangan.
Sistem/Data/Teknik Komunikasi (System/Technology)
Jika kita semua sepakat bahwa sistem yang digunakan oleh LPSE yakni SPSE adalah sistem yang sangat penting dan berharga demi kepentingan masyarakat melalui implementasi good governance dan percepatan pembangunan, maka SPSE sudah seharusnya menjadi sistem yang memiliki kehandalan yang baik dan dan keamanan yang tinggi. Oleh sebab itu juga SPSE harusnya sudah menggunakan teknologi atau teknik teknik pengamanan data/informasi dan komunikasi terbaik. Tetapi berdasarkan pengamatan penulis yang sudah biasa melakukan audit keamanan, penetration testing dan security testing di berbagai instansi pemerintahan, universitas dan corporate, sepertinya belum demikian kondisinya. Aplikasi SPSE yang dikembangkan oleh LKPP bersama LEMSANEG dan BPKP mulai dari versi awal hingga versi yang terakhir (SPSE v.4.x ?) masih memiliki kelemahan pada keamanan (security vulnerability) dan sifatnya berbahaya (kritikal), kelemahan-kelemahan ini ditemukan penulis saat ada kegiatan audit/penetration testing terhadap beberapa instansi pemerintah berdasarkan permintaan instansi tersebut. Saat artikel ini ditulis versi SPSE yang paling banyak digunakan adalah v.3.6, meskipun masih ada beberapa yang menggunakan v3.5. Saat ini LKPP sedang menyiapkan agar LPSE-LPSE di setiap lembaga pemerintah mulai migrasi ke v.4.x.
Penulis meyakini bahwa LKPP sudah melakukan antisipasi-antisipasi adanya vulnerabilitas pada setiap sistem telah dikembangkan. LKPP dipastikan juga telah melakukan internal audit atau internal penetration testing atau vulnerability assessment, atau bahkan juga mungkin telah mengundang dari pihak eksternal. Penulis sendiri masih ingat, sekitar tahun 2007/2008 ketika LKPP akan memperkenalkan sistem SPSE versi awal yang dikembangkannya, LKPP mengirimkan surat permintaan penawaran untuk kegiatan penetration/security testing/vulnerability assessment yang ditujukan kepada lembaga-lembaga dan perusahaan bidang keamanan di Indonesia. Salah satu yang menerima surat permintaan penawaran dari LKPP pada saat itu termasuk tempat penulis bekerja saat ini. Dari kejadian tersebut, penulis sangat menyakini bahwa LKPP sudah aware terhadap kemungkinan adanya permasalahan keamanan pada sistem yang dikembangkannya. Tetapi karena setiap aplikasi merupakan hasil pekerjaan para tim developer yang juga manusia, bisa dipastikan selalu dimungkinkan ada kesalahan pengkodean yang terjadi sehingga menyebabkan munculnya kelemahan (vulnerability) pada sistem aplikasi SPSE. Bahkan meskipun SPSE tersebut sudah dilakukan antisipasi seperti penetration testing/security testing baik internal maupun eksternal, tetap saja dimungkinkan selalu adanya temuan-temuan kelemahan baru, yang mungkin tidak ditemukan saat proses assessment/pentest sebelumnya. Hal ini dapat juga disebabkan pengalaman dan skill setiap pentester/auditor juga pasti berbeda atau perkembangan teknologi yang relatif sangat cepat. Kritikalnya adalah jika terdapat salah satu kelemahan pada kode aplikasi yang bisa diexploitasi di salah satu SPSE, maka dipastikan semua SPSE yang terpasang oleh LPSE yang menggunakan versi yang sama juga memiliki kelemahan. Dapat disimpulkan juga bahwa jika seorang hacker mampu membobol salah satu LPSE/SPSE, maka dimungkinan dapat membobol ratusan SPSE lainnya.
Kedepannya diharapkan selain melakukan penetration testing secara berkala, baik oleh tim internal maupun external, LKPP dapat juga mengadopsi mekanisme bug bounty seperti yang dilakukan oleh berbagai perusahaan internet dan DoD US beberapa waktu lalu. Bug bounty pada dasarnya merupakan suatu program yang diperuntukkan bagi para praktisi keamanan untuk mencari celah-celah yang rentan dieksploitasi dari suatu produk layanan yang berbasis TI. Program ini pada umumnya dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah yang sangat bergantung pada media internet untuk mengizinkan bug hunter (istilah peserta bug bounty) mencari celah keamanan dari produk mereka. Sebut saja Microsoft, Twitter, Google, Facebook, PayPal, Uber ataupun perusahaan raksasa lainnya yang selalu menjadi langganan bagi para bug hunter untuk melaporkan celah keamanan. Selain kelemahan dari sisi pengkodean aplikasi SPSE, kemungkinan kelemahan lainnya adalah pada proses penyimpanan informasi/data pada database. Banyak developer/analis sistem yang hanya memanfaatkan teknik teknik proteksi enkripsi/hashing sederhana dalam menyimpan informasi yang sifatnya sensitif/rahasia, misalnya password, Token, Private Key. Pada banyak kasus, developer-developer masih percaya dengan kekuatan algoritma hashing (sering di sebut enkripsi searah) seperti MD5, SHA1, SHA256 atau bahkan SHA512 dalam pengamanan password di database. Padahal sudah jelas-jelas hasil hashing ini dengan mudah di pecahkan (crack) melalui dictionary/brute force attack, atau dengan hanya memanfaatkan fasilitas hash cracker online yang bertebaran di internet. Ada juga developer yang hanya menyimpan informasi sensitif/rahasia hanya mengandalkan teknik encode seperti base64, yang mana sangat mudah dibaca dan dibongkar. Pada beberapa aplikasi, para developer ada juga yang sudah lebih baik pengamanan informasi/datanya pada database, meskipun masih tetap menggunakan algoritma hashing, tetapi dengan adanya salt (salting) yakni penambahan kode tertentu pada informasi password yang akan di-hash sebelum disimpan pada database. Sehingga meskipun attacker/hacker mampu mengakses database tersebut dengan teknik teknik hacking (contoh: SQL Injection), tetapi informasi hash tersebut masih relatif lebih sulit untuk dipecahkan (di-crack) dibandingkan tanpa salt sama sekali. Penyimpanan informasi-informasi yang bersifat sensitif/rahasia jika diperoleh pihak lain seperti password, private key, token idealnya disimpan dengan algoritma enkripsi yang lebih kuat dan bukan dengan sekedar checksum/hashing. Sehingga meskipun terjadi incident atau database kebobolan, informasi tersebut masih relatif lebih sulit untuk dibaca/dipecahkan si attacker. Salah satu contoh algoritma enkripsi yang relatif lebih baik dari pada algoritma hashing spt MD5, SHA1, SHA256 adalah bcrypt/jbcrypt. Pada bahasa pemrograman PHP dan Java sudah disediakan komponen atau modulenya. Jikapun ingin tetap memanfaatkan algoritma hashing, diharapkan developer menambahkan salt yang dinamis untuk setiap akun/passwordnya.
Dari sisi komunikasi data, karena aplikasi SPSE merupakan aplikasi yang berbasis Web, maka harusnya telah memanfaatkan protokol HTTPS (SSL) secara default. Dari pengamatan penulis, hanya sekitar 20-30% dari seluruh LPSE yang ada yang telah memanfaatkan protokol HTTPS pada sistem SPSE mereka. Sedang 70-80% masih menggunakan protokol HTTP (Plain Text) saja. Hal ini dapat menjadi masalah keamanan yang serius bagi setiap LPSE yang masih memanfaatkan HTTP saja, karena setiap komunikasi data yang dilakukan setiap pengguna baik itu admin, panitia, ULP, auditor dan penyedia akan dimungkinan disadap atau dibaca oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab, khususnya jika mengakses sistem SPSE dari jaringan public atau jaringan yang tidak dapat dipercaya seperti Wifi/Hotspot. Implementasi HTTPS/SSL pada server juga sebenarnya belum tentu dapat menjamin komunikasi data pengguna selalu terenkripsi saat transmisi. Menurut penulis, untuk sistem SPSE yang saat ini, meskipun LPSE yang mengelola sudah menggunakan HTTPS/SSL, masih ada teknik teknik yang dapat digunakan para hacker untuk melakukan downgrade protokol (seperti stripping SSL). Hal ini terutama disebabkan jika ternyata server aplikasi SPSE belum menerapkan HSTS Policy (HTTP Strict Transport Security). Setiap teknologi keamanan yang diciptakan memang selalu ada cara/trick bagi para hacker untuk mem-bypass-nya, oleh sebab itu keamanan sistem/aplikasi jangan dianggap sebagai sekedar fitur, melainkan merupakan proses yang harus dilakukan secara terus-menerus. Dengan menerapkan sistem keamanan yang tinggi, berarti akan mengurangi kenyamanan dalam menggunakan dan mengelolanya. Sehingga kita harus menyesuaikan dengan level keamanan yang kita inginkan, masih ingat bahwa kita menginginkan keamanan SPSE ke level tertinggi atau seaman mungkin, sehingga tujuan dibangunnya SPSE tersebut tercapai.
Kebijakan dan Prosedur (Policy & Procedure)
LKPP yang merupakan singkatan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, secara harfiah dari nama lembaga sudah jelas bahwa tugas utama berhubungan dengan pengembangan/penyusunan kebijakan-kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi dapat dipastikan lembaga LKPP memiliki banyak ahli yang berpengalaman dalam membuatkan berbagai kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur sesuai dengan tugasnya. LKPP sudah membuat berbagai kebijakan-kebijakan dan berbagai SOP terkait layanan pengguna, pedoman bimtek, pengamanan & pemeliharaan infrastruktur, dokumentasi, pengembangan sistem, registrasi hingga penanangan masalah SPSE. Kebijakan dan SOP ini juga sudah disosialisasikan dan didistribusikan ke setiap LPSE yang ada di instansi pusat maupun daerah. Menurut penulis, dari mempelajari dokumentasi online terkait kebijakan dan SOP-SOP yang ada, harusnya sudah tidak ada lagi permasalahan yang berlarut-larut dengan sistem SPSE, karena SOPnya sudah sedemikian lengkap dan jelas hingga setiap penanganannya. Setiap bagian/unit/komponen LPSE sudah memiliki tanggungjawab dan kewenangan masing masing. Sekarang tinggal bagaimana melakukan monitoring terhadap implementasi di lapangan, apakah semua SOP telah dilakukan secara baik, atau masih banyak aktifitas yang tidak sesuai dengan SOP tersebut, dan bagaimana proses pemberian sanksi jika ternyata terdapat pelanggaran atau tidak sesuai Kebijakan dan SOP tersebut.
Masih terkait kebijakan dan SOP, dari hasil pencarian online, penulis menemukan dokumen SOP LPSE yang cukup lengkap dan detil dipublish oleh salah satu LPSE Kementerian. SOP ini terdiri dari 400 halaman. Menurut analisis penulis, dari keseluruhan isi dokumen SOP ini, banyak informasi yang harusnya hanya diketahui kalangan terbatas, yaitu komunitas Pengelola LPSE saja, hal ini adalah untuk menjaga informasi tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penulis mengkategorikan beberapa informasi pada dokumen SOP tersebut sebagai “Information Leakage” yang harusnya bisa diminimalkan. SOP-SOP yang terpublish secara online harusnya adalah yang memang berhubungan dengan layanan pengguna atau masyarakat luas. Informasi yang dapat disalahgunakan para cracker/hacker pada SOP yang terpublish tersebut antara lain :
– Proses Instalasi SPSE, Framework SPSE hingga detil framework SPSE
– Konfigurasi Web, Path Konfigurasi, Konfigurasi Database hingga File Log System/Aplikasi
– Daftar paket aplikasi dan aplikasi pendukung, path Aplikasi hingga versi setiap aplikasi
– Konfigurasi Keamanan Web, penggunaan Web Application Firewall dan Module keamanan lainnya
– Nama Database, User dan Password database yang digunakan untuk latihan dan production
– Instruksi-instruksi monitoring Log, pengamanan datacenternya, informasi backup & recover
– Prosedur penangan insiden keamanan, infrastruktur, dan sistem
Detil Framework SPSE
Jika para hacker/attacker mendapatkan informasi informasi diatas dengan mudah, artinya kelemahan dari sistem SPSE tersebut otomatis menjadi relatif lebih mudah juga didapatkan. Demikian juga untuk menemukan cara-cara evasion dari setiap filter/proteksi yang dilakukan oleh sistem SPSE, sehingga kemungkinan untuk dipenetrasi/exploitasi semakin besar. Pada proses pengamanan sistem informasi, terdapat lapisan keamanan yang biasa disebut dengan istilah “Security by Obscurity”, artinya untuk keamanan sistem, kita dapat menambahkan lapisan untuk mempersulit para attacker/hacker menemukan informasi-informasi mengenai jenis teknologi, konfigurasi, teknik proteksi hingga versi aplikasi yang kita gunakan. Selain dengan tidak mempublish jenis aplikasi, versi aplikasi dan konfigurasi, kita juga bisa membuat seolah-olah jenis aplikasi atau versinya tidak sesuai dengan kenyataanya. Bukan berarti kita hanya memanfaatkan lapisan tersebut sebagai satu satunya pengaman sistem, tetapi kita hanya menjadikannya sebagai salah satu lapisan keamanan tambahan, sehingga para attacker terutama para “kiddies” relatif lebih sulit untuk menemukan informasi tersebut. Sedangkan lapisan-lapisan keamanan lainnya tetap masih harus diaktifkan atau dilakukan.
Facebook Comments
Post navigation
Restore Backup, sebagai satu-satunya solusi penanganan Ransomware
Digital Forensik dan Barang Bukti Rekaman CCTV kasus Jessica
Josua Sinambela
Professional Computer Network & Information Security Consultant, Digital Forensic Investigator. Have more than 14 years of experiences in Networking Technology & InfoSec fields
You May Also Like
FBI: Mobil Canggih Rentan Dibobol Hacker
March 22, 2016 news online Comments Off on FBI: Mobil Canggih Rentan Dibobol Hacker
Mengulas pemblokiran Internet di Indonesia & Mengapa pemblokiran dengan DNS Filtering (DNS Tampering) tidak akan berfungsi dalam waktu dekat?
August 7, 2018 Josua Sinambela 1
Bugbounty UBER, jadikan tantangan untuk hacker Indonesia
March 23, 2016 Josua Sinambela Comments Off on Bugbounty UBER, jadikan tantangan untuk hacker Indonesia
2 thoughts on “LPSE [In]security”
agus says:
April 4, 2017 at 11:23 am
salam
terima kasih informasi securitynya ..
cek lagi oeee
Reply
JogjaMotor says:
August 2, 2018 at 5:08 pm
Bermanfaat
Reply
Leave a Reply Cancel reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Comment
Name *
Email *
Website
Recent Posts
Mengulas pemblokiran Internet di Indonesia & Mengapa pemblokiran dengan DNS Filtering (DNS Tampering) tidak akan berfungsi dalam waktu dekat?
Mobile Forensic & Kasus Audio dan Chat WA Asusila
Digital Forensik dan Barang Bukti Rekaman CCTV kasus Jessica
LPSE [In]security
Restore Backup, sebagai satu-satunya solusi penanganan Ransomware
About Us
INFOsec.ID merupakan media online khusus keamanan informasi indonesia, yang menginformasikan pemberitaan terkait keamanan sistem dan teknologi informasi, disertai pembahasan dan investigasi teknis maupun non-teknis berbagai kejadian maupun perkembangan keamanan sistem informasi di Indonesia dan Dunia. Selain menjadi media pengetahuan dan pembelajaran keamanan informasi, tujuan dari hadirnya INFOsec.ID adalah untuk mengedukasi setiap pembaca untuk lebih aware terhadap penggunaan maupun pengelolaan setiap sistem yang memanfaatkan sistem dan teknologi informasi (security awareness).

annotation: short_sentences header footer

label: ga


content:
Inventory sering disebut sebagai pemborosan dan kuburan masalah, menyembunyikan masalah yang sebenarnya. Tetapi mengurangi inventory tentu tak bisa sembarangan.
Kecerobohan dalam mengurangi inventori bisa berakibat masalah yang lebih besar seperti Stop produks dan pengiriman barang ke pelanggan terlambat.
Kenali dulu fungsi Inventory
Untuk mengurangi inventory, fungsi dari inventory harus dikenali dahulu. Setelah mengenali fungsinya, kita bisa menggali lebih jauh mengapa fungsi itu harus ada? Dari situlah seharusnya dimulai upaya penurunan inventory. Ada berbagai fungsi inventory. Diantaranya:
Transit
Transit inventory terjadi bila karena ada jarak antara pemasok dan pelanggan. Jumlah transit inventory dipengaruhi oleh jarak dan mode transportasi. Pengurangan transit inventory tentunya bisa dilakukan dengan memilih pemasok yang lebih dekat, atau mode transportasi yang lebih cepat bila dianggap feasible dibanding biaya inventory.
Decoupling
Decoupling inventory adalah inventory untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan kapasitas produksi. Misalnya, untuk alur produksi dari mesin A ke mesin B, bila mesin B mempunyai kapasitas yang lebih besar, maka mungkin akan ada kebutuhan dimana mesin A harus harus memproduksi barang untuk kebutuhan mesin B. Satu-satunya cara mengurangi decoupling inventory tentu dengan menyeimbangkan kedua mesin tersebut. Entah dengan preventive maintenance yang lebih baik, penambahan mesin atau mungkin penggantian.
Lotsizing
Lotsizing inventory adalah persediaan yang umumnya disebabkan oleh biaya set-up yang besar. Ketika sistem produksi mempunyai waktu set-up yang lama, maka jumlah unit produk yang harus diproduksi harus dalam jumlah tertentu sehingga biaya set-up tidak lebih besar dari biaya karena adanya persediaan. Mengurangi lotsize inventory tentu harus difokuskan pada upaya mengurangi waktu set-up. Itulah makanya banyak ahli JIT (just in time) banyak memberi perhatian pada pengurangan waktu set-up.
Anticipatory
Anticipatory inventory adalah inventory untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang diramalkan akan terjadi. Misalnya, karena diramalkan akan terjadi kenaikan harga atau ada kemungkinan terjadinya mogok kerja di organisasi pemasok maka pembelian barang dilakukan melebihi yang keperluan dalam satu perioda. Kelebihan itu disebut sebagai anticipatory inventory. Untuk mengurangi inventory jenis ini, tindakan yang perlu dilakukan tentu tergantung dari kasusnya. Kontrak jangka panjang dengan harga tetap atau menambah supplier mungkin dapat dipilih untuk antisipasi perubahan harga dan kemungkinan mogok kerja.
Seasonal
Seasosal inventory dilakukan untuk mengatasi masalah pasokan yang tidak merata di sepanjang tahun. Misalnya, pada industri makanan yang tergantung pada panen suatu komoditas tertentu, pembelian dilakukan dalam jumlah yang banyak pada saat panen untuk memenuhi kebutuhan beberapa perioda sampai panen berikutnya (tentu bila dianggap komoditas akan susah dicari pada perioda-perioda yang bukan musim panen). Pengurangan seosonal inventory membutuhkan tindakan-tindakan yang lebih sulit seperti mempengaruhi pasar agar penyerapan produk lebih merata di sepanjang tahun, atau dengan kebijakan hanya membuat dan melayani kebutuhan produk pada masa dimana pasokan bahan baku tersedia.
Buffer
Buffer inventory adalah inventory untuk mengatasi berbagai ketidakpastian. Tingkat reject dan leadtime pembelian yang berfluktuasi adalah contoh dari ketidakpastian yang menimbulkan kebutuhan akan buffer inventory. Mengurangi buffer inventory tentu juga harus mengarah pada penyebabnya. Misalnya, bila penyebabnya tingkat reject yang fluktuatif, perlu dicari upaya untuk menstabilkan kemampuan produksi.
Penurunan Inventory dalam standar Sistem Manajemen Mutu
Dalam ISO-9001 tidak ada persyaratan untuk penurunan inventory. Meski begitu, sasaran penurunan inventory baik sekali dibuat sebagai salah satu sasaran kinerja sistem. Inventory berlebihan mempengaruhi kinerja mutu. Buffer inventory, misalnya. Penimbunan buffer inventory disetiap antara station kerja mengakibatkan tertimbun pula masalah sebenarnya yang harus diselesaikan yaitu ketidakstabilan proses atau masalah lain. Lebih jauh, buffer inventory secara moral akan membuat pekerja merasa ‘cukup’ aman untuk membuat produk sebaik yang diinginkan. Pikiran yang tertanam: ‘Tak usah terlalu pusing bila beberapa produk ditolak, buffer inventory akan menyelesaikan masalah tersebut.
Dalam ISO/TS-16949 persayaratan untuk membuat inventory yang minimal secara tidak langsung dinyatakan dalam persyaratan terkait penjadwalan produksi. Penjadwalan produksi harus dilakukan menurut kebutuhan pelanggan (order driven) dan disarankan untuk menerapkan konsep Just in Time. Just in time, tentu lekat dengan upaya bagaimana meminimalkan inventory di semua sektor.
Sumber : gunastara.co.id
Share this:
Click to share on Twitter (Opens in new window)
Click to share on Facebook (Opens in new window)
Like this:
Like Loading...
: 2015, bisnis, business, D3, ekspor, indonesia, industri, ISO, ISO 9001, jakarta, kerja, konsultan iso, konsultan quality, kualitas, lowongan, lowongan kerja, Management, manajemen, meningkatkan, peningkatan, process, productivity, quality, S1
Previous Post Apakah Business Model itu? Next Post Antara Audit versus Produktifitas Bisnis
Related Posts
MENENTUKAN LOKASI USAHA (produksi, penyimpanan)
November 25, 2014 Alvino Dirgantara
Hubungan antara Kualitas dan Produktivitas dalam Produksi
February 14, 2014 Alvino Dirgantara
Training Inhouse Quality Management System, Tanggal 03 Maret 2015
March 9, 2015 Alvino Dirgantara
Leave a Reply Cancel reply
Find Us on Facebook
IPQI Favourite Training
Training Kalibrasi MST
Training IRCA
Training Business Process
Training Awareness ISO 9001 : 2015
Training FMEA
Testimoni Training Business Process Management
Pengenalan Kalibrasi
Pengenalan standar baru dalam IATF 16949
HEAD OFFICE
Permata Kuningan Building 17th Floor, Kawasan Epicentrum, HR Rasuna Said, Jl. Kuningan Mulia, RT.6/RW.1, Menteng Atas, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta 12920
0811 1797 485 (Call/WA)
[email protected]
IPQI sebagai Lembaga Pengembangan bidang Mutu dan Produktifitas yang dilahirkan dan disupport oleh Proxsis, selalu berusaha meningkatkan peran sertanya dalam peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia di Indonesia dalam bidang Productivity dan Quality melalui berbagai kegiatan seperti education, professional certification, knowledge sharing dan kegiatan penunjang lainnya.
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Instagram
Instagram
ARTIKEL
Pentingnya Kalibrasi Alat Kesehatan di Puskesmas
April 9, 2019 Alvino Dirgantara
Pentingnya Kalibrasi Alat Ukur Bagi Perusahaan
February 12, 2019 Alvino Dirgantara
© 2020 IPQI. All Rights Reserved
Menu
Email Address Nama Perusahaan Telepon
Submit
Nama Email Address Telepon
Submit
Email Address Nama Telepon Kota Perusahaan Kebutuhan Training/Konsultasi Ebook Subscribe IPQI Event (Alumni Gathering) Detail Kebutuhan


content: Para pemilik mobil di kota medan pastinya sudah enggak asing lagi nih sama nama yang satu ini. Bengkel Sehat yang sekarang berganti nama menjadi “Grand … Read more


content: STAFABAND mengindex lagu dari internet dan menjadi gudang lagu terlengkap, karena itu tidak ada file MP3 di server kami. Sumber berasal dari pihak ke tiga.

warc-identified-content-language: eng,ind


content: MRE Financial and Business Advisory adalah sebuah perusahaan jasa konsultasi dan edukasi perencanaan keuangan karyawan untuk perusahaan. Kami berdiri sejak tahun 2009 dengan badan hukum PT Mitra Rencana Edukasi (MRE) .