content:
Pertama, sebagai peneliti, saya merasa bersyukur diundang dalam RAT ke-22 BMT Maslahah. Terima kasih kepada Bapak-bapak yang telah memberikan waktu untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar BMT Maslahah. Momen ini sudah saya nantikan sejak tahun 2012 ketika pertama kali melakukan penelitian di BMT Maslahah.
Kedua, saya merasa terhormat diminta untuk memberikan testimoni mengenai keberadaan BMT di Indonesia pada umumnya dan BMT Maslahah pada khususnya karena saya merasa bukan siapa-siapa dan harus banyak belajar dari bapak-bapak di BMT Maslahah ini. Saya lebih senang menyebut (kalau diperbolehkan) sebagai alumni BMT MMU karena saya mendapatkan gelar doktor dari Inggris karena melakukan penelitian di sini. Bagi saya pribadi, kembali ke BMT ini sama seperti kembali ke rumah; saya mendapatkan kehangatan yang sama ketika datang tahun 2012, Oktober 2019 dan saat ini. Terima kasih semuanya.
Ketiga, saya ingin berbagi cerita mengenai mengapa saya tertarik melakukan penelitian mengenai BMT. Berdasarkan literatur yang saya baca, Islamic Microfinance Institutions/BMT di Indonesia ini unik. Apakah di negara lain tidak ada? Banyak… tapi justru semakin dipelajari, semakin menemukan keunikan BMT ini.
Di negara-negara Amerika Latin (seperti Mesiko, Brasil) dan Asia Selatan (Pakistan dan Bangladesh dengan Muh. Yunus sebagai pemenang Nobel dengan Bank Grameen), lembaga keuangan mikro (LKM) didirikan dan didanai sepenuhnya oleh pemerintah atau lembaga donor (misalnya Bank Dunia) sampai bertahun-tahun. Bagaimanapun juga, biaya operasional menyelenggarakan LKM ini cukup tinggi, apalagi kalau nasabahnya sedikit dan banyak tunggakan.
Namun, mereka hanya bertahan paling lama 5-7 tahun, setelah itu tutup/bankrut karena sudah tidak ada bantuan dana dari pemerintah atau lembaga donor. Apa yang dilakukan adalah mengkonversi LKM ini menjadi bank agar bisa mendapatkan dana dari masyarakat dan diawasi oleh pemerintah, seperti OJK. Namun, mereka tidak lagi memiliki kebebasan untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat golongan miskin karena mensyaratkan adanya agunan dan administrasi yang rumit.
Di sisi lain, BMT di Indonesia ini benar-benar tangguh. Pertama, didirikan atas dasar kesadaran dari masyarakat, tanpa didanai oleh pemerintah atau lembaga donor. BMT MMU ini dulumnya memulai dengan mengumpulkan dana dari guru-guru hingga terkumpul 13,5 juta pada tahun 1997. Memang sedikit kalau dilihat dari nilai sekarang. Kedua, BMT beroperasi tanpa adanya pengawasan dari pemerintah seperti bank, namun BMT justru tumbuh dan berkembang; baik dari sisi jumlah maupun aset. Meskipun ada beberapa BMT yang akhirnya tutup, tapi secara mayoritas masih tetap bertahan dan data yang ada di Pinbuk dan PBMT tahun 2012 mengatakan bahwa jumlah BMT di Indonesia mencapai 4.000 lembaga. Dan jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan LKM Islam terbesar di dunia.
Karena itulah saya tertarik untuk meneliti, apa yang menyebabkan LKM ini bisa bertahan dan berkembang? Dari penelitian yang saya lakukan di BMT Maslahah ini, saya menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islami yang dibawa sejak di pesantren, bisnis di BMT yang dianggap sebagai media dakwah, loyalitas terhadap pesantren Sidogiri, budaya yang ada di BMT (misalnya menggunakan sarung, berdoa, kebersamaan), semuanya ini adalah kekuatan yang luar biasa yang mendorong praktek tata kelola yang baik di organisasi.
Tata kelola inilah yang mendorong pertumbuhan organisasi. Kalau kita bandingkan dengan organisasi yang telah establish seperti asuransi Bumiputra dan Jiwasraya yang mengalami gagal bayar. Apakah mereka tidak memiliki tata kelola yang baik? Mereka memiliki tata kelola, namun mereka tidak memiliki nilai-nilai individual seperti yang dimiliki oleh BMT Maslahah ini.
Ketika ujian lisan untuk mendapatkan program doktor, saya diuji oleh seorang profesor dari Turki dan beliau mengatakan bahwa BMT inilah yang benar-benar mencerminkan LKM Islam yang seharusnya. Adanya kepercayaan terhadap nasabah, produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan yang lebih penting lagi, bahwa internalisasi nilai-nilai Islami dalam setiap operasional perusahaan. Ini yang luar biasa dan saya sampaikan ke mahasiswa di kelas bahwa jika anda mau belajar tentang lembaga keuangan Islam yang seharusnya, maka datanglah ke BMT Maslahan. Saya mohon doanya agar saya bisa istikhomah melakukan penelitian BMT di Indonesia.
Saya berharap bahwa BMT Maslahah ini akan tetap berkembang dan menjadi panutan, menjadi contoh bagi LKM Islam di dunia.
Bagikan :
Berita Selanjutnya >>
( SAMBUTAN KETUA PENGURUS PADA RAT KE 22 TAHUN BUKU 2019 )
7 Bulan yang lalu
<< Berita Sebelumnya
( INFORMASI KEANGGOTAAN 2020 )
8 Bulan yang lalu
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
Berita Lain
8 Bulan yang lalu INFORMASI KEANGGOTAAN 2020
7 Bulan yang lalu BMT BUKAN MENGEJAR KEUNTUNGAN BISNIS SEMATA
8 Bulan yang lalu PESAN ROTI BIMATARA UNTUK STUDY TOUR
8 Bulan yang lalu OLEH-OLEH DARI JARING ASPIRASI 2019 WILAYAH PASURUAN
8 Bulan yang lalu Berkah Maslahah Trans
(Tampilkan Semua Berita)
PROFIL
VISI & MISI
SEJARAH
PENGURUS DAN PENGAWAS
DIREKSI
PENGHARGAAN
DALAM BERITA
DALAM ANGKA
LAYANAN
BMT Maslahah Mobile
EDC (Electronic Data Capture)
PPOB (Payment Point Online BMT)
ETS (Elektronik Transfer System)
LINK
PONPES SIDOGIRI
IASS
AIR MINERAL SANTRI
TOKO BASMALAH
KOPONTREN SIDOGIRI
PT. ASYKI SARANA SEJAHTERA
INTERAKSI
PEMBUKAAN SIMPANAN
PEMBUKAAN SIMPANAN BERJANGKA
PENGAJUAN PEMBIAYAAN
DOWNLOAD AREA
TENTANG KAMI
Kami berambisi untuk menjadi lembaga keuangan syariah yang amanah, tangguh, professional dan mampu memberikan pelayanan prima meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

label: eo

label: zh


content: Kami menyediakan berbagai pilihan paket wisata menarik untuk semua kebutuhan mulai dari liburan keluarga, perusahaan, honeymoon, gathering, outbond dan solusi transportasi.

warc-type: conversion

content-type: text/plain

warc-identified-content-language: ind,eng

label: id


content:
Untuk memerankan diri sebagai salah satu agen perubahan menuju demokrasi, pers dapat ikut melakukan proses pendidikan politik bagi pemilih. Hal ini penting mengingat pemilihan presiden, gubernur, dan bupati atau walikota saat ini dilakukan secara langsung.
Berita-berita yang memiliki visi pendidikan pemilih tidak cukup berupa laporan “nama dan peristiwa” (hard-news) tetapi berbentuk analisis, prediksi, dan investigasi. Untuk itu dibutuhkan agenda liputan yang komprehensif dan data base yang kuat.
Demikian diungkapkan Ibnu Hamad, Dosen Universitas Indonesia, sebagai pembicara Workhsop Sehari bertema Pendidikan Pemilih Berbasis Jurnalistik yang diselenggarakan PWI Pusat dan Persatuan Wartawan Indonesia Pemantau Pemilihan Umum (Mapilu PWI) bekerjasama dengan Dewan Pers, di hotel Redtop, Jakarta, 19 Desember lalu.
Acara yang diikuti puluhan wartawan media cetak dan elektronik dan dibuka oleh Ketua PWI Pusat, Tarman Azzam, ini juga mengundang tiga pembicara lainnya yaitu Bambang Harymurti (wartawan senior), Ishadi SK (Direktur Utama TRANS TV), dan Ramlan Surbakti (Wakil Ketua KPU).
Dalam demokrasi, menurut Bambang, semua warga berhak turut serta dalam pengambilan keputusan. Masalahnya, banyak warga Indonesia tidak berpengalaman mengambil keputusan penting dalam pemilu setelah puluhan tahun dalam pemerintahan otoriter. Apa yang perlu dilakukan untuk masyarakat yang gamang adalah memberikan informasi yang mereka perlukan. “Yang dibutuhkan masyarakat adalah informasi”, ungkapnya.
Menanggapi masalah independensi pers dalam Pemilu atau Pilkada, Ishadi menyarankan agar perusahaan pers dari awal dapat merancang program mengenai pemilihan. Dengan program tersebut pers dapat menunjukkan posisi dan independensinya.
Sementara itu Surbakti melihat beberapa hal yang kurang disorot pers selama Pemilu 2004 lalu. Misalnya mengenai electoral integrity terkait kesiapan partai untuk mendidik saksi mereka di TPS-TPS.
Menurutnya pada Pemilu 2004 tidak ada partai yang mampu menyiapkan dan melatih saksi sebanyak TPS yang ada. Padahal, saksi ikut memengaruhi integritas Pemilu. “Dengan saksi yang baik, kualitas Pemilu dapat dijamin,” katanya.
By Administrator| 20 Desember 2006 | berita |
Cari Berita
Kategori
Berita Dewan Pers
Berita Pemerintah
Sorotan Media
PROFIL
Lembaga
Anggota
Komisi
EVENT
Jadwal Kegiatan
Berita
Kliping
Foto
Video
DATA
Perusahaan Pers
Formulir Pendaftaran
Organisasi Wartawan
Asosiasi Perusahaan Pers
Pemantau Media
Ratifikasi Pers
Lembaga Uji Kompetensi
Laporan
Undang-undang
Publikasi
Siaran Pers
Pengumuman
Buku
Buletin
Jurnal
Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, di bentuk Dewan Pers yang independen (Pasal 15 UU No.40/1999 tentang Pers)

warc-identified-content-language: ind

label: ms


content:
Jasa Renovasi Rumah Murah, Bergaransi, Jujur dan Terpercaya di Wilayah Bekasi | CV. Don Persada Abadi
Beranda
Proyek
Layanan
Jasa Renovasi Rumah
Jasa Kontraktor Bangunan
Blog
0812947555559 021-22854749
Mon - Sat: 8:00 - 20:00
admin@donpersadaabadi.co.id
Facebook
Twitter
Beranda
Proyek
Layanan
Jasa Renovasi Rumah
Jasa Kontraktor Bangunan
Blog
Cari untuk:
Jasa Renovasi Rumah Murah, Bergaransi, Jujur dan Terpercaya di Wilayah Bekasi
Home
Blog
Building
Jasa Renovasi Rumah Murah, Bergaransi, Jujur dan Terpercaya di Wilayah Bekasi
Kategori
Blog
Building
Jual Rumah
Kanopi
Rolling Door
Uncategorized
Recent News
Jasa Desain Arsitek Jakarta Berkualitas Terbaik dan Profesional
Jasa Bangun Rumah Tangerang Terbaik, Profesional dan Terpercaya
Jasa Bangun Rumah Bogor Berkualitas Terbaik dan Profesional
Jasa Renovasi Rumah Murah, Bergaransi, Jujur dan Terpercaya di Wilayah Bekasi	5/5	(1)
April 17, 2019 Admin 0 comment
Jasa Renovasi Rumah Profesional, Jujur dan Bergaransi di Bekasi – Menggunakan jasa renovasi rumah profesional adalah salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan siapa pun. Anda pun bisa melakukan hal yang sama jika ingin merenovasi rumah, baik untuk skala kecil maupun besar.
Jika Anda berdomisili di Bekasi, maka sudah ada penyedia jasa renovasi rumah bergaransi hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Dengan demikian, Anda bisa memberi kepercayaan pada jasa renovasi rumah Bekasi untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus ribet.
Jasa Renovasi Rumah Berkualitas Terbaik dan Profesional di Daerah Bekasi
Ada banyak sekali orang yang berharap bisa menggunakan jasa renovasi rumah murah. Hal seperti ini sangat penting bagi mereka, sebab merenovasi rumah adalah salah satu hal yang menjadi kebutuhan. Akan tetapi, di sisi lain ada beberapa kendala yang tak memungkinkan mereka melakukannya sendiri, seperti keterebatasan waktu dan juga tenaga.
Area layanan renovasi rumah bekasi bergaransi kami:
Jasa Renovasi Rumah Bekasi Barat Berkualitas
Jasa Renovasi Rumah Bekasi Selatan Terbaik
Jasa Renovasi Rumah Bekasi Timur Profesional
Jasa Renovasi Rumah Bekasi Utara Jujur
Jasa Renovasi Rumah Bogor Utara
Jasa Renovasi Rumah Tanah Sareal
Di Indonesia sudah ada banyak orang yang menggunakan jasa renovasi rumah dari pihak tertentu. anda bisa melakukan hal yang sama untuk mewujudkan impian renovasi rumah tanpa harus ribet. Jika Anda berdomisili di Bekasi, maka hal yang sama bisa dilakukan, sebab juga sudah ada banyak penduduk di daerah ini yang melakukan hal serupa.
Kehadiran penyedia jasa renovasi rumah Bekasi ini sendiri menjadi angin segar untuk banyak orang yang membutuhkan. Anda bisa memilih penyedia jasa renovasi rumah terbaik untuk mewujudkan hal ini. Akan tetapi, ada beberapa hal yang harus Anda cek pada saat memilih jasa renovasi rumah terpercaya, seperti di bawah ini.
Harga vs kualitas
Ada banyak penyedia jasa yang menyediakan berbagai harga untuk jasa renovasi rumah berkualitas. Anda memang bisa menemukan harga murah, tetapi pastikan juga bahwa kualitas bangunan yang dihasilkan tidak buruk. Dengan begitu, Anda akan merasa puas dengan hasil kerja penyedia jasa tersebut.
Tarif vs pelayanan
Pelayanan menjadi hal penting yang patut didapat oleh tiap pengguna jasa. Maka dari itu, cek dulu seperti apa pelayanan yang diberikan oleh layanan renovasi rumah Bekasi. Anda bisa memilih penyedia jasa renovasi rumah jujur yang bisa memberi pelayanan bagus dan responsif, sehingga apa yang menjadi keinginan bisa terwujud.
Kemudahan pelayanan
Kemudahan dalam memberi pelayanan adalah salah satu hal yang dicari oleh tiap pengguna jasa renovasi rumah termurah. Anda bisa juga mengecek apakah penyedia jasa sudah memberi pelayanan yang mudah untuk tiap pihak yang memberi kepercayaan atau justru sebaliknya. Hal ini akan berhubungan dengan kepuasan.
Ketersediaan desain
Ada banyak jasa renovasi rumah Bekasi yang menyediakan desain untuk dipilih para kliennya. Anda juga bisa mengecek ada atau tidaknya desain ini. bila Anda merasa membutuhkan desain, pastikan penyedia jasa yang dipilih memiliki desain terbaik yang bisa digunakan untuk merenovasi rumah Anda.
Ketepatan waktu
Mengerjakan renovasi rumah memang membutuhkan waktu. Maka dari itu, cek dulu apakah penyedia jasa bisa mengerjakan hal ini dengan tepat waktu atau tidak. Hal ini sangat penting untuk Anda lakukan, terlebih jika rumah itu segera ditempati karena keperluan mendesak, sehingga tak harus molor karena tak tepat waktu.
Itulah beberapa hal yang bisa Anda cek dulu sebelum memilih penyedia jasa renovasi rumah Bekasi. Pastikan Anda melakukan pengecekan dengan jeli untuk mendapat penyedia jasa yang bisa memenuhi semua kebutuhan dan keinginan. Dengan begitu apa yang sudah Anda rencanakan bisa terwujud dengan baik dan kepuasan bisa didapat tanpa harus ribet.
Hubungi Jasa Renovasi Rumah Bekasi Terpercaya
Phone: 081909755559 (Klik, untuk bisa langsung Telepon dengan kami)
WhatsApp: 081909755559 (Klik, untuk bisa langsung chat dengan kami)
Alamat: Jl. TB. Simatupang, No. 10, Kel. Susukan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur
Please rate this
Sample rating item
Share:
Previous Di Jual Cepat Rumah Mewah Minimalis Modern 2 Lantai di Jakarta Timur
Next Jasa Renovasi Rumah Bogor Profesional, Murah, Jujur dan Terpercaya
Write a Reply or Comment Batalkan balasan
CV. Don Persada Abadi merupakan layanan jasa kontraktor bangunan (sipil) berkualitas terbaik di jabodetabek. Kami tidak hanya membangun rumah saja, kami juga bisa merenovasi rumah Anda menjadi lebih nyaman dari yang sebelumnya, merakitkan kitchen set rumah dan kantor, dan lainnya.

annotation: short_sentences header footer

label: en


content: Yogyakarta, CNN Indonesia — PT Angkasa Pura I (AP I) mencatat jumlah penumpang yang berangkat lewat bandara yang dikelolanya turunÂ sampai dengan 3,5 juta orang pada kuartal I 2019.Â Harga tiket pesawat yang naik dan mahal beberapa waktu terakhir menjadi salah satu faktor


content: Fungsi Empedu Dan Efek Yang Terjadi Jika Empedu Pecah Fungsi Empedu – Empedu adalah kantong kecil yang terletak di bagian dekat pertengahan perut. Adalah organ yang memiliki peranan yang vital, Baca Selengkapnya


content:
Sebagai broker terkemuka, IQ option juga menawarkan pelayanan yang baik kepada kliennya. Dukungan tersedia 24 jam sehari melalui telepon, obrolan, atau email. Untuk pemula, ada pusat pendidikan besar dengan lebih dari 200 video yang berbeda. Selain itu, IQ option menawarkan manajer akun dan manajer VIP. Mereka akan membantu Anda untuk jual dan trading mata uang digital memahami platform yang lebih baik. Sawit cocok ditanam di daerah pedesaan. Kamu yang memiliki modal dapat menjual bibit sawit kepada para pekebun sawit. Selain bibit sawit, bibit karet juga bisa kamu jual di desa, kamu sediakan bibit karet unggul di rumah dan pasti akan ada orang yang membelinya. Keuntungan yang bisa kamu dapatkan dari penjualan bibitsawit dan karet lumayan besar. Ali Muharam, dia merupakan salah satu pengusaha muda yang sukses dibidang makanan. Yaitu pengusaha makaroni ngehe. Ali Muharam bahkan sempat merasakan omset sebesar Rp 3 miliar. Gaya hidup yang sederhana membuat Ali sukses hingga saat ini.
Salah satu produk affiliate yang bisa membantu Anda mendapatkan penghasilan tambahan yang cukup besar adalah Accurate. Anda bisa menjadi seorang ADP (Accurate Digital Partner). Anda cukup menjual produk Accurate dan mendapatkan fee yang cukup besar hanya dengan menjual produk seharga Rp 1,8 juta. Pemenang undian shopee diumumkan hari esoknya jam 12 siang WIB. Jika Anda juga tertantang untuk membuat bisnis, maka Anda harus memulainya dengan menyiapkan bisnis plan (rencana bisnis). Ada banyak orang yang bertanya, apakah membuat bisnis plan memberikan jaminan bisnis akan berjalan sesuai dengan rencana? Harapannya bisnis berjalan sesuai dengan rencana bisnis yang sudah dibuat. Namun kenyataanya pasti berbeda, selalu ada perubahan-perubahan yang terjadi.
Jual dan trading mata uang digital, mulai usaha
Namun, sejauh ini sudah jarang calon peminjam yang memiliki telepon fixed line. Oleh karena itu, banyak pemberi pinjaman yang tidak mensyaratkan nomor telepon fixed line kantor dari calon debitur. Elance adalah salah satu pangkalan freelancer yang sangat menjadi andalan karena beberapa kelebihan dari segi job selain itu di Elance, anda bisa menawarkan apapun skill yang anda miliki untuk mendapatkan job di Elance. (Sudah di Akuisisi Oleh Upwork).
Sebuah kesuksesan muncul dari mimpi yang besar, dan Anda harus berani bermimpi. Anda harus mempunyai visi dan misi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai.
Jika menjual dengan margin untung RM100, anda perlu menjual cuma 100 untuk mendapat untung RM1,000. Misalnya, jika kamu seorang marketer atau desainer, kamu bisa mengunjungi situs web startup yang berhubungan dengan industri desain dan pemasaran. Selain jual dan trading mata uang digital itu pastikan tujuan Anda relevan dengan visi perusahaan secara keseluruhan.
(1) Produk untuk Anda berdagang Forex hanya memiliki mata uang, logam, dan uang elektronik. Namun rata-rata kendala yang dihadapi adalah modal yang membuat pengusaha pemula mengalami maju dan mundur untuk memulai usaha. Akan tetapi bila keinginan untuk berwirausaha kuat dapat memulai usaha dengan sistem dropship. Hal ini tentu menjadi penghalang utama yang dapat membuat seseorang menyerah sebelum membangun bisnis online. Padahal tanpa kemampuan lebih, tentu semua orang dapat menguasai bidang ini jika mau berusaha mempelajarinya.
Saya ingin menunjukkan bahwa cara investasi di bank untuk produk jual dan trading mata uang digital Reksadana itu sangat mudah, yaitu.
Kelompok karyawan yang menjadi peserta program pensiun.
Setelah selesai menginstal, buka aplikasi whaff reward kemudian klik Tombol login facebook yang ada di pojok kanan atas, lalu login dengan akun facebook anda, kemudian klik OK. “Malam yang paling gelap akan menghasilkan bintang yang paling terang”.
Ada 3 ebook yang Finansialku miliki, yaitu ebook emas, ebook reksa dana dan ebook saham. Ketiga ebook itu, sama-sama untuk investor pemula. Artinya, bagi Anda yang termasuk investor pemula, Anda bisa membaca dan memiliki ebook jika ingin berhasil dalam berinvestasi. Silakan download sekarang juga! mulai usaha. Badan Intelijen Negara, disingkat BIN, adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen.
Anda Bisa Sukses
Posting sebelumnya & berikutnya
Cara mendapatkan uang dari aplikasi yang kita buat
Cara dapat uang via internet
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *
Komentar
Nama *
Surel *
Situs web
Simpan nama, email, dan situs web saya di browser ini untuk lain kali Anda berkomentar.
Anda Mungkin Menyukainya
20 bisnis online menjanjikan
23 Mac
Langkah cara menuju reseller sukses tanpa modal
09 Mac
Investor obligasi
01 Ogos
Kiriman Terbaru
Menambah income lewat internet
Cocok untuk jika membutuhkan uang di kondisi urgent
Yuk baca dulu tips investasi untuk pemula
Mimpi diberi uang banyak artinya
Kumpulan tips bisnis untuk kembangkan bisnis usaha anda
Cara dapat uang dalam sekejap
Aplikasi penghasil uang paypal
Investasi jangka panjang untuk dana hari tua
No togel mimpi dapat uang banyak
10 tips bikin gaji lebih awet
Categories
Cara Cari UangInvestasi SahamAnda Bisa SuksesCara Dapat Uang JutaanPara Orang KayaKiat SuksesInvestasi OnlineBisnis Mudah Peta Situs


content:
Mahkamah Agung, pada tanggal 31 Desember 2014, mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, dimana SEMA ini, dalam poin nomor 3, mempertegas kembali aturan mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Menurut poin nomor 4, PK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali hanya dengan alasan apabila terhadap suatu objek yang sama, terdapat 2 (dua) putusan PK yang bertentangan, sesuai dengan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.
Terbitnya SEMA ini mengundang reaksi dari beberapa pihak. Ketua Badan Pengurus Harian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahyu, dalam siaran persnya kepada hukumonline, Senin (5/1). “ICJR menduga bahwa SEMA No.7 Tahun 2014 lahir karena intervensi Pemerintah melalui Menkopulhukam dan Jaksa Agung ke Mahkamah Agung terkait dengan pembatasan Peninjauan Kembali dalam KUHAP,” ujarnya[1]. Menurutnya, intervensi pemerintah sebagai upaya pengalihan tanggung jawab eksekusi mati kepada MA[2].
Kemudian, Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti mengatakan bahwa SEMA ini akal-akalan Mahkamah Agung supaya Kejaksaan Agung bisa eksekusi terpidana hukuman mati[3]. Lebih lanjut, Poengky menambahkan bahwa Ia berpandangan SEMA telah menambrak konstitusi. Pasalnya, KUHAP bersifat lex spesialis sejak adanya putusan MK, khususnya terkait pengajuan PK. Soalnya norma baru tersebut mengesampingkan norma lama, yakni Pasal 24 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman[4]. “Perlu kami ingatkan bahwa keputusan MK tersebut adalah pembatalan norma prosedural yang diatur dalam UU yang lex spesialis yaitu KUHAP. Dan norma yang diatur dalam lex spesialis ini juga ada dan ditentukan di dalam UU yang bersifat generalis seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung,” ujarnya[5].
Hal yang senada disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi. Menurutnya, pembatasan pengajuan PK melalui SEMA membuat ketidakadilan terhadap terpidana yang masih menempuh upaya hukum. Ia khawatir terpidana yang dihukum mati ketika di eksekusi, belakangan terdapat bukti baru yang membuktikan bukan terpidana dimaksud sebagai pelaku kejahatan. “Seperti kasus Sengkon dan Karta. Jadi saya kira SEMA ini bukan saja sebuah kekeliruan, tetapi kekonyolan,” ujarnya[6].
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh, menyatakan bahwa SEMA tersebut adalah tidak tepat apabila dipandang dari sisi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena putusan MK lebih tinggi daripada SEMA, sehingga aturan dalam peraturan yang lebih rendah tidak dapat menghapuskan aturan dalam peraturan yang lebih tinggi[7]. Pendapat serupa juga disampaikan hakim agung, Gayus Lumbuun, yang menyatakan bahwa dalam pemahaman Hukum Administrasi Negara, kedudukan sebuah Surat Edaran (circular) berada dibawah Peraturan (regeling), oleh karena itu SEMA No 7 Tahun 2014 tidak dapat mengenyampingkan Putusan MK tersebut[8].
MK pun menyayangkan sikap MA yang menafsirkan sendiri konstitusi tanpa mengindahkan putusan MK. Wakil Ketua MK, Arief Hidayat, menyatakan bahwa yang dilakukan MA dapat dikatakan sebagai pembangkangan, dimana penafsiran konstitusi yang dilakukan MK semestinya adalah yang dipakai dalam SEMA. Kalau terjadi ketidakpatuhan, maka itu pelanggaran terhadap konsesi hukum dan puncak hukum tertinggi itu konstitusi. Dia pun mengaku prihatin jika ada pihak-pihak yang tidak mematuhi putusan MK. Sebab MK sebagai lembaga penafsir konstitusi tertinggi dan final berdasarkan UUD 1945 seharusnya putusannya dipatuhi dan diikuti oleh lembaga lain. Dengan kata lain, lembaga di luar MK tidak bisa menafsirkan konstitusi secara sendiri berdasarkan kewenangan masingmasing. “Kalau begitu, hukum di Indonesia tidak dijalankan menurut konstitusi atau UUD 1945,” tandasnya. Arief menerangkan, diperbolehkannya PK diajukan berkali- kali justru mempertimbangkan asas kehati-hatian dalam memutus. Dengan prinsip, jika ditemukan novum (bukti baru), upaya hukum luar biasa itu bisa diajukan dan itu bisa berulang kali[9].
Ketua MK, Hamdan Zoelva, ikut mengomentari terbitnya SEMA 7/2014 dengan menyatakan, adanya ketentuan PK berkali-kali seharusnya tidak menjadi polemik untuk mempertanyakan di mana letak kepastian hukumnya. Menurut dia, siapa pun yang pernah belajar hukum harusnya mengetahui vonis pada tingkat kasasi telah memberikan kepastian hukum. Karena itu, seharusnya eksekusi bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan karena adanya ketentuan PK bisa diajukan berkali-kali, menurut Hamdan, itu merupakan cara berpikir yang tidak benar[10].
Mengenai pertimbangan poin nomor 1 dan 2 SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK hanya menghapus ketentuan PK dalam pasal 268 (3) KUHAP, dan tidak menghapus ketentuan PK di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menurutnya, MK memang tidak membatalkan ketentuan PK yang berada pada UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman. Sebab kedua norma tersebut terlalu umum. Adapun yang dimohonkan waktu itu adalah untuk perkara pidana[11].
Di sisi lain, hakim agung, Suhadi, menyatakan bahwa alasan tujuan dikeluarkan SEMA 7/2014, yang mengatur bahwa PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali adalah untuk memberikan kepastian hukum. Selain itu, lambatnya eksekusi terhadap gembong narkoba juga menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi terbitnya SEMA tersebut[12]. Hal senada juga diutarakan oleh hakim ad-hoc tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi, Prof. Dr. Krisna Harahap. “Kalau boleh dua kali, tiga kali, empat kali dan seterusnya, kapan bisa dieksekusi?” kata Prof. Krisna[13].
Krisna juga menilai SEMA bukan mengesampikan putusan MK karena putusan MK tidak serta merta menghapus pasal di UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA tersebut. Putusan MK tersebut juga tidak memiliki cover yang cukup kuat untuk serta merta menghapus UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung[14]. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Biro HUkum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, yang menyatakan bahwa SEMA itu bukanlah bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK. SEMA itu diterbitkan sebagai panduan bagi para hakim dalam mempertimbangkan dan memutus. “Selanjutnya terserah hakim tingkat pertama (pengadilan negeri) yang akan memutus apakah akan diteruskan atau tidak (PK-nya) ke MA serta hakim agung yang akan memutuskan demi keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat,” paparnya[15].
Dari jabaran-jabaran di atas, maka dapat kita lihat bahwa terbitnya SEMA 7/2014 ini didasari atas 2 (dua) hal. Yang pertama, sebagai tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, yang menyatakan ketentuan pasal 268 ayat (3) KUHAP (yang mengatur tentang PK hanya dapat dilakukan 1 kali) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan putusan MK ini, PK dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, tanpa batasan. Yang kedua adalah sebagai tanggapan atas PK yang diajukan oleh beberapa gembong narkoba yang telah divonis mati, sehingga PK dinilai menghalangi jalannya eksekusi terhadap para gembong narkoba tersebut. Selain itu, dikhawatirkan PK yang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali (berulang kali) akan digunakan sebagai instrumen bagi terpidana untuk berkali-kali mengajukan PK dengan tujuan menunda eksekusi, atau dengan kata lain, PK berulang kali dapat menunda eksekusi dari pidana yang dijatuhkan kepada terpidana.
Apabila kita menelaah lebih dalam, maka permasalahan utama yang menjadi pembahasan atas terbitnya SEMA 7/2014 adalah :
Apakah SEMA dapat mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam putusan MK?
Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?
Apakah memang PK pada dasarnya dapat diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, sesuai dengan putusan MK?
Untuk pertanyaan pertama, kita harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), pada intinya, menyatakan bahwa peraturan, yang salah satunya, dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan memiliki hukum mengikat selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dan apabila kita melihat kepada pasal 79 UU 14/1985 jo. UU 5/2004 jo. UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung, maka disebutkan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”, dimana penjelasannya berbunyi:
Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.
Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.
Permasalahan yang timbul dari aturan ini adalah tidak dijelaskannya bentuk peraturan yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sehingga pada akhirnya ditafsirkan bahwa kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah mengacu kepada pasal ini, sehingga pada akhirnya SEMA dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Apakah putusan MK adalah peraturan perundang-undangan juga sehingga muncul pendapat bahwa SEMA sebagai aturan yang lebih rendah tidak dapat mengesampingkan putusan MK sebagai aturan yang lebih tinggi?
Perlu dipahami bahwa putusan MK pada dasarnya bukan lah peraturan perundang-undangan. Namun, sifat dari putusan MK adalah mengubah undang-undang, yang adalah peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) angka 3 UU 12/2011. Menurut penulis, apabila ada putusan MK yang membatalkan suatu pasal, atau kata, atau frasa, dalam satu undang-undang, atau satu undang-undang tersebut dibatalkan, maka dengan sendirinya putusan MK tersebut mengubah undnag-undang tersebut. Hubungan antara undang-undang dan SEMA sendiripun sebenarnya tidak dijelaskan hierarki nya, karena UU 12/2011 hanya memasukkan UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hierarki nya, sedangkan SEMA dan peraturan lainnya, seperti yang diterbitkan BI, BPK, dan lain sebagainya, disebut diakui keberadaannya dan mengikat dengan syarat seperti yang telah dijelaskan di atas, tanpa dijelaskan hierarki nya dimana. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, SEMA dan peraturan-peraturan lainnya tersebut, secara hierarki, diletakkan dibawah UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, dapat dikatakan bahwa aturan dalam putusan MK, secara sifat, lebih tinggi dari SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
Dalam ilmu perundang-undangan, dikenal sebuah teori yang dikenalkan oleh Hans Kelsen, yang disebut sebagai Stufenbau Theory, yang artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada di atasnya. Dengan bekaca kepada teori ini, dan melihat secara sifat bahwa SEMA, secarta hierarkis berada dibawah undnag-undang yang diubah dengan putusan MK, maka sangat jelas bahwa pada dasaranya, SEMA tidak boleh bertentangan dengan undnag-undang, yang telah diubah dengan putusan MK, atau dengan kata lain, SEMA tidak boleh bertentangan dengan putusan MK.
Untuk pertanyaan, “Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?”, kita harus kembali ke dalam aturan-aturan mengenai PK itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam KUHAP (UU 8/1981) sendiri, ketentuan mengenai hal ini telah diatur secara jelas dan gamblang dalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP, dimana dinyatakan bahwa “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”. Dari aturan ini, kta sudah dapat menjawab pertanyaan di atas, bahwa tidak benar pengajuan PK dapat menunda eksekusi putusan pidana. Sehingga, pendapat yang menyatakan bahwa PK berulang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum adalah salah, karena seperti ketentuan di atas, PK sendiri tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan yang dijatuhkan, sehingga hal tersebut adalah suatu bentuk kepastian hukum sendiri. Selain itu, dengan melihat kepada sifatnya serta aturan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, bahwa PK hanya bisa diajukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, dengan proses PK yang setelah proses upaya hukuk kasasi,maka putusan kasasi adalah putusan yang dapat dikatakan sebagai putusan berkekuatan hukum tetap, dalam hal ada upaya hukum.
Selain itu, Karena aturan ini tidak memberikan pengecualian pada pemidanaan tertentu, maka, pidana mati, yang termasuk dalam salah satu bentuk pemidanaan, yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, eksekusi atau pelaksanaannya tidak lah dapat ditunda dengan adanya pengajuan PK. Selain itu pula, dalam Pasal 268 ayat (2) KUHAP dinyatakan apabila setelah PK diajukan (sebelum putusan), pemohon PK meninggal dunia, ahli waris dapat menentukan apakah PK yang diajukan akan dilanjutkan atau tidak. Selain itu, Pasal 263 ayat (1) KUHAP juga telah menjelaskan bahwa ahli waris dapat mengajukan PK. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, pendapat yang mendasari terbitnya SEMA ini yang mendasarkan kepada lambatnya eksekusi pidana mati beberapa gembong narkoba adalah tidak tepat, karena pada dasarnya, para gembong tersebut dapat dieksekusi, walaupun masih dapat mengajukan PK.
Untuk pertanyaan ketiga, apakah seharusnya PK dapat diajukan lebih dari 1 kali, sesuai putusan MK? Atau dengan kata lain, bagaimana sebenarnya pengaturan pengajuan PK? Untuk menjawab ini, penulis akan mengambil gambaran yang ada di Belanda, mengingat secara historis, hukum Indonesia banyak mengadopsi hukum Belanda, yang saat itu mnejajah Indonesia. Lalu, bagaimana pengaturan PK untuk perkara pidana di Belanda?
Imam Nasima, dalam tulisannya yang berjudul “Seperti Apa Pengaturan Peninjauan Kembali Di Belanda?”, menceritakan bahwa telah terjadi perkembangan di Belanda mengenai pengaturan pengajuan PK, dimana terdapat beberapa perkara pidana yang belakangan hari dibuka kembali, karena ditemukannya bukti atau kesaksian baru yang membuat putusan sebelumnya terbantahkan, seperti kasus pembunuhan Putten, Schiedam, atau Deventer, selama memenuhi syarat-syarat pengajuan PK di Belanda, yaitu atas dasar (1) adanya putusan-putusan (BKHT) yang isinya saling bertentangan, (2) adanya putusan Mahkamah HAM Eropa yang menetapkan adanya pelanggaran prosedur dan PK dibutuhkan untuk pemulihan hukum, atau (3) jika terdapat “novum”.
Mengacu kepada putusan MK, ada hal yang menarik untuk kita ketahui bersama bahwa sebenarnya, pemohon dalam putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013, Antasari Azhar, menguji pasal 268 ayat (3) KUHAP mengenai PK dalam perkara yang hanya dapat dilakukan 1 kali kepada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu hak mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi[16]. Pemohon juga “hanya” meminta MK untuk menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 jika dimaknai “tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya bukti baru (novum) berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi”, atau dengan kata lain, meminta MK melakukan “konstitusional bersyarat” atas pasal tersebut. Jadi, pada intinya, pemohon hanya meminta PK diperbolehkan lebih dari 1 kali dengan syarat jika ditemukan keadaan baru (novum) yang selama persidangan belum dimanfaatkan atau belum ditemukan[17], yaitu yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP.
Sebenarnya, permohonan Antasari Azhar ini sama dengan perkembangan mengenai pengaturan pengajuan PK dalma perkara pidana di Belanda. Di Belanda, menurut Imam Nasima, masih dalam tulisan yang sama, terdapat perubahan dalam undang-undang mengenai PK yang menguntungkan (untuk kepentingan terdakwa) yang berlaku mulai tanggal 1 oktober 2012 yang lalu, yang salah satunya adalah terkait dengan pengertian “novum” yang diperluas. Dalam undang-undang yang baru, “novum” bukan hanya berarti sebuah kondisi faktual baru, tetapi juga perspektif-perspektif baru yang didapatkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya hasil temuan baru yang didapatkan dengan penggunaan teknik forensik terbaru. Dengan demikian, pengertian fakta baru bukan lagi harus dipahami sebagai adanya sebuah fakta (baru) lain, tetapi bisa juga cara baru untuk memeriksa fakta tersebut. Misalnya, ditemukannya bercak darah bisa saja sudah terjadi sebelumnya, tetapi melalui pemeriksaan DNA yang baru dikenal, ternyata ditemukan hasil pemeriksaan yang baru.
Dengan perspektif bahwa dunia ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang terus berkembang, seperti pemeriksaan DNA yang telah dijelaskan di atas, maka seharusnya PK tidak dapat dibatasi hanya 1 kali, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang dapat dijadikan dasar untuk mengubah hukuman terhadap seseorang, dari yang bersalah menjadi tidak bersalah, atau sebaliknya. Coba kita bayangkan bersama, bagaimana apabila seseorang telah divonis bersalah, dan ternyata ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang diduga kuat, dapat dijadikan dasar untuk menjadikan vonis atas dirinya berubah menjadi tidak bersalah, namun tidak ada lagi upaya hukum yang bisa diajukan, karena PK hanya bisa diajukan 1 kali. Apa upaya yang dapat ditempuh oleh terpidana dan/atau ahli warisnya? Apakah adil bagi terpidana dan/atau ahli warisnya atas hal ini?
Untuk itu, sebaiknya, PK, terutama dengan alasan adanya novum, baik dalam arti benar-benar fakta baru, maupun dalam arti adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi terhadap fakta lama yang menghasilkan pandangan baru terhadap fakta tersebut, tidak dapat dibatasi hanya 1 kali. Hal ini dikarenakan tidak ada yang dapat memastikan bahwa tidak akan ada novum yang dapat mengubah status terpidana, karena kemungkinan untuk adanya novum tersebut selalu ada sampai kapanpun juga.
Terkait putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013 dan dampaknya, yaitu diperbolehkannya pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, setidaknya ada beberapa hal menarik yang dapat kita lihat bersama. Yang pertama, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa pada dasarnya, Antasari Azhar (pemohon) hanya mengajukan pembatalan Pasal 268 ayat (3) KUHAP secara “konstitusional bersyarat”, yaitu dalam arti pasal tersebut tetap konstitusional sepanjang memperbolehkan PK diajukan lebih dari 1 kali, hanya untuk alasan yang ada dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu terdapat keadaan baru (novum). Namun, MK ternyata menghapuskan pasal 268 ayat (3) KUHAP secara keseluruhan, sehingga bukan hanya terkait novum yang dapat diajukan PK lebih dari satu kali, namun juga 2 syarat lain, yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c KUHAP, yaitu terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) KUHAP). Sehingga, dapat dilihat, MK dalam perkara ini memutus melebihi yang dimintakan oleh pemohon, atau yang biasa disebut ultra petita[18].
Yang kedua adalah mengenai pernyataan Ketua MK (pada saat itu), Hamdan Zoelva, dalam menanggapi isi SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan mengenai PK hanya dapat diajukan 1 kali di dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Hamdan Zoelva menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan PK yang hanya dapat diajukan 1 kali dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung, karena ketentuan PK dalam UU-UU tersebut bersifat sangat umum, terutama mengandung pula arti PK dalam perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer. Padahal, yang diajukan oleh Antasari Azhar hanyalah PK dalam perkara pidana. Apabila MK menghapus pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, maka akan membawa dampak secara langsung bagi pengajuan PK perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer, dimana dalam perkara-perkara tersebut, PK juga dapat diajukan lebih dari 1 kali, suatu hal yang sebenarnya harus diuji terlebih dahulu apakah benar dapat diajukan 1 kali.
Menurut penulis, pendapat Hamdan Zoelva ini patut untuk dikritisi lebih lanjut karena sebenarnya MK bisa menjatuhkan putusan “konstitusional bersyarat” dengan menyatakan bahwa pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang diartikan tidak termasuk PK dalam perkara pidana. Apakah ultra petita? Jelas. Karena pemohon tidak mengajukan permohonan terkait pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut. Tapi, bukankah sebelumnya MK telah melakukan ultra petita terhadap permohonan pemohon, dimana yang diminta hanya untuk novum (Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP), lalu MK menghapus keseluruhan pasal? Mengapa tidak melakukan ultra petita pula untuk pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, untuk menghindari kerancuan seperti yang terjadi saat ini, dimana Mahkamah Agung, menggunakan pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut sebagai dasar untuk “membelot” dari putusan MK, dengan mengatur dalam SEMA 7/2014, dimana PK hanya dapat diajukan 1 kali?
Yang ketiga adalah terkait SEMA 7/2014, yang merupakan “jawaban” Mahkamah Agung terhadap putusan MK tersebut. Menurut penulis, Mahkamah Agung terkesan memaksakan bahwa PK hanya dapat dilakukan 1 kali dengan mengeluarkan SEMA tersebut. Dalam ilmu hukum, dikenal asas dimana peraturan perundang-undangan yang lebih khusus lebih kuat dibandingkan peraturan yang lebih umum, atau biasa disebut dengan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Mengenai ketentuan PK, tentu saja KUHAP adalah peraturan yang lebih khusus (lex spesialis) daripada UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung (lex generalis), karena KUHAP khusus mengatur mengenai PK dalam perkara pidana, sedangkan ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak hanya untuk perkara pidana, namun juga untuk perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Seharusnya, ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung dalam SEMA 7/2014 untuk menyatakan PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali, karena untuk ketentuan mengenai PK dalam perkara pidana, dalam peraturan yang lebih khusus, yaitu KUHAP, sudah dihapus dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK, berdasarkan putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013.
Berdasarkan hal di atas, maka seharusnya, ketentuan mengenai PK dalam UU-UU tersebut tidak lagi mengikat untuk perkara-perkara pidana, melainkan hanya untuk perkara-perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Menurut penulis pribadi, Mahkamah Agung terkesan seperti anak-anak dengan memaksakan PK dalam perkara pidana hanya boleh diajukan 1 kali dengan pembenaran formil belaka. Suatu hal yang menurut penulis tidak layak ditunjukkan oleh sebuah institusi seperti Mahkamah Agung.
Alasan yang timbul dari penolakan PK berulang kali, banyak dihubungkan dengan eksekusi hukuman mati, dimana ada anggapan bahwa PK berulang kali akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas terpidana, sehingga kejaksaan sebagai eksekutor putusan akan selalu menunda eksekusi hukuman mati, sampai ada putusan yang tidak diajukan upaya hukum lagi. Eksekutor merasa ragu untuk mengeksekusi terpidana karena apabila nantinya sudah ada putusan PK yang tetap menjatuhkan pidana mati kepada terpidana, yang mana seharusnya dapat langsung dieksekusi, lalu terpidana dieksekusi, lalu diajukan PK lagi oleh ahli warisnya, dan ternyata terpidana tidak bersalah, maka bagaimana mengembalikan keadaan si terpidana yang sudah dieksekusi karena merehabilitasi/mengembalikan nyawa terpidana yang sudah mati adalah hal yang tidak mungkin.
Pertanyaan yang paling mendasar adalah, dalam konstruksi terdakwa dinyatakan bersalah, apakah dengan PK yang dilakukan hanya 1 kali menutup kemungkinan bahwa terpidana ternyata tidak bersalah? Jawabannya adalah tidak. Akan selalu ada peluang bahwa terpidana ternyata tidak bersalah, misalnya ditemukan novum baru yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Lalu, dengan PK yang dibatasi hanya dapat diajukan 1 kali, bagaimana keluarga terdakwa mendapatkan keadilan hukum atas terpidana hukuman mati yang mungkin telah dieksekusi, dan ternyata tidak bersalah? Bukankah PK yang dapat diajukan berulang kali dapat memberikan keadilan hukum atas kepastian hukum yang telah diterima oleh terpidana hukuman mati yang telah dieksekusi?
Sebenarnya, permasalahan eksekusi pidana mati tidak lah tepat apabila dikaitkan dengan PK yang dapat diajukan berulang kali, seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Permasalahan eksekusi pidana mati lebih baik dibahas dalam lingkup mengenai jangka waktu eksekusi pidana mati dan mekanisme apa yang dapat ditempuh oleh ahli waris, apabila terpidana yang sudah dieksekusi mati, ternyata dinyatakan tidak bersalah. Misalnya, apakah dapat menempuh mekanisme permintaan ganti rugi yang harus diberikan kepada ahli waris terpidana yang sudah “terlanjur” dieksekusi? Bagaimana menempuh mekanisem tersebut? Apakah langsung dalam putusan PK, atau harus mengajukan gugatan perdata, atau yang lain? Hal itu yang seharusnya dipikirkan terkait hukuman mati dan PK lebih dari 1 kali, bukan malah membatasi pengajuan PK yang dapat berakibat terbatasnya hak terpidana dan ahli waris terpidana untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum atas terpidana.
Menurut penulis, SEMA ini hanya upaya menutup mata atas keadilan hukum yang seharusnya diterima terpidana dan ahli warisnya, dan lebih menekankan kepada kepastian hukum berupa keyakinan dari eksekutor untuk segera mengeksekusi terpidana mati, yang mana pada dasarnya, keyakinan ini sebenarnya tidak perlu dicari, karena sudah datang melalui aturan bahwa PK tidak menghalangi atau menunda eksekusi, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, sehingga eksekutor seharusnya tidak perlu ragu untuk mengeksekusi terpidana dengan hukuman mati. SEMA ini hanya menutup kemungkinan untuk terpidana dan ahli warisnya mendapatkan status bahwa terpidana ternyata tidak bersalah dengan membatasi pengajuan PK yang hanya dapat dilakukan 1 kali.
Merumuskan suatu kebijakan atau peraturan yang mengatur orang banyak hendaklah menggunakan dudukan yang tepat dan dasar yang seharusnya dijadikan tempat berpijak, bukan berdasarkan dasar-dasar yang tidak tepat dan cenderung mengada-ada, terlebih menggunakan pijakan lain, padahal pijakan yang tepat sudah disediakan. Inilah gambaran mengenai terbitnya SEMA 7/2014, yang membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 kali, yang “membelot” dari putusan MK, yang memperbolehkan pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana. Pendapat bahwa PK dapat menunda eksekusi, terutama hukuman mati, sangatlah tidak tepat dan mengada-ada, karena KUHAP sendiri sudah menjelaskan bahwa PK tidak menghalangi eksekusi, termasuk eksekusi hukuman mati.
Terkait hukuman mati, seharusnya bukan PK dalam perkara pidana yang dibatasi, yang mana dengan pembatasan itu pula, tidak menutup kemungkinan bahwa terpidana mati yang sudah dieksekusi pada dasarnya tidak bersalah. Seharusnya lebih dipikirkan mekanisme-mekanisme terkait hukuman mati, seperti yang sudah dijelaskan di atas.
Selain itu, perlu dipikirkan bersama mengenai adanya novum yang bisa kapan saja muncul, yang dapat mengubah status kesalahan dari terpidana. Jangan menutupi kemungkinan mengenai adanya novum tersebut dengan membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana. Jangan menutupi proses hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris terpidana mati untuk mendapat keadilan hukum mengenai status kesalahan terpidana mati.
Dan, hendaknya para penegak hukum di Indonesia memiliki visi yang sama mengenai kesatuan hukum, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat antara satu institusi hukum dengan institusi hukum lainnya, yang dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perumusan keputusan-keputusan hukum harus diputuskan secara visioner dengan logika yang tepat, sehingga keputusan tersebut tidak hanya berguna untuk saat ini, tapi juga berguna untuk di masa yang akan datang, dan terutama, tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang.
*Tulisan ini telah dikoreksi dengan tulisan berjudul “Koreksi Atas Tulisan SEMA 7/2014:Sebuah Pembenaran Yang Benar-benar Kurang Benar, serta Komentar Atas Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015 dan 66/PUU-XIII/2015”. Silahkan baca disini:
https://kanggurumalas.com/2016/07/24/koreksi-atas-tulisan-sema-72014-sebuah-pembenaran-yang-benar-benar-kurang-benar-serta-komentar-atas-putusan-mk-no-45puu-xiii2015-dan-66puu-xiii2015/
[1]“Pemerintah Diminta Tidak Intervensi Mahkamah Agung, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa6191a5547/pemerintah-diminta-tidak-intervensi-mahkamah-agung, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[2] Ibid.
[3] “SEMA Pembatasan PK Dinilai Akal-akalan MA”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa4faaf2a48/sema-pembatasan-pk-dinilai-akal-akalan-ma, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] “SEMA Tidak Bisa Menghapus Putusan Mahkamah Konstitusi”, http://www.gresnews.com/berita/hukum/20041-sema-tidak-bisa-menghapus-putusan-mahkamah-konstitusi/, diakses pada Selasa, 6 Jnauari 2015, pukul 12.00 WIB.
[8] “Peraturan Mahkamah Agung Tentang PK Tidak Bersebrangan Dengan Putusan MK”, http://nasional.kompas.com/read/2015/01/01/17313831/Peraturan.Mahkamah.Agung.tentang.PK.Tidak.Berseberangan.dengan.Putusan.MK, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[9] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”, http://www.koran-sindo.com/read/946663/149/ma-dinilai-membangkangi-konstitusi-1420520533, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Andi Saputra, “Lambatnya Eksekusi Gembong Narkoba Jadi Salah Satu Alasan Dikeluarkannya SEMA”, http://news.detik.com/read/2015/01/02/093852/2792201/10/lambatnya-eksekusi-gembong-narkoba-jadi-salah-satu-alasan-keluarnya-sema?nd771104bcj, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[13] Andi Saputra, “Eksekusi Mati Gembong Narkoba Lambat, Prof Krisna : SEMA Itu Jalan Keluar”, http://news.detik.com/read/2015/01/04/094953/2793412/10/eksekusi-mati-gembong-narkoba-lambat-prof-krisna-sema-itu-jalan-keluar?n991104466, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.30 WIB.
[14] Ibid.
[15] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”…, loc.cit.
[16] Disamping itu, pemohon juga mendasarkan kepada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu tentang hak mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah pasal yang menjadi stretching point dalam permohonan tersebut.
[17] Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2013, halaman 10-11.
[18] Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, penjatuhan putusan yang melebihi permohonan, atau ultra petita, dapat dilakukan dalam konteks constitutional review, dengan melihat kepada sejarah, yaitu putusan John Marshall (Chief Justice of Supreme Court United States of America/Ketua Mahkamah Agung Amerika) dalam kasus Marbury vs Madison (Jimly Asshiddiqie, “Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan MK”, http://www.jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/, diakses pada hari Kmais, 22 Januari 2015, pukul 16.00 WIB).
Bagikan ini:
Twitter
Facebook
Like this:
Like Loading...
Related
Published by kanggurumalas
View all posts by kanggurumalas
Post navigation
Previous Post KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
Next Post PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRA PERADILAN, SEBUAH PROGRESIVITAS HUKUM YANG DIBUTUHKAN
21 thoughts on “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR”
yo yo' says:
26 March 2015 at 11:50 pm
sema tidak ada dalam hirearki peraturan perundang-undangan indonesia, tetapi dalam sema 7 2014 mempertegaskan pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK bahwa putusan MK nomor 34/puu-xi/2013 tidak serta merta menghapus norma hukum dari pasal pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK. yang ingin saya pertegas dari kata-kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, tentang “norma yang baru mengesampingkan norma lama” ini adalah hal yang baru saya dengar, karena dari kata aslinya lex specialis derogat legi generali. Lex disini berasal dari bahasa latin yang berarti undang-undang, sedangkan norma berasal dari bahasa latin “norma” yang secara etimologis merupakan standar perilaku didasarkan pada prinsip atau bahasa indonesiannya asas[Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (edisi revisi), kencana, jakarta, 2014, h 52]. sekian terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
27 March 2015 at 12:10 am
terima kasih atas komentarnya..namun mohon maaf saya tidak sependapat bahwa sema tidak memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia..dia memiliki tempat hanya saja tidak jelas hierarkinya dimana..ketidakjelasan ini bukan berarti menghapus keberadaan sema dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia..
terkait dengan pendapat DE Imparsial, Poengky Indarti tersebut, saya bukan dalam posisi membenarkan atau menyalahkan..saya hanya mengutip bagaimana reaksi beberapa pihak atas munculnya SEMA tersebut, salah satunya adalah beliau..dan kalau boleh mengkoreksi, lex specialis derogat lege generalis bukan “hukum yang baru mengenyampingkan hukum yang lama”..itu adalah “lex posteriori derogat legi priori”..lex specialis derogat legi generali adalah peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang lebih umum..mungkin disisi itu media yang saya rujuk salah mengutip atau memang beliau salah menyebutkan..namun apabila kita baca secara menyeluruh, tampak jelas bahwa yang dimaksud beliau adalah lex specialis derogat legi generalis..aturan dalam KUHAP adlh yang lebih khusus ttg acara pidana daripada UU KK atau UU MA, shg apabila norma dalalm KUHAP dihapuskan, tidak bisa lagi merujuk kepada UU KK dan UU MA terkait hukum acara pidana..
Salam..terima kasih..
LikeLike
Reply
yo yo' says:
1 April 2015 at 10:18 am
maaf saya salah, keburu komen aja sampe ga fokus, penekanan saya hanya norma itu lain dengan lex. saya hanya mau mengoreksi yang dikatakan norma baru mengesampingkan norma yang lama adalah hal yang salah. yang benar adalah aturan/undang2 baru mengenyampngkan aturan/undang2 yang lama. terima kasih atas koreksinya.
sedangkan menurut saya dari konsepnya saja udah beda, SURAT EDARAN MA dan PERATURAN MA, surat edaran hanya berisi petunjuk, sedangkan perma adalah peraturan/pengaturan, yang keduanya hanya mengikat lingkup mahkamah agung dan peradilan yang dibawahnya. dalam pasal 8 (1) UU12/2011 “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) mencakup “peraturan” yang ditetapkan …Mahkamah Agung……..” . jelas tertulis disitu adalah “peraturan” bukan surat edaran.
dan pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya yang jelas didalamnya memuat kata “peraturan” bukan surat edaran, pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya mengatakan ;untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal2 yang belum cukup diatur dalam uu 14/1985 dan terdapat kekosongan hukum dalam suatu hal (dalam hal ini PK) MA berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap.
sudah jelas yang dimaksud diatas adalah apabila terjadi kekosongan hukum, dan masalah PK tidak terjadi kekosongan hukum, karena sudah diatur di KUHAP, UUMA, dan UUKK. hanya tergantung MA bagaimana sedapat mungkin menafsirkan UU mana yg dipakai (asas preferensi), tetapi MA tetap memilih menggunakan UUMA dan UUKK yang dipertegaskan dalam sema 7/2014.
contoh dikeluarkannya peraturan akibat kekosongan hukum adalam PERMA 1/1980 tentang PK.
ma dapat mengeluarkan perma, sema, fatwa, sk
itu pendapat saya… selebihnya nnti saya tanya ke ahli hukum tata negara tentang peraturan perundangan-undangn, sekian terima kasih…..
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
1 April 2015 at 3:16 pm
terima kasih kembali atas tanggapannya..namun saya pribadi tidak mengartikan “peraturan” yang ada dalam UU 12/2011 ataupun UU MA sebagai “Peraturan MA” atau Perma..kalau kita berpegang secara formil bahwa “peraturan” adalah hanya yang dinamakan “peraturan”, ya bisa saja..hanya saja tidak ada satupun perundang-undangan atau literatur yang menyebutkan bahwa kata “peraturan” itu mencakup apa saja, bahkan di UU 12/2011 dan UU MA..jadi, saya simpulkan, bahwa segala yang bersifat “mengatur” dari MA adalah “peraturan” sebagaimana yang dimaksud dalam UU 12/2011 dan UU MA..terlepas dari penamaannya apakah berbentuk “SEMA” atau “Perma”..
tapi memang masalah ini adalah masalah panjang yang sudah sering saya dengar dan belum pernah diselesaikan..saya sangat menerima perbedaan pendapat mengenai hal ini..terutama ketika tidak ada aturan yang jelas mengenai apa saja yang disebut sebagai “peraturan” dalam UU 12/2011 dan UU MA..
masalah kekosongan hukum jelas bahwa tidak ada kekosongan hukum dan itu sudah saya jelaskan pula dalam tulisan saya..jadi, sema itu, yang saya artikan masuk ke dalam “peraturan”, tidak bisa dikeluarkan..
terima kasih..saya harap anda juga mengeluarkan tulisan mengenai hal ini agar bisa menambah wawasan masyarakat tentang hukum..itu jauh lebih baik menurut saya..salam..
LikeLike
agung says:
11 September 2015 at 8:02 am
sagat menarik dan bagus analisanya. saya inin menyanyakan. baaimana menurut anda penaturan ideal (seharusnya) PK pasca putusan MK? apakah sema ini sebaiknya d cabut atau baaimana? aar tdk terjadi kerancuan dan ketidakjelasan dalam penerapan norma. mohon penjelasanya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
11 September 2015 at 2:33 pm
Terima kasih atas pertanyaannya..menurut saya, seharusnya PK dalam perkara pidana tidak dapat dibatasi sampai kapanpun, terutama dengan alasan “adanya novum”..hanya saja harus lbh diperjelas sejauh apa suatu hal bisa dibilang “novum”..dan sebenarnya bisa saja novum itu lahir bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan keadaan..bagaimana kalau ada novum baru yang kuat, yang lahir karena bukan kesalahan siapa-siapa, tapi karena keterbtasan, padahal terpidana sudah PK sebelumnya?
Misalnya, ada perkara pembunuhan dan seseorang dipidana atas perbuatan tersebut..dia sudah PK dan tetap dihukum..lalu, di kemudian hari, ternyata ditemukan teknologi pemeriksaan DNA dan setelah diperiksa, ternyata bukan orang tersebut yang membunuh..disini kita bisa melihat bahwa lahirnya novum bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan pengetahuan pada sat terpidana dipidana..bagaimana menyelesaikan masalah ini kalau PK dlm perkara pidana hanya dibatasi 1 kali?bukankah menjadi tidak adil dan kejam, dengan membatasi PK dlm perkara pidana 1 kali, sehingga orang mendapatkan ketidakdilan, bahkan dipersalahkan atas perbuatan yang ternyata terbukti tidak ia lakukan?
jadi menurut saya, seharusnya pengaturan tentang PK yang ada adalah sejalan dengan putusan MK dan seharusnya SEMA ini dicabut agar tidak terjadi keraguan dalam diri hakim dalam menerapkan norma ttg PK ini..
semoga jawaban saya bisa menjawab pertanyaan anda..terima kasih sekali lagi..
LikeLike
Reply
agung says:
15 September 2015 at 9:59 am
trimakasih atas balasannya,
dengan dibatalkannya pasal 268 (3) KUHAP melalui putusan MK 34/XI-PUU/2013, apakah sekiranya perlu dibuatkan kembali pasal yg mengatur permohonan PK atas PK? ketiadaan aturan (pasal 268 ayat 3) inilah y mungkin dijadikan alasan MA meneluarkan sema utk mengisi kekosonan hukum. kendati putusan MK 34/xi-puu/2013 yg slama ini mjd payung hukum atas dibatalkannya pasal 268 ayat 3 KUHAP tetap saja terasa kurang afdhol atau mantap jika tidak ada aturan tentang pengajuan PK itu sndiri. Misal “permohonan PK atas PK dapat dilakukan terbatas pada alasan sebagaimana diatur pada pasal 263 ayat (2)”. apakah hal ini bisa dilakukan? mohon tanapannya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
15 September 2015 at 10:29 am
Terima kasih kembali atas pertanyaannya..menurut pendapat saya, tidak ada kekosongan hukum yang ditimbulkan dari putusan MK tersebut..MK tidak membatalkan norma ttg PK scr keseluruhan..yang dibatalkan hanyalah pembatasan pengajuan PK..seharusnya, dgn putusan tersebut, dapat scr langsung diartikan secara a contrario..atas putusan BHT, bisa diajukan PK yang tidak memiliki batasan berapa kali jumlah pengajuan (a contrario dari batasan pengajuan yang dulu hanya 1 kali)..yang dihilangkan oleh MK adalah batasan yang dulu ada sehingga sekarang tidak ada batasan berapa kali pengajuan yang diperbolehkan..
Dan apabila kita membaca SEMA tersebut, MA juga tidak menyatakan ada kekosongan hukum..MA hanya “menambal” ketentuan tersebut dengan pasal yang bunyi nya sama dengan pasal yang dihapuskan dari UU yang berbeda..artinya ketentuannya sudah ada..hanya MA tidak mau tunduk kepada putusan MK..
Menurut pendapat saya pribadi, memang seharusnya seluruh putusan MK harus direspon oleh legislatur untuk kemudian diatur kembali (kecuali apabila atas putusan yang menyatakan permohonan ditolak atau tidak dapat diterima)..termasuk putusan ttg PK ini..seharusnya legislatur mencabut pasal tersebut dan kemudian harus menjelaskan keadaan hukum yang ada pasca putusan MK tersebut..shrsnya legislatur merespon hal ini agar tidak terjadi kekacauan hukum..tapi, mungkin legislatur kita lupa bahwa putusan MK bersifat negatif legislatur..yang mana shrsnya putusannya harus dikuatkan dgn peraturan per-uu-an lagi..tapi saat ini, pembahasan uu akibat putusan MK sudah masuk di DPR dan masuk ke dalam kategori peraturan per-uu-an yang bisa dibahas kapan saja (sisipan), tidak perlu masuk prolegnas, sama seperti pembahasan uu pengesahan perppu..semoga keadaan ini akan membaik..
Mungkin seperti itu pendapat saya..semoga bisa menjawab pertanyannya..salam..
LikeLike
Reply
agung says:
22 September 2015 at 6:15 am
trimakasih atas balasanya,
menurut Maria Farida Indrati, bahwa SE tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Meskipun muncul kesan sebagai peraturan, sifatnya hanya untuk kalangan intern. apakah SEMA no. 7 th 2014 ini menegasikan putusan MK (pembatalan pasal 268 ayat 3 yg bisa dimaknai a contrario)?
ada yg berpendapat bahwa SEMA menabrak UU terutama putusan MK, namun sejatinya terbit SEMA itu sejalan dengan pasal 24 ayat 2 UU no. 48 kekuasaan kehakiman dan pasal 66 ayat 1 UU no. 3 2009 ttg Mahkamah Agung “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”. Dlm kasus ini apakah MA boleh utk tdk patuh dg asas lex spesialist?
pertanyaan ke 3, apakah sema termasuk peraturan atau kebijakan? mohon penjelasannya karna saya masih belajar ilmu hukum, kalo berkenan saya jua minta refrensi buku/skripsi/tesis/disertasi/penelitian lainya menenai posisi SEMA dlm sistem perundan-undanan di indonesia, trimakasih banyak.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
22 September 2015 at 1:23 pm
Terima kasih atas pertanyannya..pertanyaannya sebenarnya, untuk urusan PK, yang mana sebenarnya yang adalah lex specialist?UU MA dan UU kekuasaan kehakiman kah, atau KUHAP kah?menurut saya, karena PK adalah bagian dari hukum acara, sehingga untuk PK, lex specialist nya adalah KUHAP, yang mana pasal KUHAP mengenai hal itu telah dibatalkan oleh MK, sehingga seharusnya, menurut saya, ketentuan yang ada di dalam putuan MK lah yang seharusnya dipatuhi. UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman sejatinya tidak mengatur hukum acara, namun mengatur kelembagaan MA dan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, saya berpendapat SEMA tersebut tidak boleh bertentangan dengan putusan MK tersebut, dalam penegasan bahwa yang dibatalkan dalam putusan MK tersebut adalah aturan utama untuk PK. Bahkan, saya mempercayai bahwa aturan PK di UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman mengambil aturan PK yang ada di KUHAP. Sehingga pembenaran yang ada di SEMA menjadi sangat-sangat konyol menurut saya.
Menurut saya, SEMA ini tidak menegasikan, namun hanya tidak ingin memperhatikan SEMA tersebut dan mencari pembenaran yang konyol. Itu sebenarnya poin saya. Menurut saya, menegasikan dan tidak memperhatikan adalah 2 hal yang berbeda.
Mengenai apakah SEMA termasuk peraturan perundang-undangan atau kebijakan, sampai saat ini, sependek yang saya tahu, belum pernah ada yang membahas hal ini secara komprehensif, baik buku, skripsi, tesis, maupun disertasi. Dan dengan kondisi seperti itu, ditambah dengan peraturan dalam UU MA dan UU 12/2011 juga tidak jelas mengenai kewenangan membuat peraturan internalnya, terutama mengenai peraturan internal apa saja yang dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan menurut UU 12/2011, maka hasilnya dapat muncul interpretasi yang berbeda. Interpretasi saya pun bisa salah sebenarnya. Namun, poin nya adalah ketidakjelasan aturan dalam UU MA tersebut yang bisa diinterpretasikan berbeda-beda oleh setiap orang, bahkan oleh saya, mas, atau siapapun.
Pada intinya, yang ingin saya sampaikan adalah alasan yang dibuat MA untuk mengeluarkan SEMA tersebut cenderung konyol dan kekanak-kanakan. Dan seharusnya, SEMA tersebut, secara materiil tidak bisa bertentangan dengan putusan MK tersebut karena alasan-alasan di atas. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Semoga bisa menjawab mas.
Terima kasih atas diskusinya mas. Menarik sekali. Mungkin mas Agung mau membahas lebih lanjut mengenai kedudukan SEMA dalam peraturan perundang-undangan. Salam..
LikeLike
Reply
Pingback: KOREKSI ATAS TULISAN “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR” SERTA KOMENTAR ATAS PUTUSAN MK NO. 45/PUU-XIII/2015, DAN 66/PUU-XIII/2015 | Kanggurumalas
Firman says:
5 April 2017 at 6:10 pm
Dalam SEMA 7/2014 poin 5 yang menyatakan “permohonan yang tidak sesuai dengan kententuan SEMA 7/2014 agar dengan Penetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirim ke MA sebagaimana diatur dalam SEMA 10/2009”. pertanyaan saya apakah akibat dari hukum penetapan pengadilan yaang tidak mengikuti putusan MK34/2013 ?
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 3:59 pm
Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf baru merespon…
Terkait pertanyaan tsb, saya rasa kita harus menyepakati terlebih dahulu sifat dari putusan MK itu sendiri. Saya menilai putusan MK itu sifatnya sederajat dengan undang-undang, karena ia dapat mengubah norma yang ada di undang-undang, dimana sejalan dengan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan hanya dapat diubah dengan yang sederajat atau lebih tinggi. Atas dasar itu, putusan MK seharusnya dinilai sebagai suatu aturan hukum yang berlaku dan mengikat semua orang.
Lalu, bagaimana apabila ada penetapan pengadilan yang tidak mengikuti putusan MK tersebut, yang adalah aturan hukum? Penetapan tersbeut dapat dimintakan pembatalan ke Mahkamah Agung. Dasar hukumnya adalah Pasal 30 Ayat (1) huruf b UU 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang pada intinya MA dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan yang salah menerapkan hukum yang berlaku.
Dan faktanya, tahun 2016 kemarin, MA sendiri “mengingkari” SEMA 7/2014 yang mereka buat sendiri. Ada perkara PK kedua dalam perkara pidana yang diterima dan dikirimkan oleh PN dan diterima oleh MA. Bahkan, putusan tersebut dijadikan landmark decision tahun 2016 nya MA. Bisa cek sendiri putusan Nomor 01/PK/Pid/2016. BIsa di cek juga di http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a7021b49b8f/ini-11-putusan-ma-berstatus-landmark-decisions-tahun-2016 .
Semoga menjawab pertanyaan anda…
LikeLike
Reply
Firman says:
6 April 2017 at 6:38 pm
terima kasih atas jawabannya sangat membantu.
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 9:37 pm
Sama-sama. Terima kasih sudah membaca tulisan saya..
LikeLike
Firman says:
12 April 2017 at 8:59 pm
mohon maaf saya ingin bertanya lgi tentang SEMA 7/2014 telah disebutkan diatas bahwa , dasar hukum untuk untuk pembatalan penetapan pengadilan adalah pasal 30 (1) UU MA,
bagaimana jika dibandingkan dengan sema 10/2009 yang menganalogikan pasal 45A UUMA pada pasal 4 yg intinya “penetapan” tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.
apakah dengan menganalogikan pasal 45A dengan serta merta menghapus upaya hukum yg dapat ditempuh oleh pemohon PK yg ditolak PK untuk kedua kalinya. terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
16 April 2017 at 8:22 pm
Terima kasih atas pertanyaannya, mohon maaf sekali sebelumnya karena lama merespon.
Memang kalau kita mengacu sceara langsung kepada ketentuan Poin 5 SEMA 7/2014 jo. Poin 1 Sema 10/2009 jo. Pasal 45A UU MA (tanpa disebut ayat berapa), maka akan terkesan bahwa aturan dalam ayat (4) dari Pasal 45A UU MA juga ikut dirujuk. Namun, kalau saya menafsirkan tidak demikian. Saya menafsirkan bahwa yang dimaksud “Pasal 45A UU MA” dalam poin-poin SEMA 10/2009 hanya mengacu kepada ayat (3) nya karena diujung kalimat, SEMA tersebut memperjelas bahwa “dengan penetapan ketua pengadilan negeri dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke MA”, yang bunyinya sama dengan ayat (3) di Pasal 45A UU MA.
Selain itu, kalau kita mencermati bagian awal SEMA 10/2009, SEMA ini lahir karena adanya PK yang diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara yang sama, sehingga agar tidak terjadi “penumpukan perkara permohonan Pninjauan Kembali”, maka SEMA ini lahir, sehingga PK yang berlebih seperti itu tidak perlu dikirim ke MA. Dari segi maksud pembentukan SEMA ini, saya melihat kepentingan lahirnya SEMA ini hanya terhadap ayat (3) di Pasal 45A UU MA, tidak termasuk ayat lain.
Lagipula, kalau mau mengacu ke Pasal 45A secara full, apa hubungannya ayat (1), (2), dan (5) di Pasal 45A UU MA dengan SEMA 10/2009? Saya rasa tidak ada hubungannya. Misalnya, terhadap ayat (2) huruf a, dimana putusan praperadilan tidak bisa dikasasi. Apakah SEMA 10/2009 juga mengacu ke aturan ini? apa hubungannya dengan PK lebih dari 1 kali? Apakah putusan praperadilan juga materi yang tidak bisa diajukan PK lebih dari 1 kali? seperti yang kita tahu bahwa MA mengeluarkan Perma 4/2016 yang isinya larangan PK terhadap putusan praperadilan. Jangankan 2x, sekali saja tidak bisa.
Atas dasar-dasar itu, saya berpendapat bahwa SEMA 10/2009 yang mengacu ke Pasal 45A UU MA hanya mengacu ke ayat (3) dari Pasal tersebut, bukan keseluruhan. Dengan alasan itu, maka ayat (4) dari Pasal 45A UU MA tidak berlaku untuk penetapan PK lebih dari 1 kali dan masih dapat diajukan sesuai Pasal 30 Ayat (1) UU MA.
Namun, yang harus kita pahami bersama, disini ada ketidakjelasan aturan hukum mengenai hal ini. Hal yang bisa dilakukan adalah menguji secara langsung di Pengadilan dan lihat bagaimana jawaban MA atas masalah ini. Seperti yang saya katakan, bahkan ketika MA sudah mengatur PK tidak boleh diajukan lebih dari sekali dan tidak perlu dikirim berkasnya ke MA, namun faktanya ada PK kedua yang diterima oleh MA, yang artinya diterima oleh PN dan berkasnya dikirim ke MA, dan MA menerima PK tersebut. Malah putusan PK tersebut dijadikan putusan penting (landmark decision) oleh MA.
Mungkin begitu jawaban saya mas Firman, semoga membantu..
LikeLike
Reply
Firman says:
17 April 2017 at 11:02 pm
sekali lagi terima kasih atas jawabannya. sangat membantu untuk mencerahkan perihal PK ini. terima kasih
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
18 April 2017 at 12:22 am
Sama-sama mas Firman..kalau boleh tau, latar belakang mas Firman apa ya? soalnya cuma mas Firman yang masih interest dengan bahasan ini, setidaknya yang diskusi dengan saya..
Salam kenal mas..sukses selalu..
LikeLike
Firman says:
21 April 2017 at 10:00 pm
maaf baru balas, saya mahasiswa fakultas hukum yang perpanjangan masa studi, saya telah mengajukan judul tentang sema 7/2014 vs put. MK ini semenjak sema 7/2014 dikeluarkan dan judul telah diterima/acc oleh dosen pembimbing bulan januari 2015, vakum 2 tahun krn ada masalah internal. terima kasih atas semua jawabannya semoga manfaat ditulisan saya. thanks
LikeLike
kanggurumalas says:
22 April 2017 at 2:14 pm
Wah..sukses buat tugas akhirnya mas Firman..sama-sama mas..
LikeLike
Leave a Reply to Muhammad Tanziel Aziezi Cancel reply
Enter your comment here...
Fill in your details below or click an icon to log in:
Email (required) (Address never made public)
Name (required)
Website
You are commenting using your WordPress.com account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Google account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Twitter account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Facebook account.	( Log Out / Change )
Cancel
Connecting to %s
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Tulisan Paling Banyak Dibaca…
KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
GANGGUAN KEJIWAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (SEBUAH PEMAHAMAN MENGENAI PASAL 44 AYAT (1) KUHP)
“SALAH BACA PASAL YANG BERAKIBAT FATAL”: LOGIKA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DALAM KUHP
SEKILAS TENTANG SEJARAH STRUKTUR LEMBAGA PENGADILAN MASA KOLONIAL HINDIA BELANDA DAN PENJAJAHAN JEPANG
PRAPERADILAN ATAS SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA (PERJUDIAN HUKUM YANG DI(TER)BIARKAN)
Tulisan Terakhir
POLEMIK PERAMPASAN ASET FIRST TRAVEL OLEH NEGARA: PELAJARAN PENTING PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN YANG TIDAK PERNAH DIPERHATIKAN 4 April 2020
POLEMIK PENGURUS PARTAI POLITIK JADI CALON ANGGOTA DPD DI PEMILU 2019, SALAH SIAPA? 3 January 2019
MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA MELALUI KONSISTENSI PUTUSAN TENTANG PERAMPASAN HARTA BENDA SEBAGAI PELAKSANAAN PIDANA DENDA PAJAK 14 September 2017
MELURUSKAN KEMBALI KONSEP PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA 4 May 2017
LEGISLASI SEBAGAI PENYEMPURNA SABDA SANG WAKIL TUHAN, SEBUAH JALAN TERANG YANG (MASIH) SELALU DIABAIKAN 20 February 2017
Blog yang Saya Ikuti
Ikuti Blog Ini
Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.
Ikuti
WordPress.com.
Ars Aequi et Boni
Menerapkan Nilai Kebaikan dan Kepatutan
KRUPUKULIT
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.


content:
September 2, 2020 Maricruz fakta unik, fantasi seksual, fetish, Hidup Sehat, hormon seks pria, Hormon Seks Wanita, hubungan seks, hubungan seksual menyimpang, pengalaman seksual, posisi seks, Seks & Asmara, seks aman, seks dan asmara, threesome 0
Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya bercinta untuk kita bertiga – tidak hanya dengan pasangan Anda, tetapi juga dengan pasangan Anda? Sebagian besar pria pernah berfantasi tentang threesome setidaknya satu kali dalam hidup mereka, dan mungkin tidak sedikit wanita telah diajak untuk mengikuti kegiatan grup.
Apakah adil untuk memiliki fantasi seks bertiga?
Mengapa threesome menjadi fantasi banyak pria?
Seks bertiga adalah aktivitas seksual yang dilakukan oleh tiga orang sekaligus. Bisa satu pria dan dua wanita, satu wanita dan dua pria, atau bahkan ketiga pria atau semua wanita jika ini terjadi dalam hubungan homoseksual.
Jika banyak orang sudah muak dengan seks "normal", banyak orang berfantasi atau diam-diam menginginkan seks. bertiga dengan dua orang pada saat bersamaan. Padahal, keinginan tersebut bisa terjadi pada pria dan wanita yang sudah menikah, yang memiliki fantasi untuk berhubungan seks tidak hanya dengan pasangannya, tetapi juga dengan pria dan wanita lain pada saat yang bersamaan.
Mengapa bertiga orang (atau mungkin Anda) menganggap Anda menarik?
Dimanjakan oleh banyak orang sekaligus
Bercinta untuk kami bertiga kedengarannya seru banget, dan bukan tanpa alasan. Bertiga memberi Anda kesempatan untuk menjadi objek hasrat seksual dan pusat perhatian dua orang lainnya.
Dari perspektif psikologis, pria dan wanita melihat seks bertiga sebagai cara untuk memperkuat status seksual atau tingkat daya tarik mereka. Gagasan bahwa seseorang atau pasangan akan mempertimbangkan pihak ketiga untuk terlibat dalam cinta tiga arah satu malam dapat menjadi pendorong ego dan kepercayaan diri.
Bagi pria, threesome berarti mereka cukup didambakan oleh orang lain untuk mendapatkan dua wanita di tempat tidur pada saat yang bersamaan. Laki-laki lebih memilih kegiatan kelompok intim ini untuk melibatkan “dua perempuan dan satu laki-laki” karena dinamika ini dipandang sebagai perilaku yang masih sejalan dengan konsep maskulinitas dan seks tradisional. Pria heteroseksual lebih cenderung memilih untuk tidak berpartisipasi dalam threesome yang melibatkan "dua pria dan satu wanita", karena konsep ini dapat dianggap sebagai kecenderungan perilaku homoseksual.
Bertiga memenuhi hasrat biologis pria untuk kepuasan seksual yang optimal
Fantasi seks bertiga yang terdiri dari "dua perempuan dan satu laki-laki" digambarkan sebagai prospek yang harus ditaklukkan oleh setiap laki-laki. Ide berhubungan seks dengan dua wanita sekaligus dianggap menarik, karena pada saat yang sama terdapat dua kali lipat jumlah bagian tubuh yang bisa dinikmati secara seksual. Sebenarnya tidak mengherankan; itu berasal dari dorongan biologis jantan untuk bereproduksi dengan betina sebanyak mungkin untuk menyebarkan gennya.
Keinginan seperti itu bagi pria untuk terlibat dalam hubungan threesome dimulai sejak dini. Remaja laki-laki pada masanya mendambakan seks seperti kita mendambakan sepiring nasi padang saat lapar – lho, hormon ABG. Terlebih lagi, gambaran hubungan seksual yang dimiliki remaja tidak serumit itu: penetrasi alat kelamin dengan wanita yang dicintainya beberapa menit, lalu pamit.
Baca: Defisiensi Vitamin D yang Semakin Banyak Dialami Orang Zaman Sekarang
Namun di masa dewasa, seksualitas pria dewasa berubah dan lebih dipengaruhi oleh segala macam upaya untuk membuktikan maskulinitas dan kecantikan fisik melalui berapa banyak pasangan seksual yang berhasil mereka dapatkan. Selama periode inilah kebanyakan pria terjebak dalam fantasi seks bertiga. Selama tahap ini, pria merasa sangat cemas sehingga kebebasan seksual mereka akan berakhir segera setelah mereka menikah, sehingga banyak dari pria ini ingin menyelesaikan petualangan dan fantasi seksual mereka sebanyak mungkin, selagi bisa – dan bisa.
Mengapa wanita kurang tertarik pada seks bertiga?
Berbeda dengan wanita. Wanita lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan threesome karena, secara tidak sadar, mereka tidak melihat keuntungan dari situasi ini. Berhubungan seks dengan "satu pria dan dua wanita" dipandang sebagai persaingan dan mengurangi peluangnya untuk bereproduksi dengan seorang pria.
Jika berbicara tentang seks dan reproduksi, wanita mempertimbangkan segala hal mulai dari ciri-ciri pria idamannya, bukan hanya sekedar tubuh yang bagus dan wajah yang tampan. Kriteria seorang wanita untuk menginginkan pasangan seksual pria meliputi kekuatan, kesehatan, dan kemampuan bertarung. Dengan kata lain, ketika wanita ingin melakukan hubungan seks, mereka menginginkan pria yang memiliki gen terbaik agar memiliki kesempatan terbaik bagi keturunannya untuk bertahan hidup dengan mewarisi gen dari pria berkualitas.
Tapi hati-hati, seks bertiga lebih berisiko daripada seks antara dua orang
Seks antara dua orang dapat membuat Anda berisiko terkena infeksi dan penyakit – seks antara tiga orang berisiko tiga kali lipatnya. Dalam hubungan seksual, ada proses pertukaran cairan antara Anda dan orang lain. Tentunya jika Anda menggunakan kondom, risiko penyebaran cairan seksual yang terinfeksi virus bisa diatasi.
Namun dengan adanya threesome, penggunaan kondom atau alat kontrasepsi lainnya seringkali terabaikan. Hal ini menempatkan threesome pada risiko tambahan memaparkan cairan tubuh Anda dan / atau pasangan kepada orang ketiga saat Anda melakukan tindakan seksual yang tidak aman – bahkan kehamilan yang tidak diinginkan.
Idealnya, Anda harus menggunakan kondom baru setiap kali mereka beralih ke aktivitas seksual lainnya. Misalnya, jika satu orang beralih dari penetrasi vagina ke seks oral atau anal (dengan orang yang sama atau berbeda), atau sebaliknya, Anda perlu mengganti kondom. Anda juga perlu mengganti kondom jika berpindah dari satu orang ke orang lain.
Postingan Mengapa Begitu Banyak Pria Melakukan Seks Bertiga Fantasi Seks? muncul pertama kali di Hello Sehat.


content:
Baru-baru ini muncul sebuah perangkat dengan nomor model LND-TL30 di TENAA. Model tersebut diyakini adalah
Selain itu, terlihat juga bahwa Huawei Honor 7C dilengkapi dengan dua kamera di bagian belakang yang ditata
Untuk di bagian depan, nantinya Huawei Honor 7C juga akan dibekali dengan dua kamera depan.
Ini Dia Bocoran Penampakan Huawei Honor 7C
Ini Dia Bocoran Penampakan Huawei Honor 7C
Baru-baru ini muncul sebuah perangkat dengan nomor model LND-TL30 di TENAA. Model tersebut diyakini adalah
produk baru dari Huawei yang akan hadir dengan nama Honor 7C. Nah, biasanya setelah mendapatkan sertifikasi dari TENAA maka produk tersebut akan segera diluncurkan, dan kita berharap saja dalam waktu dekat ini Huawei akan melucurkan Honor 7C.
Namun sebelum diluncurkan secara resmi, TENAA telah mengungkap seperti apa penampakan dari Huawei Honor 7C tersebut. Apabila melihat foto yang muncul di TENAA, nantinya Huawei Honor 7C akan hadir dengan layar yang memiliki aspek rasio 18:9. Untuk bodinya sendiri sepertinya akan terbuat dari material metal.
Selain itu, terlihat juga bahwa Huawei Honor 7C dilengkapi dengan dua kamera di bagian belakang yang ditata
secara horizontal. Kamera tersebut akan ditemani oleh LED flash agar hasih foto saat memotret di kondisi minim cahaya bisa terlihat lebih terang. Dari bocoran foto juga terlihat adanya sensor sidik jari yang terletak di panel belakang.
Untuk di bagian depan, nantinya Huawei Honor 7C juga akan dibekali dengan dua kamera depan.
Kamera tersebut juga ditemani oleh LED flash agar hasil foto selfie bisa terlihat makin bagus.
Sayangnya sampai sejauh ini masih hanya itu bocoran terkait Huawei Honor 7C, kita masih belum bisa mengetahui akan seperti apa spesifikasi yang diusungnya.


content:
Di zaman modern ini Anda dapat melihat ada beberapa inovasi modern di bidang otomotif yang lebih baik. Inovasi yang dimaksud adalah ban kendaraan yang semakin berkualitas dan dapat diandalkan diberbagai kondisi jalanan. Ban kendaraan ini memang memiliki peran yang sangat penting bagi setiap kendaraan baik motor hingga truk sekalipun. Maka dari itu tidak heran apabila Anda yang bekerja menggunakan kendaran ingin memiliki ban kendaraan yang berkualitas agar aman dalam perjalanan.
Salah satu contoh ban kendaran yang sering digunakan adalah ban truk. Dimana ban truk ini merupakan jenis ban yang sangat bekerja dengan sangat berat ketimbang dengan kendaraan lainnya. Karena ban truk ini harus dapat menahan beban truk yang berat sekaligus melewati medan jalan yang sangat berat. Adapun ban merk gajah tunggal yang terkenal se Indonesia sebagai ban lokal berkualitas terbaik. Anda dapat membelinya di toko Ralali dengan harga ban Gajah Tunggal paling murah di Indonesia.
Harga Ban Gajah Tunggal Merk Lokal
Mengapa toko Ralali, karena toko Ralali merupakan toko yang menawarkan harga ban Gajah Tunggal terpercaya dan paling murah dibandingkan dengan toko lain yang menjual ban merk Gajah Tunggal dengan merk yang sama sekalipun. Bila Anda membeli di toko Ralali Anda tidak akan kecewa karena ban merk Gajah Tunggal yang di jual di toko Ralali. Adalah ban merk Gajah Tunggal yang berkualitas internasional dan jangan ragu untuk membelinya di toko Ralali.
Harga Ban Gajah Tunggal Termurah
Tidak hanya menawarkan harga ban Gajah Tunggal saja toko Ralali juga menjual berbagai jenis ban merk Gajah Tunggal lainnya yang mungkin Anda perlukan. Selain lengkap dan murah toko Ralali juga akan memberikan Anda garansi resmi yang cukup lama. Tunggu apalagi segeralah Anda kunjungi toko Ralali dengan ban merk Gajah Tunggal yang paling murah di Jakarta
Untuk mendapatkan sebuah ban merk Gajah Tunggal memang tidaklah sulit namun untuk memilih yang murah dan berkualitas Anda dapat membelinya di toko Ralali dengan harga ban Gajah Tunggal murah di Indonesia.


content:
RILIS.ID, – BERTEPATAN dengan 20 tahun reformasi, Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut menuliskan kisah ketika sang ayah, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya tepat 21 Mei 1998. Jenderal Besar Soeharto yang dikenal dengan Trilogi Pembangunannya lengser setelah 32 tahun berkuasa.
Dalam tulisan Mbak Tutut yang juga putri sulung Soeharto yang diterima rilis.id, Senin (21/5/2018), mengisahkan pada saat Soeharto memutuskan untuk berhenti dari jabatan Presiden karena desakan sejumlah masyarakat dan para politisi. Soeharto memanggil dan mengumpulkan anak-anaknya dan menyampaikan niatnya tersebut.
Baca Juga
Jati Diri Indonesia dalam Deklarasi Djuanda
Dulu, Jakarta Pernah Punya Kebun Binatang di Cikini
Jiwa Soedirman (1)
"Kami terus terang pada saat itu agak tidak rela kenapa Bapak yang sudah bekerja seluruh hidupnya untuk bangsa dan negara ini diperlakukan demikian. Kami memohon Bapak untuk menunda dulu keputusannya," ujar Tutut.
“Untuk apa?” ujar Soeharto.
“Bapak itu pendukungnya juga banyak sekali, mereka pun siap untuk maju.”
“Apa yang akan kamu lakukan?”
“Mereka siap turun ke jalan dan akan melawan demonstrasi yang sekarang berlangsung Pak.”
“Apa yang kamu dapat setelah itu?”
“Untuk menunjukkan bahwa Bapak tidak salah, Bapak tidak sendiri dan rakyat banyak yang masih loyal dengan Bapak.”
“Sadarkah kalian setelah mereka (pendukungmu/yang mendukung Bapak) turun ke jalan, akan banyak lagi korban. Tidak!"
Kemudian Soeharto melanjutkan, "Bapak tidak mau itu terjadi, hanya untuk mempertahankan kedudukan Bapak dan semakin banyak lagi korban akan berjatuhan," ujarnya.
Anak-anaknya terdiam
"Lebih baik Bapak berhenti, kalau memang sudah tidak dikehendaki untuk menjadi Presiden. Kalian harus merelakan semua ini. Percayalah bahwa Allah tidak tidur," ujar Soeharto.
Kembali Soeharto dengan suara terbata-bata-bata berujar, "Dan satu hal Bapak minta pada kalian semua, jangan ada yang dendam dengan kejadian ini dan jangan ada yang melakukan balas dendam, karena dendam tidak akan menyelesaikan masalah.”
Kembali semua anak-anak terdiam.
“Lagi pula kalau kamu balas dendam, belum tentu akan mengubah hidup kalian jadi lebih baik, yang ada malah mereka yang kalian balas itu belum tentu juga mau menerima dan mereka akan membalas lagi," ujarnya.
"Masalah pun tidak terselesaikan, malah yang terjadi permusuhan berkepenjangan, sampai kapan, tak ada yang tau. Bersabarlah anak-anakku, karena orang sabar disayang Allah.”
Anak-anak Soeharto terenyak. Mbak Tutut pun meneteskan air mata. Suasana haru menyelimuti keluarga.
"Aku bersyukur ya Allah karena kau takdirkan Beliau jadi bapakku. Apa pun kata orang tentang Bapak, beliau salah seorang Putra Bangsa Yang Terbaik bagi kami," ujar Mbak Tutut lirih.


content:
Dalam permainan bola tangkas terutama mickey mouse telah banyak dimainkan para bettor. Para anggota baru tentunya juga berkeinginan tahu apa saja istilah istilah dan bagaimana jalan permainan mickey mouse ini. Permainan mickey mouse juga betul-betul beragam tetapi yang memiliki banyak pemain yakni Tangkasnet dengan 88Tangkas. Pada Tulisan kali ini kami akan membahas seputar metode bermain dan pengenalan awal untuk permainan bola tangkas online untuk para pemula.
Bila kau berkeinginan tahu lebih dalam mengenai permainan yang ada dalam permainan mickey mouse / Bola Tangkas Online ini, simak ulasannya dibawah ini. Tersusunnya strategi dan trik permainan yang baik akan membikin pemain memenangkan permainan dan mendapat bonus yang cukup besar. Itupun tergantung dari besarnya taruhan yang dipasang. Untuk masuk kedalam permainan ini, kau harus memiliki akun atau ID yang nantinya dipakai untuk bertaruh.
Apabila anda belum mempunyai akun bola tangkas, rekomendasi saya melalui agen resmi yang terpercaya, pasalnya sekarang banyak sekali modus penipuan yang mengatasnamakan bandar meja darat yang tidak bertanggung jawab atas kemenangan membernya. Silahkan klik link dibawah ini pembuatan user id tangkasnet atau 88tangkas.
REKOMENDASI DAFTAR BOLA TANGKAS DISINI : Bola Tangkas Online
Cara Mendapatkan Kartu Joker di Permainan Tangkasnet
Rumus
Dalam hal ini anda mesti bisa memahami setiap step. Dikarenakan step step yang anda lakukan itu adalah Promo Bola Tangkasnet Alangkah rumus pada kartu yang akan keluar. Maka dari itu hal inilah yang paling penting mesti anda ingat dan mesti anda hitung. Mengingat sebuah meja kosong tentunya kebanyakan terdapat joker secara acak. Metode bagusnya anda mesti mengingat sebuah rumus untuk bisa memprediksi kartu yang akan keluar.
Meja
Memilih sebuah meja itu sangatlah penting dikarenakan Sistem Mendapatkan Joker Depan dalam. Sebuah meja terdapat peran penting untuk menentukan sebuah kartu yang keluar. Karenanya dari itu sangat disaranakan jika anda memilih sebuah meja yang kosong. Kosong itu berarti dengan sebuah jackpot yang masih belum diperoleh oleh para pemain pemain sebelumnya.
Cara Bermain Judi Bola Tangkas di Agen Judi Online
Untuk memulai bermain, kamu harus terlebih dahulu mengisi coin di dalam credit atau akun kamu untuk bisa memulai bet atau taruhan. Cara mengisi kredit tersebut ialah dengan melakukan klik kiri dengan mouse pada A maupu bisa juga dengan menekan keyboard tanda = (sama dengan) ataupun tanda + (plus).
Sesudah kredit pada akun kamu terisi, kamu baru bisa memulai bermain. Selanjutnya klik kiri menggunakan mouse pada bagian bawah ataupun bisa menekan huruf B di keyboard untuk melakukan bet kecil (berdasarkan minimal besarnya bet yang ditentukan).
Apabila berkeinginan menyimpan bet lebih besar lagi, kau dapat tekan huruf N pada keyboard. Umpamanya saja seandainya kau ingin bermain pada meja 10c, karenanya setelah credit diisi dengan 100c, karenanya kau semestinya mengawali jumlah bet pantas dengan minimal 10c jadi creditnya berkurang menjadi 90c. Untuk kartu mulanya, yang terbuka sebanyak 3 kartu. Pada tahap ini disebut dengan bukaan pertama.
Lalu kalian juga bisa membuka kartu berikutnya serta menambah nilai taruhan dengan cara mengklik kiri pada bagian mouse atau kalian bisa lewati kartu berikutnya yang berarti tidak menambah nilai taruhan.
Contohnya saja pada bukaan kedua, yang mana ketika menambah bet lagi credit yang kamu miliki juga akan berkurang 10c sehingga dari 90c sekarang menjadi 80c.

label: pl


content:
Dapatkan trade options using thinkorswim prediksi yang sangat akurat mengenai tingkat harga indikator forex terbaru 2019 yang penting dan pembalikan pasar di Jam berapa pasar forex kita Motivasi diri Bonus 123$ – untuk awal terbaik dalam trading di pasarOsilator Kekuatan Bulls/Bears biasanya mengidentifikasi titik masuk/keluar yang baik. Interbank Market adalah pasar mata uang tertutup yang hanya diperuntukkan pelaku pasar yang tergabung didalamnya. Pelaku pasar yang tergabung di Interbank Market adalah Central Bank withdrawal Olymp Trade di seluruh dunia dan bank-bank besar dunia lainnya. Melalui Interbank Market itulah seluruh bank-bank besar tersebut melakukan transaksi tukar-menukar mata uang yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Perkara lain yang perlu diingat adalah bahawa anda mesti mempunyai sambungan WiFi atau 4G yang boleh dipercayai. Ini akan memastikan bahawa aplikasi anda berjalan dengan lancar.
Kenapa akun saldo saya tak terlihat,terus kalo mau keluar tak ada tulisan keluar seperti biasanya. Ketika pasar mulai turun dari Angka 3 poin, pedagang uang cerdas yang lebih terdidik mengetahui bahwa ini bisa menjadi pembalikan atau awal kontrak opsi fx perdagangan, tapi paling tidak, mereka bersedia menjual ke titik 2 angka lagi, itulah yang sebenarnya Akan melakukan Hal ini menyebabkan harga turun kembali ke angka 2 poin yang sering kali menembus angka 2 poin dengan kartu kredit virtual pips. Karena trading forex menuntut Anda untuk bertransaksi di pasar uang internasional, Anda harus paham tentang jam trading, atau waktu dimana pasar forex tertentu dibuka jam perdagangan forex yang mudah bertransaksi. Sebagai contoh, seorang trader grafik kekuatan harian dailyfx menggunakan strategi breakout bisa melakukan analisa di sesi Tokyo, memasang pending order, lalu menutup chart-nya.
Lalu bagaimana cara mendeteksi Divergensi melalui indikator teknikal? Salah satu strategi forex yang dapat diandalkan untuk mencapai tujuan sistem perdagangan swing yang menguntungkan adalah swing trading. Tips umum untuk sukses melakukan day trading: Oleh karena itu, segmen artikel kali ini dibuat untuk melengkapi materi belajar trading forex tentang apa itu swing trading dan bagaimana cara menerapkan strategi forex tersebut. Apakah bisa menyebarkan rumor sampai ke telinga seluruh trader di dunia? Apakah cara deposit Binomo dengan atm bni trade withdrawal Olymp Trade balance dengan kondisi seperti diatas itu aman tidak diblokir oleh Broker.
IQ Option robot: Cara merubah mata uang di IQ Option, binary option Singapura terpercaya.iq option robot 2018.
1st Support Point 126.withdrawal Olymp Trade 01 2nd Support Point 125.8430 Pivot Point 126.29 1st Resistance Point 126.46 2nd Resistance Point 126.7370. Harga bahan mentah menyentuh level terendahnya setelah adanya tanda bahwa pertumbuhan ekonomi akan melambat pada tahun depan, disertai dengan ketidakpastian dari perang dagang antara AS dan China. Satu keuntungan dari mt4 adalah bahwa berjalan tanpa sepatu berada xforex.
Lebih jelasnya, anda harus memprediksi jika nilai aset tersebut akan meningkat atau menurun selama jangka waktu tertentu. Strategi perdagangan untuk pilihan biner memiliki banyak kesamaan dengan perdagangan pasar valuta asing, sehingga Anda dapat menggunakan metode yang sama. Khusus untuk pemula di forex, saya akan memberikan cara bermain trading forex dengan modal kecil tapi tetap aman.
Anda mungkin sudah tak sabar untuk mendaftarkan diri anda ke situs judi online sehingga bisa segera bermain slot games. Namun sebelum anda mendaftar pada situs tersebut tentu anda sudah harus menemukan withdrawal Olymp Trade situs yang teat untuk bermain judi.
Forex Singapura online, strategi OlympTrade paling jitu
Nama Ahmed Sar mungkin masih asing di telinga para trader forex Indonesia. Namun, bagi trader di wilayah Surabaya dan sekitarnya, Ahmed Sar mulai dikenal sebagai trainer dan trader forex sukses berpengalaman yang kerap memberikan seminar trading di berbagai kesempatan. Salah satunya adalah seminar forex yang di selenggarakan oleh Seputarforex.com beberapa waktu terakhir ini.
Jika mining bitcoin dengan vps tanpa gesekan, tidak ada arbitrase, zero drift, dan kondisi simetris, hubungan berikut terus. Untuk sesi yang terlalu pendek, menentukan tren naik atau turun hanya dapat didasarkan pada intuisi. Ini membuat game ini sepenuhnya 50:50, judi.
PFX Indonesia bukan merupakan bagian dari Instaforex Company, hanya sebagai Introducing broker yang bertugas untuk memberi kemudahan kepada klien dalam batasan proses deposit dan withdrawal. PFX Indonesia tidak ikut serta dalam penyimpanan dana klien sedikitpun, hanya menjembatani penukaran mata uang saja. Forex trading mempunyai resiko yang berhubungan dengan kehilangan dana yang disetorkan oleh klien, karena itu kami segenap team dari PFX Indonesia menghimbau setiap klien untuk menggunakan dananya secara withdrawal Olymp Trade aman sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di masa depan. PFX Indonesia tidak bertanggung jawab atas kehilangan dana klien yang disebabkan oleh broker Instaforex dengan alasan apapun. Saat ini EUR/USD sedang berada di level 1.1000, dan Anda memperkirakan jika dalam seminggu pair tersebut akan naik. Maka dari itu, Anda membeli call option dengan expiration date satu minggu dan mengatur strike price di 1.1020. Biaya premium yang dikenakan saat itu adalah 0.0050 atau 50 pip. Perusahaan-perusahaan itu memberi Anda uang yang sangat baik dalam kemitraan merek. Dalam hal ini, Anda hanya perlu mempromosikan produk dari merek itu di video Anda. Tidak ada lagi yang harus dilakukan.
Aspirin (some brand names: Bayer, St. Joseph) ibuprofen (some brand names: Advil, Motrin) naproxen (brand name: Aleve). Strategi Low-Risk: berhenti trading setelah rasio kemenangan berkurang di level yang lebih rendah dari 80%. Strategi Medium-Risk: berhenti trading setelah rasio kemenangan berkurang di level yang lebih rendah dari 75%. Strategi High-Risk: berhenti trading setelah rasio kemenangan berkurang di level yang lebih rendah dari 65%. Transaksi trading forex model Opsi merupakan kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak withdrawal Olymp Trade harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu tertentu.