content:
Belum lama ini proyek HTML generasi terbaru muncul dan hal ini membuat para pengguna ponsel untuk browsing merasa terbantu karena halaman yang dimuat akan lebih cepat ketimbag halaman biasa. Ya, proyek ini bernama AMP dan saat ini Google menjadi pelopor utama proyek AMP dimana mesin pencari nomor satu di dunia miliknya sudah mengaktifkan fitur pencarian disertai tanda AMP bersimbol petir.
Accelerated Mobile Pages atau disingkat AMP dikembangkan oleh tim AMP Project dan menjadi salah satu fitur paling dibutuhkan oleh hampir semua pemilik website dan blog di internet jika ingin halamannya lebih cepat di akses dan muncul dengan simbol AMP pada mesin pencari Google.
Beberapa website terkenal seperti situs berita internasional maupun lokal sudah menerapkan AMP pada websitenya dan banyak juga blogger yang telah mengikutinya.
Daftar isi
Apa sih manfaat AMP?
Bagaimana cara menerapkan AMP pada web atau blog?
Apa sih manfaat AMP?
Fitur utama AMP adalah untuk mengoptimalkan sebuah halaman web tau blog menjadi sangat ringan untuk diakses karena hanya menggunakan skrip asinkron. Jadi, web atau blog seberat apapun akan cepat diakses jika sudah menerapkan AMP dengan benar pada halamannya.
Selain itu, dengan menggunakan AMP berarti sang pemilik website atau blogger update terhadap perkembangan dan jika melakukannya dengan singkat dan sigap tentu saja halaman akan muncul di posisi teratas saat seseorang mencari informasi di Google menggunakan smartphone.
Halaman yang menggunakan AMP memang selalu muncul di posisi pertama mesin pencari sebab, Google ingin menyodorkan halaman yang paling cepat diakses dan bermanfaat bagi penggunanya (visitor).
AMP termasuk salah satu proyek untuk meningkatkan kualitas SEO web atau blog tanpa harus bersaing ketat pada isi konten, melainkan melalui kecepatan dan kesempurnaan halaman.
Bagaimana cara menerapkan AMP pada web atau blog?
Penerapan AMP Pada WordPress
Beruntung, bagi kamu yang ngeblog menggunakan WordPress self-hosted cukup menginstall dan aktifkan plugin AMP for WP dan otomatis blog kamu akan memiliki fitur AMP dengan sekejap.
Penerapan AMP Pada Blogspot dan Halaman Lainnya
Sayangnya, jika kamu ngeblog menggunakan blogger atau untuk web yang dibangun secara manual, kamu perlu memasang AMP secara manual dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah disajikan pada halaman ini.
Cek Validasi Halaman AMP
Pastikan setelah kamu menerapkan AMP pada blog atau web untuk selalu mengeceknya menggunakan AMP Validator agar bisa mengetahui keberhasilan atau kegagalan AMP tersebut.
Contoh halaman AMP yang benar (valid).
Selain menggunakan AMP Validator kamu juga bisa mengeceknya melalui Google Webmaster jika web atau blog kamu sudah teraftar disana. Caranya adalah dengan membuka halaman https://www.google.com/webmasters/tools/home kemudian pilih web atau blog yang sudah terintegrasi dengan webmaster lalu lihat pada bagian Halaman Seluler yang Dipercepat.
Halaman Seluler yang Dipercepat dengan AMP
Gambar diatas menujukkan bahwa halaman AMP sudah terpasang dengan baik dan benar karena tidak ditemukan kesalahan pada seluruh halaman.
Nah begitulah Cara Membuat Halaman AMP Pada Web Atau Blog. Selain mudah, kamu juga bisa mencobanya terlebih dahulu pada halaman tes atau membuat halaman demonstrasi sebelum menerapkannya pada web atau blog utama.


content:
diakui.com adalah media informasi online yang menyajikan berita viral, tutorial, review dan tak kala penting tutorial bermanfaat untuk kalian.
Home
Gadget
Kesehatan
Teknologi
aboutme
Tips dan Trik
Pasang Iklan
✕
Close
Widget HTML Atas
Home / Tips amp; Trik / Wisata
Cara Mudah Agar Punya Pacar atau Jodoh
By gadogado 10 Mar, 2018 Post a Comment
Cara Mudah Punya Pacar atau Jodoh
Jodoh atau pacar mungkin menjadi dambaan bagi seseoang yang sudah memasuki usia dewasa. Namun sayangnya, mencari pacar yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan bukanlah hal yang mudah. Hal ini banyak menjadi hambatan yang akhirnya membuat seseorang menjomblo. Bagi Anda yang masih berusia awal 20an mungkin menjomblo bukan hal yang mengerikan. Pasalnya pada usia tersebut, status lajang maish menjadin hal yang menyenangkan dan tidak terlalu menjadi beban yang berat. Hal ini berbeda jika Anda sudah memasuki usia ideal untuk menikah. Setiap orang akan menanyakan siapa calon pasangan mulai dari keluarga hingga teman-teman terdekat.
Jika sudah demikian, Anda harus mengetahui beberapa cara mudah agar punya pacar atau jodoh. Pasalnya, jika Anda berdiam diri tanpa mengejar jodoh Anda, bukan tidak mungkin jika status lajang tersebut akan bertahan semakin lama. Ada beberapa alasan dan hal yang membuat seseorang maih melajang atau menjomblo meskipun usianya sudah cukup untuk memiliki pasangan hidup. Nah, inilah beberapa alasan seseorang betah menjomblo.
Alasan Seseorang Susah Dapat Jodoh
Sibuk Berkarir
Sibuk berkarir menjadi hal yang paling sering menjadi alasan mengapa seseorang masih menikmati masa lajangnya. Hal ini memang tidak salah, karena dengan karir yang baik, masa depan juga akan bisa dijamin dengan baik pula. Namun demikian hal ini tentu tidak terlalu baik bagi kehidupan Anda apalagi ketika usia Anda sudah memasuki masa-masa “kritis”. Di mana, pada usia-usia tersebut teman sebaya Anda telah memiliki keturunan namun Anda masih disibukan dengan karir.
Terlalu Pilih-Pilih
Alasan seseorang susah dapat jodoh yang selanjutnya ini sebenarnya ada kaitannya dengan yang pertama. Pasalnya, ketika Anda berada di posisi karir yang cukup baik, tentu Anda akan memilih-milih mana orang yang cocok untuk bisa bersama Anda. Jika hal ini sudah terjadi pad Anda, maka ada baiknya jika Anda mencari cara mudah agar punya pacar atau jodoh yang cocok dengan kiteria Anda.
Kurang Percaya Diri
Selain kaena kesibukan, alasan orang maih belum mendapatkan jodoh adalah karena tingkat kepercayaan diri yang rendah. Percaya diri merupakan sebuah hal yang sangat penting jika Anda ingin mencari pasangan. Sayangnya, tidak semua orang memiliki hal tersebut untuk bisa mendapatkan pasangan yang cukup. Hal tersebut bisa dikarenakan berbagai hal salah satunya adalah karena faktor ekonomi yang belum cukup.
Cara Mudah Mendapatkan Pacar atau Jodoh
Nah, setelah mengetahui beberapa penyebab seseorang betah menjomblo, kini Anda perlu mengetahui beberapa hal yang bisa menjadi solusi agar Anda bisa mendapatkan jodoh dengan mudah. Tenang saja, tips yang akan kami sampaikan kali ini bebas dari ajian apapun sehingga tidak menyalahi aturan agama. Simak ulasannya di bawah ini.
Perluas Pegaulan
Pergaulan menjadi hal yang sangat penting ketika Anda akan mencari pasangan atau jodoh. Semakin luas pergaulan Anda, maka akan semakin luas pula peluang Anda untuk bisa mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kriteria. Untuk itulah, mulailah bergaul dengan siapaun yang Anda rasa baik untuk membuka kemungkinan tersebut.
Membuka Diri
Selain memperluas pergaulan, cara mudah mendapatkan pacar atau jodoh adalah dengan membuka diri. Maksudnya adalah buanglah sikap tertutup Anda yang membuat orang-orang ragu untuk bisa berkenalan dan dekat dengan Anda. Bukalah diri Anda agar oang-orang baru bisa masuk ke dalam kehidupan Anda.
Percaya Diri
Tahukah Anda jika percaya dii merupakan faktor utama seseorang untuk bisa mendapatkan jodoh? Ya, tingkat percaya diri seseorang sangat mempengaruhinya untuk bisa mendapatkan jodoh yang sesuai dengan kriterianya. Hal ini karena orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi cenderung akan mengejar orang yang disukainya hingga bisa dimiliki.
Jangan Terlalu Memilih
Memilih memang menjadi hal yang sangat penting ketika Anda akan mencari pasangan apalagi jika pasangan tersebut untuk jenjang yang serius. Namun demikian, hal ini terkadang menghambat seseorang untuk bisa mendapatkan pasangan dengan mudah. Untuk itulah salah satu cara mudah mendapatkan jodoh atau pacar adalah dengan tidak telalu memilih. Salam memilih pasangan, sesuai dengan kapaitas dan kemampuan Anda. Pasalnya, belum tentu ketika Anda mendapatkan pilihan yang sesuai dengan keinginan Anda, orang tersebut juga mau dengan Anda.
Materi
Hal yang satu ini bisa menjadi hal yang paling jitu sebagai solusi Anda dalam mendapatkan pasangan khususnya untuk pria. Meskipun banyak orang yang mengatakan jika materi bukanlah hal utama yang akan menunjang kebahagian sebuah pasangan, nyatanya banyak seseorang yang mau memilih pasangannya karena materi yang dimilikinya. Hal ini tidak bisa dipungkiri memang terjadi di lapangan. Sehingga, jika Anda ingin mendapatkan pasangan atau pacar dengan mudah, maka siapkan materi yang cukup atau bahkan melimpah.
Nah, itulah beberapa hal dari cara mudah mendapatkan jodoh atau pacar yang bisa Anda praktekan. Yang perlu digaris bawahi adalah, selain mempraktekan beberapa cara di atas, Anda juga harus memperhatikan berbagai alasan atau penyebab utama orang susah mendapatkan pasangan.
Share
'+a+"
"}r.innerHTML=relatedList+="
"}},indexAcak=function(e){var t,a=h.numRelatedPosts+1;totalPosts=e.feed.openSearch$totalResults.$t-a;var l=(t=0

content-type: text/plain

warc-type: conversion

warc-identified-content-language: ind

label: id


content:
JPNN.com Entertainment Seleb Gara-gara Jane Shalimar Hubungan Vanessa Angel dengan Ibu Tirinya tak Baik?
Gara-gara Jane Shalimar Hubungan Vanessa Angel dengan Ibu Tirinya tak Baik?
Senin, 02 September 2019 – 12:55 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Doddy Soedrajat ayah Vanessa Angel membantah jika hubungan istrinya, Puput dengan putrinya tidak baik.
Menurut Doddy, Puput sebagai ibu tiri selama ini sudah berperilaku baik kepada Vanessa. Bahkan di saat Vanessa berbuat ulah dan menjadi cibiran warganet, Puputlah yang kerap menenangkan Doddy.
"Mama sambungnya baik sekali, saya baik kembali ke dia (Vanessa) kalau tidak ada mama sambungnya, saya mungkin tidak baik lagi sama Vanessa,” kata Doddy saat menjadi bintang tamu di Pagi-Pagi Pasti Happy, Senin (2/9).
Doddy juga menjelaskan bahwa dirinya menikah dengan Puput setelah Vanessa memutuskan untuk hidup mandiri.
“Jadi seolah-ola Vanessa membangun opini publik kasusnya dia itu karena ada mama tirinya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Saya 10 tahun jadi single parent. Saya baru menikah 2014. Saya menikah saat Vanessa sudah tidak di rumah lagi. Dia sudah pergi dari rumah," jelas Doddy.
Hanya saja, Doddy menduga hubungan Vanessa yang mengisyaratkan tidak baik dengan mama tirinya karena sosok Jane Shalimar.
“Kemungkinan (karena) mama sambungnya lagi ada bisnis dengna Jane Salimar, yang bermasalah dengan Vanessa. Vanessa kesal karena saya dan mamanya dekat dengan Jane Shalimar,” duga Doddy.
“Sejak dekat Jane Shalimar, sejak itu dia (Vanessa Angel) tidak suka dengan mamanya,” imbuh Doddy.(chi/jpnn)

warc-identified-content-language: ind,eng

label: en


content:
Farm 432, mesin yang dirancang memproduksi larva lalat sebagai sumber produksi protein pengganti daging. Getty Images
SEMUA orang pasti tahu bahwa kedelai atau telur bisa menjadi bahan pengganti daging karena kaya akan protein. Tapi rupanya kebutuhan protein juga bisa dipenuhi dari larva lalat yang dipanen dari sebuah mesin yang dirancang.
Perancangnya adalah wanita asal Austria, Katharine Unger. Ia mengembangkan mesin baru yang diberi nama Farm 432, untuk memanen setengah kilogram larva setiap minggu dan cukup untuk dua kali makan. Lulusan desain industri University of Applied Arts di Wina ini, mengembangkan ide tersebut karena ingin mengatasi industri daging ternak dengan menghasilkan protein di rumah yang tak lain berasal dari larva lalat.
Larva yang diproses menggunakan Farm 432 akan berbau seperti tepung kentang dengan rasa agak pedas dan padat. Mesin ini dirancang Unger dengan cahaya dan ruang yang cukup bagi lalat untuk tumbuh dan menghasilkan larva. Meskipun sekarang desain alat ini masih digunakan di ruma, tapi sistemnya bisa ditingkatkan untuk pemakaian di dapur profesional.
"Alat ini cukup mudah digunakan oleh siapa saja. Anda hanya perlu memasukkan beberapa ekor lalat hitam, dan di sini mereka akan berkembang biak kemudian pindah ke ruang yang lebih besar untuk menghasilkan larva," kata Unger seperti yang dilansir laman Daily Mail, Jumat (2/8).
Kemudian, larva akan berada di area terpisah lalu ia akan bergerak ke atas tabung. Setelah diproses, larva akan dialirkan ke dalam wadah seperti cangkir dan siap dimakan. Beberapa larva yang jatuh kembali ke dalam mesin akan diproses lagi.
Unger memilih lalat hitam karena jenis hewan itu mudah berkembang biak serta mengandung kalsium tinggi, asam amino, dan 42 persen protein. Jumlah tersebut dua kali lipat kandungan protein di dada ayam. Satu gram telur lalat hitam, bisa menghasilkan 2,4 kg protein setelah diproses di Farm 432 selama 432 jam.
"Tapi jika lalat hitam tidak sesuai dengan selera anda, maka larva hewan lainnya bisa juga digunakan," kata Unger.
Pada tahun 2050, produksi daging diperkirakan akan meningkat 50 persen untuk memenuhi kebutuhan populasi yang meningkat.


content:
KAWEELLOP.com - Presiden Joko Widodo akhirnya secara resmi mengumumkan Pemindahan Ibukota Baru dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya disebagian Kabupaten Penajem Paser Utara dan Sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara.
"Pemerintah sudah melakukan kajian-kajian dan kita intensifkan dalam tiga tahun terakhir ini. Hasil kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibukota baru yang paling ideal adalah di Kalimantan Timur", ungkap Jokowi dalam konfrensi pers di Istana Negara, Senin (27/8).
Dalam konfrensi pers tersebut Presiden Jokowi yang di dampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta sejumlah menteri kabinet kerja, Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.
Sebelum di umumkan pemindahan Ibukota Baru ini Presiden Jokowi sudah memerintahkan jajarannya untuk melakukan pengkajian tiga titik di Pulau Kalimantan.
Dari hasil kajian tersebut di putuskanlah Kalimantan Timur karna dari segi demografi, Sosial politik, keamanan dan resiko bencana minimal. Baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan gunung berapi dan tanah longsor.
Selain itu Mantan Walikota Solo ini juga mengungkapkan bahwa lokasinya yang sangat strategis berada di tengah-tengah Indonesia dan diapait oleh dua kota yang sudah berkmbang,yaitu, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.
Adapun total kebutuhan untuk Ibukota Baru adalah 466 T, dari total tersebut 19 persen berasal dari APBN yang diambil dari skema kerjasama pengelolaan aset Ibukota Baru dan DKI Jakarta sisanya dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi langsung Swasta dan BUMN.


content:
KeuanganDesa.info - Mengawal Tata Kelola Keuangan Desa Keuangan Desa Pelaporan Standar Standar Pelaporan Keuangan Desa
Standar Pelaporan Keuangan Desa
Ayi Sumarna 7/11/2016 Keuangan Desa Pelaporan Standar
Ayi Sumarna
Standar Pelaporan Keuangan Desa diperlukan dalam menyikapi kewajiban akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa desa menjadi subyek pembangunan, menyebabkan aliran dana APBN kepada desa.
Setiap desa memperoleh alokasi dana dari APBN sebesar Rp1 miliar ditambah sumber dana lain, yang ditinjau dari sisi manfaat sangat luar biasa. Dengan adanya dana desa, diharapkan pengangguran dan kemiskinan berkurang. Apabila desa sejahtera terwujud semua masyarakat bahagia maka dapat dikatakan ekonomi kerakyatan sudah berhasil.
Dana desa ini harus didukung terus agar masyarakat desa tidak perlu urbanisasi ke kota. Pertanyaan yang muncul sehubungan dengan adanya dana desa yang besar, dengan kondisi desa yang bermacam-macam, dengan berbagai dana pendamping yang masih banyak permasalahan serta penguatan kelembagaan yang masih baru, adalah bagaimana dengan akuntabilitasnya?
Pada 2016 (tahun kedua) ini, DJPK akan menyalurkan dana desa dengan skema 60% pada bulan Maret dan 40% di bulan Agustus yang berubah dari tahun sebelumnya yaitu 40%, 40%, dan 20%. Sampai saat ini belum banyak disalurkan karena belum ada pertanggungjawaban dana desa tahun sebelumnya (tahun 2015) yang merupakan salah satu syarat pencairan dana. Artinya, yang dibutuhkan masyarakat desa adalah laporannya dulu, sistemnya dulu, yang sesederhana mungkin. Uang masuk dari mana dan digunakan untuk apa.
Beberapa pertanyaan dari sisi akuntansi desa :
Pertama, desa sebagai entitas yang harus diaudit atau tidak? Apakah entitas akuntansi atau entitas pelaporan?
Kedua, jika memang sebagai entitas yang diaudit, apakah desa itu sendiri? Ada opini BPK untuk masing-masing desa? Atau desa bagian integral dari kabupaten/kota?
Bahwa perlu akuntabilitas keuangan desa. Namun, masalahnya siapa yang meng-approve akuntabilitasnya. Inilah yang perlu dikembangkan. Kalau pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa diaudit BPK maka harus ada standar, apabila tidak maka cukup dengan pedoman sistem keuangan saja.
Bahwa desa itu sebagai entitas pelaporan, artinya harus membuat laporan keuangan dan melaporkannya. Pertanggungjawaban keuangan desa selama ini mengacu pada Permendagri. Desa membuat Peraturan Desa APBDes untuk penyusunan dan pertanggungjawaban.
Peran Camat akhir-akhir ini seperti tidak berfungsi, gaji besar namun tidak punya peran apa-apa. Ke depan koordinasi dan evaluasi dana desa akan diarahkan ke Camat. Apabila nanti standar akuntansi desa sudah dibuat, siapa yang meyakini bahwa desa dalam membuat laporan keuangan telah sesuai dengan standar. Telah terjadi beberapa kali sosialisasi Ikatan Akuntan Indonesia dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan tertengarai bahwa semangat desa itu luar biasa. Tertengarai pula bahwa di antara berbagai desa, terdapat kompetisi yang sehat. Tertengarai bahwa kompetisi tersebut berakibat baik pada pembangunan dan pemeliharaan fasos-fasum, antara lain ditemukan bahwa kualitas pekerjaan jalan desa menjadi lebih baik karena dikerjakan sendiri oleh desa tersebut daripada diborongkan. Dengan demikian dana desa berpotensi memberi dampak biliar atau multiplier effect. Pembangunan desa juga bertujuan memerangi pengangguran, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.
Bahwa untuk menyusun standar akuntansi desa, satu satunya standar setter yang dibentuk berdasar amar UU Keuangan Negara memang Komite Standar Akuntanasi Pemerintahan (KSAP). KSAP yang mesti menyusun Standar Akuntansi Pelaporan Keuangan Desa. Perlu sekali standar keuangan desa. Kemudian dasar hukumnya yaitu harus Peraturan Pemerintah.
Standar ideal adalah standar yang dibuat agar diterima (general accepted) desa se-Indonesia dengan segala heterogonitasnya. Dalam UU Desa, pendidikan minimal perangkat desa SMA sedangkan kepala desa yaitu SMP. Jadi standar dibuat sesederhana mungkin, artinya standar SMP. Yang paling penting bahwa penyusunan laporan keuangan bukan paksaan tetapi sukarela, bukan pada rule based tetapi principle based dan voluntary based. Standar Pelaporan Keuangan Desa harus dibuat se-low level mungkin, diterima semua pihak tanpa bantuan konsultan atau pakar.
Selain BPKP yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam membuat komputerisasi pedoman dan aplikasi pertanggungjawaban keuangan sesuai Permendagri, IAI juga telah memfasilitasi dan mendampingi desa. Direncanakan bahwa pada bulan Mei 2016 akan diresmikan kelembagaan atau fungsi pendamping desa, yang akan diwisuda oleh Gubernur di depan Presiden NKRI.
IAI sudah memiliki Quality Assurance, supaya terjadi sinkronisasi antar semua perwakilan IAI. Apabila ada perbedaan, dapat disamakan dalam Panduan Pendamping Desa, dengan pelatihan dan sertifikasi IAI. Bahwa KSAP sedang dalam proses penyusunan standar yang sudah dikomunikasikan dengan BPK.
Dalam area governance, KSAP membahas beberapa hal yang menyangkut aturan yang sebaiknya disusun sebagai panduan berbentuk Standar Akuntansi bagi aparat desa. Siapa dan bagaimana yang akan menyusun standar akuntansi. Meski dalam aturan UU, jelas bahwa KSAP sudah diberi tugas dan mandat untuk menyusun standar akuntansi pemerintahan (SAP). Jika bicara pemerintahan maka lingkupnya Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Namun karena kesantunannya, KSAP ingin mengajak bicara agar keputusan yang diambil ownershipnya disemua regulator. Apakah implikasinya kemudian desa itu tidak akan diaudit jika tidak ada standar? Jika desa merupakan entitas sendiri yang terpisah dari kabupaten/kota, suka tidak suka harus diaudit. KSAP meneruskan rencana yang telah dilakukan. Rencana untuk terus melakukan konsultasi pada stakeholder akan terus dilakukan. Pada saatnya nanti jika akan dilakukan public hearingtentu akan disampaikan kepada stakeholder.
Bahwa kita melihat adanya fenomena dana-dana dari pemerintah ke desa. Aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri perlu dipayungi oleh standar. Praktik yang ada harus ada standarnya. Secara Undang-undang, standar akuntansi pemerintahan (SAP) disusun oleh Komite Standar. Dari sudut pandang proses, KSAP sudah menyiapkan tim dan melakukan riset sebagai persiapan menyusun standar akuntansi pelaporan keuangan desa. Sebagai langkah selanjutnya, KSAP ingin memastikan bahwa setiap stakeholder mempunyai kesamaan pendapat dan pikiran. Bahwa KSAP sudah menghubungi Dirjen Bina Pemerintahan Desa, untuk bersama-sama mendorong akuntabilitas di desa. Pertanggungjawaban keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, namun belum ada standarnya. Bagaimana kita menyamakan persepsi perlu atau tidak membuat standar. Bahwa Permendagri telah mengatur mengenai penatausahaan keuangan dan aset desa, suatu praktik yang mengarah pada sistem di desa.
Bahwa desa adalah entitas pelaporan. Dalam kerangka konseptual jelas disebutkan yang membedakan entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Salah satu ciri dari entitas pelaporan bahwa pemimpinnya dipilih melalui pemilihan, terlepas bagaimana nanti auditnya. Desa itu adalah entitas pelaporan ada pada Paragraf 11 PSAP 11. Sebagai entitas pelaporan adalah dibiayai oleh APBN/APBD, dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, pimpinan adalah pejabat pemerintah yang diangkat dan dipilih oleh rakyat, entitas membuat pertanggungjawaban, baik langsung atau tidak langsung kepada wakil rakyat.
Mengapa perlu Standar Pelaporan Keuangan Desa. Untuk desa dibuat standar sendiri, namun, jika setara Standar ETAP DSAK-IAI mungkin terlalu tinggi, lebih tepat selevel dengan standar akuntansi UMKM yang disusun IAI. Laporan ini akan memberikan gambaran tentang performance namun hanya highlight. Tidak cukup dari sisi keuangan, ada kinerja kunci dari laporan keuangan ini. Mungkin cover muka 1-2 lembar cerita apa yang dikerjakan desa dalam aspek kinerja.
Mengapa Perlu Standar Pelaporan Keuangan Desa:
Desa melakukan pengelolaan keuangan desa dan membuat pertanggungjawaban;
Terdapat alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
Tuntutan akuntabilitas dari masyarakat atas pengeloaan keuangan Desa;
Desa adalah unit pemerintahan daerah terkecil, sebagai bagian integral dari akuntansi pemerintah daerah Kabupaten atau Kota dalam NKRI, maka pertanggungjawaban keuangan Desa sebaiknya diatur secara nasional.
Akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan Desa.
Dari perspektif Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri telah membuat Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan desa (LRA dan neraca) untuk dievaluasi oleh Kabupaten/Kota. Laporan Keuangan Desa lepas, tidak terintegrasi dan tidak digabungkan, dilampirkan juga tidak. Dalam perspektif seperti itu, desa tidak diletakkan sebagai entitas akuntansi namun entitas pelaporan. Yang minus dari regulasi adalah standar. Betul-betul baru dalam tataran sistem dan prosedur, standar pelaporan keuangan desa belum ada. Peraturan Desa ada dua ; yaitu Peraturan tentang APBDes yang dibuat dengan Badan Permusyawaratan Desa dan peraturan tentang pelaporan keuangan Desa. Permendagri memang tidak menyinggung tentang audit dan standar, hanya terbatas pada sistem.
Jika dilihat dari naturenya – transaksi bisnis pendapatan dan belanja – pemerintah desa itu independen, desa sebagai entitas pelaporan. Terpisah dari entitas kabupaten/kota. Dari sisi peraturan perundang-undangan, desa sebagai pemerintah tersendiri. Bahkan proses penganggarannya pun ada badan tersendiri. Jadi tidak masuk dalam APBD Kab/Kota. Dalam peraturan disebutkan bahwa pertanggungjawaban sampai pelaporannya di Menteri Dalam Negeri. Namun, tidak ada pernyataan harus diaudit oleh BPK dan tidak dibilang disusun sesuai standar. Hal itu menjadi salah satu lubang dari sisi peraturan perundang-undangan. Aspek ketiga yaitu kapasitas. Adanya Standar Pelaporan Keuangan Desa supaya ada acuan dalam membuat laporan keuangan desa. Jika berbentuk standar, KSAP harus melihat PSAP Nomor 01, Kerangka Konseptual dan melihat lagi aturan Pemerintah, apakah ada pembatasan ruang lingkup atau bisa dibuat standar sendiri. Walaupun di bawah kabupaten/kota tapi desa merupakan entitas sendiri yang mandiri. Kekhawatiran jika tidak ada aturan/standar – seperti pemerintah pada saat pertama kali membuat laporan keuangan – repot dalam mengisi angka-angka di neraca. Terakhir tentang kapasitas desa, jangan sampai akuntansi justru membebani penyelenggaraan pembangunan di desa. Jangan sampai sumber daya di desa habis untuk menyusun laporan keuangan saja. Desa merupakan entitas independen dan entitas pelaporan maka harus diaudit. Yang masih jadi pertanyaan, mengapa pertanggungjawabannya ke kabupaten/kota, seharusnya pertanggungjawaban keuangan desa disampaikan kepada semacam DPR/Badan Permusyawaratan Desa.
Perlunya standar pemerintah desa lebih tepat ditanggapi oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa sebagai end user. Dulu desa hanya mengelola 50 juta, namun sekarang mengelola hampir 800 juta. Terjadi gungangan budaya (culture shock) dalam pemerintahan desa Gubernur Jawa Timur sampai menyampaikan kepada aparat desa agar tidak takut menggunakan dana desa. Jika dibuat standar maka standar tidak terlalu tinggi dan perlu pentahapan. Jangan sampai uang di desa itu habis untuk konsultannya.
NKRI perlu standar desa dan harus ada opini dari BPK untuk Laporan Keuangan Desa. Bahwa Desa merupakan entitas independen bukan bagian dari kabupaten/kota. Berita baik bagi Pemda Kabupaten/Kota, bahwa opininya tidak dipengaruhi oleh Laporan Keuangan Desa. Independensi desa menyebabkan tidak dikaitkan dengan kabupaten/kota. Apabila laporan keuangan desa dilampirkan juga indah, tapi tanpa pengaruh opini atas kabupaten/kota.
Standar Laporan Keuangan Desa sebaiknya dibuat seringan mungkin. Mengambil hikmah bahwa standar syariah dan standar ETAP tidak perlu menggunakan fair value accounting seperti SAK (besar), Laporan Keuangan desa tak perlu akrual paripurna, apabila KSAP nanti sepakat membuat sebuah set standar lebih sederhana seperti Standar ETAP dibanding SAK (besar). KSAP selalu berjuang untuk tidak mempersulit desa, sebaliknya kalau dapat Standar Laporan Keuangan Desa meningkatkan kedigdayaan desa – sebagai ujung tombak NKRI. Dalam sejarah pembangunan standar, KSAP selalu bersinergi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Terkait akuntansi pemerintahan, semua pihak sadar, bahwa derajat dari Peraturan Pemerintah (Standar) akan mengungguli Peraturan Menteri. Maka jika ada perbedaan maka Peraturan Menteri tersebut diamandemen sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Standar). Dalam praktik yang ada sebelumnya, sudah biasa Peraturan Menteri muncul lebih dahulu daripada Peraturan Pemerintah.
Konsultan akuntansi desa sebaiknya dibatasi, jangan sampai konsultan oportunis yang memanfaatkan kesempatan aliran dana desa. Desa membutuhkan aplikasi/sistem akuntansi gratis.
Masalah sumber daya, sebagai masalah utama, APBDes dapat mengalokasikan dana pengadadaan SD Desa. Untuk pengadaan SDM, desa mungkin bisa mempekerjakan akuntan khusus yang mengurus pelaporan desa.
Gagasan pembuatan Standar Akuntansi Desa. Bahwa terkait standar pelaporan keuangan desa menurut Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus melihat SDM yang ada di desa, karena itu seyogyanya standar yang dibuat mewakili desa dari Sabang sampai Merauke. Bahwa Laporan Keuangan Desa itu penting, pelaporan keuangan tersebut tidak hanya sekedar pelaporan aliran dana APBN karena desa sendiri punya kepemilikan atas desa itu sendiri. Dalam pembangunan transparansi, siapa pun di desa dan masyarakat dapat melihat laporan tersebut. Standar akuntansi & pelaporan memang harus sederhana. Kementerian Desa PDTT telah menyiapkan pendamping desa, untuk kabupaten ada 4-6 orang, kecamatan 2 orang, dan 1 orang untuk mendampingi 3 desa, sehingga standar akuntansi sederhana dapat disampaikan dan dilatihkan oleh para pendamping tersebut kepada aparat dan kepala desanya.
BPKP telah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES). Dalam aplikasi sekali entry sumber dana bisa terinput. SISKEUDES telah diuji coba di Kabupaten Mamasa. Dirjen Bina Pemerintahan Desa mengeluarkan Surat Edaran (SE) ke seluruh Gubernur dan walikota untuk mengimplementasikan SISKEUDES ke seluruh desa. Jika KSAP ingin berdiskusi BPKP membuka tangan lebar.
KSAP dapat meneruskan rencana penyusunan Standar Akuntansi Pelaporan Keuangan Desa, dan agar dalam penyusunan standar senantiasa berkoordinasi dengan para stakeholders keuangan Desa. Standar diharapkan sederhana sehingga mudah diterapkan oleh Desa.
Amar UU Keuangan Negara tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan tentang pendirian Komite Standar nan indipenden menghasilkan PP 24/2005 dan PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). UU Keuangan Negara tidak memberi batasan tentang entitas Laporan Keuangan. Pada tahun 2003 KSAP menetapkan entitas pelaporan Laporan Keuangan adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu kementerian, lembaga nonkementerian, kabupaten dan kota.
Desa dan kelurahan tidak disebut-sebut secara eksplisit dalam SAP umumnya, pada konsep entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan Laporan Keuangan Pemerintahan khususnya. Rancang bangun SAP secara eksplisit mewajibkan pemerintah pusat cq kementerian, lembaga negara non kementerian, pemerintah daerah cq kabupaten dan/atau kota mandiri.
SAP sebaliknya, juga tidak menyebut secara eksplisit bahwa entitas Desa dan Kelurahan berada di luar ruang lingkup tugas KSAP.
Sejak awal (yaitu 2003), KSAP menyadari bahwa desa (sekitar 72.944 desa), kelurahan (8.309 kelurahan) dan dusun (mungkin sekitar 150.000 dusun) merupakan bagian integral pemerintah daerah otonom. Pada cetak biru atau rancang bangun 2003 menuju PP 24/2005, KSAP menentukan batas terbawah entitas adalah Kabupaten dan Kota, bukan desa apalagi dusun, dengan pertimbangan sebagai berikut:
Sebuah standar akuntansi harus mencakupi berbagai kegiatan keuangan entitas Laporan Keuangan. Karena itu dasar standar adalah entitas yang diwajibkan melaksanakan standar. KSAP membatasi dengan sengaja pada tataran KL, Kabupaten dan Kota saja.
KSAP secara sengaja tidak menyebut-nyebut desa sebagai batasan entitas Laporan Keuangan karena menengarai senjang kemampuan desa untuk tatakelola keuangan dan perbendaharaan. Apabila Desa berdampingan dengan K/L, Kabupaten/Kota dipertimbangkan sebagai entitas dalam rancang bangun PP 24/2005, maka desain tiap nomor PSAP (dengan memertimbangkan ukuran dan SD Desa yang jauh lebih kecil dari Kabpuaten/ Kota) menjadi tidak mungkin dilakukan (impossible design).
Sebaliknya, tingkat resistensi pelaku akuntansi dan KL membawahi pemda akan optimal, apabila pada PP 24/2005 SAP telah mewajibkan desa untuk mengikuti PP tersebut, dipastikan berakibat SAP akan ditolak untuk diterapkan. Dugaan tersebut amat benar, karena tanpa memasukkan entitas desapun terjadi resistensi tinggi penerapan PP 24/2005 pada berbagai kabupaten atau kota.
Terdapat kemungkinan besar BPK akan menolak bakalan PP 24/2005 apabila Desa masuk sebagai entitas Laporan Keuangan.
Perlu dicatat, ada era 2005/2010, desa masih berstatus obyek, bukan subyek pembangunan. Dengan UU Desa 2014, Desa menjadi subyek, menjadi aktor pembangunan NKRI.
Pada era waktu 2007-2010, rancang bangun bakalan PP 71/2010 akrual disusun KSAP berdasar pemantauan KSAP akan tingkat keterterapan PP 24/2005 pada tataran K/L, Kabupaten dan Kota, disimpulkan bahwa penerapan SAP belum memuaskan, belum merata, belum diterapkan sebagian entitas, dan perolehan opini WTP masih amat sedikit. Hal ini menyebabkan PP 71/2010 juga belum memasukkan Desa dalam definisi entitas.
Tujuan utama KSAP adalah agar seluruh entitas pelaporan berbentuk K/L dan Pemerintah Daerah (belum termasuk desa) mampu menerapkan PP 24/2005 dan selanjutnya mampu melaksanakan akuntansi berbasis akrual mulai tahun buku 2015.KSAP bekerja keras melengkapi PSAP dan memberi sarana kemudahan dengan pembuatan berbagai buletin teknis.
Tiba tiba pada tahun 2014/2015 muncul fenomena baru yaitu (1) DPR mengesahkan UU Desa, (2) Kabinet mendirikan Kementerian Desa dan (3) alokasi APBN kepada desa. Maka muncul kebutuhan sarana pertanggungjawaban keuangan desa, mungkin dalam bentuk Administrasi Keuangan atau Perbendaharaan Desa atau Standar Akuntansi Pemerintah Desa.
Risalah urgensi sebuah Standar Akuntansi Pemerintah Desa:
Bahwa pembangunan GCG pemerintah Desa adalah perwujudan pemerintahan NKRI berbasis tatakelola nan baik dan UU Desa.
Bahwa pertanggungjawaban keuangan Desa sesuai UU Keuangan Negara, Perbendaharaan, Pemeriksaan Keuangan Negara umumnya, alokasi APBN kepada Desa khususnya merupakan tolok ukur sukses PP dan Pemerintahan Daerah.
Bahwa pertanggungjawaban Keuangan Desa termasuk dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah, karena itu harus selaras dengan Laporan Keuangan Pemerintahan cq Standar Akuntansi Pemerintah NKRI.
Agar sinkronisasi Pelaporan Keuangan Desa dgn Laporan Keuangan pemerintahan selebihnya, pengaturan pertanggungjawaban keuangan Desa harus dirumuskan dalam bentuk Standar.
Bahwa KSAP harus melaksanakan tugas tersebut dalam tempo sesingkat – singkatnya dalam bentuk PSAP Desa dalam rumpun PP 71 Akuntansi Pemerintahan.
Lima Belas alasan mengapa KSAP sebaiknya diminta pemangku kepentingan untuk menyusun PP tentang Akuntansi keuangan Desa adalah sebagai berikut :
Karena KSAP satu-satunya standard setter SAP NKRI didirikan berdasar UU Keuangan Negara, karena Desa adalah unit pemerintahan daerah terkecil, sebagai bagian integral dari akuntansi pemerintah daerah Kabupaten atau Kota dalam NKRI, maka pertanggungjawaban keuangan Desa sebaiknya diatur oleh sebuah PSAP dalam SAP yang telah memberi standar akuntansi bagi Kabupaten/Kota.
Pertanggungjawaban keuangan desa sudah diatur dalam UU Desa, yang akan menjadi dasar penyusunan PSAP Desa. Terdapat dua kemungkinan PSAP Desa, (1) PSAP tentang Laporan Keuangan Desa, atau (2) PSAP tentang Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagai Lampiran Laporan Keuangan Kabupaten/Kota.
Sinkronisasi aturan akuntabilitas desa dengan SAP adalah penting, karena terdapat kemungkinan Laporan Keuangan Desa dilampirkan kepada Laporan Keuangan Kabupaten atau Laporan Keuangan Kota Mandir, apabila KSAP menetapkan Laporan Keuangan Desa dalam PSAP Desa.
Apabila terdapat kemungkinan Desa tidak membuat Laporan Keuangan Desa, apabila KSAP – dalam PSAP Desa – menetapkan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Desa sebagai lampiran Laporan Keuangan Kabupaten/Kota.
Agar akuntansi Desa terintegrasi dengan SAP, yaitu agar akuntansi desa koheren, harmonis, tidak bertentangan dengan SAP,PSAP atau Buletin Teknis. Apabila penyusun standar akuntansi desa bukan KSAP, maka muncul dua standard setter akuntansi pemerintahan, yang tak selalu dapat seiring sejalan, akan menjadi fenomena buruk bagi NKRI. Apabila sebuah kementerian berinisiatif membangun pedoman akuntansi desa, atau sistem akuntansi desa, dikhawatirkan rancang bangun tersebut tak selaras dengan SAP dan Buletin teknis PSAP. Karena penerima amar UU Keuangan Negara untuk urusan akuntansi pemerintahan adalah sebuah komite yang dibentuk pemerintah NKRI cq KSAP, maka sebaiknya pertanggungjawaban keuangan desa berderajat PSAP.
Apabila diserahkan kepada KSAP, draft PSAP Desa akan ( sesuai UU Keuangan Negara) mendapat pertimbangan BPK sebelum disahkan KSAP, karena itu memeroleh legitimasi sesuai UU Keuangan Negara.
Apabila diserahkan kepada KSAP, maka proses penyusunan akan sesuai dengan due process KSAP yang mencakupi dengar pendapat publik dan gugus kendali mutu paripurna, sebelum disahkan sebagai standar.
Apabila diserahkan kepada KSAP, pengaturan tentang keuangan desa tersebut berderajat Peraturan Pemerintah yang berlegitimasi & diakui lintas K/L dan pemerintah daerah. Standar Akuntansi Desa tidak mungkin dibuat suatu kementerian.
KSAP telah berpengalaman dalam penyusunan dan memikul beban moral dan teknis akibat pemberlakuan suatu produk KSAP sepanjang 10 tahun, sehingga merupakan lembaga paling ideal di Indonesia untuk ditugasi menyusun peraturan akuntansi dan pelaporan keuangan Desa.
Kemampuan akuntansi dan bahasa adalah utama. Penyusunan suatu produk hukum berdimensi akuntansi membutuhkan kumpulan pakar (1) berpengetahuan standar akuntansi dunia dan NKRI, (2) berpengalaman praktik akuntansi pemerintahan sebagai pekerjaan sehari hari, dan (3) berkesadaran bahasa nan tinggi, mengetahui konsekuensi pembuatan kalimat dan berkemampuan memilih kosakata akuntansi dan kosakata hukum tatanegara. Kumpulan pakar tersebut terbagi menjadi Komite Konsultatif, Komite Kerja, Kelompok Kerja, Manajemen KSAP berjumlah kurang lebih 50 orang melalui seleksi ketat perilaku negarawan nan berhati hati dan kepakaran akuntansi yang kemudian dibuktikan oleh IKU dan IKI nan memuaskan.
Sepanjang hampir 15 tahun KSAP biasa bekerja sepenuh tahun, dengan pertemuan minimum mingguan, biasanya hari Rabu, sehingga rancang bangun PSAP Desa dipastikan berkualitas. KSAP mengadakan rapat luar bniasa, temuwicara dengan pemangku kepentingan, dalam pola tidak dipastikan, sepanjang tahun. Dengan demikian, aspirasi dan kesulitan lapangan dari kepala Desa dan aparatnya, dapat ditampung oleh KSAP.
Dari aspek moral dan etika, KSAP memenuhi syarat sebagai petugas penyusun akuntansi dan pelaporan keuang desa karena persyaratan indipendensi dari kepentingan kelompok (jabatan, K/L atau Pemda tempat kerja) atau pribadi (vested interest), menyebabkan rancang bangun produk berciri pengutamaan kepentingan nasional NKRI.
Pada waktu UU Desa terbit tahun 2014, Ketua KSAP meminta studi pustaka, studi lapangan dan naskah akademis tentang keuangan Desa, sebagian sudah dimuat pada majalah maya KSAP. Dengan demikian, KSAP kini berada dalam posisi siap ditugasi untuk menyusun PSAP Desa. Sesuai butir 7 tersebut di atas, KSAP akan melakukan Dengar Pendapat Publik untuk menampung berbagai aspirasi sebagai bahan penyusunan dan/atau finalisasi PSAP Desa. Di dalamnya termaktub kepedulian dan pertimbangan KSAP akan kondisi SDM Desa, besar desa, endowmen desa dan besar aliran APBN pertahun ke desa.
Apabila KSAP tidak mengatur dan/atau membuat PSAP Desa, KSAP berwenang untuk membuat BuletinTeknis PSAP CALK tentang Informasi Keuangan Desa Yang Wajib Dilaporkan dalam Laporan Keuangan cq CALK Kabupaten.
Dalam tugasnya, KSAP akan selalu berkoordinasi dengan Kemenkeu, Kemendagri dan Kementerian Desa sedemikian rupa agar PSAP Desa menjadi semacam nota kesepahamanan tentang pertanggungjawaban keuangan desa.
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa
***
Share this
Ayi Sumarna
Tulisan Terkait
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »
2 komentar:
NineFrogs Chanel mengatakan...
https://youtu.be/KK5JIHmQLDs
3 Oktober 2017 22.17 delete
Unknown mengatakan...
Kenapa Kewengan lembaga BPD tidak pernah di singgung dalam pengawasan pengelola dan pertanggung jawaban dana desa
29 April 2020 22.26 delete
Posting Komentar
Langganan: Posting Komentar (Atom)
Media Sosial
Populer
RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa)
RKP Desa - Rencana Kerja Pemerintah Desa Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa . RKP Desa disusun oleh Pemerin...
APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa
APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Re...
RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang ...
Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri 20 2018
Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 . Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mer...
Desa Mandiri dengan Dana Desa
Membangun Indonesia dari pinggiran adalah salah satu Nawacita Presiden Jokowi. Tentu saja yang dibangun bukan hanya pinggir kota, tapi be...
Arsip
► 2020 (3)
► Januari (3)
► 2019 (12)
► September (1)
► Maret (5)
► Februari (4)
► Januari (2)
► 2018 (17)
► Desember (3)
► November (1)
► Oktober (2)
► Agustus (1)
► Juli (2)
► Mei (1)
► Maret (2)
► Februari (3)
► Januari (2)
► 2017 (28)
► Desember (4)
► November (3)
► September (2)
► Agustus (5)
► Juli (1)
► Juni (1)
► Mei (6)
► April (3)
► Maret (3)
▼ 2016 (42)
► Desember (1)
► November (3)
► Oktober (8)
► Agustus (5)
▼ Juli (12)
Formula Skema Dana Desa Belum Cerminkan Keadilan
Dana Desa Penyebab Utama Defisit Bengkak Hingga Rp...
APB Desa - Penganggaran Keuangan Desa
RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa)
RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
Perencanaan Pembangunan Desa
Keuangan Desa dan Aset Desa
Pencairan ADD dan DD Cirebon Sudah 90 Persen
Dana Desa 2016 [Infografis]
Pencairan Dana Desa 2016 di Biak Numfor Tunggu Per...
Standar Pelaporan Keuangan Desa
Kembangkan Keuangan Inklusi Syariah Menteri Desa G...
► Juni (2)
► Mei (4)
► April (1)
► Maret (3)
► Februari (1)
► Januari (2)
► 2015 (29)
► Desember (16)
► November (13)
Komentar
BERLANGGANAN Info KeuanganDesa
About
Keuangan Desa (KD) adalah media literasi keuangan desa yang menyediakan informasi khusus seputar pengelolaan keuangan desa. Dikemas dengan cara memadukan konsep, standar, terapan, studi kasus, panduan sekaligus berita terkini di seputaran dunia keuangan desa.

label: fr

label: de


content:
Awalan 08067 adalah kode wilayah untuk Tuntenhausen. Untuk nomor telepon fiktif 3819421 dan kode area / kode telepon 08067 nomor yang dipanggil adalah 08067 3819421. Dan Tuntenhausen berada di Jerman.
Awalan kode area / kode telepon menentukan nomor telepon pelanggan ke lokasi tertentu. Jenis awalan lain terdapat di samping kode area / kode telepon: Awalan negara internasional, awalan penyedia telepon seluler, dan awalan berbagai layanan. Ini digabungkan untuk memenuhi beberapa tujuan. Saat menelepon dari satu negara ke negara lain dalam hal di mana penerima panggilan memiliki telepon rumah, awalan negara dikombinasikan dengan kode area / kode telepon dan nomor pelanggan. Untuk nomor telepon fiktif 3819421, kode area / kode telepon 08067 (Tuntenhausen) dan Kode telepon negara 00149 nomor yang dipanggil adalah 00149 8067 3819421. Jika panggilan tersebut ditujukan ke perangkat seluler, kode negara digabungkan dengan awalan penyedia layanan seluler dan nomor pelanggan. Jika panggilan dilakukan ke pelanggan di negara yang sama, kode negara dapat dihilangkan. Dalam hal panggilan nasional dari satu telepon rumah ke telepon lainnya, kode area / kode telepon juga dapat dihilangkan di banyak negara ketika kedua pelanggan memiliki kode area / kode telepon yang sama. Khususnya di negara-negara di mana pelanggan dapat menyimpan nomor telepon yang sama setelah pindah ke lokasi atau kota lain, kode area / kode telepon – dalam hal ini 08067 – tentu saja harus dimasukkan juga.
Baik awalan negara maupun awalan kode area / kode telepon memiliki satu atau lebih digit sebelum awalan yang sebenarnya. Angka-angka ini menunjukkan kepada pertukaran telepon bahwa angka-angka berikut merupakan kode area / kode telepon atau kode negara dan bukan nomor telepon yang sebenarnya. Dalam hal kode area / kode telepon, ini biasanya nol. Dalam hal kode negara, negara-negara Eropa Barat dan sebagian besar negara di Afrika, Amerika Selatan, dan Timur Tengah mengikuti rekomendasi ITU untuk menggunakan dua nol. Namun, beberapa negara tidak mematuhi rekomendasi ini: Misalnya, negara-negara yang berpartisipasi dalam skema penomoran Amerika Utara menggunakan 011, dan Jepang menggunakan 010.
Layanan yang diakses melalui awalan layanan dapat dikenakan biaya tidak hanya dari perusahaan telekomunikasi, tetapi juga dari perusahaan yang menawarkan layanan ini. Akibatnya, sejumlah perusahaan yang meragukan menawarkan layanan yang tidak memiliki banyak manfaat tetapi menimbulkan biaya tinggi. Untuk meningkatkan keuntungan mereka lebih jauh, layanan tersebut berupaya untuk menjaga penelepon tetap terhubung selama mungkin. Otoritas pengawas secara teratur mengambil tindakan terhadap penyedia tersebut, tetapi itu tidak dapat diandalkan. Selain nomor khusus yang dapat diidentifikasi dengan awalannya, ada juga nomor panggilan cepat. Yang paling terkenal adalah nomor darurat 112 di Eropa dan 911 di Amerika Utara. Nomor-nomor ini dapat digunakan secara nasional dan tidak perlu awalan, mis. tidak ada kode negara +49 (00149) atau kode area / kode telepon 08067 (Tuntenhausen).
Sebagai aturan umum, nomor telepon pemanggil dikirimkan ke penerima panggilan dan ditampilkan di layar. Meskipun dimungkinkan untuk menekan nomor telepon Anda sendiri, yang masuk akal dalam hal perlindungan data, seharusnya tidak mengejutkan jika orang yang Anda panggil tidak menerima panggilan. Banyak orang ingin tahu siapa yang menelepon mereka dan tidak menerima panggilan anonim.
Jika Anda berada di luar Jerman dan Anda ingin memanggil seseorang di Tuntenhausen, selain kode wilayah, Anda juga memerlukan Kode telepon negara untuk negara yang ingin Anda tuju. Kode telepon negara untuk Jerman adalah +49 (00149), sehingga jika Anda berada di Indonesia dan ingin memanggil seseorang di Tuntenhausen, Anda harus menuliskan awalan nomor telepon orang tersebut dengan +49 8067. Dalam hal ini, angka nol di depan kode wilayah dihilangkan. Untuk nomor telepon fiktif 3819421, kode area / kode telepon 08067 (Tuntenhausen) dan Kode telepon negara 00149 nomor yang dipanggil adalah 00149 8067 3819421.


content:
Kode area / kode telepon untuk Garda adalah 733. Untuk nomor telepon fiktif 7772429 dan kode area / kode telepon 733 nomor yang dipanggil adalah 733 7772429. Dan Garda berada di Libya.
Awalan kode area / kode telepon menentukan nomor telepon pelanggan ke lokasi tertentu. Jenis awalan lain terdapat di samping kode area / kode telepon: Awalan negara internasional, awalan penyedia telepon seluler, dan awalan berbagai layanan. Ini digabungkan untuk memenuhi beberapa tujuan. Saat menelepon dari satu negara ke negara lain dalam hal di mana penerima panggilan memiliki telepon rumah, awalan negara dikombinasikan dengan kode area / kode telepon dan nomor pelanggan. Untuk nomor telepon fiktif 7772429, kode area / kode telepon 733 (Garda) dan Kode telepon negara 001218 nomor yang dipanggil adalah 001218 733 7772429. Jika panggilan tersebut ditujukan ke perangkat seluler, kode negara digabungkan dengan awalan penyedia layanan seluler dan nomor pelanggan. Jika panggilan dilakukan ke pelanggan di negara yang sama, kode negara dapat dihilangkan. Dalam hal panggilan nasional dari satu telepon rumah ke telepon lainnya, kode area / kode telepon juga dapat dihilangkan di banyak negara ketika kedua pelanggan memiliki kode area / kode telepon yang sama. Khususnya di negara-negara di mana pelanggan dapat menyimpan nomor telepon yang sama setelah pindah ke lokasi atau kota lain, kode area / kode telepon – dalam hal ini 733 – tentu saja harus dimasukkan juga.
Baik awalan negara maupun awalan kode area / kode telepon memiliki satu atau lebih digit sebelum awalan yang sebenarnya. Angka-angka ini menunjukkan kepada pertukaran telepon bahwa angka-angka berikut merupakan kode area / kode telepon atau kode negara dan bukan nomor telepon yang sebenarnya. Dalam hal kode area / kode telepon, ini biasanya nol. Dalam hal kode negara, negara-negara Eropa Barat dan sebagian besar negara di Afrika, Amerika Selatan, dan Timur Tengah mengikuti rekomendasi ITU untuk menggunakan dua nol. Namun, beberapa negara tidak mematuhi rekomendasi ini: Misalnya, negara-negara yang berpartisipasi dalam skema penomoran Amerika Utara menggunakan 011, dan Jepang menggunakan 010.
Layanan yang diakses melalui awalan layanan dapat dikenakan biaya tidak hanya dari perusahaan telekomunikasi, tetapi juga dari perusahaan yang menawarkan layanan ini. Akibatnya, sejumlah perusahaan yang meragukan menawarkan layanan yang tidak memiliki banyak manfaat tetapi menimbulkan biaya tinggi. Untuk meningkatkan keuntungan mereka lebih jauh, layanan tersebut berupaya untuk menjaga penelepon tetap terhubung selama mungkin. Otoritas pengawas secara teratur mengambil tindakan terhadap penyedia tersebut, tetapi itu tidak dapat diandalkan. Selain nomor khusus yang dapat diidentifikasi dengan awalannya, ada juga nomor panggilan cepat. Yang paling terkenal adalah nomor darurat 112 di Eropa dan 911 di Amerika Utara. Nomor-nomor ini dapat digunakan secara nasional dan tidak perlu awalan, mis. tidak ada kode negara +218 (001218) atau kode area / kode telepon 733 (Garda).
Sebagai aturan umum, nomor telepon pemanggil dikirimkan ke penerima panggilan dan ditampilkan di layar. Meskipun dimungkinkan untuk menekan nomor telepon Anda sendiri, yang masuk akal dalam hal perlindungan data, seharusnya tidak mengejutkan jika orang yang Anda panggil tidak menerima panggilan. Banyak orang ingin tahu siapa yang menelepon mereka dan tidak menerima panggilan anonim.
Jika Anda berada di luar Libya dan Anda ingin memanggil seseorang di Garda, selain kode wilayah, Anda juga memerlukan Kode telepon negara untuk negara yang ingin Anda tuju. Kode telepon negara untuk Libya adalah +218 (001218), sehingga jika Anda berada di Indonesia dan ingin memanggil seseorang di Garda, Anda harus menuliskan awalan nomor telepon orang tersebut dengan +218 733. Dalam hal ini, angka nol di depan kode wilayah dihilangkan. Untuk nomor telepon fiktif 7772429, kode area / kode telepon 733 (Garda) dan Kode telepon negara 001218 nomor yang dipanggil adalah 001218 733 7772429.


content:
Peneliti Benjamin Horton mengingat kembali saat dia datang ke beberapa negara di Asia Tenggara, hanya beberapa bulan setelah tsunami Samudra Hindia 2004. Bencana alam tersebut masih menyisakan trauma bagi mereka yang selamat darinya.
“Mereka masih menghadapi bencana,” katanya. “Jalan-jalan berada dalam keadaan yang mengerikan.”
Tetapi pada masa itu, bidang penelitian tsunami sebelumnya telah mendapat perhatian dan pengembangan baru. Horton, yang mempelajari ilmu tentang permukaan laut di Rutgers University dan Nanyang Technological University, hanyalah satu dari puluhan peneliti yang datang untuk mencari jawaban: Apakah ini pernah terjadi sebelumnya? Apakah akan terjadi lagi?
Jawabannya tentu tidak ditemukan dalam catatan tertulis atau seismometer. Pada waktu itu, data tentang Samudra Hindia, tidak memuat catatan tentang gempa yang mampu menimbulkan tembok air besar mengerikan yang menabrak pantai. Tsunami tahun 2004 sangat mematikan karena sangat tak terduga.
Dilansir The Atlantic, jika ilmuwan menemukannya, mungkin akan berada di dalam pasir. Tsunami menggerakkan dan memindahkan pasir dari dasar samudra, menimbunnya di darat saat air surut. Dataran pantai dataran rendah adalah tempat yang baik untuk diteliti. Begitu juga laguna atau rawa bakau yang menjebak pasir.
Beberapa situs semacam itu berada di sekitar Samudra Hindia, yang memungkinkan para ilmuwan mulai menyusun sejarah fragmen sejarah tsunami Samudra Hindia. Untuk itu, Horton dan rekan-rekannya sekarang meneliti temuan baru yang menarik: sebuah gua pantai di Indonesia yang berisi lapisan pasir yang ditinggalkan oleh tsunami yang terjadi sejak Zaman Batu 7.400 tahun yang lalu.
Baca Juga: Apple Watch Dikabarkan Memiliki Kemampuan untuk Dukung Segala Jenis Olahraga
“Ini benar-benar sebuah situs yang spektakuler,” kata Katrin Monecke, ahli geologi di Wellesley College yang tidak terlibat dalam penelitian ini, namun yang telah mengerjakan deposit tsunami lainnya di Asia Tenggara. Dengan penemuan gua ini, para ilmuwan memiliki tempat baru sehingga bisa mencari catatan tsunami yang terjadi di masa lalu.
[Foto:Earth Observatory of Singapore]
Horton tahu bahwa gua itu istimewa saat dia menginjakkan kaki di dalamnya pada tahun 2011. Rekannya, Patrick Daly, seorang arkeolog di Nanyang, pernah mendengarnya dari penduduk setempat. Hal pertama yang mereka perhatikan adalah bahwa mulut gua tidak secara langsung menghadap ke laut. Ini pertanda baik karena posisi tersebut memperlambat pergerakan air. Posisi mulut gua yang seperti itu memungkinkan pasir yang dibawa oleh tsunami untuk menetap di dalam gua.
Lalu mereka melangkah masuk ke dalam interior gua kedua yang gelap. “Hal berikutnya yang Anda tahu kami hadapi dengan ribuan kelelawar. Mereka buang air di atas kepala kami,” kata Horton.
Kelelawar ini ternyata menjadi kunci. Tsunami telah membanjiri gua ini selama ribuan tahun, selama waktu itu kelelawar juga buang air di lantai gua. Lalu tsunami datang. Lalu kelelawar kembali buang air. Tsunami, kotoran kelelawar, tsunami, kotoran kelelawar, berselang-seling seperti itu seterusnya. Jadi saat Horton dan Daly menggali pasir di dalam gua, mereka melihat lapisan pasir yang sempurna ini, yang dipisahkan oleh kotoran kelelawar.
Baca Juga: Ilmuwan Temukan Fakta Bahwa Bakteri Bisa Memproduksi Arus Listrik
“Itu (mirip seperti) saat kita menemukan cawan suci,” kata Horton. “Kami tahu kami telah menemukan sesuatu yang sangat unik.”
Selama beberapa tahun, Horton dan rekan-rekannya menggali enam parit besar sampai setinggi enam dan setengah kaki. Mereka menandai kulit-kulit kerang menurut tanggalan karbon, juga arang di lapisan pasir serta kotoran kelelawar itu sendiri.
Mereka menemukan, secara keseluruhan, catatan dari setidaknya 11 tsunami prasejarah, dipisahkan oleh interval yang sangat tidak beraturan. Dalam satu kasus, terjadi kesenjangan 2.100 tahun antara tsunami. Tapi dalam rentang satu abad sekitar tahun 1300 SM, ada empat tsunami yang terjadi.
“Ini menunjukkan seberapa jauh kita bisa memprediksi kapan gempa akan terjadi,” kata Horton.
Ada satu celah yang aneh dalam data. Gua tersebut kehilangan catatan 2.900 tahun terakhir karena Horton dan rekan-rekannya berpikir, tsunami 2004 benar-benar membersihkan lapisan-lapisan itu. Bagian bawah lapisan pasir dari tahun 2004 semuanya tidak beraturan, seolah ada sesuatu (mungkin tsunami tahun 2004) telah merusak potongan pasir yang tidak rata.
Baca Juga: 5 Fakta Mengejutkan Tentang Penyebab Lupa pada Manusia
Hal ini membuat tim khawatir bahwa bagian lain dari catatan tsunami mungkin hilang. Tapi mereka tidak melihat batas yang tidak beraturan dalam periode waktu lainnya.
Untuk saat ini, gua adalah titik data tunggal. Bagian yang paling membingungkan dan mungkin mengkhawatirkan, menurut Andy Moore, seorang ahli geologi di Earlham College, sebenarnya adalah empat tsunami beruntun dalam satu abad.
“Tsunami yang beruntun adalah hal terbesar yang perlu diklarifikasi karena hal itu memiliki dampak nyata pada bagaimana kita menangani bahaya tsunami di pesisir Samudra Hindia,” katanya.
Seberapa banyak negara harus berinvestasi di bidang infrastruktur untuk melindungi warga dan daratan tempat tinggal mereka terhadap potensi tsunami? Seberapa pentingkah sistem peringatan?
“Jawabannya akan jauh berbeda antara jika tsunami bisa terjadi setiap beberapa dekade dalam satu abad, dan jika tsunami hanya terjadi setiap 500 tahun,” katanya.
Horton dan rekan-rekannya terus bekerja di dalam gua. Mereka berharap dengan melihat ketebalan lapisan pasir dan ukuran butir pasir, mereka mungkin menentukan seberapa dahsyat masing-masing tsunami tersebut. Mereka juga menyusuri jalan raya pesisir, untuk mencari lebih banyak gua yang bisa menguatkan catatan dari yang ini. Jalan raya ini relatif baru, karena dibangun setelah tsunami tahun 2004.
Tampilkan
July 25, 2017 by Retno Wulandari
News indonesia, penelitian, penelitian di indonesia, penelitian tsunami, penemuan sains, sains, tsunami


content:
Departemen (d/h Jurusan) Matematika didirikan pada tahun 1961, bersama-sama dengan Departemen Fisika, Kimia, dan Biologi. Pada tahun-tahun awal berdirinya, Departemen Matematika menempati Kampus UI Salemba di Jalan Salemba 4 Jakarta Pusat.
Selama tahun 1961 hingga 1965, Departemen Matematika hanya memiliki satu orang staf pengajar tetap. Kuliah dilangsungkan dengan bantuan beberapa staf pengajar tidak tetap yang berasal dari IBM, BATAN, dan perusahaan-perusahaan swasta. Angkatan pertama mahasiswa Matematika lulus dan diwisuda pada tahun 1969.
Mulai tahun 1967, jumlah staf pengajar tetap Departemen Matematika bertambah. Sampai tahun 2011, Departemen Matematika telah memiliki 36 orang staf pengajar tetap dan 2 orang pengajar tidak tetap. Kualifikasi staf pengajar bervariasi mulai dari S1 sampai S3 dengan kualifikasi mayoritas S2.
Tahun 1987 adalah tahun kepindahan Departemen Matematika ke lokasi baru di Kampus UI Depok. Saat ini Departemen Matematika menempati gedung berlantai 4 di lingkungan FMIPA Kampus UI Depok. Sejak tahun 2008, Departemen Matematika telah memiliki 2 (dua) program studi yaitu Program Studi S1 Reguler Matematika dan Program Studi S2 Reguler Matematika.