content:
2 days agoLOKASI JUDI SLOT JOKER123 GAMING ONLINE FIPPERBET 7 days agoLINK ALTERNATIF DAFTAR SLOT JOKER123 ONLINE FIPPERBET 2 weeks agoLINK DOWNLOAD APK JOKER123 SLOT GAMING ONLINE 2 weeks agoJoker388 Situs Judi Slot Online Uang Asli Rupiah 3 weeks agoSITUS JOKER123 GAME SLOT ONLINE TERBAIK DAN TERPERCAYA
Friday, Sep 25, 2020
JOKER123SLOTGAME.COM
Agen Resmi Operator Judi Slot JOKER123 GAMING
Sep 22 2020
LOKASI JUDI SLOT JOKER123 GAMING ONLINE FIPPERBET
Sep 6 2019
PEROLEH ID PRO JOKER123 JUDI SLOT ONLINE TERBARU
Sep 8 2019
DAFTAR JUDI SLOT ONLINE TERPERCAYA DI SITUS JOKERVIC
Sep 9 2019
GAME SLOT ONLINE BERLATAR BELAKANG SANGAT UNIK
Sep 11 2019
LINK LOGIN JUDI SLOT JOKER123 TERBARU DI INDONESIA
Sep 12 2019
SIASAT TERBARU MENANGKAN JUDI SLOT 2019 TERBARU
Primary Menu
VIVOSLOT
JUDI SLOT JOKER123
FAFASLOT
Search for:
Home
JUDI SLOT JOKER123
SITUS JUDI SLOT JOKER123 GAMING UANG ASLI FIPPERJOKER
SITUS JUDI SLOT JOKER123 GAMING UANG ASLI FIPPERJOKER
Posted On : 02/03/2020 Published By : ab7Hefg7ijP0
SITUS JUDI SLOT JOKER123 GAMING UANG ASLI FIPPERJOKER – Halo Semua, Pada Kali Ini Admin Joker123 Akan Membahas Artikel Tentang Situs Judi Slot Joker123 Gaming Uang Asli Fipperjoker. Fipperbet adalah salah satu agen daftar Slot Online yang adalah situs penyedia permainan Slot Online yang pastinya kamu sudah tidak asing lagi dengan jenis permainan yang satu ini adalah salah satu jenis permainan yang sudah dikenal di benua asia tenggara dan termasuk salah satunya yaitu negara Indonesia. Nah bagi kamu yang memang gemar memainkan permainan Slot Online maka kami sangat sarankan kepada kamu untuk bermain di dalam situs Fipperbet karena dapat dipastikan kamu akan mendapatkan berbagai jenis keuntungan dan juga kenyaman serta kepuasan bermain yang sesungguhnya. Dan Sebelum kami menuju ke topik pembahasan utama kita, kali ini admin kami akan membahas tentang situs Fipperbet yang adalah situs agen resmi daftar Slot ONLINE resmi di benua asia yang termasuk Indonesia.
Permainan Slot adalah salah satu permainan judi casino yang sangat terkenal. Permainan Slot menggunakan mesin judi khusus, Mesin Slot ditemukan oleh Charles Fey di California. Mesin ini di temukan pada Tahun 1887. Mesin temuan Charles Fey ini termasuk mesin judi paling Canggih yang pernah ada di dunia. Mesin judi ini akan berputar selama 3 kali putaran atau bisa juga lebih pada setiap penekanan tombol.
Joker123 game slot – Bermain slot memberikan sensasi menyenangkan sekaligus menegangkan, Disamping harus ditentukan oleh faktor keberuntungan, bermain slot juga membutuhkan perhitungan. Permainan slot di tentukan oleh RNG. RNG adalah istilah untuk singkatan Random Number Generation. Bila dibahasa indonesiakan akan berarti Pembuat Angka Acak. Permainan slot memiliki ciri khas berupa taruhan dan jumlah payline yang dimainkan. Bila menang anda akan menerima bayaran dari taruhan yang dipasang. dan cara memainkannya dimuali dari penentuan jumlah payline dan taruhan. Setelah taruhan di pasang, anda tinggal menekan tombol putar yang perlu diperhatikan saat bermain Slot games adalah permainan slot memiliki banyak variasi, yakni slot 3rol, Slot Klasik 3D, Slot 5rol, serta Slot Klasik 5D. Karena permainan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, Maka sebaiknya anda membagi waktu permainan ke dalam beberapa sesi. tujuannya adalah untuk menghindari kekalahan.
SITUS JUDI SLOT JOKER123 GAMING UANG ASLI FIPPERJOKER
Jadi dengan begitu anda bisa dengan gampang memaksimalkan usaha anda menangkan taruhan di setiap taruhan yang tentunya dapat membuat banyak kemenangan di setiap taruhan yang tentunya dapat dengan gampang anda raih ketika memainkannya bersama kami. Dengan bergabung di Game Slot Uang Asli Di smartphone maka anda bisa lebih leluasa untuk mendapatkan kemenangan dan juga menjadikan taruhan yang telah disediakan ini lebih menyenangkan dan juga menarik untuk dimainkan. Dan untuk bergabung bersama agen judi slot joker123 Online Terpercaya ini anda tidak memiliki batas usia dan tentunya semua kalangan pemain dapat memainkannya dan merasakan pengalaman bertaruh di kasino online yang terbaik di Indonesia.
Untuk bertaruh pada jenis taruhan online yang begitu menyenangkan untuk dimainkan dan membagikan keuntungan terbaik di taruhan yang telah disediakan agen judi slot joker123 Uang Asli yang tentunya begitu menyenangkan untuk dicoba. Karena dengan bermain pada Game Slot Online Di smartphone maka anda bisa mendapatkan kemenangan terbaik yang begitu maksimal ketika dimainkan dan membagikan keuntungan terbaik di setiap taruhan.
Jenis permainan yang disediakan agen judi slot joker123 Terpercaya ini tergolong cukup menarik dan juga menguntungkan jika dapat dimainkan dengan menggunakan modal kecil. Karena cukup dengan bergabung di tempat yang tepat maka anda tidak akan selalu di tuntut untuk bertaruh dengan modal yang besar dan dapat dengan keahlian tersendiri untuk menangkan setiap taruhan.
Taruhan online bertema mesin satu ini memang banyak di gemari karena jenis taruhan Game Slot Uang Asli Di smartphone ini begitu marak di minati. Dan juga dengan karena judi slot joker123 Uang Asli ini pada zamannya sudah terkenal karena menarik dan dengan tampilan penuh warna dapat kita mainkan dengan gampang di setiap taruhan bersama kami Fipperjoker.
Game slot joker123 – Dan seiring berkembangnya zaman saat ini semua sudah begitu canggih dan juga dapat dimiankan dengan modal kecil di setiap taruhan yang begitu banyak di gemari dan juga menarik untuk dimainkan. Berbagai fitur yang tersedia tentunya dapat dengan gampang anda mainkan dan membuat keuntungan terbaik disaat memainkannya. Karena anda dapat bergabung pada agen judi slot joker123 Online Di smartphone yang sangat menyenangkan dan juga menariknya permainan yang dimainkan.
Berbagai Promo Bonus yang disediakan untuk mempergampang dan membagikan keuntungan terbaik ketika anda memainkan Game Slot Online Di smartphone Terpercaya yang saat ini sangat menyenangkan untuk dimainkan. Bonus New Deposit 20% adalah salah satu promo terbaik yang banyak kita berikan agar pemain dapat merasakan banyak kemenangan yang tentunya sangat menarik untuk dimainkan.
Dengan demikian Pembahasan Artikel Ini Kami Bagikan Tentang Situs Judi Slot Joker123 Gaming Uang Asli Fipperjoker. Semoga artikel kami hari ini sungguh bermanfaat bagi anda. Agen fipperbet.xyz mengucapkan terima kasih kepada anda yang sudah mau meluangkan waktunya untuk membaca artikel-artikel menarik yang sudah kami sediakan pada artikel-artikel sebelumnya dan silakan kunjungi situs agen judi terpercaya WWW.FIPPERBET.XYZ
Adapun berbagai macam bonus dan berbagai jenis permainan menarik yang bisa kalian dapatkan ketika bergabung di agen FIPPERBET.XYZ yaitu bonus new member, bonus deposit weekend, bonus cashback dan bonus refferal. Dan kami juga menyediakan bank lokal Indonesia yang mensupport yaitu bank Bca, Bni, Mandiri, dan Bri. Dengan minimal deposit juga sudah terbilang sangat murah sekali cuma 25ribu saja.
Silahkan Hubungi Kami Melalui:
LIVECHAT : www.Fipperbet.xyz
LINE : FIPPERBET
WHATSAPP : (+855) 96 73 96287
WHATSAPP : (+855) 66 57 7550
TELEGRAM : (+855) 66 57 7550
Post Views: 0
Posted in: JUDI SLOT JOKER123Tagged : Game slot joker123,joker123 game slot,Judi slot joker123,Situs Judi Slot Joker123 Gaming Uang Asli Fipperjoker


content:
PERTARUNGAN LIVE ADU AYAM DARI SITUS S128 NET – Pada artikel kali ini agen s128 akan membahas tentang pertarungan live adu ayam dari situs s128 net. S128 merupakan permainan adu ayam online yang dahulunya hanya dapat dilihat dalam arena sabung ayam.
Namun karena perkembangan nya jaman dan teknologi sekarang ini, maka permainan sabung ayam sudah dapat dimainkan secara online dengan live streaming yang tentunya anda dapat bermain dari komputer atau melalui telepon genggam milik anda yang di bantu media internet.
Sabung ayam merupakan sebuah permainan judi yang memang sudah lama populer di Indonesia. Bahkan kini semakin populer di kalangan para pecinta ayam jago di seluruh Asia maupun di Indonesia. Namun karena di Indonesia adanya larangan perjudian, Maka para penjudi ayam kini beralih menggunakan layanan online untuk menikmati keseruan bermain sabung ayam dengan kecanggihan teknologi internet secara online.
S128 – Permainan adu ayam memang tidak cukup banyak peminatnya pada orang Indonesia berbeda dengan peminat orang Vietnam dan Thailand yang kini masih banyak sekali peminat untuk bermain judi atau taruhan pada permainan adu ayam ini. Yang dimana permainan ini disiarkan di Filipina yang memiliki lapangan untuk mengadu ayam. Permainan ini sangat seru karena permainan yang akan mengadu 2 ekor ayam yang sebelum pertandingan ini dimulai.
BACA JUGA : PERTARUHAN JUDI AYAM ONLINE TERBAIK DI S128 APK
Maka adu ayam tersebut akan di panasin dan akan diadu setelah ayamnya sudah marah. Adu ayam seperti yang anda tahu adalah permainan mengadu ayam yang didunianya nyata dan kami ingin memberitahukan atau menginfokan kepada anda yang ingin mencoba bermain adu ayam, kami menyediakan permainan tersebut secara online dan secara live tentunya dan anda akan menonton secara live juga yang disiarkan langsung pertandingan adu ayam tersebut dengan menggunakan video live streaming tersebut.
Anda tidak perlu khawatir pada ayamnya di tukar, jadi bagi anda yang ingin menonton pada pertandingan adu ayam tersebut anda tidak akan merasakan dicurangi karena permainan tersebut memiliki video yang secara live. Pada permainan adu ayam ini akan ditandakan sebagai player dan banker, pada ayam player yang akan berada diposisi kanan yang ditandakan warna biru dan yang disebelah kiri akan menjadi sebutan banker yang berada di posisi kanan.
Dan pertandingan tersebut akan berlangsung dengan waktu yang cukup sebentar dan pertandingan tersebut akan kelihatan siapa yang menang dan yang kalah. Jika anda tertarik pada permainan judi ini, kami akan menyediakan pendaftaran gratis untuk anda dan anda diharuskan untuk mengkonfirmasi menggunakan via live chat sehingga akan kami bantu untuk pembuatan akun ID nya, jika anda sudah melakukan pendaftaran maka kami akan berikan kepada anda akun ID.
Setelah itu anda bisa melakukan login dan jika anda merasa ingin mengikuti taruhan. Anda bisa chat kami untuk konfirmasi nomor rekening untuk deposit dan setelah deposit, kami akan memproses dana anda ke akun ID. Setelah itu anda bisa bermain permainan adu ayam secara online yang akan bersiaran langsung pada lapangan adu ayam tersebut. Tentu dengan ini, anda mungkin berminat untuk bermain permainan adu ayam ini.
S1288 – Dengan cara anda melakukan pendaftaran melalui live chat atau chatting bbm atau line dan juga bisa menggunakan whatsapp dan anda akan mendaftarkan atau anda yang masih bingung untuk melakukan pendaftarannya. Anda bisa menggunakan via live chat yang tersedia di website Stationbet88.co dan anda akan langsung di pandu dengan kami sehingga kami dapat membantu untuk anda dalam pembuatan ID.
Tidak perlu ragu untuk bermain di situs agen s128 ayam judi online StationBet88.co, karena anda pun sebagai salah 1 peminat dalam bermain sabung ayam di tempat kami, untuk mendaftar tidak perlu repot lagi karena anda bisa segera daftarkan diri anda untuk bermain bersama karena kami sudah memiliki beberapa promo bonus yang nantinya akan kami berikan kepada anda juga untuk bermain sabung ayam.
WWW.STATIONBET88.CO
Silahkan Hubungi Kami Melalui:
LIVECHAT : www.StationBet88.co
WHATSAPP : (+855) 966 273 057
WHATSAPP : (+855) 966 576 060
TELEGRAM : (+855) 966 576 060
LINE : STATIONBET
WECHAT : STATIONBET
Selamat Bergabung dan Selamat Menikmati Permainan Dari Situs Kami.
Post Views: 137
Tagged Adu Ayam, Adu Ayam Online, Agen S128, Pertarungan live adu ayam dari situs s128 net, S128, S1288

content-type: text/plain

warc-type: conversion

warc-identified-content-language: ind,eng

label: id


content: Berikut ini adalah lagu dari Repvblik - Selingkuh yang sudah dilengkapi Lirik Lagu dan Kunci Gitar, di persembahkan oleh kuncipaas.com. Yuk Mainkan gitarmu dan Selamat bernyanyi.


content:
Dengan pengelolaan keuangan secara tepat, bisnis akan semakin berkembang lalu sukses. Jurnal adalah software akuntasi online yang mendukung Anda dalam mengelola moneter bisnis dengan mudah, damai dan cepat.
Carilah nama yang mudah diingat dan pastikan kamu sudah mendaftarkan nama tersebut sebagaiselaku, ala, menurut, hukum agar tidak timbul hal-hal yang tak diinginkan. Para calon pembeli serta penjual akan lebih percaya dengan sebuah jasa yang telah memiliki nama lalu terbukti bermanfaat bagi mereka.
Oleh karena tersebut, saat ini banyak orang yang sudah sukses akhirnya menjadi pengusaha di usia anak remaja. Hal ini memang tidak mengherankan, karena banyak orang yang mulai merasa lelah dan terbatas dengan hanya menjadi karyawan, sehingga pemikiran untuk membuat bisnis akhirnya menjadi pilihannya. Seorang calon pengusaha yang sukses haruslah pandai menganalisa target pasar. Meski ia memiliki produk melalui kualitas terbaik, namun, kalau ia tidak memiliki suceder yang tepat, maka penjualan produk yang dilakukan jadi mengalami kesulitan. Setelah proses kesepuluh cara tadinya tuk memulai bisnis rumahan, sesuatu selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah pengelolaan keuangan dengan tepat.
Bahkan, dengan menggunakan produk yang unik, brand Anda jadi lebih mudah diingat akibat para konsumen. Saat marketing mulai lancar, kamu meraih membuat merek usaha sendiri agar lebih professional.
Scott Gerber adalah adalah pengusaha muda, penulis, lalu investor asal Amerika Serikat. Berikut ini adalah ten tips untuk sukses memulai bisnis untuk pemula oleh Scott Gerber. Salah 1 cara yang banyak dilakukan orang untuk meraihnya ialah dengan memulai bisnis. Pemikiran untuk menjadi pengusaha sudah menjadi tren di sepenuhnya kalangan masyarakat, terutama kalangan muda.
Sebaliknya, jika dihadapi dengan kepala dingin, tidak menutup kemungkinan kalian akan menemukan peluang-peluang baru dari kondisi saat ini. Yakinlah usahawan, bahwa pada permasalahan akan selalu disertai dengan solusi. Networkingdapat menjadi landasan untuk kelangsungan usaha Anda. Anda dapat berasosiasi dengan komunitas yang teringat dengan jenis usaha Kita.
Dalam hal promosi, agar tidak terlampau banyak uang yang dikeluarkan, maka target promosi haruslah tepat. Anda dapat mencoba mempromosikan produk Anda melalui Facebook Ads atau Search engines Adwords, kedua platform tersebut dapat menentukan target pantas apa yang Anda inginkan. Ketika Anda sudah memulai bisnis, agar produk yg Anda miliki dapat diterima baik oleh konsumen, Kita harus memiliki produk yg lebih unik dibanding produk sejenis. Apalagi sekarang ini persaingan semakin ketat sehingga setiap produk yang dipasarkan harus bisa memikat serta menarik hati pelanggan.
Anda menghasilkan melakukan pencatatan setiap negoisasi bisnis di mana juga, tidak perlu menggunakan buku akuntansi yang tebal serta berat, Anda bisa memanfaatkan smartphone yang Anda miliki. Untuk informasi fitur memikat lainnya dari Jurnal, Kita bisa mendapatkannya di sini. Promosi adalah salah sesuatu wajib yang harus Kita lakukan untuk mengenalkan produk ke calon pelanggan. Makin sering Anda melakukan promosi, semakin banyak orang yg mengetahui tentang produk dalam Anda miliki.
Bahkan ada pemikiran yang berkata bahwa bukan semua orang bisa akhirnya menjadi pengusaha. Tapi sebenarnya, sepenuhnya orang bisa kok jadi pengusaha jika kamu hendak belajar dan bekerja keras.
Ketika kamu terjun segera dari nol, sebenarnya kamu memiliki keahlian yang lebih banyak ketimbang pelaku cara lain yang meneruskan sebuah bisnis mulai dari level tengah. Kamu akan belajar bagaimana cara mengatasi setiap kegagalan dan tentunya sewaktu kamu sukses, perasaan puas itu tidak ada tandingannya. Jadi, siapapun yang bilang kalau bisnis mulai dari nol itu susah, anda harus membuktikan pada mereka bahwa tidak selamanya misalnya itu. Rasa khawatir andai bisnis mengalami kerugian gara-gara pandemik virus corona amat wajar dirasakan oleh usahawan sepertimu. Namun menyikapi persoalan ini dengan kecemasan serta panik yang berlebihan pun tidak akan memberikan sarana keluar apa-apa.


content:
Sebagian besar orang menghabiskan waktunya di kamar tidur. Setidaknya kita menghabiskan sepertiga dari hari kita untuk beristirahat di dalam kamar tidur. Interior kamar tidur sudah sewajarnya ditata agar kita semakin betah di rumah.
Ayo kita telusuri desain kamar tidur minimalis di tahun 2019 ini! Banyak desain dari jasa desain interior via sgtgrup.com kamar tidur ini cocok banget diterapkan untuk rumah minimalis yang berada di lahan sempit. Seperti apa sih desain kamar tidur yang bikin kita betah berlama-lama di rumah dan makin kangen untuk pulang?
Desain Rumah Minimalis
Tidak ada komentar :
Posting Komentar
Leave A Comment...
GO
Featured Post
Jasa Pembuatan Maket Miniatur Model Bangunan
SGT Grup menyediakan harga jasa pembuatan maket bersaing Maket atau miniatur model bangunan adalah perwujudan dari desain 3D Fisik di kec...

label: en


content: Kami menyediakan berbagai pilihan paket wisata menarik untuk semua kebutuhan mulai dari liburan keluarga, perusahaan, honeymoon, gathering, outbond dan solusi transportasi.


content: dataBPJS.com – Pemerintah sekarang sedang berusaha membuat sistem administrasi BPJS menjadi lebih mudah. Termasuk cara membayar BPJS lewat ATM. Anda sekarang tidak perlu lagi antri dan berlama-lama di loket BPJS untuk menyelesaikan iuran bulanan. Pada kesempatan terdahulu, saya juga...

warc-identified-content-language: ind


content: CV. Don Persada Abadi merupakan layanan jasa kontraktor bangunan (sipil) berkualitas terbaik di jabodetabek. Kami tidak hanya membangun rumah saja, kami juga bisa merenovasi rumah Anda menjadi lebih nyaman dari yang sebelumnya, merakitkan kitchen set rumah dan kantor, dan lainnya.


content:
Misalnya adalah fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan ibadah umroh. Dalam hal ini, biasanya bank syariah sudah melakukan kerja sama dengan agen travel sesuai dengan prinsip apa itu option digital pada trading Olymp Trade syariah. Penanam modal di crowdfunding bersedia mengucurkan dana dengan berbagai alasan. Beberapa diantaranya yaitu.
Contohnya jika ada yang membeli hosting melalui link refferal Anda untuk paket hosting personal durasi satu tahun, jika harga normal adalah sebesar Rp. 1.251.000 dengan diskon 35%, berarti total biaya hostingnya adalah Rp. 813.600. Tapi saya ingin belajar bagaimana caranya, levelnya dikalkulasi, untuk lebih teliti. Commodity Prices adalah sebuah indikator yang mengukur nilai pertumbuhan harga komoditi ekspor.Jika nilai Commodity Prices Ausi naik maka nilai mata uang AUD akan mengalami kenaikan.
Apa itu option digital pada trading Olymp Trade: broker binary options terbaik di Singapura
Jangan bermusuhan dengan trend karena itu hanya akan membuat Anda kepayahan dalam trading, bahkan berujung kehancuran. Anda tak akan pernah bisa mengalahkan apa itu option digital pada trading Olymp Trade pasar. Yang bisa Anda lakukan adalah mengikuti ke arah mana pasar bergerak. Itulah satu-satunya cara yang paling aman. Hal berbeda jika anda menggunakan obat hendel forex asli, terbuat dari bahan dasar herbal alami sehingga membutuhkan waktu lebih lama sekitar 3 minggu untuk melihat perubahannya namun hasil ampuh dan aman tanpa efek samping.
Pada mulanya banyak trader berkeluh kesah, galau dan bercerita mengenai pengalaman jatuh bangunnya mereka dalam bertrading. Kapan ya menjadi trader sukses?
Meski apa itu option digital pada trading Olymp Trade masih bersifat demo, praktek trading yang bisa dilakukan secara gratis ini dapat memberikan gambaran yang baik tentang proses trading binary options sebelum Anda membuka option dengan resiko real. Oleh karena itu, 5 hal yang harus dilakukan oleh trader jangka pendek untuk tetap bisa meraih kesuksesan adalah: Atau dengan kata lain kita tidak bisa mencairkan profit yang sudah kita dapat dari aktivitas opsi biner kembali di broker pilihan biner biner. Tetapi yang paling saya cocok adalah di Grantgould. Transaksi yang dilakukan adalah hanya memperkirakan apakah harga tersebut akan bergerak naik atau sebaliknya.
Jika anda belum punya akun binary, silahkan daftar binary join sekarang cara deposit di binary. Com atau juga cara melakukan penyetoran modal ke account trading binary. Salah satu cara deposit di binary. Com adalah dengan melalui agen pembayaran, karena untuk deposit dan penarikan dana menggunakan bank lokal prosesnya pun …. Lanjut, berikutnya kamu akan diminta untuk mengisi informasi data rekening bank yang akan diverifikasi sebagai rekening bank Shopeepay.
Sedangkan Sell berkebalikan dari istilah yang sebelumnya, dimana Anda menjual mata uang yang dilakukan saat memperkirakan harga akan menurun.
Ini memang terjadi. Rahsia Jutawan Forex Malaysia. Apakah benar-benar mengejutkan bahwa di era di mana angka-angka penghitungan kartu telah mencapai skala di blackjack, untuk memiliki pesaing lain muncul dan menantang pemberitahuan bahwa peluang selalu mendukung rumah?
Seperti dilansir dari website broker forex, berikut adalah penipuan-penipuan yang sering dilakukan oleh perusahaan broker yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, sekarang banyak yang menawarkan EA atau robot trading, juga layanan seperti PAMM atau copy trading, dimana trader bermodal besar cukup menanamkan modal dan membeli layanan tersebut, lalu menikmati hasilnya. Namun, EA maupun copy trading tidak sempurna dan masih perlu kontrol rutin. Sehingga untuk mengaplikasikan EA atau memilih layanan PAMM dibutuhkan pengetahuan yang cukup luas mengenai forex trading. Oleh karena itu, cara ini akan lebih tepat diambil saat Anda sudah makan banyak asam-garam di dunia forex trading. Dalam bisnis perbankan dapat kita analogikan bahwa salah apa itu option digital pada trading Olymp Trade satu resep bank besar adalah menyediakan kemudahan dan keluasan akses bagi para nasabahnya untuk menyimpan dan menarik dana mereka.
Apa itu Fundamental Analysis? Analisa Fundamental Wie Funktioniert Der Handel Mit Gold Forex Adalah Bennett Forex Trading Scams UkForex Indonesia. Selain itu, apa itu option digital pada trading Olymp Trade investasi emas juga cocok bagi kamu yang memiliki keuangan terbatas. Kamu bahkan bisa membeli emas dalam bentuk koin atau batangan seberat 5 hingga 25 gram sesuai kondisi keuangan. Belilah emas di tempat terpercaya misalnya di lembaga yang dipercayakan pemerintah untuk mengurangi risiko penipuan. Platform Copy Trade bisa digunakan untuk semua broker serta lintas broker! Master broker FIREWOODFX bisa difollow oleh broker lain, dan sebaliknya.


content:
Jud1 ini kita akan membahas tentang judi uang asli jenis judi ini sangatlah terkenal di dunia yakni Vivoslot Online semua masyarakat sudah sangat mengenal mainan taruhan Vivo Slot uang asli ini game ini sangat memberikan hasil bagi yang menjalankannya judi Vivoslot terbesar memang benar-benar bisa menghasilkan keuntungan Vivoslot Terbesar dan di dalam games taruhan Vivoslot ini banyak macam mainan di dalamnya.
Permainan Agen Vivoslot Online tidak membuat pemain taruhannya rugi karna mainan taruhan Vivoslot online ini selalu memberikan uang asli yang bisa datang terus ke pemain dan kalian juga yang selalu bermain game Vivoslot Terbesar ini akan menghasilkan pengalaman yang sangat berharga, salah satu pengalaman yang kalian dapatkan adalah masalah ekonomi kalian karna dengan bermain mainan taruhan Vivo kamu bisa dengan cepat menghasilkan uang asli.
Dan anda bisa memainkan games Judi Vivoslot Online di manapun bahkan kamu bisa bermain game judi terbesar ini saat kamu berada dirumah kamu, permainan judi Vivoslot uang asli ini sangatlah memberikan kemudahan untuk yang bermain game Vivoslot Terbesar benar-benar memberikan keuntungan yang sangat besar, mainan taruhan Vivo ini memberikan tantangan tersendiri yang hanya bisa dirasakan oleh para pemasang.
Game taruhan Vivoslot terbesar ini sangat lah bagus untuk dimainkan karna menyimpan banyak uang asli di dalamnya yang pastinya keuntungan Vivoslot Terbaik itu hanya bisa di dapatkan oleh para pejudi judi Vivo terbaik ini dan games ini sangat-sangat tidak membuat bosan yang menjalankan games ini sangat lah seru untuk di mainkan bisa membuat siapa yang mencoba menjalankan menjadi kecanduan untuk bermain trus menerus.
Dan pastinya permainan casino slots Situs Vivoslot Online ini selalu memberikan kenyamanan untuk kamu yang bermain mainan ini dan judi Vivoslot terbesar ini benar-benar memberikan daya tarik yang sangat kuat itu sebabnya banyak peminatnya judi terbaik ini dan sudah banyak saat masyarakat yang mendapatkan hasil dari bermain games judi slot uang asli ini bahkan sudah ada yang menjadikan permainan ini menjadi cara dia menghasilkan keuntungan yang sangat besar, sekian dari artikel Agen Vivoslot Online ini terima kasih.
PROSEDUR SAAT MAIN CASINO SLOTS TERBAIK AGEN TARUHAN JOKER123 SLOT
Bandar Daftar Slot Jud1Group Judi Vivo Slot
Recent Posts
Agen Jud1 Taruhan Kasino Games JUDI VIVOSLOT Terbaik
Agen Jud1 Judi Casino Slots Games VIVOSLOT Live
Situs Jud1group Judi Kasino Slot JUDI VIVOSLOT Online
Agen Jud1group Taruhan Casino Slots Kategori JOKER123
Agen Judi Casino Slot Jenis JUDI VIVOSLOT Live
Categories
Agen Joker123 Terpercaya
Agen S128 Live
Agen S128 Terbaik
Agen Sv388 Terbaik
Agen Vivoslot
Agen Vivoslot Terpercaya
Joker123
S128
S128 Terpercaya
Situs Joker123
Situs Joker123 Online
Situs Judi Online
Situs Vivoslot Online
Vivoslot
Support By
Judi, Agen Judi, Situs Judi, Judi Online, Casino Slot, Judi Slot, Agen Slot, Situs Slot, joker123, joker123 Online, Judi joker123, Judi joker123 online, Agen Joker123, Agen Joker123 Online, Situs Joker123, Situs Joker123 Online, Vivoslot, Vivoslot Online, Judi Vivoslot, Judi Vivoslot online, Agen Vivoslot, Agen Vivoslot Online, Situs Vivoslot, Situs Vivoslot Online, s128, s128 Online, Judi s128, Judi s128 online, Agen s128, Agen s128 Online, Situs s128, Situs s128 Online


content:
Mahkamah Agung, pada tanggal 31 Desember 2014, mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, dimana SEMA ini, dalam poin nomor 3, mempertegas kembali aturan mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Menurut poin nomor 4, PK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali hanya dengan alasan apabila terhadap suatu objek yang sama, terdapat 2 (dua) putusan PK yang bertentangan, sesuai dengan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.
Terbitnya SEMA ini mengundang reaksi dari beberapa pihak. Ketua Badan Pengurus Harian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahyu, dalam siaran persnya kepada hukumonline, Senin (5/1). “ICJR menduga bahwa SEMA No.7 Tahun 2014 lahir karena intervensi Pemerintah melalui Menkopulhukam dan Jaksa Agung ke Mahkamah Agung terkait dengan pembatasan Peninjauan Kembali dalam KUHAP,” ujarnya[1]. Menurutnya, intervensi pemerintah sebagai upaya pengalihan tanggung jawab eksekusi mati kepada MA[2].
Kemudian, Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti mengatakan bahwa SEMA ini akal-akalan Mahkamah Agung supaya Kejaksaan Agung bisa eksekusi terpidana hukuman mati[3]. Lebih lanjut, Poengky menambahkan bahwa Ia berpandangan SEMA telah menambrak konstitusi. Pasalnya, KUHAP bersifat lex spesialis sejak adanya putusan MK, khususnya terkait pengajuan PK. Soalnya norma baru tersebut mengesampingkan norma lama, yakni Pasal 24 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman[4]. “Perlu kami ingatkan bahwa keputusan MK tersebut adalah pembatalan norma prosedural yang diatur dalam UU yang lex spesialis yaitu KUHAP. Dan norma yang diatur dalam lex spesialis ini juga ada dan ditentukan di dalam UU yang bersifat generalis seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung,” ujarnya[5].
Hal yang senada disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi. Menurutnya, pembatasan pengajuan PK melalui SEMA membuat ketidakadilan terhadap terpidana yang masih menempuh upaya hukum. Ia khawatir terpidana yang dihukum mati ketika di eksekusi, belakangan terdapat bukti baru yang membuktikan bukan terpidana dimaksud sebagai pelaku kejahatan. “Seperti kasus Sengkon dan Karta. Jadi saya kira SEMA ini bukan saja sebuah kekeliruan, tetapi kekonyolan,” ujarnya[6].
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh, menyatakan bahwa SEMA tersebut adalah tidak tepat apabila dipandang dari sisi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena putusan MK lebih tinggi daripada SEMA, sehingga aturan dalam peraturan yang lebih rendah tidak dapat menghapuskan aturan dalam peraturan yang lebih tinggi[7]. Pendapat serupa juga disampaikan hakim agung, Gayus Lumbuun, yang menyatakan bahwa dalam pemahaman Hukum Administrasi Negara, kedudukan sebuah Surat Edaran (circular) berada dibawah Peraturan (regeling), oleh karena itu SEMA No 7 Tahun 2014 tidak dapat mengenyampingkan Putusan MK tersebut[8].
MK pun menyayangkan sikap MA yang menafsirkan sendiri konstitusi tanpa mengindahkan putusan MK. Wakil Ketua MK, Arief Hidayat, menyatakan bahwa yang dilakukan MA dapat dikatakan sebagai pembangkangan, dimana penafsiran konstitusi yang dilakukan MK semestinya adalah yang dipakai dalam SEMA. Kalau terjadi ketidakpatuhan, maka itu pelanggaran terhadap konsesi hukum dan puncak hukum tertinggi itu konstitusi. Dia pun mengaku prihatin jika ada pihak-pihak yang tidak mematuhi putusan MK. Sebab MK sebagai lembaga penafsir konstitusi tertinggi dan final berdasarkan UUD 1945 seharusnya putusannya dipatuhi dan diikuti oleh lembaga lain. Dengan kata lain, lembaga di luar MK tidak bisa menafsirkan konstitusi secara sendiri berdasarkan kewenangan masingmasing. “Kalau begitu, hukum di Indonesia tidak dijalankan menurut konstitusi atau UUD 1945,” tandasnya. Arief menerangkan, diperbolehkannya PK diajukan berkali- kali justru mempertimbangkan asas kehati-hatian dalam memutus. Dengan prinsip, jika ditemukan novum (bukti baru), upaya hukum luar biasa itu bisa diajukan dan itu bisa berulang kali[9].
Ketua MK, Hamdan Zoelva, ikut mengomentari terbitnya SEMA 7/2014 dengan menyatakan, adanya ketentuan PK berkali-kali seharusnya tidak menjadi polemik untuk mempertanyakan di mana letak kepastian hukumnya. Menurut dia, siapa pun yang pernah belajar hukum harusnya mengetahui vonis pada tingkat kasasi telah memberikan kepastian hukum. Karena itu, seharusnya eksekusi bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan karena adanya ketentuan PK bisa diajukan berkali-kali, menurut Hamdan, itu merupakan cara berpikir yang tidak benar[10].
Mengenai pertimbangan poin nomor 1 dan 2 SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK hanya menghapus ketentuan PK dalam pasal 268 (3) KUHAP, dan tidak menghapus ketentuan PK di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menurutnya, MK memang tidak membatalkan ketentuan PK yang berada pada UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman. Sebab kedua norma tersebut terlalu umum. Adapun yang dimohonkan waktu itu adalah untuk perkara pidana[11].
Di sisi lain, hakim agung, Suhadi, menyatakan bahwa alasan tujuan dikeluarkan SEMA 7/2014, yang mengatur bahwa PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali adalah untuk memberikan kepastian hukum. Selain itu, lambatnya eksekusi terhadap gembong narkoba juga menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi terbitnya SEMA tersebut[12]. Hal senada juga diutarakan oleh hakim ad-hoc tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi, Prof. Dr. Krisna Harahap. “Kalau boleh dua kali, tiga kali, empat kali dan seterusnya, kapan bisa dieksekusi?” kata Prof. Krisna[13].
Krisna juga menilai SEMA bukan mengesampikan putusan MK karena putusan MK tidak serta merta menghapus pasal di UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA tersebut. Putusan MK tersebut juga tidak memiliki cover yang cukup kuat untuk serta merta menghapus UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung[14]. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Biro HUkum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, yang menyatakan bahwa SEMA itu bukanlah bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK. SEMA itu diterbitkan sebagai panduan bagi para hakim dalam mempertimbangkan dan memutus. “Selanjutnya terserah hakim tingkat pertama (pengadilan negeri) yang akan memutus apakah akan diteruskan atau tidak (PK-nya) ke MA serta hakim agung yang akan memutuskan demi keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat,” paparnya[15].
Dari jabaran-jabaran di atas, maka dapat kita lihat bahwa terbitnya SEMA 7/2014 ini didasari atas 2 (dua) hal. Yang pertama, sebagai tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, yang menyatakan ketentuan pasal 268 ayat (3) KUHAP (yang mengatur tentang PK hanya dapat dilakukan 1 kali) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan putusan MK ini, PK dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, tanpa batasan. Yang kedua adalah sebagai tanggapan atas PK yang diajukan oleh beberapa gembong narkoba yang telah divonis mati, sehingga PK dinilai menghalangi jalannya eksekusi terhadap para gembong narkoba tersebut. Selain itu, dikhawatirkan PK yang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali (berulang kali) akan digunakan sebagai instrumen bagi terpidana untuk berkali-kali mengajukan PK dengan tujuan menunda eksekusi, atau dengan kata lain, PK berulang kali dapat menunda eksekusi dari pidana yang dijatuhkan kepada terpidana.
Apabila kita menelaah lebih dalam, maka permasalahan utama yang menjadi pembahasan atas terbitnya SEMA 7/2014 adalah :
Apakah SEMA dapat mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam putusan MK?
Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?
Apakah memang PK pada dasarnya dapat diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, sesuai dengan putusan MK?
Untuk pertanyaan pertama, kita harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), pada intinya, menyatakan bahwa peraturan, yang salah satunya, dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan memiliki hukum mengikat selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dan apabila kita melihat kepada pasal 79 UU 14/1985 jo. UU 5/2004 jo. UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung, maka disebutkan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”, dimana penjelasannya berbunyi:
Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.
Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.
Permasalahan yang timbul dari aturan ini adalah tidak dijelaskannya bentuk peraturan yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sehingga pada akhirnya ditafsirkan bahwa kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah mengacu kepada pasal ini, sehingga pada akhirnya SEMA dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Apakah putusan MK adalah peraturan perundang-undangan juga sehingga muncul pendapat bahwa SEMA sebagai aturan yang lebih rendah tidak dapat mengesampingkan putusan MK sebagai aturan yang lebih tinggi?
Perlu dipahami bahwa putusan MK pada dasarnya bukan lah peraturan perundang-undangan. Namun, sifat dari putusan MK adalah mengubah undang-undang, yang adalah peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) angka 3 UU 12/2011. Menurut penulis, apabila ada putusan MK yang membatalkan suatu pasal, atau kata, atau frasa, dalam satu undang-undang, atau satu undang-undang tersebut dibatalkan, maka dengan sendirinya putusan MK tersebut mengubah undnag-undang tersebut. Hubungan antara undang-undang dan SEMA sendiripun sebenarnya tidak dijelaskan hierarki nya, karena UU 12/2011 hanya memasukkan UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hierarki nya, sedangkan SEMA dan peraturan lainnya, seperti yang diterbitkan BI, BPK, dan lain sebagainya, disebut diakui keberadaannya dan mengikat dengan syarat seperti yang telah dijelaskan di atas, tanpa dijelaskan hierarki nya dimana. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, SEMA dan peraturan-peraturan lainnya tersebut, secara hierarki, diletakkan dibawah UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, dapat dikatakan bahwa aturan dalam putusan MK, secara sifat, lebih tinggi dari SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
Dalam ilmu perundang-undangan, dikenal sebuah teori yang dikenalkan oleh Hans Kelsen, yang disebut sebagai Stufenbau Theory, yang artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada di atasnya. Dengan bekaca kepada teori ini, dan melihat secara sifat bahwa SEMA, secarta hierarkis berada dibawah undnag-undang yang diubah dengan putusan MK, maka sangat jelas bahwa pada dasaranya, SEMA tidak boleh bertentangan dengan undnag-undang, yang telah diubah dengan putusan MK, atau dengan kata lain, SEMA tidak boleh bertentangan dengan putusan MK.
Untuk pertanyaan, “Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?”, kita harus kembali ke dalam aturan-aturan mengenai PK itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam KUHAP (UU 8/1981) sendiri, ketentuan mengenai hal ini telah diatur secara jelas dan gamblang dalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP, dimana dinyatakan bahwa “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”. Dari aturan ini, kta sudah dapat menjawab pertanyaan di atas, bahwa tidak benar pengajuan PK dapat menunda eksekusi putusan pidana. Sehingga, pendapat yang menyatakan bahwa PK berulang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum adalah salah, karena seperti ketentuan di atas, PK sendiri tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan yang dijatuhkan, sehingga hal tersebut adalah suatu bentuk kepastian hukum sendiri. Selain itu, dengan melihat kepada sifatnya serta aturan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, bahwa PK hanya bisa diajukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, dengan proses PK yang setelah proses upaya hukuk kasasi,maka putusan kasasi adalah putusan yang dapat dikatakan sebagai putusan berkekuatan hukum tetap, dalam hal ada upaya hukum.
Selain itu, Karena aturan ini tidak memberikan pengecualian pada pemidanaan tertentu, maka, pidana mati, yang termasuk dalam salah satu bentuk pemidanaan, yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, eksekusi atau pelaksanaannya tidak lah dapat ditunda dengan adanya pengajuan PK. Selain itu pula, dalam Pasal 268 ayat (2) KUHAP dinyatakan apabila setelah PK diajukan (sebelum putusan), pemohon PK meninggal dunia, ahli waris dapat menentukan apakah PK yang diajukan akan dilanjutkan atau tidak. Selain itu, Pasal 263 ayat (1) KUHAP juga telah menjelaskan bahwa ahli waris dapat mengajukan PK. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, pendapat yang mendasari terbitnya SEMA ini yang mendasarkan kepada lambatnya eksekusi pidana mati beberapa gembong narkoba adalah tidak tepat, karena pada dasarnya, para gembong tersebut dapat dieksekusi, walaupun masih dapat mengajukan PK.
Untuk pertanyaan ketiga, apakah seharusnya PK dapat diajukan lebih dari 1 kali, sesuai putusan MK? Atau dengan kata lain, bagaimana sebenarnya pengaturan pengajuan PK? Untuk menjawab ini, penulis akan mengambil gambaran yang ada di Belanda, mengingat secara historis, hukum Indonesia banyak mengadopsi hukum Belanda, yang saat itu mnejajah Indonesia. Lalu, bagaimana pengaturan PK untuk perkara pidana di Belanda?
Imam Nasima, dalam tulisannya yang berjudul “Seperti Apa Pengaturan Peninjauan Kembali Di Belanda?”, menceritakan bahwa telah terjadi perkembangan di Belanda mengenai pengaturan pengajuan PK, dimana terdapat beberapa perkara pidana yang belakangan hari dibuka kembali, karena ditemukannya bukti atau kesaksian baru yang membuat putusan sebelumnya terbantahkan, seperti kasus pembunuhan Putten, Schiedam, atau Deventer, selama memenuhi syarat-syarat pengajuan PK di Belanda, yaitu atas dasar (1) adanya putusan-putusan (BKHT) yang isinya saling bertentangan, (2) adanya putusan Mahkamah HAM Eropa yang menetapkan adanya pelanggaran prosedur dan PK dibutuhkan untuk pemulihan hukum, atau (3) jika terdapat “novum”.
Mengacu kepada putusan MK, ada hal yang menarik untuk kita ketahui bersama bahwa sebenarnya, pemohon dalam putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013, Antasari Azhar, menguji pasal 268 ayat (3) KUHAP mengenai PK dalam perkara yang hanya dapat dilakukan 1 kali kepada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu hak mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi[16]. Pemohon juga “hanya” meminta MK untuk menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 jika dimaknai “tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya bukti baru (novum) berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi”, atau dengan kata lain, meminta MK melakukan “konstitusional bersyarat” atas pasal tersebut. Jadi, pada intinya, pemohon hanya meminta PK diperbolehkan lebih dari 1 kali dengan syarat jika ditemukan keadaan baru (novum) yang selama persidangan belum dimanfaatkan atau belum ditemukan[17], yaitu yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP.
Sebenarnya, permohonan Antasari Azhar ini sama dengan perkembangan mengenai pengaturan pengajuan PK dalma perkara pidana di Belanda. Di Belanda, menurut Imam Nasima, masih dalam tulisan yang sama, terdapat perubahan dalam undang-undang mengenai PK yang menguntungkan (untuk kepentingan terdakwa) yang berlaku mulai tanggal 1 oktober 2012 yang lalu, yang salah satunya adalah terkait dengan pengertian “novum” yang diperluas. Dalam undang-undang yang baru, “novum” bukan hanya berarti sebuah kondisi faktual baru, tetapi juga perspektif-perspektif baru yang didapatkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya hasil temuan baru yang didapatkan dengan penggunaan teknik forensik terbaru. Dengan demikian, pengertian fakta baru bukan lagi harus dipahami sebagai adanya sebuah fakta (baru) lain, tetapi bisa juga cara baru untuk memeriksa fakta tersebut. Misalnya, ditemukannya bercak darah bisa saja sudah terjadi sebelumnya, tetapi melalui pemeriksaan DNA yang baru dikenal, ternyata ditemukan hasil pemeriksaan yang baru.
Dengan perspektif bahwa dunia ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang terus berkembang, seperti pemeriksaan DNA yang telah dijelaskan di atas, maka seharusnya PK tidak dapat dibatasi hanya 1 kali, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang dapat dijadikan dasar untuk mengubah hukuman terhadap seseorang, dari yang bersalah menjadi tidak bersalah, atau sebaliknya. Coba kita bayangkan bersama, bagaimana apabila seseorang telah divonis bersalah, dan ternyata ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang diduga kuat, dapat dijadikan dasar untuk menjadikan vonis atas dirinya berubah menjadi tidak bersalah, namun tidak ada lagi upaya hukum yang bisa diajukan, karena PK hanya bisa diajukan 1 kali. Apa upaya yang dapat ditempuh oleh terpidana dan/atau ahli warisnya? Apakah adil bagi terpidana dan/atau ahli warisnya atas hal ini?
Untuk itu, sebaiknya, PK, terutama dengan alasan adanya novum, baik dalam arti benar-benar fakta baru, maupun dalam arti adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi terhadap fakta lama yang menghasilkan pandangan baru terhadap fakta tersebut, tidak dapat dibatasi hanya 1 kali. Hal ini dikarenakan tidak ada yang dapat memastikan bahwa tidak akan ada novum yang dapat mengubah status terpidana, karena kemungkinan untuk adanya novum tersebut selalu ada sampai kapanpun juga.
Terkait putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013 dan dampaknya, yaitu diperbolehkannya pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, setidaknya ada beberapa hal menarik yang dapat kita lihat bersama. Yang pertama, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa pada dasarnya, Antasari Azhar (pemohon) hanya mengajukan pembatalan Pasal 268 ayat (3) KUHAP secara “konstitusional bersyarat”, yaitu dalam arti pasal tersebut tetap konstitusional sepanjang memperbolehkan PK diajukan lebih dari 1 kali, hanya untuk alasan yang ada dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu terdapat keadaan baru (novum). Namun, MK ternyata menghapuskan pasal 268 ayat (3) KUHAP secara keseluruhan, sehingga bukan hanya terkait novum yang dapat diajukan PK lebih dari satu kali, namun juga 2 syarat lain, yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c KUHAP, yaitu terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) KUHAP). Sehingga, dapat dilihat, MK dalam perkara ini memutus melebihi yang dimintakan oleh pemohon, atau yang biasa disebut ultra petita[18].
Yang kedua adalah mengenai pernyataan Ketua MK (pada saat itu), Hamdan Zoelva, dalam menanggapi isi SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan mengenai PK hanya dapat diajukan 1 kali di dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Hamdan Zoelva menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan PK yang hanya dapat diajukan 1 kali dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung, karena ketentuan PK dalam UU-UU tersebut bersifat sangat umum, terutama mengandung pula arti PK dalam perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer. Padahal, yang diajukan oleh Antasari Azhar hanyalah PK dalam perkara pidana. Apabila MK menghapus pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, maka akan membawa dampak secara langsung bagi pengajuan PK perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer, dimana dalam perkara-perkara tersebut, PK juga dapat diajukan lebih dari 1 kali, suatu hal yang sebenarnya harus diuji terlebih dahulu apakah benar dapat diajukan 1 kali.
Menurut penulis, pendapat Hamdan Zoelva ini patut untuk dikritisi lebih lanjut karena sebenarnya MK bisa menjatuhkan putusan “konstitusional bersyarat” dengan menyatakan bahwa pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang diartikan tidak termasuk PK dalam perkara pidana. Apakah ultra petita? Jelas. Karena pemohon tidak mengajukan permohonan terkait pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut. Tapi, bukankah sebelumnya MK telah melakukan ultra petita terhadap permohonan pemohon, dimana yang diminta hanya untuk novum (Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP), lalu MK menghapus keseluruhan pasal? Mengapa tidak melakukan ultra petita pula untuk pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, untuk menghindari kerancuan seperti yang terjadi saat ini, dimana Mahkamah Agung, menggunakan pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut sebagai dasar untuk “membelot” dari putusan MK, dengan mengatur dalam SEMA 7/2014, dimana PK hanya dapat diajukan 1 kali?
Yang ketiga adalah terkait SEMA 7/2014, yang merupakan “jawaban” Mahkamah Agung terhadap putusan MK tersebut. Menurut penulis, Mahkamah Agung terkesan memaksakan bahwa PK hanya dapat dilakukan 1 kali dengan mengeluarkan SEMA tersebut. Dalam ilmu hukum, dikenal asas dimana peraturan perundang-undangan yang lebih khusus lebih kuat dibandingkan peraturan yang lebih umum, atau biasa disebut dengan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Mengenai ketentuan PK, tentu saja KUHAP adalah peraturan yang lebih khusus (lex spesialis) daripada UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung (lex generalis), karena KUHAP khusus mengatur mengenai PK dalam perkara pidana, sedangkan ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak hanya untuk perkara pidana, namun juga untuk perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Seharusnya, ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung dalam SEMA 7/2014 untuk menyatakan PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali, karena untuk ketentuan mengenai PK dalam perkara pidana, dalam peraturan yang lebih khusus, yaitu KUHAP, sudah dihapus dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK, berdasarkan putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013.
Berdasarkan hal di atas, maka seharusnya, ketentuan mengenai PK dalam UU-UU tersebut tidak lagi mengikat untuk perkara-perkara pidana, melainkan hanya untuk perkara-perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Menurut penulis pribadi, Mahkamah Agung terkesan seperti anak-anak dengan memaksakan PK dalam perkara pidana hanya boleh diajukan 1 kali dengan pembenaran formil belaka. Suatu hal yang menurut penulis tidak layak ditunjukkan oleh sebuah institusi seperti Mahkamah Agung.
Alasan yang timbul dari penolakan PK berulang kali, banyak dihubungkan dengan eksekusi hukuman mati, dimana ada anggapan bahwa PK berulang kali akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas terpidana, sehingga kejaksaan sebagai eksekutor putusan akan selalu menunda eksekusi hukuman mati, sampai ada putusan yang tidak diajukan upaya hukum lagi. Eksekutor merasa ragu untuk mengeksekusi terpidana karena apabila nantinya sudah ada putusan PK yang tetap menjatuhkan pidana mati kepada terpidana, yang mana seharusnya dapat langsung dieksekusi, lalu terpidana dieksekusi, lalu diajukan PK lagi oleh ahli warisnya, dan ternyata terpidana tidak bersalah, maka bagaimana mengembalikan keadaan si terpidana yang sudah dieksekusi karena merehabilitasi/mengembalikan nyawa terpidana yang sudah mati adalah hal yang tidak mungkin.
Pertanyaan yang paling mendasar adalah, dalam konstruksi terdakwa dinyatakan bersalah, apakah dengan PK yang dilakukan hanya 1 kali menutup kemungkinan bahwa terpidana ternyata tidak bersalah? Jawabannya adalah tidak. Akan selalu ada peluang bahwa terpidana ternyata tidak bersalah, misalnya ditemukan novum baru yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Lalu, dengan PK yang dibatasi hanya dapat diajukan 1 kali, bagaimana keluarga terdakwa mendapatkan keadilan hukum atas terpidana hukuman mati yang mungkin telah dieksekusi, dan ternyata tidak bersalah? Bukankah PK yang dapat diajukan berulang kali dapat memberikan keadilan hukum atas kepastian hukum yang telah diterima oleh terpidana hukuman mati yang telah dieksekusi?
Sebenarnya, permasalahan eksekusi pidana mati tidak lah tepat apabila dikaitkan dengan PK yang dapat diajukan berulang kali, seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Permasalahan eksekusi pidana mati lebih baik dibahas dalam lingkup mengenai jangka waktu eksekusi pidana mati dan mekanisme apa yang dapat ditempuh oleh ahli waris, apabila terpidana yang sudah dieksekusi mati, ternyata dinyatakan tidak bersalah. Misalnya, apakah dapat menempuh mekanisme permintaan ganti rugi yang harus diberikan kepada ahli waris terpidana yang sudah “terlanjur” dieksekusi? Bagaimana menempuh mekanisem tersebut? Apakah langsung dalam putusan PK, atau harus mengajukan gugatan perdata, atau yang lain? Hal itu yang seharusnya dipikirkan terkait hukuman mati dan PK lebih dari 1 kali, bukan malah membatasi pengajuan PK yang dapat berakibat terbatasnya hak terpidana dan ahli waris terpidana untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum atas terpidana.
Menurut penulis, SEMA ini hanya upaya menutup mata atas keadilan hukum yang seharusnya diterima terpidana dan ahli warisnya, dan lebih menekankan kepada kepastian hukum berupa keyakinan dari eksekutor untuk segera mengeksekusi terpidana mati, yang mana pada dasarnya, keyakinan ini sebenarnya tidak perlu dicari, karena sudah datang melalui aturan bahwa PK tidak menghalangi atau menunda eksekusi, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, sehingga eksekutor seharusnya tidak perlu ragu untuk mengeksekusi terpidana dengan hukuman mati. SEMA ini hanya menutup kemungkinan untuk terpidana dan ahli warisnya mendapatkan status bahwa terpidana ternyata tidak bersalah dengan membatasi pengajuan PK yang hanya dapat dilakukan 1 kali.
Merumuskan suatu kebijakan atau peraturan yang mengatur orang banyak hendaklah menggunakan dudukan yang tepat dan dasar yang seharusnya dijadikan tempat berpijak, bukan berdasarkan dasar-dasar yang tidak tepat dan cenderung mengada-ada, terlebih menggunakan pijakan lain, padahal pijakan yang tepat sudah disediakan. Inilah gambaran mengenai terbitnya SEMA 7/2014, yang membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 kali, yang “membelot” dari putusan MK, yang memperbolehkan pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana. Pendapat bahwa PK dapat menunda eksekusi, terutama hukuman mati, sangatlah tidak tepat dan mengada-ada, karena KUHAP sendiri sudah menjelaskan bahwa PK tidak menghalangi eksekusi, termasuk eksekusi hukuman mati.
Terkait hukuman mati, seharusnya bukan PK dalam perkara pidana yang dibatasi, yang mana dengan pembatasan itu pula, tidak menutup kemungkinan bahwa terpidana mati yang sudah dieksekusi pada dasarnya tidak bersalah. Seharusnya lebih dipikirkan mekanisme-mekanisme terkait hukuman mati, seperti yang sudah dijelaskan di atas.
Selain itu, perlu dipikirkan bersama mengenai adanya novum yang bisa kapan saja muncul, yang dapat mengubah status kesalahan dari terpidana. Jangan menutupi kemungkinan mengenai adanya novum tersebut dengan membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana. Jangan menutupi proses hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris terpidana mati untuk mendapat keadilan hukum mengenai status kesalahan terpidana mati.
Dan, hendaknya para penegak hukum di Indonesia memiliki visi yang sama mengenai kesatuan hukum, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat antara satu institusi hukum dengan institusi hukum lainnya, yang dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perumusan keputusan-keputusan hukum harus diputuskan secara visioner dengan logika yang tepat, sehingga keputusan tersebut tidak hanya berguna untuk saat ini, tapi juga berguna untuk di masa yang akan datang, dan terutama, tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang.
*Tulisan ini telah dikoreksi dengan tulisan berjudul “Koreksi Atas Tulisan SEMA 7/2014:Sebuah Pembenaran Yang Benar-benar Kurang Benar, serta Komentar Atas Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015 dan 66/PUU-XIII/2015”. Silahkan baca disini:
https://kanggurumalas.com/2016/07/24/koreksi-atas-tulisan-sema-72014-sebuah-pembenaran-yang-benar-benar-kurang-benar-serta-komentar-atas-putusan-mk-no-45puu-xiii2015-dan-66puu-xiii2015/
[1]“Pemerintah Diminta Tidak Intervensi Mahkamah Agung, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa6191a5547/pemerintah-diminta-tidak-intervensi-mahkamah-agung, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[2] Ibid.
[3] “SEMA Pembatasan PK Dinilai Akal-akalan MA”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa4faaf2a48/sema-pembatasan-pk-dinilai-akal-akalan-ma, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] “SEMA Tidak Bisa Menghapus Putusan Mahkamah Konstitusi”, http://www.gresnews.com/berita/hukum/20041-sema-tidak-bisa-menghapus-putusan-mahkamah-konstitusi/, diakses pada Selasa, 6 Jnauari 2015, pukul 12.00 WIB.
[8] “Peraturan Mahkamah Agung Tentang PK Tidak Bersebrangan Dengan Putusan MK”, http://nasional.kompas.com/read/2015/01/01/17313831/Peraturan.Mahkamah.Agung.tentang.PK.Tidak.Berseberangan.dengan.Putusan.MK, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[9] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”, http://www.koran-sindo.com/read/946663/149/ma-dinilai-membangkangi-konstitusi-1420520533, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Andi Saputra, “Lambatnya Eksekusi Gembong Narkoba Jadi Salah Satu Alasan Dikeluarkannya SEMA”, http://news.detik.com/read/2015/01/02/093852/2792201/10/lambatnya-eksekusi-gembong-narkoba-jadi-salah-satu-alasan-keluarnya-sema?nd771104bcj, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[13] Andi Saputra, “Eksekusi Mati Gembong Narkoba Lambat, Prof Krisna : SEMA Itu Jalan Keluar”, http://news.detik.com/read/2015/01/04/094953/2793412/10/eksekusi-mati-gembong-narkoba-lambat-prof-krisna-sema-itu-jalan-keluar?n991104466, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.30 WIB.
[14] Ibid.
[15] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”…, loc.cit.
[16] Disamping itu, pemohon juga mendasarkan kepada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu tentang hak mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah pasal yang menjadi stretching point dalam permohonan tersebut.
[17] Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2013, halaman 10-11.
[18] Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, penjatuhan putusan yang melebihi permohonan, atau ultra petita, dapat dilakukan dalam konteks constitutional review, dengan melihat kepada sejarah, yaitu putusan John Marshall (Chief Justice of Supreme Court United States of America/Ketua Mahkamah Agung Amerika) dalam kasus Marbury vs Madison (Jimly Asshiddiqie, “Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan MK”, http://www.jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/, diakses pada hari Kmais, 22 Januari 2015, pukul 16.00 WIB).
Bagikan ini:
Twitter
Facebook
Like this:
Like Loading...
Related
Published by kanggurumalas
View all posts by kanggurumalas
Post navigation
Previous Post KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
Next Post PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRA PERADILAN, SEBUAH PROGRESIVITAS HUKUM YANG DIBUTUHKAN
21 thoughts on “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR”
yo yo' says:
26 March 2015 at 11:50 pm
sema tidak ada dalam hirearki peraturan perundang-undangan indonesia, tetapi dalam sema 7 2014 mempertegaskan pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK bahwa putusan MK nomor 34/puu-xi/2013 tidak serta merta menghapus norma hukum dari pasal pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK. yang ingin saya pertegas dari kata-kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, tentang “norma yang baru mengesampingkan norma lama” ini adalah hal yang baru saya dengar, karena dari kata aslinya lex specialis derogat legi generali. Lex disini berasal dari bahasa latin yang berarti undang-undang, sedangkan norma berasal dari bahasa latin “norma” yang secara etimologis merupakan standar perilaku didasarkan pada prinsip atau bahasa indonesiannya asas[Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (edisi revisi), kencana, jakarta, 2014, h 52]. sekian terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
27 March 2015 at 12:10 am
terima kasih atas komentarnya..namun mohon maaf saya tidak sependapat bahwa sema tidak memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia..dia memiliki tempat hanya saja tidak jelas hierarkinya dimana..ketidakjelasan ini bukan berarti menghapus keberadaan sema dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia..
terkait dengan pendapat DE Imparsial, Poengky Indarti tersebut, saya bukan dalam posisi membenarkan atau menyalahkan..saya hanya mengutip bagaimana reaksi beberapa pihak atas munculnya SEMA tersebut, salah satunya adalah beliau..dan kalau boleh mengkoreksi, lex specialis derogat lege generalis bukan “hukum yang baru mengenyampingkan hukum yang lama”..itu adalah “lex posteriori derogat legi priori”..lex specialis derogat legi generali adalah peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang lebih umum..mungkin disisi itu media yang saya rujuk salah mengutip atau memang beliau salah menyebutkan..namun apabila kita baca secara menyeluruh, tampak jelas bahwa yang dimaksud beliau adalah lex specialis derogat legi generalis..aturan dalam KUHAP adlh yang lebih khusus ttg acara pidana daripada UU KK atau UU MA, shg apabila norma dalalm KUHAP dihapuskan, tidak bisa lagi merujuk kepada UU KK dan UU MA terkait hukum acara pidana..
Salam..terima kasih..
LikeLike
Reply
yo yo' says:
1 April 2015 at 10:18 am
maaf saya salah, keburu komen aja sampe ga fokus, penekanan saya hanya norma itu lain dengan lex. saya hanya mau mengoreksi yang dikatakan norma baru mengesampingkan norma yang lama adalah hal yang salah. yang benar adalah aturan/undang2 baru mengenyampngkan aturan/undang2 yang lama. terima kasih atas koreksinya.
sedangkan menurut saya dari konsepnya saja udah beda, SURAT EDARAN MA dan PERATURAN MA, surat edaran hanya berisi petunjuk, sedangkan perma adalah peraturan/pengaturan, yang keduanya hanya mengikat lingkup mahkamah agung dan peradilan yang dibawahnya. dalam pasal 8 (1) UU12/2011 “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) mencakup “peraturan” yang ditetapkan …Mahkamah Agung……..” . jelas tertulis disitu adalah “peraturan” bukan surat edaran.
dan pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya yang jelas didalamnya memuat kata “peraturan” bukan surat edaran, pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya mengatakan ;untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal2 yang belum cukup diatur dalam uu 14/1985 dan terdapat kekosongan hukum dalam suatu hal (dalam hal ini PK) MA berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap.
sudah jelas yang dimaksud diatas adalah apabila terjadi kekosongan hukum, dan masalah PK tidak terjadi kekosongan hukum, karena sudah diatur di KUHAP, UUMA, dan UUKK. hanya tergantung MA bagaimana sedapat mungkin menafsirkan UU mana yg dipakai (asas preferensi), tetapi MA tetap memilih menggunakan UUMA dan UUKK yang dipertegaskan dalam sema 7/2014.
contoh dikeluarkannya peraturan akibat kekosongan hukum adalam PERMA 1/1980 tentang PK.
ma dapat mengeluarkan perma, sema, fatwa, sk
itu pendapat saya… selebihnya nnti saya tanya ke ahli hukum tata negara tentang peraturan perundangan-undangn, sekian terima kasih…..
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
1 April 2015 at 3:16 pm
terima kasih kembali atas tanggapannya..namun saya pribadi tidak mengartikan “peraturan” yang ada dalam UU 12/2011 ataupun UU MA sebagai “Peraturan MA” atau Perma..kalau kita berpegang secara formil bahwa “peraturan” adalah hanya yang dinamakan “peraturan”, ya bisa saja..hanya saja tidak ada satupun perundang-undangan atau literatur yang menyebutkan bahwa kata “peraturan” itu mencakup apa saja, bahkan di UU 12/2011 dan UU MA..jadi, saya simpulkan, bahwa segala yang bersifat “mengatur” dari MA adalah “peraturan” sebagaimana yang dimaksud dalam UU 12/2011 dan UU MA..terlepas dari penamaannya apakah berbentuk “SEMA” atau “Perma”..
tapi memang masalah ini adalah masalah panjang yang sudah sering saya dengar dan belum pernah diselesaikan..saya sangat menerima perbedaan pendapat mengenai hal ini..terutama ketika tidak ada aturan yang jelas mengenai apa saja yang disebut sebagai “peraturan” dalam UU 12/2011 dan UU MA..
masalah kekosongan hukum jelas bahwa tidak ada kekosongan hukum dan itu sudah saya jelaskan pula dalam tulisan saya..jadi, sema itu, yang saya artikan masuk ke dalam “peraturan”, tidak bisa dikeluarkan..
terima kasih..saya harap anda juga mengeluarkan tulisan mengenai hal ini agar bisa menambah wawasan masyarakat tentang hukum..itu jauh lebih baik menurut saya..salam..
LikeLike
agung says:
11 September 2015 at 8:02 am
sagat menarik dan bagus analisanya. saya inin menyanyakan. baaimana menurut anda penaturan ideal (seharusnya) PK pasca putusan MK? apakah sema ini sebaiknya d cabut atau baaimana? aar tdk terjadi kerancuan dan ketidakjelasan dalam penerapan norma. mohon penjelasanya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
11 September 2015 at 2:33 pm
Terima kasih atas pertanyaannya..menurut saya, seharusnya PK dalam perkara pidana tidak dapat dibatasi sampai kapanpun, terutama dengan alasan “adanya novum”..hanya saja harus lbh diperjelas sejauh apa suatu hal bisa dibilang “novum”..dan sebenarnya bisa saja novum itu lahir bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan keadaan..bagaimana kalau ada novum baru yang kuat, yang lahir karena bukan kesalahan siapa-siapa, tapi karena keterbtasan, padahal terpidana sudah PK sebelumnya?
Misalnya, ada perkara pembunuhan dan seseorang dipidana atas perbuatan tersebut..dia sudah PK dan tetap dihukum..lalu, di kemudian hari, ternyata ditemukan teknologi pemeriksaan DNA dan setelah diperiksa, ternyata bukan orang tersebut yang membunuh..disini kita bisa melihat bahwa lahirnya novum bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan pengetahuan pada sat terpidana dipidana..bagaimana menyelesaikan masalah ini kalau PK dlm perkara pidana hanya dibatasi 1 kali?bukankah menjadi tidak adil dan kejam, dengan membatasi PK dlm perkara pidana 1 kali, sehingga orang mendapatkan ketidakdilan, bahkan dipersalahkan atas perbuatan yang ternyata terbukti tidak ia lakukan?
jadi menurut saya, seharusnya pengaturan tentang PK yang ada adalah sejalan dengan putusan MK dan seharusnya SEMA ini dicabut agar tidak terjadi keraguan dalam diri hakim dalam menerapkan norma ttg PK ini..
semoga jawaban saya bisa menjawab pertanyaan anda..terima kasih sekali lagi..
LikeLike
Reply
agung says:
15 September 2015 at 9:59 am
trimakasih atas balasannya,
dengan dibatalkannya pasal 268 (3) KUHAP melalui putusan MK 34/XI-PUU/2013, apakah sekiranya perlu dibuatkan kembali pasal yg mengatur permohonan PK atas PK? ketiadaan aturan (pasal 268 ayat 3) inilah y mungkin dijadikan alasan MA meneluarkan sema utk mengisi kekosonan hukum. kendati putusan MK 34/xi-puu/2013 yg slama ini mjd payung hukum atas dibatalkannya pasal 268 ayat 3 KUHAP tetap saja terasa kurang afdhol atau mantap jika tidak ada aturan tentang pengajuan PK itu sndiri. Misal “permohonan PK atas PK dapat dilakukan terbatas pada alasan sebagaimana diatur pada pasal 263 ayat (2)”. apakah hal ini bisa dilakukan? mohon tanapannya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
15 September 2015 at 10:29 am
Terima kasih kembali atas pertanyaannya..menurut pendapat saya, tidak ada kekosongan hukum yang ditimbulkan dari putusan MK tersebut..MK tidak membatalkan norma ttg PK scr keseluruhan..yang dibatalkan hanyalah pembatasan pengajuan PK..seharusnya, dgn putusan tersebut, dapat scr langsung diartikan secara a contrario..atas putusan BHT, bisa diajukan PK yang tidak memiliki batasan berapa kali jumlah pengajuan (a contrario dari batasan pengajuan yang dulu hanya 1 kali)..yang dihilangkan oleh MK adalah batasan yang dulu ada sehingga sekarang tidak ada batasan berapa kali pengajuan yang diperbolehkan..
Dan apabila kita membaca SEMA tersebut, MA juga tidak menyatakan ada kekosongan hukum..MA hanya “menambal” ketentuan tersebut dengan pasal yang bunyi nya sama dengan pasal yang dihapuskan dari UU yang berbeda..artinya ketentuannya sudah ada..hanya MA tidak mau tunduk kepada putusan MK..
Menurut pendapat saya pribadi, memang seharusnya seluruh putusan MK harus direspon oleh legislatur untuk kemudian diatur kembali (kecuali apabila atas putusan yang menyatakan permohonan ditolak atau tidak dapat diterima)..termasuk putusan ttg PK ini..seharusnya legislatur mencabut pasal tersebut dan kemudian harus menjelaskan keadaan hukum yang ada pasca putusan MK tersebut..shrsnya legislatur merespon hal ini agar tidak terjadi kekacauan hukum..tapi, mungkin legislatur kita lupa bahwa putusan MK bersifat negatif legislatur..yang mana shrsnya putusannya harus dikuatkan dgn peraturan per-uu-an lagi..tapi saat ini, pembahasan uu akibat putusan MK sudah masuk di DPR dan masuk ke dalam kategori peraturan per-uu-an yang bisa dibahas kapan saja (sisipan), tidak perlu masuk prolegnas, sama seperti pembahasan uu pengesahan perppu..semoga keadaan ini akan membaik..
Mungkin seperti itu pendapat saya..semoga bisa menjawab pertanyannya..salam..
LikeLike
Reply
agung says:
22 September 2015 at 6:15 am
trimakasih atas balasanya,
menurut Maria Farida Indrati, bahwa SE tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Meskipun muncul kesan sebagai peraturan, sifatnya hanya untuk kalangan intern. apakah SEMA no. 7 th 2014 ini menegasikan putusan MK (pembatalan pasal 268 ayat 3 yg bisa dimaknai a contrario)?
ada yg berpendapat bahwa SEMA menabrak UU terutama putusan MK, namun sejatinya terbit SEMA itu sejalan dengan pasal 24 ayat 2 UU no. 48 kekuasaan kehakiman dan pasal 66 ayat 1 UU no. 3 2009 ttg Mahkamah Agung “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”. Dlm kasus ini apakah MA boleh utk tdk patuh dg asas lex spesialist?
pertanyaan ke 3, apakah sema termasuk peraturan atau kebijakan? mohon penjelasannya karna saya masih belajar ilmu hukum, kalo berkenan saya jua minta refrensi buku/skripsi/tesis/disertasi/penelitian lainya menenai posisi SEMA dlm sistem perundan-undanan di indonesia, trimakasih banyak.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
22 September 2015 at 1:23 pm
Terima kasih atas pertanyannya..pertanyaannya sebenarnya, untuk urusan PK, yang mana sebenarnya yang adalah lex specialist?UU MA dan UU kekuasaan kehakiman kah, atau KUHAP kah?menurut saya, karena PK adalah bagian dari hukum acara, sehingga untuk PK, lex specialist nya adalah KUHAP, yang mana pasal KUHAP mengenai hal itu telah dibatalkan oleh MK, sehingga seharusnya, menurut saya, ketentuan yang ada di dalam putuan MK lah yang seharusnya dipatuhi. UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman sejatinya tidak mengatur hukum acara, namun mengatur kelembagaan MA dan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, saya berpendapat SEMA tersebut tidak boleh bertentangan dengan putusan MK tersebut, dalam penegasan bahwa yang dibatalkan dalam putusan MK tersebut adalah aturan utama untuk PK. Bahkan, saya mempercayai bahwa aturan PK di UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman mengambil aturan PK yang ada di KUHAP. Sehingga pembenaran yang ada di SEMA menjadi sangat-sangat konyol menurut saya.
Menurut saya, SEMA ini tidak menegasikan, namun hanya tidak ingin memperhatikan SEMA tersebut dan mencari pembenaran yang konyol. Itu sebenarnya poin saya. Menurut saya, menegasikan dan tidak memperhatikan adalah 2 hal yang berbeda.
Mengenai apakah SEMA termasuk peraturan perundang-undangan atau kebijakan, sampai saat ini, sependek yang saya tahu, belum pernah ada yang membahas hal ini secara komprehensif, baik buku, skripsi, tesis, maupun disertasi. Dan dengan kondisi seperti itu, ditambah dengan peraturan dalam UU MA dan UU 12/2011 juga tidak jelas mengenai kewenangan membuat peraturan internalnya, terutama mengenai peraturan internal apa saja yang dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan menurut UU 12/2011, maka hasilnya dapat muncul interpretasi yang berbeda. Interpretasi saya pun bisa salah sebenarnya. Namun, poin nya adalah ketidakjelasan aturan dalam UU MA tersebut yang bisa diinterpretasikan berbeda-beda oleh setiap orang, bahkan oleh saya, mas, atau siapapun.
Pada intinya, yang ingin saya sampaikan adalah alasan yang dibuat MA untuk mengeluarkan SEMA tersebut cenderung konyol dan kekanak-kanakan. Dan seharusnya, SEMA tersebut, secara materiil tidak bisa bertentangan dengan putusan MK tersebut karena alasan-alasan di atas. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Semoga bisa menjawab mas.
Terima kasih atas diskusinya mas. Menarik sekali. Mungkin mas Agung mau membahas lebih lanjut mengenai kedudukan SEMA dalam peraturan perundang-undangan. Salam..
LikeLike
Reply
Pingback: KOREKSI ATAS TULISAN “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR” SERTA KOMENTAR ATAS PUTUSAN MK NO. 45/PUU-XIII/2015, DAN 66/PUU-XIII/2015 | Kanggurumalas
Firman says:
5 April 2017 at 6:10 pm
Dalam SEMA 7/2014 poin 5 yang menyatakan “permohonan yang tidak sesuai dengan kententuan SEMA 7/2014 agar dengan Penetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirim ke MA sebagaimana diatur dalam SEMA 10/2009”. pertanyaan saya apakah akibat dari hukum penetapan pengadilan yaang tidak mengikuti putusan MK34/2013 ?
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 3:59 pm
Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf baru merespon…
Terkait pertanyaan tsb, saya rasa kita harus menyepakati terlebih dahulu sifat dari putusan MK itu sendiri. Saya menilai putusan MK itu sifatnya sederajat dengan undang-undang, karena ia dapat mengubah norma yang ada di undang-undang, dimana sejalan dengan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan hanya dapat diubah dengan yang sederajat atau lebih tinggi. Atas dasar itu, putusan MK seharusnya dinilai sebagai suatu aturan hukum yang berlaku dan mengikat semua orang.
Lalu, bagaimana apabila ada penetapan pengadilan yang tidak mengikuti putusan MK tersebut, yang adalah aturan hukum? Penetapan tersbeut dapat dimintakan pembatalan ke Mahkamah Agung. Dasar hukumnya adalah Pasal 30 Ayat (1) huruf b UU 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang pada intinya MA dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan yang salah menerapkan hukum yang berlaku.
Dan faktanya, tahun 2016 kemarin, MA sendiri “mengingkari” SEMA 7/2014 yang mereka buat sendiri. Ada perkara PK kedua dalam perkara pidana yang diterima dan dikirimkan oleh PN dan diterima oleh MA. Bahkan, putusan tersebut dijadikan landmark decision tahun 2016 nya MA. Bisa cek sendiri putusan Nomor 01/PK/Pid/2016. BIsa di cek juga di http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a7021b49b8f/ini-11-putusan-ma-berstatus-landmark-decisions-tahun-2016 .
Semoga menjawab pertanyaan anda…
LikeLike
Reply
Firman says:
6 April 2017 at 6:38 pm
terima kasih atas jawabannya sangat membantu.
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 9:37 pm
Sama-sama. Terima kasih sudah membaca tulisan saya..
LikeLike
Firman says:
12 April 2017 at 8:59 pm
mohon maaf saya ingin bertanya lgi tentang SEMA 7/2014 telah disebutkan diatas bahwa , dasar hukum untuk untuk pembatalan penetapan pengadilan adalah pasal 30 (1) UU MA,
bagaimana jika dibandingkan dengan sema 10/2009 yang menganalogikan pasal 45A UUMA pada pasal 4 yg intinya “penetapan” tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.
apakah dengan menganalogikan pasal 45A dengan serta merta menghapus upaya hukum yg dapat ditempuh oleh pemohon PK yg ditolak PK untuk kedua kalinya. terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
16 April 2017 at 8:22 pm
Terima kasih atas pertanyaannya, mohon maaf sekali sebelumnya karena lama merespon.
Memang kalau kita mengacu sceara langsung kepada ketentuan Poin 5 SEMA 7/2014 jo. Poin 1 Sema 10/2009 jo. Pasal 45A UU MA (tanpa disebut ayat berapa), maka akan terkesan bahwa aturan dalam ayat (4) dari Pasal 45A UU MA juga ikut dirujuk. Namun, kalau saya menafsirkan tidak demikian. Saya menafsirkan bahwa yang dimaksud “Pasal 45A UU MA” dalam poin-poin SEMA 10/2009 hanya mengacu kepada ayat (3) nya karena diujung kalimat, SEMA tersebut memperjelas bahwa “dengan penetapan ketua pengadilan negeri dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke MA”, yang bunyinya sama dengan ayat (3) di Pasal 45A UU MA.
Selain itu, kalau kita mencermati bagian awal SEMA 10/2009, SEMA ini lahir karena adanya PK yang diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara yang sama, sehingga agar tidak terjadi “penumpukan perkara permohonan Pninjauan Kembali”, maka SEMA ini lahir, sehingga PK yang berlebih seperti itu tidak perlu dikirim ke MA. Dari segi maksud pembentukan SEMA ini, saya melihat kepentingan lahirnya SEMA ini hanya terhadap ayat (3) di Pasal 45A UU MA, tidak termasuk ayat lain.
Lagipula, kalau mau mengacu ke Pasal 45A secara full, apa hubungannya ayat (1), (2), dan (5) di Pasal 45A UU MA dengan SEMA 10/2009? Saya rasa tidak ada hubungannya. Misalnya, terhadap ayat (2) huruf a, dimana putusan praperadilan tidak bisa dikasasi. Apakah SEMA 10/2009 juga mengacu ke aturan ini? apa hubungannya dengan PK lebih dari 1 kali? Apakah putusan praperadilan juga materi yang tidak bisa diajukan PK lebih dari 1 kali? seperti yang kita tahu bahwa MA mengeluarkan Perma 4/2016 yang isinya larangan PK terhadap putusan praperadilan. Jangankan 2x, sekali saja tidak bisa.
Atas dasar-dasar itu, saya berpendapat bahwa SEMA 10/2009 yang mengacu ke Pasal 45A UU MA hanya mengacu ke ayat (3) dari Pasal tersebut, bukan keseluruhan. Dengan alasan itu, maka ayat (4) dari Pasal 45A UU MA tidak berlaku untuk penetapan PK lebih dari 1 kali dan masih dapat diajukan sesuai Pasal 30 Ayat (1) UU MA.
Namun, yang harus kita pahami bersama, disini ada ketidakjelasan aturan hukum mengenai hal ini. Hal yang bisa dilakukan adalah menguji secara langsung di Pengadilan dan lihat bagaimana jawaban MA atas masalah ini. Seperti yang saya katakan, bahkan ketika MA sudah mengatur PK tidak boleh diajukan lebih dari sekali dan tidak perlu dikirim berkasnya ke MA, namun faktanya ada PK kedua yang diterima oleh MA, yang artinya diterima oleh PN dan berkasnya dikirim ke MA, dan MA menerima PK tersebut. Malah putusan PK tersebut dijadikan putusan penting (landmark decision) oleh MA.
Mungkin begitu jawaban saya mas Firman, semoga membantu..
LikeLike
Reply
Firman says:
17 April 2017 at 11:02 pm
sekali lagi terima kasih atas jawabannya. sangat membantu untuk mencerahkan perihal PK ini. terima kasih
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
18 April 2017 at 12:22 am
Sama-sama mas Firman..kalau boleh tau, latar belakang mas Firman apa ya? soalnya cuma mas Firman yang masih interest dengan bahasan ini, setidaknya yang diskusi dengan saya..
Salam kenal mas..sukses selalu..
LikeLike
Firman says:
21 April 2017 at 10:00 pm
maaf baru balas, saya mahasiswa fakultas hukum yang perpanjangan masa studi, saya telah mengajukan judul tentang sema 7/2014 vs put. MK ini semenjak sema 7/2014 dikeluarkan dan judul telah diterima/acc oleh dosen pembimbing bulan januari 2015, vakum 2 tahun krn ada masalah internal. terima kasih atas semua jawabannya semoga manfaat ditulisan saya. thanks
LikeLike
kanggurumalas says:
22 April 2017 at 2:14 pm
Wah..sukses buat tugas akhirnya mas Firman..sama-sama mas..
LikeLike
Leave a Reply to agung Cancel reply
Enter your comment here...
Fill in your details below or click an icon to log in:
Email (required) (Address never made public)
Name (required)
Website
You are commenting using your WordPress.com account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Google account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Twitter account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Facebook account.	( Log Out / Change )
Cancel
Connecting to %s
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Tulisan Paling Banyak Dibaca…
KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
GANGGUAN KEJIWAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (SEBUAH PEMAHAMAN MENGENAI PASAL 44 AYAT (1) KUHP)
“SALAH BACA PASAL YANG BERAKIBAT FATAL”: LOGIKA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DALAM KUHP
SEKILAS TENTANG SEJARAH STRUKTUR LEMBAGA PENGADILAN MASA KOLONIAL HINDIA BELANDA DAN PENJAJAHAN JEPANG
PRAPERADILAN ATAS SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA (PERJUDIAN HUKUM YANG DI(TER)BIARKAN)
Tulisan Terakhir
POLEMIK PERAMPASAN ASET FIRST TRAVEL OLEH NEGARA: PELAJARAN PENTING PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN YANG TIDAK PERNAH DIPERHATIKAN 4 April 2020
POLEMIK PENGURUS PARTAI POLITIK JADI CALON ANGGOTA DPD DI PEMILU 2019, SALAH SIAPA? 3 January 2019
MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA MELALUI KONSISTENSI PUTUSAN TENTANG PERAMPASAN HARTA BENDA SEBAGAI PELAKSANAAN PIDANA DENDA PAJAK 14 September 2017
MELURUSKAN KEMBALI KONSEP PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA 4 May 2017
LEGISLASI SEBAGAI PENYEMPURNA SABDA SANG WAKIL TUHAN, SEBUAH JALAN TERANG YANG (MASIH) SELALU DIABAIKAN 20 February 2017
Blog yang Saya Ikuti
Ikuti Blog Ini
Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.
Ikuti
WordPress.com.
Ars Aequi et Boni
Menerapkan Nilai Kebaikan dan Kepatutan
KRUPUKULIT
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.


content: SMP Progresif Bumi Shalawat dan SMA Progresif Bumi Shalawat, Sidoarjo, memanfaatkan momen HUT ke-73 Kemerdekaan Indonesia untuk mengasah simpati dan kecerdasan sosial para siswanya. Para siswa diajarkan untuk saling peduli pada sesamanya dengan menggalang dana bagi korban gempa di Lombok baru-baru ini. Bantuan yang diserahkan senilai Rp 38.650.000. Bantuan tersebut diserahkan melalui Dana Kemanusiaan PWNU


content:
Registrasi vtube ditutup Agustus 2020 untuk masa 1 bulan untuk pengembangan fase berikutnya dimana vtube akan siap meluncurkan versi 2.0. Dalam perjalanan vtube sejak 15 April 2020 vtube sudah kedua kalinya menutup registrasi untuk pengembangan aplikasi vtube terbaru. Jadi member vtube untuk proses verifikasi tetap berjalan seperi biasa.
Sudah lebih dari 3 Juta orang di Indoensia daftar bisnis vtube saat artikel ini saya ulas. Pembuktian akan komitmen vtube apk untuk menjadi aplikasi yang digemari semakin mendekati misi dan visinya. Selain akan banyak melakukan perubahan fitur aplikasi vtube versi 2 ini vtube siap menjadi media sosial advertising bisnis pertama di Indonesia. dan sebagai aplikasi yang dapat menhasilkan uang bagi setiap member vtube yang sukses membangun jaringannya.
APLIKASI VTUBE TERBARU
September 2020 aplikasi sosial media vtube dengan tampilan baru yang akan lebih banyak disukai. Demikian pada versi vtube 2.0 ini para member akan melihat fitur fitur baru yang sebelumnya belum tidak ada. Nah kita tunggu saja kehadiran vtube versi 2.0 di september 2020 nanti.


content:
Upacara Adat Nyalin Ngala Indung Pare di Karawang tepatnya Kecamatan Rengasdengklok adalah ritual yang diadakan menjelang panen padi, sebuah warisan adat dari karuhun Sunda yang digelar kembali oleh sebagian petani mulai beberapa tahun yang lalu, dan tahun 2018 di tempat yang sama Pesta Nyalin sudah berlangsung ke 4 kali. T
anpa direncanakan saya bersama dua orang sahabat Ken dan Ferry menyaksikan Upacara Adat Nyalin Indung Pare, di Hari Minggu siang yang terik tanggal ,9 September 2018. Di Kabupaten Karawang banyak persawahan yang sangat luas, mengingat Karawang adalah lumbung padi terbesar ke dua di Jawa Barat setelah Indramayu.
Kata nyalin dalam Upacara Adat Nyalin berasal dari kata salin yang artinya mengganti, oleh karena itu upacara ini dilaksanakan ketika padi hendak dipanen dan akan diganti dengan bibit yang baru. Atau diartikan pula ritual menyimpan benih padi yang terbaik sebagai induk dari benih padi yang ada.
Tindakan ini sebenarnya bukan sekedar ritual belaka, namun mempersiapkan musim panen berikutnya dengan benih unggul agar di musim panen mendapatkan kualitas padi bagus. Selain itu Upacara Adat Nyalin Ngala Indung Pare bagian dari upaya melestarikan seni budaya Sunda, agar tidak sirna ditelan masa.
Upacara Adat Nyalin Ngala Indung Pare ini biasanya diadakan setiap satu tahun sekali oleh pemilik sawah dan umumnya dilakukan oleh perorangan. Upacara Adat Nyalin kembali diangkat oleh kalangan petani di seputar Karawang diprakasai oleh seorang putra daerah yang memiliki puluhan hektar persawahan yang bernama Herman El Fauzan.
Upacara Adat Nyalin bertujuan mewujudkan keseimbangan antara manusia dengan alam, sehingga manusia dalam hal ini adalah para petani mengucapkan puji syukur atas berkah dan rejeki yang dilimpahkan Gusti Allah.
Hamparan padi menguning sebatas mata memandang, adalah pemandangan mahal untuk masyarakat perkotaaan, di mana sawah yang luas di masa kini sulit ditemui. Persiapan dimulai dengan sebidang sawah yang di panen terlebih dahulu sebelum acara ritual dilakukan, hal itu dilakukan sebelum kami datang. Bagian ritual Upacara Adat Nyalin Ngala Indung Pare diisi dengan simbolis pemetikan padi yang dilakukan oleh 5 orang perempuan pemetik padi dengan mengenakan dudukuy atau topi khas pemetik padi yang berbuat dari sayatan bambu yang dianyam.
Sebelumnya ritual diawali dengan "rajah sumerah" yaitu nyanyian tembang puji-pujian terhadap sang Pencipta diiringi oleh kecapi suling. Rajah pun berisi doa dan pengharapan akan kehidupan lebih baik atas pangersa Gusti Allah. Setelah itu dilantunkan Kidung Nyalin oleh sinden dengan diiringi gamelan adapun memangku adat memimpin Upacara Nyalin, satu persatu ritual dilakukan. Kami duduk di atas lahan sawah yang sudah dipanen terlebih dahulu dengan ditutupi terpal putih, makin siang sinar matahari sangat terik mendesak kami hingga duduk bergeser perlahan.
Kemudian ritual dilanjut dengan Tari Cetok Muteran Sawah, tiga orang utusan petani melakukan gerakan memutari sawah. Seorang pria hampir setengah baya berambut gondrong mengenakan ikat kepala dan kain putih yang melilit tubuhnya dengan telanjang dada, tidak ketinggalan topeng putih ia kenakan sambil menggerakkan kepalanya. Ia memercikan air ke beberapa bagian sawah dan berjalan di tegalan sawah, sesekali melakukan gerakan tarian. Didampingi oleh dua orang pria berpakaian hitam dengan warna ikat kepala yang sama, mereka lakukan dengan khusu diiringi gamelan yang menyuarakan Kidung Nyalin.
Setelah memutari sawah diakhiri ritual dengan melakukan sembah di depan sesajen yang diletakan di tengah sawah, dilanjutkan mengambil dupa yang telah dibakar. Sesajen itu bukan sesajen utama, yang mana terdapat bakakak Hayam atau seekor ayam bakar tanpa dipotong yang menggambarkan keterbukaan. Lalu deweungan atau kelapa muda dengan bendera kecil merah putih yang ditancapkan di atas kelapa. Nampan sesajan dilapisi kain putih yang dudukannya dibuat dari bambu, setelah itu pria itu membuka topengnya dan kembali ke depan panggung yang diisi para nayaga dan sinden tepat di depan sesajen utama dihidangkan.
Inilah sesajen utama yang saya maksud, bagian dari kelengkapan ritual di sajikan di beberapa tempat. Sesajen utama di tata lengkap tepat di depan panggung, sesajen di Upacara Adat Nyalin Ngala Induk Pare berupa sajian, seperti seikat padi yang disimpan dalam wadah kuningan, kelapa muda , berbagai macam buah-buahan. Selain itu terdapat nasi kuning, ayam bakar dan dupa yang dibakar. Warga datang ke lokasi Nyalin membawa nasi kuning dan nasi putih serta berbagai jenis lauk pauk, yang kemudian dimakan secara bersama-sama.
Serangkaian ritual selanjutnya adalah ritual mencit jeung ngubur hulu domba atau memotong dan mengubur kepala domba. Kemudian ritual ditutup oleh memulyakan Nyi Sri Pohaci atau Dewi Sri dalam hal ini adalah dewi padi. Menyaksikan upacara adat seperti ini menambah wawasan budaya Indonesia, dan Upacara Adat Nyalin Ngala Indung Pare di Karawang tidak hanya didatangi oleh para petani dan "panyawah" atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penggarap sawah. Melainkan juga warga masyarakat pada umumnya, orang-orang yang dianggap penting dan unsur pemerintah. Beramai-ramai warga sekitar dalam suka cita berdatangan dan berkumpul di area persawahan yang membentang luas.
Jalan menuju sawah melalui jembatan kecil yang terbuat dari bambu, membentang sepanjang sawah adalah kirmir yang membatasi sawah dan parit yang kami melawati melalui jembatan. Air yang mengalir cukup banyak dipakai untuk irigasi sawah di sekitarnya. Di atas jembatan dipasang atap dari jerami dan hiasan topi dudukuy untuk menambah aksen. Patut bangga terhadap Kawarang yang menjadi salah satu lumbung padi Jawa Barat, namun kondisi seperti ini lambat laun akan berkurang karena terancam oleh perkembangan pemukiman dan industri semoga saja pemilik sawah bisa bertahan mempertahankan lahan sawahnya.
Ada sisi lain yang tak kalah penting selain ancaman lahan, yaitu mengenai budaya yang juga lambat laun ditinggalkan masyarakat dalam hal ini salah satunya adalah Upacara Adat Nyalin. Bercocok tanam janganlah dianggap enteng, apalagi di masa lalu tradisi memilih bibit, menanam dan melakukan panen di hari yang baik sangatlah diperhitungkan. Hal ini untuk mendapatkan hasil panen yang berlimpah dan ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta, semua proses itu dirangkai dalam sebuah ritual bahkan kepercayaan sebagian petani pada sosok Nyi Sri Pohaci atau dewi padi, itulah yang terjadi di masyarakat Karawang
Sinar matahari mulai menurun saat senja datang upacarapun usai dengan kebahagian, kamipun turut merasakannya. Menuai padi adalah sesuatu yang sangat dinantikan oleh para petani, hasil kerja keras mereka terbayar sudah. Hamparan sawah yang kami saksikan bagai manusia berilmu yang rendah hati. Satu hal yang saya petik, jangan sepelekan petani, setiap keringatnya yang menetes adalah kenikmatan yang kita rasakan lewat nasi yang kita makan. Dan Upacara Adat Nyalin perlu dilestarikan, zaman semakin berkembang kita tetap harus menjaga budaya sebagai kekayaan bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain.
Video
Upacara Nyalin Ngala Indung Pare
Kecamatan Rengasdengklok,Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
Vinny Soemantri: Senang membuat catatan diri setiap perjalanan sekedar penghargaan atas apa yang dilihat dan dirasakan sebagai ritual ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta.(Jatuh cinta pada lembah, gunung dan pepohonan ). Follow aroengBinang! Bagikan ke: Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, Email. Print!. Balik ke atas ↑