content:
Mahkamah Agung, pada tanggal 31 Desember 2014, mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, dimana SEMA ini, dalam poin nomor 3, mempertegas kembali aturan mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Menurut poin nomor 4, PK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali hanya dengan alasan apabila terhadap suatu objek yang sama, terdapat 2 (dua) putusan PK yang bertentangan, sesuai dengan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.
Terbitnya SEMA ini mengundang reaksi dari beberapa pihak. Ketua Badan Pengurus Harian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahyu, dalam siaran persnya kepada hukumonline, Senin (5/1). “ICJR menduga bahwa SEMA No.7 Tahun 2014 lahir karena intervensi Pemerintah melalui Menkopulhukam dan Jaksa Agung ke Mahkamah Agung terkait dengan pembatasan Peninjauan Kembali dalam KUHAP,” ujarnya[1]. Menurutnya, intervensi pemerintah sebagai upaya pengalihan tanggung jawab eksekusi mati kepada MA[2].
Kemudian, Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti mengatakan bahwa SEMA ini akal-akalan Mahkamah Agung supaya Kejaksaan Agung bisa eksekusi terpidana hukuman mati[3]. Lebih lanjut, Poengky menambahkan bahwa Ia berpandangan SEMA telah menambrak konstitusi. Pasalnya, KUHAP bersifat lex spesialis sejak adanya putusan MK, khususnya terkait pengajuan PK. Soalnya norma baru tersebut mengesampingkan norma lama, yakni Pasal 24 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman[4]. “Perlu kami ingatkan bahwa keputusan MK tersebut adalah pembatalan norma prosedural yang diatur dalam UU yang lex spesialis yaitu KUHAP. Dan norma yang diatur dalam lex spesialis ini juga ada dan ditentukan di dalam UU yang bersifat generalis seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung,” ujarnya[5].
Hal yang senada disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi. Menurutnya, pembatasan pengajuan PK melalui SEMA membuat ketidakadilan terhadap terpidana yang masih menempuh upaya hukum. Ia khawatir terpidana yang dihukum mati ketika di eksekusi, belakangan terdapat bukti baru yang membuktikan bukan terpidana dimaksud sebagai pelaku kejahatan. “Seperti kasus Sengkon dan Karta. Jadi saya kira SEMA ini bukan saja sebuah kekeliruan, tetapi kekonyolan,” ujarnya[6].
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh, menyatakan bahwa SEMA tersebut adalah tidak tepat apabila dipandang dari sisi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena putusan MK lebih tinggi daripada SEMA, sehingga aturan dalam peraturan yang lebih rendah tidak dapat menghapuskan aturan dalam peraturan yang lebih tinggi[7]. Pendapat serupa juga disampaikan hakim agung, Gayus Lumbuun, yang menyatakan bahwa dalam pemahaman Hukum Administrasi Negara, kedudukan sebuah Surat Edaran (circular) berada dibawah Peraturan (regeling), oleh karena itu SEMA No 7 Tahun 2014 tidak dapat mengenyampingkan Putusan MK tersebut[8].
MK pun menyayangkan sikap MA yang menafsirkan sendiri konstitusi tanpa mengindahkan putusan MK. Wakil Ketua MK, Arief Hidayat, menyatakan bahwa yang dilakukan MA dapat dikatakan sebagai pembangkangan, dimana penafsiran konstitusi yang dilakukan MK semestinya adalah yang dipakai dalam SEMA. Kalau terjadi ketidakpatuhan, maka itu pelanggaran terhadap konsesi hukum dan puncak hukum tertinggi itu konstitusi. Dia pun mengaku prihatin jika ada pihak-pihak yang tidak mematuhi putusan MK. Sebab MK sebagai lembaga penafsir konstitusi tertinggi dan final berdasarkan UUD 1945 seharusnya putusannya dipatuhi dan diikuti oleh lembaga lain. Dengan kata lain, lembaga di luar MK tidak bisa menafsirkan konstitusi secara sendiri berdasarkan kewenangan masingmasing. “Kalau begitu, hukum di Indonesia tidak dijalankan menurut konstitusi atau UUD 1945,” tandasnya. Arief menerangkan, diperbolehkannya PK diajukan berkali- kali justru mempertimbangkan asas kehati-hatian dalam memutus. Dengan prinsip, jika ditemukan novum (bukti baru), upaya hukum luar biasa itu bisa diajukan dan itu bisa berulang kali[9].
Ketua MK, Hamdan Zoelva, ikut mengomentari terbitnya SEMA 7/2014 dengan menyatakan, adanya ketentuan PK berkali-kali seharusnya tidak menjadi polemik untuk mempertanyakan di mana letak kepastian hukumnya. Menurut dia, siapa pun yang pernah belajar hukum harusnya mengetahui vonis pada tingkat kasasi telah memberikan kepastian hukum. Karena itu, seharusnya eksekusi bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan karena adanya ketentuan PK bisa diajukan berkali-kali, menurut Hamdan, itu merupakan cara berpikir yang tidak benar[10].
Mengenai pertimbangan poin nomor 1 dan 2 SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK hanya menghapus ketentuan PK dalam pasal 268 (3) KUHAP, dan tidak menghapus ketentuan PK di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menurutnya, MK memang tidak membatalkan ketentuan PK yang berada pada UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman. Sebab kedua norma tersebut terlalu umum. Adapun yang dimohonkan waktu itu adalah untuk perkara pidana[11].
Di sisi lain, hakim agung, Suhadi, menyatakan bahwa alasan tujuan dikeluarkan SEMA 7/2014, yang mengatur bahwa PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali adalah untuk memberikan kepastian hukum. Selain itu, lambatnya eksekusi terhadap gembong narkoba juga menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi terbitnya SEMA tersebut[12]. Hal senada juga diutarakan oleh hakim ad-hoc tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi, Prof. Dr. Krisna Harahap. “Kalau boleh dua kali, tiga kali, empat kali dan seterusnya, kapan bisa dieksekusi?” kata Prof. Krisna[13].
Krisna juga menilai SEMA bukan mengesampikan putusan MK karena putusan MK tidak serta merta menghapus pasal di UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA tersebut. Putusan MK tersebut juga tidak memiliki cover yang cukup kuat untuk serta merta menghapus UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung[14]. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Biro HUkum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, yang menyatakan bahwa SEMA itu bukanlah bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK. SEMA itu diterbitkan sebagai panduan bagi para hakim dalam mempertimbangkan dan memutus. “Selanjutnya terserah hakim tingkat pertama (pengadilan negeri) yang akan memutus apakah akan diteruskan atau tidak (PK-nya) ke MA serta hakim agung yang akan memutuskan demi keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat,” paparnya[15].
Dari jabaran-jabaran di atas, maka dapat kita lihat bahwa terbitnya SEMA 7/2014 ini didasari atas 2 (dua) hal. Yang pertama, sebagai tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, yang menyatakan ketentuan pasal 268 ayat (3) KUHAP (yang mengatur tentang PK hanya dapat dilakukan 1 kali) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan putusan MK ini, PK dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, tanpa batasan. Yang kedua adalah sebagai tanggapan atas PK yang diajukan oleh beberapa gembong narkoba yang telah divonis mati, sehingga PK dinilai menghalangi jalannya eksekusi terhadap para gembong narkoba tersebut. Selain itu, dikhawatirkan PK yang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali (berulang kali) akan digunakan sebagai instrumen bagi terpidana untuk berkali-kali mengajukan PK dengan tujuan menunda eksekusi, atau dengan kata lain, PK berulang kali dapat menunda eksekusi dari pidana yang dijatuhkan kepada terpidana.
Apabila kita menelaah lebih dalam, maka permasalahan utama yang menjadi pembahasan atas terbitnya SEMA 7/2014 adalah :
Apakah SEMA dapat mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam putusan MK?
Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?
Apakah memang PK pada dasarnya dapat diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, sesuai dengan putusan MK?
Untuk pertanyaan pertama, kita harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), pada intinya, menyatakan bahwa peraturan, yang salah satunya, dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan memiliki hukum mengikat selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dan apabila kita melihat kepada pasal 79 UU 14/1985 jo. UU 5/2004 jo. UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung, maka disebutkan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”, dimana penjelasannya berbunyi:
Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.
Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.
Permasalahan yang timbul dari aturan ini adalah tidak dijelaskannya bentuk peraturan yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sehingga pada akhirnya ditafsirkan bahwa kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah mengacu kepada pasal ini, sehingga pada akhirnya SEMA dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Apakah putusan MK adalah peraturan perundang-undangan juga sehingga muncul pendapat bahwa SEMA sebagai aturan yang lebih rendah tidak dapat mengesampingkan putusan MK sebagai aturan yang lebih tinggi?
Perlu dipahami bahwa putusan MK pada dasarnya bukan lah peraturan perundang-undangan. Namun, sifat dari putusan MK adalah mengubah undang-undang, yang adalah peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) angka 3 UU 12/2011. Menurut penulis, apabila ada putusan MK yang membatalkan suatu pasal, atau kata, atau frasa, dalam satu undang-undang, atau satu undang-undang tersebut dibatalkan, maka dengan sendirinya putusan MK tersebut mengubah undnag-undang tersebut. Hubungan antara undang-undang dan SEMA sendiripun sebenarnya tidak dijelaskan hierarki nya, karena UU 12/2011 hanya memasukkan UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hierarki nya, sedangkan SEMA dan peraturan lainnya, seperti yang diterbitkan BI, BPK, dan lain sebagainya, disebut diakui keberadaannya dan mengikat dengan syarat seperti yang telah dijelaskan di atas, tanpa dijelaskan hierarki nya dimana. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, SEMA dan peraturan-peraturan lainnya tersebut, secara hierarki, diletakkan dibawah UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, dapat dikatakan bahwa aturan dalam putusan MK, secara sifat, lebih tinggi dari SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
Dalam ilmu perundang-undangan, dikenal sebuah teori yang dikenalkan oleh Hans Kelsen, yang disebut sebagai Stufenbau Theory, yang artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada di atasnya. Dengan bekaca kepada teori ini, dan melihat secara sifat bahwa SEMA, secarta hierarkis berada dibawah undnag-undang yang diubah dengan putusan MK, maka sangat jelas bahwa pada dasaranya, SEMA tidak boleh bertentangan dengan undnag-undang, yang telah diubah dengan putusan MK, atau dengan kata lain, SEMA tidak boleh bertentangan dengan putusan MK.
Untuk pertanyaan, “Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?”, kita harus kembali ke dalam aturan-aturan mengenai PK itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam KUHAP (UU 8/1981) sendiri, ketentuan mengenai hal ini telah diatur secara jelas dan gamblang dalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP, dimana dinyatakan bahwa “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”. Dari aturan ini, kta sudah dapat menjawab pertanyaan di atas, bahwa tidak benar pengajuan PK dapat menunda eksekusi putusan pidana. Sehingga, pendapat yang menyatakan bahwa PK berulang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum adalah salah, karena seperti ketentuan di atas, PK sendiri tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan yang dijatuhkan, sehingga hal tersebut adalah suatu bentuk kepastian hukum sendiri. Selain itu, dengan melihat kepada sifatnya serta aturan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, bahwa PK hanya bisa diajukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, dengan proses PK yang setelah proses upaya hukuk kasasi,maka putusan kasasi adalah putusan yang dapat dikatakan sebagai putusan berkekuatan hukum tetap, dalam hal ada upaya hukum.
Selain itu, Karena aturan ini tidak memberikan pengecualian pada pemidanaan tertentu, maka, pidana mati, yang termasuk dalam salah satu bentuk pemidanaan, yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, eksekusi atau pelaksanaannya tidak lah dapat ditunda dengan adanya pengajuan PK. Selain itu pula, dalam Pasal 268 ayat (2) KUHAP dinyatakan apabila setelah PK diajukan (sebelum putusan), pemohon PK meninggal dunia, ahli waris dapat menentukan apakah PK yang diajukan akan dilanjutkan atau tidak. Selain itu, Pasal 263 ayat (1) KUHAP juga telah menjelaskan bahwa ahli waris dapat mengajukan PK. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, pendapat yang mendasari terbitnya SEMA ini yang mendasarkan kepada lambatnya eksekusi pidana mati beberapa gembong narkoba adalah tidak tepat, karena pada dasarnya, para gembong tersebut dapat dieksekusi, walaupun masih dapat mengajukan PK.
Untuk pertanyaan ketiga, apakah seharusnya PK dapat diajukan lebih dari 1 kali, sesuai putusan MK? Atau dengan kata lain, bagaimana sebenarnya pengaturan pengajuan PK? Untuk menjawab ini, penulis akan mengambil gambaran yang ada di Belanda, mengingat secara historis, hukum Indonesia banyak mengadopsi hukum Belanda, yang saat itu mnejajah Indonesia. Lalu, bagaimana pengaturan PK untuk perkara pidana di Belanda?
Imam Nasima, dalam tulisannya yang berjudul “Seperti Apa Pengaturan Peninjauan Kembali Di Belanda?”, menceritakan bahwa telah terjadi perkembangan di Belanda mengenai pengaturan pengajuan PK, dimana terdapat beberapa perkara pidana yang belakangan hari dibuka kembali, karena ditemukannya bukti atau kesaksian baru yang membuat putusan sebelumnya terbantahkan, seperti kasus pembunuhan Putten, Schiedam, atau Deventer, selama memenuhi syarat-syarat pengajuan PK di Belanda, yaitu atas dasar (1) adanya putusan-putusan (BKHT) yang isinya saling bertentangan, (2) adanya putusan Mahkamah HAM Eropa yang menetapkan adanya pelanggaran prosedur dan PK dibutuhkan untuk pemulihan hukum, atau (3) jika terdapat “novum”.
Mengacu kepada putusan MK, ada hal yang menarik untuk kita ketahui bersama bahwa sebenarnya, pemohon dalam putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013, Antasari Azhar, menguji pasal 268 ayat (3) KUHAP mengenai PK dalam perkara yang hanya dapat dilakukan 1 kali kepada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu hak mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi[16]. Pemohon juga “hanya” meminta MK untuk menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 jika dimaknai “tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya bukti baru (novum) berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi”, atau dengan kata lain, meminta MK melakukan “konstitusional bersyarat” atas pasal tersebut. Jadi, pada intinya, pemohon hanya meminta PK diperbolehkan lebih dari 1 kali dengan syarat jika ditemukan keadaan baru (novum) yang selama persidangan belum dimanfaatkan atau belum ditemukan[17], yaitu yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP.
Sebenarnya, permohonan Antasari Azhar ini sama dengan perkembangan mengenai pengaturan pengajuan PK dalma perkara pidana di Belanda. Di Belanda, menurut Imam Nasima, masih dalam tulisan yang sama, terdapat perubahan dalam undang-undang mengenai PK yang menguntungkan (untuk kepentingan terdakwa) yang berlaku mulai tanggal 1 oktober 2012 yang lalu, yang salah satunya adalah terkait dengan pengertian “novum” yang diperluas. Dalam undang-undang yang baru, “novum” bukan hanya berarti sebuah kondisi faktual baru, tetapi juga perspektif-perspektif baru yang didapatkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya hasil temuan baru yang didapatkan dengan penggunaan teknik forensik terbaru. Dengan demikian, pengertian fakta baru bukan lagi harus dipahami sebagai adanya sebuah fakta (baru) lain, tetapi bisa juga cara baru untuk memeriksa fakta tersebut. Misalnya, ditemukannya bercak darah bisa saja sudah terjadi sebelumnya, tetapi melalui pemeriksaan DNA yang baru dikenal, ternyata ditemukan hasil pemeriksaan yang baru.
Dengan perspektif bahwa dunia ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang terus berkembang, seperti pemeriksaan DNA yang telah dijelaskan di atas, maka seharusnya PK tidak dapat dibatasi hanya 1 kali, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang dapat dijadikan dasar untuk mengubah hukuman terhadap seseorang, dari yang bersalah menjadi tidak bersalah, atau sebaliknya. Coba kita bayangkan bersama, bagaimana apabila seseorang telah divonis bersalah, dan ternyata ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang diduga kuat, dapat dijadikan dasar untuk menjadikan vonis atas dirinya berubah menjadi tidak bersalah, namun tidak ada lagi upaya hukum yang bisa diajukan, karena PK hanya bisa diajukan 1 kali. Apa upaya yang dapat ditempuh oleh terpidana dan/atau ahli warisnya? Apakah adil bagi terpidana dan/atau ahli warisnya atas hal ini?
Untuk itu, sebaiknya, PK, terutama dengan alasan adanya novum, baik dalam arti benar-benar fakta baru, maupun dalam arti adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi terhadap fakta lama yang menghasilkan pandangan baru terhadap fakta tersebut, tidak dapat dibatasi hanya 1 kali. Hal ini dikarenakan tidak ada yang dapat memastikan bahwa tidak akan ada novum yang dapat mengubah status terpidana, karena kemungkinan untuk adanya novum tersebut selalu ada sampai kapanpun juga.
Terkait putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013 dan dampaknya, yaitu diperbolehkannya pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, setidaknya ada beberapa hal menarik yang dapat kita lihat bersama. Yang pertama, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa pada dasarnya, Antasari Azhar (pemohon) hanya mengajukan pembatalan Pasal 268 ayat (3) KUHAP secara “konstitusional bersyarat”, yaitu dalam arti pasal tersebut tetap konstitusional sepanjang memperbolehkan PK diajukan lebih dari 1 kali, hanya untuk alasan yang ada dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu terdapat keadaan baru (novum). Namun, MK ternyata menghapuskan pasal 268 ayat (3) KUHAP secara keseluruhan, sehingga bukan hanya terkait novum yang dapat diajukan PK lebih dari satu kali, namun juga 2 syarat lain, yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c KUHAP, yaitu terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) KUHAP). Sehingga, dapat dilihat, MK dalam perkara ini memutus melebihi yang dimintakan oleh pemohon, atau yang biasa disebut ultra petita[18].
Yang kedua adalah mengenai pernyataan Ketua MK (pada saat itu), Hamdan Zoelva, dalam menanggapi isi SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan mengenai PK hanya dapat diajukan 1 kali di dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Hamdan Zoelva menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan PK yang hanya dapat diajukan 1 kali dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung, karena ketentuan PK dalam UU-UU tersebut bersifat sangat umum, terutama mengandung pula arti PK dalam perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer. Padahal, yang diajukan oleh Antasari Azhar hanyalah PK dalam perkara pidana. Apabila MK menghapus pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, maka akan membawa dampak secara langsung bagi pengajuan PK perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer, dimana dalam perkara-perkara tersebut, PK juga dapat diajukan lebih dari 1 kali, suatu hal yang sebenarnya harus diuji terlebih dahulu apakah benar dapat diajukan 1 kali.
Menurut penulis, pendapat Hamdan Zoelva ini patut untuk dikritisi lebih lanjut karena sebenarnya MK bisa menjatuhkan putusan “konstitusional bersyarat” dengan menyatakan bahwa pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang diartikan tidak termasuk PK dalam perkara pidana. Apakah ultra petita? Jelas. Karena pemohon tidak mengajukan permohonan terkait pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut. Tapi, bukankah sebelumnya MK telah melakukan ultra petita terhadap permohonan pemohon, dimana yang diminta hanya untuk novum (Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP), lalu MK menghapus keseluruhan pasal? Mengapa tidak melakukan ultra petita pula untuk pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, untuk menghindari kerancuan seperti yang terjadi saat ini, dimana Mahkamah Agung, menggunakan pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut sebagai dasar untuk “membelot” dari putusan MK, dengan mengatur dalam SEMA 7/2014, dimana PK hanya dapat diajukan 1 kali?
Yang ketiga adalah terkait SEMA 7/2014, yang merupakan “jawaban” Mahkamah Agung terhadap putusan MK tersebut. Menurut penulis, Mahkamah Agung terkesan memaksakan bahwa PK hanya dapat dilakukan 1 kali dengan mengeluarkan SEMA tersebut. Dalam ilmu hukum, dikenal asas dimana peraturan perundang-undangan yang lebih khusus lebih kuat dibandingkan peraturan yang lebih umum, atau biasa disebut dengan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Mengenai ketentuan PK, tentu saja KUHAP adalah peraturan yang lebih khusus (lex spesialis) daripada UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung (lex generalis), karena KUHAP khusus mengatur mengenai PK dalam perkara pidana, sedangkan ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak hanya untuk perkara pidana, namun juga untuk perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Seharusnya, ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung dalam SEMA 7/2014 untuk menyatakan PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali, karena untuk ketentuan mengenai PK dalam perkara pidana, dalam peraturan yang lebih khusus, yaitu KUHAP, sudah dihapus dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK, berdasarkan putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013.
Berdasarkan hal di atas, maka seharusnya, ketentuan mengenai PK dalam UU-UU tersebut tidak lagi mengikat untuk perkara-perkara pidana, melainkan hanya untuk perkara-perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Menurut penulis pribadi, Mahkamah Agung terkesan seperti anak-anak dengan memaksakan PK dalam perkara pidana hanya boleh diajukan 1 kali dengan pembenaran formil belaka. Suatu hal yang menurut penulis tidak layak ditunjukkan oleh sebuah institusi seperti Mahkamah Agung.
Alasan yang timbul dari penolakan PK berulang kali, banyak dihubungkan dengan eksekusi hukuman mati, dimana ada anggapan bahwa PK berulang kali akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas terpidana, sehingga kejaksaan sebagai eksekutor putusan akan selalu menunda eksekusi hukuman mati, sampai ada putusan yang tidak diajukan upaya hukum lagi. Eksekutor merasa ragu untuk mengeksekusi terpidana karena apabila nantinya sudah ada putusan PK yang tetap menjatuhkan pidana mati kepada terpidana, yang mana seharusnya dapat langsung dieksekusi, lalu terpidana dieksekusi, lalu diajukan PK lagi oleh ahli warisnya, dan ternyata terpidana tidak bersalah, maka bagaimana mengembalikan keadaan si terpidana yang sudah dieksekusi karena merehabilitasi/mengembalikan nyawa terpidana yang sudah mati adalah hal yang tidak mungkin.
Pertanyaan yang paling mendasar adalah, dalam konstruksi terdakwa dinyatakan bersalah, apakah dengan PK yang dilakukan hanya 1 kali menutup kemungkinan bahwa terpidana ternyata tidak bersalah? Jawabannya adalah tidak. Akan selalu ada peluang bahwa terpidana ternyata tidak bersalah, misalnya ditemukan novum baru yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Lalu, dengan PK yang dibatasi hanya dapat diajukan 1 kali, bagaimana keluarga terdakwa mendapatkan keadilan hukum atas terpidana hukuman mati yang mungkin telah dieksekusi, dan ternyata tidak bersalah? Bukankah PK yang dapat diajukan berulang kali dapat memberikan keadilan hukum atas kepastian hukum yang telah diterima oleh terpidana hukuman mati yang telah dieksekusi?
Sebenarnya, permasalahan eksekusi pidana mati tidak lah tepat apabila dikaitkan dengan PK yang dapat diajukan berulang kali, seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Permasalahan eksekusi pidana mati lebih baik dibahas dalam lingkup mengenai jangka waktu eksekusi pidana mati dan mekanisme apa yang dapat ditempuh oleh ahli waris, apabila terpidana yang sudah dieksekusi mati, ternyata dinyatakan tidak bersalah. Misalnya, apakah dapat menempuh mekanisme permintaan ganti rugi yang harus diberikan kepada ahli waris terpidana yang sudah “terlanjur” dieksekusi? Bagaimana menempuh mekanisem tersebut? Apakah langsung dalam putusan PK, atau harus mengajukan gugatan perdata, atau yang lain? Hal itu yang seharusnya dipikirkan terkait hukuman mati dan PK lebih dari 1 kali, bukan malah membatasi pengajuan PK yang dapat berakibat terbatasnya hak terpidana dan ahli waris terpidana untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum atas terpidana.
Menurut penulis, SEMA ini hanya upaya menutup mata atas keadilan hukum yang seharusnya diterima terpidana dan ahli warisnya, dan lebih menekankan kepada kepastian hukum berupa keyakinan dari eksekutor untuk segera mengeksekusi terpidana mati, yang mana pada dasarnya, keyakinan ini sebenarnya tidak perlu dicari, karena sudah datang melalui aturan bahwa PK tidak menghalangi atau menunda eksekusi, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, sehingga eksekutor seharusnya tidak perlu ragu untuk mengeksekusi terpidana dengan hukuman mati. SEMA ini hanya menutup kemungkinan untuk terpidana dan ahli warisnya mendapatkan status bahwa terpidana ternyata tidak bersalah dengan membatasi pengajuan PK yang hanya dapat dilakukan 1 kali.
Merumuskan suatu kebijakan atau peraturan yang mengatur orang banyak hendaklah menggunakan dudukan yang tepat dan dasar yang seharusnya dijadikan tempat berpijak, bukan berdasarkan dasar-dasar yang tidak tepat dan cenderung mengada-ada, terlebih menggunakan pijakan lain, padahal pijakan yang tepat sudah disediakan. Inilah gambaran mengenai terbitnya SEMA 7/2014, yang membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 kali, yang “membelot” dari putusan MK, yang memperbolehkan pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana. Pendapat bahwa PK dapat menunda eksekusi, terutama hukuman mati, sangatlah tidak tepat dan mengada-ada, karena KUHAP sendiri sudah menjelaskan bahwa PK tidak menghalangi eksekusi, termasuk eksekusi hukuman mati.
Terkait hukuman mati, seharusnya bukan PK dalam perkara pidana yang dibatasi, yang mana dengan pembatasan itu pula, tidak menutup kemungkinan bahwa terpidana mati yang sudah dieksekusi pada dasarnya tidak bersalah. Seharusnya lebih dipikirkan mekanisme-mekanisme terkait hukuman mati, seperti yang sudah dijelaskan di atas.
Selain itu, perlu dipikirkan bersama mengenai adanya novum yang bisa kapan saja muncul, yang dapat mengubah status kesalahan dari terpidana. Jangan menutupi kemungkinan mengenai adanya novum tersebut dengan membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana. Jangan menutupi proses hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris terpidana mati untuk mendapat keadilan hukum mengenai status kesalahan terpidana mati.
Dan, hendaknya para penegak hukum di Indonesia memiliki visi yang sama mengenai kesatuan hukum, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat antara satu institusi hukum dengan institusi hukum lainnya, yang dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perumusan keputusan-keputusan hukum harus diputuskan secara visioner dengan logika yang tepat, sehingga keputusan tersebut tidak hanya berguna untuk saat ini, tapi juga berguna untuk di masa yang akan datang, dan terutama, tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang.
*Tulisan ini telah dikoreksi dengan tulisan berjudul “Koreksi Atas Tulisan SEMA 7/2014:Sebuah Pembenaran Yang Benar-benar Kurang Benar, serta Komentar Atas Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015 dan 66/PUU-XIII/2015”. Silahkan baca disini:
https://kanggurumalas.com/2016/07/24/koreksi-atas-tulisan-sema-72014-sebuah-pembenaran-yang-benar-benar-kurang-benar-serta-komentar-atas-putusan-mk-no-45puu-xiii2015-dan-66puu-xiii2015/
[1]“Pemerintah Diminta Tidak Intervensi Mahkamah Agung, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa6191a5547/pemerintah-diminta-tidak-intervensi-mahkamah-agung, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[2] Ibid.
[3] “SEMA Pembatasan PK Dinilai Akal-akalan MA”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa4faaf2a48/sema-pembatasan-pk-dinilai-akal-akalan-ma, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] “SEMA Tidak Bisa Menghapus Putusan Mahkamah Konstitusi”, http://www.gresnews.com/berita/hukum/20041-sema-tidak-bisa-menghapus-putusan-mahkamah-konstitusi/, diakses pada Selasa, 6 Jnauari 2015, pukul 12.00 WIB.
[8] “Peraturan Mahkamah Agung Tentang PK Tidak Bersebrangan Dengan Putusan MK”, http://nasional.kompas.com/read/2015/01/01/17313831/Peraturan.Mahkamah.Agung.tentang.PK.Tidak.Berseberangan.dengan.Putusan.MK, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[9] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”, http://www.koran-sindo.com/read/946663/149/ma-dinilai-membangkangi-konstitusi-1420520533, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Andi Saputra, “Lambatnya Eksekusi Gembong Narkoba Jadi Salah Satu Alasan Dikeluarkannya SEMA”, http://news.detik.com/read/2015/01/02/093852/2792201/10/lambatnya-eksekusi-gembong-narkoba-jadi-salah-satu-alasan-keluarnya-sema?nd771104bcj, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[13] Andi Saputra, “Eksekusi Mati Gembong Narkoba Lambat, Prof Krisna : SEMA Itu Jalan Keluar”, http://news.detik.com/read/2015/01/04/094953/2793412/10/eksekusi-mati-gembong-narkoba-lambat-prof-krisna-sema-itu-jalan-keluar?n991104466, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.30 WIB.
[14] Ibid.
[15] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”…, loc.cit.
[16] Disamping itu, pemohon juga mendasarkan kepada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu tentang hak mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah pasal yang menjadi stretching point dalam permohonan tersebut.
[17] Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2013, halaman 10-11.
[18] Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, penjatuhan putusan yang melebihi permohonan, atau ultra petita, dapat dilakukan dalam konteks constitutional review, dengan melihat kepada sejarah, yaitu putusan John Marshall (Chief Justice of Supreme Court United States of America/Ketua Mahkamah Agung Amerika) dalam kasus Marbury vs Madison (Jimly Asshiddiqie, “Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan MK”, http://www.jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/, diakses pada hari Kmais, 22 Januari 2015, pukul 16.00 WIB).
Bagikan ini:
Twitter
Facebook
Like this:
Like Loading...
Related
Published by kanggurumalas
View all posts by kanggurumalas
Post navigation
Previous Post KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
Next Post PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRA PERADILAN, SEBUAH PROGRESIVITAS HUKUM YANG DIBUTUHKAN
21 thoughts on “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR”
yo yo' says:
26 March 2015 at 11:50 pm
sema tidak ada dalam hirearki peraturan perundang-undangan indonesia, tetapi dalam sema 7 2014 mempertegaskan pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK bahwa putusan MK nomor 34/puu-xi/2013 tidak serta merta menghapus norma hukum dari pasal pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK. yang ingin saya pertegas dari kata-kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, tentang “norma yang baru mengesampingkan norma lama” ini adalah hal yang baru saya dengar, karena dari kata aslinya lex specialis derogat legi generali. Lex disini berasal dari bahasa latin yang berarti undang-undang, sedangkan norma berasal dari bahasa latin “norma” yang secara etimologis merupakan standar perilaku didasarkan pada prinsip atau bahasa indonesiannya asas[Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (edisi revisi), kencana, jakarta, 2014, h 52]. sekian terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
27 March 2015 at 12:10 am
terima kasih atas komentarnya..namun mohon maaf saya tidak sependapat bahwa sema tidak memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia..dia memiliki tempat hanya saja tidak jelas hierarkinya dimana..ketidakjelasan ini bukan berarti menghapus keberadaan sema dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia..
terkait dengan pendapat DE Imparsial, Poengky Indarti tersebut, saya bukan dalam posisi membenarkan atau menyalahkan..saya hanya mengutip bagaimana reaksi beberapa pihak atas munculnya SEMA tersebut, salah satunya adalah beliau..dan kalau boleh mengkoreksi, lex specialis derogat lege generalis bukan “hukum yang baru mengenyampingkan hukum yang lama”..itu adalah “lex posteriori derogat legi priori”..lex specialis derogat legi generali adalah peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang lebih umum..mungkin disisi itu media yang saya rujuk salah mengutip atau memang beliau salah menyebutkan..namun apabila kita baca secara menyeluruh, tampak jelas bahwa yang dimaksud beliau adalah lex specialis derogat legi generalis..aturan dalam KUHAP adlh yang lebih khusus ttg acara pidana daripada UU KK atau UU MA, shg apabila norma dalalm KUHAP dihapuskan, tidak bisa lagi merujuk kepada UU KK dan UU MA terkait hukum acara pidana..
Salam..terima kasih..
LikeLike
Reply
yo yo' says:
1 April 2015 at 10:18 am
maaf saya salah, keburu komen aja sampe ga fokus, penekanan saya hanya norma itu lain dengan lex. saya hanya mau mengoreksi yang dikatakan norma baru mengesampingkan norma yang lama adalah hal yang salah. yang benar adalah aturan/undang2 baru mengenyampngkan aturan/undang2 yang lama. terima kasih atas koreksinya.
sedangkan menurut saya dari konsepnya saja udah beda, SURAT EDARAN MA dan PERATURAN MA, surat edaran hanya berisi petunjuk, sedangkan perma adalah peraturan/pengaturan, yang keduanya hanya mengikat lingkup mahkamah agung dan peradilan yang dibawahnya. dalam pasal 8 (1) UU12/2011 “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) mencakup “peraturan” yang ditetapkan …Mahkamah Agung……..” . jelas tertulis disitu adalah “peraturan” bukan surat edaran.
dan pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya yang jelas didalamnya memuat kata “peraturan” bukan surat edaran, pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya mengatakan ;untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal2 yang belum cukup diatur dalam uu 14/1985 dan terdapat kekosongan hukum dalam suatu hal (dalam hal ini PK) MA berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap.
sudah jelas yang dimaksud diatas adalah apabila terjadi kekosongan hukum, dan masalah PK tidak terjadi kekosongan hukum, karena sudah diatur di KUHAP, UUMA, dan UUKK. hanya tergantung MA bagaimana sedapat mungkin menafsirkan UU mana yg dipakai (asas preferensi), tetapi MA tetap memilih menggunakan UUMA dan UUKK yang dipertegaskan dalam sema 7/2014.
contoh dikeluarkannya peraturan akibat kekosongan hukum adalam PERMA 1/1980 tentang PK.
ma dapat mengeluarkan perma, sema, fatwa, sk
itu pendapat saya… selebihnya nnti saya tanya ke ahli hukum tata negara tentang peraturan perundangan-undangn, sekian terima kasih…..
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
1 April 2015 at 3:16 pm
terima kasih kembali atas tanggapannya..namun saya pribadi tidak mengartikan “peraturan” yang ada dalam UU 12/2011 ataupun UU MA sebagai “Peraturan MA” atau Perma..kalau kita berpegang secara formil bahwa “peraturan” adalah hanya yang dinamakan “peraturan”, ya bisa saja..hanya saja tidak ada satupun perundang-undangan atau literatur yang menyebutkan bahwa kata “peraturan” itu mencakup apa saja, bahkan di UU 12/2011 dan UU MA..jadi, saya simpulkan, bahwa segala yang bersifat “mengatur” dari MA adalah “peraturan” sebagaimana yang dimaksud dalam UU 12/2011 dan UU MA..terlepas dari penamaannya apakah berbentuk “SEMA” atau “Perma”..
tapi memang masalah ini adalah masalah panjang yang sudah sering saya dengar dan belum pernah diselesaikan..saya sangat menerima perbedaan pendapat mengenai hal ini..terutama ketika tidak ada aturan yang jelas mengenai apa saja yang disebut sebagai “peraturan” dalam UU 12/2011 dan UU MA..
masalah kekosongan hukum jelas bahwa tidak ada kekosongan hukum dan itu sudah saya jelaskan pula dalam tulisan saya..jadi, sema itu, yang saya artikan masuk ke dalam “peraturan”, tidak bisa dikeluarkan..
terima kasih..saya harap anda juga mengeluarkan tulisan mengenai hal ini agar bisa menambah wawasan masyarakat tentang hukum..itu jauh lebih baik menurut saya..salam..
LikeLike
agung says:
11 September 2015 at 8:02 am
sagat menarik dan bagus analisanya. saya inin menyanyakan. baaimana menurut anda penaturan ideal (seharusnya) PK pasca putusan MK? apakah sema ini sebaiknya d cabut atau baaimana? aar tdk terjadi kerancuan dan ketidakjelasan dalam penerapan norma. mohon penjelasanya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
11 September 2015 at 2:33 pm
Terima kasih atas pertanyaannya..menurut saya, seharusnya PK dalam perkara pidana tidak dapat dibatasi sampai kapanpun, terutama dengan alasan “adanya novum”..hanya saja harus lbh diperjelas sejauh apa suatu hal bisa dibilang “novum”..dan sebenarnya bisa saja novum itu lahir bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan keadaan..bagaimana kalau ada novum baru yang kuat, yang lahir karena bukan kesalahan siapa-siapa, tapi karena keterbtasan, padahal terpidana sudah PK sebelumnya?
Misalnya, ada perkara pembunuhan dan seseorang dipidana atas perbuatan tersebut..dia sudah PK dan tetap dihukum..lalu, di kemudian hari, ternyata ditemukan teknologi pemeriksaan DNA dan setelah diperiksa, ternyata bukan orang tersebut yang membunuh..disini kita bisa melihat bahwa lahirnya novum bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan pengetahuan pada sat terpidana dipidana..bagaimana menyelesaikan masalah ini kalau PK dlm perkara pidana hanya dibatasi 1 kali?bukankah menjadi tidak adil dan kejam, dengan membatasi PK dlm perkara pidana 1 kali, sehingga orang mendapatkan ketidakdilan, bahkan dipersalahkan atas perbuatan yang ternyata terbukti tidak ia lakukan?
jadi menurut saya, seharusnya pengaturan tentang PK yang ada adalah sejalan dengan putusan MK dan seharusnya SEMA ini dicabut agar tidak terjadi keraguan dalam diri hakim dalam menerapkan norma ttg PK ini..
semoga jawaban saya bisa menjawab pertanyaan anda..terima kasih sekali lagi..
LikeLike
Reply
agung says:
15 September 2015 at 9:59 am
trimakasih atas balasannya,
dengan dibatalkannya pasal 268 (3) KUHAP melalui putusan MK 34/XI-PUU/2013, apakah sekiranya perlu dibuatkan kembali pasal yg mengatur permohonan PK atas PK? ketiadaan aturan (pasal 268 ayat 3) inilah y mungkin dijadikan alasan MA meneluarkan sema utk mengisi kekosonan hukum. kendati putusan MK 34/xi-puu/2013 yg slama ini mjd payung hukum atas dibatalkannya pasal 268 ayat 3 KUHAP tetap saja terasa kurang afdhol atau mantap jika tidak ada aturan tentang pengajuan PK itu sndiri. Misal “permohonan PK atas PK dapat dilakukan terbatas pada alasan sebagaimana diatur pada pasal 263 ayat (2)”. apakah hal ini bisa dilakukan? mohon tanapannya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
15 September 2015 at 10:29 am
Terima kasih kembali atas pertanyaannya..menurut pendapat saya, tidak ada kekosongan hukum yang ditimbulkan dari putusan MK tersebut..MK tidak membatalkan norma ttg PK scr keseluruhan..yang dibatalkan hanyalah pembatasan pengajuan PK..seharusnya, dgn putusan tersebut, dapat scr langsung diartikan secara a contrario..atas putusan BHT, bisa diajukan PK yang tidak memiliki batasan berapa kali jumlah pengajuan (a contrario dari batasan pengajuan yang dulu hanya 1 kali)..yang dihilangkan oleh MK adalah batasan yang dulu ada sehingga sekarang tidak ada batasan berapa kali pengajuan yang diperbolehkan..
Dan apabila kita membaca SEMA tersebut, MA juga tidak menyatakan ada kekosongan hukum..MA hanya “menambal” ketentuan tersebut dengan pasal yang bunyi nya sama dengan pasal yang dihapuskan dari UU yang berbeda..artinya ketentuannya sudah ada..hanya MA tidak mau tunduk kepada putusan MK..
Menurut pendapat saya pribadi, memang seharusnya seluruh putusan MK harus direspon oleh legislatur untuk kemudian diatur kembali (kecuali apabila atas putusan yang menyatakan permohonan ditolak atau tidak dapat diterima)..termasuk putusan ttg PK ini..seharusnya legislatur mencabut pasal tersebut dan kemudian harus menjelaskan keadaan hukum yang ada pasca putusan MK tersebut..shrsnya legislatur merespon hal ini agar tidak terjadi kekacauan hukum..tapi, mungkin legislatur kita lupa bahwa putusan MK bersifat negatif legislatur..yang mana shrsnya putusannya harus dikuatkan dgn peraturan per-uu-an lagi..tapi saat ini, pembahasan uu akibat putusan MK sudah masuk di DPR dan masuk ke dalam kategori peraturan per-uu-an yang bisa dibahas kapan saja (sisipan), tidak perlu masuk prolegnas, sama seperti pembahasan uu pengesahan perppu..semoga keadaan ini akan membaik..
Mungkin seperti itu pendapat saya..semoga bisa menjawab pertanyannya..salam..
LikeLike
Reply
agung says:
22 September 2015 at 6:15 am
trimakasih atas balasanya,
menurut Maria Farida Indrati, bahwa SE tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Meskipun muncul kesan sebagai peraturan, sifatnya hanya untuk kalangan intern. apakah SEMA no. 7 th 2014 ini menegasikan putusan MK (pembatalan pasal 268 ayat 3 yg bisa dimaknai a contrario)?
ada yg berpendapat bahwa SEMA menabrak UU terutama putusan MK, namun sejatinya terbit SEMA itu sejalan dengan pasal 24 ayat 2 UU no. 48 kekuasaan kehakiman dan pasal 66 ayat 1 UU no. 3 2009 ttg Mahkamah Agung “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”. Dlm kasus ini apakah MA boleh utk tdk patuh dg asas lex spesialist?
pertanyaan ke 3, apakah sema termasuk peraturan atau kebijakan? mohon penjelasannya karna saya masih belajar ilmu hukum, kalo berkenan saya jua minta refrensi buku/skripsi/tesis/disertasi/penelitian lainya menenai posisi SEMA dlm sistem perundan-undanan di indonesia, trimakasih banyak.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
22 September 2015 at 1:23 pm
Terima kasih atas pertanyannya..pertanyaannya sebenarnya, untuk urusan PK, yang mana sebenarnya yang adalah lex specialist?UU MA dan UU kekuasaan kehakiman kah, atau KUHAP kah?menurut saya, karena PK adalah bagian dari hukum acara, sehingga untuk PK, lex specialist nya adalah KUHAP, yang mana pasal KUHAP mengenai hal itu telah dibatalkan oleh MK, sehingga seharusnya, menurut saya, ketentuan yang ada di dalam putuan MK lah yang seharusnya dipatuhi. UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman sejatinya tidak mengatur hukum acara, namun mengatur kelembagaan MA dan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, saya berpendapat SEMA tersebut tidak boleh bertentangan dengan putusan MK tersebut, dalam penegasan bahwa yang dibatalkan dalam putusan MK tersebut adalah aturan utama untuk PK. Bahkan, saya mempercayai bahwa aturan PK di UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman mengambil aturan PK yang ada di KUHAP. Sehingga pembenaran yang ada di SEMA menjadi sangat-sangat konyol menurut saya.
Menurut saya, SEMA ini tidak menegasikan, namun hanya tidak ingin memperhatikan SEMA tersebut dan mencari pembenaran yang konyol. Itu sebenarnya poin saya. Menurut saya, menegasikan dan tidak memperhatikan adalah 2 hal yang berbeda.
Mengenai apakah SEMA termasuk peraturan perundang-undangan atau kebijakan, sampai saat ini, sependek yang saya tahu, belum pernah ada yang membahas hal ini secara komprehensif, baik buku, skripsi, tesis, maupun disertasi. Dan dengan kondisi seperti itu, ditambah dengan peraturan dalam UU MA dan UU 12/2011 juga tidak jelas mengenai kewenangan membuat peraturan internalnya, terutama mengenai peraturan internal apa saja yang dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan menurut UU 12/2011, maka hasilnya dapat muncul interpretasi yang berbeda. Interpretasi saya pun bisa salah sebenarnya. Namun, poin nya adalah ketidakjelasan aturan dalam UU MA tersebut yang bisa diinterpretasikan berbeda-beda oleh setiap orang, bahkan oleh saya, mas, atau siapapun.
Pada intinya, yang ingin saya sampaikan adalah alasan yang dibuat MA untuk mengeluarkan SEMA tersebut cenderung konyol dan kekanak-kanakan. Dan seharusnya, SEMA tersebut, secara materiil tidak bisa bertentangan dengan putusan MK tersebut karena alasan-alasan di atas. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Semoga bisa menjawab mas.
Terima kasih atas diskusinya mas. Menarik sekali. Mungkin mas Agung mau membahas lebih lanjut mengenai kedudukan SEMA dalam peraturan perundang-undangan. Salam..
LikeLike
Reply
Pingback: KOREKSI ATAS TULISAN “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR” SERTA KOMENTAR ATAS PUTUSAN MK NO. 45/PUU-XIII/2015, DAN 66/PUU-XIII/2015 | Kanggurumalas
Firman says:
5 April 2017 at 6:10 pm
Dalam SEMA 7/2014 poin 5 yang menyatakan “permohonan yang tidak sesuai dengan kententuan SEMA 7/2014 agar dengan Penetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirim ke MA sebagaimana diatur dalam SEMA 10/2009”. pertanyaan saya apakah akibat dari hukum penetapan pengadilan yaang tidak mengikuti putusan MK34/2013 ?
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 3:59 pm
Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf baru merespon…
Terkait pertanyaan tsb, saya rasa kita harus menyepakati terlebih dahulu sifat dari putusan MK itu sendiri. Saya menilai putusan MK itu sifatnya sederajat dengan undang-undang, karena ia dapat mengubah norma yang ada di undang-undang, dimana sejalan dengan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan hanya dapat diubah dengan yang sederajat atau lebih tinggi. Atas dasar itu, putusan MK seharusnya dinilai sebagai suatu aturan hukum yang berlaku dan mengikat semua orang.
Lalu, bagaimana apabila ada penetapan pengadilan yang tidak mengikuti putusan MK tersebut, yang adalah aturan hukum? Penetapan tersbeut dapat dimintakan pembatalan ke Mahkamah Agung. Dasar hukumnya adalah Pasal 30 Ayat (1) huruf b UU 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang pada intinya MA dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan yang salah menerapkan hukum yang berlaku.
Dan faktanya, tahun 2016 kemarin, MA sendiri “mengingkari” SEMA 7/2014 yang mereka buat sendiri. Ada perkara PK kedua dalam perkara pidana yang diterima dan dikirimkan oleh PN dan diterima oleh MA. Bahkan, putusan tersebut dijadikan landmark decision tahun 2016 nya MA. Bisa cek sendiri putusan Nomor 01/PK/Pid/2016. BIsa di cek juga di http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a7021b49b8f/ini-11-putusan-ma-berstatus-landmark-decisions-tahun-2016 .
Semoga menjawab pertanyaan anda…
LikeLike
Reply
Firman says:
6 April 2017 at 6:38 pm
terima kasih atas jawabannya sangat membantu.
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 9:37 pm
Sama-sama. Terima kasih sudah membaca tulisan saya..
LikeLike
Firman says:
12 April 2017 at 8:59 pm
mohon maaf saya ingin bertanya lgi tentang SEMA 7/2014 telah disebutkan diatas bahwa , dasar hukum untuk untuk pembatalan penetapan pengadilan adalah pasal 30 (1) UU MA,
bagaimana jika dibandingkan dengan sema 10/2009 yang menganalogikan pasal 45A UUMA pada pasal 4 yg intinya “penetapan” tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.
apakah dengan menganalogikan pasal 45A dengan serta merta menghapus upaya hukum yg dapat ditempuh oleh pemohon PK yg ditolak PK untuk kedua kalinya. terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
16 April 2017 at 8:22 pm
Terima kasih atas pertanyaannya, mohon maaf sekali sebelumnya karena lama merespon.
Memang kalau kita mengacu sceara langsung kepada ketentuan Poin 5 SEMA 7/2014 jo. Poin 1 Sema 10/2009 jo. Pasal 45A UU MA (tanpa disebut ayat berapa), maka akan terkesan bahwa aturan dalam ayat (4) dari Pasal 45A UU MA juga ikut dirujuk. Namun, kalau saya menafsirkan tidak demikian. Saya menafsirkan bahwa yang dimaksud “Pasal 45A UU MA” dalam poin-poin SEMA 10/2009 hanya mengacu kepada ayat (3) nya karena diujung kalimat, SEMA tersebut memperjelas bahwa “dengan penetapan ketua pengadilan negeri dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke MA”, yang bunyinya sama dengan ayat (3) di Pasal 45A UU MA.
Selain itu, kalau kita mencermati bagian awal SEMA 10/2009, SEMA ini lahir karena adanya PK yang diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara yang sama, sehingga agar tidak terjadi “penumpukan perkara permohonan Pninjauan Kembali”, maka SEMA ini lahir, sehingga PK yang berlebih seperti itu tidak perlu dikirim ke MA. Dari segi maksud pembentukan SEMA ini, saya melihat kepentingan lahirnya SEMA ini hanya terhadap ayat (3) di Pasal 45A UU MA, tidak termasuk ayat lain.
Lagipula, kalau mau mengacu ke Pasal 45A secara full, apa hubungannya ayat (1), (2), dan (5) di Pasal 45A UU MA dengan SEMA 10/2009? Saya rasa tidak ada hubungannya. Misalnya, terhadap ayat (2) huruf a, dimana putusan praperadilan tidak bisa dikasasi. Apakah SEMA 10/2009 juga mengacu ke aturan ini? apa hubungannya dengan PK lebih dari 1 kali? Apakah putusan praperadilan juga materi yang tidak bisa diajukan PK lebih dari 1 kali? seperti yang kita tahu bahwa MA mengeluarkan Perma 4/2016 yang isinya larangan PK terhadap putusan praperadilan. Jangankan 2x, sekali saja tidak bisa.
Atas dasar-dasar itu, saya berpendapat bahwa SEMA 10/2009 yang mengacu ke Pasal 45A UU MA hanya mengacu ke ayat (3) dari Pasal tersebut, bukan keseluruhan. Dengan alasan itu, maka ayat (4) dari Pasal 45A UU MA tidak berlaku untuk penetapan PK lebih dari 1 kali dan masih dapat diajukan sesuai Pasal 30 Ayat (1) UU MA.
Namun, yang harus kita pahami bersama, disini ada ketidakjelasan aturan hukum mengenai hal ini. Hal yang bisa dilakukan adalah menguji secara langsung di Pengadilan dan lihat bagaimana jawaban MA atas masalah ini. Seperti yang saya katakan, bahkan ketika MA sudah mengatur PK tidak boleh diajukan lebih dari sekali dan tidak perlu dikirim berkasnya ke MA, namun faktanya ada PK kedua yang diterima oleh MA, yang artinya diterima oleh PN dan berkasnya dikirim ke MA, dan MA menerima PK tersebut. Malah putusan PK tersebut dijadikan putusan penting (landmark decision) oleh MA.
Mungkin begitu jawaban saya mas Firman, semoga membantu..
LikeLike
Reply
Firman says:
17 April 2017 at 11:02 pm
sekali lagi terima kasih atas jawabannya. sangat membantu untuk mencerahkan perihal PK ini. terima kasih
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
18 April 2017 at 12:22 am
Sama-sama mas Firman..kalau boleh tau, latar belakang mas Firman apa ya? soalnya cuma mas Firman yang masih interest dengan bahasan ini, setidaknya yang diskusi dengan saya..
Salam kenal mas..sukses selalu..
LikeLike
Firman says:
21 April 2017 at 10:00 pm
maaf baru balas, saya mahasiswa fakultas hukum yang perpanjangan masa studi, saya telah mengajukan judul tentang sema 7/2014 vs put. MK ini semenjak sema 7/2014 dikeluarkan dan judul telah diterima/acc oleh dosen pembimbing bulan januari 2015, vakum 2 tahun krn ada masalah internal. terima kasih atas semua jawabannya semoga manfaat ditulisan saya. thanks
LikeLike
kanggurumalas says:
22 April 2017 at 2:14 pm
Wah..sukses buat tugas akhirnya mas Firman..sama-sama mas..
LikeLike
Leave a Reply to Muhammad Tanziel Aziezi Cancel reply
Enter your comment here...
Fill in your details below or click an icon to log in:
Email (required) (Address never made public)
Name (required)
Website
You are commenting using your WordPress.com account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Google account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Twitter account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Facebook account.	( Log Out / Change )
Cancel
Connecting to %s
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Tulisan Paling Banyak Dibaca…
KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
GANGGUAN KEJIWAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (SEBUAH PEMAHAMAN MENGENAI PASAL 44 AYAT (1) KUHP)
“SALAH BACA PASAL YANG BERAKIBAT FATAL”: LOGIKA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DALAM KUHP
SEKILAS TENTANG SEJARAH STRUKTUR LEMBAGA PENGADILAN MASA KOLONIAL HINDIA BELANDA DAN PENJAJAHAN JEPANG
PRAPERADILAN ATAS SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA (PERJUDIAN HUKUM YANG DI(TER)BIARKAN)
Tulisan Terakhir
POLEMIK PERAMPASAN ASET FIRST TRAVEL OLEH NEGARA: PELAJARAN PENTING PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN YANG TIDAK PERNAH DIPERHATIKAN 4 April 2020
POLEMIK PENGURUS PARTAI POLITIK JADI CALON ANGGOTA DPD DI PEMILU 2019, SALAH SIAPA? 3 January 2019
MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA MELALUI KONSISTENSI PUTUSAN TENTANG PERAMPASAN HARTA BENDA SEBAGAI PELAKSANAAN PIDANA DENDA PAJAK 14 September 2017
MELURUSKAN KEMBALI KONSEP PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA 4 May 2017
LEGISLASI SEBAGAI PENYEMPURNA SABDA SANG WAKIL TUHAN, SEBUAH JALAN TERANG YANG (MASIH) SELALU DIABAIKAN 20 February 2017
Blog yang Saya Ikuti
Ikuti Blog Ini
Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.
Ikuti
WordPress.com.
Ars Aequi et Boni
Menerapkan Nilai Kebaikan dan Kepatutan
KRUPUKULIT
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.


content:
Dalam hidup tentunya banyak sekali rintangan yang akan dihadapi, tapi itu semua membuat kita akan semakin kuat dalam mengarungi liku-liku kehidupan ini. Semua akan terselesaikan suatu masalah apabila kita dengan bijak, tenang dalam mengahadapinya.
Jangan pertah takut dan mengeluh, karena Tuhan akan selalu bersama kita. Tetap semangat…
Jangan Ada Dendam Dalam Hati
Oleh Bawaan SitusDiposting pada 3 Juni 2017 3 Juni 2017
Untuk ikhlas adalah hal yang sulit tetapi sebuah kata maaf itu harus mampu dari hati sanubari yang paling dalam, jangan ada dendam dalam hati tetapi cobalah lihat Tuhan saja mampu memaafkan umatnya tanpa melihat seberapa besar kesalahannya.
Terima Kasih Tuhan
Oleh Bawaan SitusDiposting pada 3 Juni 2017 3 Juni 2017
Rasa syukur apa yang kita punya selama ini tentunya tidak lepas dari kasih sayang tuhan terhadap umatnya. Dan Tuhan akan memberikan apapun baik berupa cobaan ataupun keberhasilan yang diraih hanya demi kebaikan umatnya, Berbaik sangkalah pada Tuhan Yang Maha Esa
Sujud syukur harus selalu kita panjatkan untuk mendapatkan kasih sayang dan ridho-Nya.
Terima kasih Tuhan.
Benar dan Salah
Oleh kardianDiposting pada 2 Juni 2017 2 Juni 2017
Setiap manusia dalam menghadapi hidup tentunya memiliki pandangan yang berbeda-beda. Benar dan salah pun tekadang membuat hatinya selalu dihantui rasa bersalah dalam membuat suatu keputusan.
Namun demikian, tuhan akan selalu menuntun orang-orang yang berpegang teguh pada apa yang sudah tuhan tentukan.

content-type: text/plain

warc-type: conversion

warc-identified-content-language: ind

label: id


content: Pastikan anda sudah bergabung bersama agen poker idn resmi paling terpercaya saat ini dan nikmati berbagai bonus menarik yang di bagikan oleh kudapoker setiap harinya.


content:
Kreditor merupakan salah satu pihak yang memberikan pinjaman pendanaan ke perusaaan. Kreditor dapat berupa lembaga keuangan, maupun individu. Disisi lain, lembaga keuangan akan memperoleh pendapatan berupa pendapatan bunga. Peluang bisnis sepatu diprediksi akan semakin booming pada mengelola keuangan keluarga 2020 seiring dengan meningkatnya antusiasme masyarakat dengan merek sepatu lokal.
Harga jasa tersebut sangat relatif, tergantung seberapa besar dan tipe hewan. "Tuhan itu Maha Pengampun, tapi pasar saham tak mengenal ampun," jelasnya.
Terkadang di dalam sebuah kegiatan bisnis seorang atau banyak karyawan yang merasa lelah dan menyerah atas apa yang ia kerjakan. Ia merasa tidak bisa dan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, disinilah pemimpin harus mampu berperan aktif dan memberikan sebuah motivasi dan menginspirasi karyawan tersebut. Dalam keadaan apapun, seorang pemimpin yang baik harus selalu mampu menginspirasi karyawannya untuk tampil dan memberikan yang terbaik bagi dirinya sendiri mengelola keuangan keluarga dan juga perusahaan. Tuhan adalah pemangku dari semua ragu dan takut di hati Anda.
Menang dan berhasil menaklukkan berbagai rintangan (Al-fauz wa an-najaat).
Pada dasarnya sosial media merupakan situs yang didalamnya terdapat anggota yang melakukan aktivitas dan saling berineraksi antara satu dan yang lainnya. Umumnya mereka mencari hiburan dengan bersosialisasi. Berjualan di sosial media, menawarkan produk melalui cara manual ataupun mengikuti program advertising yang disediakan oleh pemilik website adalah suatu cara memasarkan produk online. Setelah selesai pengisian, calon peminjam menerima rangkuman informasi. Sebagai desainer grafis, Anda mengelola keuangan keluarga sebenarnya bisa bekerja di mana saja. Bahkan, beberapa desainer grafis cenderung lebih suka bekerja sambil menikmati kesendiriannya di rumah untuk mendapatkan ide, karena ternyata kesepiannya ini bisa mendukung proses pencarian ide untuk karya-karyanya. Di sisi lain, produktivitas seorang desainer grafis bisa menurun akibat keriuhan di kantor. Mereka sangat bisa bekerja tanpa ikatan kantor, mereka bisa membuka jasa pembuatan logo dan menawarkan ke beberapa kkerabat.
Nah fakta nomor tiga mengagetkan! Benarkah bisa hangus? Benar! Caranya adalah dengan mengirim desain Anda ke situs teespring.com. Kemudian lakukan promosi secara online. Memang untuk saat ini target pemasaran masih warga negara US.
Pada dasarnya blog ini memuat berbagai macam berita tentang bisnis, mengelola keuangan keluarga mulai dari tips bisnis online, marketing online, kisah bisnis yang menginspirasi hingga berita teknologi internasional.
Selain memanfaatkan native features Instagram seperti IGTV, Feed, Stories, dan lain sebagainya, kamu juga bisa memasang iklan dengan biaya mulai dari Rp20 ribu untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Bangun interaksi dengan konsumen sehingga kamu memiliki hubungan yang begitu dengan mereka.
Selain menggunakan sosial media sebagai toko online, sebaiknya anda juga harus memiliki website toko online. Jika sebuah binsis online memiliki website, maka ini akan membuat binis tersebut lebih terpercaya. Selain itu Website juga akan membantu anda memperluas pasar dan mempermudah costumer untuk kembali mengunjungi toko anda. Biasanya website toko online juga sudah dilengkapi dengan sistem manajemen penjualan yang baik, mengelola keuangan keluarga sehingga bisnis online anda dapat termanejemen dengan baik. AdaKami adalah platform pinjaman tunai online, Aplikasi yang memberikan pinjaman tanpa jaminan dengan nyaman dan aman. Cukup isi informasi pribadi Anda dan setelah peninjauan, dana pinjaman akan segera masuk ke rekening bank Anda. Agar kelak anak dapat mengelola keuangan dengan baik, maka edukasi keuangan sebaiknya dimulai sejak dini. Berikut adalah cara-cara yang bisa Anda ajarkan kepada si Kecil.
Bisnis wedding organizer merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang sering dibutuhkan jasanya. Bagi pasangan yang sedang merencanakan pernikahan mereka ingin resepsi pernikahan yang berlangsung sekali seumur hidup, menjadi sebuah momen indah yang berkesan tidak hanya bagi mempelai tapi bagi para tamu undangan yang hadir. (AUD/JPY) Pada H4 Chart dapat kita lihat dari pergerakan harga saat ini berpotensi mengembangkan flag pattern, yang di dukung dengan pergerakan indicator momentum yang mengarah keatas pada neutral, hal tersebut mengindikasikan harga akan menguat sampai pada area harmonic resistance. DISCLAIMER: Selalu perhatikan money management Anda, trading idea ini hanyalah.
Motivasi Bisnis
Posting sebelumnya & berikutnya
Mau financial freedom
Melihat orang lain memberi uang
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *
Komentar
Nama *
Surel *
Situs web
Simpan nama, email, dan situs web saya di browser ini untuk lain kali Anda berkomentar.
Anda Mungkin Menyukainya
Bisnis tips
20 Januari
Cara memilih jenis usaha yang tepat untuk pemula
02 November
Aplikasi penghasil uang video
04 Disember
Kiriman Terbaru
Bagaimana cara dapatkan uang dari youtube
Alat investasi ampuh buat mengelola keuangan keluarga
Tips mencari tempat peminjaman uang yang terpercaya
Aplikasi penghasil uang paypal tercepat
Cara mendapatkan handpone gratis
Membuka bisnis dan peluang usaha dengan modal 1 jutaan
Mimpi dapat duit yang banyak
Kuis dapat uang
Pendanaan bisnis buat yang memulai bisnis startup
Dapat uang gratis dari pemerintah
Categories
Bisnis MudahDapat Uang Cepat OnlineJika Ingin KayaCara Cepat KayaCepat Dapat Uang HalalMotivasi BisnisBisnis Tanpa ModalAnda Bisa SuksesBisnis TipsDapat Uang OnlineDapat Uang Sekarang Peta Situs

warc-identified-content-language: ind,eng

label: en


content:
RILIS.ID, Jakarta – Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, mengungkapkan, satu-satunya yang bisa menyelamatkan keberlangsungan perusahaan pelat merah tersebut hingga ke depan adalah penumpang.
Bahkan, menurut Irfan, bantuan dari pemerintah berupa pinjaman senilai Rp8,5 triliun pun tidak mampu menutupi dan bertahan dalam waktu jangka panjang.
Baca Juga
BPTP Kaltim Monitoring Serangan Hama dan Penyakit
Swasta Dukung Kebijakan Impor Terbatas Komoditas Pertanian
Sistem Pertanian Korporasi di Lahan Rawa
"Yang bisa menyelamatkan Garuda dari situasi sekarang dan secepatnya bisa recover (pulih) adalah penumpang,” kata Irfan dalam diskusi daring bertajuk “Yuk Terbang Lagi Bersama Garuda” di Jakarta, Jumat (24/7/2020).
Sebelumnya, pemerintah memberikan bantuan dana talangan kepada Garuda dengan skema mandatory convertible bond senilai Rp8,5 triliun dengan tenor tiga tahun. Hal itu untuk membangkitkan kembali maskapai tersebut dari keterpurukan selama pandemi.
“Pemerintah ketika membantu dana itu cuma sementara yang akan memastikan garuda recovery itu penumpang itu yang selalu kampanyekan,” ujarnya.
Irfan memastikan, protokol kesehatan selalu dilakukan, terutama di dalam pesawat, terutama jaga jarak yang diterapkan dengan mengosongkan kursi tengah untuk kelas ekonomi dan kursi bisnis hanya diisi untuk satu orang.
“Garuda ngotot sekali memastikan tempat duduk tengah di kelas ekonomi kosong karena kita enggak mau persepsi publik soal perjalanan ini bermasalah. Konfigurasi tengah kosong. Kelas bisnis yang kursi dua-dua itu sendiri, kecuali ada permintaan khusus bawa keluarga dengan anaknya tidak ingin dipisahkan tapi ada kesepakatan yang harus disepakati agar membuat orang lain aman,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, di dalam pesawat menggunakan teknologi High Efficiency Particulate Air (HEPA) yang bisa mematikan virus hingga 99,99 persen dengan sirkulasi udara vertikal.
Irfan mengatakan, saat ini orang-orang yang melakukan penerbangan adalah mereka dengan kebutuhan dinas atau bisnis, sementara itu mereka yang ingin terbang masih menunda.
“Mereka yang mau ini yang banyak, kepingin sekali terbang. Mereka yang ingin berwisata, bersosialisasi, bersilaturahmi, ini yang kita dorong dengan terbang bersama Garuda aman dan nyaman,” katanya.
Irfan menambahkan angkutan udara kalah bersaing dengan angkutan darat karena masyarakat tidak perlu mengantongi hasil tes cepat negatif, sementara untuk naik pesawat hal itu merupakan syarat wajib.
“Kondisi rapid test ini kita kalah bersiang dengan jalan darat. Kalau darat, naik mobil langsung saja pulang ke Solo dan langsung masuk ke rumah,” katanya.


content:
Pilihlah atur keuangan keluarga passion Anda, baik di bidang teknologi, fashion ataupun kuliner sehingga bisa mendalami bisnis yang Anda mulai. Contohnya, jika Anda menyukai kopi dan memiliki pengetahuan lebih, kenapa tidak mencoba untuk memulai bisnis kedai kopi sendiri. Biasanya aplikasi dropship itu berbentuk software komputer. Sehingga untuk menggunakannya anda harus memiliki komputer atua laptop. Jika belum punya, anda sebaiknya beli dahulu saja sebelum menjalankan menjadi dropshiper Aplikasi dropship terbaik yang bisa anda gunaka untuk menjalankan bisnis dropship di semua marketplace telah di rangkum dapat di baca disini.. Dalam jangka pendek, bisa jadi terjadi kerugian. Namun saat sudah mencapai jangka panjang, akan dicapai keuntungan dalam jumlah besar.
Mimpi melihat uang kemudian mendapatkannya? Mimpi anda ini lebih kepada nasehat agar anda tetap maju dan berusaha untuk mewujudkan harapan dan keinginan yang selama ini anda impikan. Dengan berusaha keras, maka anda akan mewujudkan impian anda tersebut. Beberapa strategi digital marketing campaign tersebut mungkin dapat dikatakan mudah untuk dapat dilakukan di Indonesia sendiri, tetapi hal tersebut dapat memberikan efek yang baik bagi bisnis yang anda lakukan. Asalkan anda melakukan cara tersebut dengan konsisten, maka hasil yang dihasilkan akan sesuai dengan tujuan anda. Apabila anda ingin fokus mengembangkan bisnis Anda dan tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan digital marketing campaign, Anda tidak perlu khawatir karena saat ini telah banyak digital agency yang menawarkan untuk memberika pelayanan kepada Anda untuk melakukan digital marketing campaign untuk produk maupun jasa Anda. Berikut ini beberapa pertimbangan yang bisa menjadi alasan untuk mencairkan unit reksa dana sahammu.
Atur keuangan keluarga - info bisnis terbaru
Hanya saja, terjun ke dunia pemasaran baru seperti internet marketing bukanlah hal yang mudah. Terdapat beberapa tips yang perlu Anda lakukan dan pertimbangkan agar pemasaran produk Anda dengan memanfaatkan internet dapat berjalan dengan baik. Untuk itulah, pada kesempatan kali ini akan diulas atur keuangan keluarga tentang strategi internet marketing bagi pemula yang harus Anda aplikasikan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Sistem mudharabah menjadi salah satu landasan akad yang dimaksud.
Barang dan jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.
Jangan percaya saat ada iklan yang bilang dapat untung besar saat indeks turun. Kalau bisa seperti itu, hebat sekali.Bahkan, orang sekelas Warren Buffett saja, saat pasar saham AS turun, dia juga mengalami kerugian. Hal yang perlu diperhatikan adalah konten yang dibuat harus benar benar orisinil, bukan konten kopi paste. Karena Youtube sangat melarang konten yang tak original. Misalnya saja investasi ke dalam bentuk lahan atau tanah, rumah, tempat kos-kosan atau kontrakan, dan lain sebagainya. Jika Anda seorang perempuan yang ingin berinvestasi, Anda bisa berinvestasi dalam bentuk berlian, emas, atau permata. Semua hal-hal atur keuangan keluarga tersebut akan tetap bernilai tinggi baik untuk sekarang maupun masa yang akan datang. Jadi Anda tidak akan terlalu rugi jika menyimpannya atau membelinya sekarang.
Mendapatkan pekerjaan sampingan tentunya akan menjadi menyenangkan. Berbisnis itu menantang, tapi ini adalah cara yang paling tepat bagi kamu untuk mempelajari seni berjualan dan ini adalah kemampuan yang bisa kamu gunakan sepanjang karir kamu.
Trend bisnis di tahun 2020
Arti mimpi uang
Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 butir 13, Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan potensi yang berkaitan dengan efek. dapat uang cepat online.
Belajar Bermain Forex dari 10 Trader Tersukses Indonesia.
5 cara berbisnis online lewat media sosial
Sebelum mengajukan pinjaman, pastikan semua persyaratan dan ketentuan yang diberikan oleh peminjam. Syarat dan ketentuan ini ditujukan agar Kreditur atau yang memberi pinjaman merasa aman akan dana yang dipinjamkan bisa dibayarkan kembali oleh debitur.
Itulah Cara Mengikuti Kuis Aplikasi UC Browser dan bisa mendapatkan Uang Tunai 20 Juta Rupiah. Jadi tunggu apalagi gan buruan ikutan kuis nya dan raih total hadiah uang tunai hingga 20 juta per sesinya Ayo tunggu apalagi buruan garap gan terima kasih semoga bermanfaat. Evaluasi setiap periode apa yang telah Anda lakukan.
Seperti hal-nya atur keuangan keluarga dalam memilih perangkat teknologi untuk membantu kinerja harianmu seperti laptop atau komputer. Teknologi Intel memberikan peluang buat kamu untuk kerja lebih cerdas, Intel tahu akan mobilitas dan produktivitas harian kamu dengan perangkat 2-in-1 yang mumpuni. Salah satunya ASUS Transformer yang bisa membuat pekerjaanmu lebih efisien dan efektif dalam satu waktu.
Isi blog atau artikel mencerminkan kualitas dari sebuah blog. Tampilan yang bagus tanpa disertai dengan kualitas tulisan memadai akan membuat para pengunjung jera untuk kembali. Upayakan selalu meng-update blog dengan tulisan yang menarik dan berkualitas agar dapat menarik pengunjung untuk datang.
Tentunya banyak orang yang mencintai uang, karena itulah banyak yang ingin menjadi kaya. Namun mereka hanya melihat uang dari sisi luarnya tanpa menyadari nilai uang bagi diri mereka sendiri. Aplikasi selanjutnya yang bisa anda gunakan untuk mendapatkan uang dari smartphone adalah berita saku. Sama seperti aplikasi sebelumnya, di aplikasi Berita Saku ini anda juga hanya diminta untuk membaca artikel berita. Anda diminta untuk tetap berada pada artikel tersebut selama beberapa menit untuk kemudian mendapatkan bayaran. Selain itu anda juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan misi-misi lainnya yang ada pada aplikasi ini.
Kita semua sudah memahami bahwa pemberian uang saku juga menjadi sarana untuk melatih anak-anak dalam mengatur keuangan. Oleh karena itu, Anda harus bisa memberi pengertian pada anak-anak untuk memanfaatkan uang sakunya secara benar. Apabila gejalanya atur keuangan keluarga berlanjut dan disertai dengan kekakuan pada sendi serta tendon, sangat disarankan untuk memeriksakannya ke dokter. Kegiatan yang sudah mulai terganggu dengan tendinitis ini, penanganan medis sudah harus segera dilakukan sebelum terlambat. Anda tentunya tahu bahwa kualitas dan waktu tidur berpengaruh terhadap kesehatan dan kesegaran kulit Anda. Untuk itu, Anda perlu mengatur jadwal tidur Anda agar tidur cukup dan berkualitas.
Namun sekarang aturan ini menjadi tidak mutlak, banyak blog-blog sekarang yang tidak menerapkan hal ini lagi, contohnya yang bergaya majalah (magazine). Jasa catering ini dapat Anda fokuskan untuk mulai bekerja di akhir pekan. Selain karena tangan yang lebih banyak untuk membantu, akhir pekan juga merupakan saat diadakannya pesta.
Pengusaha Mikro
Posting sebelumnya & berikutnya
Jenis investasi masa depan
Cara hasilkan uang dari online internet
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *
Komentar
Nama *
Surel *
Situs web
Simpan nama, email, dan situs web saya di browser ini untuk lain kali Anda berkomentar.
Anda Mungkin Menyukainya
Layanan keuangan digital
08 November
Kerja freelance di web lokal
04 Januari
Cara dapat uang sehari
02 September
Kiriman Terbaru
10 cara jitu mencari modal tanpa jaminan
Dapat uang dari email
Bisnis sesuai passion
Cara cepat mendapatkan uang halal tanpa modal
Karakteristik pengusaha sukses
Anda tidak memiliki uang
Pendanaan bisnis buat yang memulai bisnis startup
Cara dapat uang dari apk
Cerita pribadi saya sukses investasi saham
Mencermati risiko investasi dan prospek saham ultj
Categories
Investor Harus ApaInvestasi AmanBisnis UangDapat Uang GratisBisnis OnlineCara Dapat Uang HarianBisnis Modal MinimBisnis Di InternetBisnis TipsBisnis CepatMembangun UsahaAnda Bisa KayaPengusaha MikroBisnis RumahanCara Mencari UangSolusi FinansialCara Dapat Uang JutaanDapat Uang SekarangDapat Uang HarianMenghasilkan Banyak UangIde Kreatif BisnisIde Bisnis Terbaru Peta Situs


content:
Download mp3 lagu terbaik dari Rebelution Safe And Sound 2020, khusus untuk Anda, Anda dapat mendengarkan musik online dan mengunduh mp3 tanpa batas dengan cara yang mudah dan sederhana. Kami sarankan Anda mendengarkan musik ini: Rebelution Safe And Sound Anda juga dapat mengunduh musik mp3 gratis.
Di Situs ini Anda dapat mengunduh mp3 dari Rebelution Safe And Sound gratis dan dalam kualitas tertinggi 320 kbps, daftar putar musik online ini berisi hasil pencarian yang sebelumnya dipilih untuk Anda, di sini Anda akan mendapatkan lagu dan video terbaik yang sedang dalam mode di tahun 2020 ini, Anda dapat mengunduh musik mp3 dari Rebelution Safe And Sound dalam berbagai format audio seperti MP3, WMA, iTunes, M4A, ACC.
#Pencarian Terbanyak
adista mencoba untuk setia
adista perasaanku
adzrin bukan yang terbaik
ae dil hai mushkil
afgan
afgan jodoh pasti bertemu
agnes
agnes mo
agnes monica
agnes monica rapuh
agnes monica terbaru
agnes sebuah rasa
agnez mo
agnez mo damn i love you
agnez mo sebuah rasa
aiman tino ku hanya sayang padamu
aiman tino permata cinta
ain t my fault
air supply
air supply goodbye
Menikmati musik mp3 dan MP3 cepat dari ponsel generasi terbaru Anda sendiri atau bahkan dari ponsel Cina yang murah sekarang dimungkinkan dengan cara yang sepenuhnya legal. Semua ini berkat sejumlah besar aplikasi yang muncul akhir-akhir ini di internet (tanpa perlu mengunduh aplikasi) .

label: ms


content:
Anakregular.com – Lima bocah berikut ini bisa dikatakan paling beruntung dan jadi miliarder setelah menang undian lotere paling besar di dunia :
Kaya mendadak dan punya uang tanpa harus bekerja atau menikah dengan orang kaya siapa yang mau. Pastinya semua orang mau bukan, apalagi kekayaan tersebut bisa digunakan untuk tujuh turunan sudah pasti hidup akan lebih mudah untuk dinikmati. Namun sayang untuk mendapatkan itu semua nyatanya Anda harus punya keberuntungan yang sungguh luar biasa hebatnya.
Di beberapa negara untuk kaya mendadak memang bisa didapatkan. Salah satunya mengikuti ajang lotere atau undian yang hadiahnya sangat mewah dan menggoda. Di beberapa negara memang lotere kerap dijadikan sebagai ajang yang sangat menjanjikan. Dengan peserta yang membludak maka persentase kemenanganpun semakin tipis untuk setiap pesertanya.
namun bagi peserta yang beruntung maka jangan salah julukan miliarder dadakan pun akan disematkan pada dirinya. Karena di beberapa negara hadiah yang diperebutkan dalam sebuah lotere bisa seharga dengan sebuah perusahaan. Sungguh menggoda bukan. Berikut adalah lima remaja paling beruntung di dunia, kaya mendadak dan menjadi miliaerder muda setelah memang undian Lotere. Silahkan disimak!!
Lima Remaja Jadi Miliarder Dadakan Setelah Menang Lotere Besar di Dunia :
Bocah Tiga Tahun Dari Selandia Baru Jadi Miliarder Setelah Menang Lotre BonusBond
Kisah remaja yang mendadak jadi miliarder pertama datang dari Selandia Baru, tepatnya seorang balita 3 tahun umurnya dan tidak dicantumkan namanya mendadak menjadi miliarder muda setelah memenangkan lotere yang bernilah IDR 9,4 Miliar. Balita tersebut menang besar dalam program Bonus Bond sebuah permainan lotre yang di sponsori langsung oleh pemerintah Selandia Baru. Enak yah!!
Adapun kedua orangtuanya pun sangat senang bukan kepalang setelah mendapatkan telepon dari pihak penyelenggara yang mengatakan jika Anak mereka telah memenangkan lotre yang pada hitungan kemungkinannya 1 berbanding 35 ribu saingan.
Pemerintah Selandia Baru memang gencar membuat program seperti lotre agar semua warganya mau menabung dan berinvestasi. Dikatakan semakin banyak bond yang dibeli maka kemungkinan besar untuk menang semakin terbuka. Adapun penarikan hadiah loter dari bonus bond ini dilakukan setiap akhir bulan. Indonesia ada tidak yah??
Callum Fitzpatrick Termuda dari Irlandia Utara Yang Menang Lotre senilai IDR 7,5 Miliar
Lain halnya yang terjadi di tanah Eropa dimana seorang bocah remaja 16 tahun usianya dinobatkan sebagai bocah paling beruntung karena telah memenangkan undian lotre senilai IDR 7,5 Miliar pada tahun 2014 silam di negaranya. Bocah bernama Callum Fitzpatrick itu berkata sangat terkejut dan tidak bisa mempercainya.
Callum Fitzpatrick bahkan mengatakan dia menangis ketika dia mengetahui telah memenangkan lotere.Callum Fitzpatrick sendiri masih berencana untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi dan kuliah akuntansi dengan uang hasil menang lotere tersebut.
Ianthe Fullagar Gadis 18 Tahun Terkaya Ke 38 Di Inggris Karena Menangkan Lotre Senilai IDR 118 Miliar
Tanpa bekerja dan tanpa warisan dari orang tua nya gadis berusia 18 tahun sebut saja namanya Ianthe Fullagar mendadak menjadi orang paling kaya di Inggris raya urutan 38 setelah memenangkan lotre senilai 7 Juta Euro atau setara dengan IDR 118 Miliar dari undian lotre EuroMillions.
Doi yang tidak bekerja dan masih duduk dibangku pendidikan mungkin bisa dikatakan sebagai remaja paling beruntung sedunia. Tanpa harus capek dan tanpa harus bekerja lebih keras doi bisa membeli segalanya. Adapun kemenangan fantastis tersebut doi dapatkan dikala usianya masih 18 tahun pada tahun 2008 silam.
Seperti pemenang lotre kebanyakan, sebalum di undi dan akhirnya dinyatakan menang Ianthe Fullagar sangat hati-hati dan bahkan merasa kesulitan untuk menjaga tiket kemenangannya tetap ia pegang. Karena itulah untuk menjaga agar tak hilang dan tidak di curi orang gadis cantik ini pun memutuskan menyimpan tiket kemenangan dirinya dalam bra yang ia pakai. Alhasil sampai pemberian hadiah, tiket tersebut masih ada dan doi pun kaya mendadak.
Stuart Donnelly Si Remaja 17 tahun Yang Menang Lotere Senilai IDR 33 Miliar
Usianya 17 tahun kala itu, seroang remaja bernama Stuart Donnelly mendadak menjadi seorang miliarder lantaran menang lotere senilai USD 2 juta atau setara dengan IDR 33 Miliar. Dengan hadiah yang sangat besar tersebut doi pun berencana membuat orang di sekelilingnya menjadi bahagia.
90 Ribu Dollar dari hadiah lotere tersebut doi gunakan untuk membeli rumah bagi ibunya tercinta. Ia pun tak lupa mengajak teman-temannya berlibur ke negara lainn dan juga membantu biaya pengobatan teman-temannya yang sakit. Mulia sekali niatan dan pemanfaatan hadiah lotere yang ia menangkan tersebut.
Adapun sisa dari hadiah yang ia dapatan, ia belikan sebuah vila untuk ditinggali dirinya dan juga sahabatnya. Daniel. Mereka tinggal bersama kala itu. Sayangnya, Daniel menderita penyakit polio dua tahun setelah kemenangan Donnelly. Daniel meninggal di villa mereka, meninggalkan pria malang itu sendirian. Pada 2010 lalu, Donnelly juga ditemukan tewas di rumahnya, kala itu usianya 29 tahun.
Callie Rogers Si Gadis 16 Tahun Jadi Miliarder Dadakan Setelah Menang Lotere IDR 31 Miliar
Terakhir remaja paling beruntung dan menjadi milarder setelah menang lotere besar adalah Callie Rogers. Doi adalah gadis cantik masih sekolah dan masih bocah usianya. Ia menjadi satu dari sedikitnya remaja paling beruntung karena menang hadiah utama dalam sebuah undian dari National Lottery dengan total hadiah sebesar IDR 31 Miliar. Keberuntungan tersebut ia dapatkan di tahun 2003 silam.
Sebelum memenangkan lotere, Rogers mengaku memiliki masa kecil yang mengerikan. Dia bahkan pernah menjadi korban pelecehan seksual. Rogers pernah mengatakan dirinya akan mempertahankan hartanya dan mengikat nafsu belanjanya yang berlebihan ketika mendapat hadiah ini. Sayangnya, semua yang dia ucapkan hanya sekedar kata-kata saja.
Dia membelanjakan seluruh hartanya, dan puncaknya pada 2011, dia menjadi pecandu narkoba berat. Ibu dua anak ini bahkan telah menjalani dua kali operasi implan payudara dan empat kali percobaan bunuh diri. Tragis bener yah dirinya..


content:
Welcome to our Community Page, a place where you can create and share your content with rest of the world
Connect with Facebook Connect with Google
CREATOR
BRILIOBELLY
BRILISTYLE
CINTA
CREATOR
DUH
FASHION
GADGET
JALAN-JALAN
NGAKAK
OLAHRAGA
POPULAR
SELEBRITIS
SERIUS
STORIES
VIDEO
WOW
© 2020 Brilio.net KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved
View Image
0
BRILIO » Cinta
10 Cara mengenalkan pacar ke orangtua agar dapat lampu hijau
Dijamin hubunganmu ke depan sama doi makin mulus terus. Cihuy!
Nur Luthfiana Hardian
(brl/gib)
Share now
01 / 03 / 2019 21:31
Brilio.net - Setiap orang yang sedang menjalin sebuah hubungan dan sudah mengenal lebih dekat, pasti ingin melanjutkan hubungan yang lebih serius. Tapi biasanya sebelum melangkah ke hubungan yang lebih mendalam, tentu kamu perlu memperkenalkan ia kepada orangtuamu terlebih dulu.
Pertama kali saat kamu akan mengenalkan pacar kepada orangtua, akan menjadi sebuah hal menegangkan. Tidak peduli seberapa siapnya kamu, orang-orang terpenting dalam hidupmu akan berada di tempat yang sama untuk pertama kali. Beberapa orang percaya kesan pertama adalah indikasi atau penilaian seberapa baik pacarmu untuk masa depan.
Perasaan itu cenderung akan membuatmu merasa takut dan kurang percaya diri. Kamu mulai takut bagaimana kalau kamu tidak direstui karena momen pertemuan pertama itu. Kamu bahkan bisa berpikir dua kali untuk mengenalkan pacar kepada orangtua.
Tapi bagaimana pun juga kamu harus lebih berani untuk mengenalkan pacar kepada orangtua, demi keberlangsungan hubungan kalian. Ya kan?
Daripada masih bingung gimana caranya, berikut ulasannya cara mengenalkan pacar ke orangtuamu agar hubungan kalian dapat lampu hijau, seperti dirangkum brilio.net dari berbagai sumber pada Jumat (1/3).
Loading...
1. Yakinkan diri mengenai hubunganmu terlebih dahulu.
foto: pixabay
Pastikan kamu telah meyakinkan diri sendiri, kalau itu benar cinta. Mengenalkan pacar kepada orangtua adalah hal yang serius. Jadi misalnya kamu sudah mengenalkan kepada orangtua dan ternyata di tengah jalan kamu putus, hal itu bisa mengganggu kepercayaan orangtuamu saat kamu akan kembali mengenalkan seseorang.
2. Jangan kagetkan orangtuamu.
foto: unsplash
Sebelum kamu mengenalkan dia secara resmi, ada baiknya kamu singgung mengenai dia terlebih dahulu. Katakan pada orangtuamu kalau kamu sedang dekat dengan cewek atau cowok yang baik. Ceritakan secara detail mengenai dirinya kepada orangtua.
3. Sebutkan nama pacarmu dari waktu ke waktu.
foto: Instagram/@alovaldi
Misalnya kamu sedang berkumpul dan mengobrol dengan keluarga, kamu bisa mencuri kesempatan itu. Jika obrolanmu berkaitan dengan kelebihan pacarmu, kamu bisa menyebutkan namanya di depan orangtuamu.
Misalnya kamu dan orangtua sedang menonton balet di televisi, kamu bisa mengatakan "Anggi pasti akan senang menonton acara ini, dia adalah pebalet yang sangat berbakat".
4. Terangkan mengenai orangtuamu pada pacar.
foto: unsplash
Kebanyakan orang akan sensitif ketika akan diajak ke orangtua pasangan. Ada orangtua yang terlihat ramah dan santai, namun ada beberapa orangtua yang justru terlihat kaku dan sedikit menyeramkan.
Beritahu pacarmu gambaran mengenai orangtuamu. Sikap, kebiasaan, kesukaan atau berbagai hal lainnya. Sehingga pacarmu bisa mempersiapkan diri sebelum bertemu dengan mereka.
5. Biarkan pacarmu menjadi diri sendiri.
foto: unsplash
Mencoba memperlihatkan kesan yang baik di hadapan orangtuamu adalah kunci utama, namun jangan biarkan pacarmu malah harus mengubah karakter aslinya. Kamu menyukai pacarmu dengan segala hal kelebihan dan kekurangan yang ia miliki, jadi jangan menyuruhnya merubah sikap.
Sebab hal itu akan berdampak di masa depan, terlebih apabila kamu dan pacarmu sudah menikah dan lebih dekat dengan orangtuamu. Jika orangtuamu melihat karakter asli yang tidak sesuai dengan yang selama ini mereka lihat, maka orangtuamu akan bertanya-tanya.
6. Jangan menggoda pacarmu di hadapan orangtua.
foto: Youtube/@ClickHole
Bertindaklah dengan menunjukkan rasa hormat kepada pacarmu. Jangan malah menggodanya, bercanda dengan berteriak atau bahkan memanggilnya dengan panggilan sayang yang tidak pantas. Di saat pacarmu merasa grogi, pastikan kamu bisa memperlakukan dia secara baik dengan dukungan dan rasa hormat.
7. Pilih topik pembicaraan yang menyenangkan.
foto: Youtube/@ClickHole
Cairkan suasana tegang dengan memilih topik obrolan ringan dan menyenangkan. Jangan membicarakan topik yang terlalu serius, meskipun biasanya kamu dan pacar sering berbicara mengenai topik serius. Orangtuamu ingin melihat kalau hubunganmu bahagia. Jadi kamu bisa membicarakan beberapa hal yang lucu, misalnya mengenai pengalaman kocak saat bersama pacarmu. Jangan lupa untuk tersenyum saat bicara.
8. Jangan terlalu mengumbar kemesraan di depan orangtua untuk pertama kali.
foto: unsplash
Kamu tentu ingin orangtuamu tahu seberapa pentingnya dia untukmu. Namun bukan berarti kamu harus menunjukkan kemesraan yang berlebihan di hadapan mereka saat kesan pertama. Kemesraan yang berlebihan dapat membuat orangtua merasa tidak nyaman dan itu bisa memengaruhi penilaian mereka.
Apabila kamu ingin menunjukkan sayangmu kepada pacar di hadapan mereka, cukup genggam tangannya atau letakkan lenganmu melingkar di pundaknya. Hindari kemesraan yang lebih daripada itu, yang bisa membuat orangtuamu merasa terabaikan.
9. Bicara kembali pada orangtuamu.
foto: unsplash
Meski kamu sudah mempertemukan pacar dengan orangtuamu, bukan ide buruk kalau kamu tetap berbicara lagi mengenai hubunganmu dengan orangtua. Cara ini akan membuat orangtua merasa dihargai dan akan menunjukkan kalau kamu benar-benar serius pada pacarmu.
10. Jawab pertanyaan yang masih mengganjal dari orangtua.
foto: unsplash
Setelah kamu berbicara kembali dengan orangtuamu tentang hubunganmu, biasanya orangtua masih memiliki beberapa pertanyaan yang mengganjal. Bisa mengenai hubunganmu, profil detail pacarmu, latar belakang pacarmu, dan masih banyak lainnya. Jawab pertanyaan orangtuamu dengan kejujuran, agar orangtua selalu merasa puas dan tenang.

annotation: short_sentences header footer

label: ja


content:
Apa yang dimaksud dengan kelompok kepentingan (interest group)? - Politik & Pemerintahan - Dictio Community
Apa yang dimaksud dengan kelompok kepentingan (interest group)?
Pemerintahan Politik & Pemerintahan
Dinda (Dinda) October 11, 2017, 9:44am #1
image.jpg1505×1129 380 KB
Apa yang dimaksud dengan kelompok kepentingan (interest group) ?
adindafatimah26 (Adinda Fatimah) October 9, 2017, 10:53am #2
KELOMPOK KEPENTINGAN (INTEREST GROUP)
I. Definisi Kelompok Kepentingan (Interest Group)
Sekelompok orang yang mendirikan organisasi yang bertujuan tertentu berusaha mempengaruhi proses kebijakan pemerintah. Kelompok kepentingan biasanya bersaing dengan kelompok kepentingan yang lain. Kelompok kepentingan tidak berusaha untuk menguasai pemerintahan, sedangkan hanya ingin mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kelompok kepentingan memegang peranan yang sangat besar dalam demokrasi, bahkan kelompok kepentingan nyatanya lebih berpengaruh dalam mengambil keputusan daripada institusi pengambil keputusan formal (resmi). Ini terjadi karena pada kenyataanya pengaruh individu dalam proses pengambilan keputusan sangatlah kecil. Maka untuk memuaskan kebutuhan, individu-individu akan menggabungkan kekuatan kedalam sebuah kelompok kepentingan. Oleh karena itu, cara yang efektif untuk memperjuangkan kepentingan adalah bergabung membentuk kelompok kepentingan. Lebih efektif bila kelompok tesebut bisa memiliki kekuatan penekan (pressure group).
Kelompok kepentingan dibagi atas :
Kelompok kepentingan Anomik
Berasal dari kata anomie yang artinya terasing. Kelompok anomik muncul secara kebetulan (incidental / temporer), bersikap informal, muncul karna adanya isu tertentu, anggotanya muncul dan menghilang tidak tertentu, bekerja tidak teratur.
Contoh : Persatuan pedagang yang akan digusur bersatu saat ingin digusur dengan berdemo dan menghilang saat aspirasi mereka terpenuhi.
Kelompok kepentingan Non- Asosiasional
Suatu kelompok kepentingan yang bersifat informal, memiliki suatu lembaga atau organisasi yang agak sedikit mapan, anggotanya berasal dari faktor keturunan dan tidak ada unsur memilih untuk menjadi anggota kelompok ini, muncul bila ada kepentingan khusus, bekerja tidak teratur pada waktu tertentu saja, memiliki kepemimpinan yang relative longgar, bersifat sukarela seperti paguyuban, dan kurang begitu efektif.
Contoh : Persatuan warga Batak di Jakarta.
Kelompok Kepentingan Institusional (Kelembagaan)
Kelompok yang memiliki suatu organisasi yang telah mapan, kegiatan yang teratur, jaringan organisasi yang luas, tujuan organisasi yang luas, kepemimpinan yang terseleksi. Anggotanya terkait dengan kepentingan ekonomi atau bisanya terkait dengan pekerjaan. Sangat efektif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Contoh : KOPRI, PGRI, TNI, POLRI, dll.
Kelompok Kepentingan Asosiasional
Kelompok yang dibentuk mewakili kepentingan kelompok yang khusus atau spesifik, memiliki lembaga yang mapan, menggunakan tenaga professional, memiliki prosedur yang teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan, kepemimpinan yang terseleksi dan tujuan yang bersifat khusus . Efektif mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Contoh : Ikatan Dokter Indonesia, termasuk serikat perdagangan dan serikat pengusaha.
II. Kelompok Kepentingan Di Indonesia
Meskipun sering terjadi konflik antar kelompok kepentingan, namun masing-masing kelompok kepentingan yang ada di Indonesia tetap dapat mempertahankan eksistensinya . Contohnya kelompok kepentingan anomic, kelompok kepentingan tersebut akan selalu ada seiring dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena tidak semua warga masyarakat dapat menerima semua kebijakan pemerintah, maka mereka akan menuntut agar kebijakan tersebut dicabut atau diubah sesuai dengan kepentingan kelompok mereka dengan cara berdemonstrasi atau melakukan mediasi. Kemudian setelah keinginan mereka terpenuhi, kelompok anomic tersebut akan menghilang dengan sendirinya.


content:
Informasi seputar Cara, Gadget, Teknologi, Android, Blogging, Bitcoin, Photoshop, Illustrator, Paket Internet Murah, lifestyle, properti, otomotif
Blogging
Bisnis
Youtube
Gadget
Technology
Android
Pasang Iklan
Home Android asus Xiaomi3 Smartphone Android Murah Dengan Baterai Jumbo 2017
3 Smartphone Android Murah Dengan Baterai Jumbo 2017
San Muliadi 13 Juni
3 Smartphone Android Murah Dengan Baterai Jumbo 2017
Penggunaan smartphone yang intens baik secara aktif oleh user maupun passif dalam hal ini aplikasi otomatis yang berjalan dibelakan layar tentu saja membutuhkan sumber daya yang besar. Penggunaan aplikasi terutama game dan aplikasi media sosial dan streaming video sangat menguras daya dari smartphone kita. Pengurasan daya sendiri bisa dilihat dengan presentase baterai yang menurut secara cepat disertai dengan peningkatan suhu body. Pada saat memainkan game, layar ponsel tidak akan padam yang artinya tidak ada proses screen saving. Padahal layar sendiri merupakan bagian yang menyerap daya baterai cukup besar bahakan pada saat perangkat dalam penggunaan normal. Selain itu saat bermain game, segala sumber daya seperti unit pemprosesan dan memori bekerja maksimal untuk menunjukkan performa yang maksimal pula.
Sama halnya dengan penggunaan media sosial contohnya instagram, aplikasi media sosial ini adalah aplikasi online yang artinya membutuhkan akses internet untuk bisa digunakan. Mengaktifkan fungsi paket data sudah pasti membuat perangkat bekerja lebih keras yang imbasnya tentu saja pada pengurasan daya. Pada instagram, pada bagian laman berandanya, aplikasi ini akan secara otomatis melakukan streaming pada video dari orang-orang yang kita follow. Entah kenapa aplikasi ini belum menyediakan pengaturan untuk mematikan fitur autoplaynya. Fitur autoplay inilah salah satu faktor yang bisa menguras daya dari smartphone kita. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika pengguanaan kita intens baik bermain game atau bersosial online ataupun aktifitas lainnya sedangkan baterai smarthpone kita memiliki daya yang tergolong kecil.
Penggunaan secara intens alangkah baiknya jika diimbangi dengan kapasitas baterai yang besar. Kapasitas daya baterai yang besar tentunya berimbas pada penggunaan smartphone yang lebih lama sampai kemudian daya diisi ulang lagi. Masa pakai yang cukup lama tentu saja menjadi hal yang menguntungkan karena kita tidak perlu lagi repot untuk mencari colokan charger saat kita sedang berada diluar dan sedang tidak membawa power bank. Pada umumnya ukuran baterai smartphone yang kebanyakan beredar/dipakai berada pada kisaran 1200-3000 mAh. Kapasitas sebesar 3000 mAh sendiri sebenarnya cukup besar namun jika daya seukuran itu masih kurang, dibawa ini ada rekomendasi 3 smartphone android dengan ukuran daya baterai yang lebih besar. Silahkan disimak
3 Smartphone Android Murah Dengan Baterai Jumbo 2017
Xiaomi Redmi Note 3
Redmi Note 3 merupakan smartphone dari xiaomi yang tentunya tidak asing di telinga. Pasalnya semua perangkat ponsel pintar dari xiaomi tersedia dengan spesifikasi yang cukup bagus namun dijual dengan harga murah. Hal ini yang membuatnya cukup diminati oleh pengguna smartphone. Pada perangkat dari pabrikan tiongkok ini sudah dilengkapi dengan baterai non-removable Li-Po dengan kapasitas baterai sebesar 4050 mAh. Dengan ukuran kapasitas daya baterai yang sebesar itu, smartphone xiaomi redmi note 3 ini bisa dipakai cukup lama sampai akhirnya diisi ulang kembali.
Xiaomi Redmi Note 4
Kembali dengan brand yang sama, redmi note 4 merupakan smartphone dengan spesifikasi yang lebih baik dari seri redmi note 3. Tersedia dengan dua pilihan chipset yaitu snapdragon dan mediatek membuat seri ini unggul termasuk dalam hal ini baterai. Kapasitas daya yang ditanamkan pada seri ini adalah 4100mAh. Cukup besar walaupun hanya berbeda sekitar 50-an mAh saja.
Asus Zenfone Max
Yang terakhir datang dari pabrikan asal taiwan, asus. Asus zenfone max merupakan salah satu dari seri zenfone yeng menonjolkan keunggulan dari segi kapasitas baterai. Tidak tanggung-tanggung pabrikan ini menyematikan baterai tanam Li-Po berkapasitas 5000 mAh. Dengan daya sebesar ini dijamin akan mengimbangi peggunaan intens kita sehari-hari
Memiliki salah satu dari ketiga smartphone di atas bisa dipastikan akan memaksimalkan pemakaian smartphone kita sehari-hari. Itulah di atas 3 smartphone dengan kapasitas baterai jumbo terbaik di tahun 2017. Sebenarnya masih ada beberapa smarphone lainnya dengan baterai jumbo, namun 3 yang tersebutkan di atas merupakan yang terbaik. Semoga artikel singkat yang berjudul 3 Smartphone Android Murah Dengan Baterai Jumbo 2017 bisa bermanfaat.


content: Daftar Harga Jam Tangan Couple Original Terbaru. Daftar harga terbaru jam tangan couple original bulan ini. Jam couple sangat banyak sekali beredar di pasaran, jam tangan kembar ini memang sangat cocok untuk para pemuda-pemudi dan remaja masa kini. Semakin...


content: Kamu suka dengan martabak bangka?? Tentu, sekilas dalam pikiran tidak hanya sekedar membeli, tetapi membuatnya juga di rumah. Pasti, kamu membutuhkan resep martabak bangka bukan?Kalau…

warc-identified-content-language: ind,jav