content:
Selamat Datang di Inti Sarana Phone - Distributor PABX Panasonic - Teknisi PABX Panasonic - Terima Jasa Pemasangan Unit PABX di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Sekitarnya
HomePABX PANASONICNS SeriesJual PABX Panasonic KX-NS300
Jual PABX Panasonic KX-NS300
Kategori NS Series
Stok Ready
Di lihat 3645 kali
Harga Rp (Hubungi CS)
Beli Sekarang
Detail Produk Jual PABX Panasonic KX-NS300
Panasonic tampak ingin semakin menegaskan eksistensinya di pasar perangkat PABX. Dengan mengeluarkan beberapa produk terbaru yang cocok untuk berbagai kebutuhan perusahaan, perangkat PABX ini pun digadang-gadang oleh pihak Panasonic akan mampu merajai pasar PABX. Salah satu PABX terbaru andalan Panasonic adalah Panasonic KX-NS300. NS300 besutan Panasonic ini telah menggunakan teknologi terbaru, yaitu Hybrid PABX (baca tipe-tipe PABX disini). Dengan menggunakan teknologi Hybrid, tampaknya Panasonic tetap ingin tampil dengan teknologi terbaru dan menggunakan produk barunya sebagai salah satu andalan untuk mendapatkan peminat yang tinggi di pasar PABX. Panasonic sendiri telah menyadari keuntungan dari Hybrid PABX yang akan mampu menarik banyak peminat.panasonic-kx-ns300
Apakah fitur-fitur pada PABX Panasonic KX-NS300 telah mencukupi kebutuhan saat ini? Dan apakah kemampuannya telah sesuai dengan harga yang ditawarkan? Pada artikel ini kami akan membedah Panasonic KX-NS300 dengan lebih detail, dengan tujuan untuk mendapatkan ulasan barang secara lengkap dan tepat.
Panasonic KX-NS300 merupakan PABX jenis terbaru yang bersifat Hybrid PABX dan dilengkapi dengan berbagai teknologi yang mampu masuk ke dalam pasar bisnis kecil dan menengah. Hybrid PABX ini sangat cocok untuk digunakan sebagai alat komunikasi yang bisa diandalkan dan memiliki banyak kelebihan. Dengan harga yang murah dan cukup terjangkau, Panasonic KX-NS300 merupakan PABX yang cocok untuk kantor dengan urusan bisnis kecil dan menengah. Mengapa KX-NS300 cocok untuk kegiatan bisnis kecil dan menengah? Hal tersebut tak lain karena fitur yang diberikan cukup kompleks, namun harga yang ditawarkan masih tetap dalam kisaran menengah/tidak seberapa mahal.
Panasonic KX-NS300 yang mampu terhubung pada berbagai perangkat
Panasonic KX-NS300 memiliki fitur yang cukup kompleks dan sangat berguna, seperti dilengkapi dengan 6 port analog dan 18 extensi, namun dengan menambahkan expansion unit, pengguna bisa meningkatkan kapasitas ekstensi hingga mencapai 192 ekstensi. Selain itu, NS300 juga memiliki kemampuan sistem komunikasi yang cukup handal dengan mengandalkan fitur IP yang cukup banyak seperti Mobile Linking, Integrated Voice Mail dan E-Mail, chatting dan menampilkan informasi yang sedang berlangsung.
Selain dilengkapi dengan berbagai fitur yang cukup banyak. Panasonic KX-NS300 juga memiliki berbagai aplikasi yang cukup berguna dalam membantu kegiatan bisnis anda seperti call center solution, solusi untuk perangkat mobile (mobile solution) dan sistem pesan suara (voice mail). Dengan adanya berbagai fitur tersebut, Panasonic sangat mengharapkan bahwa perangkat KX-NS300 mampu meningkatkan efisiensi dari pekerjaan pelanggan dan meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan.
Fitur-fitur dari Panasonic KX-NS300
Jika ditarik sebuah garis besarnya, Panasonic KX-NS300 memiliki 3 fitur utama yang ditawarkan oleh pihak Panasonic kepada pelanggan, yaitu penghematan biaya, berbagai metode untuk kepuasan pelanggan dan peningkatan efisiensi kerja. Apa pengertian dari ketiga fitur yang ditawarkan tersebut, mari kita bahas satu per satu fiturnya.
1. Penghematan biaya
Dengan menggunakan KX-NS300 diharapkan pelanggan mampu menghemat biaya yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan, terutama pada bagian komunikasi. Beberapa fitur yang diberikan untuk menghemat biaya adalah
– Penghematan biaya komunikasi
Dengan adanya fitur penghematan biaya komunikasi membuat KX-NS300 mampu menjadi mesin penghemat biaya dengan efisiensi tingkat tinggi. Kapasitas IP yang cukup lembar membuat pengguna bisa melakukan kombinasi antara IP dengan analog yang bisa diatur sesuai dengan kebutuhan anda. Dengan adanya fitur ini anda bisa melakukan penghematan biaya komunikasi dengan kemampuan untuk bisa membangun sistem anda sendiri yang lebih fleksibel dan tentunya sangat efektif.
– Penghematan biaya jaringan
Dengan menyambungkan perangkat NS300 pada kantor yang berbeda dengan menggunakan jaringan IP (IP Network), pengguna bisa membangun jaringan yang cukup terjamin keamanan dan kemampuannya, untuk bisa melakukan intergrasi antara data dengan suara. Dengan begitu kantor tidak perlu mengeluarkan biaya ketika ingin melakukan panggilan antar kantor. Pengguna sudah bisa menggunakan IP Network untuk melakukan panggilan telepon dengan menghubungi ekstensi yang sebelumnya sudah diatur. Dengan begitu, biaya yang dibutuhkan oleh kantor tentu akan menurun dan bisa dialokasikan ke dalam kebutuhan lainnya.
– Berperan sebagai investasi bagi perusahaan
Salah satu keunggulan dari Panasonic KX-NS300 adalah mampu berperan sebagai investasi bagi perusahaan. Ketika anda ingin membuka cabang untuk kantor ke depannya, anda tidak perlu menambahkan perangkat PABX lagi, jika hanya digunakan untuk bisa memantau/melakukan panggilan kepada kantor tersebut. Kantor cabang hanya perlu menggunakan IP Phone dan dengan NS300 pengguna bisa menggunakan jaringan internet untuk bisa melakukan panggilan ke dalam IP Phone. Hal tersebut bisa digunakan tanpa perlu melakukan pemasangan router spesial atau perangkat jaringan lain. Dengan kata lain, hal tersebut bisa melakukan penghematan yang cukup menguntungkan bagi pengguna.
– Bisa dikombinasikan perangkat lama
Jika sebelumnya anda merupakan pengguna dari telepon Panasonic, maka anda tidak perlu mengganti perangkat tersebut untuk bisa beralih menggunakan teknologi terbaru ini. Hybrid PABX ini bisa dikombinasikan dengan berbagai perangkat lama seperti digital phone, analog phone atau single line telephone dari Panasonic. Dengan begitu anda bisa mengoptimalkan penggunaan perangkat yang lama tanpa perlu menggantinya, sehingga pengeluaran yang ada tidak seberapa besar.
2. Berbagai metode untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan
Secara tidak langsung Panasonic KX-NS300 memiliki kemampuan untuk bisa meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan dari suatu kantor yang menggunakannya. Berbagai fitur seperti sistem pesan suara (voice mail system), sistem pesan suara yang lebih kompleks (enhanced voice system), pengaturan remote ekstensi, dan menggunakan smartphone sebagai ekstensi.
– Sistem pesan suara
KX-NS300 memiliki kemampuan untuk bisa menyambungkan para pelanggan anda ke dalam operator atau bagian yang sesuai dengan keperluannya. Dengan menggunakan berbagai query panggilan, pelanggan anda akan bisa terhubung pada bagian yang tepat, sehingga anda tidak perlu khawatir jika pelanggan anda akan berada apda layanan yang tidak tepat. Pengguna akan dipandu dengan suara yang terlebih dahulu telah di rekam atau langsung terhubung dengan operator dari pihak kantor anda. Pelanggan juga bisa meninggalkan sebuah pesan suara ketika operator tidak dalam posisi siap/siaga.
– Sistem pesan suara yang lebih kompleks
Selain sistem pesan suara yang biasa, pengguna dari Panasonic KX-NS300 mampu menggunakan sistem pesan suara yang lebih kompleks. Dengan meningkatnya sistem suara ini diharapkan pengguna bisa lebih melakukan eksplorasi terhadap kemampuan dari NS300. Perangkat ini memiliki kemampuan untuk bisa merekam pesan suara terhadap lebih dari 24 ekstensi selama 400 jam. Selain itu, sistem akan memberikan sebuah pemberitahuan melalui email ketika ada pesan suara yang masuk. Pesan tersebut bisa berupa berkas, tautan (link) atau pesan yang diteruskan (forwarded). Pesan pemberitahuan melalui email tersebut juga bisa dikirm sebagai missed call ketika pelanggan anda tidak meninggalkan pesan, sehingga anda bisa dengan cepat menghubungi pelanggan tersebut ketika operator dari kantor telah kembali bekerja.
– Pengaturan remote ekstensi
Dengan kemampuan untuk bisa mengatur ekstensi pada kantor, NS300 mampu memberikan anda sebuah kontrol lebih kepada kantor meski anda tidak berada pada kantor atau kantor cabang milik anda. Jika anda memiliki koneksi Internet, Panasonic KX-NS300 memiliki kemampuan untuk bisa melakukan pemasangan IP Phone pada lokasi yang jauh dari jangkauan anda, seperti kantor cabang, rumah atau perangkat ponsel pintar milik anda. Jadi dengan menggunakan koneksi Internet, pengguna tetap bisa melakukan panggilan terhadap ekstensi yang telah dipasang pada KX-NS300 melalui Internet, tanpa perlu menggunakan router atau perangkat tambahan lainnya.
– Menggunakan ponsel pintar sebagai ekstensi
Pengguna NS300 memiliki kemampuan untuk bisa menggunakan ponsel pintar milik mereka sebagai ekstensi dari kantor. Dengan adanya kemampuan ini, pengguna bisa menghubungi kantor melalui Internet dengan menggunakan smartphone. Selama smartphone mereka terhubung dengan koneksi Internet yang stabil, pengguna tidak akan pernah melewatkan panggilan telepon dari siapapun dan kapanpun.
3. Peningkatan efisiensi kerja
Bagi perusahaan, pelayanan terhadap pelanggan merupakan keutamaan nomer satu yang tidak bisa dialihkan. Dengan semakin berkembangnya jaman, tentunya kebutuhan pelanggan pun juga akan semakin meningkat dan pelayanan untuk kebutuhan pelanggan juga tidak bisa sembarangan. Beberapa perusahaan sengaja memberikan sebuah sistem pelayanan yang mampu memudahkan pelanggannya. Dengan menggunakan Panasonic KX NS300 pengguna akan mampu menghadirkan sistem yang baik bagi pelanggan mereka, tentunya secara efisien dan juga fungsional.
Peningkatan efisiensi kerja dari Panasonic KX-NS300 menggunakan 2 fitur, yaitu Call Center Function dan juga Asisten Komunikasi (Communication Assistant). Kedua fitur tersebut mendukung perangkat PABX untuk bisa secara berkelanjutan meningkatkan efisiensi kerja.
– Fungsi Call Center
KX-NS300 telah dilengkapi dengan sebuah fungsi routing telepon yang cukup canggih untuk kegunaan call center bagi perusahaan kecil dan menengah. Fungsi ini bisa digunakan tanpa perlu menggunakan server CTI eksternal. Dengan begitu, pengguna akan mendapatkan efisiensi yang lebih dalam penerimaan panggilan, serta seca efektif memperbolehkan pengguna untuk bisa memanfaatkan resources yang terbatas untuk membantu meningkatkan efisiensi kerja.
Pada fungsi call center ini, pengguna bisa mendapatkan 3 sub-fungsi yang cukup berguna, yaitu sistem otomatis panduan berbasis suara untuk pelanggan (Automatic Voice Guidance for Customers), sistem otomatis untuk merekam dan menyimpan sebuah percakapan (Auto Recording and Backing Up Conversations) dan sistem untuk melakukan monitoring terhadap panggilan dan juga laporan riwayat panggilan (Monitoring Callers and Call History Report).
– Asisten Komunikasi
Asisten komunikasi merupakan aplikasi yang berbasis desktop yang bisa dipasang pada PC anda. Dengan menggunakan aplikasi ini, anda akan mendapatkan aplikasi yang cukup bertenaga, mudah, memiliki user interface yang mudah dimengerti, ketersediaan yang cukup bagus dan juga berbagai perangkat kolaborasi yang bisa dikombinasikan dengan atau tanpa bantuan server.
tags: agen pabx panasonic ns300, jasa teknisi pabx bekasi, jual ip pabx, jual ip pabx panasonic, jual pabx panasonic kx-ns300, pabx terbaru panasonic, PASANG PABX BARU, pasang pabx terbaru, teknisi pabx bekasi
Produk lain NS Series
Agen PABX ip PABX KX-NS300
Rp (Hubungi CS)
Detail Beli
Order Sekarang » SMS : 081382064380 - 085779849790
ketik : Kode - Nama barang - Nama dan alamat pengiriman
Nama Barang Agen PABX ip PABX KX-NS300
Harga Rp (Hubungi CS)
Lihat Detail
PABX PANASONIC NS300
Rp (Hubungi CS)
Detail Beli
Order Sekarang » SMS : 081382064380 - 085779849790
ketik : Kode - Nama barang - Nama dan alamat pengiriman
Nama Barang PABX PANASONIC NS300
Harga Rp (Hubungi CS)
Lihat Detail
pasang baru pabx KX-NS 300
Rp (Hubungi CS)
Detail Beli
Order Sekarang » SMS : 081382064380 - 085779849790
ketik : Kode - Nama barang - Nama dan alamat pengiriman
Nama Barang pasang baru pabx KX-NS 300
Harga Rp (Hubungi CS)
Lihat Detail
Kategori
PABX PANASONIC
TDA Series
TDE Series
NS Series
PABX Murah
Telephone Panasonic
Telephone Digital
Cordless Phone
Aksesoris Telephone
Aksesoris PABX
Service PABX
Fax Panasonic
Fax Laser Panasonic
Produk Terbaru
PABX Panasonic KX-TDA 600
Rp (Hubungi CS)
Panasonic Digital Panasonic KX-DT543
Rp 1.900.000
ITComm Panasonic Bekasi
Rp (Hubungi CS)
Jual / Pasang Interphone Commax TP6RC
Rp (Hubungi CS)
Cara Mendeteksi dan Perbaikan Extention Mati
Rp (Hubungi CS)
Pengiriman
Customer Service
Produk Bestseller
Jual PABX Panasonic KX-NS300
Rp (Hubungi CS)
Cek resi
Cek resi
Print & Download Katalog
Download Katalog Download Pricelist
Info Terkini
PABX Panasonic KX-TDA 600
Panasonic Digital Panasonic KX-DT543
ITComm Panasonic Bekasi
Jual / Pasang Interphone Commax TP6RC
Cara Mendeteksi dan Perbaikan Extention Mati
service pabx panasonic bekasi
jasa kunjungan teknisi pabx / telepon
Intisarana Phone - Darmawangsa Residence Blok BP I No 4, Bekasi - Tel / Fax : 021-29465821 - Simpati: 081382064380 - IM3: 085779849790 - WA: 081382064380

label: tr


content:
Jika Anda punya waktu untuk berinvestasi, maka mendapatkan penghasilan bulanan 4 digit tidak sesulit yang Anda khawatirkan. Banyak orang menghasilkan penghasilan mulai dari angka 4 hingga 5 bulanan sekarang dari mendirikan bisnis online yang menyediakan situs keanggotaan, menjual produk atau layanan. Kunci untuk dapat melakukan itu terletak pada komitmen untuk sukses dan belajar bagaimana membangun diri Anda secara online sehingga Anda dapat ditemukan oleh orang-orang yang ingin membeli produk Anda.
Saya sekarang memiliki beberapa bisnis online yang semuanya berkinerja sangat baik. Untungnya saya menemukan situs keanggotaan yang memberi saya akses ke semua materi pelatihan yang diperlukan untuk membangun bisnis saya. Saya menemukan bahwa ini menghemat waktu, uang, dan itu juga membangun saya jaringan orang-orang bisnis yang berpikiran suportif yang saya bisa minta saran atau ide kapan saja saya perlu. Jika Anda mencari kursus atau beberapa jenis dukungan yang akan membantu Anda membuat diri Anda mapan, maka Anda harus mempertimbangkan untuk bergabung dengan situs keanggotaan. Anda dapat menemukan banyak yang memberi Anda akses ke berbagai materi pelatihan dan bantuan seperti:
* ruang hosting web tanpa batas
* 100+ alat yang dapat diunduh seperti templat situs web, PDF, manual, daftar periksa dll
* Wawancara audio dengan pengusaha online yang sukses dan pemasar langsung
* Bagaimana artikel tentang berbagai pemasaran online dan topik bisnis online
* laporan khusus
* tutorial rinci sehingga Anda dapat ditemukan oleh orang-orang yang ingin membeli penawaran Anda
* sesi pelatihan disampaikan oleh webcast tentang pembuatan produk
* Materi pelatihan multimedia tentang cara membuat situs web, cara memasarkan situs web dan cara melakukan penjualan pertama Anda
* forum diskusi anggota pribadi hanya dengan orang lain yang sedang belajar bagaimana mengembangkan bisnis online yang sukses
* buletin tercetak dikirimkan ke rumah Anda setiap bulannya melalui seminar-seminar langsung yang memungkinkan Anda mengajukan pertanyaan
Mampu mengakses semua informasi itu di satu tempat, membuat perbedaan. Saya akan memberi tahu Anda apa lagi yang membuat perbedaan antara menghasilkan pendapatan belaka dan menghasilkan uang besar adalah memiliki akses ke semua detail kecil yang memungkinkan bisnis Anda benar-benar lepas landas. Tanpa mengetahui bagaimana cara benar-benar mempromosikan bisnis online, bisa menunggu lama dan sulit sampai Anda melihat dolar pertama Anda masuk. Dengan menggunakan situs keanggotaan, Anda akan memiliki semua yang Anda butuhkan untuk lepas landas dan terbang!
Menjadi bagian dari jaringan dengan banyak orang lain yang baru memulai dapat menghilangkan banyak ketegangan dan kecemasan emosional juga. Memulai bisnis baru, terutama online, bisa menjadi waktu yang sangat menantang dan orang sering membutuhkan semua dukungan yang bisa mereka dapatkan.

warc-identified-content-language: ind,eng

content-type: text/plain

warc-type: conversion

label: id


content:
Pada awalnya SMP Negeri 2 Cipanas berdiri dengan status Sekolah Filial dari SMPN 1 Cipanas sejak tahun 1987-1990. Pada masa tersebut, SMP Negeri 2 Cipanas masih “numpang” di SMP Negeri 1 Cipanas. Baru pada sekitar bulan Oktober tahun 1990, SMP Negeri 2 Cipanas memiliki gedung sendiri yang beralamat di Jl. Bukit Danau, Tegallega. Ds. Palasari. Kec. Cipanas. Kab. Cianjur.
Pada tanggal 5 Mei 1992, SMP Negeri 2 Cipanas mendapatkan status Negeri yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0216/0/1992 tanggal 5 Mei 1992 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1991/1992.
Selama masa berdirinya, SMP Negeri 2 Cipanas telah dipimpin oleh 10 orang Kepala Sekolah, sebagai berikut:


content:
Setujukah Anda jika ada pendapat yang mengatakan bahwa sehebat apapun produk tanpa marketing tidak akan menjadi apa – apa. Saya sangat menyetujui tentang hal ini. Marketing merupakan faktor yang sangat penting dalam bisnis. Selain beberapa faktor lain.
Kegiatan marketing dapat berjalan lancar jika ada rencana yang baik. Inilah yang sering disebut dengan merencanakan strategi marketing. Strategi marketing dapat diambil dari berbagai contoh yang ada, belajar dari perusahaan lain atau belajar dari pengalaman orang lain.
Agar usaha dapat berjalan dengan sukses, berikut ini ada beberapa poin yang juga memegang peranan.
Faktor kualitas produksi yang bertujuan mendapat kepercayaan konsumen.
Faktor manajemen keuangan.
Mengatur strategi keuangan untuk kegiatan marketing dengan tepat.
Faktor SDM dan SDA.
Dengan mengetahui faktor yang paling berpengaruh dalam kegiatan marketing ternyata dapat membantu kita menjadi lebih pintar ketika membuat keputusan.
Analisa produk atau jasa Anda terhadap pasar yang ada
Contoh mudahnya begini, apakah tepat jika Anda mempromosikan produk fashion olah raga pada orang yang hobinya bermain musik
Tentu jawabannya tidak, kecuali si pemusik hobi olah raga. Nah pertanyaan selanjutnya adalah, Lalu, pada siapa promosi yang paling tepat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, di lakukanlah analisa secara detail. Analisa bertujuan untuk menemukan target market yang tepat.
Target market yang tepat dapat membuat kegiatan marketing Anda menjadi lebih efektif dan efisien. Efeknya, keuangan perusahaan dapat berjalan lancar dan memberikan kesehatan bagi perusahaan.
Secara garis besar, semua pelaku marketing memahami apa yang harus dilakukan. Akan tetapi, jika pelaku marketing membuat perencanaan diatas kertas. Tentu dampaknya akan sangat luar biasa.
Buat catatan yang detail, siapa, kemana, dan bagaimana perilaku konsumen yang dijadikan target promosi.
Faktor Memilih metode iklan yang tepat
Secara garis besar, Ada 2 media yang paling umum digunakan. Yaitu media ofline dan online. Namun tahukah Anda bahwa sekarang ini banyak sekali perusahaan yang sudah memanfaatkan internet sebagai media iklan.
Banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan ketika Anda memanfaatkan media online untuk promosi.
Target audien dapat ditentukan berdasarkan minat, usia, demografi dan lain sebagainya.
Budget dapat diatur dengan sangat mudah dan fleksibel
Transparansi yang jelas.
Teknologi mutakhir
Menguasai semua pengguna internet
Dan segudang manfaat lainnya.
Media konvensional juga tak kalah menarik. Akan tetapi, jika dilihat dari pertumbuhan pengguna internet. Anda tentu akan berpikir dua kali betapa besarnya peluang yang ada. Tempat atau jasa pemasangan iklan yang paling terkenal dan memiliki teknologi paling canggih yaitu dari perusahaan Google yang disebut Google Adword.
Selain menggunakan jasa platform terkenal sedunia diatas, masih ada metode lain, yaitu melalui media blog pribadi, media sosial atau melalui televisi.
Faktor analisa harga
Ketika melakukan kegiatan marketing, tentu kita harus pintar untuk bersaing dengan yang lain. Terutama bagi Anda yang bergerak dibidang jasa atau produksi dengan tingkat kompetisi yang tidak mudah.
Analisa harga sebenarnya sangat mudah untuk dilakukan. Terutama bagi Anda yang memiliki background ekonomi. Anda dapat menghitung biaya produksi, biaya operasional dan biaya promosi. Dari perhitungan tersebut Anda dapat meneliti dan menentukan harga yang tepat.
Coba cermati harga – harga para kompetitor Anda. Teliti semua yang ada dan cobalah ambil keputusan berdasarkan analisa yang telah Anda buat.
Faktor manajemen marketing
Pada kegiatan manajemen terdapat beberapa cabang. Salah satunya adalah manajemen pemasaran. Kegiatan manajemen pemasaran merupakan bidang yang juga mengurus kegiatan marketing.
Manajemen artinya mengatur dan tujuan mengatur tentu agar semuanya dapat berjalan lancar sesuai rencana. Dengan demikian, jika manajemen marketing dapat Anda atur dengan baik, maka kegiatan marketing Anda akan sukses.
Sebenarnya poin – poin yang ada diatas termasuk kedalam kegiatan manajemen. Anda dapat mempelajari lebih detail mengenai manajemen bagian marketing di internet. Yang penting Anda juga harus memiliki pemikiran sendiri. Jangan diterima semua, pilih metode dan strategi terbaik bagi Anda.
Baca juga : Belajar Marketing Bisnis dan Alasan Mengapa Hal Ini Sangat Penting
Itulah tadi penjelasan sederhana beberapa faktor yang dapat menentukan kesuksesan kegiatan marketing Anda. Semoga artikel ini dapat memberikan gambaran yang bisa membantu Anda sukses menjalankan usaha. Jika ada pendapat dan ide lain, silahkan tulis pada form komentar dibawah ini. Salam sukses selalu.


content: Status belum menjadi anggota resmi, karena proses pendaftaran belum diselesaikan oleh yang bersangkutan.


content:
Permainan judi adalah salah satu hiburan yang telah ada dan menjadi bagian dari masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Namun, bahkan sampai saat ini permainan judi masih memiliki eksistensi yang sangat stabil. Hal ini dapat terjadi karena permainan judi mampu melakukan penyesuaian terhadap selera masyarakat saat ini. salah satu buktinya adalah keberadaan permainan judi online. Kita tentu tahu jika masyarakat saat ini lebih menyukai hal yang bersifat praktis dan dapat mereka akses secara online oleh karena itu permainan judi kini dikembangkan dengan sistem online. Dengan adanya judi online tidak dapat dipungkiri jika permainan judi menjadi semakin menarik bagi masyarakat saat ini. apalagi sistem online juga mampu memberikan banyak hal baru yang menguntungkan dalam permainan judi. Mulai dari permainan dengan skala yang lebih luas hingga jumlah jackpot yang lebih besar. salah satu jenis permainan judi online yang sangat tepat untuk menghilangkan penat dan stres karena memiliki permainan yang ringan dan menyenangkan adalah permainan judi poker online. Permainan judi kartu ini memang salah satu permainan judi favorit karena memiliki permainan yang menyenangkan dan seru karena dimainkan oleh banyak pemain dalam satu kali permainan judi. Selain itu ada banyak jasa yang menyediakan permainan judi kartu yang satu ini.
Bermain judi kartu juga dapat dengan mudah anda mainkan jika anda menggunakan jasa agen judi poker online. Jasa yang satu ini adalah salah satu jasa yang memiliki peran sangat penting dalam permainan judi. Jasa yang khusus dikembangkan untuk menemani permainan judi yang anda lakukan ini adalah jasa yang mampu memberikan banyak pada pemain. Termasuk hal-hal menguntungkan berikut ini:
Jaminan keamanan. Jasa yang satu ini mampu menjamin semua hal yang bersifat privasi bagi pemain mulai dari dana dan akun pribadi yang dimiliki oleh pemain. Hal ini membuktikan jika jasa yang satu ini adalah jasa yang akan menjamin anda dapat bermain judi dengan aman.
Jaminan permainan yang nyaman dan berkualitas. permainan judi poker yang disediakan oleh jasa yang satu ini adalah permainan judi poker yang memiliki kualitas sangat baik dan selalu berjalan dengan adil sehingga tidak ada pemain yang akan merasa dirugikan. Selain itu dengan fasilitas server yang mampu menjamin jaringan yang kuat dan stabil membuat anda dapat memainkan permainan judi poker dengan lebih nyaman.
Jumlah jackpot yang lebih besar. jasa yang satu ini mampu menawarkan keuntungan dalam jumlah yang besar karena jumlah jackpot yang ditawarkan juga lebih besar. hal ini sangat mungkin terjadi karena permainan judi yang disediakan oleh jasa yang satu ini memiliki skala yang lebih luas.
Ada banyak bonus yang akan anda dapatkan. Dengan menggunakan jasa yang satu ini anda akan mendapatkan banyak bonus mulai dari bonus cash sampai bonus deposit dalam jumlah yang cukup besar. dimana anda dapat memanfaatkan bonus tersebut untuk bermain judi.
Semua hal yang dijelaskan di atas tentu sudah sangat cukup untuk meyakinkan anda guna menggunakan jasa agen judi poker online. Karena jasa yang satu ini adalah salah satu jasa menguntungkan yang akan mendampingi permainan judi yang akan anda lakukan. Anda pasti akan mendapatkan banyak keuntungan jika menggunakan jasa yang satu ini. oleh karena itu tidak perlu ragu untuk menggunakan jasa agen judi poker.
Leave a comment InPoker Online
Leave a Reply
Cancel reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Comment
Name*
Email*
Search for:
Videos
Categories
BandarQ
DominoQQ
Judi Bola
Judi Online
Poker
Poker Online
Sports
Recent Posts
Rahasia Bonus BandarQ yang Jarang Diketahui Pemain
Kenal Dulu Sebelum Main DominoQQ
Kiat-Kiat Mudah Bermain Poker Online Agar Menang Terus
Keuntungan Menjadi Seorang Agen Casino Online
Deretan Bonus Judi Online yang Paling Diincar oleh Para Member
Tags
Agen Casino Online Bandar Poker BandarQ Bonus Judi Online Cara Menang Main Poker DominoQQ Info Judi Bola Jasa Judi Poker Online Keuntungan Seorang Agen Manfaat main Judi Online Mengenali Situs Terpercaya PKV Poker V Situs Judi Bola Situs Judi Online Situs Poker Online Tips Mudah Menang Main Poker

label: en


content: Memiliki bopeng akibat bekas jerawat memaksa seseorang untuk banyak tahu tentang cara menghilangkan bopeng bekas jerawat agar bisa tampil lebih cantik tanpa bopeng lagi. Apalagi jika bopeng sudah lama berada di kulit dan tidak kunjung sembuh, tentu ini membutuhkan perhatian ekstra dari Anda untuk kemudian…


content:
Mendirikan bisnis di Belanda bisa rumit jika Anda tidak tahu bahasa Belanda, mengingat dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Jika Anda ingin memulai bisnis, Anda harus tahu cara menavigasi prosedur. Staf kami yang berpengalaman mengikuti prosedur berulang kali dan kami ahli dalam persyaratan untuk mendirikan bisnis di Belanda.
Tim kami di Intercompany Solutions terdiri dari para ahli yang dapat membantu Anda melalui prosedur mendirikan bisnis di Belanda. Kami dapat menyelesaikan pengaturan dalam 3-5 hari kerja. Istilah ini ditentukan oleh bentuk hukum perusahaan yang dipilih. Kami menawarkan dukungan penuh untuk pendaftaran dengan otoritas PPN untuk mendapatkan nomor pajak pertambahan nilai. Kami membantu dengan Registrasi Komersial, mengatur administrasi yang sesuai dan mengajukan permohonan rekening bank perusahaan di bank lokal. Singkatnya, kami dapat membantu Anda dari awal hingga selesai untuk mendirikan bisnis di Belanda. Cara membentuk perusahaan Belanda.
Alasan mendirikan bisnis di Belanda
Ekonomi lokal sangat stabil dan menarik banyak pengusaha yang memilih untuk mendirikan bisnis di Belanda. Iklim politik dan keuangan di negara ini juga menguntungkan. Bank Dunia menganggap pemerintah di antara yang paling efisien di seluruh dunia. Kebijakan Belanda yang relevan memfasilitasi proses pengambilan keputusan di perusahaan dengan prospek jangka menengah / panjang.
Fitur bermanfaat lainnya termasuk pelabuhan Rotterdam dan Bandara Schiphol di ibu kota Amsterdam. Kota Rotterdam menawarkan pelabuhan terbesar di Eropa dan merupakan titik distribusi untuk benua ini. Bandara Schiphol terkenal dengan kemampuannya untuk menyimpan barang dalam jumlah banyak dan mengirimkannya ke lokasi lain di Eropa. Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut tentang mendirikan bisnis di Belanda, mohon jangan ragu untuk menghubungi kami. Baca lebih lanjut
Mengapa bekerja dengan kita?
100% kepuasan dijamin
Waktu respon 24-Hour
500 + perusahaan terbentuk
Klien dari 50 + berbagai negara
Ahli hukum bisnis
Konsultasi awal gratis
Pertanyaan yang sering diajukan
Download Dutch BV (FAQ)
Beberapa klien kami baru-baru ini
Butuh informasi lebih lanjut tentang perusahaan Belanda BV?
HUBUNGI AHLI
menu
Beranda
Formasi perusahaan
Layanan akuntansi
FAQs
Blog
Tentang Kami
Kontak
Kontak
+31 (0)10 3074269
info@intercompanysolutions.com
Alamat
World Trade Center
Beursplein 37
3011AA Rotterdam
Belanda
Reg. no. 71469710
PPN no. 858727754
Tulisan Terbaru
Flex-BV menjelaskan
Belanda memposisikan sebagai tujuan yang menarik bagi bisnis asing
Cara mengajukan nomor PPN Belanda
Memulai bisnis di Belanda sebagai ekspatriat
Belanda menentang keringanan pajak perusahaan
Anggota
© Copyright 2020 Intercompany Solutions | Persyaratan Layanan | Disclaimer | Kebijakan Privasi | Kebijakan Cookie | Peta Situs


content:
1. Jangan menyalin review atau mengisi dengan asal. Review yang kamu kirimkan akan melewati sistem moderasi Jobplanet.
Jika review kamu tidak sesuai dengan panduan kami, review kamu akan ditolak dan kamu tidak akan mendapatkan akses ke semua review di Jobplanet.
2. Tulislah secara obyektif. Seburuk-buruknya tempat kerja kamu, pasti ada sisi baiknya. Begitu pun sebaliknya. Sebaik-baiknya perusahaan, pasti ada hal-hal yang masih dapat diperbaiki. Tulislah pro dan kontra secara berimbang.
3. Selalu menulis dengan tujuan membantu orang lain. Dengan menempatkan diri sebagai pembaca, yang kamu tulis pasti akan cenderung memberi informasi atau wawasan yang berguna untuk para pembaca.
Kebijakan pengajuan review
Kami berkomitmen untuk melindungi komunitas kami dari review yang bersifat tidak benar dan dapat mempengaruhi rating dan review kami. Kami menyeleksi setiap review sebelum menampilkannya di situs Jobplanet. Apabila ada laporan terhadap suatu review, kami akan menanggapi masalahnya dan mengambil tindakan yang tepat.
Review ditolak apabila: 1. Informasi tidak relevan dan tidak memberikan wawasan berguna tentang perusahaan 2. Konten memuat pencemaran nama baik atau dugaan tanpa bukti yang ditujukan kepada orang, departemen atau posisi tertentu, dll. 3. Konten memuat pernyataan kasar, istilah-istilah susah dimengerti atau format tidak benar (singkatan atau huruf besar semua) 4. Informasi bersifat rahasia perusahaan 5. Perusahaan tidak ditemukan atau informasi perusahaan yang diberikan tidak akurat
"“Perusahaan ini membimbing karyawannya bagaimana untuk menjadi seorang market researcher dengan lingkungan yang membangun dan saling membantu satu sama lain.” "
Reviewmu memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna untuk calon karyawan lain.
"“Bagus jenjang kariernya bagi pegawai, bergerak di bidang perbankan, menghasilkan tenaga terdidik dan terlatih melalui pendidikan yang diberikan kepada karyawan.” "
Satu menit yang kamu sisihkan dapat membantu calon pekerja lain menemukan karier yang tepat.
"Adanya tunjangan dan sistem kesejahteraan dalam perjanjian belum tentu Anda akan menerimanya. Tapi informasi yang sensitif seperti sulit didapatkan."
Review yang kamu berikan akan membuat calon karyawan dapat mengetahui kondisi dan keadaan tempat kerja sebenarnya.
"Andai info ini sudah ada dari dulu! Saya tidak akan terjebak di perusahaan ini selama enam bulan belakangan... setidaknya ada yang bisa menolong saya."
Reviewmu akan menolong para Fresh Graduates pencari kerja yang masih memerlukan arahan.
Mohon dibaca
Gaji tidak kami terima jika:
1. Jumlah gaji terlalu jauh dari rata-rata untuk posisi dan pekerjaannya
2. Nama perusahaan tidak dapat ditemukan
Bila jenis pekerjaan atau posisi kamu tidak ada dalam daftar yang kami sediakan, mohon untuk memilih yang menurut kamu paling cocok dan mendekati.
Untuk menjaga kredibilitas info gaji, semua informasi yang masuk akan melalui sistem moderasi Jobplanet terlebih dahulu.
Hal-hal yang perlu diingat:
1. Masukkan jumlah gaji dan tunjangan nett yang kamu terima setiap bulan (take-home pay)
2. Masukkan bonus atau insentif yang kamu terima (jika ada) secara terpisah pada kolom yang disediakan
Sedikit tips untuk menulis review
1. Jangan menyalin review atau mengisi dengan asal. Review yang kamu kirimkan akan melewati sistem moderasi Jobplanet. Jika review kamu tidak sesuai dengan panduan kami, review kamu akan ditolak dan kamu tidak akan mendapatkan akses ke semua review di Jobplanet.
2. Berikan tips berguna untuk yang sedang mencari kerja. Ceritakan pengalaman proses rekrutmen di perusahaanmu dan apa saja yang kamu lalui. Berikan tips atau saran bagi yang akan melewatinya juga.
3. Selalu menulis dengan tujuan membantu orang lain. Dengan menempatkan diri sebagai pembaca, yang kamu tulis pasti akan cenderung memberi informasi atau wawasan yang berguna untuk para pembaca.
Kebijakan pengajuan review
Untuk meningkatkan kredibilitas info interview dan mencegah manipulasi terhadap peringkat perusahaan, semua informasi akan melewati sistem moderasi Jobplanet terlebih dahulu.
Review ditolak apabila: 1. Perusahaan tidak ditemukan atau informasi perusahaan yang diberikan tidak akurat 2. Informasi bersifat rahasia perusahaan 3. Konten memuat pernyataan kasar, istilah-istilah susah dimengerti atau format tidak benar (singkatan atau huruf besar semua) 4. Konten memuat pencemaran nama baik atau penghinaan yang ditujukan kepada orang, departemen atau posisi tertentu, dll. 5. Informasi tidak relevan karena tidak memberikan wawasan berguna tentang perusahaan
"Awalnya saya hanya mempersiapkan diri untuk pertanyaan interview yang selama ini sudah sering ditanyakan, ternyata banyak pertanyaan interview yang di luar dugaan. Untungnya saya sudah melihat tips dan bocoran interview dari Jobplanet dan saya lulus! Mimpi saya menjadi kenyataan!"
Karyawan yang berhasil lolos adalah berkat info interview yang kamu tulis.
"Saya telah menyerah dengan perusahaan asing karena interview dalam bahasa Inggris. Namun, bocoran interview di Jobplanet menyebutkan bahwa bagian bahasa Inggris tidak sesulit yang saya bayangkan. Saya bisa interview dengan percaya diri dan sekarang saya bekerja di perusahaan ini."
Mengetahui proses interview yang sesungguhnya, berhasil mendapat pekerjaan baru.
Kebijakan pengajuan review
Untuk meningkatkan kredibilitas info interview dan mencegah manipulasi terhadap peringkat perusahaan, semua informasi akan melewati sistem moderasi Jobplanet terlebih dahulu.
Review ditolak apabila: 1. Perusahaan tidak ditemukan atau informasi perusahaan yang diberikan tidak akurat 2. Informasi bersifat rahasia perusahaan 3. Konten memuat pernyataan kasar, istilah-istilah susah dimengerti atau format tidak benar (singkatan atau huruf besar semua) 4. Konten memuat pencemaran nama baik atau penghinaan yang ditujukan kepada orang, departemen atau posisi tertentu, dll. 5. Informasi tidak relevan karena tidak memberikan wawasan berguna tentang perusahaan
Tutup
{{= caption}}
광고 동영상 영역 입니다.
닫기
x
Selamat Datang Kembali! Temukan perusahaan impian Anda di Jobplanet dan raih karier yang lebih baik!
Login dengan Email E-mail ini tidak valid. Alamat email Kata sandi ini tidak valid. Kata Sandi (8 karakter atau lebih)
Selalu login
Lupa Kata Sandi?
atau login dengan
Belum punya akun? Daftar
이 광고 후원으로 잡플래닛이 운영됩니다
Setelah 10 detik, Anda akan mendapat akses untuk melihat review lainnya
Tidak ingin menunggu? Silakan Login
Login dengan Email E-mail ini tidak valid. Alamat email Kata sandi ini tidak valid. Kata Sandi (8 karakter atau lebih)
Selalu login
Lupa Kata Sandi?
atau login dengan
Belum punya akun? Daftar
Laporkan
Close
Mohon pilih alasan untuk laporan Anda
Mengandung informasi tidak benar Mengacu pada orang tertentu Mengungkap informasi rahasia Lain-lain Min 10 karakter
Batal Laporkan
Laporan telah diterima.
Tutup
Laporan ini juga akan diteruskan ke penulis ketika proses selesai.
OK
Gaji PT Bumi Daya Plaza
Info Gaji Karyawan PT Bumi Daya Plaza di situs Jobplanet terbaru tahun 2017 yang bersumber dari karyawan/mantan karyawannya.

warc-identified-content-language: ind

label: ko

label: ms


content:
Pelajari Hal Penting Jud1 Judi Tentang Vivo Casino Slot Online yang berkualitas , ketika kita berbicara mengenai Kategori Taruhan Vivoslot Casino tentu saja kita sudah tidak asing lagi dengan jenis Produk Taruhan yang sangat populer ini, Jenis Vivoslot Casino Slot juga merupakan suatu Permainan Judi yang berkualitas di asia dan Produk ini juga merupakan Permainan yang sangat populer sekali di negara kita , dengan popularitas yang sangat tinggi tentu untuk memainkan Taruhan Vivoslot Casino Slot bukan suatu hal yang sangat sulit untuk kita mainkan, anda hanya tinggal bergabung di bandar atau situs Vivoslots Casino Slots yang berkualitas yang tersedia banyak di jejaring internet, dengan cara melakukan pembelian chip, mendaftarkan diri anda dan mendapatkan akun id maka anda sudah bisa untuk memainkan Produk Vivoslot Casino Slot, dan ada beberapa Kebijakan Unik Mengenai Produk Judi Vivoslot Casino Slot Terbesar ini apa saja itu mari kita simak di bawah ini.
Fakta Menarik yang pertama Tentang Kategori Taruhan Vivoslot Casino Slots Terbesar Indonesia dengan memberikan sajian Jenis Agen Vivoslot yang paling lengkap, berbagai bandar bandar Judi di agen Vivoslot Casino yang sudah sangat terkenal dengan sajian permaianan yang sangat lengkap, anda bisa untuk memainkan berbagai jenis Produk hanya dengan mengunakan satu akun id saja, maka anda juga sudah bisa untuk memainkan semua Kategori yang tersedia di dalam Jenis Taruhan Vivoslots Casino Slots, dengan jenis ragam Jenis dan produk yang sangat banyak tentu saja tidak heran jika agen Vivoslots Casino Slots Terbesar memiliki reputasi yang sangat baik dalam hal pencarian Agen Slot Vivoslot Indonesia dan kunjungan di jejaring internet.
Aturan yang kedua Permainan Casino Slot Vivoslot yang di sediakan oleh agen Terbaik Indonesia ini merupakan suatu Kategori Taruhan tertua yang ada di amerika, untuk di negara kita sendiri Jenis Vivoslots Casino masuk pada era tahun 90-an di saat perkembangan internet sedang berkembang dengan pesat-pesatnya, namun untuk di negara amerika sendiri Produk Vivo Casino Slot sudah di kenal sejak jaman dahulu kala, Produk Slot Vivoslot Indonesia sendiri sudah hadir sejak mulai dari tahun 1931 tepatnya di kota las vegas, lasvegas menjadi suatu tempat yang sangat kagumi.
Tips yang ketiga yaitu memiliki keuntungan yang nilainya lebih besar, ketika anda bermain dan bergabung di agen Vivoslot Casino Slots Terbaik Indonesia maka anda juga akan memperoleh begitu banyak kesempatan sumber uang tambahan dari Casino Slot Vivoslot ketersediaan promo dan bonus jacpot, kedua fasilitas ini memang tersedia dan di tonjolkan oleh situs Vivo Casino Slot Online Uang Asli guna untuk Unik minat para bettor yang akan bergabung di bandar Judi Vivoslot Indonesia tersebut, jadi bukan hanya kemenangan main saja yang bisa untuk menghantarkan anda pada kejayaan namun juga berasal dari promo, bonus dan hadiah luar biasa dari jackpot bisa untuk membawa anda menuju kejayaan.
Sedangkan untuk yang ke empat dan yang terakhir yaitu praktis untuk di mainkan dan transaksi yang mengunakan bank dan mata uang lokal, kegiatan Kategori Taruhan Vivoslot Casino Slots Terbaik Uang Asli yang dulunya harus melibatkan anda langsung untuk datang kerumah Vivoslots Casino Slot kini itu semua sudah tidak lagi karena dan bisa main Judi Vivoslot Indonesia dengan praktis dengan cara anda main dengan cara Terbaik Indonesia, untuk transaksi juga mengunakan mata uang lokal dan mengunakan bank lokal yang ada di negara kita, nah mungkin cukup sampai di sini saja pembahasan kita pada artikel Situs Slot Vivoslot Indonesia ini tentang Simak Aturan Penting Perihal Casino Slot Vivoslot Indonesia dan tunggu apalagi mari bermain Taruhan Vivoslots Casino Slots Terbesar Indonesia dan bergabung bersama kami sekarang juga.
Post navigation
Metode Berhasil Main Jud1 Judi Joker Agen Taruhan Tembak Ikan
Tata Cara Taruhan Texas Poker Indonesia
Recent Posts
Rumus Mendapatkan Uang Judi Situs Casino Slot Terbesar Agen Vivoslot Terbesar
Teknik Raup Bonus Taruhan Bandar Sabung Ayam Online Agen Taruhan SV388
Rahasia Meraih Hadiah Agen Casino Slot Terbesar Agen Judi Vivoslot Online
Teknik Meraup Bonus Bandar Casino Slots Uang Asli Bandar Joker123 Online
Metode Dapatkan Bonus Agen Casino Terbesar Bandar Vivoslot Terbesar
Categories
Agen Joker123 Indonesia
Agen Joker123 Terbesar
Agen Judi Online
Agen Poker Online
Agen Slot Vivoslot Online
Judi Casino Online
Judi Sv388 Terbesar
Poker Online
S128
S128 Sabung Ayam Terbesar
Situs Joker123 Terpercaya
Situs S128 Live
Situs S1288 Terbesar
Situs Sv388 Sabung Ayam
Situs Vivoslot Indonesia
Slot Joker123 Online
Vivoslot Terpercaya
Best Topic By
Judi, Agen Judi, Situs Judi, Judi Online, Casino Slot, Judi Slot, Agen Slot, Situs Slot, joker123, joker123 Online, Judi joker123, Judi joker123 online, Agen Joker123, Agen Joker123 Online, Situs Joker123, Situs Joker123 Online, Vivoslot, Vivoslot Online, Judi Vivoslot, Judi Vivoslot online, Agen Vivoslot, Agen Vivoslot Online, Situs Vivoslot, Situs Vivoslot Online, s128, s128 Online, Judi s128, Judi s128 online, Agen s128, Agen s128 Online, Situs s128, Situs s128 Online


content:
Mahkamah Agung, pada tanggal 31 Desember 2014, mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, dimana SEMA ini, dalam poin nomor 3, mempertegas kembali aturan mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Menurut poin nomor 4, PK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali hanya dengan alasan apabila terhadap suatu objek yang sama, terdapat 2 (dua) putusan PK yang bertentangan, sesuai dengan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.
Terbitnya SEMA ini mengundang reaksi dari beberapa pihak. Ketua Badan Pengurus Harian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahyu, dalam siaran persnya kepada hukumonline, Senin (5/1). “ICJR menduga bahwa SEMA No.7 Tahun 2014 lahir karena intervensi Pemerintah melalui Menkopulhukam dan Jaksa Agung ke Mahkamah Agung terkait dengan pembatasan Peninjauan Kembali dalam KUHAP,” ujarnya[1]. Menurutnya, intervensi pemerintah sebagai upaya pengalihan tanggung jawab eksekusi mati kepada MA[2].
Kemudian, Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti mengatakan bahwa SEMA ini akal-akalan Mahkamah Agung supaya Kejaksaan Agung bisa eksekusi terpidana hukuman mati[3]. Lebih lanjut, Poengky menambahkan bahwa Ia berpandangan SEMA telah menambrak konstitusi. Pasalnya, KUHAP bersifat lex spesialis sejak adanya putusan MK, khususnya terkait pengajuan PK. Soalnya norma baru tersebut mengesampingkan norma lama, yakni Pasal 24 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman[4]. “Perlu kami ingatkan bahwa keputusan MK tersebut adalah pembatalan norma prosedural yang diatur dalam UU yang lex spesialis yaitu KUHAP. Dan norma yang diatur dalam lex spesialis ini juga ada dan ditentukan di dalam UU yang bersifat generalis seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung,” ujarnya[5].
Hal yang senada disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi. Menurutnya, pembatasan pengajuan PK melalui SEMA membuat ketidakadilan terhadap terpidana yang masih menempuh upaya hukum. Ia khawatir terpidana yang dihukum mati ketika di eksekusi, belakangan terdapat bukti baru yang membuktikan bukan terpidana dimaksud sebagai pelaku kejahatan. “Seperti kasus Sengkon dan Karta. Jadi saya kira SEMA ini bukan saja sebuah kekeliruan, tetapi kekonyolan,” ujarnya[6].
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh, menyatakan bahwa SEMA tersebut adalah tidak tepat apabila dipandang dari sisi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena putusan MK lebih tinggi daripada SEMA, sehingga aturan dalam peraturan yang lebih rendah tidak dapat menghapuskan aturan dalam peraturan yang lebih tinggi[7]. Pendapat serupa juga disampaikan hakim agung, Gayus Lumbuun, yang menyatakan bahwa dalam pemahaman Hukum Administrasi Negara, kedudukan sebuah Surat Edaran (circular) berada dibawah Peraturan (regeling), oleh karena itu SEMA No 7 Tahun 2014 tidak dapat mengenyampingkan Putusan MK tersebut[8].
MK pun menyayangkan sikap MA yang menafsirkan sendiri konstitusi tanpa mengindahkan putusan MK. Wakil Ketua MK, Arief Hidayat, menyatakan bahwa yang dilakukan MA dapat dikatakan sebagai pembangkangan, dimana penafsiran konstitusi yang dilakukan MK semestinya adalah yang dipakai dalam SEMA. Kalau terjadi ketidakpatuhan, maka itu pelanggaran terhadap konsesi hukum dan puncak hukum tertinggi itu konstitusi. Dia pun mengaku prihatin jika ada pihak-pihak yang tidak mematuhi putusan MK. Sebab MK sebagai lembaga penafsir konstitusi tertinggi dan final berdasarkan UUD 1945 seharusnya putusannya dipatuhi dan diikuti oleh lembaga lain. Dengan kata lain, lembaga di luar MK tidak bisa menafsirkan konstitusi secara sendiri berdasarkan kewenangan masingmasing. “Kalau begitu, hukum di Indonesia tidak dijalankan menurut konstitusi atau UUD 1945,” tandasnya. Arief menerangkan, diperbolehkannya PK diajukan berkali- kali justru mempertimbangkan asas kehati-hatian dalam memutus. Dengan prinsip, jika ditemukan novum (bukti baru), upaya hukum luar biasa itu bisa diajukan dan itu bisa berulang kali[9].
Ketua MK, Hamdan Zoelva, ikut mengomentari terbitnya SEMA 7/2014 dengan menyatakan, adanya ketentuan PK berkali-kali seharusnya tidak menjadi polemik untuk mempertanyakan di mana letak kepastian hukumnya. Menurut dia, siapa pun yang pernah belajar hukum harusnya mengetahui vonis pada tingkat kasasi telah memberikan kepastian hukum. Karena itu, seharusnya eksekusi bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan karena adanya ketentuan PK bisa diajukan berkali-kali, menurut Hamdan, itu merupakan cara berpikir yang tidak benar[10].
Mengenai pertimbangan poin nomor 1 dan 2 SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK hanya menghapus ketentuan PK dalam pasal 268 (3) KUHAP, dan tidak menghapus ketentuan PK di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menurutnya, MK memang tidak membatalkan ketentuan PK yang berada pada UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman. Sebab kedua norma tersebut terlalu umum. Adapun yang dimohonkan waktu itu adalah untuk perkara pidana[11].
Di sisi lain, hakim agung, Suhadi, menyatakan bahwa alasan tujuan dikeluarkan SEMA 7/2014, yang mengatur bahwa PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali adalah untuk memberikan kepastian hukum. Selain itu, lambatnya eksekusi terhadap gembong narkoba juga menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi terbitnya SEMA tersebut[12]. Hal senada juga diutarakan oleh hakim ad-hoc tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi, Prof. Dr. Krisna Harahap. “Kalau boleh dua kali, tiga kali, empat kali dan seterusnya, kapan bisa dieksekusi?” kata Prof. Krisna[13].
Krisna juga menilai SEMA bukan mengesampikan putusan MK karena putusan MK tidak serta merta menghapus pasal di UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA tersebut. Putusan MK tersebut juga tidak memiliki cover yang cukup kuat untuk serta merta menghapus UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung[14]. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Biro HUkum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, yang menyatakan bahwa SEMA itu bukanlah bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK. SEMA itu diterbitkan sebagai panduan bagi para hakim dalam mempertimbangkan dan memutus. “Selanjutnya terserah hakim tingkat pertama (pengadilan negeri) yang akan memutus apakah akan diteruskan atau tidak (PK-nya) ke MA serta hakim agung yang akan memutuskan demi keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat,” paparnya[15].
Dari jabaran-jabaran di atas, maka dapat kita lihat bahwa terbitnya SEMA 7/2014 ini didasari atas 2 (dua) hal. Yang pertama, sebagai tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, yang menyatakan ketentuan pasal 268 ayat (3) KUHAP (yang mengatur tentang PK hanya dapat dilakukan 1 kali) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan putusan MK ini, PK dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, tanpa batasan. Yang kedua adalah sebagai tanggapan atas PK yang diajukan oleh beberapa gembong narkoba yang telah divonis mati, sehingga PK dinilai menghalangi jalannya eksekusi terhadap para gembong narkoba tersebut. Selain itu, dikhawatirkan PK yang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali (berulang kali) akan digunakan sebagai instrumen bagi terpidana untuk berkali-kali mengajukan PK dengan tujuan menunda eksekusi, atau dengan kata lain, PK berulang kali dapat menunda eksekusi dari pidana yang dijatuhkan kepada terpidana.
Apabila kita menelaah lebih dalam, maka permasalahan utama yang menjadi pembahasan atas terbitnya SEMA 7/2014 adalah :
Apakah SEMA dapat mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam putusan MK?
Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?
Apakah memang PK pada dasarnya dapat diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, sesuai dengan putusan MK?
Untuk pertanyaan pertama, kita harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), pada intinya, menyatakan bahwa peraturan, yang salah satunya, dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan memiliki hukum mengikat selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dan apabila kita melihat kepada pasal 79 UU 14/1985 jo. UU 5/2004 jo. UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung, maka disebutkan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”, dimana penjelasannya berbunyi:
Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.
Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.
Permasalahan yang timbul dari aturan ini adalah tidak dijelaskannya bentuk peraturan yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sehingga pada akhirnya ditafsirkan bahwa kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah mengacu kepada pasal ini, sehingga pada akhirnya SEMA dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Apakah putusan MK adalah peraturan perundang-undangan juga sehingga muncul pendapat bahwa SEMA sebagai aturan yang lebih rendah tidak dapat mengesampingkan putusan MK sebagai aturan yang lebih tinggi?
Perlu dipahami bahwa putusan MK pada dasarnya bukan lah peraturan perundang-undangan. Namun, sifat dari putusan MK adalah mengubah undang-undang, yang adalah peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) angka 3 UU 12/2011. Menurut penulis, apabila ada putusan MK yang membatalkan suatu pasal, atau kata, atau frasa, dalam satu undang-undang, atau satu undang-undang tersebut dibatalkan, maka dengan sendirinya putusan MK tersebut mengubah undnag-undang tersebut. Hubungan antara undang-undang dan SEMA sendiripun sebenarnya tidak dijelaskan hierarki nya, karena UU 12/2011 hanya memasukkan UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hierarki nya, sedangkan SEMA dan peraturan lainnya, seperti yang diterbitkan BI, BPK, dan lain sebagainya, disebut diakui keberadaannya dan mengikat dengan syarat seperti yang telah dijelaskan di atas, tanpa dijelaskan hierarki nya dimana. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, SEMA dan peraturan-peraturan lainnya tersebut, secara hierarki, diletakkan dibawah UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, dapat dikatakan bahwa aturan dalam putusan MK, secara sifat, lebih tinggi dari SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
Dalam ilmu perundang-undangan, dikenal sebuah teori yang dikenalkan oleh Hans Kelsen, yang disebut sebagai Stufenbau Theory, yang artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada di atasnya. Dengan bekaca kepada teori ini, dan melihat secara sifat bahwa SEMA, secarta hierarkis berada dibawah undnag-undang yang diubah dengan putusan MK, maka sangat jelas bahwa pada dasaranya, SEMA tidak boleh bertentangan dengan undnag-undang, yang telah diubah dengan putusan MK, atau dengan kata lain, SEMA tidak boleh bertentangan dengan putusan MK.
Untuk pertanyaan, “Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?”, kita harus kembali ke dalam aturan-aturan mengenai PK itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam KUHAP (UU 8/1981) sendiri, ketentuan mengenai hal ini telah diatur secara jelas dan gamblang dalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP, dimana dinyatakan bahwa “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”. Dari aturan ini, kta sudah dapat menjawab pertanyaan di atas, bahwa tidak benar pengajuan PK dapat menunda eksekusi putusan pidana. Sehingga, pendapat yang menyatakan bahwa PK berulang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum adalah salah, karena seperti ketentuan di atas, PK sendiri tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan yang dijatuhkan, sehingga hal tersebut adalah suatu bentuk kepastian hukum sendiri. Selain itu, dengan melihat kepada sifatnya serta aturan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, bahwa PK hanya bisa diajukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, dengan proses PK yang setelah proses upaya hukuk kasasi,maka putusan kasasi adalah putusan yang dapat dikatakan sebagai putusan berkekuatan hukum tetap, dalam hal ada upaya hukum.
Selain itu, Karena aturan ini tidak memberikan pengecualian pada pemidanaan tertentu, maka, pidana mati, yang termasuk dalam salah satu bentuk pemidanaan, yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, eksekusi atau pelaksanaannya tidak lah dapat ditunda dengan adanya pengajuan PK. Selain itu pula, dalam Pasal 268 ayat (2) KUHAP dinyatakan apabila setelah PK diajukan (sebelum putusan), pemohon PK meninggal dunia, ahli waris dapat menentukan apakah PK yang diajukan akan dilanjutkan atau tidak. Selain itu, Pasal 263 ayat (1) KUHAP juga telah menjelaskan bahwa ahli waris dapat mengajukan PK. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, pendapat yang mendasari terbitnya SEMA ini yang mendasarkan kepada lambatnya eksekusi pidana mati beberapa gembong narkoba adalah tidak tepat, karena pada dasarnya, para gembong tersebut dapat dieksekusi, walaupun masih dapat mengajukan PK.
Untuk pertanyaan ketiga, apakah seharusnya PK dapat diajukan lebih dari 1 kali, sesuai putusan MK? Atau dengan kata lain, bagaimana sebenarnya pengaturan pengajuan PK? Untuk menjawab ini, penulis akan mengambil gambaran yang ada di Belanda, mengingat secara historis, hukum Indonesia banyak mengadopsi hukum Belanda, yang saat itu mnejajah Indonesia. Lalu, bagaimana pengaturan PK untuk perkara pidana di Belanda?
Imam Nasima, dalam tulisannya yang berjudul “Seperti Apa Pengaturan Peninjauan Kembali Di Belanda?”, menceritakan bahwa telah terjadi perkembangan di Belanda mengenai pengaturan pengajuan PK, dimana terdapat beberapa perkara pidana yang belakangan hari dibuka kembali, karena ditemukannya bukti atau kesaksian baru yang membuat putusan sebelumnya terbantahkan, seperti kasus pembunuhan Putten, Schiedam, atau Deventer, selama memenuhi syarat-syarat pengajuan PK di Belanda, yaitu atas dasar (1) adanya putusan-putusan (BKHT) yang isinya saling bertentangan, (2) adanya putusan Mahkamah HAM Eropa yang menetapkan adanya pelanggaran prosedur dan PK dibutuhkan untuk pemulihan hukum, atau (3) jika terdapat “novum”.
Mengacu kepada putusan MK, ada hal yang menarik untuk kita ketahui bersama bahwa sebenarnya, pemohon dalam putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013, Antasari Azhar, menguji pasal 268 ayat (3) KUHAP mengenai PK dalam perkara yang hanya dapat dilakukan 1 kali kepada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu hak mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi[16]. Pemohon juga “hanya” meminta MK untuk menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 jika dimaknai “tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya bukti baru (novum) berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi”, atau dengan kata lain, meminta MK melakukan “konstitusional bersyarat” atas pasal tersebut. Jadi, pada intinya, pemohon hanya meminta PK diperbolehkan lebih dari 1 kali dengan syarat jika ditemukan keadaan baru (novum) yang selama persidangan belum dimanfaatkan atau belum ditemukan[17], yaitu yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP.
Sebenarnya, permohonan Antasari Azhar ini sama dengan perkembangan mengenai pengaturan pengajuan PK dalma perkara pidana di Belanda. Di Belanda, menurut Imam Nasima, masih dalam tulisan yang sama, terdapat perubahan dalam undang-undang mengenai PK yang menguntungkan (untuk kepentingan terdakwa) yang berlaku mulai tanggal 1 oktober 2012 yang lalu, yang salah satunya adalah terkait dengan pengertian “novum” yang diperluas. Dalam undang-undang yang baru, “novum” bukan hanya berarti sebuah kondisi faktual baru, tetapi juga perspektif-perspektif baru yang didapatkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya hasil temuan baru yang didapatkan dengan penggunaan teknik forensik terbaru. Dengan demikian, pengertian fakta baru bukan lagi harus dipahami sebagai adanya sebuah fakta (baru) lain, tetapi bisa juga cara baru untuk memeriksa fakta tersebut. Misalnya, ditemukannya bercak darah bisa saja sudah terjadi sebelumnya, tetapi melalui pemeriksaan DNA yang baru dikenal, ternyata ditemukan hasil pemeriksaan yang baru.
Dengan perspektif bahwa dunia ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang terus berkembang, seperti pemeriksaan DNA yang telah dijelaskan di atas, maka seharusnya PK tidak dapat dibatasi hanya 1 kali, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang dapat dijadikan dasar untuk mengubah hukuman terhadap seseorang, dari yang bersalah menjadi tidak bersalah, atau sebaliknya. Coba kita bayangkan bersama, bagaimana apabila seseorang telah divonis bersalah, dan ternyata ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang diduga kuat, dapat dijadikan dasar untuk menjadikan vonis atas dirinya berubah menjadi tidak bersalah, namun tidak ada lagi upaya hukum yang bisa diajukan, karena PK hanya bisa diajukan 1 kali. Apa upaya yang dapat ditempuh oleh terpidana dan/atau ahli warisnya? Apakah adil bagi terpidana dan/atau ahli warisnya atas hal ini?
Untuk itu, sebaiknya, PK, terutama dengan alasan adanya novum, baik dalam arti benar-benar fakta baru, maupun dalam arti adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi terhadap fakta lama yang menghasilkan pandangan baru terhadap fakta tersebut, tidak dapat dibatasi hanya 1 kali. Hal ini dikarenakan tidak ada yang dapat memastikan bahwa tidak akan ada novum yang dapat mengubah status terpidana, karena kemungkinan untuk adanya novum tersebut selalu ada sampai kapanpun juga.
Terkait putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013 dan dampaknya, yaitu diperbolehkannya pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, setidaknya ada beberapa hal menarik yang dapat kita lihat bersama. Yang pertama, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa pada dasarnya, Antasari Azhar (pemohon) hanya mengajukan pembatalan Pasal 268 ayat (3) KUHAP secara “konstitusional bersyarat”, yaitu dalam arti pasal tersebut tetap konstitusional sepanjang memperbolehkan PK diajukan lebih dari 1 kali, hanya untuk alasan yang ada dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu terdapat keadaan baru (novum). Namun, MK ternyata menghapuskan pasal 268 ayat (3) KUHAP secara keseluruhan, sehingga bukan hanya terkait novum yang dapat diajukan PK lebih dari satu kali, namun juga 2 syarat lain, yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c KUHAP, yaitu terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) KUHAP). Sehingga, dapat dilihat, MK dalam perkara ini memutus melebihi yang dimintakan oleh pemohon, atau yang biasa disebut ultra petita[18].
Yang kedua adalah mengenai pernyataan Ketua MK (pada saat itu), Hamdan Zoelva, dalam menanggapi isi SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan mengenai PK hanya dapat diajukan 1 kali di dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Hamdan Zoelva menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan PK yang hanya dapat diajukan 1 kali dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung, karena ketentuan PK dalam UU-UU tersebut bersifat sangat umum, terutama mengandung pula arti PK dalam perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer. Padahal, yang diajukan oleh Antasari Azhar hanyalah PK dalam perkara pidana. Apabila MK menghapus pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, maka akan membawa dampak secara langsung bagi pengajuan PK perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer, dimana dalam perkara-perkara tersebut, PK juga dapat diajukan lebih dari 1 kali, suatu hal yang sebenarnya harus diuji terlebih dahulu apakah benar dapat diajukan 1 kali.
Menurut penulis, pendapat Hamdan Zoelva ini patut untuk dikritisi lebih lanjut karena sebenarnya MK bisa menjatuhkan putusan “konstitusional bersyarat” dengan menyatakan bahwa pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang diartikan tidak termasuk PK dalam perkara pidana. Apakah ultra petita? Jelas. Karena pemohon tidak mengajukan permohonan terkait pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut. Tapi, bukankah sebelumnya MK telah melakukan ultra petita terhadap permohonan pemohon, dimana yang diminta hanya untuk novum (Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP), lalu MK menghapus keseluruhan pasal? Mengapa tidak melakukan ultra petita pula untuk pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, untuk menghindari kerancuan seperti yang terjadi saat ini, dimana Mahkamah Agung, menggunakan pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut sebagai dasar untuk “membelot” dari putusan MK, dengan mengatur dalam SEMA 7/2014, dimana PK hanya dapat diajukan 1 kali?
Yang ketiga adalah terkait SEMA 7/2014, yang merupakan “jawaban” Mahkamah Agung terhadap putusan MK tersebut. Menurut penulis, Mahkamah Agung terkesan memaksakan bahwa PK hanya dapat dilakukan 1 kali dengan mengeluarkan SEMA tersebut. Dalam ilmu hukum, dikenal asas dimana peraturan perundang-undangan yang lebih khusus lebih kuat dibandingkan peraturan yang lebih umum, atau biasa disebut dengan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Mengenai ketentuan PK, tentu saja KUHAP adalah peraturan yang lebih khusus (lex spesialis) daripada UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung (lex generalis), karena KUHAP khusus mengatur mengenai PK dalam perkara pidana, sedangkan ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak hanya untuk perkara pidana, namun juga untuk perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Seharusnya, ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung dalam SEMA 7/2014 untuk menyatakan PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali, karena untuk ketentuan mengenai PK dalam perkara pidana, dalam peraturan yang lebih khusus, yaitu KUHAP, sudah dihapus dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK, berdasarkan putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013.
Berdasarkan hal di atas, maka seharusnya, ketentuan mengenai PK dalam UU-UU tersebut tidak lagi mengikat untuk perkara-perkara pidana, melainkan hanya untuk perkara-perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Menurut penulis pribadi, Mahkamah Agung terkesan seperti anak-anak dengan memaksakan PK dalam perkara pidana hanya boleh diajukan 1 kali dengan pembenaran formil belaka. Suatu hal yang menurut penulis tidak layak ditunjukkan oleh sebuah institusi seperti Mahkamah Agung.
Alasan yang timbul dari penolakan PK berulang kali, banyak dihubungkan dengan eksekusi hukuman mati, dimana ada anggapan bahwa PK berulang kali akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas terpidana, sehingga kejaksaan sebagai eksekutor putusan akan selalu menunda eksekusi hukuman mati, sampai ada putusan yang tidak diajukan upaya hukum lagi. Eksekutor merasa ragu untuk mengeksekusi terpidana karena apabila nantinya sudah ada putusan PK yang tetap menjatuhkan pidana mati kepada terpidana, yang mana seharusnya dapat langsung dieksekusi, lalu terpidana dieksekusi, lalu diajukan PK lagi oleh ahli warisnya, dan ternyata terpidana tidak bersalah, maka bagaimana mengembalikan keadaan si terpidana yang sudah dieksekusi karena merehabilitasi/mengembalikan nyawa terpidana yang sudah mati adalah hal yang tidak mungkin.
Pertanyaan yang paling mendasar adalah, dalam konstruksi terdakwa dinyatakan bersalah, apakah dengan PK yang dilakukan hanya 1 kali menutup kemungkinan bahwa terpidana ternyata tidak bersalah? Jawabannya adalah tidak. Akan selalu ada peluang bahwa terpidana ternyata tidak bersalah, misalnya ditemukan novum baru yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Lalu, dengan PK yang dibatasi hanya dapat diajukan 1 kali, bagaimana keluarga terdakwa mendapatkan keadilan hukum atas terpidana hukuman mati yang mungkin telah dieksekusi, dan ternyata tidak bersalah? Bukankah PK yang dapat diajukan berulang kali dapat memberikan keadilan hukum atas kepastian hukum yang telah diterima oleh terpidana hukuman mati yang telah dieksekusi?
Sebenarnya, permasalahan eksekusi pidana mati tidak lah tepat apabila dikaitkan dengan PK yang dapat diajukan berulang kali, seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Permasalahan eksekusi pidana mati lebih baik dibahas dalam lingkup mengenai jangka waktu eksekusi pidana mati dan mekanisme apa yang dapat ditempuh oleh ahli waris, apabila terpidana yang sudah dieksekusi mati, ternyata dinyatakan tidak bersalah. Misalnya, apakah dapat menempuh mekanisme permintaan ganti rugi yang harus diberikan kepada ahli waris terpidana yang sudah “terlanjur” dieksekusi? Bagaimana menempuh mekanisem tersebut? Apakah langsung dalam putusan PK, atau harus mengajukan gugatan perdata, atau yang lain? Hal itu yang seharusnya dipikirkan terkait hukuman mati dan PK lebih dari 1 kali, bukan malah membatasi pengajuan PK yang dapat berakibat terbatasnya hak terpidana dan ahli waris terpidana untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum atas terpidana.
Menurut penulis, SEMA ini hanya upaya menutup mata atas keadilan hukum yang seharusnya diterima terpidana dan ahli warisnya, dan lebih menekankan kepada kepastian hukum berupa keyakinan dari eksekutor untuk segera mengeksekusi terpidana mati, yang mana pada dasarnya, keyakinan ini sebenarnya tidak perlu dicari, karena sudah datang melalui aturan bahwa PK tidak menghalangi atau menunda eksekusi, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, sehingga eksekutor seharusnya tidak perlu ragu untuk mengeksekusi terpidana dengan hukuman mati. SEMA ini hanya menutup kemungkinan untuk terpidana dan ahli warisnya mendapatkan status bahwa terpidana ternyata tidak bersalah dengan membatasi pengajuan PK yang hanya dapat dilakukan 1 kali.
Merumuskan suatu kebijakan atau peraturan yang mengatur orang banyak hendaklah menggunakan dudukan yang tepat dan dasar yang seharusnya dijadikan tempat berpijak, bukan berdasarkan dasar-dasar yang tidak tepat dan cenderung mengada-ada, terlebih menggunakan pijakan lain, padahal pijakan yang tepat sudah disediakan. Inilah gambaran mengenai terbitnya SEMA 7/2014, yang membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 kali, yang “membelot” dari putusan MK, yang memperbolehkan pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana. Pendapat bahwa PK dapat menunda eksekusi, terutama hukuman mati, sangatlah tidak tepat dan mengada-ada, karena KUHAP sendiri sudah menjelaskan bahwa PK tidak menghalangi eksekusi, termasuk eksekusi hukuman mati.
Terkait hukuman mati, seharusnya bukan PK dalam perkara pidana yang dibatasi, yang mana dengan pembatasan itu pula, tidak menutup kemungkinan bahwa terpidana mati yang sudah dieksekusi pada dasarnya tidak bersalah. Seharusnya lebih dipikirkan mekanisme-mekanisme terkait hukuman mati, seperti yang sudah dijelaskan di atas.
Selain itu, perlu dipikirkan bersama mengenai adanya novum yang bisa kapan saja muncul, yang dapat mengubah status kesalahan dari terpidana. Jangan menutupi kemungkinan mengenai adanya novum tersebut dengan membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana. Jangan menutupi proses hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris terpidana mati untuk mendapat keadilan hukum mengenai status kesalahan terpidana mati.
Dan, hendaknya para penegak hukum di Indonesia memiliki visi yang sama mengenai kesatuan hukum, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat antara satu institusi hukum dengan institusi hukum lainnya, yang dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perumusan keputusan-keputusan hukum harus diputuskan secara visioner dengan logika yang tepat, sehingga keputusan tersebut tidak hanya berguna untuk saat ini, tapi juga berguna untuk di masa yang akan datang, dan terutama, tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang.
*Tulisan ini telah dikoreksi dengan tulisan berjudul “Koreksi Atas Tulisan SEMA 7/2014:Sebuah Pembenaran Yang Benar-benar Kurang Benar, serta Komentar Atas Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015 dan 66/PUU-XIII/2015”. Silahkan baca disini:
https://kanggurumalas.com/2016/07/24/koreksi-atas-tulisan-sema-72014-sebuah-pembenaran-yang-benar-benar-kurang-benar-serta-komentar-atas-putusan-mk-no-45puu-xiii2015-dan-66puu-xiii2015/
[1]“Pemerintah Diminta Tidak Intervensi Mahkamah Agung, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa6191a5547/pemerintah-diminta-tidak-intervensi-mahkamah-agung, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[2] Ibid.
[3] “SEMA Pembatasan PK Dinilai Akal-akalan MA”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa4faaf2a48/sema-pembatasan-pk-dinilai-akal-akalan-ma, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] “SEMA Tidak Bisa Menghapus Putusan Mahkamah Konstitusi”, http://www.gresnews.com/berita/hukum/20041-sema-tidak-bisa-menghapus-putusan-mahkamah-konstitusi/, diakses pada Selasa, 6 Jnauari 2015, pukul 12.00 WIB.
[8] “Peraturan Mahkamah Agung Tentang PK Tidak Bersebrangan Dengan Putusan MK”, http://nasional.kompas.com/read/2015/01/01/17313831/Peraturan.Mahkamah.Agung.tentang.PK.Tidak.Berseberangan.dengan.Putusan.MK, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[9] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”, http://www.koran-sindo.com/read/946663/149/ma-dinilai-membangkangi-konstitusi-1420520533, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Andi Saputra, “Lambatnya Eksekusi Gembong Narkoba Jadi Salah Satu Alasan Dikeluarkannya SEMA”, http://news.detik.com/read/2015/01/02/093852/2792201/10/lambatnya-eksekusi-gembong-narkoba-jadi-salah-satu-alasan-keluarnya-sema?nd771104bcj, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[13] Andi Saputra, “Eksekusi Mati Gembong Narkoba Lambat, Prof Krisna : SEMA Itu Jalan Keluar”, http://news.detik.com/read/2015/01/04/094953/2793412/10/eksekusi-mati-gembong-narkoba-lambat-prof-krisna-sema-itu-jalan-keluar?n991104466, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.30 WIB.
[14] Ibid.
[15] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”…, loc.cit.
[16] Disamping itu, pemohon juga mendasarkan kepada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu tentang hak mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah pasal yang menjadi stretching point dalam permohonan tersebut.
[17] Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2013, halaman 10-11.
[18] Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, penjatuhan putusan yang melebihi permohonan, atau ultra petita, dapat dilakukan dalam konteks constitutional review, dengan melihat kepada sejarah, yaitu putusan John Marshall (Chief Justice of Supreme Court United States of America/Ketua Mahkamah Agung Amerika) dalam kasus Marbury vs Madison (Jimly Asshiddiqie, “Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan MK”, http://www.jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/, diakses pada hari Kmais, 22 Januari 2015, pukul 16.00 WIB).
Bagikan ini:
Twitter
Facebook
Like this:
Like Loading...
Related
Published by kanggurumalas
View all posts by kanggurumalas
Post navigation
Previous Post KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
Next Post PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRA PERADILAN, SEBUAH PROGRESIVITAS HUKUM YANG DIBUTUHKAN
21 thoughts on “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR”
yo yo' says:
26 March 2015 at 11:50 pm
sema tidak ada dalam hirearki peraturan perundang-undangan indonesia, tetapi dalam sema 7 2014 mempertegaskan pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK bahwa putusan MK nomor 34/puu-xi/2013 tidak serta merta menghapus norma hukum dari pasal pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK. yang ingin saya pertegas dari kata-kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, tentang “norma yang baru mengesampingkan norma lama” ini adalah hal yang baru saya dengar, karena dari kata aslinya lex specialis derogat legi generali. Lex disini berasal dari bahasa latin yang berarti undang-undang, sedangkan norma berasal dari bahasa latin “norma” yang secara etimologis merupakan standar perilaku didasarkan pada prinsip atau bahasa indonesiannya asas[Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (edisi revisi), kencana, jakarta, 2014, h 52]. sekian terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
27 March 2015 at 12:10 am
terima kasih atas komentarnya..namun mohon maaf saya tidak sependapat bahwa sema tidak memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia..dia memiliki tempat hanya saja tidak jelas hierarkinya dimana..ketidakjelasan ini bukan berarti menghapus keberadaan sema dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia..
terkait dengan pendapat DE Imparsial, Poengky Indarti tersebut, saya bukan dalam posisi membenarkan atau menyalahkan..saya hanya mengutip bagaimana reaksi beberapa pihak atas munculnya SEMA tersebut, salah satunya adalah beliau..dan kalau boleh mengkoreksi, lex specialis derogat lege generalis bukan “hukum yang baru mengenyampingkan hukum yang lama”..itu adalah “lex posteriori derogat legi priori”..lex specialis derogat legi generali adalah peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang lebih umum..mungkin disisi itu media yang saya rujuk salah mengutip atau memang beliau salah menyebutkan..namun apabila kita baca secara menyeluruh, tampak jelas bahwa yang dimaksud beliau adalah lex specialis derogat legi generalis..aturan dalam KUHAP adlh yang lebih khusus ttg acara pidana daripada UU KK atau UU MA, shg apabila norma dalalm KUHAP dihapuskan, tidak bisa lagi merujuk kepada UU KK dan UU MA terkait hukum acara pidana..
Salam..terima kasih..
LikeLike
Reply
yo yo' says:
1 April 2015 at 10:18 am
maaf saya salah, keburu komen aja sampe ga fokus, penekanan saya hanya norma itu lain dengan lex. saya hanya mau mengoreksi yang dikatakan norma baru mengesampingkan norma yang lama adalah hal yang salah. yang benar adalah aturan/undang2 baru mengenyampngkan aturan/undang2 yang lama. terima kasih atas koreksinya.
sedangkan menurut saya dari konsepnya saja udah beda, SURAT EDARAN MA dan PERATURAN MA, surat edaran hanya berisi petunjuk, sedangkan perma adalah peraturan/pengaturan, yang keduanya hanya mengikat lingkup mahkamah agung dan peradilan yang dibawahnya. dalam pasal 8 (1) UU12/2011 “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) mencakup “peraturan” yang ditetapkan …Mahkamah Agung……..” . jelas tertulis disitu adalah “peraturan” bukan surat edaran.
dan pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya yang jelas didalamnya memuat kata “peraturan” bukan surat edaran, pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya mengatakan ;untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal2 yang belum cukup diatur dalam uu 14/1985 dan terdapat kekosongan hukum dalam suatu hal (dalam hal ini PK) MA berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap.
sudah jelas yang dimaksud diatas adalah apabila terjadi kekosongan hukum, dan masalah PK tidak terjadi kekosongan hukum, karena sudah diatur di KUHAP, UUMA, dan UUKK. hanya tergantung MA bagaimana sedapat mungkin menafsirkan UU mana yg dipakai (asas preferensi), tetapi MA tetap memilih menggunakan UUMA dan UUKK yang dipertegaskan dalam sema 7/2014.
contoh dikeluarkannya peraturan akibat kekosongan hukum adalam PERMA 1/1980 tentang PK.
ma dapat mengeluarkan perma, sema, fatwa, sk
itu pendapat saya… selebihnya nnti saya tanya ke ahli hukum tata negara tentang peraturan perundangan-undangn, sekian terima kasih…..
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
1 April 2015 at 3:16 pm
terima kasih kembali atas tanggapannya..namun saya pribadi tidak mengartikan “peraturan” yang ada dalam UU 12/2011 ataupun UU MA sebagai “Peraturan MA” atau Perma..kalau kita berpegang secara formil bahwa “peraturan” adalah hanya yang dinamakan “peraturan”, ya bisa saja..hanya saja tidak ada satupun perundang-undangan atau literatur yang menyebutkan bahwa kata “peraturan” itu mencakup apa saja, bahkan di UU 12/2011 dan UU MA..jadi, saya simpulkan, bahwa segala yang bersifat “mengatur” dari MA adalah “peraturan” sebagaimana yang dimaksud dalam UU 12/2011 dan UU MA..terlepas dari penamaannya apakah berbentuk “SEMA” atau “Perma”..
tapi memang masalah ini adalah masalah panjang yang sudah sering saya dengar dan belum pernah diselesaikan..saya sangat menerima perbedaan pendapat mengenai hal ini..terutama ketika tidak ada aturan yang jelas mengenai apa saja yang disebut sebagai “peraturan” dalam UU 12/2011 dan UU MA..
masalah kekosongan hukum jelas bahwa tidak ada kekosongan hukum dan itu sudah saya jelaskan pula dalam tulisan saya..jadi, sema itu, yang saya artikan masuk ke dalam “peraturan”, tidak bisa dikeluarkan..
terima kasih..saya harap anda juga mengeluarkan tulisan mengenai hal ini agar bisa menambah wawasan masyarakat tentang hukum..itu jauh lebih baik menurut saya..salam..
LikeLike
agung says:
11 September 2015 at 8:02 am
sagat menarik dan bagus analisanya. saya inin menyanyakan. baaimana menurut anda penaturan ideal (seharusnya) PK pasca putusan MK? apakah sema ini sebaiknya d cabut atau baaimana? aar tdk terjadi kerancuan dan ketidakjelasan dalam penerapan norma. mohon penjelasanya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
11 September 2015 at 2:33 pm
Terima kasih atas pertanyaannya..menurut saya, seharusnya PK dalam perkara pidana tidak dapat dibatasi sampai kapanpun, terutama dengan alasan “adanya novum”..hanya saja harus lbh diperjelas sejauh apa suatu hal bisa dibilang “novum”..dan sebenarnya bisa saja novum itu lahir bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan keadaan..bagaimana kalau ada novum baru yang kuat, yang lahir karena bukan kesalahan siapa-siapa, tapi karena keterbtasan, padahal terpidana sudah PK sebelumnya?
Misalnya, ada perkara pembunuhan dan seseorang dipidana atas perbuatan tersebut..dia sudah PK dan tetap dihukum..lalu, di kemudian hari, ternyata ditemukan teknologi pemeriksaan DNA dan setelah diperiksa, ternyata bukan orang tersebut yang membunuh..disini kita bisa melihat bahwa lahirnya novum bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan pengetahuan pada sat terpidana dipidana..bagaimana menyelesaikan masalah ini kalau PK dlm perkara pidana hanya dibatasi 1 kali?bukankah menjadi tidak adil dan kejam, dengan membatasi PK dlm perkara pidana 1 kali, sehingga orang mendapatkan ketidakdilan, bahkan dipersalahkan atas perbuatan yang ternyata terbukti tidak ia lakukan?
jadi menurut saya, seharusnya pengaturan tentang PK yang ada adalah sejalan dengan putusan MK dan seharusnya SEMA ini dicabut agar tidak terjadi keraguan dalam diri hakim dalam menerapkan norma ttg PK ini..
semoga jawaban saya bisa menjawab pertanyaan anda..terima kasih sekali lagi..
LikeLike
Reply
agung says:
15 September 2015 at 9:59 am
trimakasih atas balasannya,
dengan dibatalkannya pasal 268 (3) KUHAP melalui putusan MK 34/XI-PUU/2013, apakah sekiranya perlu dibuatkan kembali pasal yg mengatur permohonan PK atas PK? ketiadaan aturan (pasal 268 ayat 3) inilah y mungkin dijadikan alasan MA meneluarkan sema utk mengisi kekosonan hukum. kendati putusan MK 34/xi-puu/2013 yg slama ini mjd payung hukum atas dibatalkannya pasal 268 ayat 3 KUHAP tetap saja terasa kurang afdhol atau mantap jika tidak ada aturan tentang pengajuan PK itu sndiri. Misal “permohonan PK atas PK dapat dilakukan terbatas pada alasan sebagaimana diatur pada pasal 263 ayat (2)”. apakah hal ini bisa dilakukan? mohon tanapannya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
15 September 2015 at 10:29 am
Terima kasih kembali atas pertanyaannya..menurut pendapat saya, tidak ada kekosongan hukum yang ditimbulkan dari putusan MK tersebut..MK tidak membatalkan norma ttg PK scr keseluruhan..yang dibatalkan hanyalah pembatasan pengajuan PK..seharusnya, dgn putusan tersebut, dapat scr langsung diartikan secara a contrario..atas putusan BHT, bisa diajukan PK yang tidak memiliki batasan berapa kali jumlah pengajuan (a contrario dari batasan pengajuan yang dulu hanya 1 kali)..yang dihilangkan oleh MK adalah batasan yang dulu ada sehingga sekarang tidak ada batasan berapa kali pengajuan yang diperbolehkan..
Dan apabila kita membaca SEMA tersebut, MA juga tidak menyatakan ada kekosongan hukum..MA hanya “menambal” ketentuan tersebut dengan pasal yang bunyi nya sama dengan pasal yang dihapuskan dari UU yang berbeda..artinya ketentuannya sudah ada..hanya MA tidak mau tunduk kepada putusan MK..
Menurut pendapat saya pribadi, memang seharusnya seluruh putusan MK harus direspon oleh legislatur untuk kemudian diatur kembali (kecuali apabila atas putusan yang menyatakan permohonan ditolak atau tidak dapat diterima)..termasuk putusan ttg PK ini..seharusnya legislatur mencabut pasal tersebut dan kemudian harus menjelaskan keadaan hukum yang ada pasca putusan MK tersebut..shrsnya legislatur merespon hal ini agar tidak terjadi kekacauan hukum..tapi, mungkin legislatur kita lupa bahwa putusan MK bersifat negatif legislatur..yang mana shrsnya putusannya harus dikuatkan dgn peraturan per-uu-an lagi..tapi saat ini, pembahasan uu akibat putusan MK sudah masuk di DPR dan masuk ke dalam kategori peraturan per-uu-an yang bisa dibahas kapan saja (sisipan), tidak perlu masuk prolegnas, sama seperti pembahasan uu pengesahan perppu..semoga keadaan ini akan membaik..
Mungkin seperti itu pendapat saya..semoga bisa menjawab pertanyannya..salam..
LikeLike
Reply
agung says:
22 September 2015 at 6:15 am
trimakasih atas balasanya,
menurut Maria Farida Indrati, bahwa SE tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Meskipun muncul kesan sebagai peraturan, sifatnya hanya untuk kalangan intern. apakah SEMA no. 7 th 2014 ini menegasikan putusan MK (pembatalan pasal 268 ayat 3 yg bisa dimaknai a contrario)?
ada yg berpendapat bahwa SEMA menabrak UU terutama putusan MK, namun sejatinya terbit SEMA itu sejalan dengan pasal 24 ayat 2 UU no. 48 kekuasaan kehakiman dan pasal 66 ayat 1 UU no. 3 2009 ttg Mahkamah Agung “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”. Dlm kasus ini apakah MA boleh utk tdk patuh dg asas lex spesialist?
pertanyaan ke 3, apakah sema termasuk peraturan atau kebijakan? mohon penjelasannya karna saya masih belajar ilmu hukum, kalo berkenan saya jua minta refrensi buku/skripsi/tesis/disertasi/penelitian lainya menenai posisi SEMA dlm sistem perundan-undanan di indonesia, trimakasih banyak.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
22 September 2015 at 1:23 pm
Terima kasih atas pertanyannya..pertanyaannya sebenarnya, untuk urusan PK, yang mana sebenarnya yang adalah lex specialist?UU MA dan UU kekuasaan kehakiman kah, atau KUHAP kah?menurut saya, karena PK adalah bagian dari hukum acara, sehingga untuk PK, lex specialist nya adalah KUHAP, yang mana pasal KUHAP mengenai hal itu telah dibatalkan oleh MK, sehingga seharusnya, menurut saya, ketentuan yang ada di dalam putuan MK lah yang seharusnya dipatuhi. UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman sejatinya tidak mengatur hukum acara, namun mengatur kelembagaan MA dan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, saya berpendapat SEMA tersebut tidak boleh bertentangan dengan putusan MK tersebut, dalam penegasan bahwa yang dibatalkan dalam putusan MK tersebut adalah aturan utama untuk PK. Bahkan, saya mempercayai bahwa aturan PK di UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman mengambil aturan PK yang ada di KUHAP. Sehingga pembenaran yang ada di SEMA menjadi sangat-sangat konyol menurut saya.
Menurut saya, SEMA ini tidak menegasikan, namun hanya tidak ingin memperhatikan SEMA tersebut dan mencari pembenaran yang konyol. Itu sebenarnya poin saya. Menurut saya, menegasikan dan tidak memperhatikan adalah 2 hal yang berbeda.
Mengenai apakah SEMA termasuk peraturan perundang-undangan atau kebijakan, sampai saat ini, sependek yang saya tahu, belum pernah ada yang membahas hal ini secara komprehensif, baik buku, skripsi, tesis, maupun disertasi. Dan dengan kondisi seperti itu, ditambah dengan peraturan dalam UU MA dan UU 12/2011 juga tidak jelas mengenai kewenangan membuat peraturan internalnya, terutama mengenai peraturan internal apa saja yang dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan menurut UU 12/2011, maka hasilnya dapat muncul interpretasi yang berbeda. Interpretasi saya pun bisa salah sebenarnya. Namun, poin nya adalah ketidakjelasan aturan dalam UU MA tersebut yang bisa diinterpretasikan berbeda-beda oleh setiap orang, bahkan oleh saya, mas, atau siapapun.
Pada intinya, yang ingin saya sampaikan adalah alasan yang dibuat MA untuk mengeluarkan SEMA tersebut cenderung konyol dan kekanak-kanakan. Dan seharusnya, SEMA tersebut, secara materiil tidak bisa bertentangan dengan putusan MK tersebut karena alasan-alasan di atas. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Semoga bisa menjawab mas.
Terima kasih atas diskusinya mas. Menarik sekali. Mungkin mas Agung mau membahas lebih lanjut mengenai kedudukan SEMA dalam peraturan perundang-undangan. Salam..
LikeLike
Reply
Pingback: KOREKSI ATAS TULISAN “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR” SERTA KOMENTAR ATAS PUTUSAN MK NO. 45/PUU-XIII/2015, DAN 66/PUU-XIII/2015 | Kanggurumalas
Firman says:
5 April 2017 at 6:10 pm
Dalam SEMA 7/2014 poin 5 yang menyatakan “permohonan yang tidak sesuai dengan kententuan SEMA 7/2014 agar dengan Penetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirim ke MA sebagaimana diatur dalam SEMA 10/2009”. pertanyaan saya apakah akibat dari hukum penetapan pengadilan yaang tidak mengikuti putusan MK34/2013 ?
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 3:59 pm
Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf baru merespon…
Terkait pertanyaan tsb, saya rasa kita harus menyepakati terlebih dahulu sifat dari putusan MK itu sendiri. Saya menilai putusan MK itu sifatnya sederajat dengan undang-undang, karena ia dapat mengubah norma yang ada di undang-undang, dimana sejalan dengan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan hanya dapat diubah dengan yang sederajat atau lebih tinggi. Atas dasar itu, putusan MK seharusnya dinilai sebagai suatu aturan hukum yang berlaku dan mengikat semua orang.
Lalu, bagaimana apabila ada penetapan pengadilan yang tidak mengikuti putusan MK tersebut, yang adalah aturan hukum? Penetapan tersbeut dapat dimintakan pembatalan ke Mahkamah Agung. Dasar hukumnya adalah Pasal 30 Ayat (1) huruf b UU 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang pada intinya MA dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan yang salah menerapkan hukum yang berlaku.
Dan faktanya, tahun 2016 kemarin, MA sendiri “mengingkari” SEMA 7/2014 yang mereka buat sendiri. Ada perkara PK kedua dalam perkara pidana yang diterima dan dikirimkan oleh PN dan diterima oleh MA. Bahkan, putusan tersebut dijadikan landmark decision tahun 2016 nya MA. Bisa cek sendiri putusan Nomor 01/PK/Pid/2016. BIsa di cek juga di http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a7021b49b8f/ini-11-putusan-ma-berstatus-landmark-decisions-tahun-2016 .
Semoga menjawab pertanyaan anda…
LikeLike
Reply
Firman says:
6 April 2017 at 6:38 pm
terima kasih atas jawabannya sangat membantu.
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 9:37 pm
Sama-sama. Terima kasih sudah membaca tulisan saya..
LikeLike
Firman says:
12 April 2017 at 8:59 pm
mohon maaf saya ingin bertanya lgi tentang SEMA 7/2014 telah disebutkan diatas bahwa , dasar hukum untuk untuk pembatalan penetapan pengadilan adalah pasal 30 (1) UU MA,
bagaimana jika dibandingkan dengan sema 10/2009 yang menganalogikan pasal 45A UUMA pada pasal 4 yg intinya “penetapan” tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.
apakah dengan menganalogikan pasal 45A dengan serta merta menghapus upaya hukum yg dapat ditempuh oleh pemohon PK yg ditolak PK untuk kedua kalinya. terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
16 April 2017 at 8:22 pm
Terima kasih atas pertanyaannya, mohon maaf sekali sebelumnya karena lama merespon.
Memang kalau kita mengacu sceara langsung kepada ketentuan Poin 5 SEMA 7/2014 jo. Poin 1 Sema 10/2009 jo. Pasal 45A UU MA (tanpa disebut ayat berapa), maka akan terkesan bahwa aturan dalam ayat (4) dari Pasal 45A UU MA juga ikut dirujuk. Namun, kalau saya menafsirkan tidak demikian. Saya menafsirkan bahwa yang dimaksud “Pasal 45A UU MA” dalam poin-poin SEMA 10/2009 hanya mengacu kepada ayat (3) nya karena diujung kalimat, SEMA tersebut memperjelas bahwa “dengan penetapan ketua pengadilan negeri dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke MA”, yang bunyinya sama dengan ayat (3) di Pasal 45A UU MA.
Selain itu, kalau kita mencermati bagian awal SEMA 10/2009, SEMA ini lahir karena adanya PK yang diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara yang sama, sehingga agar tidak terjadi “penumpukan perkara permohonan Pninjauan Kembali”, maka SEMA ini lahir, sehingga PK yang berlebih seperti itu tidak perlu dikirim ke MA. Dari segi maksud pembentukan SEMA ini, saya melihat kepentingan lahirnya SEMA ini hanya terhadap ayat (3) di Pasal 45A UU MA, tidak termasuk ayat lain.
Lagipula, kalau mau mengacu ke Pasal 45A secara full, apa hubungannya ayat (1), (2), dan (5) di Pasal 45A UU MA dengan SEMA 10/2009? Saya rasa tidak ada hubungannya. Misalnya, terhadap ayat (2) huruf a, dimana putusan praperadilan tidak bisa dikasasi. Apakah SEMA 10/2009 juga mengacu ke aturan ini? apa hubungannya dengan PK lebih dari 1 kali? Apakah putusan praperadilan juga materi yang tidak bisa diajukan PK lebih dari 1 kali? seperti yang kita tahu bahwa MA mengeluarkan Perma 4/2016 yang isinya larangan PK terhadap putusan praperadilan. Jangankan 2x, sekali saja tidak bisa.
Atas dasar-dasar itu, saya berpendapat bahwa SEMA 10/2009 yang mengacu ke Pasal 45A UU MA hanya mengacu ke ayat (3) dari Pasal tersebut, bukan keseluruhan. Dengan alasan itu, maka ayat (4) dari Pasal 45A UU MA tidak berlaku untuk penetapan PK lebih dari 1 kali dan masih dapat diajukan sesuai Pasal 30 Ayat (1) UU MA.
Namun, yang harus kita pahami bersama, disini ada ketidakjelasan aturan hukum mengenai hal ini. Hal yang bisa dilakukan adalah menguji secara langsung di Pengadilan dan lihat bagaimana jawaban MA atas masalah ini. Seperti yang saya katakan, bahkan ketika MA sudah mengatur PK tidak boleh diajukan lebih dari sekali dan tidak perlu dikirim berkasnya ke MA, namun faktanya ada PK kedua yang diterima oleh MA, yang artinya diterima oleh PN dan berkasnya dikirim ke MA, dan MA menerima PK tersebut. Malah putusan PK tersebut dijadikan putusan penting (landmark decision) oleh MA.
Mungkin begitu jawaban saya mas Firman, semoga membantu..
LikeLike
Reply
Firman says:
17 April 2017 at 11:02 pm
sekali lagi terima kasih atas jawabannya. sangat membantu untuk mencerahkan perihal PK ini. terima kasih
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
18 April 2017 at 12:22 am
Sama-sama mas Firman..kalau boleh tau, latar belakang mas Firman apa ya? soalnya cuma mas Firman yang masih interest dengan bahasan ini, setidaknya yang diskusi dengan saya..
Salam kenal mas..sukses selalu..
LikeLike
Firman says:
21 April 2017 at 10:00 pm
maaf baru balas, saya mahasiswa fakultas hukum yang perpanjangan masa studi, saya telah mengajukan judul tentang sema 7/2014 vs put. MK ini semenjak sema 7/2014 dikeluarkan dan judul telah diterima/acc oleh dosen pembimbing bulan januari 2015, vakum 2 tahun krn ada masalah internal. terima kasih atas semua jawabannya semoga manfaat ditulisan saya. thanks
LikeLike
kanggurumalas says:
22 April 2017 at 2:14 pm
Wah..sukses buat tugas akhirnya mas Firman..sama-sama mas..
LikeLike
Leave a Reply Cancel reply
Enter your comment here...
Fill in your details below or click an icon to log in:
Email (required) (Address never made public)
Name (required)
Website
You are commenting using your WordPress.com account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Google account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Twitter account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Facebook account.	( Log Out / Change )
Cancel
Connecting to %s
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Tulisan Paling Banyak Dibaca…
KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
GANGGUAN KEJIWAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (SEBUAH PEMAHAMAN MENGENAI PASAL 44 AYAT (1) KUHP)
“SALAH BACA PASAL YANG BERAKIBAT FATAL”: LOGIKA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DALAM KUHP
SEKILAS TENTANG SEJARAH STRUKTUR LEMBAGA PENGADILAN MASA KOLONIAL HINDIA BELANDA DAN PENJAJAHAN JEPANG
PRAPERADILAN ATAS SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA (PERJUDIAN HUKUM YANG DI(TER)BIARKAN)
Tulisan Terakhir
POLEMIK PERAMPASAN ASET FIRST TRAVEL OLEH NEGARA: PELAJARAN PENTING PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN YANG TIDAK PERNAH DIPERHATIKAN 4 April 2020
POLEMIK PENGURUS PARTAI POLITIK JADI CALON ANGGOTA DPD DI PEMILU 2019, SALAH SIAPA? 3 January 2019
MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA MELALUI KONSISTENSI PUTUSAN TENTANG PERAMPASAN HARTA BENDA SEBAGAI PELAKSANAAN PIDANA DENDA PAJAK 14 September 2017
MELURUSKAN KEMBALI KONSEP PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA 4 May 2017
LEGISLASI SEBAGAI PENYEMPURNA SABDA SANG WAKIL TUHAN, SEBUAH JALAN TERANG YANG (MASIH) SELALU DIABAIKAN 20 February 2017
Blog yang Saya Ikuti
Ikuti Blog Ini
Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.
Ikuti
WordPress.com.
Ars Aequi et Boni
Menerapkan Nilai Kebaikan dan Kepatutan
KRUPUKULIT
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.


content:
Perkembangan teknologi membawa banyak perubahan, termasuk dari gaya nonton film. Dimana sekarang era Nonton Movie Sub Indo lewat televisi sudah mulai ditinggalkan dan bergeser dengan nonton film secara online. Apalagi sekarang ada banyak situs streaming film gratis yang menyediakan beragam jenis film luar negeri yang bisa dipilih sesuka hati. JFnonton merupakan situs streaming terbaik dan gratis dengan ribuan film sub Indo.
Kenapa harus streming film di JFnonton?
Di internet ada jutaan situs yang bisa kamu akses untuk nonton film secara online dengan mudah dan gatis, namun karena alasan ini kamu harus memilih dan Nonton Movie Sub Indo di JFnonton: Banyak pilihan film menarik yang bisa kamu saksikan dalam berbagai gendre sesuai dengan selera. Kamu bisa pilih dan putar pilih mana yang paling kamu suka. Kamu tidak akan bosan dengan berbagai tayangan film yang dihadirkan.
Streaming secara gratis tanpa harus bayar-bayar dan tidak perlu berlangganan. Kamu bisa nonton selama 24 jam/7 hari secara gratis selama kamu punya paket data internet.
Online selama 24 jam tanpa henti dan memungkinkan kamu untuk dapat menyaksikan berbagai tayangan film favorit kapanpun dan dimanapun kamu mau.
Tidak ada iklan yang mengganggu saat kamu Nonton Movie Sub Indo apapun di JFnonton. Kamu dapat menyaksikan film apapun yang kamu suka tanpa ada gangguan iklan yang menjengkelkan.
Dapat diakses dengan cepat tanpa loading yang bisa membuat kamu kesal. Di JFnonton kamu bisa akses film favorit kamu dengan mudah tanpa loading. Bahkan situs streaming film yang satu ini bisa berjalan dengan cepat walau di ponsel dengan RAM yang rendah.
Nonton film sub Indo dalam film apapun yang kamu suka. Kamu bisa dengan mudah menggunakan subtitle indo pada saat kamu streaming film apapun yang kamu tonton.
Genre Film Apa Saja yang Ada di JFnonton?
JFnonton menyediakan beragam jenis gendre film terbaik yang bisa kamu pilih sesuai dengan yang kamu suka. Beragam jenis gendre film yang bisa kamu saksikan adalah seperti:
Nonton Film Action dengan berbagai judul yang menarik mulai dari serial film Marvel, Disney dan beragam jenis film Action lainnya.
Nonton Film comedy yang kamu inginkan dalam berbagai judul film dengan para pemain yang lucu-lucu dan bisa buat kamu tertawa.
Nonton Film drama yang bisa bikin kamu baper mulai dari drama Korea, Drama India, Drama Thailand, Drama Jepang dan masih banyak lagi.
Nonton Film horor yang lebih seru dan bisa membuat kamu merinding dan uji mental. Tersedia dalam berbagai jenis judul film horor dari berbagai negara dari seluruh dunia.
Nonton Film romance yang membuat kamu seakan hidup didalamnya. Tersedia ribuan judul film romance pilihan kamu.
Nonton Film SC-FI dengan adegan yang bikin tegang dan belum pernah kamu saksikan sebelumnya.
Apa bisa Streaming Film Full Movie?
Tentu, kamu bisa streaming film apapun dengan mudah kapapun kamu mau. Kamu akan dapat menyaksikan berbagai jenis film terbaru. Bahkan film yang sedang tayang di bioskop sekalipun kamu bisa streaming di JFnonton dengan mudah dan gratis.
Bagaimana Cara Nonton Movie Sub Indo di JFnonton?
Sangat mudah kok, pada beberapa jenis yang disediakan oleh JFnonton, film sudah secara otomatis diputar dalam subtitle bahasa Indonesia. Namun jika belum muncul subtitle bahasa Indonesia, kamu hanya tinggal klik saja pada menu sub indo, maka kamu akan langsung bisa streaming film favorit kamu dalam bahasa Indonesia.