content:
Mahkamah Agung, pada tanggal 31 Desember 2014, mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, dimana SEMA ini, dalam poin nomor 3, mempertegas kembali aturan mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Menurut poin nomor 4, PK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali hanya dengan alasan apabila terhadap suatu objek yang sama, terdapat 2 (dua) putusan PK yang bertentangan, sesuai dengan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.
Terbitnya SEMA ini mengundang reaksi dari beberapa pihak. Ketua Badan Pengurus Harian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahyu, dalam siaran persnya kepada hukumonline, Senin (5/1). “ICJR menduga bahwa SEMA No.7 Tahun 2014 lahir karena intervensi Pemerintah melalui Menkopulhukam dan Jaksa Agung ke Mahkamah Agung terkait dengan pembatasan Peninjauan Kembali dalam KUHAP,” ujarnya[1]. Menurutnya, intervensi pemerintah sebagai upaya pengalihan tanggung jawab eksekusi mati kepada MA[2].
Kemudian, Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti mengatakan bahwa SEMA ini akal-akalan Mahkamah Agung supaya Kejaksaan Agung bisa eksekusi terpidana hukuman mati[3]. Lebih lanjut, Poengky menambahkan bahwa Ia berpandangan SEMA telah menambrak konstitusi. Pasalnya, KUHAP bersifat lex spesialis sejak adanya putusan MK, khususnya terkait pengajuan PK. Soalnya norma baru tersebut mengesampingkan norma lama, yakni Pasal 24 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman[4]. “Perlu kami ingatkan bahwa keputusan MK tersebut adalah pembatalan norma prosedural yang diatur dalam UU yang lex spesialis yaitu KUHAP. Dan norma yang diatur dalam lex spesialis ini juga ada dan ditentukan di dalam UU yang bersifat generalis seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung,” ujarnya[5].
Hal yang senada disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi. Menurutnya, pembatasan pengajuan PK melalui SEMA membuat ketidakadilan terhadap terpidana yang masih menempuh upaya hukum. Ia khawatir terpidana yang dihukum mati ketika di eksekusi, belakangan terdapat bukti baru yang membuktikan bukan terpidana dimaksud sebagai pelaku kejahatan. “Seperti kasus Sengkon dan Karta. Jadi saya kira SEMA ini bukan saja sebuah kekeliruan, tetapi kekonyolan,” ujarnya[6].
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh, menyatakan bahwa SEMA tersebut adalah tidak tepat apabila dipandang dari sisi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena putusan MK lebih tinggi daripada SEMA, sehingga aturan dalam peraturan yang lebih rendah tidak dapat menghapuskan aturan dalam peraturan yang lebih tinggi[7]. Pendapat serupa juga disampaikan hakim agung, Gayus Lumbuun, yang menyatakan bahwa dalam pemahaman Hukum Administrasi Negara, kedudukan sebuah Surat Edaran (circular) berada dibawah Peraturan (regeling), oleh karena itu SEMA No 7 Tahun 2014 tidak dapat mengenyampingkan Putusan MK tersebut[8].
MK pun menyayangkan sikap MA yang menafsirkan sendiri konstitusi tanpa mengindahkan putusan MK. Wakil Ketua MK, Arief Hidayat, menyatakan bahwa yang dilakukan MA dapat dikatakan sebagai pembangkangan, dimana penafsiran konstitusi yang dilakukan MK semestinya adalah yang dipakai dalam SEMA. Kalau terjadi ketidakpatuhan, maka itu pelanggaran terhadap konsesi hukum dan puncak hukum tertinggi itu konstitusi. Dia pun mengaku prihatin jika ada pihak-pihak yang tidak mematuhi putusan MK. Sebab MK sebagai lembaga penafsir konstitusi tertinggi dan final berdasarkan UUD 1945 seharusnya putusannya dipatuhi dan diikuti oleh lembaga lain. Dengan kata lain, lembaga di luar MK tidak bisa menafsirkan konstitusi secara sendiri berdasarkan kewenangan masingmasing. “Kalau begitu, hukum di Indonesia tidak dijalankan menurut konstitusi atau UUD 1945,” tandasnya. Arief menerangkan, diperbolehkannya PK diajukan berkali- kali justru mempertimbangkan asas kehati-hatian dalam memutus. Dengan prinsip, jika ditemukan novum (bukti baru), upaya hukum luar biasa itu bisa diajukan dan itu bisa berulang kali[9].
Ketua MK, Hamdan Zoelva, ikut mengomentari terbitnya SEMA 7/2014 dengan menyatakan, adanya ketentuan PK berkali-kali seharusnya tidak menjadi polemik untuk mempertanyakan di mana letak kepastian hukumnya. Menurut dia, siapa pun yang pernah belajar hukum harusnya mengetahui vonis pada tingkat kasasi telah memberikan kepastian hukum. Karena itu, seharusnya eksekusi bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan karena adanya ketentuan PK bisa diajukan berkali-kali, menurut Hamdan, itu merupakan cara berpikir yang tidak benar[10].
Mengenai pertimbangan poin nomor 1 dan 2 SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK hanya menghapus ketentuan PK dalam pasal 268 (3) KUHAP, dan tidak menghapus ketentuan PK di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menurutnya, MK memang tidak membatalkan ketentuan PK yang berada pada UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman. Sebab kedua norma tersebut terlalu umum. Adapun yang dimohonkan waktu itu adalah untuk perkara pidana[11].
Di sisi lain, hakim agung, Suhadi, menyatakan bahwa alasan tujuan dikeluarkan SEMA 7/2014, yang mengatur bahwa PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali adalah untuk memberikan kepastian hukum. Selain itu, lambatnya eksekusi terhadap gembong narkoba juga menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi terbitnya SEMA tersebut[12]. Hal senada juga diutarakan oleh hakim ad-hoc tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi, Prof. Dr. Krisna Harahap. “Kalau boleh dua kali, tiga kali, empat kali dan seterusnya, kapan bisa dieksekusi?” kata Prof. Krisna[13].
Krisna juga menilai SEMA bukan mengesampikan putusan MK karena putusan MK tidak serta merta menghapus pasal di UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA tersebut. Putusan MK tersebut juga tidak memiliki cover yang cukup kuat untuk serta merta menghapus UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung[14]. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Biro HUkum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, yang menyatakan bahwa SEMA itu bukanlah bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK. SEMA itu diterbitkan sebagai panduan bagi para hakim dalam mempertimbangkan dan memutus. “Selanjutnya terserah hakim tingkat pertama (pengadilan negeri) yang akan memutus apakah akan diteruskan atau tidak (PK-nya) ke MA serta hakim agung yang akan memutuskan demi keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat,” paparnya[15].
Dari jabaran-jabaran di atas, maka dapat kita lihat bahwa terbitnya SEMA 7/2014 ini didasari atas 2 (dua) hal. Yang pertama, sebagai tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, yang menyatakan ketentuan pasal 268 ayat (3) KUHAP (yang mengatur tentang PK hanya dapat dilakukan 1 kali) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan putusan MK ini, PK dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, tanpa batasan. Yang kedua adalah sebagai tanggapan atas PK yang diajukan oleh beberapa gembong narkoba yang telah divonis mati, sehingga PK dinilai menghalangi jalannya eksekusi terhadap para gembong narkoba tersebut. Selain itu, dikhawatirkan PK yang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali (berulang kali) akan digunakan sebagai instrumen bagi terpidana untuk berkali-kali mengajukan PK dengan tujuan menunda eksekusi, atau dengan kata lain, PK berulang kali dapat menunda eksekusi dari pidana yang dijatuhkan kepada terpidana.
Apabila kita menelaah lebih dalam, maka permasalahan utama yang menjadi pembahasan atas terbitnya SEMA 7/2014 adalah :
Apakah SEMA dapat mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam putusan MK?
Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?
Apakah memang PK pada dasarnya dapat diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, sesuai dengan putusan MK?
Untuk pertanyaan pertama, kita harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), pada intinya, menyatakan bahwa peraturan, yang salah satunya, dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan memiliki hukum mengikat selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dan apabila kita melihat kepada pasal 79 UU 14/1985 jo. UU 5/2004 jo. UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung, maka disebutkan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”, dimana penjelasannya berbunyi:
Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.
Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.
Permasalahan yang timbul dari aturan ini adalah tidak dijelaskannya bentuk peraturan yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sehingga pada akhirnya ditafsirkan bahwa kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah mengacu kepada pasal ini, sehingga pada akhirnya SEMA dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Apakah putusan MK adalah peraturan perundang-undangan juga sehingga muncul pendapat bahwa SEMA sebagai aturan yang lebih rendah tidak dapat mengesampingkan putusan MK sebagai aturan yang lebih tinggi?
Perlu dipahami bahwa putusan MK pada dasarnya bukan lah peraturan perundang-undangan. Namun, sifat dari putusan MK adalah mengubah undang-undang, yang adalah peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) angka 3 UU 12/2011. Menurut penulis, apabila ada putusan MK yang membatalkan suatu pasal, atau kata, atau frasa, dalam satu undang-undang, atau satu undang-undang tersebut dibatalkan, maka dengan sendirinya putusan MK tersebut mengubah undnag-undang tersebut. Hubungan antara undang-undang dan SEMA sendiripun sebenarnya tidak dijelaskan hierarki nya, karena UU 12/2011 hanya memasukkan UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hierarki nya, sedangkan SEMA dan peraturan lainnya, seperti yang diterbitkan BI, BPK, dan lain sebagainya, disebut diakui keberadaannya dan mengikat dengan syarat seperti yang telah dijelaskan di atas, tanpa dijelaskan hierarki nya dimana. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, SEMA dan peraturan-peraturan lainnya tersebut, secara hierarki, diletakkan dibawah UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, dapat dikatakan bahwa aturan dalam putusan MK, secara sifat, lebih tinggi dari SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
Dalam ilmu perundang-undangan, dikenal sebuah teori yang dikenalkan oleh Hans Kelsen, yang disebut sebagai Stufenbau Theory, yang artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada di atasnya. Dengan bekaca kepada teori ini, dan melihat secara sifat bahwa SEMA, secarta hierarkis berada dibawah undnag-undang yang diubah dengan putusan MK, maka sangat jelas bahwa pada dasaranya, SEMA tidak boleh bertentangan dengan undnag-undang, yang telah diubah dengan putusan MK, atau dengan kata lain, SEMA tidak boleh bertentangan dengan putusan MK.
Untuk pertanyaan, “Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?”, kita harus kembali ke dalam aturan-aturan mengenai PK itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam KUHAP (UU 8/1981) sendiri, ketentuan mengenai hal ini telah diatur secara jelas dan gamblang dalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP, dimana dinyatakan bahwa “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”. Dari aturan ini, kta sudah dapat menjawab pertanyaan di atas, bahwa tidak benar pengajuan PK dapat menunda eksekusi putusan pidana. Sehingga, pendapat yang menyatakan bahwa PK berulang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum adalah salah, karena seperti ketentuan di atas, PK sendiri tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan yang dijatuhkan, sehingga hal tersebut adalah suatu bentuk kepastian hukum sendiri. Selain itu, dengan melihat kepada sifatnya serta aturan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, bahwa PK hanya bisa diajukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, dengan proses PK yang setelah proses upaya hukuk kasasi,maka putusan kasasi adalah putusan yang dapat dikatakan sebagai putusan berkekuatan hukum tetap, dalam hal ada upaya hukum.
Selain itu, Karena aturan ini tidak memberikan pengecualian pada pemidanaan tertentu, maka, pidana mati, yang termasuk dalam salah satu bentuk pemidanaan, yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, eksekusi atau pelaksanaannya tidak lah dapat ditunda dengan adanya pengajuan PK. Selain itu pula, dalam Pasal 268 ayat (2) KUHAP dinyatakan apabila setelah PK diajukan (sebelum putusan), pemohon PK meninggal dunia, ahli waris dapat menentukan apakah PK yang diajukan akan dilanjutkan atau tidak. Selain itu, Pasal 263 ayat (1) KUHAP juga telah menjelaskan bahwa ahli waris dapat mengajukan PK. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, pendapat yang mendasari terbitnya SEMA ini yang mendasarkan kepada lambatnya eksekusi pidana mati beberapa gembong narkoba adalah tidak tepat, karena pada dasarnya, para gembong tersebut dapat dieksekusi, walaupun masih dapat mengajukan PK.
Untuk pertanyaan ketiga, apakah seharusnya PK dapat diajukan lebih dari 1 kali, sesuai putusan MK? Atau dengan kata lain, bagaimana sebenarnya pengaturan pengajuan PK? Untuk menjawab ini, penulis akan mengambil gambaran yang ada di Belanda, mengingat secara historis, hukum Indonesia banyak mengadopsi hukum Belanda, yang saat itu mnejajah Indonesia. Lalu, bagaimana pengaturan PK untuk perkara pidana di Belanda?
Imam Nasima, dalam tulisannya yang berjudul “Seperti Apa Pengaturan Peninjauan Kembali Di Belanda?”, menceritakan bahwa telah terjadi perkembangan di Belanda mengenai pengaturan pengajuan PK, dimana terdapat beberapa perkara pidana yang belakangan hari dibuka kembali, karena ditemukannya bukti atau kesaksian baru yang membuat putusan sebelumnya terbantahkan, seperti kasus pembunuhan Putten, Schiedam, atau Deventer, selama memenuhi syarat-syarat pengajuan PK di Belanda, yaitu atas dasar (1) adanya putusan-putusan (BKHT) yang isinya saling bertentangan, (2) adanya putusan Mahkamah HAM Eropa yang menetapkan adanya pelanggaran prosedur dan PK dibutuhkan untuk pemulihan hukum, atau (3) jika terdapat “novum”.
Mengacu kepada putusan MK, ada hal yang menarik untuk kita ketahui bersama bahwa sebenarnya, pemohon dalam putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013, Antasari Azhar, menguji pasal 268 ayat (3) KUHAP mengenai PK dalam perkara yang hanya dapat dilakukan 1 kali kepada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu hak mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi[16]. Pemohon juga “hanya” meminta MK untuk menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 jika dimaknai “tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya bukti baru (novum) berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi”, atau dengan kata lain, meminta MK melakukan “konstitusional bersyarat” atas pasal tersebut. Jadi, pada intinya, pemohon hanya meminta PK diperbolehkan lebih dari 1 kali dengan syarat jika ditemukan keadaan baru (novum) yang selama persidangan belum dimanfaatkan atau belum ditemukan[17], yaitu yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP.
Sebenarnya, permohonan Antasari Azhar ini sama dengan perkembangan mengenai pengaturan pengajuan PK dalma perkara pidana di Belanda. Di Belanda, menurut Imam Nasima, masih dalam tulisan yang sama, terdapat perubahan dalam undang-undang mengenai PK yang menguntungkan (untuk kepentingan terdakwa) yang berlaku mulai tanggal 1 oktober 2012 yang lalu, yang salah satunya adalah terkait dengan pengertian “novum” yang diperluas. Dalam undang-undang yang baru, “novum” bukan hanya berarti sebuah kondisi faktual baru, tetapi juga perspektif-perspektif baru yang didapatkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya hasil temuan baru yang didapatkan dengan penggunaan teknik forensik terbaru. Dengan demikian, pengertian fakta baru bukan lagi harus dipahami sebagai adanya sebuah fakta (baru) lain, tetapi bisa juga cara baru untuk memeriksa fakta tersebut. Misalnya, ditemukannya bercak darah bisa saja sudah terjadi sebelumnya, tetapi melalui pemeriksaan DNA yang baru dikenal, ternyata ditemukan hasil pemeriksaan yang baru.
Dengan perspektif bahwa dunia ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang terus berkembang, seperti pemeriksaan DNA yang telah dijelaskan di atas, maka seharusnya PK tidak dapat dibatasi hanya 1 kali, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang dapat dijadikan dasar untuk mengubah hukuman terhadap seseorang, dari yang bersalah menjadi tidak bersalah, atau sebaliknya. Coba kita bayangkan bersama, bagaimana apabila seseorang telah divonis bersalah, dan ternyata ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang diduga kuat, dapat dijadikan dasar untuk menjadikan vonis atas dirinya berubah menjadi tidak bersalah, namun tidak ada lagi upaya hukum yang bisa diajukan, karena PK hanya bisa diajukan 1 kali. Apa upaya yang dapat ditempuh oleh terpidana dan/atau ahli warisnya? Apakah adil bagi terpidana dan/atau ahli warisnya atas hal ini?
Untuk itu, sebaiknya, PK, terutama dengan alasan adanya novum, baik dalam arti benar-benar fakta baru, maupun dalam arti adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi terhadap fakta lama yang menghasilkan pandangan baru terhadap fakta tersebut, tidak dapat dibatasi hanya 1 kali. Hal ini dikarenakan tidak ada yang dapat memastikan bahwa tidak akan ada novum yang dapat mengubah status terpidana, karena kemungkinan untuk adanya novum tersebut selalu ada sampai kapanpun juga.
Terkait putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013 dan dampaknya, yaitu diperbolehkannya pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, setidaknya ada beberapa hal menarik yang dapat kita lihat bersama. Yang pertama, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa pada dasarnya, Antasari Azhar (pemohon) hanya mengajukan pembatalan Pasal 268 ayat (3) KUHAP secara “konstitusional bersyarat”, yaitu dalam arti pasal tersebut tetap konstitusional sepanjang memperbolehkan PK diajukan lebih dari 1 kali, hanya untuk alasan yang ada dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu terdapat keadaan baru (novum). Namun, MK ternyata menghapuskan pasal 268 ayat (3) KUHAP secara keseluruhan, sehingga bukan hanya terkait novum yang dapat diajukan PK lebih dari satu kali, namun juga 2 syarat lain, yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c KUHAP, yaitu terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) KUHAP). Sehingga, dapat dilihat, MK dalam perkara ini memutus melebihi yang dimintakan oleh pemohon, atau yang biasa disebut ultra petita[18].
Yang kedua adalah mengenai pernyataan Ketua MK (pada saat itu), Hamdan Zoelva, dalam menanggapi isi SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan mengenai PK hanya dapat diajukan 1 kali di dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Hamdan Zoelva menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan PK yang hanya dapat diajukan 1 kali dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung, karena ketentuan PK dalam UU-UU tersebut bersifat sangat umum, terutama mengandung pula arti PK dalam perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer. Padahal, yang diajukan oleh Antasari Azhar hanyalah PK dalam perkara pidana. Apabila MK menghapus pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, maka akan membawa dampak secara langsung bagi pengajuan PK perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer, dimana dalam perkara-perkara tersebut, PK juga dapat diajukan lebih dari 1 kali, suatu hal yang sebenarnya harus diuji terlebih dahulu apakah benar dapat diajukan 1 kali.
Menurut penulis, pendapat Hamdan Zoelva ini patut untuk dikritisi lebih lanjut karena sebenarnya MK bisa menjatuhkan putusan “konstitusional bersyarat” dengan menyatakan bahwa pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang diartikan tidak termasuk PK dalam perkara pidana. Apakah ultra petita? Jelas. Karena pemohon tidak mengajukan permohonan terkait pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut. Tapi, bukankah sebelumnya MK telah melakukan ultra petita terhadap permohonan pemohon, dimana yang diminta hanya untuk novum (Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP), lalu MK menghapus keseluruhan pasal? Mengapa tidak melakukan ultra petita pula untuk pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, untuk menghindari kerancuan seperti yang terjadi saat ini, dimana Mahkamah Agung, menggunakan pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut sebagai dasar untuk “membelot” dari putusan MK, dengan mengatur dalam SEMA 7/2014, dimana PK hanya dapat diajukan 1 kali?
Yang ketiga adalah terkait SEMA 7/2014, yang merupakan “jawaban” Mahkamah Agung terhadap putusan MK tersebut. Menurut penulis, Mahkamah Agung terkesan memaksakan bahwa PK hanya dapat dilakukan 1 kali dengan mengeluarkan SEMA tersebut. Dalam ilmu hukum, dikenal asas dimana peraturan perundang-undangan yang lebih khusus lebih kuat dibandingkan peraturan yang lebih umum, atau biasa disebut dengan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Mengenai ketentuan PK, tentu saja KUHAP adalah peraturan yang lebih khusus (lex spesialis) daripada UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung (lex generalis), karena KUHAP khusus mengatur mengenai PK dalam perkara pidana, sedangkan ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak hanya untuk perkara pidana, namun juga untuk perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Seharusnya, ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung dalam SEMA 7/2014 untuk menyatakan PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali, karena untuk ketentuan mengenai PK dalam perkara pidana, dalam peraturan yang lebih khusus, yaitu KUHAP, sudah dihapus dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK, berdasarkan putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013.
Berdasarkan hal di atas, maka seharusnya, ketentuan mengenai PK dalam UU-UU tersebut tidak lagi mengikat untuk perkara-perkara pidana, melainkan hanya untuk perkara-perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Menurut penulis pribadi, Mahkamah Agung terkesan seperti anak-anak dengan memaksakan PK dalam perkara pidana hanya boleh diajukan 1 kali dengan pembenaran formil belaka. Suatu hal yang menurut penulis tidak layak ditunjukkan oleh sebuah institusi seperti Mahkamah Agung.
Alasan yang timbul dari penolakan PK berulang kali, banyak dihubungkan dengan eksekusi hukuman mati, dimana ada anggapan bahwa PK berulang kali akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas terpidana, sehingga kejaksaan sebagai eksekutor putusan akan selalu menunda eksekusi hukuman mati, sampai ada putusan yang tidak diajukan upaya hukum lagi. Eksekutor merasa ragu untuk mengeksekusi terpidana karena apabila nantinya sudah ada putusan PK yang tetap menjatuhkan pidana mati kepada terpidana, yang mana seharusnya dapat langsung dieksekusi, lalu terpidana dieksekusi, lalu diajukan PK lagi oleh ahli warisnya, dan ternyata terpidana tidak bersalah, maka bagaimana mengembalikan keadaan si terpidana yang sudah dieksekusi karena merehabilitasi/mengembalikan nyawa terpidana yang sudah mati adalah hal yang tidak mungkin.
Pertanyaan yang paling mendasar adalah, dalam konstruksi terdakwa dinyatakan bersalah, apakah dengan PK yang dilakukan hanya 1 kali menutup kemungkinan bahwa terpidana ternyata tidak bersalah? Jawabannya adalah tidak. Akan selalu ada peluang bahwa terpidana ternyata tidak bersalah, misalnya ditemukan novum baru yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Lalu, dengan PK yang dibatasi hanya dapat diajukan 1 kali, bagaimana keluarga terdakwa mendapatkan keadilan hukum atas terpidana hukuman mati yang mungkin telah dieksekusi, dan ternyata tidak bersalah? Bukankah PK yang dapat diajukan berulang kali dapat memberikan keadilan hukum atas kepastian hukum yang telah diterima oleh terpidana hukuman mati yang telah dieksekusi?
Sebenarnya, permasalahan eksekusi pidana mati tidak lah tepat apabila dikaitkan dengan PK yang dapat diajukan berulang kali, seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Permasalahan eksekusi pidana mati lebih baik dibahas dalam lingkup mengenai jangka waktu eksekusi pidana mati dan mekanisme apa yang dapat ditempuh oleh ahli waris, apabila terpidana yang sudah dieksekusi mati, ternyata dinyatakan tidak bersalah. Misalnya, apakah dapat menempuh mekanisme permintaan ganti rugi yang harus diberikan kepada ahli waris terpidana yang sudah “terlanjur” dieksekusi? Bagaimana menempuh mekanisem tersebut? Apakah langsung dalam putusan PK, atau harus mengajukan gugatan perdata, atau yang lain? Hal itu yang seharusnya dipikirkan terkait hukuman mati dan PK lebih dari 1 kali, bukan malah membatasi pengajuan PK yang dapat berakibat terbatasnya hak terpidana dan ahli waris terpidana untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum atas terpidana.
Menurut penulis, SEMA ini hanya upaya menutup mata atas keadilan hukum yang seharusnya diterima terpidana dan ahli warisnya, dan lebih menekankan kepada kepastian hukum berupa keyakinan dari eksekutor untuk segera mengeksekusi terpidana mati, yang mana pada dasarnya, keyakinan ini sebenarnya tidak perlu dicari, karena sudah datang melalui aturan bahwa PK tidak menghalangi atau menunda eksekusi, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, sehingga eksekutor seharusnya tidak perlu ragu untuk mengeksekusi terpidana dengan hukuman mati. SEMA ini hanya menutup kemungkinan untuk terpidana dan ahli warisnya mendapatkan status bahwa terpidana ternyata tidak bersalah dengan membatasi pengajuan PK yang hanya dapat dilakukan 1 kali.
Merumuskan suatu kebijakan atau peraturan yang mengatur orang banyak hendaklah menggunakan dudukan yang tepat dan dasar yang seharusnya dijadikan tempat berpijak, bukan berdasarkan dasar-dasar yang tidak tepat dan cenderung mengada-ada, terlebih menggunakan pijakan lain, padahal pijakan yang tepat sudah disediakan. Inilah gambaran mengenai terbitnya SEMA 7/2014, yang membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 kali, yang “membelot” dari putusan MK, yang memperbolehkan pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana. Pendapat bahwa PK dapat menunda eksekusi, terutama hukuman mati, sangatlah tidak tepat dan mengada-ada, karena KUHAP sendiri sudah menjelaskan bahwa PK tidak menghalangi eksekusi, termasuk eksekusi hukuman mati.
Terkait hukuman mati, seharusnya bukan PK dalam perkara pidana yang dibatasi, yang mana dengan pembatasan itu pula, tidak menutup kemungkinan bahwa terpidana mati yang sudah dieksekusi pada dasarnya tidak bersalah. Seharusnya lebih dipikirkan mekanisme-mekanisme terkait hukuman mati, seperti yang sudah dijelaskan di atas.
Selain itu, perlu dipikirkan bersama mengenai adanya novum yang bisa kapan saja muncul, yang dapat mengubah status kesalahan dari terpidana. Jangan menutupi kemungkinan mengenai adanya novum tersebut dengan membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana. Jangan menutupi proses hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris terpidana mati untuk mendapat keadilan hukum mengenai status kesalahan terpidana mati.
Dan, hendaknya para penegak hukum di Indonesia memiliki visi yang sama mengenai kesatuan hukum, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat antara satu institusi hukum dengan institusi hukum lainnya, yang dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perumusan keputusan-keputusan hukum harus diputuskan secara visioner dengan logika yang tepat, sehingga keputusan tersebut tidak hanya berguna untuk saat ini, tapi juga berguna untuk di masa yang akan datang, dan terutama, tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang.
*Tulisan ini telah dikoreksi dengan tulisan berjudul “Koreksi Atas Tulisan SEMA 7/2014:Sebuah Pembenaran Yang Benar-benar Kurang Benar, serta Komentar Atas Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015 dan 66/PUU-XIII/2015”. Silahkan baca disini:
https://kanggurumalas.com/2016/07/24/koreksi-atas-tulisan-sema-72014-sebuah-pembenaran-yang-benar-benar-kurang-benar-serta-komentar-atas-putusan-mk-no-45puu-xiii2015-dan-66puu-xiii2015/
[1]“Pemerintah Diminta Tidak Intervensi Mahkamah Agung, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa6191a5547/pemerintah-diminta-tidak-intervensi-mahkamah-agung, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[2] Ibid.
[3] “SEMA Pembatasan PK Dinilai Akal-akalan MA”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa4faaf2a48/sema-pembatasan-pk-dinilai-akal-akalan-ma, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] “SEMA Tidak Bisa Menghapus Putusan Mahkamah Konstitusi”, http://www.gresnews.com/berita/hukum/20041-sema-tidak-bisa-menghapus-putusan-mahkamah-konstitusi/, diakses pada Selasa, 6 Jnauari 2015, pukul 12.00 WIB.
[8] “Peraturan Mahkamah Agung Tentang PK Tidak Bersebrangan Dengan Putusan MK”, http://nasional.kompas.com/read/2015/01/01/17313831/Peraturan.Mahkamah.Agung.tentang.PK.Tidak.Berseberangan.dengan.Putusan.MK, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[9] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”, http://www.koran-sindo.com/read/946663/149/ma-dinilai-membangkangi-konstitusi-1420520533, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Andi Saputra, “Lambatnya Eksekusi Gembong Narkoba Jadi Salah Satu Alasan Dikeluarkannya SEMA”, http://news.detik.com/read/2015/01/02/093852/2792201/10/lambatnya-eksekusi-gembong-narkoba-jadi-salah-satu-alasan-keluarnya-sema?nd771104bcj, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[13] Andi Saputra, “Eksekusi Mati Gembong Narkoba Lambat, Prof Krisna : SEMA Itu Jalan Keluar”, http://news.detik.com/read/2015/01/04/094953/2793412/10/eksekusi-mati-gembong-narkoba-lambat-prof-krisna-sema-itu-jalan-keluar?n991104466, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.30 WIB.
[14] Ibid.
[15] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”…, loc.cit.
[16] Disamping itu, pemohon juga mendasarkan kepada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu tentang hak mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah pasal yang menjadi stretching point dalam permohonan tersebut.
[17] Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2013, halaman 10-11.
[18] Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, penjatuhan putusan yang melebihi permohonan, atau ultra petita, dapat dilakukan dalam konteks constitutional review, dengan melihat kepada sejarah, yaitu putusan John Marshall (Chief Justice of Supreme Court United States of America/Ketua Mahkamah Agung Amerika) dalam kasus Marbury vs Madison (Jimly Asshiddiqie, “Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan MK”, http://www.jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/, diakses pada hari Kmais, 22 Januari 2015, pukul 16.00 WIB).
Bagikan ini:
Twitter
Facebook
Like this:
Like Loading...
Related
Published by kanggurumalas
View all posts by kanggurumalas
Post navigation
Previous Post KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
Next Post PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRA PERADILAN, SEBUAH PROGRESIVITAS HUKUM YANG DIBUTUHKAN
21 thoughts on “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR”
yo yo' says:
26 March 2015 at 11:50 pm
sema tidak ada dalam hirearki peraturan perundang-undangan indonesia, tetapi dalam sema 7 2014 mempertegaskan pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK bahwa putusan MK nomor 34/puu-xi/2013 tidak serta merta menghapus norma hukum dari pasal pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK. yang ingin saya pertegas dari kata-kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, tentang “norma yang baru mengesampingkan norma lama” ini adalah hal yang baru saya dengar, karena dari kata aslinya lex specialis derogat legi generali. Lex disini berasal dari bahasa latin yang berarti undang-undang, sedangkan norma berasal dari bahasa latin “norma” yang secara etimologis merupakan standar perilaku didasarkan pada prinsip atau bahasa indonesiannya asas[Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (edisi revisi), kencana, jakarta, 2014, h 52]. sekian terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
27 March 2015 at 12:10 am
terima kasih atas komentarnya..namun mohon maaf saya tidak sependapat bahwa sema tidak memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia..dia memiliki tempat hanya saja tidak jelas hierarkinya dimana..ketidakjelasan ini bukan berarti menghapus keberadaan sema dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia..
terkait dengan pendapat DE Imparsial, Poengky Indarti tersebut, saya bukan dalam posisi membenarkan atau menyalahkan..saya hanya mengutip bagaimana reaksi beberapa pihak atas munculnya SEMA tersebut, salah satunya adalah beliau..dan kalau boleh mengkoreksi, lex specialis derogat lege generalis bukan “hukum yang baru mengenyampingkan hukum yang lama”..itu adalah “lex posteriori derogat legi priori”..lex specialis derogat legi generali adalah peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang lebih umum..mungkin disisi itu media yang saya rujuk salah mengutip atau memang beliau salah menyebutkan..namun apabila kita baca secara menyeluruh, tampak jelas bahwa yang dimaksud beliau adalah lex specialis derogat legi generalis..aturan dalam KUHAP adlh yang lebih khusus ttg acara pidana daripada UU KK atau UU MA, shg apabila norma dalalm KUHAP dihapuskan, tidak bisa lagi merujuk kepada UU KK dan UU MA terkait hukum acara pidana..
Salam..terima kasih..
LikeLike
Reply
yo yo' says:
1 April 2015 at 10:18 am
maaf saya salah, keburu komen aja sampe ga fokus, penekanan saya hanya norma itu lain dengan lex. saya hanya mau mengoreksi yang dikatakan norma baru mengesampingkan norma yang lama adalah hal yang salah. yang benar adalah aturan/undang2 baru mengenyampngkan aturan/undang2 yang lama. terima kasih atas koreksinya.
sedangkan menurut saya dari konsepnya saja udah beda, SURAT EDARAN MA dan PERATURAN MA, surat edaran hanya berisi petunjuk, sedangkan perma adalah peraturan/pengaturan, yang keduanya hanya mengikat lingkup mahkamah agung dan peradilan yang dibawahnya. dalam pasal 8 (1) UU12/2011 “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) mencakup “peraturan” yang ditetapkan …Mahkamah Agung……..” . jelas tertulis disitu adalah “peraturan” bukan surat edaran.
dan pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya yang jelas didalamnya memuat kata “peraturan” bukan surat edaran, pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya mengatakan ;untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal2 yang belum cukup diatur dalam uu 14/1985 dan terdapat kekosongan hukum dalam suatu hal (dalam hal ini PK) MA berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap.
sudah jelas yang dimaksud diatas adalah apabila terjadi kekosongan hukum, dan masalah PK tidak terjadi kekosongan hukum, karena sudah diatur di KUHAP, UUMA, dan UUKK. hanya tergantung MA bagaimana sedapat mungkin menafsirkan UU mana yg dipakai (asas preferensi), tetapi MA tetap memilih menggunakan UUMA dan UUKK yang dipertegaskan dalam sema 7/2014.
contoh dikeluarkannya peraturan akibat kekosongan hukum adalam PERMA 1/1980 tentang PK.
ma dapat mengeluarkan perma, sema, fatwa, sk
itu pendapat saya… selebihnya nnti saya tanya ke ahli hukum tata negara tentang peraturan perundangan-undangn, sekian terima kasih…..
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
1 April 2015 at 3:16 pm
terima kasih kembali atas tanggapannya..namun saya pribadi tidak mengartikan “peraturan” yang ada dalam UU 12/2011 ataupun UU MA sebagai “Peraturan MA” atau Perma..kalau kita berpegang secara formil bahwa “peraturan” adalah hanya yang dinamakan “peraturan”, ya bisa saja..hanya saja tidak ada satupun perundang-undangan atau literatur yang menyebutkan bahwa kata “peraturan” itu mencakup apa saja, bahkan di UU 12/2011 dan UU MA..jadi, saya simpulkan, bahwa segala yang bersifat “mengatur” dari MA adalah “peraturan” sebagaimana yang dimaksud dalam UU 12/2011 dan UU MA..terlepas dari penamaannya apakah berbentuk “SEMA” atau “Perma”..
tapi memang masalah ini adalah masalah panjang yang sudah sering saya dengar dan belum pernah diselesaikan..saya sangat menerima perbedaan pendapat mengenai hal ini..terutama ketika tidak ada aturan yang jelas mengenai apa saja yang disebut sebagai “peraturan” dalam UU 12/2011 dan UU MA..
masalah kekosongan hukum jelas bahwa tidak ada kekosongan hukum dan itu sudah saya jelaskan pula dalam tulisan saya..jadi, sema itu, yang saya artikan masuk ke dalam “peraturan”, tidak bisa dikeluarkan..
terima kasih..saya harap anda juga mengeluarkan tulisan mengenai hal ini agar bisa menambah wawasan masyarakat tentang hukum..itu jauh lebih baik menurut saya..salam..
LikeLike
agung says:
11 September 2015 at 8:02 am
sagat menarik dan bagus analisanya. saya inin menyanyakan. baaimana menurut anda penaturan ideal (seharusnya) PK pasca putusan MK? apakah sema ini sebaiknya d cabut atau baaimana? aar tdk terjadi kerancuan dan ketidakjelasan dalam penerapan norma. mohon penjelasanya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
11 September 2015 at 2:33 pm
Terima kasih atas pertanyaannya..menurut saya, seharusnya PK dalam perkara pidana tidak dapat dibatasi sampai kapanpun, terutama dengan alasan “adanya novum”..hanya saja harus lbh diperjelas sejauh apa suatu hal bisa dibilang “novum”..dan sebenarnya bisa saja novum itu lahir bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan keadaan..bagaimana kalau ada novum baru yang kuat, yang lahir karena bukan kesalahan siapa-siapa, tapi karena keterbtasan, padahal terpidana sudah PK sebelumnya?
Misalnya, ada perkara pembunuhan dan seseorang dipidana atas perbuatan tersebut..dia sudah PK dan tetap dihukum..lalu, di kemudian hari, ternyata ditemukan teknologi pemeriksaan DNA dan setelah diperiksa, ternyata bukan orang tersebut yang membunuh..disini kita bisa melihat bahwa lahirnya novum bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan pengetahuan pada sat terpidana dipidana..bagaimana menyelesaikan masalah ini kalau PK dlm perkara pidana hanya dibatasi 1 kali?bukankah menjadi tidak adil dan kejam, dengan membatasi PK dlm perkara pidana 1 kali, sehingga orang mendapatkan ketidakdilan, bahkan dipersalahkan atas perbuatan yang ternyata terbukti tidak ia lakukan?
jadi menurut saya, seharusnya pengaturan tentang PK yang ada adalah sejalan dengan putusan MK dan seharusnya SEMA ini dicabut agar tidak terjadi keraguan dalam diri hakim dalam menerapkan norma ttg PK ini..
semoga jawaban saya bisa menjawab pertanyaan anda..terima kasih sekali lagi..
LikeLike
Reply
agung says:
15 September 2015 at 9:59 am
trimakasih atas balasannya,
dengan dibatalkannya pasal 268 (3) KUHAP melalui putusan MK 34/XI-PUU/2013, apakah sekiranya perlu dibuatkan kembali pasal yg mengatur permohonan PK atas PK? ketiadaan aturan (pasal 268 ayat 3) inilah y mungkin dijadikan alasan MA meneluarkan sema utk mengisi kekosonan hukum. kendati putusan MK 34/xi-puu/2013 yg slama ini mjd payung hukum atas dibatalkannya pasal 268 ayat 3 KUHAP tetap saja terasa kurang afdhol atau mantap jika tidak ada aturan tentang pengajuan PK itu sndiri. Misal “permohonan PK atas PK dapat dilakukan terbatas pada alasan sebagaimana diatur pada pasal 263 ayat (2)”. apakah hal ini bisa dilakukan? mohon tanapannya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
15 September 2015 at 10:29 am
Terima kasih kembali atas pertanyaannya..menurut pendapat saya, tidak ada kekosongan hukum yang ditimbulkan dari putusan MK tersebut..MK tidak membatalkan norma ttg PK scr keseluruhan..yang dibatalkan hanyalah pembatasan pengajuan PK..seharusnya, dgn putusan tersebut, dapat scr langsung diartikan secara a contrario..atas putusan BHT, bisa diajukan PK yang tidak memiliki batasan berapa kali jumlah pengajuan (a contrario dari batasan pengajuan yang dulu hanya 1 kali)..yang dihilangkan oleh MK adalah batasan yang dulu ada sehingga sekarang tidak ada batasan berapa kali pengajuan yang diperbolehkan..
Dan apabila kita membaca SEMA tersebut, MA juga tidak menyatakan ada kekosongan hukum..MA hanya “menambal” ketentuan tersebut dengan pasal yang bunyi nya sama dengan pasal yang dihapuskan dari UU yang berbeda..artinya ketentuannya sudah ada..hanya MA tidak mau tunduk kepada putusan MK..
Menurut pendapat saya pribadi, memang seharusnya seluruh putusan MK harus direspon oleh legislatur untuk kemudian diatur kembali (kecuali apabila atas putusan yang menyatakan permohonan ditolak atau tidak dapat diterima)..termasuk putusan ttg PK ini..seharusnya legislatur mencabut pasal tersebut dan kemudian harus menjelaskan keadaan hukum yang ada pasca putusan MK tersebut..shrsnya legislatur merespon hal ini agar tidak terjadi kekacauan hukum..tapi, mungkin legislatur kita lupa bahwa putusan MK bersifat negatif legislatur..yang mana shrsnya putusannya harus dikuatkan dgn peraturan per-uu-an lagi..tapi saat ini, pembahasan uu akibat putusan MK sudah masuk di DPR dan masuk ke dalam kategori peraturan per-uu-an yang bisa dibahas kapan saja (sisipan), tidak perlu masuk prolegnas, sama seperti pembahasan uu pengesahan perppu..semoga keadaan ini akan membaik..
Mungkin seperti itu pendapat saya..semoga bisa menjawab pertanyannya..salam..
LikeLike
Reply
agung says:
22 September 2015 at 6:15 am
trimakasih atas balasanya,
menurut Maria Farida Indrati, bahwa SE tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Meskipun muncul kesan sebagai peraturan, sifatnya hanya untuk kalangan intern. apakah SEMA no. 7 th 2014 ini menegasikan putusan MK (pembatalan pasal 268 ayat 3 yg bisa dimaknai a contrario)?
ada yg berpendapat bahwa SEMA menabrak UU terutama putusan MK, namun sejatinya terbit SEMA itu sejalan dengan pasal 24 ayat 2 UU no. 48 kekuasaan kehakiman dan pasal 66 ayat 1 UU no. 3 2009 ttg Mahkamah Agung “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”. Dlm kasus ini apakah MA boleh utk tdk patuh dg asas lex spesialist?
pertanyaan ke 3, apakah sema termasuk peraturan atau kebijakan? mohon penjelasannya karna saya masih belajar ilmu hukum, kalo berkenan saya jua minta refrensi buku/skripsi/tesis/disertasi/penelitian lainya menenai posisi SEMA dlm sistem perundan-undanan di indonesia, trimakasih banyak.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
22 September 2015 at 1:23 pm
Terima kasih atas pertanyannya..pertanyaannya sebenarnya, untuk urusan PK, yang mana sebenarnya yang adalah lex specialist?UU MA dan UU kekuasaan kehakiman kah, atau KUHAP kah?menurut saya, karena PK adalah bagian dari hukum acara, sehingga untuk PK, lex specialist nya adalah KUHAP, yang mana pasal KUHAP mengenai hal itu telah dibatalkan oleh MK, sehingga seharusnya, menurut saya, ketentuan yang ada di dalam putuan MK lah yang seharusnya dipatuhi. UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman sejatinya tidak mengatur hukum acara, namun mengatur kelembagaan MA dan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, saya berpendapat SEMA tersebut tidak boleh bertentangan dengan putusan MK tersebut, dalam penegasan bahwa yang dibatalkan dalam putusan MK tersebut adalah aturan utama untuk PK. Bahkan, saya mempercayai bahwa aturan PK di UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman mengambil aturan PK yang ada di KUHAP. Sehingga pembenaran yang ada di SEMA menjadi sangat-sangat konyol menurut saya.
Menurut saya, SEMA ini tidak menegasikan, namun hanya tidak ingin memperhatikan SEMA tersebut dan mencari pembenaran yang konyol. Itu sebenarnya poin saya. Menurut saya, menegasikan dan tidak memperhatikan adalah 2 hal yang berbeda.
Mengenai apakah SEMA termasuk peraturan perundang-undangan atau kebijakan, sampai saat ini, sependek yang saya tahu, belum pernah ada yang membahas hal ini secara komprehensif, baik buku, skripsi, tesis, maupun disertasi. Dan dengan kondisi seperti itu, ditambah dengan peraturan dalam UU MA dan UU 12/2011 juga tidak jelas mengenai kewenangan membuat peraturan internalnya, terutama mengenai peraturan internal apa saja yang dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan menurut UU 12/2011, maka hasilnya dapat muncul interpretasi yang berbeda. Interpretasi saya pun bisa salah sebenarnya. Namun, poin nya adalah ketidakjelasan aturan dalam UU MA tersebut yang bisa diinterpretasikan berbeda-beda oleh setiap orang, bahkan oleh saya, mas, atau siapapun.
Pada intinya, yang ingin saya sampaikan adalah alasan yang dibuat MA untuk mengeluarkan SEMA tersebut cenderung konyol dan kekanak-kanakan. Dan seharusnya, SEMA tersebut, secara materiil tidak bisa bertentangan dengan putusan MK tersebut karena alasan-alasan di atas. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Semoga bisa menjawab mas.
Terima kasih atas diskusinya mas. Menarik sekali. Mungkin mas Agung mau membahas lebih lanjut mengenai kedudukan SEMA dalam peraturan perundang-undangan. Salam..
LikeLike
Reply
Pingback: KOREKSI ATAS TULISAN “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR” SERTA KOMENTAR ATAS PUTUSAN MK NO. 45/PUU-XIII/2015, DAN 66/PUU-XIII/2015 | Kanggurumalas
Firman says:
5 April 2017 at 6:10 pm
Dalam SEMA 7/2014 poin 5 yang menyatakan “permohonan yang tidak sesuai dengan kententuan SEMA 7/2014 agar dengan Penetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirim ke MA sebagaimana diatur dalam SEMA 10/2009”. pertanyaan saya apakah akibat dari hukum penetapan pengadilan yaang tidak mengikuti putusan MK34/2013 ?
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 3:59 pm
Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf baru merespon…
Terkait pertanyaan tsb, saya rasa kita harus menyepakati terlebih dahulu sifat dari putusan MK itu sendiri. Saya menilai putusan MK itu sifatnya sederajat dengan undang-undang, karena ia dapat mengubah norma yang ada di undang-undang, dimana sejalan dengan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan hanya dapat diubah dengan yang sederajat atau lebih tinggi. Atas dasar itu, putusan MK seharusnya dinilai sebagai suatu aturan hukum yang berlaku dan mengikat semua orang.
Lalu, bagaimana apabila ada penetapan pengadilan yang tidak mengikuti putusan MK tersebut, yang adalah aturan hukum? Penetapan tersbeut dapat dimintakan pembatalan ke Mahkamah Agung. Dasar hukumnya adalah Pasal 30 Ayat (1) huruf b UU 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang pada intinya MA dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan yang salah menerapkan hukum yang berlaku.
Dan faktanya, tahun 2016 kemarin, MA sendiri “mengingkari” SEMA 7/2014 yang mereka buat sendiri. Ada perkara PK kedua dalam perkara pidana yang diterima dan dikirimkan oleh PN dan diterima oleh MA. Bahkan, putusan tersebut dijadikan landmark decision tahun 2016 nya MA. Bisa cek sendiri putusan Nomor 01/PK/Pid/2016. BIsa di cek juga di http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a7021b49b8f/ini-11-putusan-ma-berstatus-landmark-decisions-tahun-2016 .
Semoga menjawab pertanyaan anda…
LikeLike
Reply
Firman says:
6 April 2017 at 6:38 pm
terima kasih atas jawabannya sangat membantu.
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 9:37 pm
Sama-sama. Terima kasih sudah membaca tulisan saya..
LikeLike
Firman says:
12 April 2017 at 8:59 pm
mohon maaf saya ingin bertanya lgi tentang SEMA 7/2014 telah disebutkan diatas bahwa , dasar hukum untuk untuk pembatalan penetapan pengadilan adalah pasal 30 (1) UU MA,
bagaimana jika dibandingkan dengan sema 10/2009 yang menganalogikan pasal 45A UUMA pada pasal 4 yg intinya “penetapan” tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.
apakah dengan menganalogikan pasal 45A dengan serta merta menghapus upaya hukum yg dapat ditempuh oleh pemohon PK yg ditolak PK untuk kedua kalinya. terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
16 April 2017 at 8:22 pm
Terima kasih atas pertanyaannya, mohon maaf sekali sebelumnya karena lama merespon.
Memang kalau kita mengacu sceara langsung kepada ketentuan Poin 5 SEMA 7/2014 jo. Poin 1 Sema 10/2009 jo. Pasal 45A UU MA (tanpa disebut ayat berapa), maka akan terkesan bahwa aturan dalam ayat (4) dari Pasal 45A UU MA juga ikut dirujuk. Namun, kalau saya menafsirkan tidak demikian. Saya menafsirkan bahwa yang dimaksud “Pasal 45A UU MA” dalam poin-poin SEMA 10/2009 hanya mengacu kepada ayat (3) nya karena diujung kalimat, SEMA tersebut memperjelas bahwa “dengan penetapan ketua pengadilan negeri dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke MA”, yang bunyinya sama dengan ayat (3) di Pasal 45A UU MA.
Selain itu, kalau kita mencermati bagian awal SEMA 10/2009, SEMA ini lahir karena adanya PK yang diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara yang sama, sehingga agar tidak terjadi “penumpukan perkara permohonan Pninjauan Kembali”, maka SEMA ini lahir, sehingga PK yang berlebih seperti itu tidak perlu dikirim ke MA. Dari segi maksud pembentukan SEMA ini, saya melihat kepentingan lahirnya SEMA ini hanya terhadap ayat (3) di Pasal 45A UU MA, tidak termasuk ayat lain.
Lagipula, kalau mau mengacu ke Pasal 45A secara full, apa hubungannya ayat (1), (2), dan (5) di Pasal 45A UU MA dengan SEMA 10/2009? Saya rasa tidak ada hubungannya. Misalnya, terhadap ayat (2) huruf a, dimana putusan praperadilan tidak bisa dikasasi. Apakah SEMA 10/2009 juga mengacu ke aturan ini? apa hubungannya dengan PK lebih dari 1 kali? Apakah putusan praperadilan juga materi yang tidak bisa diajukan PK lebih dari 1 kali? seperti yang kita tahu bahwa MA mengeluarkan Perma 4/2016 yang isinya larangan PK terhadap putusan praperadilan. Jangankan 2x, sekali saja tidak bisa.
Atas dasar-dasar itu, saya berpendapat bahwa SEMA 10/2009 yang mengacu ke Pasal 45A UU MA hanya mengacu ke ayat (3) dari Pasal tersebut, bukan keseluruhan. Dengan alasan itu, maka ayat (4) dari Pasal 45A UU MA tidak berlaku untuk penetapan PK lebih dari 1 kali dan masih dapat diajukan sesuai Pasal 30 Ayat (1) UU MA.
Namun, yang harus kita pahami bersama, disini ada ketidakjelasan aturan hukum mengenai hal ini. Hal yang bisa dilakukan adalah menguji secara langsung di Pengadilan dan lihat bagaimana jawaban MA atas masalah ini. Seperti yang saya katakan, bahkan ketika MA sudah mengatur PK tidak boleh diajukan lebih dari sekali dan tidak perlu dikirim berkasnya ke MA, namun faktanya ada PK kedua yang diterima oleh MA, yang artinya diterima oleh PN dan berkasnya dikirim ke MA, dan MA menerima PK tersebut. Malah putusan PK tersebut dijadikan putusan penting (landmark decision) oleh MA.
Mungkin begitu jawaban saya mas Firman, semoga membantu..
LikeLike
Reply
Firman says:
17 April 2017 at 11:02 pm
sekali lagi terima kasih atas jawabannya. sangat membantu untuk mencerahkan perihal PK ini. terima kasih
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
18 April 2017 at 12:22 am
Sama-sama mas Firman..kalau boleh tau, latar belakang mas Firman apa ya? soalnya cuma mas Firman yang masih interest dengan bahasan ini, setidaknya yang diskusi dengan saya..
Salam kenal mas..sukses selalu..
LikeLike
Firman says:
21 April 2017 at 10:00 pm
maaf baru balas, saya mahasiswa fakultas hukum yang perpanjangan masa studi, saya telah mengajukan judul tentang sema 7/2014 vs put. MK ini semenjak sema 7/2014 dikeluarkan dan judul telah diterima/acc oleh dosen pembimbing bulan januari 2015, vakum 2 tahun krn ada masalah internal. terima kasih atas semua jawabannya semoga manfaat ditulisan saya. thanks
LikeLike
kanggurumalas says:
22 April 2017 at 2:14 pm
Wah..sukses buat tugas akhirnya mas Firman..sama-sama mas..
LikeLike
Leave a Reply Cancel reply
Enter your comment here...
Fill in your details below or click an icon to log in:
Email (required) (Address never made public)
Name (required)
Website
You are commenting using your WordPress.com account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Google account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Twitter account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Facebook account.	( Log Out / Change )
Cancel
Connecting to %s
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Tulisan Paling Banyak Dibaca…
KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
GANGGUAN KEJIWAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (SEBUAH PEMAHAMAN MENGENAI PASAL 44 AYAT (1) KUHP)
“SALAH BACA PASAL YANG BERAKIBAT FATAL”: LOGIKA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DALAM KUHP
SEKILAS TENTANG SEJARAH STRUKTUR LEMBAGA PENGADILAN MASA KOLONIAL HINDIA BELANDA DAN PENJAJAHAN JEPANG
PRAPERADILAN ATAS SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA (PERJUDIAN HUKUM YANG DI(TER)BIARKAN)
Tulisan Terakhir
POLEMIK PERAMPASAN ASET FIRST TRAVEL OLEH NEGARA: PELAJARAN PENTING PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN YANG TIDAK PERNAH DIPERHATIKAN 4 April 2020
POLEMIK PENGURUS PARTAI POLITIK JADI CALON ANGGOTA DPD DI PEMILU 2019, SALAH SIAPA? 3 January 2019
MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA MELALUI KONSISTENSI PUTUSAN TENTANG PERAMPASAN HARTA BENDA SEBAGAI PELAKSANAAN PIDANA DENDA PAJAK 14 September 2017
MELURUSKAN KEMBALI KONSEP PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA 4 May 2017
LEGISLASI SEBAGAI PENYEMPURNA SABDA SANG WAKIL TUHAN, SEBUAH JALAN TERANG YANG (MASIH) SELALU DIABAIKAN 20 February 2017
Blog yang Saya Ikuti
Ikuti Blog Ini
Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.
Ikuti
WordPress.com.
Ars Aequi et Boni
Menerapkan Nilai Kebaikan dan Kepatutan
KRUPUKULIT
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.


content:
kopimana.com - ada yang heboh, Muara Sungai Palu akhir-akhir ini mendadak menjadi destinasi wisata masyarakat. Bukan karena memiliki berbagai macam wahana yang dibangun, melainkan karena adanya penampakan buaya ...
Writer
2 Maret 2020
187x
selengkapnya
Keistimewaan Cewek yang Hobi Traveling untuk dijadikan Pasangan
Wisata
Traveling merupakan salah satu kegiatan yang sangat menyenangkan dengan tujuan utama menghibur diri dari segala kepenatan selama melakukan aktivitas sehari-hari. Bukan hanya para cowok yang hobi traveling, cewekpun ...

warc-type: conversion

content-type: text/plain

warc-identified-content-language: ind

label: id

label: en


content: Judi bola online, yaitu jenis permainan yang paling terkenal di seluruh penjuru dunia. Permainan ini banyak dimainkan pemain Indonesia, karena […]

warc-identified-content-language: ind,eng


content:
Sorry, you have Javascript Disabled! To see this page as it is meant to appear, please enable your Javascript! See instructions here
Home
Obat Kuat
Obat Pembesar Penis
Obat Perangsang Wanita
Tag: viagra usa
Viagra Usa Asli
Penirum
Februari 7, 2020
Obat Kuat Viagra Asli Usa 100MG Original
Obat Kuat Viagra Asli Usa 100Mg adalah salah satu obat kuat alami yang biasa digunakan oleh para kaum pria untuk membuat kualitas dalam berhubungan intim jauh lebih kuat dan tahan lama. Selain itu juga obat ini biasa dikenal oleh banyak orang sebagai PIL BIRU yang dimana emang warna dari pil obat ini adalah berwarna biru.
Obat ini sangat baik sekali juga dalam hal mengaktifkan kembali dari disfungsi ereksi dan memperbaiki kebiasaan ejakulasi dini dalam berhubungan intim dengan pasangan anda. Kekuatan yang dihasilkan dari mengkonsumsi Pil Biru Asli adalah sekitar 3 – 5 Jam lamanya. Tetapi ketika anda sudah meminum obatnya, tunggulah kurang lebih 30 menit sebelum anda berhubungan badan agar khasiat yang ditimbulkan menemukan hasil.
Khasiat Pil Biru Asli :
Obat Kuat Viagra Asli 100Mg memiliki khasiat yang sangat penting dimana kita telah dan selalu membahasnya di setiap paragraph bahwa Pil Biru ini memiliki fungsi utama yaitu sebagai obat yang membantu anda dalam mengatasi ejakulasi dini dan disfungsi ereksi. Selain dari itu juga masih terdapat banyak khasiat dari Pil Biru ini yang sangat bagus bagi kelangsungan alat vital anda.
Contohnya saja Pil Biru juga memiliki khasiat untuk membantu kelancaran dalam peredaran mr.p anda agar alat vital anda tetap sehat. Selain itu juga obat pil kecil berwarna biru yang disebut Obat Viagra ini juga memiliki fungsi yang membuat ereksi anda jauh lebih keras dibandingkan sebelum mengkonsumsi Pil Biru ini dan juga menjadi lebih tahan lama pastinya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa khasiat dari Pil Biru Asli adalah untuk mencapainya kepuasaan antara wanita dan pria ketika sedang berhubungan intim. Tercapainya kepuasaan bersama dalam berhubungan badan adalah impian yang selalu diimpikan oleh setiap pasangan suami istri.
Manfaat Pil Biru Asli :
Viagra Asli diciptakan secara bertahun tahun oleh para ahli vitalitas, professor, dan para ahli kesehatan. Setelah bertahun tahun lamanya mereka membuat Pil Biru ini akhirnya Viagra Asli 100Mg pun tercipta dengan hasil yang sangat memuaskan dimana banyak sekali manfaat dari Obat Kuat ini yang sangat bermanfaat bagi para kaum pria di seluruh dunia. Contohnya saja, Pil Biru Asli USA ini sangat terkenal di dunia dan menjadi obat nomer 1 di dunia yang sangat dipercaya mampu untuk mengatasi masalah ejakulasi dini dan disfungsi ereksi. Itu baru hanyalah sebagian utama dari manfaat Pil Biru itu sendiri.
Masih ada banyak lainnya fungsi dari Pil Biru tersebut yang juga bisa diandalkan sebagai alasan kesehatan alat vital anda karena obat kecil biru ini mampu untuk membantu peredaran yang berada di dalam alat vital anda. Selain itu juga bila anda selalu mendapati mani yang dikeluarkan selalu encer, dengan mengkonsumsi Pil Biru masalah tersebut akan teratasi dengan sangat baik.
Viagra Asli Mengobati Masalah Disfungsi Ereksi ?
Obat Viagra Asli akan merusak produksi hormon yang disebut PDE5. Karena hormon inilah yang membuat alat vital anda menjadi susah ereksi. Kandungan yang terdapat dalam Obat Viagra (Sildenafil) akan membuka sel pembuluh darah di sekitar penis agar darah mengalir lancar selama aktivitas seksual. Dengan meminum pill biru, seorang pria dapat dengan mudah mencapai ereksi yang kuat serta keras dan tahan lama.
Inilah Faktor Penyebab Disfungsi Ereksi :
Penyakit disfungsi ereksi yang diderita oleh pria disebabkan oleh beberapa hal dan terkadang juga disebabkan karena penyakit yang telah diderita. Beberapa penyebab dari penyakit disfungsi ereksi yaitu merokok, penyakit diabetes melitus, syaraf tulang belakang anda terganggu, penyakit jantung, prostectomy, pecandu alkohol dan penyakit lainnya.
Kandungan Dalam Viagra :
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Viagra adalah salah satu obat yang digunakan untuk membantu mengatasi masalah seksualitas pada pria. Obat ini memiliki kandungan sildenafil yang akan membantu meningkatkan aliran darah ke daerah vital sehingga secara langsung dapat membantu masalah seksual pada pria.
Pada jaringan seksual pria, dibutuhkan aliran darah yang besar untuk bisa membuatnya mencapai ereksi. Pada pria yang memiliki masalah seksual hal ini sering kali tidak bisa terjadi karena kurangnya sensitivitas atau karena masalah lainnya. Dengan bantuan dari obat kuat seperti obat Viagra asli dengan kandungan sildenafil ini masalah lemah syahwat bisa teratasi dengan mudah dan singkat tanpa banyak melakukan terapi atau pengobatan.
Menggunakan obat kuat ini memang memberikan banyak manfaat. Akan tetapi jika anda tidak menggunakan obat ini dengan baik atau menggunakan obat yang palsu, maka akan ada efek samping negatif yang anda akan dapatkan.
Mencegah Efek Negatif Penggunaan Viagra Asli :
Ketika anda sudah memiliki obat kuat asli, maka anda perlu berhati-hati dalam penggunaannya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, obat Viagra asli merupakan obat yang bekerja dengan memanipulasi kerja dan pergerakan dari darah anda. Hal inilah yang menyebabkan obat ini menjadi obat yang cukup membahayakan untuk digunakan secara sembarangan.
Jika anda menggunakan obat ini dengan aturan, maka anda tidak perlu khawatir mengenai keamanan obat ini. Akan tetapi untuk anda yang memiliki masalah pada kesehatan akan lebih baik bagi anda untuk melakukan konsultasi dengan dokter anda.
Mencegah Efek Negatif Penggunaan Viagra Palsu :
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, selain obat Viagra asli yang digunakan dengan dosis yang tidak sesuai, penggunaan obat kuat palsu juga bisa menyebabkan masalah pada kesehatan anda. Seperti yang kebanyakan orang ketahui, keperkasaan pria dibuktikan dengan kemampuannya pada saat di ranjang. Hal ini menyebabkan banyak pria yang merasa kurang percaya diri dengan kemampuannya sehingga mereka banyak mengonsumsi obat-obatan untuk membantu meningkatkan kepercayaan diri mereka.
Karena banyak pria yang mencari obat kuat semacam Viagra asli dan obat kuat lainnya, maka hal i menyebabkan popularitas dari obat-obat ini menjadi makin tinggi. Tingginya popularitas dari obat-obatan ini menyebabkan banyak pihak ingin menyalahgunakan keberadaan produk obat kuat ini dengan membuat produk palsu untuk keuntungan pribadinya.
Obat kuat yang palsu bisa saja memiliki efek buruk atau tidak memiliki efek apapun karena kandungan di dalamnya tidak ada. Akan tetapi anda pasti tidak ingin mengeluarkan uang sia-sia untuk hal yang tidak memiliki manfaat atau untuk hal yang memiliki efek buruk bukan? Oleh karena itu, akan lebih baik bagi anda untuk mencari tahu bagaimana ciri dari produk Viagra asli dan yang tidak.
Ciri – Ciri Produk Viagra Asli Usa :
Viagra Asli dalam 1botol isi 30tablet, Botol Tebal Tidak Transparan.
Tablet rasanya pahit menyekat.
Tabletnya sangat keras dan tidak mudah dipatahkan pakai tangan ” di cuil”.
Pil Biru mempunyai tekstur yang lebih halus dengan cetakan yang kuat
Tablet Hanya bisa dipotong menggunakan karter / pisau silet.
Viagra Asli warnanya biru, segi empat jajaran genjang permukaannya membulat.
Pil Biru bereaksi 15 menit langsung terasa.
Peringatan Sebelum Konsumsi
Untuk anda yang akan mengonsumsi obat Viagra Asli ini pastikan anda memiliki riwayat kesehatan yang aman. Banyak orang yang memiliki masalah kesehatan jantung memiliki masalah disfungsi ereksi juga. Oleh karena itu jika anda juga memiliki masalah disfungsi ereksi dan ingin menggunakan produk ini untuk membantu menyelamatkan kehidupan rumah tangga anda sebaiknya anda menggunakan produk ini dengan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter anda. Selain itu pastikan anda membeli produk obat kuat yang asli untuk menghindari masalah di kemudian hari. Selain itu, untuk anda yang masih berusia di bawah 15 tahun sebaiknya tidak mengonsumsi obat Viagra asli ini untuk menghindari hal-hal buruk terjadi pada masa depan anda.
Aturan Minum Yang Baik Dan Benar
1 tablet bisa dipakai 2x pemakaian.
Pil Biru Asli bisa dikonsumsi pria mulai usia 17 tahun keatas, bagi pria penderita masalah ereksi, impotensi, lemah syahwat, bahkan untuk usia 60 tahun tetap joss.
untuk mendapatkan hasil optimal Pil Biru bisa diminum 1 jam sebelum hubungan intim, umumnya biasanya 30menit obat sudah bereaksi.
untuk pengobatan menyembuhkan penyakit impotensi, Pil Biru Original bisa diminum setiap hari setengah tablet ( 1 tablet untuk 2 hari) lakukan rutin selama kurang lebih 1 bulan atau sampai sudah mendapatkan hasil, baru diminum setiap mau berhubungan saja.
Spesifikasi Pil Biru Asli
Asal negara : Amerika
Isi kemasan : Botol
Isi : 30 Tablet
Daftar Harga Obat Kuat Viagra Asli Usa Original 100Mg :
1 Botol Rp 900.000,-
2 Botol Rp 1.700.000,-
3 Botol (Free 1 Botol) Rp 2.700.000,-
Paket Spesial 5 Botol (Free Ongkir) Rp 3.500.000,-
Jangan tergiur dengan harga murahan, Pil Biru yang asli hanya disini !!! ayo buruan order sekarang juga sebelum kehabisan !!! FREE ONGKIR untuk area JAWA !!!
Contact Pemesanan WA Otomatis :
Contoh Format Pemesanan :
A/n. Totok, Jalan Brigjen Katamso No 96, Kota Kediri, Jawa Timur, Kode Pos 64126, 1 Botol Pil Biru Asli Usa, Bank BRI, 900.000,-
A/n. Nanggala, Jalan Tentara Pelajar 82, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, 2 Botol Pil Biru Asli Usa, Bank MANDIRI, 1.700.000,-
A/n. Azhari, Jalan Pahlawan 345, Dusun Al Fattah, Rt/Rw 001/001 Gendingan K.Waru, Tulung Agung, Jawa Timur, 3 Botol Pil Biru Asli Usa Bonus 1 Botol, Bank BCA, 2.700.000,-
A/n. Ismail Z, Dusun Blang Baroh, Kelurahan Desa Kumbang, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara, Kode Pos 24382, Paket Spesial 5 Botol Pil Biru Asli Usa, Bank BNI, 3.500.000,-
TERIMA KASIH SUDAH ORDER VIAGRA USA ASLI DITEMPAT KAMI
KEPUASAN DAN KEBAHAGIAAN ANDA ADALAH PRIORITAS UTAMA BAGI KAMI !!!
Tag: agen viagra, ciri viagra asli, distributor viagra, harga viagra, jual viagra, obat kuat viagra, obat viagra, viagra, viagra 100mg, viagra asli, viagra asli dan palsu, viagra murah, viagra original, viagra semarang, viagra usa

annotation: short_sentences header footer


content:
perintahdasar.com – Generasi terbaru ponsel pintar andalan Xiaomi dengan nama Mi5 dilaporkan akan dirilis pada bulan November ini, hal ini dikonfirmasi dari beberapa media di China yang bisa dipercaya meskipun belum ada pengumuman resmi dari Xiaomi sendiri. Mi5 akan menggunakan kode nama Libra dengan mengusung ukuran layar 5.3inch dengan teknologi 2K dan kerapatan pixel 554ppi yang cukup memanjakan mata saat melihat display dari ponsel andalan Xiaomi terbaru ini.
Untuk processor, Xiaomi Mi5 akan menggunakan Snapdragon 820 dari Qualcomm dengan jumlah processor sebanyak delapan alias octa-core dengan clock 3.0Ghz, juga akan menggunakan RAM sejumlah 4GB dengan internal storage yang ditawarkan dua opsi yaitu 16GB dan 64GB. Entah kenapa tidak ada versi untuk internal storage 32GB.
Kamera utama Mi5 akan menggunakan 16MP dengan kamera depan 6MP yang tentunya sudah lebih dari cukup untuk digunakan berselfie. Ponsel ini akan mengunakan Android 5.1.1 Lollipop dan versi MIUI terbaru. Sebagai catu daya, ponsel Mi5 akan menggunakan baterai 3030mAH. Jangan lupa juga, Mi5 akan mengusung scanner sidik jari sebagai protocol kemanan biometric hanya saja belum diketahu pasti apakah akan menggunakan scanner 2D atau menggunakan ultrasound scanner 3D yang kini sedang dikembangkan oleh Qualcomm, jika semuanya sesuai dengan rencana maka kemungkinan besar scanner ultrasound 3D akan digunakan saat ponsel Mi5 dirilis ke publik pada kali pertama.
Pada saat bersamaan juga akan dirilis Mi5 Plus yang memiliki spesifikasi serupa dengan Mi5, tetapi dibeberapa bagian akan sedikit berbeda. Xiaomi Mi5 Plus akan menawarkan display yang lebih besar, opsi internal storage yang lebih beragam dan sepertinya opsi internal storage 32GB akan ada di Mi5 Plus. Juga Mi5 Plus akan memiliki sensor kamera yang lebih besar. Namun itu semua belum bisa dikonfirmasi, berita yang beredar baru sekedar rumor sehingga belum bisa dijadikan acuan.
Kini yang perlu dicermati adalah material yang digunakan di Mi5, banyak laporan yang mengatakan akan menggunakan logam secara penuh layaknya yang digunakan di iPhone, dan sebagai ponsel andalan Xiaomi terbaru maka tampil elegan dengan material ponsel berbahan logam tentunya akan semakin menguatkan kesan “mewah” dan tidak plastiki seperti yang terlihat di ponsel Xiaomi Mi4i. Namun demikian, perlu kita cermati harga yang akan diusung oleh ponsel Mi5, dengan balutan logam tentunya akan meningkatkan harga jual ponsel ini. Sedangkan jika terlalu mahal, tentunya banyak yang akan mengalihkan pandangannya ke merk ponsel lain yang tiap hari makin banyak saja manufaktur dengan merk baru merilis ponsel terbaru mereka.
Namun ponsel andalan Xiaomi, dari segi support sangat bisa diandalkan terlebih harga jualnya juga cukup kompetitif. Support Xiaomi melalu forum mereka cukup memuaskan, juga banyak tips dan trik untuk Mi5 termasuk bagaimana cara melakukan root atau unroot pada ponsel Mi5 nantinya.
Tertarik membelinya?, kita tunggu saja apakah ponsel andalan Xiaomi generasi terbaru ini akan masuk secara resmi ke Indonesia dan seperti Mi4i dan Redmi 2 yang dijual melalui website resmi mereka. Penulis sendiri?, cukup puas dengan Redmi 2 dan tetap ingin mencoba Xiaomi Mi5.


content:
Copyright © 2013-2020, PT Panonpoe Media. All rights reserved. Privacy Policy | Terms of Service | Servers Status
Projects.co.id adalah website untuk mencari jasa freelancer dan transaksi produk digital dengan sistem kerja remote. Kami dapat membantu mulai dari jasa pembuatan website, pembuatan aplikasi mobile, SEO, desain logo dan lainnya. Cepat, mudah dan aman.

warc-identified-content-language: eng,ind


content:
Bagi yang memiliki rumah lebih 1 lantai, maka tangga adalah sebuah kewajiban. karena fungsi tangga adalah menghubungkan antar lantai didalam rumah kita. Namun perlu anda ketahui bahwasannya dalam membuat tangga untuk rumah kita ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
Salah satunya adalah sisi kenyamanan tangga tersebut. Anda pernah menaiki tangga , namun jarak antara anak tangga satu dan anak tangga kedua terlalu tinggi? Hal tersebut menunjukkan bahwasannya dalam pembuatan tangga tersebut tidak memperhitungkan sisi kenyamanan.
Nah, bagi anda yang sedang ingin membuat tangga, berikut ada beberapa hal yang bisa anda perhatikan sebelum membuat tangga pada rumah Anda.
Beberapa Tips Dalam Membuat Tangga Yang Proposional
Run, Rise dan Tread Width
(Gambar : nachi.org)
Run adalah lebar setiap anak tangga. Biasanya ukurannya 8 inchi (max.) = 20.32 cm. Untuk Tread width adalah Lebar pijakan awal. Untuk tread width biasanya berukuran 1 inchi lebih lebar dari Run. Jadi sekitar 9 inchi = 22.86 cm. Dan untuk Rise, atau ketinggian anak tangga sekitar 9 – 11 inchi (max.) = 22.86 – 27.94 cm.
Konsistensi Ukuran
(Gambar : media.jrn.com)
Hal ini sangatlah penting bagi sebuah tangga. Bila setiap rasio anak tangga tidak memiliki ukuran yang sama, bisa saja membuat orang yang menaiki tangga tersebut jatuh atau minimal tidak nyaman. Jadi anda harus memperhitungkannya dengan benar.
Mempertimbangkan Overhang
(Gambar : imgur.com)
Overhang merupakan ujung tangga yang digunakan pijakan bagi tumit. Biasanya ukurannya 1 inchi = 2.54 cm. Dalam beberapa desain ada yang menghilangkan overhang karena mereka takut overhang tersebut akan melukai anak anak mereka.
Riser
(Gambar : houzz.com)
Riser adalah pembatas antar anak tangga. Biasanya bisa terbuat dari lantai ataupun kayu atau juga tembok. Dalam beberapa desain minimalis, riser dihilangkan agar menimbulkan efek melayang pada tangga tersebut, seperti contoh diatas. Namun anda juga harus memperhitungkan bila mana bayi anda menaiki tangga tersebut dan terpelosok ke dalamnya. Anda harus menyesuaikan kebutuhan rumah anda.
Jarak Anak Tangga Dengan Langit Langit
(Gambar : houzz.com)
Anda pasti tidak menginginkan tamu anda ketika menaiki tangga rumah anda, malah terjedut ke langit langit anda bukan? Maka anda harus memperhitungkannya. Jarak tinggi yang direkomendasikan adalah 80 inch = 2 m. itu dari anak tangga tertinggi sampai ke langit langit.
Itu tadi adalah beberapa Tips Membuat Tangga yang bisa anda terapkan dalam rumah anda. Semoga berhasil.


content:
Pembaca, masa kini sudah mulai memakai paperless (mengurangi kertas) semua hal kini sudah berafiliasi dengan “e” elektoronik. bahkan kini semua hal sudah harus terhubung ke link-link di dunia maya yang tak tahu hingga mana jangkauannya ini…
Sama menyerupai dunia nyata, dunia maya pun mulai menjadi daerah yang ramai dan banyak orang yang merasa dimanjakan didalamnya.
Kenapa sanggup begitu?
Sebab, dunia maya berbeda dengan dunia nyata. Perbedaanya terdapat pada “usaha” didalam dunia aktual untuk mendapat isu kita harus ke penjual majalah atau berlanggan koran (kalau yang tidak ada televisi). Dunia maya tidak memperlukan perjuangan yang perlu mengeluarkan keringat.
pola Pembaca ingin melihat perbedaan dunia maya dan dunia aktual sanggup cari lewat google atau klik saja disini!
Menuju ke topik pembicaraan untuk menunjukkan pendidikan yang sanggup menyeluruh dengan isi bahan yang sesuai dan merata pemerintah (khususnya departemen pendidikan) meluncurkan jadwal yang disebut buku sekolah elektornik, atau yang disingkat bse.
BSE ini kalau dijual harganya sudah diterangkan dibelakng covernya. namun, pemerintah juga sudah menyediakan ebooknya (apa itu ebook? sanggup dilihat disini!) yang sanggup diunduh secara cuma-cuma. Sebab, pembaca tinggal log in saja atau daftar bagi yang belum punya akun.


content:
Pantai Pancer mungkin masih asing di telinga kalian, meski nama pantai ini tidak setenar pantai Teluk Asmara, namun pantai tidak kalah eksotis, pantai ini cukup menarik untuk kalian yang ingin liburan, bagi kalian yang ingin liburan di pantai ini simak artikel berikut ini agar lebih tahu tentang pantai Pantai pancer ini.
Senja di Pantai Pancer
Lokasi pantai Pancer ini berada di Desa Sidoasri, Kecamatan Subermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Rute menuju pantai ini ada dua jalur yang bisa kalian pilih. Yang pertama, jika dari kota Malang kamu ke arah selatan lalu kamu ikuti petunjuk jalan yang menuju ke arah Pantai Sendang Biru. Kalau sudah sampai di pertigaan sebelum pom bensin terakhir, cari petunjuk yang kea rah Klepu, kemudian, ikuti petunjuk arah yang menuju ke Desa Sidoasri. Sesampai di desa tersebut, kamu lalu Cuma mengikuti petunjuk ke arah Pantai Pancer. Kemudian jalur kedua, yang berasal dari kota Malang cari dan ikuti rute yang menuju pantai Sendang Biru, lalu ke desa Sitiarjo, kalau sudah melewati jalan bukit hutan jati, kamu akan berada di sebuah pertigaan Desa Kedung Benteng, kemudian belok ke arah kiri yang menuju ke Desa Sidoasri . Apabila kamu ingin lebih simple kamu bisa pesan paket open trip murah bromo dari Ihsan Travel.
Pantai pantai Pancer ini memiliki pemandangan yang sangat istimewa, tidak kalah dengan pantai lainnya yang ada di Malang. Pantai ini memiliki hamparan pasir yang masih bersih, dan laut yang sangat biru di tambah ombaknya yang akan menambah daya tarik pantai ini sendiri, pantai ini di kelilingi bukit bukit dan jarang ada sampah yang berserekan bahkan tidak ada sama sekali, jika kamu ingin berenang atau hanya ingin dekedar berendam, kamu wajib berhati hati karena pantai Pancer ini masih termasuk kawasan pantai selatan yang terkenal dengan ombaknya yang sangat ganas dan berbahaya. Angin yang sepoi sepoi akan menambah suasana menjadi tenang yang akan membuat kamu bakal betah lama lama berada di pantai ini.
Jika kamu penyuka tantangan yang ekstrim, kamu bisa menjajal jalan yang setapak di antara barisan bukit yang ada di kawasan pantai Pancer ini, jalurnya yang terjal dan menantang cocok untuk kamu yang penyuka tantangan, di perbukitan ini ada sedikit tanjakan yang khas dan sedikit curam dan nyali kamu akan teruji di sini. Bukan hanya itu saja, bagi kamu yang ingin melihat sunrise kamu bisa mendirikan tenda dan bebas memilih spot yang anda inginkan.
Air yang jernih di Pantai Pancer
Harga tiket yang ada di pantai Pancer ini sebesar Rp.5000 dan Pantai Pancer ini buka 24 jam, Karena pantai ini bisa bilang masih baru dan jarang di jamah oleh orang, fasilitas yang ada di Pantai Pancer kurang mewadai, di sarankan kalau kamu mengunjungi pantai Pancer ini jangan membuang sampah sembarangan agar tetap terjaga kebersihannya dan agar wisatawan lain yang ingin mengunjungi pantai ini agar tetap nyaman. Dan kamu kalau ke pantai Pancer ini jangan lupa bawa bekal dan air minum agar tidak dehidrasi karena di pantai ini jarang orang jualan, jangan lupa juga untuk berfoto foto ria untuk mengabadikan moment pada saat di pantai ini.
Kamu berminat mengunjungi pantai Pancer ini? Jika berminat segera agendakan bersama keluarga kamu atau pasangan kamu. Untuk info lebih lanjut kamu bisa kunjungi website kami di Ihsantravel.com yaa guys
Semoga artikel tentang pantai Pancer ini bisa bermanfaat bagi pembacannya. Salam literasi, salam lestari…


content: VOI.Co.Id – Contoh slogan bisa dengan mudah ditemukan karena biasanya dipasang di tempat-tempat umum, termasuk salah satunya sekolah. Slogan ini sendiri adalah salah satu sarana yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk […]


content: Apakah Anda sedang mencari Grosir Ciput Rajut Anti Nyeri? Jika benar, Anda termasuk orang yang beruntung karena telah mengunjungi website kami, kami merupakan Produsen Ciput Rajut langsung dari Garut, Jawa Barat. Kebutuhan akan aksesoris hijab di Indonesia semakin besar karena populasi umat Islam di Indonesia bahkan luar negeri setiap tahunnya terus meningkat pertumbuhannya, kami sebagai …


content:
Download Aplikasi iPhone Ukuran 100MB Lebih Tanpa Wifi Tanpa Jailbreak? Kenapa Tidak? - Blognunan | Informasi Teknologi dan Gadget Terlengkap
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Blognunan | Informasi Teknologi dan Gadget Terlengkap
Home
Android
Apple
Tutorial
Aplikasi
Game
Komputer
✕
Close
Home / Tips dan Trik
Download Aplikasi iPhone Ukuran 100MB Lebih Tanpa Wifi Tanpa Jailbreak? Kenapa Tidak?
Post a Comment
Mendownload aplikasi di perangkat apple sebenernya hal yang biasa di lakukan untuk pengguna iDevice, Seperti iPhone, iPad, iPod, tetapi untuk mendowload dengan kuota internet tanpa wifi itu memiliki batasan ukuran apps, sebelumnya batas maksimal aplikasi yang dapat di dowload langsung dengan perangat iPhonemu sebesar 50MB, tetapi untuk saat ini batas maksimal yang bisa kamu download meningkat menjadi 100MB.
Jadi untuk aplikasi diatas 100MB, seperti game yang biasanya memiliki ukuran besar tidak dapat di download langsung. Karena harus terhubung dengan wifi, hal tersebut tentu sangat menganggu sobatnunan bukan apabila memiliki kuota lebih, karena tidak dapat digunakan untuk mendownload langsung tanpa konektifitas wifi.
Biasanya yang dilakukan untuk melampaui batasan ini para pengguna iDevice melakukan jailbreak pada perangkat mereka. Tetapi dengan melakukan jailbreak pada iPhone akan memberikan kerentanan pada perangkat kita misal menjadi tidak stabil, boros baterai, serta pencurian data iPhonemu, tidak mau hal itu terjadi? tenang ada tips dan trik yang bisa sobatnunan coba di perangkatmu.
Tips mendownload aplikasi di Apps Store ukuran 100 MB tanpa jailbreak di iPhone, berikut caranya
1. Pertama buka Apps Store di iPhonemu terus cari aplikasi yang akan di download.
2. Kemudian klik download Apps pilihanmu. Terus kalau ada peringatan melebihi 100MB dan menyuruh menghubungkan ke wifi klik oke. Terus langsung matikan perangkatmu.
3. Setelah mati, tunggu beberapa detik terus nyalakan kembali iPhonemu.
4. Setelah menyala masuk ke home screen. Geser layarmu ke Apps yang kamu download, biasanya menuju ke arah paling belakang Apps yang terinstal. Terus saat ketemu kemudian klik beberapa kali pada Apps tersebut, Apps akan terdownload. Dan yang paling penting usahaka internetmu cepat dan stabil, karena untuk mendownload Apps yang berukuran besar membutuhkan jaringan yang cepat dan stabil agar tidak terjadi kegagalan dalam mendownload Apps.
Cara ini hanya trik dan bisa terjadi kegagalan tergantung situasi dan kondisi perangkat serta jaringan yang tersedia. Ini sangat bermanfaat saat sobatnunan memiliki kuota berlebih dan akan habis masa aktifnya, tetapi tetap harus bijak dalam menggunakan kuota internetmu ya agar tidak jebol tagihan internetmu.
Hal ini juga berpengaruh pada daya tahan baterai iPhone mu karena di gunakan terus menerus untuk mendownload ukuran besar tanpa jaringan wifi. Selamat mencoba semoga bermanfaat sobatnunan.
Share
':"")+('
'+l+"
")+"
"}1==B.relatedPosts&&(u.innerHTML=m+="
")}},msRandomIndex=function(e){var t,l=B.jumlahRelatedPosts+1,a=e.feed.openSearch$totalResults.$t-l,s=(t=0
Post a Comment for "Download Aplikasi iPhone Ukuran 100MB Lebih Tanpa Wifi Tanpa Jailbreak? Kenapa Tidak?"


content: Minum air yang cukup, bagus untuk kesehatan anak. Namun, sayangnya, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh European Journal of Nutrition, diketahui bahwa 1 dari 4 anak di Indonesia masih kurang minum dan 30% yang mereka konsumsi bukanlah air mineral. “Anak-anak Indonesia rata-rata hanya minum 2-3,5 gelas air per hari,” ujar Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si, […]


content:
Penurunan kualitas lingkungan dataran tinggi Dieng ditandai dengan masifnya penebangan hutan secara liar guna memperluas area tanaman kentang.
detikOtoKamis, 16 Mei 2019 17:06 WIB
Inikah Desain Final Yamaha NMAX Terbaru?
Sebuah akun instagram pecinta Nmax mengunggah potongan video singkat yang menampilkan desain terbaru dari Yamaha Nmax.


content:
Biasanya suatu daerah menggunakan sistem pembangkit besar misalkan jaringan PLN / Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Namun untuk daerah-daerah yang sukar untuk dijangkau oleh pembangkit besar tersebut, menggunakan Hybrid Inverter adalah pilihan yang tepat. Hybrid Inverter menggunakan 2 sistem bahkan bisa lebih pembangkit listrik dengan sumber energy yang berbeda. Namun, sistem pembangkit yang umumnya banyak digunakan untuk hybrid adalah genset, PLTS, mikrohydro, dan juga tenaga angin. Karena itu, kami sebagai agen yang jual Hybrid inverter kali ini akan membahas produk kami yang berkualitas.
1. Jual Hybrid Inverter untuk Solusi ideal
Sumber Utama (primer) yang digunakan oleh sistem Hybrid ini adalah renewable energy. Tapi tidak sendirian, sumber utama ini nantinya akan dikombinasikan dengan sumber energy cadangan (sekunder) seperti genset / alat lainnya. Selain itu untuk memudahkan anda, kami juga mendesain produk SHS yang lengkap beserta fitur backup / input cadangan. Fitur ini tentu dapat disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu SHS Hybrid dan UPS. Tentu produk ini merupakan solusi ideal untuk seluruh sistem produksi energy bukan?
Keistimewaan dari produk kami ini adalah fiturnya yang berintegrasi dalam 1 kontrol yang kompak serta dapat menggantikan berbagai komponen tradisional. Hal ini dapat meningkatkan optimalisasi sumber daya produksi dengan kinerjanya yang lebih baik. Banyak fungsi yang bisa anda dapatkan dengan penggunaan Hybrid Inverter ini. Anda dapat menggunakannya dengan membeli pada kami yang Jual Hybrid Inverter di Surabaya dan daerah Indonesia lainnya.
2. Jual Hybrid Inverter yang bikin hemat
Hybrid inverter bisa digunakan untuk keperluan daya listrik perumahan yaitu sesuai dengan besar daya listrik PLN yang terpasang. Penggunaan alat ini juga dapat difungsikan untuk memback up listrik apabila terjadi pemadaman / mati listrik. Dia memanfaatkan daya listrik secara langsung dengan menambah panel surya (solar cell) sesuai degan besar keluaran oleh hybrid inverter.
Selain itu, penggunaan hybrid inverter dapat menghemat biaya pengeluaran pemakaian daya listrik PLN. Hal tersebut dikarenakan hybrid inverter memiliki pengontrol sistem pengisian baterai (solar charge controller). Sehingga secara otomatis Hybrid mampu mensuplai serta merubah arus listrik DC dari modul surya menjadi arus AC. Tanpa baterai tambahan terlalu banyak, arus listrik dari modul surya dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan daya listrik rumah anda. Sungguh bermanfaat sekali, silahkan hubungi jual Hybrid Inverter di Jakarta untuk memilikinya.
Demikian pemaparan kami mengenai Jual Hybrid Inverter yang sangat hemat dan pastinya juga murah karena tidak perlu banyak baterai. Semoga bermanfaat bagi anda yang dapat menggunakan daya listrik dari bateri dan modul surya terutama di malam hari.


content:
Memiliki model kursi sofa cantik yang bagus dan berkualitas merupakan salah satu cara terbaik untuk menjadikan interior rumah semakin nyaman. Dengan adanya desain kursi sofa cantik ini dapat menjadi cara khusus bagi siapa saja. Produk kursi sofa yang kami produksi langsung dari pengrajin terbaik di kota Jepara ini kami jual dengan harga yang sangat terjangkau.
Desain kursi sofa cantik ini memiliki ukuran:
Panjang 220 cm
Lebar 76 cm
Tinggi 103 cm
Tinggi Dudukan 45 cm
Jika Anda tertarik dengan desain model kursi sofa cantik ini, tentu Anda tidak salah memilih produk. Karena produk kursi sofa cantik terbuat dari bahan kayu kering yang berkualitas. Dengan bahan busa jok terbaik. Silahkan kontak kami langsung untuk mendapatkan produk kursi sofa cantik sekarang juga.


content:
Pangawit berasal dari kata dasar yaitu ngawit/kawit yang mempunyai pengertian mulai (Anandakusuma, 1978:84). Pengawit di dalam sebuah struktur komposisi lagu lelambatan pagongan menjadi bagian yang paling awal dimana pada bagian ini terdapat sebuah kalimat lagu/melodi yang menandakan mulainya sebuah komposisi. Melodi yang disajikan berupa rangkaian nada-nada yang dimainkan dengan mempergunakan instrumen terompong yang diakhiri dengan gong. Panjang pendek melodi yang dimainkan tidak terlalu dipentingkan namun, pada bagian akhirnya sebelum jatuhnya pukulan gong ada suatu motif irama pukulan instrumen kendang yang menjadi ciri khas bagian pengawit.
Dalam bentuk penyajian kreasi baru, pada bagian pengawit ini terdapat bagian yang dinamakan gineman. Ada dua bentuk gineman yaitu gineman gangsa dan gineman terompong. Gineman gangsa yaitu motif permainan gangsa serta didukung oleh beberapa instrumen dalam gamelan gong kebyar yang dimainkan secara bersama-sama dengan berbagai variasi teknik gegebug sehingga menghasilkan jalinan-jalinan melodi yang dinamis. Biasanya di dalam gineman gangse terdapat pengrangrang terompong yang merupakan variasi teknik gegebug terompong yang dimainkan secara solo/tunggal. Dalam penyajian tabuh lelambatan klasik pegongan, untuk mengawali sebuah komposisi selalu diisi dengan gineman terompong. Dimainkannya pengrangrang ini memiliki arti yang sangat penting yang biasanya dipergunakan sebagai kode persiapan kepada para penabuh akan dimainkannya sebuah komposisi. Adakalanya motif pengrangrang ini dilakukan untuk mengecek atau memeriksa posisi dan kondisi nada-nada terompong jikalau ada pencon yang bersinggungan atau posisi nada yang terbalik. Namun demikian, walaupun memiliki arti yang cukup penting, gineman dan pengrangrang bukanlah merupakan bagian inti dari struktur sebuah komposisi tabuh lelambatan pegongan. Motif ini hanya sebagai variasi tambahan karena terkadang ada juga yang tidak memainkan gineman pada saat mengawali dimainkannya komposisi tabúh lelambatan.
Struktur Tabuh Lelambatan, bagian I Selengkapnya
Artikel, Berita August 21, 2010 adminNo comments Permalink
Tweet this article
Written by admin
View all posts by: admin
Comments are closed.
Recent Posts
PELAKSANAAN WISUDA XXIV DALAM JARINGAn ISNTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TAHUN 2020
NILAI PENERAPAN PRINSIP BIOFILIK PADA TELAJAKAN DAN NATAH RUMAH TRADISIONAL BALI
PENGISIAN KRS FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN ISI DENPASAR
Daftar Peserta dan Jadwal SKB CPNS Kemendikbud Tahun Anggaran 2019
POSTER DAN KONSTRUKSI CITRA BUDAYA BALI
Categories
Categories Select CategoryAgendaArtikelBeasiswaBeritaBiro Administrasi Umum dan KeuanganeventfsrdGalerikarirkegiatanLain Lainlakiporasi-ilmiahpengumumanpmbPusat KomputerSambutanUncategorized


content:
Informasi Untuk Ayah Berita Selebriti Keuangan Keluarga Karier Ibu Mums Know Best Seks & Pernikahan Kesehatan Nutrisi Resep
Ask The Expert
Kehamilan & Persalinan Bayi Balita Keluarga
Rekomendasi
Username
Password
Submit
Dont have account ?
Balita Perawatan Balita
7 Persiapan Sebelum Anak Menginap di Rumah Teman
Tiffany Warrantyasri 13/3/2019
Saat anak sudah semakin besar, maka pilihan playdate untuknya juga semakin luas. Salah satu playdate yang bisa diberikan untuknya adalah menginap di rumah teman. Ya, playdate yang satu ini memang lebih menantang, baik bagi anak maupun bagi Anda. Ketika ide menginap di rumah teman ini hadir, seketika pikiran Anda pasti langsung dipenuhi banyak pertanyaan.
“Duh, anakku bisa enggak ya menginap di rumah orang lain?”
“Ada benda-benda berbahaya nggak ya di rumah temannya?”
Advertisement - Continue Reading Below
“Kalau anakku menangis, orang tua temannya akan memarahinya enggak, ya?”
Dan masih banyak lagi pertanyaan yang memenuhi pikiran Anda. Wajar saja jika Anda tidak tenang, karena ini pertama kalinya Anda melepas Si Kecil untuk menginap sendiri tanpa Anda temani.
Nah, untuk mengusir kekhawatiran itu, Anda bisa melakukan beberapa persiapan berikut ini sebelum Si Kecil menginap di rumah temannya.
1. Tunggu Sampai Anak Siap
Ketika anak sudah beberapa kali meminta izin untuk menginap di rumah temannya tanpa ditemani Anda, maka artinya dia sangat excited dan sudah siap. Ini pertanda baik, karena menginap memang harus atas kemauan dan kesiapan anak, bukan karena dipaksa orang tua.
“Anak yang memohon izin untuk menginap biasanya lebih siap untuk menginap, dibanding mereka yang tidak tertarik dengan ide menginap di rumah teman,” ujar Dr. Elizabeth Berger, M.D, pada Parents.
2. Kenali Ketertarikan Anak untuk Menginap
Menurut Parents, anak yang sering tinggal di berbagai tempat (karena travelling atau ikut orang tua dinas ke luar kota) biasanya lebih mudah menyesuaikan diri saat menginap di rumah temannya. Sedangkan anak lain yang jarang berpindah tempat tinggal, biasanya akan kesulitan mengikuti aturan di rumah orang lain saat menginap di sana.
3. Perhatikan Sikapnya di Rumah
Khawatir anak tidak nyaman saat menginap di rumah temannya? Cara terbaik untuk mengetahui kesiapan anak adalah dengan melihat sikapnya di rumah. Jika di rumah sendiri saja ia masih kesulitan tidur di kamar yang berbeda dengan Anda, maka bisa dipastikan ia belum siap menginap di rumah temannya.
Advertisement - Continue Reading Below
4. Belajar Menginap di Rumah Nenek
Sebaiknya anak belajar menginap pertama kali di rumah keluarga terlebih dahulu, bukan di rumah teman. Anak bisa coba menginap di rumah nenek, tante, atau keluarga dekat lainnya, tanpa ditemani Anda. Jika ia sukses menginap di sana seorang diri, maka sepertinya ia bisa masuk ke tahap ujian berikutnya: menginap di rumah teman.
5. Latihan Menginap ‘Setengah Hari’
Sebelum menginap seharian di rumah temannya, sebaiknya anak mencoba latihan menginap ‘setengah hari’ terlebih dahulu. Anda bisa membiarkannya ‘menginap’ di rumah temannya dari siang sampai menjelang jam tidur. Ketika tiba waktunya tidur, Anda datang menjemputnya.
Keesokan harinya, Anda perlu mengevaluasi Si Kecil, untuk menanyakan apakah ia sudah cukup berani untuk menginap sungguhan, tanpa harus dijemput tengah malam. Jika dengan tegas jawabannya “ya!” maka ia sudah mulai siap berjauhan dari Anda seharian.
6. Mengikuti Aturan di Rumah Orang Lain
Beda rumah, tentu beda pula aturannya. Itu yang perlu Anda tanamkan di benak Si Kecil sebelum ia menginap di rumah teman. Berani tidur sendiri saja tidak cukup, karena sikap sopan dan siap mengikuti aturan rumah lain adalah kunci sukses menginap di rumah teman.
Ajarkan juga apa yang harus anak lakukan jika ia tidak menyukai makanan yang disajikan. Anak juga harus mandiri, karena menginap di rumah orang lain artinya tidak ada orang dewasa yang akan melayani segala kebutuhan Si Kecil seperti di rumah sendiri.
7. Kerja Sama dengan Orang Tua Temannya
Untuk membuang segala kekhawatiran Anda, jangan ragu untuk mengajukan beberapa pertanyaan pada orang tua teman Si Kecil, mulai dari pertanyaan mengenai jam makan, aturan keselamatan, ritual sebelum tidur, hingga ke kepemilikan senjata api atau senjata tajam.
Jika jawaban orang tuanya tidak sesuai dengan harapan Anda, maka jangan ragu untuk membatalkan rencana menginap tersebut. Atau untuk lebih amannya, ajak saja teman Si Kecil yang menginap di rumah Anda. Trust your instinct, Moms! (Tiffany Warrantyasri/SW/Dok. Freepik)


content:
Di zaman ini, memang sedang menjadi trend di masyarakat bahwa setiap pesta pernikahan yang sakral dan sekali seumur hidup, rasanya kurang berkesan jika tidak menyertakan adanya souvenir alias kenang-kenangan yang mencantumkan nama dan tanggal pernikahan kedua mempelai. Dan tentunya, souvenir tersebut pastilah menjadi sesuatu yang bermanfaat juga. Untuk alasan inilah, MySouvenir.net hadir memenuhi keinginan Anda yang ingin mencari souvenir pernikahan murah, unik, lucu,dan tentunya yang bermanfaat.
MySouvenir.net merupakan penyedia layanan pemesanan berbagai souvenir pernikahan dan kerajianan yang terbuat dari kayu dan tanduk dengan penawaran harga yang murah dan kualitas yang baik dalam berbagai jenis model, ukuran, dan harga. Koleksi souvenir yang kami miliki cukup beragam dan lengkap, mulai dari gantungan kunci, centong, solet, talenan, kipas, pulpen, hingga gelas.
Workshop kami bertempat di desa Pucang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang yang sudah kondang menjadi pusat kerajinan kayu dan tanduk. Kami berkomitmen untuk menyedikan souvenir kenang-kenangan yang unik, bermanfaat, dan murah meriah di hari pernikahan Anda. Silahkan hubungi kami via halaman kontak


content:
Game Blackjack Paling Baru IDN Play – Bermain game yang ada pada jaman sekarang tentunya harus yang paling update. Ketika anda bermain game yang tidak update, tentunya hanya merugikan anda sebagai pemainnya saja. Sebagai salah satu contoh kerugian yang bisa kamu dapatkan, tidak jarang jika kamu akan bertemu dengan bot. Situs situs yang tidak update maka akan sangat jarang sekali pemainnya jadi akan digantikan dengan sebuah bot. Apa sih ruginya bermain dengan bot? Karena bot itu adalah sebuah komputer yang disetting, pastinya akan sangat merugikan pemain. Pemain akan sangat sulit untuk mendapatkan sebuah kesempatan menang. Maka dari itu ketika kamu ingin bermain taruhan, kami tidak menyarankan kamu untuk asal bermain pada sembarangan situs. Karena pastinya bisa jadi malah merugikan kamu yang ingin mendapatkan keuntungan dari bermain taruhan online. Ketika kamu bermain taruhan online, tentunya harus melakukan taruhan dengan situs yang terjamin dan selalu update. Jadi akan meminimalisir kerugian yang terjadi.
Game Blackjack Paling Baru IDN Play 100% Pemain Asli Tanpa Bot
Game Blackjack Paling Baru IDN Play 100% Pemain Asli Tanpa Bot
Bagi kamu yang tidak mengetahui atau sedang mencari situs terjamin dan selalu update, bisa mencoba situs idn play. Pada situs ini kamu bis abermain taruhan kartu dengan berbagai macam jenis yang pasti selalu update. Untuk terjamin atau tidak, kamu bisa langsung coba bermain saja. Karena dijamin didalamnya sudah 100% pemain asli, dan tanpa bot. Didalam situs idn play, kamu hanya akan menemukan permainan pemain lawan pemain saja. Jadi bandar tidak akan ikut campur dalam permainan yang kamu jalankan.
Baca Juga : Menginstal Aplikasi Blackjack Android Pada Ponsel
Nah, bagi kamu yang bermain pada situs idn play juga akan selalu mendapatkan game game terbaru. Seperti saat ini yang baru baru dikeluarkan adalah game blackjack. Bagi anda yang ingin bermain game blackjack paling baru idn play tentunya hanya bisa mendapatkan pada agen tertentu saja. Agen lain biasanya hanya menawarkan 7 game untuk 1 akun idn play. Namun kalau kamu bermain ditempat kami, kamu bisa bermain 8 game dengan 1 akun.
Game Blackjack Paling Baru IDN Play Menyediakan Bonus Menguntungkan
Game Blackjack Paling Baru IDN Play Menyediakan Bonus Menguntungkan
Game blackjack paling baru idn play bisa kamu mainkan pada agen agen yang ditunjuk langsung dari idn play. Jadi tidak semua agen yang menawarkan game idn play ini punya game blackjack. Kalau memang anda tertarik untuk bermain game blackjack maka pokerplasa bisa membantu anda untuk mewujudkannya. Pada permainan blackjack ini, kamu bisa mendapatkan keuntungan.
Baca Juga : Bandar Taruhan Kartu Yang Paling Reccomended
Dari pokerplasa sendiri menyediakan keuntungan 30% dari deposit pertama + 5% dari deposit selanjutnya. Nah, kalau langsung dari idn play sendiri memberikan keuntungan adanya kesempatan meraih jackpot game blackjack. Tentunya ada beberapa formasi yang nilainya berbeda beda untuk hadiah jackpot anda nantinya. Jadi kalau mendapatkan formasi, kamu bisa mendapatkan hadiahnya. Namun kamu juga harus ingat untuk melakukan pembelian jackpot untuk memastikan hadiah tersebut.
Game blackjack paling baru idn play tentunya berisi pemain asli karena kamu mainkan pada situs yang memang kredibel. Dengan begitu kamu tidak akan bermain dengan bot, karena memang pada situs kami sendiri anda sudah mendapatkan jaminan 100% tanpa bot. Kamu bisa coba langsung dengan 10rb rupiah saja untuk bermain pada website kami selaku minimal depositnya. Jadi kalau tidak percaya, bisa menggunakan deposit kecil dan membuktikan sendiri apakah situs kami kredibel atau tidak. Tentunya dengan 10rb, kamu juga akan mendapatkan bonus 30% jika melakukan depositnya pada pendaftaran pertama kali.


content: gmana cara dowloadnya gan. kok agak susah ya downloadnya. lindung.in yang kedua ngumpet dimana rimbanya. mohon pencerahannya.thank