content:
Mahkamah Agung, pada tanggal 31 Desember 2014, mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, dimana SEMA ini, dalam poin nomor 3, mempertegas kembali aturan mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Menurut poin nomor 4, PK dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali hanya dengan alasan apabila terhadap suatu objek yang sama, terdapat 2 (dua) putusan PK yang bertentangan, sesuai dengan SEMA RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.
Terbitnya SEMA ini mengundang reaksi dari beberapa pihak. Ketua Badan Pengurus Harian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahyu, dalam siaran persnya kepada hukumonline, Senin (5/1). “ICJR menduga bahwa SEMA No.7 Tahun 2014 lahir karena intervensi Pemerintah melalui Menkopulhukam dan Jaksa Agung ke Mahkamah Agung terkait dengan pembatasan Peninjauan Kembali dalam KUHAP,” ujarnya[1]. Menurutnya, intervensi pemerintah sebagai upaya pengalihan tanggung jawab eksekusi mati kepada MA[2].
Kemudian, Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti mengatakan bahwa SEMA ini akal-akalan Mahkamah Agung supaya Kejaksaan Agung bisa eksekusi terpidana hukuman mati[3]. Lebih lanjut, Poengky menambahkan bahwa Ia berpandangan SEMA telah menambrak konstitusi. Pasalnya, KUHAP bersifat lex spesialis sejak adanya putusan MK, khususnya terkait pengajuan PK. Soalnya norma baru tersebut mengesampingkan norma lama, yakni Pasal 24 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman[4]. “Perlu kami ingatkan bahwa keputusan MK tersebut adalah pembatalan norma prosedural yang diatur dalam UU yang lex spesialis yaitu KUHAP. Dan norma yang diatur dalam lex spesialis ini juga ada dan ditentukan di dalam UU yang bersifat generalis seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung,” ujarnya[5].
Hal yang senada disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi. Menurutnya, pembatasan pengajuan PK melalui SEMA membuat ketidakadilan terhadap terpidana yang masih menempuh upaya hukum. Ia khawatir terpidana yang dihukum mati ketika di eksekusi, belakangan terdapat bukti baru yang membuktikan bukan terpidana dimaksud sebagai pelaku kejahatan. “Seperti kasus Sengkon dan Karta. Jadi saya kira SEMA ini bukan saja sebuah kekeliruan, tetapi kekonyolan,” ujarnya[6].
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh, menyatakan bahwa SEMA tersebut adalah tidak tepat apabila dipandang dari sisi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena putusan MK lebih tinggi daripada SEMA, sehingga aturan dalam peraturan yang lebih rendah tidak dapat menghapuskan aturan dalam peraturan yang lebih tinggi[7]. Pendapat serupa juga disampaikan hakim agung, Gayus Lumbuun, yang menyatakan bahwa dalam pemahaman Hukum Administrasi Negara, kedudukan sebuah Surat Edaran (circular) berada dibawah Peraturan (regeling), oleh karena itu SEMA No 7 Tahun 2014 tidak dapat mengenyampingkan Putusan MK tersebut[8].
MK pun menyayangkan sikap MA yang menafsirkan sendiri konstitusi tanpa mengindahkan putusan MK. Wakil Ketua MK, Arief Hidayat, menyatakan bahwa yang dilakukan MA dapat dikatakan sebagai pembangkangan, dimana penafsiran konstitusi yang dilakukan MK semestinya adalah yang dipakai dalam SEMA. Kalau terjadi ketidakpatuhan, maka itu pelanggaran terhadap konsesi hukum dan puncak hukum tertinggi itu konstitusi. Dia pun mengaku prihatin jika ada pihak-pihak yang tidak mematuhi putusan MK. Sebab MK sebagai lembaga penafsir konstitusi tertinggi dan final berdasarkan UUD 1945 seharusnya putusannya dipatuhi dan diikuti oleh lembaga lain. Dengan kata lain, lembaga di luar MK tidak bisa menafsirkan konstitusi secara sendiri berdasarkan kewenangan masingmasing. “Kalau begitu, hukum di Indonesia tidak dijalankan menurut konstitusi atau UUD 1945,” tandasnya. Arief menerangkan, diperbolehkannya PK diajukan berkali- kali justru mempertimbangkan asas kehati-hatian dalam memutus. Dengan prinsip, jika ditemukan novum (bukti baru), upaya hukum luar biasa itu bisa diajukan dan itu bisa berulang kali[9].
Ketua MK, Hamdan Zoelva, ikut mengomentari terbitnya SEMA 7/2014 dengan menyatakan, adanya ketentuan PK berkali-kali seharusnya tidak menjadi polemik untuk mempertanyakan di mana letak kepastian hukumnya. Menurut dia, siapa pun yang pernah belajar hukum harusnya mengetahui vonis pada tingkat kasasi telah memberikan kepastian hukum. Karena itu, seharusnya eksekusi bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan karena adanya ketentuan PK bisa diajukan berkali-kali, menurut Hamdan, itu merupakan cara berpikir yang tidak benar[10].
Mengenai pertimbangan poin nomor 1 dan 2 SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK hanya menghapus ketentuan PK dalam pasal 268 (3) KUHAP, dan tidak menghapus ketentuan PK di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menurutnya, MK memang tidak membatalkan ketentuan PK yang berada pada UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman. Sebab kedua norma tersebut terlalu umum. Adapun yang dimohonkan waktu itu adalah untuk perkara pidana[11].
Di sisi lain, hakim agung, Suhadi, menyatakan bahwa alasan tujuan dikeluarkan SEMA 7/2014, yang mengatur bahwa PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali adalah untuk memberikan kepastian hukum. Selain itu, lambatnya eksekusi terhadap gembong narkoba juga menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi terbitnya SEMA tersebut[12]. Hal senada juga diutarakan oleh hakim ad-hoc tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi, Prof. Dr. Krisna Harahap. “Kalau boleh dua kali, tiga kali, empat kali dan seterusnya, kapan bisa dieksekusi?” kata Prof. Krisna[13].
Krisna juga menilai SEMA bukan mengesampikan putusan MK karena putusan MK tidak serta merta menghapus pasal di UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA tersebut. Putusan MK tersebut juga tidak memiliki cover yang cukup kuat untuk serta merta menghapus UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung[14]. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Biro HUkum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, yang menyatakan bahwa SEMA itu bukanlah bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK. SEMA itu diterbitkan sebagai panduan bagi para hakim dalam mempertimbangkan dan memutus. “Selanjutnya terserah hakim tingkat pertama (pengadilan negeri) yang akan memutus apakah akan diteruskan atau tidak (PK-nya) ke MA serta hakim agung yang akan memutuskan demi keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat,” paparnya[15].
Dari jabaran-jabaran di atas, maka dapat kita lihat bahwa terbitnya SEMA 7/2014 ini didasari atas 2 (dua) hal. Yang pertama, sebagai tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, yang menyatakan ketentuan pasal 268 ayat (3) KUHAP (yang mengatur tentang PK hanya dapat dilakukan 1 kali) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan putusan MK ini, PK dalam perkara pidana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, tanpa batasan. Yang kedua adalah sebagai tanggapan atas PK yang diajukan oleh beberapa gembong narkoba yang telah divonis mati, sehingga PK dinilai menghalangi jalannya eksekusi terhadap para gembong narkoba tersebut. Selain itu, dikhawatirkan PK yang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali (berulang kali) akan digunakan sebagai instrumen bagi terpidana untuk berkali-kali mengajukan PK dengan tujuan menunda eksekusi, atau dengan kata lain, PK berulang kali dapat menunda eksekusi dari pidana yang dijatuhkan kepada terpidana.
Apabila kita menelaah lebih dalam, maka permasalahan utama yang menjadi pembahasan atas terbitnya SEMA 7/2014 adalah :
Apakah SEMA dapat mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam putusan MK?
Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?
Apakah memang PK pada dasarnya dapat diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, sesuai dengan putusan MK?
Untuk pertanyaan pertama, kita harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), pada intinya, menyatakan bahwa peraturan, yang salah satunya, dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan memiliki hukum mengikat selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dan apabila kita melihat kepada pasal 79 UU 14/1985 jo. UU 5/2004 jo. UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung, maka disebutkan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”, dimana penjelasannya berbunyi:
Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.
Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.
Permasalahan yang timbul dari aturan ini adalah tidak dijelaskannya bentuk peraturan yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sehingga pada akhirnya ditafsirkan bahwa kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah mengacu kepada pasal ini, sehingga pada akhirnya SEMA dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Apakah putusan MK adalah peraturan perundang-undangan juga sehingga muncul pendapat bahwa SEMA sebagai aturan yang lebih rendah tidak dapat mengesampingkan putusan MK sebagai aturan yang lebih tinggi?
Perlu dipahami bahwa putusan MK pada dasarnya bukan lah peraturan perundang-undangan. Namun, sifat dari putusan MK adalah mengubah undang-undang, yang adalah peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) angka 3 UU 12/2011. Menurut penulis, apabila ada putusan MK yang membatalkan suatu pasal, atau kata, atau frasa, dalam satu undang-undang, atau satu undang-undang tersebut dibatalkan, maka dengan sendirinya putusan MK tersebut mengubah undnag-undang tersebut. Hubungan antara undang-undang dan SEMA sendiripun sebenarnya tidak dijelaskan hierarki nya, karena UU 12/2011 hanya memasukkan UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hierarki nya, sedangkan SEMA dan peraturan lainnya, seperti yang diterbitkan BI, BPK, dan lain sebagainya, disebut diakui keberadaannya dan mengikat dengan syarat seperti yang telah dijelaskan di atas, tanpa dijelaskan hierarki nya dimana. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, SEMA dan peraturan-peraturan lainnya tersebut, secara hierarki, diletakkan dibawah UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, dapat dikatakan bahwa aturan dalam putusan MK, secara sifat, lebih tinggi dari SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
Dalam ilmu perundang-undangan, dikenal sebuah teori yang dikenalkan oleh Hans Kelsen, yang disebut sebagai Stufenbau Theory, yang artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada di atasnya. Dengan bekaca kepada teori ini, dan melihat secara sifat bahwa SEMA, secarta hierarkis berada dibawah undnag-undang yang diubah dengan putusan MK, maka sangat jelas bahwa pada dasaranya, SEMA tidak boleh bertentangan dengan undnag-undang, yang telah diubah dengan putusan MK, atau dengan kata lain, SEMA tidak boleh bertentangan dengan putusan MK.
Untuk pertanyaan, “Apakah benar upaya hukum PK dapat menunda eksekusi putusan pidana, termasuk eksekusi putusan pidana mati?”, kita harus kembali ke dalam aturan-aturan mengenai PK itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam KUHAP (UU 8/1981) sendiri, ketentuan mengenai hal ini telah diatur secara jelas dan gamblang dalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP, dimana dinyatakan bahwa “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”. Dari aturan ini, kta sudah dapat menjawab pertanyaan di atas, bahwa tidak benar pengajuan PK dapat menunda eksekusi putusan pidana. Sehingga, pendapat yang menyatakan bahwa PK berulang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum adalah salah, karena seperti ketentuan di atas, PK sendiri tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan yang dijatuhkan, sehingga hal tersebut adalah suatu bentuk kepastian hukum sendiri. Selain itu, dengan melihat kepada sifatnya serta aturan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, bahwa PK hanya bisa diajukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, dengan proses PK yang setelah proses upaya hukuk kasasi,maka putusan kasasi adalah putusan yang dapat dikatakan sebagai putusan berkekuatan hukum tetap, dalam hal ada upaya hukum.
Selain itu, Karena aturan ini tidak memberikan pengecualian pada pemidanaan tertentu, maka, pidana mati, yang termasuk dalam salah satu bentuk pemidanaan, yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, eksekusi atau pelaksanaannya tidak lah dapat ditunda dengan adanya pengajuan PK. Selain itu pula, dalam Pasal 268 ayat (2) KUHAP dinyatakan apabila setelah PK diajukan (sebelum putusan), pemohon PK meninggal dunia, ahli waris dapat menentukan apakah PK yang diajukan akan dilanjutkan atau tidak. Selain itu, Pasal 263 ayat (1) KUHAP juga telah menjelaskan bahwa ahli waris dapat mengajukan PK. Sehingga, berdasarkan hal-hal ini, pendapat yang mendasari terbitnya SEMA ini yang mendasarkan kepada lambatnya eksekusi pidana mati beberapa gembong narkoba adalah tidak tepat, karena pada dasarnya, para gembong tersebut dapat dieksekusi, walaupun masih dapat mengajukan PK.
Untuk pertanyaan ketiga, apakah seharusnya PK dapat diajukan lebih dari 1 kali, sesuai putusan MK? Atau dengan kata lain, bagaimana sebenarnya pengaturan pengajuan PK? Untuk menjawab ini, penulis akan mengambil gambaran yang ada di Belanda, mengingat secara historis, hukum Indonesia banyak mengadopsi hukum Belanda, yang saat itu mnejajah Indonesia. Lalu, bagaimana pengaturan PK untuk perkara pidana di Belanda?
Imam Nasima, dalam tulisannya yang berjudul “Seperti Apa Pengaturan Peninjauan Kembali Di Belanda?”, menceritakan bahwa telah terjadi perkembangan di Belanda mengenai pengaturan pengajuan PK, dimana terdapat beberapa perkara pidana yang belakangan hari dibuka kembali, karena ditemukannya bukti atau kesaksian baru yang membuat putusan sebelumnya terbantahkan, seperti kasus pembunuhan Putten, Schiedam, atau Deventer, selama memenuhi syarat-syarat pengajuan PK di Belanda, yaitu atas dasar (1) adanya putusan-putusan (BKHT) yang isinya saling bertentangan, (2) adanya putusan Mahkamah HAM Eropa yang menetapkan adanya pelanggaran prosedur dan PK dibutuhkan untuk pemulihan hukum, atau (3) jika terdapat “novum”.
Mengacu kepada putusan MK, ada hal yang menarik untuk kita ketahui bersama bahwa sebenarnya, pemohon dalam putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013, Antasari Azhar, menguji pasal 268 ayat (3) KUHAP mengenai PK dalam perkara yang hanya dapat dilakukan 1 kali kepada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu hak mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi[16]. Pemohon juga “hanya” meminta MK untuk menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 jika dimaknai “tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya bukti baru (novum) berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi”, atau dengan kata lain, meminta MK melakukan “konstitusional bersyarat” atas pasal tersebut. Jadi, pada intinya, pemohon hanya meminta PK diperbolehkan lebih dari 1 kali dengan syarat jika ditemukan keadaan baru (novum) yang selama persidangan belum dimanfaatkan atau belum ditemukan[17], yaitu yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP.
Sebenarnya, permohonan Antasari Azhar ini sama dengan perkembangan mengenai pengaturan pengajuan PK dalma perkara pidana di Belanda. Di Belanda, menurut Imam Nasima, masih dalam tulisan yang sama, terdapat perubahan dalam undang-undang mengenai PK yang menguntungkan (untuk kepentingan terdakwa) yang berlaku mulai tanggal 1 oktober 2012 yang lalu, yang salah satunya adalah terkait dengan pengertian “novum” yang diperluas. Dalam undang-undang yang baru, “novum” bukan hanya berarti sebuah kondisi faktual baru, tetapi juga perspektif-perspektif baru yang didapatkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya hasil temuan baru yang didapatkan dengan penggunaan teknik forensik terbaru. Dengan demikian, pengertian fakta baru bukan lagi harus dipahami sebagai adanya sebuah fakta (baru) lain, tetapi bisa juga cara baru untuk memeriksa fakta tersebut. Misalnya, ditemukannya bercak darah bisa saja sudah terjadi sebelumnya, tetapi melalui pemeriksaan DNA yang baru dikenal, ternyata ditemukan hasil pemeriksaan yang baru.
Dengan perspektif bahwa dunia ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang terus berkembang, seperti pemeriksaan DNA yang telah dijelaskan di atas, maka seharusnya PK tidak dapat dibatasi hanya 1 kali, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang dapat dijadikan dasar untuk mengubah hukuman terhadap seseorang, dari yang bersalah menjadi tidak bersalah, atau sebaliknya. Coba kita bayangkan bersama, bagaimana apabila seseorang telah divonis bersalah, dan ternyata ada perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang diduga kuat, dapat dijadikan dasar untuk menjadikan vonis atas dirinya berubah menjadi tidak bersalah, namun tidak ada lagi upaya hukum yang bisa diajukan, karena PK hanya bisa diajukan 1 kali. Apa upaya yang dapat ditempuh oleh terpidana dan/atau ahli warisnya? Apakah adil bagi terpidana dan/atau ahli warisnya atas hal ini?
Untuk itu, sebaiknya, PK, terutama dengan alasan adanya novum, baik dalam arti benar-benar fakta baru, maupun dalam arti adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi terhadap fakta lama yang menghasilkan pandangan baru terhadap fakta tersebut, tidak dapat dibatasi hanya 1 kali. Hal ini dikarenakan tidak ada yang dapat memastikan bahwa tidak akan ada novum yang dapat mengubah status terpidana, karena kemungkinan untuk adanya novum tersebut selalu ada sampai kapanpun juga.
Terkait putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013 dan dampaknya, yaitu diperbolehkannya pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana, setidaknya ada beberapa hal menarik yang dapat kita lihat bersama. Yang pertama, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa pada dasarnya, Antasari Azhar (pemohon) hanya mengajukan pembatalan Pasal 268 ayat (3) KUHAP secara “konstitusional bersyarat”, yaitu dalam arti pasal tersebut tetap konstitusional sepanjang memperbolehkan PK diajukan lebih dari 1 kali, hanya untuk alasan yang ada dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu terdapat keadaan baru (novum). Namun, MK ternyata menghapuskan pasal 268 ayat (3) KUHAP secara keseluruhan, sehingga bukan hanya terkait novum yang dapat diajukan PK lebih dari satu kali, namun juga 2 syarat lain, yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c KUHAP, yaitu terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) KUHAP). Sehingga, dapat dilihat, MK dalam perkara ini memutus melebihi yang dimintakan oleh pemohon, atau yang biasa disebut ultra petita[18].
Yang kedua adalah mengenai pernyataan Ketua MK (pada saat itu), Hamdan Zoelva, dalam menanggapi isi SEMA 7/2014, yang menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan mengenai PK hanya dapat diajukan 1 kali di dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Hamdan Zoelva menyatakan bahwa MK tidak menghapus ketentuan PK yang hanya dapat diajukan 1 kali dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung, karena ketentuan PK dalam UU-UU tersebut bersifat sangat umum, terutama mengandung pula arti PK dalam perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer. Padahal, yang diajukan oleh Antasari Azhar hanyalah PK dalam perkara pidana. Apabila MK menghapus pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, maka akan membawa dampak secara langsung bagi pengajuan PK perkara perdata, tata usaha negara, agama, dan militer, dimana dalam perkara-perkara tersebut, PK juga dapat diajukan lebih dari 1 kali, suatu hal yang sebenarnya harus diuji terlebih dahulu apakah benar dapat diajukan 1 kali.
Menurut penulis, pendapat Hamdan Zoelva ini patut untuk dikritisi lebih lanjut karena sebenarnya MK bisa menjatuhkan putusan “konstitusional bersyarat” dengan menyatakan bahwa pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang diartikan tidak termasuk PK dalam perkara pidana. Apakah ultra petita? Jelas. Karena pemohon tidak mengajukan permohonan terkait pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut. Tapi, bukankah sebelumnya MK telah melakukan ultra petita terhadap permohonan pemohon, dimana yang diminta hanya untuk novum (Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP), lalu MK menghapus keseluruhan pasal? Mengapa tidak melakukan ultra petita pula untuk pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut, untuk menghindari kerancuan seperti yang terjadi saat ini, dimana Mahkamah Agung, menggunakan pasal mengenai PK dalam UU-UU tersebut sebagai dasar untuk “membelot” dari putusan MK, dengan mengatur dalam SEMA 7/2014, dimana PK hanya dapat diajukan 1 kali?
Yang ketiga adalah terkait SEMA 7/2014, yang merupakan “jawaban” Mahkamah Agung terhadap putusan MK tersebut. Menurut penulis, Mahkamah Agung terkesan memaksakan bahwa PK hanya dapat dilakukan 1 kali dengan mengeluarkan SEMA tersebut. Dalam ilmu hukum, dikenal asas dimana peraturan perundang-undangan yang lebih khusus lebih kuat dibandingkan peraturan yang lebih umum, atau biasa disebut dengan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Mengenai ketentuan PK, tentu saja KUHAP adalah peraturan yang lebih khusus (lex spesialis) daripada UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung (lex generalis), karena KUHAP khusus mengatur mengenai PK dalam perkara pidana, sedangkan ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak hanya untuk perkara pidana, namun juga untuk perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Seharusnya, ketentuan PK dalam UU-UU tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung dalam SEMA 7/2014 untuk menyatakan PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali, karena untuk ketentuan mengenai PK dalam perkara pidana, dalam peraturan yang lebih khusus, yaitu KUHAP, sudah dihapus dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK, berdasarkan putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013.
Berdasarkan hal di atas, maka seharusnya, ketentuan mengenai PK dalam UU-UU tersebut tidak lagi mengikat untuk perkara-perkara pidana, melainkan hanya untuk perkara-perkara perdata, agama, tata usaha Negara, dan militer. Menurut penulis pribadi, Mahkamah Agung terkesan seperti anak-anak dengan memaksakan PK dalam perkara pidana hanya boleh diajukan 1 kali dengan pembenaran formil belaka. Suatu hal yang menurut penulis tidak layak ditunjukkan oleh sebuah institusi seperti Mahkamah Agung.
Alasan yang timbul dari penolakan PK berulang kali, banyak dihubungkan dengan eksekusi hukuman mati, dimana ada anggapan bahwa PK berulang kali akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas terpidana, sehingga kejaksaan sebagai eksekutor putusan akan selalu menunda eksekusi hukuman mati, sampai ada putusan yang tidak diajukan upaya hukum lagi. Eksekutor merasa ragu untuk mengeksekusi terpidana karena apabila nantinya sudah ada putusan PK yang tetap menjatuhkan pidana mati kepada terpidana, yang mana seharusnya dapat langsung dieksekusi, lalu terpidana dieksekusi, lalu diajukan PK lagi oleh ahli warisnya, dan ternyata terpidana tidak bersalah, maka bagaimana mengembalikan keadaan si terpidana yang sudah dieksekusi karena merehabilitasi/mengembalikan nyawa terpidana yang sudah mati adalah hal yang tidak mungkin.
Pertanyaan yang paling mendasar adalah, dalam konstruksi terdakwa dinyatakan bersalah, apakah dengan PK yang dilakukan hanya 1 kali menutup kemungkinan bahwa terpidana ternyata tidak bersalah? Jawabannya adalah tidak. Akan selalu ada peluang bahwa terpidana ternyata tidak bersalah, misalnya ditemukan novum baru yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Lalu, dengan PK yang dibatasi hanya dapat diajukan 1 kali, bagaimana keluarga terdakwa mendapatkan keadilan hukum atas terpidana hukuman mati yang mungkin telah dieksekusi, dan ternyata tidak bersalah? Bukankah PK yang dapat diajukan berulang kali dapat memberikan keadilan hukum atas kepastian hukum yang telah diterima oleh terpidana hukuman mati yang telah dieksekusi?
Sebenarnya, permasalahan eksekusi pidana mati tidak lah tepat apabila dikaitkan dengan PK yang dapat diajukan berulang kali, seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Permasalahan eksekusi pidana mati lebih baik dibahas dalam lingkup mengenai jangka waktu eksekusi pidana mati dan mekanisme apa yang dapat ditempuh oleh ahli waris, apabila terpidana yang sudah dieksekusi mati, ternyata dinyatakan tidak bersalah. Misalnya, apakah dapat menempuh mekanisme permintaan ganti rugi yang harus diberikan kepada ahli waris terpidana yang sudah “terlanjur” dieksekusi? Bagaimana menempuh mekanisem tersebut? Apakah langsung dalam putusan PK, atau harus mengajukan gugatan perdata, atau yang lain? Hal itu yang seharusnya dipikirkan terkait hukuman mati dan PK lebih dari 1 kali, bukan malah membatasi pengajuan PK yang dapat berakibat terbatasnya hak terpidana dan ahli waris terpidana untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum atas terpidana.
Menurut penulis, SEMA ini hanya upaya menutup mata atas keadilan hukum yang seharusnya diterima terpidana dan ahli warisnya, dan lebih menekankan kepada kepastian hukum berupa keyakinan dari eksekutor untuk segera mengeksekusi terpidana mati, yang mana pada dasarnya, keyakinan ini sebenarnya tidak perlu dicari, karena sudah datang melalui aturan bahwa PK tidak menghalangi atau menunda eksekusi, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, sehingga eksekutor seharusnya tidak perlu ragu untuk mengeksekusi terpidana dengan hukuman mati. SEMA ini hanya menutup kemungkinan untuk terpidana dan ahli warisnya mendapatkan status bahwa terpidana ternyata tidak bersalah dengan membatasi pengajuan PK yang hanya dapat dilakukan 1 kali.
Merumuskan suatu kebijakan atau peraturan yang mengatur orang banyak hendaklah menggunakan dudukan yang tepat dan dasar yang seharusnya dijadikan tempat berpijak, bukan berdasarkan dasar-dasar yang tidak tepat dan cenderung mengada-ada, terlebih menggunakan pijakan lain, padahal pijakan yang tepat sudah disediakan. Inilah gambaran mengenai terbitnya SEMA 7/2014, yang membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan 1 kali, yang “membelot” dari putusan MK, yang memperbolehkan pengajuan PK lebih dari 1 kali dalam perkara pidana. Pendapat bahwa PK dapat menunda eksekusi, terutama hukuman mati, sangatlah tidak tepat dan mengada-ada, karena KUHAP sendiri sudah menjelaskan bahwa PK tidak menghalangi eksekusi, termasuk eksekusi hukuman mati.
Terkait hukuman mati, seharusnya bukan PK dalam perkara pidana yang dibatasi, yang mana dengan pembatasan itu pula, tidak menutup kemungkinan bahwa terpidana mati yang sudah dieksekusi pada dasarnya tidak bersalah. Seharusnya lebih dipikirkan mekanisme-mekanisme terkait hukuman mati, seperti yang sudah dijelaskan di atas.
Selain itu, perlu dipikirkan bersama mengenai adanya novum yang bisa kapan saja muncul, yang dapat mengubah status kesalahan dari terpidana. Jangan menutupi kemungkinan mengenai adanya novum tersebut dengan membatasi pengajuan PK dalam perkara pidana. Jangan menutupi proses hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris terpidana mati untuk mendapat keadilan hukum mengenai status kesalahan terpidana mati.
Dan, hendaknya para penegak hukum di Indonesia memiliki visi yang sama mengenai kesatuan hukum, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat antara satu institusi hukum dengan institusi hukum lainnya, yang dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perumusan keputusan-keputusan hukum harus diputuskan secara visioner dengan logika yang tepat, sehingga keputusan tersebut tidak hanya berguna untuk saat ini, tapi juga berguna untuk di masa yang akan datang, dan terutama, tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang.
*Tulisan ini telah dikoreksi dengan tulisan berjudul “Koreksi Atas Tulisan SEMA 7/2014:Sebuah Pembenaran Yang Benar-benar Kurang Benar, serta Komentar Atas Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015 dan 66/PUU-XIII/2015”. Silahkan baca disini:
https://kanggurumalas.com/2016/07/24/koreksi-atas-tulisan-sema-72014-sebuah-pembenaran-yang-benar-benar-kurang-benar-serta-komentar-atas-putusan-mk-no-45puu-xiii2015-dan-66puu-xiii2015/
[1]“Pemerintah Diminta Tidak Intervensi Mahkamah Agung, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa6191a5547/pemerintah-diminta-tidak-intervensi-mahkamah-agung, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[2] Ibid.
[3] “SEMA Pembatasan PK Dinilai Akal-akalan MA”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54aa4faaf2a48/sema-pembatasan-pk-dinilai-akal-akalan-ma, diakses pada Selasa, 6 Januari 2014, pukul 12.00 WIB.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] “SEMA Tidak Bisa Menghapus Putusan Mahkamah Konstitusi”, http://www.gresnews.com/berita/hukum/20041-sema-tidak-bisa-menghapus-putusan-mahkamah-konstitusi/, diakses pada Selasa, 6 Jnauari 2015, pukul 12.00 WIB.
[8] “Peraturan Mahkamah Agung Tentang PK Tidak Bersebrangan Dengan Putusan MK”, http://nasional.kompas.com/read/2015/01/01/17313831/Peraturan.Mahkamah.Agung.tentang.PK.Tidak.Berseberangan.dengan.Putusan.MK, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[9] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”, http://www.koran-sindo.com/read/946663/149/ma-dinilai-membangkangi-konstitusi-1420520533, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Andi Saputra, “Lambatnya Eksekusi Gembong Narkoba Jadi Salah Satu Alasan Dikeluarkannya SEMA”, http://news.detik.com/read/2015/01/02/093852/2792201/10/lambatnya-eksekusi-gembong-narkoba-jadi-salah-satu-alasan-keluarnya-sema?nd771104bcj, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.00 WIB.
[13] Andi Saputra, “Eksekusi Mati Gembong Narkoba Lambat, Prof Krisna : SEMA Itu Jalan Keluar”, http://news.detik.com/read/2015/01/04/094953/2793412/10/eksekusi-mati-gembong-narkoba-lambat-prof-krisna-sema-itu-jalan-keluar?n991104466, diakses pada Selasa, 6 Januari 2015, pukul 12.30 WIB.
[14] Ibid.
[15] “MA Dinilai Membangkangi Konstitusi”…, loc.cit.
[16] Disamping itu, pemohon juga mendasarkan kepada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu tentang hak mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah pasal yang menjadi stretching point dalam permohonan tersebut.
[17] Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2013, halaman 10-11.
[18] Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, penjatuhan putusan yang melebihi permohonan, atau ultra petita, dapat dilakukan dalam konteks constitutional review, dengan melihat kepada sejarah, yaitu putusan John Marshall (Chief Justice of Supreme Court United States of America/Ketua Mahkamah Agung Amerika) dalam kasus Marbury vs Madison (Jimly Asshiddiqie, “Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan MK”, http://www.jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/, diakses pada hari Kmais, 22 Januari 2015, pukul 16.00 WIB).
Bagikan ini:
Twitter
Facebook
Like this:
Like Loading...
Related
Published by kanggurumalas
View all posts by kanggurumalas
Post navigation
Previous Post KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
Next Post PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRA PERADILAN, SEBUAH PROGRESIVITAS HUKUM YANG DIBUTUHKAN
21 thoughts on “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR”
yo yo' says:
26 March 2015 at 11:50 pm
sema tidak ada dalam hirearki peraturan perundang-undangan indonesia, tetapi dalam sema 7 2014 mempertegaskan pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK bahwa putusan MK nomor 34/puu-xi/2013 tidak serta merta menghapus norma hukum dari pasal pasal 66 (1) UU MA dan pasal 24 (2) UU KK. yang ingin saya pertegas dari kata-kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, tentang “norma yang baru mengesampingkan norma lama” ini adalah hal yang baru saya dengar, karena dari kata aslinya lex specialis derogat legi generali. Lex disini berasal dari bahasa latin yang berarti undang-undang, sedangkan norma berasal dari bahasa latin “norma” yang secara etimologis merupakan standar perilaku didasarkan pada prinsip atau bahasa indonesiannya asas[Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (edisi revisi), kencana, jakarta, 2014, h 52]. sekian terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
27 March 2015 at 12:10 am
terima kasih atas komentarnya..namun mohon maaf saya tidak sependapat bahwa sema tidak memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia..dia memiliki tempat hanya saja tidak jelas hierarkinya dimana..ketidakjelasan ini bukan berarti menghapus keberadaan sema dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia..
terkait dengan pendapat DE Imparsial, Poengky Indarti tersebut, saya bukan dalam posisi membenarkan atau menyalahkan..saya hanya mengutip bagaimana reaksi beberapa pihak atas munculnya SEMA tersebut, salah satunya adalah beliau..dan kalau boleh mengkoreksi, lex specialis derogat lege generalis bukan “hukum yang baru mengenyampingkan hukum yang lama”..itu adalah “lex posteriori derogat legi priori”..lex specialis derogat legi generali adalah peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang lebih umum..mungkin disisi itu media yang saya rujuk salah mengutip atau memang beliau salah menyebutkan..namun apabila kita baca secara menyeluruh, tampak jelas bahwa yang dimaksud beliau adalah lex specialis derogat legi generalis..aturan dalam KUHAP adlh yang lebih khusus ttg acara pidana daripada UU KK atau UU MA, shg apabila norma dalalm KUHAP dihapuskan, tidak bisa lagi merujuk kepada UU KK dan UU MA terkait hukum acara pidana..
Salam..terima kasih..
LikeLike
Reply
yo yo' says:
1 April 2015 at 10:18 am
maaf saya salah, keburu komen aja sampe ga fokus, penekanan saya hanya norma itu lain dengan lex. saya hanya mau mengoreksi yang dikatakan norma baru mengesampingkan norma yang lama adalah hal yang salah. yang benar adalah aturan/undang2 baru mengenyampngkan aturan/undang2 yang lama. terima kasih atas koreksinya.
sedangkan menurut saya dari konsepnya saja udah beda, SURAT EDARAN MA dan PERATURAN MA, surat edaran hanya berisi petunjuk, sedangkan perma adalah peraturan/pengaturan, yang keduanya hanya mengikat lingkup mahkamah agung dan peradilan yang dibawahnya. dalam pasal 8 (1) UU12/2011 “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) mencakup “peraturan” yang ditetapkan …Mahkamah Agung……..” . jelas tertulis disitu adalah “peraturan” bukan surat edaran.
dan pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya yang jelas didalamnya memuat kata “peraturan” bukan surat edaran, pasal 79 UU 14/1985 dan penjelasannya mengatakan ;untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal2 yang belum cukup diatur dalam uu 14/1985 dan terdapat kekosongan hukum dalam suatu hal (dalam hal ini PK) MA berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap.
sudah jelas yang dimaksud diatas adalah apabila terjadi kekosongan hukum, dan masalah PK tidak terjadi kekosongan hukum, karena sudah diatur di KUHAP, UUMA, dan UUKK. hanya tergantung MA bagaimana sedapat mungkin menafsirkan UU mana yg dipakai (asas preferensi), tetapi MA tetap memilih menggunakan UUMA dan UUKK yang dipertegaskan dalam sema 7/2014.
contoh dikeluarkannya peraturan akibat kekosongan hukum adalam PERMA 1/1980 tentang PK.
ma dapat mengeluarkan perma, sema, fatwa, sk
itu pendapat saya… selebihnya nnti saya tanya ke ahli hukum tata negara tentang peraturan perundangan-undangn, sekian terima kasih…..
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
1 April 2015 at 3:16 pm
terima kasih kembali atas tanggapannya..namun saya pribadi tidak mengartikan “peraturan” yang ada dalam UU 12/2011 ataupun UU MA sebagai “Peraturan MA” atau Perma..kalau kita berpegang secara formil bahwa “peraturan” adalah hanya yang dinamakan “peraturan”, ya bisa saja..hanya saja tidak ada satupun perundang-undangan atau literatur yang menyebutkan bahwa kata “peraturan” itu mencakup apa saja, bahkan di UU 12/2011 dan UU MA..jadi, saya simpulkan, bahwa segala yang bersifat “mengatur” dari MA adalah “peraturan” sebagaimana yang dimaksud dalam UU 12/2011 dan UU MA..terlepas dari penamaannya apakah berbentuk “SEMA” atau “Perma”..
tapi memang masalah ini adalah masalah panjang yang sudah sering saya dengar dan belum pernah diselesaikan..saya sangat menerima perbedaan pendapat mengenai hal ini..terutama ketika tidak ada aturan yang jelas mengenai apa saja yang disebut sebagai “peraturan” dalam UU 12/2011 dan UU MA..
masalah kekosongan hukum jelas bahwa tidak ada kekosongan hukum dan itu sudah saya jelaskan pula dalam tulisan saya..jadi, sema itu, yang saya artikan masuk ke dalam “peraturan”, tidak bisa dikeluarkan..
terima kasih..saya harap anda juga mengeluarkan tulisan mengenai hal ini agar bisa menambah wawasan masyarakat tentang hukum..itu jauh lebih baik menurut saya..salam..
LikeLike
agung says:
11 September 2015 at 8:02 am
sagat menarik dan bagus analisanya. saya inin menyanyakan. baaimana menurut anda penaturan ideal (seharusnya) PK pasca putusan MK? apakah sema ini sebaiknya d cabut atau baaimana? aar tdk terjadi kerancuan dan ketidakjelasan dalam penerapan norma. mohon penjelasanya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
11 September 2015 at 2:33 pm
Terima kasih atas pertanyaannya..menurut saya, seharusnya PK dalam perkara pidana tidak dapat dibatasi sampai kapanpun, terutama dengan alasan “adanya novum”..hanya saja harus lbh diperjelas sejauh apa suatu hal bisa dibilang “novum”..dan sebenarnya bisa saja novum itu lahir bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan keadaan..bagaimana kalau ada novum baru yang kuat, yang lahir karena bukan kesalahan siapa-siapa, tapi karena keterbtasan, padahal terpidana sudah PK sebelumnya?
Misalnya, ada perkara pembunuhan dan seseorang dipidana atas perbuatan tersebut..dia sudah PK dan tetap dihukum..lalu, di kemudian hari, ternyata ditemukan teknologi pemeriksaan DNA dan setelah diperiksa, ternyata bukan orang tersebut yang membunuh..disini kita bisa melihat bahwa lahirnya novum bukan karena kesalahan siapa-siapa, namun karena keterbatasan pengetahuan pada sat terpidana dipidana..bagaimana menyelesaikan masalah ini kalau PK dlm perkara pidana hanya dibatasi 1 kali?bukankah menjadi tidak adil dan kejam, dengan membatasi PK dlm perkara pidana 1 kali, sehingga orang mendapatkan ketidakdilan, bahkan dipersalahkan atas perbuatan yang ternyata terbukti tidak ia lakukan?
jadi menurut saya, seharusnya pengaturan tentang PK yang ada adalah sejalan dengan putusan MK dan seharusnya SEMA ini dicabut agar tidak terjadi keraguan dalam diri hakim dalam menerapkan norma ttg PK ini..
semoga jawaban saya bisa menjawab pertanyaan anda..terima kasih sekali lagi..
LikeLike
Reply
agung says:
15 September 2015 at 9:59 am
trimakasih atas balasannya,
dengan dibatalkannya pasal 268 (3) KUHAP melalui putusan MK 34/XI-PUU/2013, apakah sekiranya perlu dibuatkan kembali pasal yg mengatur permohonan PK atas PK? ketiadaan aturan (pasal 268 ayat 3) inilah y mungkin dijadikan alasan MA meneluarkan sema utk mengisi kekosonan hukum. kendati putusan MK 34/xi-puu/2013 yg slama ini mjd payung hukum atas dibatalkannya pasal 268 ayat 3 KUHAP tetap saja terasa kurang afdhol atau mantap jika tidak ada aturan tentang pengajuan PK itu sndiri. Misal “permohonan PK atas PK dapat dilakukan terbatas pada alasan sebagaimana diatur pada pasal 263 ayat (2)”. apakah hal ini bisa dilakukan? mohon tanapannya, trimakasih.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
15 September 2015 at 10:29 am
Terima kasih kembali atas pertanyaannya..menurut pendapat saya, tidak ada kekosongan hukum yang ditimbulkan dari putusan MK tersebut..MK tidak membatalkan norma ttg PK scr keseluruhan..yang dibatalkan hanyalah pembatasan pengajuan PK..seharusnya, dgn putusan tersebut, dapat scr langsung diartikan secara a contrario..atas putusan BHT, bisa diajukan PK yang tidak memiliki batasan berapa kali jumlah pengajuan (a contrario dari batasan pengajuan yang dulu hanya 1 kali)..yang dihilangkan oleh MK adalah batasan yang dulu ada sehingga sekarang tidak ada batasan berapa kali pengajuan yang diperbolehkan..
Dan apabila kita membaca SEMA tersebut, MA juga tidak menyatakan ada kekosongan hukum..MA hanya “menambal” ketentuan tersebut dengan pasal yang bunyi nya sama dengan pasal yang dihapuskan dari UU yang berbeda..artinya ketentuannya sudah ada..hanya MA tidak mau tunduk kepada putusan MK..
Menurut pendapat saya pribadi, memang seharusnya seluruh putusan MK harus direspon oleh legislatur untuk kemudian diatur kembali (kecuali apabila atas putusan yang menyatakan permohonan ditolak atau tidak dapat diterima)..termasuk putusan ttg PK ini..seharusnya legislatur mencabut pasal tersebut dan kemudian harus menjelaskan keadaan hukum yang ada pasca putusan MK tersebut..shrsnya legislatur merespon hal ini agar tidak terjadi kekacauan hukum..tapi, mungkin legislatur kita lupa bahwa putusan MK bersifat negatif legislatur..yang mana shrsnya putusannya harus dikuatkan dgn peraturan per-uu-an lagi..tapi saat ini, pembahasan uu akibat putusan MK sudah masuk di DPR dan masuk ke dalam kategori peraturan per-uu-an yang bisa dibahas kapan saja (sisipan), tidak perlu masuk prolegnas, sama seperti pembahasan uu pengesahan perppu..semoga keadaan ini akan membaik..
Mungkin seperti itu pendapat saya..semoga bisa menjawab pertanyannya..salam..
LikeLike
Reply
agung says:
22 September 2015 at 6:15 am
trimakasih atas balasanya,
menurut Maria Farida Indrati, bahwa SE tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Meskipun muncul kesan sebagai peraturan, sifatnya hanya untuk kalangan intern. apakah SEMA no. 7 th 2014 ini menegasikan putusan MK (pembatalan pasal 268 ayat 3 yg bisa dimaknai a contrario)?
ada yg berpendapat bahwa SEMA menabrak UU terutama putusan MK, namun sejatinya terbit SEMA itu sejalan dengan pasal 24 ayat 2 UU no. 48 kekuasaan kehakiman dan pasal 66 ayat 1 UU no. 3 2009 ttg Mahkamah Agung “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”. Dlm kasus ini apakah MA boleh utk tdk patuh dg asas lex spesialist?
pertanyaan ke 3, apakah sema termasuk peraturan atau kebijakan? mohon penjelasannya karna saya masih belajar ilmu hukum, kalo berkenan saya jua minta refrensi buku/skripsi/tesis/disertasi/penelitian lainya menenai posisi SEMA dlm sistem perundan-undanan di indonesia, trimakasih banyak.
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
22 September 2015 at 1:23 pm
Terima kasih atas pertanyannya..pertanyaannya sebenarnya, untuk urusan PK, yang mana sebenarnya yang adalah lex specialist?UU MA dan UU kekuasaan kehakiman kah, atau KUHAP kah?menurut saya, karena PK adalah bagian dari hukum acara, sehingga untuk PK, lex specialist nya adalah KUHAP, yang mana pasal KUHAP mengenai hal itu telah dibatalkan oleh MK, sehingga seharusnya, menurut saya, ketentuan yang ada di dalam putuan MK lah yang seharusnya dipatuhi. UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman sejatinya tidak mengatur hukum acara, namun mengatur kelembagaan MA dan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, saya berpendapat SEMA tersebut tidak boleh bertentangan dengan putusan MK tersebut, dalam penegasan bahwa yang dibatalkan dalam putusan MK tersebut adalah aturan utama untuk PK. Bahkan, saya mempercayai bahwa aturan PK di UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman mengambil aturan PK yang ada di KUHAP. Sehingga pembenaran yang ada di SEMA menjadi sangat-sangat konyol menurut saya.
Menurut saya, SEMA ini tidak menegasikan, namun hanya tidak ingin memperhatikan SEMA tersebut dan mencari pembenaran yang konyol. Itu sebenarnya poin saya. Menurut saya, menegasikan dan tidak memperhatikan adalah 2 hal yang berbeda.
Mengenai apakah SEMA termasuk peraturan perundang-undangan atau kebijakan, sampai saat ini, sependek yang saya tahu, belum pernah ada yang membahas hal ini secara komprehensif, baik buku, skripsi, tesis, maupun disertasi. Dan dengan kondisi seperti itu, ditambah dengan peraturan dalam UU MA dan UU 12/2011 juga tidak jelas mengenai kewenangan membuat peraturan internalnya, terutama mengenai peraturan internal apa saja yang dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan menurut UU 12/2011, maka hasilnya dapat muncul interpretasi yang berbeda. Interpretasi saya pun bisa salah sebenarnya. Namun, poin nya adalah ketidakjelasan aturan dalam UU MA tersebut yang bisa diinterpretasikan berbeda-beda oleh setiap orang, bahkan oleh saya, mas, atau siapapun.
Pada intinya, yang ingin saya sampaikan adalah alasan yang dibuat MA untuk mengeluarkan SEMA tersebut cenderung konyol dan kekanak-kanakan. Dan seharusnya, SEMA tersebut, secara materiil tidak bisa bertentangan dengan putusan MK tersebut karena alasan-alasan di atas. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Semoga bisa menjawab mas.
Terima kasih atas diskusinya mas. Menarik sekali. Mungkin mas Agung mau membahas lebih lanjut mengenai kedudukan SEMA dalam peraturan perundang-undangan. Salam..
LikeLike
Reply
Pingback: KOREKSI ATAS TULISAN “SEMA 7/2014 : SEBUAH PEMBENARAN YANG BENAR-BENAR KURANG BENAR” SERTA KOMENTAR ATAS PUTUSAN MK NO. 45/PUU-XIII/2015, DAN 66/PUU-XIII/2015 | Kanggurumalas
Firman says:
5 April 2017 at 6:10 pm
Dalam SEMA 7/2014 poin 5 yang menyatakan “permohonan yang tidak sesuai dengan kententuan SEMA 7/2014 agar dengan Penetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirim ke MA sebagaimana diatur dalam SEMA 10/2009”. pertanyaan saya apakah akibat dari hukum penetapan pengadilan yaang tidak mengikuti putusan MK34/2013 ?
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 3:59 pm
Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf baru merespon…
Terkait pertanyaan tsb, saya rasa kita harus menyepakati terlebih dahulu sifat dari putusan MK itu sendiri. Saya menilai putusan MK itu sifatnya sederajat dengan undang-undang, karena ia dapat mengubah norma yang ada di undang-undang, dimana sejalan dengan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan hanya dapat diubah dengan yang sederajat atau lebih tinggi. Atas dasar itu, putusan MK seharusnya dinilai sebagai suatu aturan hukum yang berlaku dan mengikat semua orang.
Lalu, bagaimana apabila ada penetapan pengadilan yang tidak mengikuti putusan MK tersebut, yang adalah aturan hukum? Penetapan tersbeut dapat dimintakan pembatalan ke Mahkamah Agung. Dasar hukumnya adalah Pasal 30 Ayat (1) huruf b UU 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang pada intinya MA dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan yang salah menerapkan hukum yang berlaku.
Dan faktanya, tahun 2016 kemarin, MA sendiri “mengingkari” SEMA 7/2014 yang mereka buat sendiri. Ada perkara PK kedua dalam perkara pidana yang diterima dan dikirimkan oleh PN dan diterima oleh MA. Bahkan, putusan tersebut dijadikan landmark decision tahun 2016 nya MA. Bisa cek sendiri putusan Nomor 01/PK/Pid/2016. BIsa di cek juga di http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a7021b49b8f/ini-11-putusan-ma-berstatus-landmark-decisions-tahun-2016 .
Semoga menjawab pertanyaan anda…
LikeLike
Reply
Firman says:
6 April 2017 at 6:38 pm
terima kasih atas jawabannya sangat membantu.
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
6 April 2017 at 9:37 pm
Sama-sama. Terima kasih sudah membaca tulisan saya..
LikeLike
Firman says:
12 April 2017 at 8:59 pm
mohon maaf saya ingin bertanya lgi tentang SEMA 7/2014 telah disebutkan diatas bahwa , dasar hukum untuk untuk pembatalan penetapan pengadilan adalah pasal 30 (1) UU MA,
bagaimana jika dibandingkan dengan sema 10/2009 yang menganalogikan pasal 45A UUMA pada pasal 4 yg intinya “penetapan” tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.
apakah dengan menganalogikan pasal 45A dengan serta merta menghapus upaya hukum yg dapat ditempuh oleh pemohon PK yg ditolak PK untuk kedua kalinya. terima kasih
LikeLike
Reply
Muhammad Tanziel Aziezi says:
16 April 2017 at 8:22 pm
Terima kasih atas pertanyaannya, mohon maaf sekali sebelumnya karena lama merespon.
Memang kalau kita mengacu sceara langsung kepada ketentuan Poin 5 SEMA 7/2014 jo. Poin 1 Sema 10/2009 jo. Pasal 45A UU MA (tanpa disebut ayat berapa), maka akan terkesan bahwa aturan dalam ayat (4) dari Pasal 45A UU MA juga ikut dirujuk. Namun, kalau saya menafsirkan tidak demikian. Saya menafsirkan bahwa yang dimaksud “Pasal 45A UU MA” dalam poin-poin SEMA 10/2009 hanya mengacu kepada ayat (3) nya karena diujung kalimat, SEMA tersebut memperjelas bahwa “dengan penetapan ketua pengadilan negeri dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke MA”, yang bunyinya sama dengan ayat (3) di Pasal 45A UU MA.
Selain itu, kalau kita mencermati bagian awal SEMA 10/2009, SEMA ini lahir karena adanya PK yang diajukan lebih dari 1 kali dalam perkara yang sama, sehingga agar tidak terjadi “penumpukan perkara permohonan Pninjauan Kembali”, maka SEMA ini lahir, sehingga PK yang berlebih seperti itu tidak perlu dikirim ke MA. Dari segi maksud pembentukan SEMA ini, saya melihat kepentingan lahirnya SEMA ini hanya terhadap ayat (3) di Pasal 45A UU MA, tidak termasuk ayat lain.
Lagipula, kalau mau mengacu ke Pasal 45A secara full, apa hubungannya ayat (1), (2), dan (5) di Pasal 45A UU MA dengan SEMA 10/2009? Saya rasa tidak ada hubungannya. Misalnya, terhadap ayat (2) huruf a, dimana putusan praperadilan tidak bisa dikasasi. Apakah SEMA 10/2009 juga mengacu ke aturan ini? apa hubungannya dengan PK lebih dari 1 kali? Apakah putusan praperadilan juga materi yang tidak bisa diajukan PK lebih dari 1 kali? seperti yang kita tahu bahwa MA mengeluarkan Perma 4/2016 yang isinya larangan PK terhadap putusan praperadilan. Jangankan 2x, sekali saja tidak bisa.
Atas dasar-dasar itu, saya berpendapat bahwa SEMA 10/2009 yang mengacu ke Pasal 45A UU MA hanya mengacu ke ayat (3) dari Pasal tersebut, bukan keseluruhan. Dengan alasan itu, maka ayat (4) dari Pasal 45A UU MA tidak berlaku untuk penetapan PK lebih dari 1 kali dan masih dapat diajukan sesuai Pasal 30 Ayat (1) UU MA.
Namun, yang harus kita pahami bersama, disini ada ketidakjelasan aturan hukum mengenai hal ini. Hal yang bisa dilakukan adalah menguji secara langsung di Pengadilan dan lihat bagaimana jawaban MA atas masalah ini. Seperti yang saya katakan, bahkan ketika MA sudah mengatur PK tidak boleh diajukan lebih dari sekali dan tidak perlu dikirim berkasnya ke MA, namun faktanya ada PK kedua yang diterima oleh MA, yang artinya diterima oleh PN dan berkasnya dikirim ke MA, dan MA menerima PK tersebut. Malah putusan PK tersebut dijadikan putusan penting (landmark decision) oleh MA.
Mungkin begitu jawaban saya mas Firman, semoga membantu..
LikeLike
Reply
Firman says:
17 April 2017 at 11:02 pm
sekali lagi terima kasih atas jawabannya. sangat membantu untuk mencerahkan perihal PK ini. terima kasih
LikeLike
Muhammad Tanziel Aziezi says:
18 April 2017 at 12:22 am
Sama-sama mas Firman..kalau boleh tau, latar belakang mas Firman apa ya? soalnya cuma mas Firman yang masih interest dengan bahasan ini, setidaknya yang diskusi dengan saya..
Salam kenal mas..sukses selalu..
LikeLike
Firman says:
21 April 2017 at 10:00 pm
maaf baru balas, saya mahasiswa fakultas hukum yang perpanjangan masa studi, saya telah mengajukan judul tentang sema 7/2014 vs put. MK ini semenjak sema 7/2014 dikeluarkan dan judul telah diterima/acc oleh dosen pembimbing bulan januari 2015, vakum 2 tahun krn ada masalah internal. terima kasih atas semua jawabannya semoga manfaat ditulisan saya. thanks
LikeLike
kanggurumalas says:
22 April 2017 at 2:14 pm
Wah..sukses buat tugas akhirnya mas Firman..sama-sama mas..
LikeLike
Leave a Reply to agung Cancel reply
Enter your comment here...
Fill in your details below or click an icon to log in:
Email (required) (Address never made public)
Name (required)
Website
You are commenting using your WordPress.com account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Google account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Twitter account.	( Log Out / Change )
You are commenting using your Facebook account.	( Log Out / Change )
Cancel
Connecting to %s
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Tulisan Paling Banyak Dibaca…
KEJAHATAN POLLYCARPUS : SUATU PANDANGAN DARI TEORI HUKUM
GANGGUAN KEJIWAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (SEBUAH PEMAHAMAN MENGENAI PASAL 44 AYAT (1) KUHP)
“SALAH BACA PASAL YANG BERAKIBAT FATAL”: LOGIKA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DALAM KUHP
SEKILAS TENTANG SEJARAH STRUKTUR LEMBAGA PENGADILAN MASA KOLONIAL HINDIA BELANDA DAN PENJAJAHAN JEPANG
PRAPERADILAN ATAS SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA (PERJUDIAN HUKUM YANG DI(TER)BIARKAN)
Tulisan Terakhir
POLEMIK PERAMPASAN ASET FIRST TRAVEL OLEH NEGARA: PELAJARAN PENTING PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN YANG TIDAK PERNAH DIPERHATIKAN 4 April 2020
POLEMIK PENGURUS PARTAI POLITIK JADI CALON ANGGOTA DPD DI PEMILU 2019, SALAH SIAPA? 3 January 2019
MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA MELALUI KONSISTENSI PUTUSAN TENTANG PERAMPASAN HARTA BENDA SEBAGAI PELAKSANAAN PIDANA DENDA PAJAK 14 September 2017
MELURUSKAN KEMBALI KONSEP PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA 4 May 2017
LEGISLASI SEBAGAI PENYEMPURNA SABDA SANG WAKIL TUHAN, SEBUAH JALAN TERANG YANG (MASIH) SELALU DIABAIKAN 20 February 2017
Blog yang Saya Ikuti
Ikuti Blog Ini
Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.
Ikuti
WordPress.com.
Ars Aequi et Boni
Menerapkan Nilai Kebaikan dan Kepatutan
KRUPUKULIT
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.

warc-type: conversion

warc-identified-content-language: ind,eng

content-type: text/plain

label: id

label: en


content:
Arti bahasa batak dari ela adalah - Kamus bahasa batak online - Referensi Informasi, arti, makna dan kosakata - Katakamus.id
Kata Kamus
CARI
Kamus Batak indonesia » ela
ela
mangela, menggoda untuk melakukan sesuatu yang negatip, paelaela, mebujuk-bujuk agar terpancing melakukan sesuatu yang negatip.
Apa arti bahasa batak dari kata ela? Arti bahasa batak ela adalah mangela, menggoda untuk melakukan sesuatu yang negatip, paelaela, mebujuk-bujuk agar terpancing melakukan sesuatu yang negatip.
Cara download gambar : Tekan gambar di atas beberapa detik sampai muncul menu, kemudian pilih save atau download gambar

warc-identified-content-language: ind

label: pt


content:
Saat ini, para pelaku usaha mulai menyadari terhadap pentingnya pemanfaatan teknologi. Banyak juga pelaku usaha yang lebih memutuskan untuk membuka bisnis secara daring atau online saja. Selain tidak menggunakan tempat secara offline, membuka bisnis secara daring diyakini cukup menggunakan modal kecil. Inilah beberapa bisnis online terbaik yang bisa Anda pilih.
1. Kuliner
Berbisnis pada bidang yang satu ini memang menjadi bisnis yang memiliki pangsa pasar yang bagus. Anda bisa menggunakan teknik promosi baik itu online ataupun offline. Satu hal yang pasti, apabila Anda bermaksud membuka bisnis pada bidang ini usahakan Anda membuka secara offline. Hal ini ditujukan kepada pangsa pasar Anda lebih terpercaya.
2. Kesehatan
Pada zaman sekarang ini, tingkat kesadaran masyarakat terhadap produk kesehatan terutama pada produk organik mulai berkembang. Produk kesehatan yang berasal dari bahan tumbuhan-tumbuhan dan organik menjadi produk yang diyakini dapat menyembuhkan secara langsung. Hal ini disebabkan masyarakat semakin sadar akan hidup sehat tanpa harus bergantung obat-obatan secara kimiawi.
3. Fashion
Industri di bidang fashion seakan tidak pernah habisnya. Selalu ada model terbaru dan selalu berubah tiap tahunnya. Kebutuhan terhadap produk fashion pun sering meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Bisnis ini bisa menjangkau semua kalangan dan tidak memandang umur. Oleh karena itu, bisnis ini cukup menjanjikan karena produk fashion tidak memiliki masa kadaluarsa.
4. Produk Kecantikan
Bisnis berikutnya yang paling diminati adalah produk kecantikan. Jika dulu teknik pemasaran produk kecantikan dijual secara offline, kini banyak ditemukan permintaan terhadap produk kecantikan yang mengharuskan dijual secara daring. Pasalnya, para konsumen kini mulai merasakan bahwa pembelian secara daring lebih tidak membuang tenaga. Tinggal diam di rumah, barang pun langsung datang.
5. Kebutuhan Sehari-Hari
Ini dia yang tidak ketinggalan. Produk kebutuhan sehari-hari ini juga bisa Anda promosikan secara daring. Ibu-Ibu rumah tangga yang bisa dibilang tidak punya waktu untuk keluar, bisa memanfaatkan kesempatan ini. Tidak hanya itu saja. Peluang pangsa pasar terhadap produk ini cukup luas. Bisa dibilang semua kalangan pasti akan membutuhkan produk kebutuhan sehari-hari.
Nah, itulah beberapa bisnis online terbaik yang bisa Anda jalankan. 5 sektor sebelumnya merupakan sektor yang paling dicari dan diminati. Adanya sistem transaksi secara daring, membuat pembeli semakin dimanjakan. Oleh karena itu, Anda tinggal memperbarui informasi terhadap produk-produk tersebut dan berikutnya Anda bisa melakukan bisnis tersebut.


content:
8 Contoh Kerja Lepas untuk Penyandang Disabilitas – Freelancing atau bekerja secara remote merupakan cara terbaik mencari nafkah tanpa perlu keluar rumah.
Bagi penyandang disabilitas, pekerjaan remote tentunya akan sangat membantu agar mereka tetap bisa menghasilkan uang dengan mudah.
Tidak banyak karier yang mudah dilakukan bagi penyandang disabilitas. Untuk itu, pekerja lepas bisa menjadi salah satu alternatif pekerjaan yang ideal bagi kaum disabilitas.
Agar bisa menjadi freelancer yang bekerja remote dari rumah, kamu harus memiliki keterampilan yang bisa dipasarkan. Kamu akan memakai keahlianmu untuk membuat layanan yang bisa dijual ke klien nanti.
Sebagai contoh, jika kamu bisa mendesain atau menggambar, kamu bisa menawarkan layanan merancang busana atau mendesain logo.
Sementara itu, jika kamu bisa membuat artikel, kamu bisa menawarkan jasa menulis e-book atau blogging.
Nah, berikut ini adalah 8 contoh kerja lepas untuk penyandang disabilitas. Ada apa saja, sih?
8 Contoh Kerja Lepas untuk Penyandang Disabilitas
1
Transkripsi Audio ke Teks
Gambar: ShutterStock
Ini dia contoh kerja lepas untuk penyandang disabilitas yang pertama. Pekerjaan transkripsi adalah salah satu pekerjaan termudah yang dapat kamu coba sebagai penyandang disabilitas.
Baca juga: 10 Situs Freelance yang Wajib Dicoba Seluruh Freelancer
Pekerjaan ini mengharuskan kamu untuk mendengarkan konten audio atau video. Kemudian, mengonversi semua yang diucapkan dalam audio tersebut ke dalam format teks.
Pekerjaan ini termasuk jasa yang cukup populer dan laris, terutama karena tren aplikasi podcasting.
Banyak podcaster yang menyewa jasa transcriptionists untuk mengubah setiap sesi atau episode podcast menjadi format teks. Dengan begitu, podcaster bisa mempublikasikan ke dalam blog.
Baca juga: 4 Blogger Buku Favorit yang Sering Kasih Rekomendasi Buku Bagus
Strategi hebat yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan transkripsi adalah menelusuri platform podcasting seperti iTunes atau Stitcher.
Kemudian, hubungi pembuatnya dan tanyakan apakah kamu bisa memberikan layanan transkripsi kepada mereka.
2
Menulis Blog
Saat ini ada banyak brand bisnis atau perusahaan ternama yang menciptakan blog sebagai branding awareness dan strategi pemasaran produk.
Jika kamu mahir dalam menulis dan memiliki perbendaharaan kata-kata yang baik, kamu bisa menawarkan jasa menulis blog.
Baca juga: 7 Strategi Jitu Menambah Penghasilan dari Buku
Bahkan, jika kamu belum memiliki portofolio tulisan sebelumnya, kamu bisa langsung mulai ikut dalam lelang proyek menulis blog.
Tetapi, sebaiknya kamu bisa mencoba terlebih dahulu menulis sebuah artikel, kemudian publikasikan melalui media sosial, blog pribadi, atau situs dan portal berita online untuk khalayak. Mintalah saran dari teman atau komunitas agar tulisanmu lebih berkualitas.
3
Menjadi Asisten Virtual
Gambar: ShutterStock
Pekerjaan asisten virtual agak menantang untuk dikelola daripada kebanyakan pekerjaan lain. Pekerjaan ini biasanya melibatkan keterampilan manajemen waktu.
Alasannya, kamu harus pandai mengatur jadwal klien, menjawab email dengan baik, dan terkadang mengelola janji bertemu atau bahkan bekerja sama dengan beberapa orang lain yang juga bekerja untuk si klien tersebut.
Misalnya, jika kamu mendapatkan pekerjaan asisten virtual untuk blogger yang sukses, kamu harus mengatur jadwal blognya, membalas email, serta mampu mengelola penulis yang bekerja untuknya, dan masih banyak lagi.
Tertarik untuk menjalani kerja lepas untuk penyandang disabilitas ini?
4
Menguji Aplikasi Seluler
Bisa dibilang, untuk melakukan pekerjaan ini, kamu tidak diharuskan memiliki keterampilan khusus.
Kamu hanya diminta untuk mengetes atau menguji sebuah aplikasi seluler dengan cara menginstalnya di smartphone kamu. Kemudian, cobalah untuk menggunakan aplikasi ini di ponsel atau komputer.
Pekerjaan ini umumnya akan menguji sebuah aplikasi atau fitur yang sama sekali belum diluncurkan secara luas ke khalayak umum.
Baca juga: 10 Peluang Kerja Online yang Harus Dicoba Sekarang
Jadi, pengembang aplikasi membutuhkan umpan balik dan saran agar aplikasinya bisa berjalan sukses.
Jika kamu menemukan kekurangan atau bug dan kesulitan menggunakan aplikasi ini, kamu cukup melaporkannya saja.
5
Dubbing atau Pengisi Suara
Jika kamu memiliki suara yang bagus dan menguasai bahasa inggris atau bahasa asing lain dengan baik, maka bisa menjadi modal yang bagus sebagai artis sulih suara (dubber).
Saat ini banyak rumah produksi yang membutuhkan jasa seorang pengisi suara untuk konten video dan audio yang akan diunggah ke laman Channel Youtube maupun dipublikasikan sebagai film animasi televisi.
Jenis pekerjaan lain adalah podcaster (baca cara membuat podcast) yang akan mempromosikan iklan, kamu akan disewa oleh pembuat konten video untuk membuat presentasi, perkenalan video, dan sebagainya.
6
Layanan Pelanggan
Pekerjaan layanan pelanggan sangat mudah. Kamu akan bekerja sebagai perwakilan perusahaan dan menanggapi pertanyaan pelanggan terkait dengan aspek penjualan dan teknis.
Terkadang kamu harus menggunakan aplikasi tertentu milik perusahaan untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan pelanggannya.
7
Penerjemah
Gambar: ShutterStock
Fasih berbahasa asing seperti bahasa Inggris, Mandarin, atau bahasa asing lainnya? Kamu bisa jadi penerjemah. Mungkin, ini jadi salah satu alternatif kerja lepas untuk penyandang disabilitas.
Baca juga: Kerja Remote dari Rumah, Simak 5 Tips Agar Kamu Tetap Termotivasi
Jasa ini sekarang banyak ditawarkan di beberapa platform freelancing. Misalnya untuk menerjemahkan dokumen, artikel, bahkan eBook dari satu bahasa ke bahasa lain.
Nah, itulah dia 8 contoh kerja lepas untuk penyandang disabilitas yang bisa dilakukan. Jangan khawatir, mungkin pada awalnya sulit menemukan pekerjaan lepas yang cocok.
Namun, setelah kamu mendapatkan banyak rating dan bintang, kamu akan lebih mudah menemukan proyek atau bahkan klien dalam jangka panjang. Semoga berhasil!
Langganan Artikel Terbaru, Yuk!
Dapatkan artikel terbaru seputar dunia freelancing dari Kerja Lepas
Tonton Serial Video Tips & Trik Dunia Freelance
Subscribe
Bagikan
Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest
WhatsApp
LINE
Artikel SebelumnyaIngin Resign dan Jadi Full Time Freelancer? Tanyakan 8 Hal Ini Dulu
Artikel Selanjutnya7 Tips Hari Pertama Magang Buat Kamu, Dijamin Asyik!
Sintia Astarinahttps://www.sintiaastarina.com/
A flâneur with passion in books and traveling. Sometimes she writes poems and prose, too.
Artikel Menarik Lainnya
Inspirasi
Download 10+ Logo Animasi After Effect Ini Sepuasnya, Keren-Keren Banget!
22 Agustus 2020
Download 10+ Logo Animasi After Effect Ini Sepuasnya, Keren-Keren Banget! - Sebagai seorang video creator tentu kamu sudah tidak asing dengan Adobe After Effect. Yup,...
Selengkapnya
Inspirasi
17+ Tren Logo Keren Anti Ketinggalan Zaman, Apa Saja?
18 Agustus 2020
17+ Tren Logo Keren Anti Ketinggalan Zaman Beserta Contohnya, Apa Saja? - Bagi brand, perusahaan bahkan individu, logo bukanlah sebuah gambar asal, tetapi sangat...
Selengkapnya
Inspirasi
20 Contoh CV Menarik dan Kreatif, Sudah Punya?
2 Agustus 2020
20 Contoh CV Menarik dan Kreatif, Sudah Punya? - Dalam dunia profesional maupun dunia kerja, Curriculum Vitae atau CV sering diibaratkan sebagai 'tiket masuk'. Terutama...


content:
Im Siwan baru-baru ini berpartisipasi dalam pemotretan dan wawancara dengan majalah Cosmopolitan Korea!
Dalam wawancara, idola yang menjadi aktor ini berbicara tentang promosi dengan ZE:A, bagaimana dia menjadi lebih dekat dengan lawan mainnya di film mendatang, dan banyak lagi.
Im Siwan berbagi pemikirannya tentang grupnya ZE:A setelah lagu mereka “Aftermath” menjadi viral dan menaiki tangga musik lagi.
“Beberapa orang mengatakan bahwa para anggota tidak dapat menunjukkan pesona mereka dengan baik ketika kami berpromosi dengan ZE: A, tapi itu karena ZE:A adalah grup yang berfokus pada keberagaman,” Im Siwan menjelaskan. “Daripada terpaku pada gaya yang cocok untuk seluruh tim, kami merasa berkewajiban meminta kesembilan anggota masing-masing mengambil konsep yang berbeda.”
Dia melanjutkan, “Akhir-akhir ini, para anggota banyak membicarakan tentang ‘Aftermath’. Siapa yang tahu kami akan menerima perhatian lagi? Kami semua sangat bersyukur bahwa orang-orang menunjukkan minat mereka, terlepas dari bagaimana mereka melakukannya. Dari semua lagu kami, ‘Aftermath’ adalah yang paling kami sukai dulu dan bahkan sekarang.”
Im Siwan juga berbagi tentang membuat transisi dari idola menjadi aktor. “Aku tidak ingin melepaskan bernyanyi dalam hidupku,” katanya. “Itu selaras denganku bahwa seseorang di luar sana menikmati musik kami dan bernyanyi bersama dengannya. Itulah mengapa aku sesekali tampil selama fan meeting dan mencoba untuk tidak sepenuhnya meninggalkan panggung.”
Dia melanjutkan dengan berkata, “Sungguh memalukan bagiku untuk menyangkal bahwa aku adalah seorang penyanyi karena dengan demikian aku akan menyangkal waktu yang aku habiskan di usia 20-an. Selain itu, aku percaya bahwa menerapkan pengalaman tersebut dan menikmatinya dalam aktingku adalah sesuatu yang dapat menjadi keuntungan bagiku.”
Dia menambahkan, “Aku mencoba menyanyikan OST untuk drama baruku ‘Run On’ jika aku mendapat kesempatan. Tentu saja itu tidak mungkin terjadi.”
Im Siwan menyebutkan bahwa dia baru saja mengerjakan tiga proyek tahun ini, termasuk film “Boston 1947”, “Declaration of Emergency” (judul literal), dan drama JTBC mendatang “Run On”. Dia kemudian berbicara tentang bergabung dengan para pemain yang mengesankan untuk “Declaration of Emergency,” yang dibintangi oleh Song Kang Ho, Lee Byung Hun, Jeon Do Yeon, Kim Nam Gil, dan banyak lagi.
“Aku tidak percaya, bahwa aku bisa bekerja dengan aktor senior yang luar biasa,” kata Im Siwan. “Karena ada begitu banyak aktor, tidak banyak adegan di mana aku bersama mereka semua. Aku memfilmkan banyak adegan dengan Kim Nam Gil, jadi kami banyak mengobrol.”
Dia melanjutkan, “Aku tidak memiliki adegan di mana aku bertemu dengannya, tapi aku menelepon Song Kang Ho setelah aku dikonfirmasi untuk film tersebut. Kami bertemu di lokasi syuting ‘The Attorney’ ketika aku masih pemula yang tidak tahu apa-apa tentang akting, tapi bertemu dengannya lagi membuatku bahagia dan juga gugup. Aku ingin mengatakan kepadanya, ‘Aku telah tumbuh sebesar ini sebagai seorang aktor,’ tetapi aku juga khawatir bahwa dia mungkin berpikir bahwa aku telah kehilangan kepolosan yang aku miliki saat itu.”
Im Siwan menambahkan, “Aku memberi tahu Lee Byung Hun bahwa aku ingin minum dengannya, dan aku pergi ke rumahnya. Sangat menarik untuk melihat bagaimana aktor senior yang aku kagumi memerankan ayahku.”
Ketika pewawancara berkomentar bahwa Im Siwan tampaknya cukup tegas saat mendekati aktor seniornya, dia menjawab, “Merupakan suatu kehormatan bisa bekerja sama dengan mereka, tapi aku pikir itu tepat bagiku untuk mendekati mereka terlebih dahulu. Aku memiliki banyak hal yang membuatku penasaran. Aku menganggap aktor senior memiliki sesuatu yang istimewa yang memungkinkan mereka mencapai hasil yang luar biasa di satu bidang, dan aku ingin belajar tentang upaya yang mereka lakukan, jadi aku pergi minum anggur dengan [Lee Byung Hun].”
Im Siwan menjelaskan jenis nilai yang menurutnya penting bagi orang-orang seusianya. “Aku pikir kita diberkati dengan informasi yang berlimpah saat ini,” dia memulai. “Jika seseorang mencoba sedikit saja, mereka dapat dengan mudah menemukan informasi kelas atas yang mereka butuhkan. Karena itu, menurutku penting bagi orang-orang untuk mengembangkan pemahaman yang baik dalam menentukan informasi yang tepat untuk mereka.”
Dia menambahkan, “Itu karena kita hidup di generasi di mana sangat penting untuk memiliki pandangan yang baik tentang apa yang akurat dalam kelimpahan informasi yang kita miliki.”
Pewawancara berkomentar bahwa tanggapan Im Siwan tidak terduga. Dia menjawab, “Jika kau mengenalku, aku bisa mengejutkan. Misalnya, aku tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang tidak penting. Jika itu adalah sesuatu yang tidak mempengaruhi situasi umum, maka semuanya baik-baik saja bagiku.”
Dia kemudian menjelaskan bahwa dia tidak sensitif terhadap perubahan dan detail kecil, seperti mencoba mengambil gambar terbaik dan berfokus pada hal-hal seperti pencahayaan dan sudut. “Aku kadang mendengar orang mengatakan bahwa aku buruk dalam mengambil foto narsis,” katanya.
Im Siwan menambahkan sambil tertawa, “Aku tidak percaya selera kecantikanku sendiri, jadi aku bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu.” Dia melanjutkan, “Lagipula ini bukan bidang pekerjaanku, jadi aku tidak punya ambisi untuk berhasil dalam hal itu. Aku tidak akan merasa sedih jika orang mengatakan bahwaa ku buruk dalam hal-hal semacam itu, jadi tolong beri tahuku dengan jujur.”
Loading…
Tagged Im Siwan
by wndwnrt
Follow Us On
Post navigation
Previous post Kim Min Seok Cerita Soal Kerpibadiannya dan Bagaimana Memilih Drama yang Akan Dia Bintangi
Next post CL Kejutkan Penggemar dengan Merilis Video “Intro”
Comment
Leave a Reply Cancel reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Comment
Most Popular
Jung Joon Young dan Choi Jong Hoon Menerima Hukuman Penjara dari Mahkamah Agung posted on 09/24/2020
BLACKPINK Kembali Bagikan Poster Lisa untuk “THE ALBUM” posted on 09/24/2020
NCT Bagikan Detail untuk Album “NCT 2020: RESONANCE Pt. 1” posted on 09/24/2020
Park So Dam, Park Na Rae, Solar, Naeun & Ahn Young Mi Tampil Penuh Gaya di Poster Variety Show “Emotional Camping” posted on 09/24/2020

label: de


content:
Halaman ini mengandung Konten Dewasa. Jika usia kamu dibawah 18 tahun, mohon untuk tidak mengakses halaman ini
Batalkan
Lanjutkan →
LOGIN
Username/Email/Nomor Telepon
Kata Sandi
Masuk
Buat Akun Baru Lupa Sandi
Login · Register
Home
Know
Webtoon
Novel
Hutomo D Menulis artikel
@symphonia86
Inikah Bukti Jika Sanji dan Nami Ditakdirkan untuk Bersatu?
Setujukah kwikkers jika Sanji dan Nami menikah?
Cocok buatmu
Diduga Gagal, 6 Anime Ini Malah Sukses Besar
Dalam anime One Piece, berkali-kali kita diperlihatkan adanya ketertarikan Sanji terhadap Nami, meskipun Sanji memang suka menggoda semua cewek cantik yang ditemuinya. Sebenarnya kita juga diperlihatkan beberapa petunjuk bahwa Sanji dan Nami ditakdirkan untuk bersatu. Apa saja petunjuknya? Simak daftarnya berikut ini.
1. Arti Nama dan Angka
Sumber: duniaku.net
Dari semua kru Topi Jerami, hanya Sanji dan Nami yang namanya memiliki arti langsung dari bahasa Jepang. Sanji berarti pukul 3 alias jam 3, sementara Nami berarti ombak. Nama Sanji memiliki unsur angka 3 dan nama Nami bisa ditulis juga dengan 73 (7=Na, 3=Mi). Di beberapa kesempatan, kita bisa menemukan Nami dikaitkan langsung dengan angka 3 (san dari Sanji). Ia pernah mengenakan angka 3 di pakaiannya. Jika dihitung dari Luffy, Nami juga adalah anggota ketiga Topi Jerami setelah Usopp. Sanji juga memiliki momen-momen di mana ia dikaitkan dengan angka 7 (Na dari Nami). Sebutlah nilai buruannya yang mengandung dua angka 7, baik yang lama maupun yang baru. Bahkan kulkas dengan kunci milik Sanji mengandung angka 73 (Na dan Mi) di depannya, yaitu 7326. Mungkin saja angka 26 adalah tanggal mereka bakal nikah.
2. Jeruk dan Rokok
Sumber: duniaku.net
Semua kru Topi Jerami memiliki barang ikonik yang menggambarkan mereka, seperti Luffy dengan topinya, Zoro dengan pedangnya, atau Franky dengan cola. Sanji sendiri identik dengan rokok seperti Nami yang identik dengan jeruk. Terkait rokok dan jeruk, faktanya jeruk bisa membantu menyembuhkan perokok. Masih terkait dengan jeruk, kita tahu di kapal lama Topi Jerami, Going Merry, dulu ada tiga pohon jeruk dari kampung halaman Nami. Sebelum kru wanita lain muncul (seperti Vivi atau Robin), yang diizinkan untuk mendekati pohon jeruk hanyalah Sanji. Hanya Sanji yang dipercaya oleh Nami untuk menjaga pohonnya.
3. Warna dan Pakaian
Sumber: duniaku.net
Selain benda, Eiichiro Oda sang pengarang juga memberikan warna sebagai perwakilan masing-masing anggota Topi Jerami. Di kolom SBS volume 40, Sanji diberikan warna biru sebagai ciri khasnya sementara Nami diberi warna jingga. Tahukan kalian dalam rentang warna, biru dan jingga adalah warna yang cocok untuk disandingkan? Adalah hal umum di bidang fashion bahwa warna komplementer seperti biru dan jingga adalah warna yang sangat bisa disandingkan. Bahkan di beberapa gambar, Nami dan Sanji sering diberikan warna pasangannya dan bukan warnanya sendiri, seperti Nami mengenakan pakaian dengan warna biru, sedangkan Sanji memakai jingga. Apa artinya ini? Cuma sang pengarang yang tau.
4. Panggilan Sayang
Sumber: orig00.deviantart.net
Kamu mungkin tahu kebiasaan Sanji untuk memanggil cewek-cewek cantik dengan akhiran -chwaan. Contohnya adalah ketika dia memanggil Robin, dengan sebutan Robin-chwaan. Namun beda halnya dengan Nami. Mungkin kwikkers tak sadar, kalau hanya Nami yang punya panggilan khusus, yaitu menggunakan akhian -shwaan, bukan -chwaan seperti cewek lainnya. Begitu pula dengan Nami, yang punya panggilan sayang untuk Sanji. Dibandingkan yang lain, cuma Sanji yang dipanggil Nami dengan tambahan -kun. Padahal Nami memanggil rekan Topi Jerami lainnya dengan panggilan normal.
5. Memori
Sumber: duniaku.net
Sanji dan Nami masing-masing memiliki masa lalu yang kelam. Sanji dibuang oleh keluarganya dan diasuh oleh Zeff, dan Nami juga diasuh oleh ibu angkat bernama Bell-mere. Lalu apa hubungannya masa lalu mereka dengan hubungan Sanji dan Nami? Ketika pembaca butuh seseorang untuk mengingatkan masa lalu Sanji, maka Nami lah yang berbicara. Begitu pula sebaliknya, Sanji yang berkata-kata jika itu ada kaitannya dengan masa lalu Nami. Ini menunjukkan mereka saling peduli terkait masa lalu mereka. Sanji ada ketika Nami menceritakan masa lalunya, sebaliknya Nami ada ketika masa lalu Sanji diungkap.
6. Pernikahan
Sumber: duniaku.net
Tema pernikahan seperti sangat melekat erat pada mereka berdua. Pertama kali di Thriller Bark, kemudian di Pulau Whole Cake. Sanji dan Nami seakan identik dengan perkawinan itu sendiri. Ketika Nami diculik di Thriller Bark, Sanji merupakan orang yang paling marah, dan langsung bergegas untuk menyelamatkannya meski tanpa disuruh Luffy. Sebaliknya, ketika Sanji "diculik” oleh Bege untuk dibawa ke Pulau Whole Cake, Nami terlihat yang paling sedih. Bahkan Nami tampak sangat marah saat Zoro menyalahkan Sanji. Inikah pertanda bahwa mereka sebenarnya saling menyukai, atau bahkan udah jadian? Nggak ada yang tau.
1
1 none
Yang mungkin kamu suka
5 Daftar Anime yang Dianggap Sangat Mengecewakan, Apakah Kamu Setuju?
Kenal Lebih Dekat dengan Husbando Paling Dicintai di Musim Semi: Naofumi Iwatani dari Tate no Yuusha Nariagari

annotation: short_sentences header footer

label: ms


content: Hasil diatas adalah hasil pencarian dari anda "Sheffield United Arsenal" MP3 dan menurut kami yang paling cocok adalah Sheffield United Arsenal. jika ini kurang cocok silahkan pilih hasil yang ada dibawah ini. Usahakan kalian download sebagai review saja, belilah CD original atau kalian beli secara online seperti di iTunes untuk mendukung semua artis agar terus berkarya. Jika kalian mau follow akun resmi mereka silahkan cek di link profile bagian atas.

warc-identified-content-language: eng,ind


content:
Masa pandemi atau Covid-19 mengubah banyak kebiasaan bagi warga Indonesia. Tidak hanya warga Indo, tapi juga semua penduduk dunia.
Tidak jarang pula yang lebih memilih menggunakan aplikasi terbaik untuk meeting online dalam berbagai kegiatan yang mengumpulkan banyak orang.
Karena sesuai protokol dan anjuran pemerintah segala kegiatan yang melibatkan banyak orang dianjurkan untuk dihindari.
Meskipun sebenarnya bisa juga dengan pilihan mengikuti protokol kesehatan, namun tetap saja dalam masa pandemi seperti sekarang ini rasanya cukup mengkhawatirkan jika harus melakukan kegiatan langsung di luar.
Belum lagi harus melalui perizinan yang cukup ketat jika tidak menggunakan ruangan atau gedung pribadi, bahkan dengan menggunakan gedung pribadi juga tetap saja menjadi kekhawatiran tersendiri.
Dalam keadaan dan kondisi apapun ada beberapa hal yang pada dasarnya tidak dapat ditinggalkan misalnya saja perihal pekerjaan, perkuliahan, dan juga berbagai aktivitas lainnya yang sifatnya sangat penting.
Terkecuali ada kebijakan khusus dari pimpinan atau atasan. Untuk itu, saat ini banyak sekali pilihan aplikasi terbaik untuk meeting online yang dapat digunakan.
Maka dari itu, bagi Anda yang saat ini sedang mengalami atau berada pada posisi tersebut maka sebaiknya mengenal beberapa aplikasi berikut ini untuk rapat online:
Contents
Zoom Cloud Meeting
Skype
Google Hangouts Meet
Cisco Webex
Facetime
Zoom Cloud Meeting
Ini merupakan salah satu aplikasi yang pasti sebagian orang bahkan hampir tidak ada orang yang mungkin tidak mendengarnya. Sebab seiring dengan adanya pandemi ini, sepertinya aplikasi zoom merupakan salah satu yang banyak digunakan.
Jika Anda perhatikan banyak webinar-webinar yang memanfaatkan aplikasi yang satu ini dalam penyelenggaraannya.
Mengingat penggunaan Zoom yang terbilang cukup sederhana. Bahkan tanpa Anda mendaftarkan akun terlebih dahulu, Anda dapat langsung mengikuti sebuah rapat online atau zoom meeting dalam istilah aplikasi ini dengan hanya mengklik undangan yang disertakan pada Anda.
Hanya saja apabila Anda sebelumnya belum mendaftarkan diri atau registrasi maka Anda tidak akan mendapatkan layanan lebih.
Misalnya saja Anda tidak dapat mengubah foto profil atau keterangan profil yang Anda miliki.
Keuntungan lain dari aplikasi yang satu ini adalah dapat menampung banyak peserta hingga 100 peserta lebih dengan durasi yang cukup lama.
Tidak heran jika banyak yang memilih zoom untuk acara webinar, kuliah online, maupun rapat online.
Skype
Aplikasi terbaik untuk meeting online selanjutnya yang bisa menjadi pilihan untuk Anda adalah Skype.
Mungkin banyak dari Anda yang sebelumnya pernah mendengar aplikasi yang satu ini meskipun bukan menjadi salah satu usernya. Tidak heran jika Skype cukup banyak dikenal sebab penggunanya sudah mencapai angka di atas ratusan juta yaitu sebesar 250 juta.
Jika sebelumnya Anda hanya mendengar jika Skype semacam aplikasi untuk video call dan juga panggilan suara secara virtual, namun sebenarnya Skype dapat digunakan untuk video call yang lintar platform sehingga dapat menjadi pilihan untuk meeting online.
Ditambah lagi dengan banyak fitur menarik lainnya.
Bagi Anda yang merasa tidak ingin terganggu privasinya, maka Skype memiliki opsi yang sama seperti Zoom Cloud Meeting yaitu dapat menikmati layanan video call tanpa harus melakukan registrasi dan tanpa Anda menghubungkan ke nomor handphone Anda.
Cukup dengan fitur Meet Now maka Anda sudah dapat bergabung ke dalam peserta rapat online yang dapat menampung kapasitas peserta sebanyak 25 peserta.
Dengan kapasitas yang hanya sedikit maka aplikasi yang satu ini lebih cocok untuk meeting dalam skala kecil misalnya saja dalam divisi kerja yang hanya melibatkan beberapa orang.
Namun aplikasi ini memiliki fitur beragam yang tidak kalah, sebab merupakan aplikasi besutan dari Microsoft. Tidak heran namanya sudah melambung lebih dulu.
Baca juga: Cara menggunakan Skype untuk meeting online.
Google Hangouts Meet
Bagi Anda para akademisi, dosen, atau para peneliti yang memiliki akun Google Scholar maka aplikasi yang satu ini lebih cocok untuk Anda gunakan. Sebab Google Hangouts Meet sebagai aplikasi yang dirilis oleh Google memiliki keistimewaan terintegrasi dengan Google Scholar.
Melalui jumlah kapasitas sebanyak 250 pengguna yang dapat terhubung dalam rapat online, maka aplikasi Google Hangouts Meet ini tidak kalah menarik dengan aplikasi Zoom.
Aplikasi yang satu ini juga dilengkapi dengan text to speech serta keistimewaan lainnya adalah terhubung dengan Google Calendar.
Dengan demikian bagi Anda yang terkadang lupa terhadap tanggal rapat bisa menggunakan alternatif ini.
Cisco Webex
Aplikasi yang jarang dikenal banyak orang ini ternyata merupakan salah satu aplikasi yang justru paling sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebab memiliki keistimewaan khusus yaitu dengan dukungan dari Google Assistant dan juga Google Home Hub.
Tidak heran jika banyak perusahaan besar yang menggunakan aplikasi ini.
Aplikasi ini juga memiliki fitur berupa papan virtual yang dapat digunakan untuk menggambar, fitur untuk unggah dokumen, hingga fitur perekam video pada saat terjadi atau berlangsung percakapan video.
Bagi Anda yang tertarik untuk mengunduh aplikasi ini bisa di download oleh pengguna Android dan juga iOS.
Facetime
Bagi Anda para pecinta produk Apple seperti iPhone, Ipod Touch, atau iPad maka pilihan untuk sebuah aplikasi yang dapat digunakan dalam rapat online adalah Facetime. Karena hanya dapat digunakan oleh para pengguna produk Apple.
Aplikasi yang satu ini dapat menampung orang hingga sebanyak 32 orang sekaligus dalam sebuah panggilan video.
Aplikasi yang satu ini juga memiliki fitur untuk menggunakan kamera depan serta belakang yang bisa diperlihatkan sesuai pilihan Anda selama berlangsung panggilan video.
Itulah beberapa aplikasi terbaik untuk meeting online yang bisa Anda gunakan. Pilih saja sesuai dengan kebutuhan Anda, dan pastikan pada saat Anda mendownloadnya maka Anda bisa menggunakannya atau minimal mengetahui segala jenis menu yang ada pada aplikasi tersebut.
Penggunaan aplikasi yang berbasis online ini pun, sebenarnya akan menjadi suatu kebiasaan baru yang bisa berkelanjutan ke depan.
Anggap saja saat ini sebagai salah satu peralihan atau masa transisi dimana masyarakat harus mulai terbiasa dengan kegiatan yang bersinggungan dengan teknologi.
Sebab era industri 4.0 ini harus dimanfaatkan dengan baik dan jangan sampai kita sebagai manusia tidak mengikuti perkembangan yang ada.
Pilihan menggunakan aplikasi adalah salah satu yang bisa jadi alternatif. Sebab saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar atau smartphone yang dapat terhubung secara langsung pada internet.
Akan sangat disayangkan apabila penggunaan smartphone tidak dimaksimalkan. Sesuatu yang bisa dilakukan lebih sederhana misalnya saja bisa dengan bantuan teknologi, mengapa harus tetap menggunakan cara yang klasik?
Dengan menggunakan aplikasi untuk rapat online juga bisa menampung banyak orang dan dilakukan lebih sederhana setiap orang dapat di rumah masing-masing asalkan dapat mengakses internet dan juga handphone yang digunakan support terhadap aplikasi yang dianjurkan untuk digunakan tersebut.


content: Seluruh konten tentang COVID-19 akan ditutup di Website ini setelah Presiden RI menyatakan bahwa Pandemi Corona Virus Desease 19 di NKRI berakhir.


content:
Berikut ini perbedaan Anafase Mitosis dan Anafase I Meiosis seperti pada tabel berikut: Anafase Mitosis Anafase I Meiosis Sentromer dari setiap kromosom membelah sentromer tidak membagi Pemisahan kromatid kembar berlangsung Kromosom homolog dipisahkan Hanya satu kromatid dari setiap kromosom bergerak ke kutub Setiap homolog sepasang kromosom bergerak ke kutub dengan kedua kromatid Kromatid yang pindah
Read More
Perbedaan antara Mitosis dan Interfase
06/09/2015 smpsmaBiologiMitosis
Pada tabel di bawah ini diberikan perbedaan antara mitosis dan interfase: Mitosis Interfase Mitosis adalah fase nyata dari pembelahan sel di mana sel membelah sebenarnya. Interfase adalah fase antara dua pembelahan mitosis berturut-turut Mitosis terdiri dari kariokinesis (profase, metafase, anafase, telofase) dan sitokinesis Interfase terdiri dari G1, S dan fase G2 Kromosom lebih kental batang
Read More
Perbedaan Mitosis Sel Hewan dan Sel Tumbuhan
06/09/2015 smpsmaBiologiMitosis
Mitosis adalah cara pembelahan sel di mana sel anak secara genetik mirip dengan sel induk karena inti mereka datang untuk memiliki jumlah yang sama dan jenis kromosom sebagai yang ada dalam sel induk. Mitosis terjadi selama pembentukan sel-sel tubuh. Hal ini terjadi di beberapa daerah tertentu seperti kulit dan sumsum tulang pada hewan dan meristem
Read More
Apa perbedaan mitosis pada sel hewan dan tumbuhan
17/08/2015 smpsmaBiologiMitosis
Perbedaan pembelahan mitosis pada sel hewan dan tumbuhan adalah sebagai berikut: No Sel Hewan Sel Tumbuhan 1 Memiliki sentriol. Tidak memiliki sentriol, kecuali sel tumbuhan tingkat rendah. 2 Bidang pembelahan tidak ada. Membentuk bidang pembelahan. 3 Plasma membran menggenting ke dalam diikuti pembagian sitoplasma (sitokinesis). Tidak ada penggentingan plasma membran tetapi membentuk bidang pembelahan 4
Read More
Apa yang dimaksud dengan Mitosis
02/08/2015 smpsmaBiologiMitosis
Sel dapat mengalami pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Apa itu mitosis? Dan sebutkan manfaat dari mitosis? Berikut penjelasan mengenai pengertian mitosis dan manfaat mitosis. Mitosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel tubuh (sel somatik) yang meliputi semua sel kecuali sel kelamin/gamet. Mitosis ini merupakan bentuk pembelahan sel yang memungkinkan organisme untuk tumbuh dan


content:
Peran CFO sangat strategis dalam perusahaan. Bagaimana Steve Kosasih membenahi kinerja keuangan Wijaya Karya?
Betapa strategisnya peran seorang CFO dalam perusahaan bisa dilihat dari kiprah Antonius N. Steve Kosasih. “Biasanya saya masuk ke perusahaan yang bermasalah untuk kemudian saya restrukturisasi hingga menjadi bagus,” kata eksekutif yang meraih predikat Best CFO peringkat I kali ini.
Steve, begitu ia biasa disapa, adalah eksekutif yang sarat pengalaman. Menurut pengakuannya, dalam 12 tahun terakhir ia terlibat dalam aneka kebijakan strategic financial engineering, business turnaround, dan business development di sejumlah perusahaan. Di antara sepak terjangnya, ia pernah berperan penting membenahi kinerja PT Inhutani (Persero) dengan posisi sebagai CFO. Steve juga pernah dipercaya sebagai Presdir/CEO perusahaan transportasi paling penting di Ibukota, PT Transportasi Jakarta (TransJakarta), pada 2014-16. Dan, sejak awal 2016, ia dipercaya sebagai Direktur Keuangan/CFO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).
Menurut Steve, berbeda dengan sejumlah perusahaan yang dimasuki sebelumnya, WIKA dinilainya sebagai perusahaan yang sebenarnya bisa dikategorikan sudah baik. “Saya masuk ke dalam perusahaan yang sudah bagus di sektor konstruksi, dan sudah terdiversifikasi, sehingga tidak berat pada satu industri,” kata lelaki kelahiran 1970 ini. “Jadi, prinsip tidak menempatkan semua telur dalam satu keranjang ini sudah dipenuhi oleh WIKA,” ia menambahkan.
Steve menjelaskan bahwa pilar utama bisnis WIKA masih di segmen infrastruktur dan bangunan yang menyumbangkan 64,77% terhadap pendapatan grup. Segmen lainnya sebagai pendukung segmen infrastruktur dan bangunan adalah fabrikasi baja, produksi pre-cast concrete, produksi aspal, dan industri konstruksi. Di segmen realty & property, WIKA mengembangkan perumahan landed house, apartemen (high rise), industrial estate, dan Transit Oriented Development (TOD). Masa depan bisnis WIKA, menurutnya juga, ada pada segmen energi dan industrial plant, yang kini berkontribusi 14,05% terhadap grup. Menariknya, WIKA pun punya unit bisnis investasi. “Sebelumnya, kami hanya membangun sebagai kontraktor dengan margin tipis, sementara project owner menikmati keuntungan yang besar dari yang kami kerjakan. Dengan ikut berinvestasi, margin kami bisa puluhan persen,” ungkapnya.
“Ketika saya masuk, saya menemukan perusahaan menghadapi masalah cash flow yang berat,”
Proyek-proyek WIKA, kata Steve, sudah dibatasi oleh menteri pembina: tidak boleh nilainya di bawah Rp 50 miliar. Namun, pihak internal WIKA sendiri sudah memberi batasan tidak akan mengikuti proyek dengan nilai di bawah Rp 150 miliar. Sebagai contoh, WIKA menangani proyek LRT senilai Rp 5 triliun, proyek MRT Underground Section dengan nilai Rp 2,4 triliun, dan proyek tol Balikpapan-Samarinda dengan nilai Rp 6 triliun. Salah satu proyek terbaru WIKA adalah proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang akan melayani jalur Jakarta-Bandung. Proyek ini merupakan garapan bersama konsorsium BUMN yang bernama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (dipimpin WIKA) dengan konsorsium perusahaan China (dipimpin oleh China Railway Corporation).
Meskipun bisnis WIKA dinilai Steve sudah terdiversifikasi, ia mengakui ada sejumlah tantangan finansial yang dihadapinya sebagai seorang CFO. “Ketika saya masuk, saya menemukan perusahaan menghadapi masalah cash flow yang berat,” katanya. Penyebabnya, ada job owner (pemilik atau pengorder pekerjaan proyek) yang mengganti sistem pembayaran proyek bulanan menjadi turn-key basis (dibayar ketika proyek selesai).
Pembayaran dengan skema turn-key basis ini, dijelaskan Steve, biasanya untuk proyek infrastruktur nasional strategis yang tidak ada anggarannya. Yang menyulitkan, selama ini hampir 100% pembiayaan proyek WIKA menggunakan pinjaman berjangka pendek, sedangkan proyek-proyeknya berjangka panjang. “Ini yang membuat kami ‘kalah cash flow’,” ujarnya.
Selain itu, juga ada beberapa job owner yang beralih dari menyediakan pola down payment (DP) menjadi zero down payment. Pola ini disebut Matching Deposit Guarantee Scheme. Jadi, pihak job owner menyediakan DP, tetapi dananya ditempatkan kembali pada mereka sebagai jaminan. “Ini kan sama saja kami tidak mendapatkan DP,” ujarnya.
Di beberapa proyek, WIKA juga mengalami kerugian nilai tukar (exchange rate losses). Misalnya, pada proyek dari Pertamina yang membutuhkan bahan baku impor tetapi pembayaran proyeknya dengan rupiah.
Selain masalah tersebut, WIKA juga menghadapi tantangan high cost dalam pembiayaan proyeknya. Terutama, karena tingginya bunga pinjaman dari bank. Hingga 2018, untuk membayar bunga bank saja sudah mencapai Rp 919 miliar.
Karena itulah, kata Steve, WIKA membutuhkan skema pembiayaan yang lebih baik dan kapasitas pembiayaan yang lebih kuat. WIKA juga perlu posisi tawar yang lebih kuat yang dapat mendiktekan margin yang lebih baik dan memperoleh suku bunga pinjaman yang lebih murah.
Beberapa solusi kemudian disodorkan Steve dan tim keuangannya. Untuk pembiayaan dari perbankan, sebelumnya hanya mengakses pembiayaan dari bank-bank BUMN, kemudian WIKA berupaya mencari pembiayaan dari bank-bank asing. Pilihan jatuh ke bank-bank dari Jepang dan Eropa, karena mereka mau memberikan bunga yang jauh lebih rendah. Alasannya, di negara mereka, bank-bank ini mengalami spread negatif.
Kemudian, karena bisa mendapatkan pendanaan dari bank-bank asing, WIKA bisa melakukan renegosiasi dengan bank-bank nasional, didukung dengan rating dari lembaga rating internasional Fitch Ratings. “Kami satu-satunya perusahaan nasional yang di-rating oleh Fitch Ratings, yang bisa dipakai untuk pinjam ke bank,” kata Steve bangga.
WIKA juga menjalankan strategi right issue yang inovatif untuk pembiayaan jangka panjang proyek-proyeknya. Dengan meluncurkan Global IDR Bonds, WIKA bisa mendapatkan pinjaman dari luar negeri tetapi dalam denominasi rupiah. “Jadi, kami tak terkena risiko nilai tukar mata uang asing,” katanya menegaskan. Dalam hal ini, WIKA mencocokkan periode proyek dengan periode pembiayaan.
Surat utang Global IDR Bonds --atau dikenal juga dengan nama Komodo Bonds-- dari WIKA dengan total nilai US$ 405 juta (sekitar Rp 5,4 triliun) ini dijual melalui London Stock Exchange (LSE). Obligasi dengan kupon bunga 7,7% ini oversubscribed (kelebihan peminat), mencapai 250%.
Solusi pembiayaan inovatif lainnya yang dijalankan WIKA dalam hal supply chain financing. Di sini, WIKA tidak perlu membayar para pemasoknya. WIKA cukup mengakui invoice (surat tagihan) dari mereka, lalu mereka akan mengambil pembayarannya di bank yang ditunjuk. Di belakang hari, WIKA yang akan membayar ke pihak bank. “Cara seperti ini membuat kami tidak kalah dari sisi cash flow,” ujarnya.
WIKA juga mengembangkan proyek-proyek yang memungkinkan natural hedging. Maksudnya, mengembangkan bisnis di luar negeri, yang pendapatannya dalam dolar lebih tinggi daripada biaya dolarnya. Sejauh ini, WIKA sudah punya proyek di sejumlah negara Afrika, seperti Senegal, Rwanda, Mauritius, dan Aljazair. Di Senegal, misalnya, WIKA mengerjakan proyek infrastruktur senilai US$ 100 juta dan proyek kawasan wisata senilai US$ 250 juta. Untuk proyek di mancanegara ini, WIKA bekerjasama dengan Indonesia Eximbank dan sejumlah Eximbank negara lain.
Ada perbaikan setelah Steve masuk sebagai CFO WIKA di awal 2016. Di antaranya, terjadi pertumbuhan cash dan setara cash dari Rp 9,2 triliun pada 2016 menjadi Rp 11,2 triliun pada 2017. Pada 2017 juga terjadi pertumbuhan revenue menjadi Rp 26,17 dari sebelumnya Rp 15,6 triliun pada 2016. Hingga kuartal III, revenue yang sudah diraih WIKA sebesar Rp 31,3 triliun. Laba bersih (net income) juga tumbuh, yakni sebesar 4,7%, dari Rp 1,11 triliun pada 2016 menjadi Rp 1,23 triliun pada 2017. “Profitabilitas agak biasa karena kami banyak melakukan investasi,” Steve memberi alasan. Hingga kuartal ketiga, laba bersih tercatat Rp 1,37 triliun.
Steve optimistis pada 2018 kinerja WIKA lebih baik lagi. Indikatornya antara lain margin gross profit WIKA stabil di kisaran 11%, padahal umumnya pemain bidang kontraktor lainnya hanya 3-4%. Ia juga memperkirakan revenue akan meningkat tahun ini (dibandingkan tahun lalu) menjadi Rp 39 triliun dan laba bersih menjadi Rp 2,3 triliun. “Kami optimistis angka itu bisa tercapai, karena kontraknya sudah masuk semua,” katanya meyakinkan. Tercatat hingga akhir 2018 kontrak yang masuk order book sebesar Rp 136,2 triliun. Hal yang menggembirakan Steve juga, setiap tahun, satu atau dua anak usaha WIKA akan melakukan IPO. “Jadi, mereka juga bisa self-financing,” ujarnya.
Roy Sembel, Guru Besar Ilmu Ekonomi IPMI Business School, memuji langkah-langkah inovatif dan komprehensif yang dijalankan Steve. “Banyak kontribusinya pada WIKA untuk mengatasi masalah cash flow yang berat dan untuk memperkuat posisi perusahaan, dengan berbagai macam skema pembiayaan yang lebih baik,” kata salah seorang juri Best CFO yang merupakan ahli keuangan ini. (*)