content:
Ada banyak sekali kasus yang belakangan ini muncul terkait informasi tagihan iuran bulanan BPJS kesehatan, terutama setelah mulai diberlakukannya sistem pembayaran VA keluarga, dari banyaknya komentar yang saya terima dari para pembaca blog ini permasalahan yang sering saya terima adalah mengenai tagihan iuran bulanan bpjs kesehatan tidak sesuai.
Beberapa kasus ada yang tagihannya tiba-tiba membengkak, ada juga yang tigihannya lebih kecil dari pembayaran biasanya. bahkan ada juga tagihan hanya muncul untuk sebagian keluarga sementara keluarga lainnya iurannya tidak bisa dibayarkan karena sistem tidak bisa menerima dan nomor dinyatakan tidak dikenal. sementara yang lainnya iuran bulanan ditagihkan untuk semua anggota keluarga yang terdapat Kartu Keluarga (KK) padahal ada yang belum menjadi peserta BPJS kesehatan dan permasalahan serupa lainnya.
Ada banyak spekulasi dari peserta BPJS terkait permasalahan tersebut, ada yang menganggapnya kesalahan sistem ada juga yang menganggapnya adanya kenaikan iuran bulanan yang tidak mereka ketahui informasinya dan lain sebagainya, oleh karena itu untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap permasalahan di atas di artikel kali ini saya akan coba jelaskan dan uraikan bagaimana solusi terhadap permasalahan tersebut, sehingga siapapun anda yang kebetulan sedang mengalam permasalahan seperti kasus di atas tau apa yang harus anda lakukan.
Penjelasan Tagihan Iuran BPJS Kesehatan Tidak sesuai !
Berikut beberapa kasus yang sering dialami oleh peserta BPJS terkait tagihan iuran bulanan BPJS kesehatan tidak sesuai sebagaimana mestinya:
1. Tagihan iuran bulanan lebih kecil dari yang seharusnya dibayar
Kasus pertama yang pernah dialami oleh beberapa peserta BPJS adalah tagihan iuran bulanan tiba-tiba lebih kecil dari yang biasanya di bayar, kasus ini memang bisa saja terjadi pada akun bpjs keluarga anda, apalagi sekarang sistem pemayaran bpjs menggunakan VA keluarga, artinya 1 kali pembayaran dengan jumlah nominal untuk seluruh anggota keluarga, jika ditemukan kasus tagihan lebih kecil dari yang seharusnya, maka solusinya adalah sebagai berikut:
a. Bayarkan saja iuran pada bulan itu sesuai dengan tagihan yang diminta, ini untuk menghindari ada klaim sepihak dari BPJS bahwa anda menunggak jika tidak dibayarkan.
b. Catat berapa kurang bayar, dan simpan baik-baik nota bukti pembayaran
b. Lihat di bulan berikutnya apakah pembayaran naik atau tetap, jika tagihan naik berarti kemungkinan besar kurang bayar di bulan sebelumnya ditagihkan pada bulan tersebut. silahkan jumlahkan apakah jumlah tagihan sudah termasuk kurang bayar di bulan sebelumnya.
d. Jika di bulan berikutnya tagihan masih tetap lebih kecil, maka solusinya anda harus lapor ke kantor BPJS setempat: bawa persyaratan berikut:
Bukti nota pembayaran 3 bulan terakhir
Kartu keluarga
Kartu peserta BPJS
Silahkan ceritakan kronologisnya dengan jelas, kasus di atas bisa saja terjadi karena kesalahan sistem perhitungan bpjs yang saat ini sering terjadi.
2. Iuran Lebih besar dan Nilainya sama dengan tagihan untuk 2 bulan
Kasus berikutnya yang sering terjadi adalah Adanya tagihan lebih besar dari pada seharunya dan setelah dihitung ternyata tagihan untuk 2 bulan padahal peserta rutin membayar iuran bulanan setiap bulan dan tidak pernah terlambat.
Jika anda mengalami kasus seperti itu sedangkan anda rutin membayar iuran setiap bulan tidak pernah terlambat, maka langkah terbaik adalah langsung menuju kantor BPJS, jangan lupa bawa persyaratan berikut:
Bukti nota pembayaran 3 bulan terakhir (untuk referensi krosscek bahwa anda tidak punya tunggakan iuran)
Kartu keluarga (KK) wajib dibawa untuk antisifasi jika ditanya terkait keluarga peserta.
Kartu peserta BPJS
Kemudian silahkan laporkan kejanggalan yang anda temukan.
3. Kartu BPJS tiba-tiba tidak terdaftar/tidak dikenal padahal sebelumnya tidak?
Kasus berikutnya yang juga sering saya temui dari beberapa peserta BPJS adalah ketika peserta ingin melakukan pembayaran kartu dinyatakan tidak terdaftar dan nomor tidak dikenal, sehingga pembayaran tidak bisa dilakukan, padahal di bulan-bulan sebelumnya pembyaran normal bisa dilakukan.
Kasus seperti di atas penyebabnya yang pertama kemungkinan peserta dinyatakan memiliki kepesertaan ganda, beberapa kasus pernah ditemukan, peserta ternyata terdaftar sebagai peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), sehingga secara sepihak untuk menghindari double data pihak BPJS menonaktifkan kepesertaan mandiri peserta tersebut akhirnya ketika iuran bpjs mandiri di bayarkan nomor dinyatakan tidak dikenal atau tidak terdaftar.
Untuk mengatasi masalah di atas anda sebaiknya segera lapor ke pihak bpjs dengan membawa persyaratan:
Bawa kartu BPJS anda
Kartu keluarga
Bawa juga bukti pembayaran terakhir agar anda bisa memastikan tidak memiliki tunggakan sebelumnya.
4. Iuran bulanan tiba-tiba membengkak dan ada rincian pembayaran denda rawat inap
Di artikel sebelumnya saya sudah uraikan panjang lebar penyebab-penyebab kenapa iuran bpjs kesehatan tiba-tiba membengkak, salah satu penyebabnya mungkin anda terkena denda rawat inap.
Perlu anda ketahui denda keterlambatan memang saat ini sudah dihapuskan, namun denda bisa dihitung ketika peserta BPJS kesehatan diketahui menjalani rawat inap setelah mengaktifkan kartu BPJS yang sebelumnya diblokir karena menunggak, rawat inap dilakukan sebelum 45 hari sejak kartu aktif kembali. jika demikian maka anda akan terkena denda rawat inap yang akan menjadi penambah tagihan iuran bulanan anda.
Oleh karena itu siapapun anda yang kebetulan memiliki tunggakan dan status kartu dalam keadaan nonaktif kemudian mengaktifkan kembali kartu tersebut, sebaiknya kartu jangan langsung digunakan untuk rawat inap sebelum 45 hari, karena jika tidak maka anda akan terkena denda rawat inap yang nominalnya 2,5% dari biaya rawat inap dikali jumlah tunggakan.
Jika anda memang menjalani rawat inap sebelum 45 hari sejak kartu aktif kembali, maka sebaiknya silahkan anda bayar tunggakan tersebut, namun jika anda mendapatkan tunggakan denda rawat inap sementara anda tidak pernah menjalani rawat inap maka sebaiknya anda segera lapor ke kantor BPJS setempat untuk melakukan klarifikasi.
5. Iuran sudah dibayarkan tapi tagihan masih muncul
Ada kalanya ditemukan juga kasus peserta sudah melunasi pembayaran bulan yang bersangkutan namun setelah dicek tagihan masih muncul seolah-olah pembayaran belum dilakukan?, kasus seperti ini kerap muncul ketika si peserta melakukan pembayaran di awal bulan bayar, misalnya tanggal 1 di awal bulan.
Sebiknya ditunggu saja sampai menjelang akhir bulan karena penyebabnya bisa jadi dikarenakan data belum terbaca sistem sehingga laporan sistem peserta seolah-olah masih belum melakukan pembayaran. jika memang setelah berakhir akhir bulan tagihan masih belum ada perubahan seolah-olah premi belum di bayar maka bisa langsung datang ke kantor BPJS, jangan lupa bawa nota bukti pembayaran agar tidak diklaim belum melakukan pembayaran premi.
6. Kasus terkait permasalahan tagihan iuran bulanan lainnya.
Siapapun anda peserta BPJS yang mengalami kejanggalan tagihan premi atau iuran bulanan baik tagihan kurang atau tagihan lebih yang tidak sesuai dengan seharusnya BPJS padahal memang anda merasa tidak punya tunggakan dan tidak pernah melakukan keteledoran apapun maka solusi terbaik anda bisa menghubungi BPJS center atau datang langsung ke kantor BPJS
Jika ingin crosscek menggunakan layanan BPJS center anda bisa menghubungi nomor 1500400
Atau datang langsung ke kantor BPJS kesehatan terdekat, jangan lupa bawa persyaratan pendukung agar anda tidak diklaim melakukan kesalahan apapun misalnya:
Kartu BPJS
Nota bukti pembayaran iuran 3 bulan terakhir jangan sampai tidak di bawah
Kartu keluarga (KK)
Anda tinggal lapor dan ceritakan kronolgis permasalahan yang anda alami, ada kalanya kesalahan bisa dari pihak bpjs.
Demikian tentang segala hal yang berkaitan Kenapa Tagihan Iuran BPJS Kesehatan Tidak sesuai (Penjelasan dan Solusinya !), jika anda kebetulan punya permasalahan sejenis, silahkan isikan didalam komentar barangkali saya atau pengunjung memiliki solusinya, Semoga bermanfaat.
Share this post
loading...
4 Responses to "Kenapa Iuran BPJS Kesehatan Tidak sesuai (Penjelasan dan Solusinya !)"
johan dodik February 4, 2018 at 7:45 PM
Gan minta email buat pengaduan knp iuran saya malah tambah d bulan februari ini
ReplyDelete
Replies
Rizqia Khoirunisa February 5, 2018 at 7:21 AM
Beberapa kemungkinan kenapa iuran bisa membengkak diantaranya:
-Kesalahan sistem
-Kepesertaan pernah nonaktif/diblokir lalu si peserta melunasinya, belum genap 45 hari peserta menjalani rawat inap, jika demikian maka akan muncul denda rawat inap.
Sebaiknya langsung konsultasikan ke kantor bpjs setempat
Delete
Replies
Reply
Reply
syarifudin_uu January 7, 2020 at 6:09 AM
Saya 3 peserta, kenapa yg 1 tagihan ya beda sendiri,lebih mahal.
ReplyDelete
Replies
Rizqia Khoirunisa January 7, 2020 at 1:44 PM
Salam.
umumnya satu keluarga dalam 1 KK mengambil kelas yang sama seharusnya tagihan untuk setiap peserta sama.
jika masih ada kesalahan jumlah tagihan, silahkan kunjungi kantor bpjs setempat guna mendapatkan informasi dari petugas atau bisa melalui care center bpjs 1500400.
Delete
Replies
Reply
Reply
Add comment
Load more...
Anda punya pertanyaan seputar BPJS, silahkan ajukan pertanyaan anda di kotak komentar, barangkali saya bisa membantu!. Komentar Anda akan Muncul Setelah disetujui!
Newer Post Older Post Home
Subscribe to: Post Comments (Atom)
Iklan Atas Artikel
Iklan Tengah Artikel 1
Iklan Tengah Artikel 2
Iklan Bawah Artikel
Artikel Pilihan
Cara Mengurus Perubahan data Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK)
Kartu jamsostek adalah kartu anggota untuk peserta jaminan sosial tenaga kerja, untuk saat ini karena jamsostek sudah beralih menjadi bpjs ...
Status Penangguhan peserta pada kartu BPJS, apakah kartu masih bisa digunakan
Saat ini proses pengecekan untuk mengetahui status aktif tidaknya kartu bpjs /KIS yang kita miliki sangatlah mudah, salah satu cara yang cu...
Status Penangguhan Pembayaran dan Penangguhan Peserta pada BPJS
Akhir-akhir ini untuk peserta bpjs santer banyak yang mengalami status penangguhan kepesertaan dan juga penangguhan pembayaran, sehingga ber...
BPJS Nonaktif Karena Premi apa sebenarnya yang terjadi?
BPJS Nonaktif Karena Premi apa sebenarnya yang terjadi? - Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari bpjs sebenarnya caranya cukup mudah, p...
Solusi Mengatasi Beda data Nama di kartu BPJS Ketenagakerjaan
Beda data antara data yang tertera di kartu BPJS Ketenagakerjaan dengan berkas persyaratan pencairan, bisa mengakibatkan dana BPJS TK tidak ...
loading...
About
Contact
Privacy Policy
TOS
Disclaimer
Copyright 2018 Pasien BPJS
'+u+' "+d.moreText+""+y+"
"}else{if(A==3||A==4){c+='
"+w+"
"+y+"
"}else{if(A==5){c+='
'+w+""+y+"
"}else{if(A==6){c+='
"+w+'
'+u+""+y+"
"}else{c+='
"+w+"
"}}}}}s.innerHTML=c+="
"+y;d.callBack()};randomRelatedIndex=h;showRelatedPost=g;j(d.homePage.replace(/\/$/,"")+"/feeds/posts/summary"+e+"?alt=json-in-script&orderby=updated&max-results=0&callback=randomRelatedIndex")})(window,document,document.getElementsByTagName("head")[0]); //]]>

label: de

label: es


content:
An Indonesian capitalist lawyer with PhD in Law & Economics and Islamic Law from University of Chicago Law School, an avid reader, a devoted gamer, a sushi lover, a part time traveler, and a day dreamer.
View my complete profile
Subscribe To
Posts
Atom
Posts
All Comments
Atom
All Comments
Total Pageviews
Sunday, June 29, 2014
Ilusi Pemimpin Tegas
Kemarin, saya mengomentari sebuah artikel dari salah satu pendukung Prabowo yang berargumen bahwa Prabowo adalah pemimpin yang dibutuhkan oleh Indonesia. Artikel lengkapnya, dan juga tanggapan saya terhadap artikel tersebut dalam bahasa Inggris bisa dibaca di situs ini. Artikel tersebut menginspirasi saya untuk menulis tentang satu isu yang nampaknya sedang laku keras di Indonesia, kebutuhan akan adanya pemimpin yang tegas. Mungkin sebagai antitesis dari gaya kepemimpinan SBY saat ini yang dianggap tidak bisa mengambil keputusan.
3 ide utama yang diusung dalam artikel tersebut:
Demokrasi Indonesia masih prematur, sehingga untuk menjamin adanya mekanisme akuntabilitas yang kuat dari pejabat publik dan legislator, Indonesia membutuhkan pemimpin seperti Prabowo yang akan memimpin dengan kontrol yang kuat dan tangan besi. Menurut penulisnya, sekalipun Prabowo berasal dari orde baru dan memiliki rekam jejak yang bermasalah di bidang hak asasi manusia, hanya Prabowo yang dapat menawarkan stabilitas dan petunjuk yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini.
Kepemimpinan Indonesia selanjutnya harus dilandaskan keyakinan/ketegasan (lead by conviction) dan bukan pembangunan konsensus. Menurut penulisnya, gaya kepemimpinan SBY yang mencoba membangun konsensus sudah gagal.
Gaya kepemimpinan Jokowi yang menunjukkan pemimpin yang bisa didekati (approachable) dan mendengarkan juga tidak cocok di Indonesia karena tidak akan bisa menghadapi pengambilan keputusan yang sulit di Indonesia. Jokowi dalam hal ini belum cocok untuk Indonesia saat ini.
Berikut tanggapan saya.
Apa Sebenarnya yang Dimaksud dengan Pemimpin Tegas?
Permasalahan utama dengan ide Prabowo sebagai pemimpin tegas adalah karena tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana Prabowo akan tegas memimpin kita semua, bagaimana dia akan menyelesaikan konflik antar berbagai kepentingan politik dan ekonomi yang ada di Indonesia, bagaimana dia akan menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah di Indonesia. Yang selalu saya dapatkan dari pendukung Prabowo adalah bahwa dia pokoknya akan tegas dan bertangan besi dalam menghadapi semua permasalahan di atas. Artikel yang saya komentari tersebut pun juga tidak menjelaskan mekanisme apa yang akan ditempuh Prabowo.
Tentu saja saya sangat bermasalah dengan slogan tak bermakna ini. Tegas ini maksudnya apa? Apakah seperti dalam video ini ketika Prabowo bercerita dengan berapi-api tentang kebocoran Rp1.000 trilyun dalam anggaran negara kita? Dia tampak sangat bersemangat dan juga nampak mampu menggugah semangat penontonnya dengan suara yang keras dan raut muka yang garang. Tetapi kalau saya perhatikan baik-baik selama 35 menit dia berbicara, tidak terdapat penjelasan yang memadai soal klaim adanya kebocoran dari perpajakan (360 trilyun), APBN (500 trilyun) dan subsidi energi (300 trilyun). Angkanya terdengar fantastis, tetapi sumber data tidak terlihat dengan jelas, mekanisme perhitungannya juga tidak jelas, dan lebih lucu lagi, apabila tuduhannya benar, semua isu yang dibawa dalam presentasi itu jelas menyalahkan anggota koalisinya yang merupakan bagian dari pemerintahan saat ini. Lebih parah lagi, Prabowo menyatakan bahwa subsidi energi adalah bentuk kebocoran, tapi dalam kampanyenya saya baca sendiri dia ingin mempertahankan subsidi BBM dan pupuk. Jadi ini contoh ketegasan atau plin plan, beda forum, beda omongan?
Saya sangat berharap bahwa definisi pemimpin tegas bukan lah sebagaimana saya sampaikan di atas, karena kalau demikian, tidak perlu Prabowo, saya pun juga sudah bisa jadi Presiden Republik Indonesia dengan modal orasi suara keras dan meyakinkan. Bahkan lebih jauh lagi, banyak khotib Sholat Jumat dengan penampilan yang lebih tegas lagi juga siap jadi Presiden. Saya nominasikan khotib reguler di Mesjid Bursa Efek Indonesia, dijamin Prabowo pun kalah soal suara menggelegar dan berapi-api.
Lalu apa artinya pemimpin tegas versi Prabowo? Penulis artikel yang saya komentari memberikan contoh bahwa tidak ada wakil parlemen dari Gerindra yang terlibat kasus korupsi (berhubung KPK tidak mengeluarkan data per partai, saya tidak bisa verifikasi soal ini). Menurut si penulis, ini semua adalah karena Prabowo efektif memimpin Gerindra dan akan melibas setiap anggotanya yang terlibat dalam kasus korupsi (masih asumsi karena tidak ada penjelasan mengenai korelasi antara kepemimpinan Prabowo dengan ketaatan hukum anggota partai).
Tapi asumsikanlah kalau anggota Partai Gerindra taat hukum karena tangan besi Prabowo, lalu apakah kita bisa berasumsi bahwa Prabowo akan mampu menjalankan politik tangan besi kepada semua pihak? Gerindra adalah partai politik buatan Prabowo, beberapa calonnya dibiayai oleh Prabowo (setahu saya), dan jumlah kadernya belum terlalu banyak. Wajar kalau bisa dikontrol oleh Prabowo dengan pendekatan sistem komando. Pertanyaan utamanya, apakah gaya demikian bisa dipergunakan untuk mengontrol seluruh parlemen, birokrasi pemerintahan, dan segenap bangsa Indonesia?
Apa iya anggota partai politik lain akan manut begitu saja terhadap Prabowo? Bagaimana kalau mereka tidak setuju dengan Prabowo, mereka merasa tidak berhutang budi pada Prabowo, tidak dibayarin oleh Prabowo? Bagaimana kalau mereka merasa Prabowo mengganggu kepentingan politik mereka? Pendekatan tangan besi ala Gerindra (apabila benar demikian) adalah pendekatan yang sifatnya sangat konfrontatif. Bisa jadi berjalan dengan baik kalau semua setuju sistem komando. Tetapi ini bukan militer. Ini dunia nyata yang isinya orang-orang sipil dengan segala keinginan dan kepentingan pribadi mereka. Bagaimana caranya menyatukan perbedaan kepentingan tersebut sehingga bisa menghasilkan hasil yang maksimal? Ini yang tidak bisa dijawab oleh Prabowo dan pendukungnya.
Pertanyaan lebih lanjutnya, kalau pendekatan tangan besi tidak diterima oleh pihak lainnya, kelanjutannya akan seperti apa? Ini yang sebenarnya menimbulkan kekhawatiran, dan kekhawatiran itu beralasan. Kalau Prabowo melihat bahwa orang-orang tidak mau menurut pada dirinya setelah dia mencoba menggunakan pendekatan tangan besi, dia punya 2 pilihan. Satu, mencoba mencari konsensus (yang menurut penulis artikel di atas tidak cocok untuk Indonesia masa kini). Dua, menempuh metode yang lebih ekstrim, menyingkirkan orang-orang yang tidak setuju dengan pilihan yang dia ambil.
Kata beberapa pendukung Prabowo, tidak mungkin Prabowo akan mengambil Opsi 2. Saya senang kalau itu benar, tetapi lalu apa artinya slogan Prabowo adalah pemimpin yang tegas kalau ujung-ujungnya dia harus cari konsensus juga? Apa bedanya dia dengan Jokowi? Kalau dia benar-benar tegas sebagaimana selalu didengung-dengungkan, probabilitas dia mengambil Opsi 2 tentunya menjadi lebih besar.
Silakan baca artikel ini. Prabowo mempertanyakan konsep pemilihan langsung, konsep voting dalam demokrasi kita. Dia ingin mengadakan pertemuan besar dalam skala nasional untuk membuat "konsensus" baru. Dia menuduh sistem kita adalah cetakan Barat, dan bahwa pemilihan langsung tidak cocok dengan bangsa Indonesia. Bagaimana caranya saya tidak khawatir bahwa Prabowo memang benar-benar berencana untuk menghancurkan institusi demokrasi yang kita bangun dengan susah payah ketika dia sendiri jelas-jelas menunjukkan ketidaksukaannya pada sistem yang kita miliki saat ini. Dan dalam konteks ini, saya sengaja memberikan tanda kutip pada kata konsensus yang digunakan oleh Prabowo, karena saya sangat mempertanyakan apa yang dia maksud dengan konsensus tersebut.
Saya tidak terlalu heran kalau ada orang yang mendukung ketegasan dan tangan besi ala Prabowo di atas. Institusi demokrasi bagi sebagian orang memang dianggap tidak berguna dan buang-buang uang, membuka lahan korupsi yang lebih luas. Orang-orang mempermasalahkan sulitnya mengambil keputusan saat ini. Sebagai contoh: lambatnya kita dalam melakukan pembebasan tanah untuk proyek kepentingan umum. Bagi orang-orang tersebut, kenapa para pemilik tanah yang bandel itu tidak disingkirkan saja dengan cepat supaya tidak mengganggu laju pembangunan?
Saya juga pernah berpikiran yang sama. Tahun 1998 ketika saya masih SMP, saya juga berpikiran bahwa Suharto seharusnya tidak dijatuhkan. Apa itu demokrasi yang tak jelas? Siapa pula Gus Dur, kok bisa-bisanya negara kita dipimpin oleh pemimpin yang memiliki cacat fisik yang nyata? Ini hasil demokrasi kita di tahun 1999? Tapi setelah saya belajar lebih jauh, masuk Fakultas Hukum, mendalami Law & Economics (Hukum dan Ekonomi) dan belajar Public Choice, saya sadar, pemikiran jaman SMP saya itu memang pemikiran kelas anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Dan saya akan sampaikan di bawah ini mengapa ilusi pemimpin tegas adalah suatu hal yang berbahaya dan faktanya juga sudah gagal karena diterapkan bertahun-tahun di Indonesia tanpa ada hasil yang signifikan.
Kegagalan dan Ilusi Pemimpin Tegas (Kasus Indonesia)
Permasalahan utama dengan pemimpin bertangan besi adalah karena, seperti disampaikan oleh penulis artikel yang saya tanggapi, manusia bukan malaikat (termasuk Prabowo dan saya). Karena manusia bukan malaikat yang pasti baik dan sempurna, maka kita tidak bisa percaya sepenuhnya pada manusia. Siapa yang tahu bahwa seorang pemimpin pasti akan baik untuk seterusnya, senantiasa bijak setiap saat?
Mengapa kemudian kita perlu menciptakan institusi demokrasi dan hukum? Jawabannya sederhana, karena kita ingin menciptakan sistem check and balance. Ini bukan sekedar konsep Barat atau apapun lah itu, ini konsep yang logis dan rasional, mencegah jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang oleh satu institusi atau pemimpin kepada masyarakat karena kekuasaan yang terpusat dan tanpa tanggung jawab kepada siapapun akan mudah untuk disalahgunakan. Ingat kata-kata Lord Acton: kekuasaan cenderung koruptif, kekuasaan absolut akan koruptif secara absolut pula.
Jangan terjebak dengan ide bahwa Lord Acton adalah orang Barat dan kata-katanya di atas hanya pepesan kosong. Saya bahkan tidak perlu bersusah payah memberikan contoh negara yang berantakan macam Mesir. Indonesia sudah punya pengalaman berpuluh-puluh tahun dengan gaya kepemimpinan tegas dan kita bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa.
Sukarno di tahun 1959 meruntuhkan institusi demokrasi dan hukum kita dengan membubarkan parlemen dan mengubah konstitusi kita secara ilegal. Tidak ada yang bisa melawan Sukarno karena dia didukung militer. Bahkan ketika saya membaca buku hukum tahun 1960-an pun, para Guru Besar juga tidak berani mengkritik dekrit Presiden yang jelas-jelas tidak konstitusional! Lalu apa hasil akhirnya?
Hasil akhirnya buruk sekali. Sukarno menjadikan MPR sebagai tukang stempel kebijakan pribadinya, dia diangkat sebagai Presiden Seumur Hidup. Kebijakan politik Indonesia makin konfrontatif dengan bangsa lain, kita habiskan anggaran negara untuk program-program yang tidak jelas. Inflasi 600% lebih di tahun 1965-1966 dan akhirnya Sukarno disingkirkan. Ini contoh nyata hasil pemimpin yang memimpin dengan tegas berlandaskan keyakinan pribadi. Orang lapar tidak bisa dikasih slogan dan pidato.
Lalu kita bertemu dengan Orde Baru. Awalnya cukup sukses, kondisi negara membaik, Presiden Suharto mau mendengarkan (kata kunci: mendengarkan) penasihat ekonominya. Tapi lalu apa hasil akhirnya? Dia berkuasa terlalu lama dan berhenti mendengarkan. 32 tahun berkuasa, Indonesia harusnya lepas landas jadi negara adidaya, Singapura dan Malaysia harusnya bahkan bukan saingan kita. Namun semuanya omong kosong belaka. Di akhir pemerintahan, kita memiliki sistem demokrasi dan hukum yang lemah, birokrasi yang tidak efisien dan mental yang koruptif, krisis ekonomi, dan daya saing yang lemah.
Bayangkan, selama 32 tahun itu, kebijakan kurang tegas bagaimana lagi? DPR/MPR hanyalah tukang stempel. Atas nama rakyat (entah rakyat yang mana) dan kepentingan umum, semua bisa dilakukan oleh Pemerintah. Tidak ada yang akan melawan karena yang melawan sudah pasti lenyap. Menelurkan suatu undang-undang semudah membalikkan telapak tangan. Biaya pemilu juga tidak besar-besar amat, toh kita semua sudah tahu siapa pemenangnya setiap 5 tahun sekali.
Dan selama 32 tahun itu, Pemerintah dan Propinsi-Propinsi mayoritas dipimpin Jenderal (gubernur di Jakarta juga mayoritas Jenderal). Orang-orang berargumen kita butuh kembali dipimpin militer yang kuat (kasihan SBY, dia mantan Jenderal juga, tapi tidak dianggap representasi militer). Lah, selama 32 tahun itu mereka melakukan apa? Kenapa tidak ada yang melaksanakan pembangunan infrastruktur ketika semua masih gampang untuk dilakukan?
Lihat Jakarta, tidak ada yang pernah menjalankan pembangunan MRT di masa lalu padahal orang-orang bisa memperkirakan bahwa Jakarta akan menjadi kota megapolitan dengan memperhitungkan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia, level urbanisasi dan ketimpangan pembangunan di daerah. Kota seperti itu sudah pasti butuh sistem transportasi massal untuk mencegah kemacetan. Lebih ironis lagi, Jerman dan konsultannya sudah menawarkan program serupa sejak 1969! Tapi tidak jalan sampai baru di tahun 2013 ini akhirnya dimulai. Lalu fungsi pemimpin tegas itu apa?
Di jaman Orde Baru, kita sudah punya yang disebut sebagai Program Pembangunan Lima Tahunan dan Program Pembangunan Jangka Panjang. Isinya bagus dan rinci. Di atas kertas, dengan program demikian, harusnya kita sudah betul-betul jadi negara adidaya setara Jepang dan Amerika Serikat. Tetapi kenapa tidak terlaksana dengan benar padahal Indonesia dipimpin oleh orang paling tegas di planet Bumi ini? Sekarang, bahkan kita tidak pantas dibandingkan dengan Jepang dan Amerika. Bandingkan saja dulu dengan Singapura dan Malaysia, bagaimana status kita?
Kenapa Indonesia bermasalah seperti itu walaupun sudah dipimpin pemimpin tegas? Jawabannya sederhana, karena sistem check and balance tidak jalan. Tidak ada mekanisme kontrol dari masyarakat terhadap kinerja Pemerintah karena tidak ada yang berani untuk melakukan hal itu. Saya sudah sering sampaikan di blog saya bahwa manusia adalah makhluk rasional yang mengutamakan kepentingan pribadinya terlebih dahulu. Kalau orang jadi pemimpin yang bisa bebas melakukan apa pun termasuk memperkaya diri sendiri tanpa perlu dimintai pertanggungjawaban, jelas orang tersebut akan memiliki insentif untuk berbuat seenaknya. Maka tidak heran program-program itu cuma jadi macan kertas dan institusi kita berantakan.
Sekarang saya tanyakan kepada orang-orang yang mengklaim bahwa kita butuh menyelamatkan Indonesia dengan pemimpin tegas. Apa yang mau diselamatkan? Bagaimana nanti si pemimpin tegas ini akan menyelamatkan kita semua? Apa jaminannya dia bisa menyelamatkan kita? Lebih penting lagi, cara dia untuk menyelamatkan kita itu akan menyelesaikan masalah atau justru menimbulkan masalah baru yang lebih berat lagi bagi kita? Bisa tidak tim Prabowo menjelaskan dengan lebih baik, lebih rinci, visi misi mereka tentang pemimpin tegas itu seperti apa. Karena kalau mengandalkan informasi yang ada sejauh ini, penjelasannya tidak memuaskan.
Selain itu, visi adanya pemimpin tegas yang akan menyelamatkan satu negara ini mungkin lebih tepat disebut sebagai mimpi belaka. Karena dalam kenyataannya, tidak ada orang yang bisa memimpin negara ini sendirian, orang tidak bisa bertarung sendirian sehebat apapun dia karena pada akhirnya kita butuh kerja sama.
Saya sudah sering melihat contoh pemimpin bisnis tangguh yang gagal membangun institusi dan penerus sehingga ketika dia meninggal atau pensiun, maka bisnis yang sebelumnya kuat berjalan menjadi tinggal kenangan saja. Mengapa? Karena dia tidak bisa mendidik generasi penerusnya. Mereka cuma jadi orang-orang yang tidak bisa berdiri dan berjalan sendiri, selalu menunggu untuk diberi instruksi dan akhirnya bagai anak ayam kehilangan induknya ketika si pemimpin lenyap.
Orde Baru juga salah satu contohnya. Dulu katanya kasus intoleransi di negara kita rendah, dan kemudian baru banyak tercatat di masa reformasi. Mengapa demikian? Saya pikir bukan karena pendidikan di masa reformasi ini salah, tetapi justru karena sedari awal sikap intolerasi hanya ditekan saja keberadaannya. Kita tidak dididik dengan benar untuk bisa menerima perbedaan, menerima konsep Bhineka Tunggal Ika secara menyeluruh. Kita taat saat itu hanya karena takut bukan karena kita benar-benar percaya bahwa toleransi itu penting. Hasilnya? 32 tahun yang sia-sia karena manusia kita tidak tercerahkan. Dan anda masih percaya bahwa sistem tangan besi akan memberikan hasil yang maksimal?
Alternatif Dari Pemimpin Tegas: Membangun Konsensus dan Ketegasan Berdasarkan Check and Balance
Sebenarnya ada alternatif lain yang lebih tepat untuk diterapkan di negeri kita, yaitu pendekatan konsensus. Kita bukan bangsa Cina atau Jepang yang sangat homogen. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan kita yang terdiri atas ribuan suku dan etnis dengan ragam agama dan budaya yang begitu banyak. Mau menggunakan pendekatan top down lagi? Berjalan 40 tahun lebih dan terbukti gagal. Mengapa kita justru tidak membina dan memperbaiki lagi institusi demokrasi dan hukum kita, mengedepankan pendekatan berbasis konsensus?
Saya hampir 10 tahun menjadi corporate lawyer menangani ratusan negosiasi untuk transaksi bisnis dan berdasarkan pengalaman tersebut, pendekatan yang diperlukan ketika kita ingin menutup suatu transaksi adalah dengan jalan mencari konsensus, mencari pendekatan yang sebisa mungkin memuaskan semua pihak dan akan selalu ada proses give & take. Ini adalah bagaimana dunia aktual berjalan karena kita tidak bisa memaksakan semua keinginan kita kepada pihak lain.
Pendekatan berbasis konsensus juga membutuhkan dialog dan dialog ini lah yang akan membuat para pihak bisa saling menyadari manfaat yang dapat diambil dari suatu keputusan, biaya keputusan itu serta kompensasi yang diharapkan. Sebagai lawyer, saya lebih memilih untuk ribut di awal ketika kita bernegosiasi dan menyusun kontrak, tetapi kemudian pada saat pelaksanaannya nanti, semua berjalan dengan baik karena semua pihak sudah tahu hak dan kewajibannya dan sudah dijaga supaya tidak mudah melenceng. Potensi konflik masa depan menurun karena sudah ada dialog. Kalau saya cuma bisa memaksa, bukan saja konflik di awal, tetapi juga akan konflik di akhir!
Kalau Pemerintah perlu mengambil suatu keputusan demi kepentingan umum yang mungkin akan merugikan pihak tertentu, maka pendekatan berbasis konsensus lah yang harus diutamakan baru kemudian bisa diambil langkah lainnya setelah konsensus tidak dapat dicapai. Bukankah pendekatan ala musyawarah mufakat itu yang dianut dalam Sila Keempat Pancasila? Bahkan kalau kita mau bicara jujur, pendekatan ala tangan besi tidak dikenal dalam Pancasila dan UUD 1945 (beserta amandemennya), lalu mengapa kita justru memilih pendekatan tangan besi? Prabowo ini setia pada Konstitusi atau tidak sebenarnya? Jangan lupa bahwa konsep pemilu adalah amanat undang-undang dan Konstitusi!
Selanjutnya soal ketegasan berbasis check and balance, saya ada contoh menarik. Si penulis artikel yang saya komentari di atas mengkritik kebijakan Jokowi di Jakarta ketika dia menaikkan Nilai Jual Objek Pajak atas tanah dan properti di Jakarta. Selain dituduh kebijakan populis, mekanisme yang ditawarkan kepada masyarakat yang menolak kenaikan NJOP, yaitu banding ke Pemda DKI, dinilai oleh si penulis sebagai menambah birokrasi yang tidak perlu dan menyusahkan. Saya sungguh bingung dengan contoh yang diberikan oleh penulis ini. Mengapa demikian?
Karena justru program itu menunjukkan bahwa Jokowi tetap ingin menjalankan sistem check and balance dalam menjalankan kebijakannya yang belum tentu disetujui semua orang. Kalau kita pakai logika si penulis soal pemimpin tegas ala Prabowo, bahkan mekanisme banding itu tidak akan diperlukan seandainya Prabowo yang memutuskan untuk menaikkan NJOP. Buat apa ada mekanisme banding? Kan memimpin berdasarkan keyakinan? Saya sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa NJOP perlu naik, buat apa saya memberikan forum untuk banding, saya tidak perlu mendengarkan masukan orang lain. Ini kalau kita pakai logika si penulis.
Lebih lanjut lagi, program itu justru bukti nyata bahwa Jokowi berani mengambil posisi yang tegas dalam pengambilan kebijakan. Saya jujur saja. saya benci pajak karena saya harus bayar mahal untuk pajak saya. Dan dalam bidang pajak, saya tidak suka dengan kebijakan Jokowi maupun Prabowo. Tetapi saya cukup yakin kalau saya perhatikan visi dan misi masing-masing Capres, Prabowo (dengan isu kebocorannya) dan Jokowi akan sama-sama meningkatkan pendapatan pajak, dan ada kemungkinan besaran pajak akan naik lagi bagi orang-orang seperti saya. Masalahnya, Jokowi tegas menyatakan dan sudah berani melakukan kebijakan yang membuat orang mungkin tidak suka dengan dia. Dan dia bersedia dikritik dan membuka ruang kepada orang yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Prabowo? Sejauh ini masih bersembunyi dibalik isu kebocoran, dan juga tidak jelas bagaimana caranya dia akan menghadapi orang yang tidak setuju. Lalu siapa sebenarnya pemimpin yang tegas itu? Jawab dengan jujur, bukan dengan retorika omong kosong.
Contoh juga program menaikkan upah minimum di Jakarta oleh Jokowi. Diberlakukan untuk semua perusahaan di Jakarta. Ada yang menolak? Jelas sekali ada. Saya juga tidak setuju. Namun diberikan mekanisme banding serta mekanisme pengesampingan pemberlakuan kewajiban UMP kalau ternyata mereka belum siap untuk menaikkan UMP. Ini contoh pemimpin yang berani bersikap tegas menjalankan kebijakannya tetapi terbuka untuk kritik. Ini contoh ketegasan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dan ini yang perlu kita jaga di Indonesia kalau kita sungguh ingin lepas landas.
Kesimpulan Sementara
Saya sudah sampaikan alasan-alasan saya bahwa saya tidak tertarik dengan pemimpin bertangan besi dan bahwa dalam prakteknya, keberadaan pemimpin bertangan besi sudah gagal di Indonesia, membuka pintu yang terlalu besar bagi penyalahgunaan, dan kemungkinan besar tidak akan sukses mendidik generasi baru Indonesia yang berdikari dan siap bersaing dengan bangsa lainnya. Saya berharap sebenarnya ada orang yang bisa menjelaskan dengan lebih baik lagi soal ketegasan ini, namun sayangnya orang tersebut tidak ada.
Oleh karenanya, dengan hanya adanya 2 calon, dan dengan memperhatikan hasil debat presiden bidang hukum dan ekonomi (yang saya tulis sebelumnya) serta konsepsi pemimpin tegas, sejauh ini dukungan saya masih tetap saya berikan kepada Jokowi. Dan saya sampaikan di sini, dengan skor 3-0 seperti ini, sudah kecil kemungkinan saya untuk memindahkan dukungan kepada Prabowo kecuali dia berani janji bahwa rate pajak turun jadi maksimal 10%. Baru lah dia pantas didukung.
Read more...
Posted by Pramudya A. Oktavinanda at 6/29/2014 04:52:00 PM , Links to this post , 40 comments
Labels: Law and Economics, Law and Politics
Wednesday, June 25, 2014
Beberapa Catatan Soal Debat Presiden Bidang Ekonomi
Melanjutkan serial Catatan Debat Presiden yang sebelumnya membahas debat bidang hukum dan demokrasi, berikut saya sampaikan catatan saya atas debat bidang ekonomi antara Jokowi dan Prabowo pada tanggal 15 Juni 2014.
1. Tentang Sumber Daya Alam Negara dan Investasi Asing
Saya masih tak habis pikir kenapa Prabowo gemar sekali mengulang-ulang soal larinya sumber daya alam Indonesia ke pihak asing. Dia membahas hal ini dalam debat Hukum dan Demokrasi (walaupun menurut saya tidak ada hubungannya dengan isu hukum) dan mengulangi lagi isu ini di pembukaan debat ekonomi. Jujur saja, bagi saya, retorika larinya (atau menggunakan istilah Prabowo, "bocornya") kekayaan Indonesia ke pihak asing adalah retorika yang tidak masuk akal. Mengapa demikian?
Pertama-tama, sebagai praktisi hukum korporasi dengan pengalaman hampir 10 tahun menangani ratusan perusahaan besar, baik asing, lokal maupun BUMN, saya melihat bahwa semua perusahaan pada dasarnya memiliki sifat yang sama terlepas asalnya dari mana, yaitu bahwa tujuan utama mereka adalah mencari profit. Hal ini bukan karena kerakusan kapitalisme, liberalisme atau segala macam bentuk isme-isme lainnya yang diada-adakan saja. Semua pengusaha yang rasional pasti ingin untung (kalau maunya non-profit, silakan bikin yayasan), tetapi lebih jauh lagi, kewajiban perusahaan untuk mencari untung adalah amanat undang-undang, baik Undang-Undang Perseroan Terbatas (di Indonesia) dan hukum korporasi lainnya yang berlaku di berbagai negara lain (untuk perusahaan asing). Naif jika orang berasumsi bahwa perusahaan lokal akan lebih baik keberadaannya bagi masyarakat Indonesia dibandingkan dengan perusahaan asing dan juga sebaliknya hanya semata-mata karena mereka berasal dari wilayah yang berbeda.
Apa jaminannya bahwa suatu perusahaan lokal akan memberikan perhatian yang lebih besar kepada masyarakat Indonesia? Sepanjang suatu perusahaan melihat ada keuntungan dari pemberian perhatian yang lebih baik kepada masyarakat di sekitar mereka, maka dengan sendirinya mereka akan memiliki insentif positif untuk melakukan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Ini semua soal analisis untung rugi yang memang mencakup seluruh aspek kehidupan.
Dalam prakteknya, saya pernah menghadiri pertemuan-pertemuan terkait investasi asing dimana pihak lokal sibuk berbicara tentang nasionalisme dan sebagainya. Kemudian akhirnya setelah dikejar lebih jauh, ternyata mereka hanyalah kedok dari grup kepentingan (interest group) untuk melindungi bisnis mereka sendiri sehingga mereka dapat membebankan harga yang lebih mahal kepada konsumen (dimana konsumennya adalah orang Indonesia juga!). Ini dari segi praktek. Dari segi teori ekonomi dan Public Choice pun, grup kepentingan bisnis umumnya senang menggunakan kartu nasionalisme karena membantu mengurangi persaingan usaha mereka. Saya pendukung kapitalisme, tapi saya bukan pendukung kapitalisme kroni atau kapitalisme korporasi yang tujuannya menguntungkan diri sendiri melalui monopoli atau oligopoli. Lihat tulisan saya di sini soal pengertian yang benar mengenai neoliberalisme sehingga tidak gampang ditipu.
Ini berarti bahwa baik perusahaan asing maupun perusahaan lokal dapat berkontribusi ke Indonesia dan perusahaan asing maupun perusahaan lokal juga dapat saja melanggar hukum, mencuri kekayaan negara atau merugikan masyarakat Indonesia. Saya ulangi lagi, tidak ada jaminan bahwa perusahaan lokal pasti lebih baik bagi masyarakat dibanding perusahaan asing dan demikian sebaliknya.
Kalau Prabowo mau serius menunjukkan pemahaman yang baik soal ekonomi, yang seharusnya dia ributkan adalah soal peningkatan investasi secara keseluruhan (baik lokal maupun asing) di tanah air. Ini baru luar biasa. Dikotomi asing-lokal terasa sangat membosankan dan membuat saya meragukan bahwa Prabowo benar-benar serius berbicara kepentingan masyarakat banyak (yang sebenarnya akan lebih diuntungkan oleh penambahan investasi). Benar bahwa bicara nasionalisme memang bisa berguna untuk menarik massa, pertanyaannya, apakah itu baik untuk masyarakat? Kecuali memang ini hanya strategi untuk menarik massa saja.
Kedua, retorika larinya kekayaan Indonesia ke pihak asing juga saya rasa tidak jujur. Bagaimana caranya? Tahukah Prabowo soal isi kontrak atau ijin penambangan kekayaan alam? Pada dasarnya Pemerintah cuma perlu duduk diam menunggu royalti dan kontraktor yang bekerja di lapangan. Apakah maksud Prabowo seharusnya Pemerintah memperoleh lebih banyak lagi pendapatan dari kekayaan alam tersebut? Sederhana saja dalam bisnis: untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak tentunya harus lebih banyak memberikan kontribusi. Menggali kekayaan alam tidak lah gratis. Kontraktor harus membayar royalti dan sebagainya kepada Pemerintah.
Saya akan lebih senang kalau Prabowo bisa lebih kreatif dalam memberikan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sudut kekayaan alam. Apakah melalui peningkatan royalti misalnya? Penambahan kontribusi perusahaan kepada masyarakat sekitar? Tentunya harus ada take and give, dalam artian, Pemerintah juga perlu memberikan insentif tambahan sehingga wajar apabila besaran royalti dinaikkan. Kita kan bicara bisnis dan dimana-mana bisnis harus wajar (arm's length). Tidak bisa kita bicara semaunya kita (dengan alasan nasionalisme) karena memang dunia tidak berjalan seperti itu.
Pun harus dipastikan bahwa kewajiban-kewajiban terhadap investor atau kontraktor itu perlu diberlakukan kepada investor asing maupun lokal, karena dua-duanya perlu berkontribusi. Ini kalau kita serius berbicara peningkatan kemaslahatan masyarakat, bukan retorika!
Ketiga, soal klaim kebocoran 1.000 trilyun Rupiah sebagai akibat dari larinya kekayaan negara ke asing. Sudah cukup jelas bahwa tidak ada bukti pendukung terhadap klaim ini. Bahkan Presiden SBY sampai mempertanyakan hal tersebut. Menurut saya tidak masuk akal dan juga tidak wajar melontarkan klaim yang sangat bombastis tetapi tidak memberikan bukti pendukung sama sekali. Klaim Prabowo bahwa data ini diambil dari KPK pun sudah dibantah oleh KPK karena ternyata merupakan pernyataan pribadi Abraham Samad (angkanya lebih fantastis lagi, 7.200 trilyun).
Bahkan katakanlah kita anggap benar bahwa data itu diambil dari KPK, pertanyaan mendasarnya, apakah KPK memang punya kemampuan untuk melakukan perhitungan seperti ini? Saya pikir ada lembaga lainnya yang lebih kompeten untuk melakukan perhitungan tersebut dan lebih tepat dijadikan rujukan kalau kita ingin berdebat dengan data. Ini hutang yang perlu dijawab Prabowo di kesempatan lainnya.
Terakhir soal kekayaan alam negara ini, saya merasa fokus kepada sumber daya alam adalah perwujudan pemikiran ekonomi jaman purba, karena sumber daya alam itu pada akhirnya akan habis. Sumber daya paling penting dari suatu bangsa adalah manusianya (silakan cek ekonom-ekonom serius, termasuk dari Chicago). Indonesia memiliki kurang lebih 240 juta penduduk. Mereka bisa menjadi aset berharga, atau bisa menjadi beban yang akan menyusahkan negara, tergantung pendidikan dan pelatihan mereka.
Gary Becker dari University of Chicago sudah lama mengingatkan pentingnya human capital. Dan saya juga ingin mengingatkan hal yang serupa. Sudah banyak sekali contoh negara tanpa sumber daya alam yang berlimpah namun bisa sukses luar biasa. Contoh: Jepang dan Singapura. Sumber daya alam hanyalah alat, dan bahkan bisa jadi kutukan (contoh: Nigeria dengan minyaknya).
2. Tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan)
Pembukaan Jokowi yang membahas pembangunan ekonomi terkait pembangunan sumber daya manusia jauh lebih menarik bagi saya, khususnya ketika dia menyebutkan bahwa hal tersebut penting bagi peningkatan produktivitas bangsa dan meningkatkan daya saing bangsa. Satu, karena memang pembangunan masa depan bergantung banyak pada pembangunan manusianya. Kedua, karena visi tersebut bagi saya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi dalam Hukum dan Ekonomi. Secara ide makro, Jokowi lebih unggul di sini dibandingkan dengan Prabowo.
Tetapi kita juga perlu menelaah beberapa ide Jokowi terkait pembangunan sumber daya manusia ini, khususnya karena Jokowi menyinggung soal pendidikan (sebagaimana ditanyakan oleh Prabowo terkait wajib belajar 12 tahun). Jokowi ingin melakukan revolusi mental dengan jalan melakukan pembangunan karakter yang dimulai dari SD (80% porsi pembangunan karakter di SD, 60% di SMP, dan 20% di SMA). Pembangunan karakter menurut saya ide bagus, tetapi itu kalau visi misinya mengikuti Jerman dan Jepang yang jelas menghasilkan sumber daya manusia tangguh yang berpendidikan tinggi, efisien, dan punya etos kerja.
Kalau visi pembangunan karakter ini mentok-mentoknya pendidikan agama dan akhlak model madrasah dan PPKN yang kita miliki saat ini, maka saya khawatir pendidikan karakter itu tidak akan memberikan hasil yang memuaskan karena sudah dijalankan juga saat ini dan tidak ada hasilnya. Orang masih sering membuang sampah sembarangan, ugal-ugalan di jalanan, tidak paham tata cara antri, berbicara tanpa berpikir panjang (banyak contohnya di media sosial), etos kerja yang lemah, dan sebagainya.
Saya berharap Jokowi bisa jauh lebih dalam menjelaskan visinya soal pendidikan karakter ini karena bukan saja soal karakter, pendidikan dasar kita juga ketinggalan. Masih ingat Skor PISA kita yang salah satu paling rendah di dunia (terkait kemampuan matematika, IPA dan bahasa). Benar bahwa ada murid-murid elit di Indonesia yang jadi langganan Olimpiade fisika, matematika, kimia, dan sebagainya. Orang pintar ada, tetapi mereka belum jadi mayoritas. Kalau kita mau menciptakan bangsa tangguh yang tidak akan kalah dari bangsa lain, yang sungguh-sungguh dihargai bangsa lain, orang pintar (dan berkarakter) mutlak harus diperbanyak. Itu tantangan Jokowi. Tetapi setidaknya dari segi konsep, dia lebih paham dari Prabowo soal mana yang perlu diprioritaskan.
Lanjutan ide Jokowi bahwa untuk membangun sumber daya manusia dibutuhkan kesehatan selain pendidikan juga merupakan masukan yang bagus. Tetapi saya perlu melihat Jokowi mengelaborasi ide ini lebih jauh. Jujur saja, saya tidak paham ketika dia memperlihatkan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Saya tidak paham arahnya mau dibawa kemana, Jokowi juga tidak menjelaskan sumber dananya akan berasal dari mana. Mungkin kita akan melihat penjelasan mengenai hal ini dalam Debat Cawapres tanggal 29 Juni yang memang akan membahas Pembangunan Sumber Daya Manusia. Sampai dijelaskan lebih jauh, saya menganggap ide Jokowi soal kedua kartu tersebut tidak layak diusung.
3. Tentang Ekonomi Kerakyatan
Saat membahas soal ekonomi kerakyatan, Prabowo berbicara dalam skala retorika yang sangat mengawang-awang dan kembali lagi membahas masalah kekayaan alam Indonesia serta pembicaraan mengenai perlindungan terhadap masyarakat ekonomi lemah. Prabowo juga sempat membahas mengenai bolehnya investasi asing walaupun jadi menimbulkan pertanyaan bagi saya karena terkesan kontradiktif. Jadinya investasi asing ini boleh atau tidak? Sebagaimana saya sampaikan di atas, seharusnya dalam menjelaskan ekonomi kerakyatan ini ada pemikiran yang lebih kreatif dan elaboratif dari Prabowo.
Tanggapan Jokowi soal ekonomi kerakyatan tidak menunjukkan konsep makro, tapi setidaknya Jokowi memperlihatkan pemahaman yang baik soal pengembangan bisnis bagi pengusaha kecil, pedagang kaki lima, dan pasar tradisional yang mana merupakan salah satu bagian dari masyarakat ekonomi lemah. Idenya membuka ruang yang lebih luas dan teratur bagi pedagang kecil dan perbaikan serta zoning pasar tradisional sudah memasuki tahap implementasi konkrit. Dan saya lebih menghargai hal tersebut dibanding retorika mengenai Pasal 33 UUD 1945 dan perlindungan masyarakat ekonomi lemah.
4. Tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja
Mengenai pengentasan kemiskinan, Jokowi kembali bicara soal pembangunan sistem sebagai tulang punggung kebijakan anggaran. Idenya valid, tetapi penjelasannya melempem karena mengulang-ulang lagi soal kartu kesehatan dan pendidikan yang saya masih belum paham fungsinya apa.
Mengenai penciptaan lapangan kerja, Jokowi memberikan solusi melalui penggalakan investasi yang berjalan ke daerah khususnya daerah yang tertinggal yang disertai dengan pembangunan infrastruktur. Jokowi juga memberikan contoh dirinya sebagai Gubernur Jakarta yang meningkatkan upah minimum provisi dengan nilai tertinggi (44%). Untuk soal investasi dan pembangunan infrastruktur, jawaban Jokowi sudah sesuai text book. Saya tidak bisa berharap banyak dia bisa menjelaskan lebih jauh dalam tahap ini karena waktunya sangat terbatas, jadi minimal konsep ini bisa dihargai. Soal UMP, saya bukan pendukung UMP karena saya lebih percaya bahwa UMP seharusnya ditentukan oleh kekuatan pasar, tetapi setidaknya Jokowi sudah menunjukkan keberpihakannya pada kaum buruh yang tentunya akan menjadi salah satu basis kuat bagi pemilih Jokowi. Penyampaian informasi tersebut saya pikir merupakan strategi yang cukup baik.
Untuk Prabowo, strategi pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja adalah melalui pertanian (menurut Prabowo: mudah menyerap tenaga kerja dengan cepat). Prabowo mengklaim bahwa 77 juta hektar hutan sudah rusak. Sebagian lahan rusak tersebut akan dijadikan pertanian (2 juta hektar) dan sebagiannya lagi menjadi lahan bio etanol (2 juta hektar). Prabowo berasumsi bahwa 1 hektar lahan akan menyerap tenaga kerja 6 orang, sehingga dengan program ini, setidaknya akan ada 24 juta tenaga kerja baru. Saya punya beberapa masalah dengan usulan program ini.
Pertama, apakah benar lahan hutan rusak itu bisa digunakan untuk pertanian? Kedua, bukankah sebaiknya lahan tersebut dikembalikan menjadi hutan (mengingat tingkat deforestasi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan kerusakan alam tersebut berimplikasi negatif bagi kita semua). Ketiga, sejauh mana tenaga kerja Indonesia akan berminat pada pertanian? Industri pertanian di negara maju berfokus pada bidang padat modal bukan padat karya. Intinya adalah efisiensi pertanian. Kenapa tidak terpikir untuk investasi dalam bentuk lainnya yang benar-benar bisa mengoptimalkan masyarakat Indonesia? Benar bahwa ide Prabowo dalam hal ini disampaikan dengan lebih konkrit dibandingkan Jokowi, tetapi saya khawatir, ide ini sebenarnya tidak banyak bermanfaat juga dalam memajukan Indonesia dan lebih seperti program masa Orba yang sudah kadaluarsa.
Soal tenaga kerja dan upah. Saya suka dengan ide Prabowo bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat akan dengan sendirinya menaikkan upah. Artinya dikembalikan ke pasar. Tapi apa ini tidak bertentangan dengan konsep ekonomi kerakyatan yang dia usung sendiri? Lagi-lagi idenya terkesan kontradiktif.
5. Tentang Pengendalian Penduduk dan Perbaikan Kesehatan Masyarakat
Pertama-tama, klaim ledakan penduduk di Indonesia perlu dipertanyakan lagi, apakah memang benar hal itu terjadi? Kedua, kalaupun benar, saya dibuat bingung dengan usulan Prabowo yang berfokus pada pengurangan kebocoran, dimana dari pengurangan tersebut akan diperoleh dana tunai. Definisi kebocorannya sendiri tidak jelas, dan juga tidak jelas darimana dana tunai tersebut akan muncul kalau kebocoran diperbaiki. Soal program keluarga berencana, Prabowo berfokus pada investasi di posyandu, kampanye keluarga berencana, dan menaikkan gaji tenaga kesehatan melalui program Big Push. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya dimaksud dengan Big Push. Tapi secara konseptual, apa yang sudah disampaikan Prabowo sudah sesuai standar.
Jawaban Jokowi adalah menggunakan institusi BKKBN, tetapi secara konseptual ya sama saja dengan Prabowo. Mengenai angka kematian ibu dan layanan kesehatan, Jokowi membicarakan sistem kembali untuk menjaga anggaran. Dan tentunya lagi-lagi membahas Kartu Sehat (yang tidak jelas itu). Bagi saya, penjelasan Jokowi soal ini sama normatifnya dengan Prabowo. Jadi mereka setara dalam soal pengendalian penduduk.
6. Tentang DAU, DAK dan TPID
Saya berharap Prabowo dapat menunjukkan pemahamannya mengenai konsep Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sehubungan dengan otonomi daerah. Tapi yang saya tangkap, dia tidak terlalu paham, karena lagi-lagi membicarakan soal kebocoran kekayaan alam Indonesia yang menurut dia lari ke investor asing (kontradiksi kembali).
Ketika membahas soal peningkatan peranan TPID (Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah) pun, tampak jelas Prabowo sama sekali tidak tahu menahu mengenai hal itu. Jadi tidak banyak yang bisa saya bahas dalam isu ini. Jujur, saya juga baru mendengar soal TPID pertama kalinya dalam debat ini dan baru tahu bahwa keberadaannya penting karena sumbangsih daerah yang besar terhadap kenaikan inflasi di Indonesia. Sedikit banyak, kelemahan Prabowo dalam menjawab 2 isu ini membuat saya bertanya-tanya apakah Prabowo sebenarnya paham isu-isu makro yang selalu diusung oleh pendukungnya.
7. Tentang Target Pertumbuhan Ekonomi
Target pertumbuhan ekonomi Jokowi yang 7% boleh dibilang sangat berani. Untungnya dia cepat memberikan catatan-catatan yang menurut saya layak dipertimbangkan: penciptaan iklim investasi yang baik bagi para investor dan penyederhanaan sistem perizinan bagi investasi. Hal ini sudah terlihat setidaknya di Jakarta terkait proses pengurusan izin (walaupun masih perlu perbaikan) dan menurut saya merupakan poin yang sangat penting karena proses perizinan yang berlarut-larut di Indonesia adalah salah satu penghambat terbesar untuk pelaksanaan kegiatan investasi (semua corporate lawyer seharusnya tahu soal itu).
Ide Jokowi lainnya mengenai dukungan insentif untuk kegiatan ekspor dan peningkatan peranan kedutaan dalam mendukung perdagangan Indonesia di luar juga patut dihargai. Saya pikir ini ide konkrit yang bisa didalami lebih jauh dan lebih mengena dibandingkan kalau misalnya pertumbuhan ekonomi cuma dikembalikan ke masalah kebocoran anggaran dan kekayaan alam Indonesia.
8. Tentang Defisit Perdagangan
Ya, saya sudah lelah menulis di sini karena setiap isu di Indonesia ini bagi Prabowo adalah soal kebocoran anggaran. Prabowo memberikan contoh kebocoran dalam bentuk defisit anggaran impor minyak dimana harga minyak sangat mahal. Tetapi itu bukan kebocoran, itu adalah karena kita menerapkan subsidi untuk impor minyak. Ya jelas saja defisit. Contoh yang menurut saya tidak pas sama sekali. Dan tentunya mengulang kembali soal klaim Ketua KPK soal kebocoran Rp7.200 trilyun yang tidak jelas asalnya darimana. Bagaimana mungkin saya tidak berpikiran bahwa Prabowo memang sengaja mengulang-ulang kasus kebocoran ini sebagai modal kampanye pada konstituen saja.
Buat modal kampanye, jelas ini efektif bagi kalangan tertentu. Tapi jelas juga ini tidak efektif bagi saya. Bagaimana caranya kita bisa menelaah program Prabowo kalau dia terlalu sering mengulang-ulang isu yang tidak pernah ia definisikan secara jelas? Lalu apa jadinya kalau ternyata kebocoran itu tidak sampai Rp1.000 trilyun? Bubar negara kita karena tidak ada kas yang cukup untuk mendukung program-program Prabowo?
9. Tentang Pembangunan Infrastruktur
Jokowi memperkenalkan konsep Tol Laut. Idenya menarik, menggunakan kapal laut yang berjalan secara reguler dalam lintasan antar pulau guna mengangkut berbagai produk dan menekan biaya transportasi. Jokowi menunjukkan bahwa biaya suatu barang menjadi jauh berbeda di berbagai daerah di Indonesia karena infrastruktur yang lemah. Jokowi juga memberikan contoh bagaimana tidak efisiennya transportasi antar pulau di Indonesia dibandingkan dengan transportasi ke luar negeri.
Bagi saya, dukungan Jokowi pada pembangunan infrastruktur masih bersifat normatif. Walaupun tol laut ini terdengar menarik, tetapi istilahnya ambigu, tidak heran masih saja ada orang yang berpikir bahwa tol laut tersebut adalah membangun jalan tol di atas laut (yang tentu saja tidak masuk akal). Pun perlu dijelaskan, kalau nantinya ada kapal laut yang berjalan secara reguler, bagaimana biayanya akan ditanggung? Apa gunanya kapal laut berjalan kalau barangnya tidak ada yang diantar. Artinya untuk memastikan bahwa sistem ini bisa berjalan lancar, supply & demand di daerah juga perlu dijaga. Mau tidak mau tol laut berkorelasi erat dengan peningkatan pembangunan di daerah yang tertinggal. Walau demikian, saya menghargai adanya ide ini. Minimal ada yang bisa kita beri masukan sehingga ide tersebut bisa berjalan dengan lebih baik.
10. Tentang UU Desa dan Anggaran 1 Milyar Rupiah Per Desa
Sebenarnya Jokowi bisa menyampaikan dengan lebih baik serangan terhadap Prabowo terkait program 1 Milyar Rupiah per desa yang diklaim Prabowo sebagai bagian dari programnya walaupun sudah diamanatkan dalam UU Desa. Menurut saya pribadi, tidak terlalu menarik dan berguna untuk menyerang Prabowo terkait UU Desa sebagai strategi kampanye.
11. Tentang Ekonomi Kreatif
Isu Ekonomi Kreatif mungkin tidak terlalu seksi karena pangsa pasarnya belum maksimal di Indonesia dan masih menunggu untuk dikembangkan lebih jauh. Tetapi ketika membicarakan hal ini, saya menangkap Prabowo tidak paham konsep Ekonomi Kreatif sebelum dijelaskan lebih jauh dalam tanggapan Jokowi. Hal mana membuat saya kembali bertanya-tanya soal kemampuan dan wawasan ekonomi Prabowo.
12. Tentang ASEAN Free Zone
Sebaliknya, isu pasar bebas ASEAN jelas terasa seksi dan menarik untuk ditanyakan oleh Prabowo kepada Jokowi karena melibatkan isu nasionalisme dan produk-produk asing. Saya mendukung tanggapan Jokowi bahwa kita tidak perlu takut berkompetisi, justru Jokowi bilang seharusnya kita yang bisa menyerang duluan. Jokowi juga menunjukkan ada komitmen untuk menyusahkan investor asing sepanjang hal itu resiprokal dengan perlakuan terhadap investor Indonesia di luar. Saya pikir ini bisa diterima. Perlakuan resiprokal adalah wajar-wajar saja dalam negosiasi bisnis dan negosiasi politik antar negara, tinggal bagaimana kita memainkan kartu milik kita.
13. Tentang Kontrak dengan Investor
Terakhir, terkait pertanyaan mengenai kontrak dengan investor asing, isu yang dibawah oleh Prabowo ini juga sangat seksi dan relevan. Apakah Indonesia harus tunduk pada kontrak yang sudah disepakati? Jawaban Jokowi bagus, yaitu kita harus menghargai kontrak yang sudah ditandatangani sebagai bukti komitmen kita, dan bahwa kalau mungkin bisa dilakukan renegosiasi, maka tentu saja hal tersebut bisa dilakukan.
Prabowo melanjutkan: lalu bagaimana dengan kontrak yang jelas-jelas merugikan? Jawaban Jokowi juga sesuai standar jawaban corporate lawyer, baca dulu kontraknya, cari peluang, baru kita usahakan renegosiasi. Dan dalam prakteknya, kita juga bisa saja memutus perjanjian tersebut sepanjang analisis untung rugi kita mengindikasikan lebih untung untuk mengakhiri kontrak dibandingkan dengan meneruskan kontrak (dengan memperhitungkan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengakhiri kontrak termasuk biaya sengketa).
Dalam pendekatan Hukum dan Ekonomi dan juga sebagaimana dianut dalam Chicago School, efficient breach of contract itu sah-sah saja. Artinya, kita bisa saja melanggar suatu kontrak sepanjang keuntungan yang didapat dari pelanggaran lebih besar dari kerugian akibat pelanggaran tersebut. Ini cara berpikir rasional dan kalau Jokowi mau menghitung dengan seksama dulu sebelum mengambil keputusan, itu menunjukkan dia mau berpikir.
Saya tidak akan respek dengan jawaban: pokoknya batalkan saja kontrak dengan pihak asing kalau merugikan negara. Mengapa? Karena artinya orang yang bersangkutan hanya asal ngomong. Jelaskan dulu apa yang dianggap kerugian negara? Sudahkah mereka menghitung biaya pengakhiran sepihak tersebut? Biaya ganti rugi yang perlu dibayarkan, biaya reputasi, biaya sengketa di peradilan/arbitrase? Apakah sepadan dengan keuntungan yang diharapkan oleh negara kita? Jangan cuma asal bunyi dalam isu yang sensitif seperti ini.
14. Kesimpulan Sementara
Bagi saya, dalam debat bidang ekonomi ini, Jokowi masih tetap jadi pemenangnya. Walaupun tentunya ada beberapa nilai yang tidak sempurna dari program-program ekonomi Jokowi, secara umum, Jokowi memberikan paparan program yang lebih jelas, bisa diuji dan diberi masukan, dibandingkan dengan Prabowo yang masih tenggelam dalam lautan retorika. Pertanyaannya: kenapa saya harus memilih retorika yang tidak akan pernah bisa diuji dan diperbaiki isinya, dibandingkan dengan memilih program-program yang bisa kita berikan masukan?
Demikian kesimpulan sementara ini. Nantikan selanjutnya catatan saya atas Debat Bidang Pertahanan dan Ketahanan Nasional.
Read more...
Posted by Pramudya A. Oktavinanda at 6/25/2014 04:53:00 PM , Links to this post , 3 comments
Labels: Cost Benefit Analysis, Law and Economics, Law and Politics
Tuesday, June 17, 2014
Beberapa Catatan Soal Debat Presiden Bidang Hukum dan Demokrasi
Pemilihan Presiden tahun 2014 boleh dibilang sangat terpolarisasi. Mungkin karena calonnya hanya ada 2 pasang dan terlihat sangat kontras dalam pencitraan masing-masing. Yang satu tampil sebagai calon pemimpin perkasa dan tegas, satunya lagi memilih tampil sebagai sosok sederhana yang berasal dari kalangan rakyat biasa. Semua politisi pada dasarnya harus bisa mencitrakan posisinya secara jelas ke khalayak ramai. Pertanyaannya, apakah pencitraan demikian cukup? Mungkin ya bagi beberapa orang. Bagaimana pun juga, tidak semua orang punya waktu luang untuk membaca dan menelaah seluruh program para capres, mengamati rekam jejak, dan meluangkan waktu menonton debat capres-cawapres.
Bagi saya, pencitraan tidak lah cukup. Saya tidak peduli apakah presiden punya bakat jadi pemimpin sangar atau pemimpin yang merakyat. Saya juga jelas bukan target dari kampanye yang basisnya macam: pemimpin ganteng, pemimpin bisa baca Quran, pemimpin dukungan Kristen, pemimpin dukungan Islam, pemimpin keturunan non pribumi, pemimpin galak, pemimpin boneka dan sebagainya. Saya malu dengan gelar pendidikan dan profesi saya, kalau membuat pilihan berdasarkan alasan-alasan di atas mengingat kebanyakan melibatkan teori konspirasi yang tidak bisa dibuktikan.
Maka, konsisten dengan pendekatan Hukum dan Ekonomi (Law & Economics) yang selalu saya usung di blog ini, pertimbangan saya dikembalikan kepada analisis untung rugi (cost benefit analysis) dan sifatnya pragmatis. Kita memilih calon yang dinilai akan lebih baik dalam memimpin negara ini daripada calon yang lain. Sederhana saja. Namun berhubung saya juga tidak punya waktu untuk memantau semua program capres, saya berharap bisa memilih dengan mengandalkan debat capres-cawapres. 2-3 jam seminggu ditambah membaca komentar-komentar atas debat itu saya pikir sudah cukup bagi saya untuk membantu mengambil keputusan dalam jadwal yang padat.
Oleh karenanya, saya sangat tertarik dan senang bisa menonton jalannya debat Jokowi-JK versus Prabowo-Hatta dalam acara debat calon presiden 2014. Pertama tentang isu hukum dan demokrasi pada tanggal 9 Juni 2014, lalu isu ekonomi pada tanggal 15 Juni 2014 kemarin. Jujur saja, sebagai orang yang memilih untuk tidak memilih pada saat pemilihan gubernur DKI Jakarta 2012 lalu, dan juga tidak mengikuti debat calon presiden di tahun 2009 dengan seksama, saya belum pernah melihat Prabowo dan Jokowi bicara di publik dalam format debat.
Berikut adalah catatan saya atas debat tanggal 9 Juni 2014. Selanjutnya di artikel berikutnya, saya akan memberikan catatan atas debat soal ekonomi tanggal 15 Juni 2014.
1. Soal Kemampuan Berbicara
Sebelum masuk ke materi perdebatan, saya ingin membahas sekilas soal kemampuan berbicara para kandidat. Dalam debat pertama, Jokowi dan Prabowo nampaknya sama saja. Prabowo tidak tampak seperti orator jagoan yang dikatakan mirip dengan Bung Karno. Jokowi juga ya biasa saja. Dalam debat kedua, Prabowo tampil lebih baik sebagai pembicara dengan retorika-retorika yang umumnya didengar dalam kampanye politik. Jokowi tampil kurang meyakinkan pada awalnya, walaupun kemudian bisa mengejar dalam penyampaian programnya.
Kemampuan berbicara sebenarnya lebih ke soal mencari massa. Sebagaimana pernah saya sampaikan di sini, kapabilitas untuk dipilih menjadi pemimpin dengan kapabilitas untuk menjadi pemimpin adalah 2 aspek yang sangat berbeda. Orang yang jago berbicara tentunya akan lebih mudah untuk meyakinkan orang lain, terlepas apakah yang disampaikan benar atau tidak. Dan dalam format debat yang waktunya terbatas, bisa jadi persona yang ditampilkan dengan cara meyakinkan akan lebih mengena walaupun isinya omong kosong saja.
Dalam hal ini, sebagaimana akan saya uraikan lebih jauh di bawah ini, saya menangkap apa yang disampaikan oleh Prabowo kebanyakan hanya retorika yang tidak jelas. Sedangkan Jokowi menampilkan program-program yang bisa lebih saya hargai, namun karena penyampaiannya tidak terlalu bagus, saya menduga tidak banyak orang bisa menangkap maknanya dengan tepat.
Dalam skala luas, gaya penyampaian Prabowo akan terlihat lebih meyakinkan dan bagi pemilih yang tidak terlalu peduli dengan isi pembicaraan, akan lebih menarik perhatian orang untuk memilih Prabowo (misalnya kalimat-kalimat yang mengusung kepedulian Prabowo akan lapangan pekerjaan bagi rakyat, agar rakyat tidak kelaparan, tidak pusing memikirkan pendapatan, dan sebagainya). Jokowi perlu memperbaiki hal tersebut kecuali dia dan timnya cukup yakin bahwa pasar pemilihnya sudah cukup banyak untuk memenangkan Jokowi. Tapi tidak pernah salah untuk berhati-hati dalam pilpres. Kalau niatnya menang, usahanya tentu perlu lebih keras lagi.
2. Penjelasan Konsep Demokrasi
Ketika menonton debat hukum dan demokrasi, saya langsung kecewa begitu mendengar Prabowo menjawab di awal debat bahwa isu hukum dan demokrasi di Indonesia disebabkan karena larinya kekayaan Indonesia ke asing. Pertanyaan saya, apa hubungannya dan bagaimana caranya larinya kekayaan Indonesia ke asing menyebabkan permasalahan terhadap hukum dan demokrasi di Indonesia? Selanjutnya, penyampaian ide prabowo bahwa demokrasi hanyalah alat bagi saya sah-sah saja. Dalam teori Public Choice, semua kelompok kepentingan (interest group) memiliki agenda sendiri-sendiri dan akan menggunakan berbagai sarana untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Rasional.
Tetapi penjelasan Jokowi bahwa demokrasi adalah soal mendengar lebih menarik bagi saya. Urusan administrasi negara membutuhkan pemimpin yang bisa mendengar. Dalam skala modern, sistem Command Center atau War Room (yang sudah dimiliki Presiden SBY saat ini), yang memungkinkan seorang Presiden untuk memantau setiap kejadian di Indonesia secara real time seharusnya lebih memudahkan pemimpin untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat. Saya sempat menikmati foto-foto real time situasi di Indonesia ketika menyaksikan presentasi Pak Kuntoro Mangkusubroto dalam acara peluncuran Alumnas Scholar Forum beberapa minggu lalu. Jokowi dengan konsep mendengarnya seharusnya bisa memanfaatkan sistem yang sudah ada tersebut. Minimal mengurangi porsi acara "blusukan" yang sering dikritik, toh sudah ada mekanisme yang lebih efisien.
3. Penunjukan Kabinet
Selanjutnya, saya mencatat soal isu penunjukan kabinet yang sering memuat politik dagang sapi. Secara umum, kedua belah pihak memberikan jawaban normatif yang sama. Tapi dalam penyampaiannya, tim Jokowi terlihat lebih tegas dan berani menjanjikan bahwa tim kabinetnya akan dipilih berdasarkan profesionalitas. Lebih sulit untuk menangkap ketegasan yang sama dari tim Prabowo, khususnya dengan pemberitaan bahwa Prabowo sempat menawari adanya jabatan Menteri Utama kepada Aburizal Bakrie, dan juga sempat kepada Mahfud MD.
Penyusunan kabinet berbasis profesionalitas adalah mimpi yang luar biasa, siapa pun yang bisa mewujudkan hal tersebut layak disebut jagoan. Saya setidaknya sudah bisa melihat bibit-bibitnya dari mekanisme yang digunakan oleh Jokowi bersama Ahok dalam susunan kepegawaian di Pemda DKI Jakarta. Saya tidak bisa melihat hal ini dari Prabowo, karena faktanya, tidak ada rekam jejak sama sekali mengenai soal ini. Baru pembicaraan saja.
4. Komitmen akan Pluralitas
Isu berikutnya adalah soal pluralitas. Baik Prabowo dan Jokowi memberikan jawaban serupa. Jokowi memberikan contoh lurah Susan, dan Prabowo memberikan contoh Ahok sebagai bukti komitmen dukungan mereka terhadap pluralisme di Indonesia. Dua-duanya contoh yang baik. Sebenarnya latar belakang Prabowo juga adalah keluarga yang pluralis (ayah ibunya nikah beda agama, dan saudara Prabowo beragama Kristen). Tetapi saya punya kekhawatiran yang cukup beralasan bahwa Prabowo didukung oleh grup-grup macam FPI dan juga Partai seperti PKS yang komitmennya terhadap pluralitas Indonesia sejauh ini jelas sangat minim. Harapan saya, dengan merangkul mereka, Prabowo justru bisa mengendalikan mereka, tetapi ini belum bisa diketahui. Denga adanya fakta ini, bagi saya, lebih aman memilih Jokowi terkait komitmen atas pluralitas.
5. Penegakan Hukum
Di awal, tim Jokowi lebih dulu menegaskan dukungannya kepada KPK. Tetapi buat saya, itu standar saja. Saya lebih tertarik seandainya Jokowi berani berbicara penegakan hukum berbasis insentif dan analisis untung rugi. Misalnya fokus penegakan hukum korupsi yang berbasis pengembalian aset negara dan pemberian bonus kepada petugas KPK yang paling sukses dalam mengembalikan aset negara.
Tim Prabowo berbicara soal penegakan hukum yang lebih merata, supaya tidak tumpul ke atas, tetapi tajam ke bawah. Isu utamanya tentunya soal anak Hatta Rajasa. Sebagai pendukung aliran Hukum dan Ekonomi, saya jelas lebih mendukung penjatuhan pidana dalam bentuk denda dan ganti rugi dibandingkan dengan penjara. Pun sejauh yang saya ketahui, anak Hatta Rajasa dijatuhi hukuman pidana percobaan. Bagi saya itu lebih efisien. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya pendekatan yang lebih efisien ini bisa diaplikasikan untuk semua lapisan masyarakat? Andai pasangan Prabowo berani menjawab soal itu dibandingkan dengan retorika normatif umumnya, maka saya akan lebih teryakinkan. Untuk itu, dalam soal penegakan hukum ini, bagi saya dua-duanya sama saja.
6. Soal HAM
Salah satu kelemahan tim Prabowo tentunya adalah isu HAM yang dihadapi oleh Prabowo di masa lalu. Tetapi Prabowo nampaknya sudah siap dengan isu tersebut ketika menerima pertanyaan JK, dimana Prabowo menjawab bahwa pada prinsipnya dia melaksanakan tugas negara sambil menyatakan bahwa dia sudah sibuk selama ini menjaga keamanan negara di daerah-daerah terpencil. Jawaban ini sebenarnya tidak nyambung, tetapi merupakan pengalihan yang cukup efektif.
Harus diakui, isu HAM mungkin belum jadi tren yang menarik di Indonesia. Di Amerika, Prabowo sudah bisa dipastikan tidak akan pernah menjadi calon presiden. Dan karena kurang tren, perhatian terhadap isu HAM juga dianggap tidak penting. Jujur saya akui, bahwa dalam konteks Hukum dan Ekonomi, saya juga tidak terlalu berminat menggunakan HAM sebagai pisau analisis. Sumber analisis saya adalah efisiensi dan peningkatan kemaslahatan masyarakat yang sebesar-besarnya (welfare maximization). Dan dari segi efisiensi dan peningkatan kemaslahatan tersebut, saya mencapai kesimpulan yang sama, saya tidak mau diculik atau dihilangkan hanya karena saya berbicara tentang suatu hal atau isu. Mudah berbicara penghilangan orang, selama korbannya bukan kita. Tetapi kalau sudah bicara diri kita sendiri, penilaian tentunya akan berubah.
Apakah Prabowo benar-benar melakukan penculikan? Dan kalau ya, apakah ada kemungkinan dia akan melakukan hal yang sama setelah menjadi Presiden? Saya tidak tahu pastinya. Bagi saya, lagi-lagi lebih aman untuk memilih Jokowi yang jelas tidak pernah terlibat dalam kasus serupa. Untuk bisa memilih Prabowo dengan adanya kasus di masa lalu, saya butuh melihat manfaat yang besar sekali dari terpilihnya Prabowo sebagai Presiden bagi saya, tetapi saya belum bisa menemukan alasan tersebut dan analisis untung rugi saya cukup jelas soal ini.
7. Soal Pilkada
Pertanyaan mengenai biaya demokrasi bagi saya sangat relevan. Apakah iya pemberian demokrasi dengan biaya trilyunan itu cukup bernilai? Dan pertanyaan tim Prabowo soal kemungkinan mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD cukup valid. Saya menangkap indikasi bahwa Prabowo ingin mengurangi biaya demokrasi yang mahal. Apakah ini hal yang bagus?
Jawaban Jokowi dan JK sendiri juga cukup baik. Pertama-tama mereka berargumen bahwa tidak ada jaminan bahwa apabila pemilihan pemimpin daerah diserahkan kepada DPRD, maka hal tersebut akan menjadi lebih baik atau lebih murah bagi semua pihak. Ini berarti mereka memahami Nirvana Fallacy, satu institusi buruk tidak bisa diselesaikan sekedar dengan menyusun institusi baru. Kedua, saran Jokowi-JK adalah melaksanakan Pilkada serentak, yang kemudian juga disetujui oleh tim Prabowo. Sayangnya kedua belah pihak tidak sempat menjelaskan bagaimana Pilkada ini akan dilaksanakan berbarengan.
Kalau merujuk ke presentasi Kuntoro Mangkusubroto, 80% lebih dari pemimpin daerah yang dipilih langsung itu terlibat kasus korupsi. Ini luar biasa parah. Tetapi sedikit demi sedikit, kita juga mulai melihat potensi pemimpin daerah yang berprestasi, membuka peluang bagi lebih banyak orang yang berbakat dan berintegritas untuk memimpin negeri ini atau setidaknya sebagian kecil wilayah di Indonesia. Tren ini yang perlu dijaga. Dalam semua sistem, selalu ada trade-off. Demokrasi juga melibatkan analisis untung rugi. Butuh data yang lebih banyak untuk memilih sistem mana yang paling tepat bagi Indonesia. Jadi dalam soal pilkada ini, saya merasa kedua kubu seimbang.
8. Soal Otonomi Daerah dan Pemekaran
Langsung saja, saya suka dengan jawaban Jokowi ketika ditanya mengenai pemikiran dia tentang alasan suatu daerah boleh melakukan pemekaran: asas manfaat, apakah pendapatan asli daerahnya cukup untuk menopang daerah yang bersangkutan, dan apakah masyarakat akan lebih makmur. Ini jawaban standar text book dalam Hukum dan Ekonomi.
Soal otonomi daerah pun saya juga suka jawaban Jokowi, yaitu bahwa Jokowi akan menggunakan politik anggaran. Saya pikir ini jawaban yang sangat tegas. Salah satu upaya yang bisa efektif mengendalikan suatu pihak adalah melalui mekanisme anggaran. Apabila berprestasi, menerima insentif lebih, apabila tidak berprestasi, menerima pengurangan insentif. Mungkin ada yang tidak setuju dengan pendekatan ini, tetapi lagi-lagi, saya ingin mengembalikan kepada prinsip efisiensi yang saya usung. Politik anggaran sederhana dan mudah untuk dilakukan, dan oleh karenanya menjadi opsi yang efisien.
9. Soal Sistem Pemerintahan
Terakhir adalah isu sistem, di mana lagi-lagi harus saya akui bahwa tawaran Jokowi lebih menarik dibandingkan dengan Prabowo, yaitu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, salah satunya melalui sistem online. Sebenarnya ini bukan terobosan yang luar biasa baru. Masa depannya memang semua perlu jadi online. Lebih mudah diakses semua pihak, dan mengurangi potensi penyalahgunaan karena semua terbuka. Tentu saja sistem ini perlu dikawal lebih jauh agar bisa benar-benar berjalan. Tetapi setidaknya sudah mulai diterapkan sebagian di Jakarta. Sementara dari tim Prabowo, saya tidak bisa melihat komitmen ini dengan jelas, karena fokusnya lebih ke soal gaji pegawai negeri.
Kesejahteraan pegawai negeri boleh saja diperhatikan, tetapi bagi saya, isu lebih pentingnya adalah, apakah kita butuh birokrasi yang gendut? Apa ini justru tidak efisien? Selain itu, walaupun gaji tinggi, potensi korupsi tetap tinggi kalau sistem pengawasan tidak berjalan, karena pelaku kriminal pada dasarnya juga rasional, dia akan melakukan suatu tindak pidana apabila keuntungan yang didapat dari tindak pidana lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan. Bagaimana caranya meningkatkan biaya untuk melakukan kejahatan? Salah satunya adalah membangun sistem pengawasan sehingga orang lebih sulit untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, ide Prabowo bagi saya sudah ketinggalan jaman, dan juga kurang lengkap.
10. Kesimpulan Sementara
Dengan memperhatikan alasan-alasan di atas, saya memiliki jauh lebih banyak alasan untuk memilih Jokowi dibandingkan dengan Prabowo. Selain itu, dalam menyampaikan program-program di atas, Jokowi-JK juga lebih mudah untuk menyebutkan contoh-contoh hal yang sudah pernah mereka lakukan (misalnya menyelesaikan soal pasar tanah abang, perdamaian di Aceh, pemindahan masyarakat untuk waduk, dsb). Saya lagi-lagi sulit untuk melihat hal ini dari tim Prabowo karena memang selain mereka sendiri tidak memberikan contoh mengenai apa yang sudah mereka lakukan dalam acara debat tersebut, saya juga tidak melihat berita soal contoh aksi kepemimpinan yang pernah mereka lakukan.
Di artikel berikutnya, saya akan menyampaikan catatan atas debat program ekonomi Jokowi versus Prabowo, dimana kesimpulan saya masih sama. Lebih rincinya mohon menunggu.
Read more...
Posted by Pramudya A. Oktavinanda at 6/17/2014 07:15:00 PM , Links to this post , 18 comments
Labels: Cost Benefit Analysis, Law and Economics, Law and Politics
Newer Posts Older Posts Home
Subscribe to: Posts (Atom)
Search This Site
My Popular Posts
Adam Smith's View on Human Nature
Memahami Penodaan Agama Seutuhnya
Ilusi Pemimpin Tegas
Al-Maidah: 51 dan Politik Islam yang Tak Kunjung Lepas Landas
LGBT dan Kegagalan Sebuah Bangsa: Tolong Berhenti Mengada-ada
Karikatur ISIS dan Kemalasan Dalam Beragama.
Impoverishing Corruptors, Why Not?
Beberapa Catatan Soal Debat Presiden Bidang Hukum dan Demokrasi
LGBT dan Kegagalan Sebuah Bangsa? Suatu Ide yang Diada-adakan
Gojek, Ojek Pangkalan dan Kapitalisme
Disclaimer
As the author of this site, I am not intending to provide any legal service or establish any client-attorney relationship through this site.
Any article in this site represents my sole personal opinion, and cannot be considered as a legal advice in any circumstances.
No one may use or reproduce by any means the articles in this blog without clearly states publicly that those articles are the products of and therefore belong to Pramudya A. Oktavinanda.
By visiting this site, you acknowledge that you fully understand this disclaimer and agree to fully comply with its provisions.
Blog Archive
► 2009 (33)
► August (14)
► September (8)
► October (8)
► November (3)
► 2010 (13)
► August (10)
► September (3)
► 2011 (42)
► February (3)
► March (4)
► April (1)
► May (5)
► August (3)
► September (6)
► October (9)
► November (8)
► December (3)
► 2012 (44)
► January (6)
► February (3)
► March (8)
► April (6)
► May (5)
► June (2)
► July (2)
► August (5)
► September (3)
► October (2)
► November (1)
► December (1)
► 2013 (5)
► January (1)
► February (1)
► August (2)
► September (1)
▼ 2014 (29)
► February (2)
► May (2)
▼ June (3)
Beberapa Catatan Soal Debat Presiden Bidang Hukum ...
Beberapa Catatan Soal Debat Presiden Bidang Ekonomi
Ilusi Pemimpin Tegas
► July (3)
► October (6)
► November (5)
► December (8)
► 2015 (11)
► January (5)
► February (4)
► May (1)
► July (1)
► 2016 (6)
► February (2)
► October (1)
► November (2)
► December (1)
► 2020 (1)
► August (1)
Labels
100th Article (1)
Airplane Industry (1)
Anti Corruption (7)
Banking Law (3)
Broadcasting Law (2)
Bureaucracy (1)
Capitalism (3)
Choice of Language (2)
Cigarette Industry (2)
Conspiracy Theory (1)
Constitutional Law (8)
Contract Law (3)
Corporate Law (10)
Cost Benefit Analysis (2)
Criminal Law (32)
Customary Law (1)
Death Penalty (1)
Discrimination (4)
Economics (21)
Economics - Behavioral (3)
Economics - Gridlock (2)
Economics - Information (2)
Economics - Regulation (1)
Education (2)
Electricity Law (1)
Employment Law (4)
Eulogy (1)
Evidence (1)
Exclusionary Vibe (1)
Family Law (4)
Finance (2)
Financial Crisis (1)
Foreign Debt (1)
Freedom of Speech (5)
Fuel Subsidy (2)
Game Theory (6)
Gender Equality (3)
General (7)
Good Corporate Governance (2)
Health Law (2)
Human Capital (2)
Human Rights (2)
Infrastructure (1)
Investment Law (1)
Islamic Finance (3)
Islamic Law (18)
Islamic Legal Theory (2)
Jurisprudence (5)
Labor Law (1)
Law and Economics (116)
Law and Language (1)
Law and Morality (7)
Law and Politics (4)
Law and Religion (2)
Law Firm (2)
Law School (4)
Lawyering (7)
Lawyers (7)
Legal Analysis (2)
Legal Analysis Tool (2)
Legal Education (2)
Legal Enforcement (1)
Legal History (2)
Legal Interpretation (8)
Legal Philosophy (10)
Legal Theory (10)
Market for Ideas (1)
Neoliberalism (2)
Personal (4)
Philosophy (3)
Politics (6)
Pornography (1)
Presumption of Innocence (1)
Privacy Law (1)
Procedural Law (1)
Property Law (2)
Public Choice (14)
Public Participation (1)
Public Policy (9)
Religion (7)
Securities Law (6)
Slavery (1)
Supply and Demand Law (1)
Tax Law (1)
Terrorism (1)
Theory of the Firm (2)
Tort Law (2)
Tribute (1)
Tweet Series (1)
Indonesian Relevant Authorities
Directorate General of Legal Administration (Sisminbakum)
Directorate General of Post and Telecommunication (Dirjen Postel)
Directorate General of Tax (DGT)
Ministry of Finance (MoF)
State Ministry of Communication and Information (Kominfo)
State Ministry of Environment (LH)
State Ministry of State-Owned Companies (BUMN)
The Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK)
The Central Bank of Indonesia (BI)
The Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti)
The Indonesia Stock Exchange (IDX)
The Indonesian Securities Central Custodian (KSEI)
The Indonesian Securities Clearing & Guarantee (KPEI)
The Invesment Coordinating Board (BKPM)
Useful Sites on Law, Business and Economics
Asia Pacific Loan Market Association
Directory of Indonesian Supreme Court's Decisions
Electronic Construction Law Journal
Electronic Library on International Commercial Law and the CISG
Encyclopedia of Law and Economics
Energy Law Net
Financial Dictionary
FindLaw - Free Legal Information
FindLaw: Law and Economics
Hukum-Online
Internet Legal Research Group
ISDA - International Swaps and Derivatives Association
Ludwig Von Mises Institute
Social Science Research Network
The Concise Encyclopedia of Economics
USC-MSA Compendium of Moslems Text
My Recommended Blogs
A Fine Theorem
Alberto Alesina and Oliver Williamson: Taking Political and Economic Frictions Seriously
3 months ago
Adams on Contract Drafting
Some Dale Carnegie Advice Contract Drafters Shouldn’t Follow
2 days ago
Brian Leiter's Law School Reports
Cass Sunstein reviews books describing the mass appeal of ultra-nationalism (Michael Simkovic)
1 day ago
Business Law Prof Blog
New Book | Predatory Lending and the Destruction of the African-American Dream
1 day ago
Café Salemba
Why old artists still hang around (and earn big)?
2 years ago
Concurring Opinions
Call for Papers: Fourth Annual Regional Health Law Works-in-Progress Retreat
1 year ago
ContractsProf Blog
Ruth Bader Ginsburg, 1933-2020
1 day ago
Dan Ariely
Ask Ariely: On Easy Eats, Payroll Problems, and Small Steps
1 day ago
Delaware Corporate Blog
Chancery explains how AmerisourceBergen plaintiffs’ Caremark claim passed pre-suit demand test
1 week ago
Econometrics Beat: Dave Giles' Blog
It's Time to Go
10 months ago
Greg Mankiw's Blog
Call me 3380
3 days ago
Information Transfer Economics
Dynamic information equilibrium and COVID-19
2 months ago
Jim Hamilton’s World of Securities Regulation
SEC advisory subcommittee outlines spectrum of potential approaches to ESG disclosure
2 days ago
Jotwell - The Journals of Things We Like
Termination of Parental Rights of Mothers with Disabilities: The Role of the Americans with Disabilities Act

warc-identified-content-language: ind,eng

warc-type: conversion

content-type: text/plain

label: id

label: en


content:
Another dumb-sh** which i’ve done today. Yep, fixing one small thing and broke the rest. Hari ini moodku sedang tidak bagus. Entah ada aura apa yang membuat aku menjadi lebih ceroboh dari biasanya. Tapi seperti yang kalian semua lihat, 99% gambar dari blog ku ini telah tiada. Semuanya hilang, tanpa tersisa.
Awalnya tidak sengaja, namun akhirnya aku menghapus semua dengan kedua tanganku sendiri. “Fu** it, hapus saja semua sekalian” batinku. Aku rasa aku tidak begitu mempedulikan lagi hal seperti ini layaknya aku beberapa tahun lalu. I just feel like i don’t care anymore. Semenjak aku mencoba untuk menjadi tidak terlalu sentimental terhadap benda tak bernyawa, aku menjadi kurang begitu mempedulikan terhadap insiden-insiden seperti ini.
Aku sendiri masih tak percaya kali ini tulisan-tulisanku bisa bertahan lebih dari satu tahun, dan terlebih lagi ada beberapa tulisan yang literally dibaca oleh puluhan orang. Meskipun aku tahu, tulisan itu sama sekali bukan mahakarya maupun sesuatu yang bisa seseorang ingat apalagi mengambil pelajaran darinya. Sama seperti bahan pokok pada makanan yang ada pada kemasan jajanan warung, dimana kamu akan kehilangan rasa penasaran setelah membacanya dan seringkali melupakan hal itu begitu selesai membacanya.
Rasa-rasanya, kehilangan hal yang biasanya aku jaga baik-baik biasanya akan menimbulkan reaksi berbeda dimana aku akan merasa sedikit terpuruk dan menyesali hal itu. Namun kini, aku merasa biasa saja, kalaupun ada lonjakan emosi ya itu hanya sesaat. Selebihnya, aku tak begitu mempedulikannya. Malah aku takut, lama-kelamaan aku tidak akan lagi peduli terhadap diri sendiri. Itu akan menjadi hal buruk, karena kini aku memiliki banyak hal yang ingin aku capai dan ingin aku miliki.
Bicara soal kehilangan, ada hal yang biasanya datang setelahnya. Kalau aku bernasib baik, hal yang bernilai lebih akan datang menggantikannya. Semoga saja seperti itu, karena ada beberapa hal yang ingin aku capai dalam waktu dekat ini. Aku sadar aku yang sekarang mungkin sedang ada di masa-masa transisi dari seorang bocah pecicilan menjadi pembual yang harus membuktikan bahwa perkataannya bukan hanya sekedar bualan.
Sudah berapa kali aku bercerita soal usaha yang sejauh ini aku garap? Sepertinya belum ada yang berhasil. Aku sadar, effort-ku masih kurang. Aku masih punya sejuta kekurangan yang menghalangiku untuk bisa benar-benar maju dan sukses (di dunia) seperti orang lain. Aku tau aku mencoba sebisaku, meski aku seringkali meragukan kemampuan diri ini. Bahkan dengan sombongnya aku menelantarkan kesempatan-kesempatan yang datang dalam hidup, dan berakhir dengan tidak mempedulikannya.
Rasa-rasanya, ingin aku menghapus banyak ingatan semudah aku menghapus gambar-gambar dalam blogku ini. Memulai lagi dari awal, sebagai orang yang baru. Orang yang lebih berani, menyuarakan isi hatinya dan tidak selalu merasa terinjak-injak oleh orang lain. Seringkali, i feel like shit . Bukan ingin pamrih dan dipuji sebagai orang baik, tapi kenapa opini publik cenderung jelek dan hampir setiap kali aku dinilai orang lain itu ketika kondisiku sedang tidak dalam keadaan baik. I’m the bad guy.
***
Apparently, tulisan ini sudah ngalor-ngidul entah kemana. Biarlah, toh aku sendiri tidak yakin akan ada yang membaca. Kalaupun ada, tidak akan sampai peduli (ironisnya, aku berharap sebaliknya meski berucap seperti itu). Tak terasa, 3 bulan lagi tahun akan segera berganti. Dan sepertinya, posisiku saat ini masih sama seperti tahun kemarin, i’m still a loser. Bahkan, kini aku tidur di tempat yang sama seperti tahun lalu. Oh, ada sedikit perbedaan. Tahun kemarin, pada waktu yang sama, aku sedang sakit hati. Parah.
Ini tulisanku, ini tempatku berkeluh-kesah, jadi semua terserah padaku. Aku bisa menulis dan membicarakan banyak hal semauku tanpa harus membuat alur yang jelas. Aku bisa menulis mengenai pandemi di paragraf perama, kemudian berganti topik menjadi life survival pada paragraf kedua. Tidak ada yang peduli, dan tidak harus ada pula yang peduli.
Yang pasti, perasaanku sekarang ini sedang tidak karuan, mungkin efek luka lama yang sedikit tergores karena insiden hari ini. Aku punya draft tulisan beserta video yang sudah lebih dari dua minggu tersimpan namun tak kunjung aku selesaikan. Entahlah, ada banyak pertimbangan dan keraguan yang melanda akhir-akhir ini. Aku ingin berhenti malas, aku ingin bergerak maju, namun aku juga tidak ingin diburu-buru. Aku ingin kolaborasi, namun seringkali tak ingin di interupsi.
Pos Sebelumnya
Ada apa dengan si Aku?
Komentar 1
Bulan says:
2 hari yang lalu
Tulisan yang dibuat dengan emosi yang sama, tapi bagaimana keadaanmu? Apa menulis ini membuatmu merasa lebih baik atau masih sama?
Dan, menurutmu kapan tepatnya yang bernilai lebih akan datang menggantikannya? Karena kau bilang, semoga.
Juga, aku penasaran, bualan apa yang kau buat? Apa itu sebuah keharusan? Padahal kalau ingin berucap saja tanpa ingin dilakukan pun, kau bisa melakukannya. Kita hanya manusia biasa.


content: Taruhan Bola Online Sbobet Pasaran Terlengkap Di Asia – Taruhan bola, rasanya sudah tentu jadi hiburan anak muda zaman sekarang. Namun guys, banyak dari mereka melakukan taruhan hanya pada antar teman saja. Mungkin, mereka belum tahu tentang adanya tempat bertaruh yang paling menguntungkan secara online. Ya, tempat tersebut adalah sebuah agen taruhan judi bola Sbobet. […]

warc-identified-content-language: ind


content:
Jadi, saham adalah bentuk kepemilikan suatu perusahaan yang biasanya berbentuk dokumen. Sang pemilik saham berhak mendapat keuntungan perusahaan atau yang kerap disebut dengan dividen. Anda bisa mulai dengan melakukan registrasi dan membuka akun di broker apa itu payout dalam options forex resmi yang terdaftar di Bapepti. Ambil kursus dasar: Dengan begitu Anda menjual dolar AS dengan harapan bahwa mata uang sistem opsi biner 2019 akan cara bergabung dengan perdagangan forex di afrika selatan terhadap Yen Jepang.
Sampai dengan Rp 50.000.000 pajaknya 5% Di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 pajaknya 15% Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 pajaknya 25% Di atas Rp 500.000.000 pajaknya 30% Demikian pula halnya dengan pelaporan pajak atas penghasilan selisih kurs mata uang asing akan mengikuti kewajiban WP OP pada umumnya, yaitu dilakukan pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada tahun pajak yang bersangkutan sebagai bagian dari penghasilan lainnya sesuai dengan yang telah diatur dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Aplikasi tersedia untuk sebarang peranti (Android, Apple) Pelaksanaan cepat seperti desktop trading Fungsi yang sama seperti versi desktop Perdagangan 24/7. Ingat bahwa di tulisan bagian pertama sudah dijelaskan bahwa ada 3 time-frame (TF) yang dipergunakan untuk menentukan trend jangka panjang, menengah dan pendek.
Indonesia adalah salah satu contoh emerging market, dan karakteristik utama dari pasar seperti ini adalah data yang seringkali unreliable. Jadi, tetaplah bersikap konservatif dan hati-hati, option binary ipung, belajar binary. Tak apa, dalam waktu yang tidak terlalu lama, biasanya harganya segera terkoreksi dan merangkak naik. Return saham-saham blue chip biasanya average, tapi cukup layak untuk dipegang dalam jangka waktu lama, binary option ipung. Bermainlah bisnis online sedikit dengan saham gorengan. trading modal gratis, option saham, iq option, bisnis online terbaru, cara memulai usaha, trading binary adalah, cara berbisnis yang baik, www binary com login, iq options indonesia, teknik trading forex simple. Divergensi tersembunyi ini sedikit lebih rumit untuk Anda pahami, tetapi tetap bergantung pada ketidaksepakatan antara harga dan indikator. Sebagai indikasi kelanjutan dari tren yang mendasari, divergensi tersembunyi terjadi ketika harga tidak mencapai level tinggi atau rendah baru; namun indikator menegaskan bahwa hal ini terjadi. Sederhananya adalah indikator membuat level tinggi atau rendah baru namun harga tidak membuat level tinggi atau rendah baru. Biasanya terjadi saat konsolidasi atau koreksi di antara tren. Divergensi apa itu payout dalam options tersembunyi ini mengindikasikan kelanjutan sebuah tren sebelumnya.
Apakah Opsi Binari Dapat Menanggung Akun FDIC?
Chart yang menunjukkan pergerakan harga dan apa itu payout dalam options volume banyaknya transaksi. Il compito dei broker è quello di consentire ai propri clienti di avere accesso alle piattaforme che permettono di fare investimenti e speculazioni sui mercati finanziari.
SEMPORNA: Pasukan Polis Marin (PPM) berjaya menyekat dan menahan sebuah bot pam dipercayai membawa 19,464 biji pil ubat pelbagai jenis dekat sini, semalam. Tentu saja, Anda perlu pilih-pilih pair mata uang mana yang nampak bergerak cukup aktif dan menggiurkan untuk di-scalping dengan cara tinjauan opsi biner perdagangan biner. Di sub-window, terdapat 2 indikator yang semuanya tersaji dalam format histogram. App melihat mitra bisnis platgorms dalam rahasia untuk meminta opsi biner Free online forex trading demo account pro menodongkan umpan ke uang membuat pilihan pasar opsi biner ke Potensi. Ini karena versi baru diuji dan bertahap secara bertahap ke dalam produksi.
Internet jelas telah mengubah hidup begitu banyak orang dengan waktu yang relatif apa itu payout dalam options singkat, hal ini karena daya ungkitnya yang luar biasa! Tapi tetap harus dipahami bisnis di internet juga tetap membutuhkan kerja keras di awal & kerja cerdas agar tidak terus menerus bekerja keras. Sudah siap memiliki bisnis di internet & menjadi pengusaha online?
Ketika membuka aplikasi ini terdapat 4 menu pilihan, antara lain: Selain perdagangan opsi clement, Anda juga dapat melakukan posisi sell saat terjadi trend down dan kebetulan signal pada sistem melakukan aksi over atau corss. Halaman ini menampilkan pair forex yang dapat ditransaksikan beserta harganya Bandwith yang kecil juga digunakan pada Metatrader 4 sehingga Anda tidak perlu khawatir dengan kuota internet di smartphone.
Bisa disimak dengan belajar forex yang meliputi beberapa hal berikut ini. Apa itu i forex memastikan apa itu i forex suatu broker benar teregulasi atau tidak, kita dapat menengok di situs broker dan cross-check di situs regulator atau sumber lainnya. Sedangkan Apa itu apa itu payout dalam options i forex yaitu barang-barang berperan sebagai bahan baku untuk pembuatan barang lainnya dan umum diperjualbelikan di pasar berjangka. Adapun analisa bottom-up, maka analisisnya dimulai dengan menilai laporan keuangan emiten, apakah menguntungkan dan bertumbuh dibandingkan periode yang sama sebelumnya. Metode 1: Hubungi pada bagian Dukungan di Olymp Trade melalui Obrolan (konsultasi online).

warc-identified-content-language: ind,eng,ita


content: sepatu dengan kategori mid wedges, dengan menggunakan bahan bermotif marmer pada wedgesnya dan suede pada bagian atasnya, di hiasi button dari bahan metalik. Tinggi wedges platform ini 5 cm.


content:
Pada 2016, terdapat 720 kasus anak bunuh diri di Rusia. Jumlah ini lebih banyak lima persen dibanding 2015.
PhotoXpress
Angka tersebut meningkat lima persen dibanding tahun 2015.
Terdapat lebih dari 700 kasus anak bunuh diri di Rusia pada 2016, ujar Wakil Ketua Majelis Parlemen Rendah Rusia (Duma) Irina Yarovaya mengutip data statistik dari Komite Investigasi Rusia, Senin (13/2).
“Tahun lalu, sebanyak 720 anak (di Rusia) memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri,” ujar Yarovaya dalam sebuah rapat kerja di Duma terkait pencegahan bunuh diri remaja, seperti yang diberitakan TASS.
Yarovaya menyebutkan, tidak ada data anak-anak yang selamat dari upaya bunuh diri. “Kami hanya punya data anak-anak malang yang akhirnya bunuh diri berdasarkan lokasi. Ketika seorang anak merasa frustrasi, ia dapat dengan mudah melakukannya.”
Pada 2015, Komite Investigasi Rusia mencatat jumlah anak bunuh diri mencapai 685 orang. Yarovaya mengatakan bahwa salah satu penyebab tingginya jumlah itu adalah adanya hal-hal berbahaya yang dilakukan anak-anak, seperti permainan Do or Die (Lakukan atau Mati) dan bergelantungan di kereta.
Selain itu, Yarovaya mengatakan bahwa Duma menemukan 4.864 tautan online yang berkaitan dengan bunuh diri.
“Ini adalah perang terhadap anak-anak, aktivitas kriminal yang disusun secara matang dan menarget (anak-anak),” ujarnya.
Pakar Terkejut dengan Lonjakan Angka Kematian di Rusia
Ketika mengambil atau mengutip segala materi dari Russia Beyond, mohon masukkan tautan ke artikel asli.

warc-identified-content-language: ind,srp


content: STAFABAND merupakan mesin pencari musik online untuk download lagu lagu favorit kamu dengan mudah dan gratis tanpa memerlukan akun atau pendaftaran untuk menggunakan layanan dari situs ini.


content:
Website merupakan salah satu media yang menguntungkan jika dikelola dengan baik oleh jasa pembuatan website berkualitas. Meskipun banyak yang beranggapan menggunakan jasa untuk membuat website membuang uang namun kenyataannya tidak semua orang mampu mengelolanya. Untuk itulah, menggunakan jasa merupakan pilihan paling tepat dalam hal ini. Jasa Pembuatan Website Berkualitas Memberikan Manfaat Berikut! Memilih jasa abal-abal hanya didasari harga merupakan pilihan
Read More
Jasa Pembuatan Website Seo Friendly
Jasa Website Murah Indonesia"> Jasa Website Murah Indonesia
09, 2019
Blog, Website Murah
Website sudah menjadi kebutuhan perusahaan, lembaga pemerintahan ataupun oranisasi. Menggunakan website jauh lebih menguntungkan dan dinilai update dalam mengikuti perkembangan zaman. Perusahaan adalah salah satu lembaga yang wajib memiliki website dengan menggunakan jasa pembuatan website seo friendly demi mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Keuntungan Menggunakan Jasa Pembuatan Website Seo Friendly Bagi Perusahaan Jasa bikin web seo friendly merupakan jasa yang banyak
Read More
Jasa Pembuatan Website Bagus Untuk Online Shop
Jasa Website Murah Indonesia"> Jasa Website Murah Indonesia
09, 2019
Blog, Website Murah
Memasuki era digital banyak lapangan pekerjaan baru yang bisa dijalani masyarakat dengan berbagai kalangan sebagai contohnya online shop. Bagi kamu yang sedang merintis bisnis online saat ini pasti sudah merasakan ketatnya persaingan dunia bisnis. Untuk menunjang bisnis serta meningkatkan kualitas kamu perlu menggunakan jasa pembuatan website bagus untuk online shopmu. Rekomendasi Jasa Pembuatan Website Bagus Dan Keuntungan Untuk Online Shop
Read More
Jasa Buat Web Design Terpercaya
Jasa Website Murah Indonesia"> Jasa Website Murah Indonesia
09, 2019
Blog, Website Murah
Majunya tekhnologi yang diikuti oleh para kaum milenial terlihat jelas ketika website tidak hanya dimiliki perusahaan besar namun juga masyarakat umum. Namun, kualitas website bisa dilihat dari seberapa profesional design yang dimiliki. Sebagai solusi paling tepat gunakan jasa buat web design terpercaya untuk membangun websitemu. Mengenal Web Design Dan Keuntungan Menggunakan Jasa Buat Web Design Terpercaya Web design merupakan rancangan
Read More
Pembuatan Website Perusahaan Murah Berkualitas
Jasa Website Murah Indonesia"> Jasa Website Murah Indonesia
09, 2019
Blog, Website Murah
Di era digital saat ini perusahaan harus bersaing lebih ketat di dunia website untuk mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya. Penggunaan maksimal website perusahaan akan berdampak baik bagi perusahan dalam hal meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Untuk mendapat keuntungan maksimal pastikan kamu memilih jasa pembuatan website perusahaan yang tepat. Solusi Jasa Pembuatan Website Perusahaan Harga Murah Berkualitas Salah satu jasa pembuatan website perusahaan yang sudah
Read More
Jasa Buat Toko Online Murah Indonesia
Jasa Website Murah Indonesia"> Jasa Website Murah Indonesia
09, 2019
Blog, Website Murah
Untuk kamu yang baru saja memulai usaha melalui toko online, selamat!! Langkahmu menuju kesuksesan ada didepan mata!. Jangan pusing-pusing memikirkan bagaimana cara membuat toko online. Kini jasawebdev.com hadir untuk memberikan solusi jasa buat toko online murah dan cepat pastinya! Siapa yang suka belanja online? Hanya dengan menggerakan kedua jari jempol, klik sana klik sini, kamu sudah bisa memborong kebutuhan atau
Read More
Jasa Pembuatan Website Portal Berita Terpercaya
Jasa Website Murah Indonesia"> Jasa Website Murah Indonesia
09, 2019
Blog, Website Murah
Di era digital saat ini berita bisa diakses secara online melalui media website portal berita. Website portal berita adalah website yang menyediakan berita, Koran, tabloid, dan media masa lainnya namun bisa diakses secara online sehingga lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhan masa kini. Untuk kamu yang ingin membuat website portal berita namun tidak tahu caranya, kamu bisa menggunakan jasa pembuatan
Read More
Harga Pembuatan Website Perusahaan Terjangkau
Jasa Website Murah Indonesia"> Jasa Website Murah Indonesia
09, 2019
Blog, Website Murah
Setiap perusahaan membutuhkan website agar semua orang di seluruh wilayah bisa mengetahui adanya perusahaan tersebut tanpa harus melihat fisiknya. Di era digital saat ini penggunaan website sudah bisa dikategorikan wajib terlebih untuk sebuah perusahaan. Untuk kamu yang merasa belum memiliki website di perusahaan bisa langsung mencari jasa dengan harga pembuatan website perusahaan yang sesuai. Sebera Besar Harga Pembuatan Website Perusahaan
Read More
Harga Pembuatan Website Toko Online Murah
Jasa Website Murah Indonesia"> Jasa Website Murah Indonesia
09, 2019
Blog, Website Murah
Dunia bisnis memang menarik dan bisa digeluti oleh semua orang sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Salah satu jenis bisnis yang sedang hits saat ini adalah bisnis toko online dimana, semua orang bisa menjalankannya karena bisnis ini bersifat fleksibel. Jika ingin membuat toko onlinemu dipandang profesional ada baiknya menggunakan website dengan mencari jasa yang menawarkan harga pembuatan website toko online murah
Read More
Biaya Buat Website Toko Online Cocok Dikantong
Jasa Website Murah Indonesia"> Jasa Website Murah Indonesia
09, 2019
Blog, Website Murah
Nah, apabila kamu ingin memulai bisnis online, langkah awal dalam strategi pemasaran produk dapat dilakukan dengan membuat website toko online. Dengan adanya website tersebut kamu dapat lebih mudah memperkenalkan produkmu ke masyarakat umum. Tenang saja! biaya buat website toko online tidak semengerikan yang kamu bayangkan, karene cocok buat kamu yang baru saja merintis usaha. Daftar Biaya Buat Website Toko Online

annotation: short_sentences header footer