Cipta Yunanda, Ade and Jarto, Tarigan and Loesida , Roeliana (2012) ANALISIS SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI CINGKARIANG DI KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT. Undergraduated thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIB.
Abstract
Secara tradisional masyarakat Minang hidup berkelompok dalam suatu ikatan genealogis dan teritorial yang otonom dengan pemerintahan kolektif berdasarkan hukum adat dalam sebuah sistem pemerintahan yang disebut Nagari. Pemerintah nagari yaitu ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN). Nagari dipimpin oleh wali nagari yang merupakan salah seorang anggota KAN yang dituakan dan dianggap pantas oleh KAN. Keberadaan pemerintahan nagari di Sumatera Barat dihapuskan sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 5 tahun 1979 mengenai bentuk pemerintahan terendah yaitu desa, kebijakan ini membuat nagari terpecah ke dalam bentuk desa. Jatuhnya rezim pemerintahan orde baru telah membawa perubahan dari sistem pemerintah sentralistik menjadi desentralistik. Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memunculkan ide untuk mengembalikan sistem pemerintahan di Sumatera Barat kepada sistem pemerintahan nagari. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pemerintahan nagari di Nagari Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan tekhnik random sampling. Aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah yang Wali nagari, Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BAMUS Nagari), Lembaga Kerapatan Adat Nagari. Penelitian ini dilakukan di Nagari Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Propinsi Sumateraa Barat. Sasaran dalam penelitian ini berjumlah 7 orang informan yaitu Wali Nagari , Sekretaris Nagari, ketua BAMUS Nagari, anggota BAMUS Nagari, ketua Kerapatan Adat Nagari, anggota Kerapatan Adat Nagari. Responden dari penelitian ini berjumlah 6 orang yaitu 2 orang Pemuka Masyarakat/Adat dan 4 orang masyarakat Nagari Cingkariang. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pemerintahan nagari cukup berjalan dengan baik, hanya saja kerja sama antara wali nagari dengan lembaga-lembaga nagari belum berjalan maksimal. Fungsi dan peran lembaga-lembaga nagari seperti Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BAMUS Nagari) dan Kerapatan Adat Nagari belum berjalan sebagaimana mestinya dalam sebuah Sistem Pemerintahan Nagari.
min_Latn shn_Mymr min_Latn