Implikasi dari undang-undang ini terhadap tuan rumah Rusia untuk dua acara olahraga internasional besar; Olimpiade Musim Dingin 2014 di Sochi (di mana tujuh atlet LGBT, semuanya perempuan, diharapkan untuk berkompetisi) dan Piala Dunia FIFA 2018, dipertanyakan. Dalam kasus Piala Dunia, FIFA baru-baru ini membentuk satuan tugas anti-diskriminasi, dan juga menghadapi kritik untuk memberikan Piala Dunia 2022
ke negara Qatar, di mana homoseksualitas adalah ilegal; pada bulan Agustus 2013, FIFA meminta informasi dari pemerintah Rusia tentang hukum dan dampak potensial pada turnamen sepak bola asosiasi. Dalam kasus Olimpiade Musim Dingin, para kritikus menganggap undang-undang tersebut tidak konsisten dengan Piagam Olimpiade, yang menyatakan bahwa "[diskriminasi] atas dasar ras, agama, politik, jenis kelamin atau lainnya tidak sesuai dengan keanggotaan dalam Gerakan Olimpiade". Pada bulan Agustus 2013, Komite Olimpiade Internasional "menerima jaminan dari tingkat tertinggi pemerintah di Rusia bahwa undang-undang tersebut tidak akan mempengaruhi mereka yang menghadiri atau mengambil bagian dalam Olimpiade", dan juga menerima kabar bahwa pemerintah akan mematuhi Piagam Olimpiade. IOC juga mengkonfirmasi bahwa mereka akan menegakkan Aturan 50 dari Piagam Olimpiade, yang melarang protes politik, terhadap atlet yang menunjukkan dukungan untuk komunitas LGBT di Olimpiade. Vladimir Putin juga memberikan jaminan serupa sebelum Olimpiade, tetapi memperingatkan peserta LGBT bahwa mereka masih akan tunduk pada hukum.