Pada bulan Agustus 2014, Kelompok Kerja melaporkan 43.250 kasus yang belum terselesaikan dari hilangnya di 88 negara yang berbeda. Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Kehilangan paksa, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Desember 2006, juga menyatakan bahwa praktik meluas atau sistematis dari penghilangan paksa merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini memberikan hak korban untuk mencari ganti rugi, dan menuntut kebenaran tentang hilangnya orang yang mereka cintai. Konvensi ini memberikan hak penting untuk tidak ditegakkan sebelum hilangnya, sebagai subyek hak asasi manusia, untuk membantu keluarga dalam menentukan nasib atau keberadaan anggota keluarga mereka yang dilaporkan hilang. Konvensi ini berisi beberapa ketentuan inovatif tentang perlindungan terhadap keluarga korban kejahatan, baik untuk penindasan, penegakan hukum, penindasan, dan penindasan. Konvensi ini berisi kewajiban internasional untuk memantau hak-hak keluarga korban yang hilang, serta untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan, penindasan, penindasan, dan penindasan. Konvensi ini berisi beberapa ketentuan yang bersifat inovatif tentang perlindungan terhadap keluarga korban, baik untuk penyelidikan dan penindasan kejahatan, serta kewajiban internasional untuk bekerja sama dengan Komite Penegakan Konvensi ini, sebagai penegakan hukum internasional, dan
hak untuk kerabat orang hilang untuk mengetahui kebenaran