Pasal: Inggris adalah negara kesatuan di bawah monarki konstitusional. Ratu Elizabeth II adalah raja dan kepala negara Inggris, serta lima belas negara independen lainnya. Enam belas negara ini kadang-kadang disebut sebagai "kerajaan Persemakmuran". Raja memiliki "hak untuk dikonsultasikan, hak untuk mendorong, dan hak untuk memperingatkan". Konstitusi Inggris tidak dikodifikasi dan sebagian besar terdiri dari koleksi sumber tertulis yang berbeda, termasuk undang-undang, kasus hukum yang dibuat hakim dan perjanjian internasional, bersama dengan konvensi konstitusional. Karena tidak ada perbedaan teknis antara undang-undang biasa dan "hukum konstitusional", Parlemen Inggris dapat melakukan "reformasi konstitusional" hanya dengan melewati Undang-Undang Parlemen, dan dengan demikian memiliki kekuatan politik untuk mengubah atau menghapuskan hampir tidak dapat unsur tertulis atau tidak tertulis dari konstitusi di masa depan. Namun, tidak ada undang-undang Parlemen yang dapat diubah. Pertanyaan: Parlemen dapat mengubah undang-undang di masa depan? Pertanyaan: Parlemen dapat mengubah undang-undang di masa depan?
Tidak