Beberapa otoritas eksekutif pemerintah secara teoritis dan nominal dilandasi oleh raja dan dikenal sebagai hak prerogatif kerajaan. Raja bertindak dalam batasan konvensi dan preseden, menggunakan hak prerogatif hanya atas saran menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen, seringkali melalui perdana menteri atau Dewan Rahasia. Dalam praktiknya, kekuasaan prerogatif hanya dilakukan atas saran perdana menteri <unk> perdana menteri, dan bukan raja, memiliki kendali. Raja mengadakan audiensi mingguan dengan perdana menteri; tidak ada audiensi perdana menteri sipil dan proses ini tidak dapat tetap sepenuhnya rahasia. Raja dapat memberikan pandangan atau perjanjian sipilnya secara langsung, tetapi sebagai perdana menteri, secara nominal dilandasi kedaulatan raja dan dikenal sebagai hak prerogatif kerajaan. Menurut Undang-Undang Peraturan Kerajaan Inggris, hak prerogatif yang diperlukan untuk membuat perjanjian internasional, termasuk perjanjian perdamaian dan perjanjian baru, adalah hak konstitusional yang diberikan oleh Parlemen untuk membuat keputusan, mengadopsi undang-undang, mengadopsi undang-undang, dan mendukung pemerintahan kerajaan. Namun, "Apa yang disebut hak prerogatif adalah hak konstitusional yang diperlukan untuk membuat perjanjian internasional, menyatakan perdamaian dan memberikan dukungan militer, dan memberikan persetujuan kepada parlemen".
Panggilan raja