David M. Robinson berpendapat bahwa berbagai edik dan hukum yang dikeluarkan oleh Kaisar Hongwu, pendiri dinasti Ming, tampaknya menolak pengaruh Mongol di Cina dengan melarang pernikahan dan praktik pemakaman, pakaian, pidato dan bahkan musik Mongolia. Namun, Robinson menyoroti bagaimana retorika ini bertentangan dengan kelanjutan Kaisar Hongwu dari institusi Yuan seperti sistem garnisun dan pekerjaan keturunan. Dia memulai kampanye untuk menaklukkan daerah yang sebelumnya tidak dikendalikan oleh dinasti asli Cina, termasuk wilayah di Yunnan
, Liaodong (Manchuria), dan Mongolia. Dia terus merekrut orang-orang Mongol ke dalam militer dan mempertahankan tradisi era Yuan membawa selir dan kasim Korea ke istana kekaisaran. Robinson mengklaim bahwa dinasti Ming "dalam banyak hal merupakan penerus sejati" dari Yuan, karena kaisar Ming berusaha untuk melegitimasi pemerintahan mereka melalui warisan Yuan, terutama karena Dinasti Yuan Utara yang saingan terus ada. Kaisar Yongle jauh lebih eksplisit dalam mengutip perbandingan antara pemerintahannya dan pemerintahan Kublai Khan, seperti yang tercermin dalam kebijakan luar negerinya yang sangat aktif, proyeksi kekuatan Cina Ming di luar negeri dan kampanye militer ekspansionis. Setelah Krisis Tumu tahun 1449, pemerintah Ming secara aktif mencegah imigrasi lebih lanjut dari orang-orang Mongol (menguntungkan kebijakan relokasi sesekali bagi mereka yang sudah tinggal di Cina). Orang-orang Mongol terus melayani sebagai perwira militer Ming bahkan setelah keterlibatan Mongol dalam Pemberontakan Cao Qin yang gagal pada tahun 1461, namun jumlah mereka mulai menurun karena perwira keturunan pada umumnya secara bertahap digantikan oleh orang-orang dengan asal-usul yang lebih sederhana.