Pemerintah Republik yang berkuasa di Spanyol pada tahun 1931, ketika negara itu menganut demokrasi konstitusional, setelah jatuhnya Miguel Primo de Rivera dan keluarnya Raja, Alfonso XIII, tampaknya menandakan bahwa Spanyol sedang putus dengan elemen masa lalunya. Aliansi Republik merebut 45 dari 52 ibu kota provinsi Spanyol. Aliansi Republik memandang masalah agama pada saat ini sebagai masalah mencoba mendefinisikan tempat baru, bawahan Gereja Katolik. Banyak pasal konstitusional yang dimodelkan pada Konstitusi Portugal tahun 1911
<unk> pemisahan gereja dan negara; kebebasan beragama menjadi hak dasar warga negara; perkawinan dan perceraian sipil diperkenalkan; sekolah-sekolah dan pemakaman disekularisasi. Sekolah-sekolah Katolik berlanjut, tetapi di luar sistem negara, dan pada tahun 1933 undang-undang lebih lanjut melarang semua suster agama dan jemaat laki-laki mengajar. "Pendidikan negara akan bersifat sekuler, wajib, gratis, dan tersedia bagi semua orang". Juga, kaum Jesuit diusir dari Spanyol.