Pada akhir Perang Dunia Pertama, kekuatan Sekutu dihadapkan dengan pertanyaan tentang pembuangan bekas koloni Jerman di Afrika dan Pasifik, dan beberapa provinsi berbahasa Arab dari Kekaisaran Ottoman. Konferensi Perdamaian mengadopsi prinsip bahwa wilayah-wilayah ini harus dikelola oleh pemerintah yang berbeda atas nama Liga <unk> sistem tanggung jawab nasional tunduk pada pengawasan internasional. Rencana ini, yang didefinisikan sebagai sistem mandat, diadopsi oleh "Dewan Sepuluh" (kepala pemerintahan dan menteri luar negeri dari kekuatan Sekutu utama: Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Italia, dan Jepang) pada 30 Januari 1919 dan dikirim ke Liga Bangsa-Bangsa.
sistem tanggung jawab nasional