Singkatkan artikelnya:  (CNN) Gubernur Oklahoma Mary Fallin menandatangani sebuah RUU pada hari Jumat yang akan memungkinkan negara untuk melakukan eksekusi dengan gas nitrogen jika suntikan mematikan diperintah tidak konstitusional atau menjadi tidak tersedia. Nitrogen menyebabkan kehilangan kesadaran dengan cepat dan kemudian kematian karena kekurangan oksigen, kata kantor Fallin dalam siaran pers. KFOR afiliasi CNN mengatakan itu tidak pernah digunakan dalam eksekusi di Amerika Serikat. "Orang itu akan pingsan dalam delapan sampai 10 detik dan kematian beberapa menit kemudian. Dengan kata lain, kematian yang manusiawi, cepat dan tanpa rasa sakit", kata Rep. Mike Christian, salah satu penulis RUU tersebut, menurut KFOR. Robert Dunham, direktur eksekutif Pusat Informasi Hukuman Mati, mengatakan kepada Washington Post bahwa argumen "tidak menyakitkan" yang sama telah digunakan untuk memajukan penggunaan suntikan mematikan. "Cara tergesa-gesa di mana RUU ini terburu-buru menjadi hukum mencerminkan kurangnya perawatan yang sama dengan Oklahoma telah mengelola proses eksekusi secara historis", katanya. Eksekusi Oklahoma telah ditunda sementara Mahkamah Agung AS meninjau penggunaan suntikan mematikan. Tahun lalu, negara bagian ini mendapat perhatian ketika dibutuhkan 43 menit untuk membunuh pembunuh terpidana Clayton Lockett. Fallin menegaskan kembali dukungannya terhadap hukuman mati. "Oklahoma mengeksekusi para pembunuh yang kejahatan-kejahatannya sangat mengerikan", kata Fallin. "Saya mendukung kebijakan itu, dan saya percaya hukuman mati harus dilakukan secara efektif dan tanpa kekejaman. RUU yang saya tandatangani hari ini memberi negara bagian Oklahoma pilihan hukuman mati lain yang memenuhi standar itu". Kantor gubernur mengatakan alternatif pertama untuk eksekusi adalah suntikan mematikan, diikuti oleh gas nitrogen, kursi listrik dan regu tembak.
Nitrogen gas menyebabkan kehilangan kesadaran cepat dan kemudian kematian karena kekurangan oksigen, kata Oklahoma. Eksekusi di negara bagian ini ditangguhkan sementara Mahkamah Agung AS meninjau penggunaan negara bagian suntikan mematikan.