Pasal: Hukum Jepang tidak mendefinisikan orang-orang yang dihukum dalam persidangan pasca-1945 sebagai penjahat, meskipun pemerintah Jepang telah menerima putusan yang dibuat dalam persidangan, dan dalam Perjanjian San Francisco (1952). Ini karena perjanjian tidak menyebutkan validitas hukum pengadilan. Jika Jepang menyatakan validitas hukum pengadilan kejahatan perang dalam Perjanjian San Francisco, kejahatan perang akan menjadi terbuka untuk mengajukan banding dan membatalkan di pengadilan Jepang. Ini akan tidak dapat diterima di kalangan diplomatik internasional. Perdana Menteri saat ini Shinzo Abe telah menganjurkan posisi bahwa Jepang menerima pengadilan Tokyo dan putusan sebagai syarat untuk mengakhiri perang, tetapi bahwa vonisnya tidak memiliki hubungan dengan hukum domestik. Menurut pandangan ini, mereka yang dihukum karena kejahatan perang Jepang tidak dianggap sebagai penjahat perang di bawah hukum. Pertanyaan: Apakah mereka bersalah atas kejahatan perang di Jepang?
bukan penjahat