Pasal: Perjanjian hak asasi manusia mengharuskan sebagian besar pemerintah untuk menyediakan rencana nasional untuk layanan perencanaan keluarga dan informasi dan layanan kontrasepsi. Ini termasuk persyaratan untuk membuat rencana nasional untuk layanan perencanaan keluarga, menghapus undang-undang yang membatasi akses ke perencanaan keluarga, memastikan bahwa berbagai metode pengendalian kelahiran yang aman dan efektif tersedia termasuk kontrasepsi darurat, memastikan ada penyedia layanan kesehatan dan fasilitas yang terlatih secara tepat dengan harga terjangkau, dan menciptakan proses untuk meninjau program yang diterapkan. Jika pemerintah gagal melakukan hal di atas, itu dapat menempatkan mereka dalam pelanggaran kewajiban perjanjian internasional yang mengikat. Di Amerika Serikat, keputusan Mahkamah Agung 1965 Griswold v. Connecticut membatalkan undang-undang negara yang melarang penyebaran informasi kontrasepsi berdasarkan hak konstitusional untuk privasi perkawinan.
120 juta