Sistem dua partai berakhir di bawah Presiden Ferdinand Marcos, yang pada tahun 1976 menyatakan darurat militer. Meskipun memperkuat pemberontakan separatis Komunis dan Islam, Marcos mempertahankan kendali negara sampai masalah ekonomi dan kekecewaan dengan korupsi menyebabkan oposisi yang lebih besar. Para penentang mengkonsolidasikan Corazon Aquino, janda seorang yang dibunuh
politisi oposisi. Setelah Marcos dinyatakan sebagai pemenang pemilu pada tahun 1986, protes militer dan publik menyebabkan Revolusi Kekuatan Rakyat yang menyingkirkan Marcos dan menginstal Aquino. Konstitusi baru meningkatkan batas-batas kekuasaan Presiden, termasuk menciptakan batas satu periode. Sejak itu, sistem multi-partai yang tidak stabil telah muncul di tingkat nasional, yang telah ditantang oleh serangkaian krisis termasuk beberapa kudeta, pemakzulan presiden, dan dua gerakan massa publik lainnya. Periode ini juga melihat beberapa kekuasaan politik terdesentralisasi ke pemerintah lokal, dan pembentukan wilayah otonom Bangsamoro di Muslim Mindanao.