Menunjukkan arus masuk yang belum pernah terjadi sebelumnya, lebih dari satu juta migran memasuki Yunani untuk mencari suaka di Uni Eropa antara 2015 dan 2016, memuncak dengan kedatangan lebih dari 200.000 pengungsi pada Oktober 2015. Faktor-faktor yang berkontribusi termasuk eskalasi perang sipil Suriah dan penutupan perbatasan Yordania dan Turki dengan Suriah. Negara-negara anggota UE mengadopsi berbagai tanggapan kebijakan. Negara-negara Balkan tidak dapat mengendalikan migrasi melalui mekanisme administrasi, memilih untuk membuka rute yang lebih dalam ke Eropa. Pada Agustus 2015, Kanselir Jerman Angela Merkel membuka perbatasan Jerman untuk pencari suaka, secara sukarela melepaskan Peraturan Dublin. Serangan Paris 2015
lebih mempolarisasi posisi negara-negara anggota pada situasi pengungsi. Pemerintah Yunani tidak memiliki kapasitas untuk memproses migran yang tiba, dan di bawah tekanan dari Komisi Eropa, Menteri Pertahanan Yunani Panos Kammenos mengizinkan Frontex untuk membantu manajemen perbatasan dan mendirikan "hotspot" untuk memproses pengungsi. Diusulkan bahwa pendekatan ini menjamin keselamatan penduduk lokal dan migran, dengan menciptakan jalur perjalanan yang lebih aman ke Eropa sambil mengontrol ketat di mana mereka bisa pergi. Dalam prakteknya, solusi administratif ini telah menciptakan bahaya baru bagi para migran, memungkinkan deportasi ke negara-negara yang tidak aman dan memungkinkan penahanan tanpa batas waktu mereka di bawah kondisi buruk dan kadang-kadang berbahaya di kamp-kamp resmi.