Beberapa otoritas eksekutif pemerintah secara teoritis dan nominal dimiliki oleh raja dan dikenal sebagai hak prerogatif kerajaan. Raja bertindak dalam batasan konvensi dan preseden, menggunakan hak prerogatif hanya atas saran menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen, seringkali melalui perdana menteri atau Dewan Rahasia. Dalam praktiknya, kekuasaan prerogatif hanya dilakukan atas saran perdana menteri <unk> perdana menteri, dan bukan raja, memiliki kendali. Raja mengadakan pertemuan mingguan dengan perdana menteri; tidak ada audiensi perdana menteri, dan proses ini tidak dapat tetap sepenuhnya rahasia. Raja dapat menerima pandangan atau perjanjian sipilnya secara langsung, tetapi sebagai perdana menteri, secara nominal diberikan kepada raja dan dikenal sebagai hak prerogatif kerajaan. Menurut Undang-Undang Pertahanan, Raja harus memiliki tiga hak prerogatif untuk membuat keputusan konstitusional, termasuk hak untuk mengekspresikan perjanjian baru, menyatakan hak prerogatifnya atas perjanjian internasional, mengadopsi undang-undang, mengadopsi undang-undang perang, dan mengadopsi undang-undang militer. Namun, untuk mengadopsi undang-undang internasional, mereka harus memiliki tiga hak prerogatif, yaitu:...
Perdana Menteri dan Kabinet