Pada akhir masa rencana, PERNAS memiliki 100% dari delapan perusahaan yang terlibat dalam asuransi, perdagangan, konstruksi, properti, rekayasa, sekuritas, dan pertambangan. Usaha patungan juga telah dibentuk dengan sektor swasta untuk mengembangkan pertambangan, kontainerisasi, pariwisata dan industri konsultasi. Parlemen meloloskan Undang-Undang Koordinasi Industri selama Rencana Malaysia Kedua, yang mengharuskan semua perusahaan manufaktur baru dengan M$100.000, atau dua puluh lima pekerja atau lebih, untuk dilisensikan oleh Menteri Perdagangan dan Industri. Untuk menjalankan perusahaan seperti itu, setiap perusahaan harus tunduk pada persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian, yang dapat bervariasi.
100 persen