"Ini menunjukkan bahwa, alih-alih menciptakan sistem pemerintahan yang modern di Cina, pemerintah masih mengandalkan serangkaian perintah, perintah, dan hubungan pribadi", tulis Johnson. Contoh dari sistem tanggung jawab ini ditunjukkan dalam penanganan para pengunjuk rasa yang melakukan perjalanan ke Beijing pada tahun-tahun awal penganiayaan. Setelah penganiayaan terhadap Falun Gong dimulai pada tahun 1999, ratusan praktisi Falun Gong melakukan perjalanan harian ke Lapangan Tianan atau mengajukan petisi ke setiap kantor distrik di bawah yurisdiksi mereka. Di bawah sistem ini, para pejabat lokal dimintai pertanggungjawaban atas semua hasil yang terkait dengan Falun Gong di bawah yurisdiksi mereka, dan sistem denda yang dikenakan pada daerah dan pejabat yang gagal untuk menganiaya Falun Gong secara memadai. "Ini menunjukkan bahwa, alih-alih menciptakan sistem pemerintahan modern di Cina, pemerintah masih mengandalkan serangkaian perintah, perintah, dan koneksi pribadi", tulis Johnson. "Ada satu saja pejabat pemerintah daerah yang tidak pernah meminta mereka untuk membayar denda atau membayar denda karena mereka tidak ingin mempraktikkan Falun Gong secara teratur", tulis Johnson, "ada satu kepala daerah yang tidak pernah meminta mereka untuk membayar denda atau membayar denda kepada para praktisi Falun Gong di Beijing
Falun Gong