Hukum perang kadang-kadang dituduh mengandung favoritisme terhadap pemenang ("keadilan Victor"), karena beberapa kontroversi belum diputuskan sebagai kejahatan perang. Beberapa contoh termasuk penghancuran kota-kota Axis oleh Sekutu selama Perang Dunia II, seperti pengeboman Dresden, serangan "Operasi Meetinghouse" di Tokyo (serangan pengeboman tunggal yang paling merusak dalam sejarah), dan pengeboman atom Hiroshima dan Nagasaki. Sehubungan dengan pemboman strategis selama Perang Dunia II, tidak ada perjanjian internasional atau instrumen melindungi penduduk sipil secara khusus dari serangan oleh pesawat terbang, oleh karena itu serangan udara terhadap warga sipil tidak secara resmi kejahatan perang. Sekutu pada persidangan di Nuremberg dan Tokyo tidak pernah menuntut Jerman, termasuk komandan Luftwaffe Hermann Göring, untuk pengeboman di Warsawa
, Rotterdam, dan kota-kota Inggris selama Blitz serta serangan sembarangan di kota-kota Sekutu dengan V-1 terbang bom dan roket V-2, atau Jepang untuk serangan udara di kota-kota Cina yang ramai. Meskipun tidak ada perjanjian khusus untuk perang udara, Protokol 1, Pasal 51 dari Konvensi Jenewa secara eksplisit melarang pengeboman kota-kota di mana populasi sipil mungkin terkonsentrasi terlepas dari metode apa pun. (lihat Pengeboman udara dan hukum internasional).